Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut compressed natural gas (CNG) pengganti LPG 3 kg bakal diproduksi mulai Juli 2026.

Kebijakan ini sebagai upaya mengurangi impor dan subsidi energi.

"Sekarang kita lakukan uji tahap ketiga, mudah-mudahan bulan Juli sudah bisa produksi (CNG 3kg)," ujar Bahlil dalam acara Energy Forum CNBC Indonesia, Kamis (25/6).

Menurutnya, penggunaan CNG sebenarnya bukan hal baru. Saat ini sudah banyak digunakan di sejumlah sektor, termasuk hotel, restoran, industri, hingga dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, pemerintah kini tengah mengembangkan penggunaan CNG untuk masyarakat penerima subsidi yang selama ini menggunakan tabung LPG 3 kilogram.

"Ini bukan barang yang muncul dari tiba-tiba dari Fakfak datang tidak, ini sudah sudah ada ini. Cuman untuk rakyat kita di bawah yang dikenakan subsidi itu adalah pakai tabung yang 3 kilo," jelasnya.

Ia menyebutkan tabung CNG 3 kg tersebut menggunakan tekanan 200 hingga 250 bar dan sedang menjalani uji coba tahap akhir, termasuk pengujian sistem katup atau valve pengaman. Tujuannya agar tak perlu mengganti kompor untuk menggunakan tabung tersebut.

"Ini yang kita coba nanti kompornya tidak perlu diganti kompor langsung dan itu bisa menahan peledakan dan kebakaran sampai 1.000 cc, itu sudah sekarang lagi diuji," tegasnya.

Bahlil menekankan kebijakan ini adalah tujuan yang baik agar Indonesia tak bergantung pada impor. Kalaupun ada yang protes, ia menduga pasti perusahaan yang merasa dirugikan alias importir.

"Sekali lagi kalau kita dorong ini pasti banyak yang mulai tidak percaya, makanya di sosmed itu dibilang 'CNG itu begono, begono". Ah ini importir lagi karena pasti yang mati importir ini," pungkasnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah menargetkan mulai memproduksi compressed natural gas (CNG) untuk tabung setara LPG 3 kilogram pada Juli 2026. Kebijakan ini sebagai upaya mengurangi impor dan subsidi energi.

"Sekarang kita lakukan uji tahap ketiga, mudah-mudahan bulan Juli sudah bisa produksi (CNG 3kg)," ujar Bahlil dalam acara Energy Forum CNBC Indonesia, Kamis (25/6).

Menurut Bahlil, penggunaan CNG sebenarnya bukan hal baru. Saat ini sudah banyak digunakan di sejumlah sektor, termasuk hotel, restoran, industri, hingga dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, pemerintah kini tengah mengembangkan penggunaan CNG untuk masyarakat penerima subsidi yang selama ini menggunakan tabung LPG 3 kilogram.

"Ini bukan barang yang muncul dari tiba-tiba dari Fakfak datang tidak, ini sudah sudah ada ini. Cuman untuk rakyat kita di bawah yang dikenakan subsidi itu adalah pakai tabung yang 3 kilo," jelasnya.

Ia menyebutkan tabung CNG 3 kg tersebut menggunakan tekanan 200 hingga 250 bar dan sedang menjalani uji coba tahap akhir, termasuk pengujian sistem katup atau valve pengaman. Tujuannya agar tak perlu mengganti kompor untuk menggunakan tabung tersebut.

"Ini yang kita coba nanti kompornya tidak perlu diganti kompor langsung dan itu bisa menahan peledakan dan kebakaran sampai 1.000 cc, itu sudah sekarang lagi diuji," tegasnya.

Bahlil menekankan kebijakan ini adalah tujuan yang baik agar Indonesia tak bergantung pada impor. Kalaupun ada yang protes, ia menduga pasti perusahaan yang merasa dirugikan alias importir.

"Sekali lagi kalau kita dorong ini pasti banyak yang mulai tidak percaya, makanya di sosmed itu dibilang 'CNG itu begono, begono". Ah ini importir lagi karena pasti yang mati importir ini," pungkasnya.

Jadi, transaksi itu terindikasi adanya penyalahgunaan

Kota Padang (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menyurati atau memberikan sanksi tertulis terhadap 20 hingga 25 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang diduga menyelewengkan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi

"Sepanjang 2026 Pertamina Sumbagut sudah mengirimkan surat pembinaan kepada 23 hingga 25 SPBU yang tersebar di Sumbar," kata Sales Area Manager (SAM) Retail Sumbar Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Fakhri Rizal Hasibuan di Kota Padang, Rabu.

Pada umumnya, puluhan SPBU yang mendapatkan sanksi atau teguran tersebut dikarenakan menyalurkan BBM tidak sesuai peruntukannya. Sebagai contoh, operator tetap melayani kendaraan yang sama untuk mengisi BBM yang dilakukan berulang-ulang.

"Jadi, transaksi itu terindikasi adanya penyalahgunaan," ujar dia.

Fakhri menegaskan surat pembinaan tersebut merupakan sikap tegas perusahaan minyak milik negara itu terhadap pengelola atau pemilik SPBU yang diduga menyalahi aturan pendistribusian BBM bersubsidi.

Selain menegur atau menyurati pengelola, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut juga meminta pemilik SPBU untuk melakukan pembinaan langsung terhadap pekerja terutama operator guna mencegah kecurangan penyaluran.

Pada kesempatan itu, ia mengatakan Pertamina terus berupaya mengoptimalkan digitalisasi berupa kode respons cepat, atau kode batang agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Penerapan digitalisasi yang sudah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir ini diharapkan menjadi solusi konkret jangka panjang.

Tidak hanya itu, untuk mengoptimalkan pengawasan, setiap kamera pengintai atau closed circuit television yang dipasang di SPBU kini terintegrasi secara online ke Pertamina.

"Jadi secara periodik kami juga menganalisa transaksi-transaksi yang terindikasi anomali untuk dicek langsung ke CCTV. Jadi sistemnya pembuktian terbalik," ujar dia.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai, paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun yang diluncurkan pemerintah merupakan langkah konstruktif dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Komposisi stimulus yang berfokus pada bantuan pangan, insentif transportasi, serta program magang dan vokasi menunjukkan bahwa pemerintah memahami pentingnya menjaga konsumsi rumah tangga dan memperkuat pasar tenaga kerja.

“Paket ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian pada kondisi rumah tangga Indonesia. Dalam situasi ketidakpastian global yang masih tinggi, menjaga daya beli masyarakat menjadi sangat penting karena konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Fakhrul di Jakarta, Selasa.

Ia menilai bantuan pangan bagi kelompok rentan akan memberikan dampak langsung terhadap konsumsi masyarakat berpendapatan rendah, sementara program magang dan vokasi dapat membantu kelompok yang terdampak perlambatan aktivitas ekonomi dan perubahan struktur pasar tenaga kerja.

Meski demikian, stimulus fiskal pada dasarnya merupakan instrumen untuk menjaga momentum ekonomi dalam jangka pendek dan tidak dapat menjadi satu-satunya sumber pertumbuhan ekonomi nasional.

“Stimulus dapat membantu menjaga pertumbuhan dalam beberapa kuartal ke depan, tetapi pada akhirnya stimulus hanya membeli waktu. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tetap membutuhkan investasi, penciptaan lapangan kerja produktif, dan peningkatan produktivitas nasional,” katanya menjelaskan.

Menurut Fakhrul, efektivitas stimulus akan semakin besar apabila dibarengi dengan upaya memperkuat stabilitas makroekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha maupun investor terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.

“Perekonomian Indonesia saat ini membutuhkan kombinasi antara perlindungan terhadap daya beli masyarakat dan penguatan kepercayaan pasar. Rumah tangga membutuhkan dukungan konsumsi, sementara dunia usaha membutuhkan kepastian untuk kembali melakukan ekspansi dan investasi,” katanya.

Lebih lanjut, Fakhrul menyarankan agar pemerintah menjadikan stimulus sebagai jembatan menuju agenda reformasi ekonomi yang lebih luas, terutama dalam memperkuat kualitas pertumbuhan dan memperbaiki ekspektasi pelaku ekonomi.

“Ke depan, pemerintah perlu melanjutkan upaya normalisasi fiskal secara bertahap, memberikan kejelasan arah kebijakan ekonomi jangka menengah, memperkuat koordinasi fiskal dan moneter, serta memastikan berbagai program strategis nasional memiliki desain yang kredibel dan berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut akan membantu memulihkan kepercayaan investor, memperkuat nilai tukar rupiah, dan mendorong investasi yang lebih besar,” ujar dia.

Fakhrul menambahkan bahwa di tengah tantangan global yang masih dinamis, kemampuan Indonesia menjaga stabilitas ekonomi akan menjadi faktor yang sama pentingnya dengan kemampuan mendorong pertumbuhan.

“Pertumbuhan ekonomi yang kuat tidak hanya lahir dari stimulus, tetapi juga dari kepercayaan. Ketika rumah tangga percaya untuk belanja, perusahaan percaya untuk berinvestasi, dan investor percaya terhadap arah kebijakan, maka pertumbuhan yang lebih tinggi akan tercipta secara berkelanjutan,” katanya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai, evaluasi dari lembaga pemeringkat (rating) Morgan Stanley Capital International (MSCI) menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola pasar.

Fakhrul mengatakan, keputusan MSCI untuk mempertahankan Indonesia dalam kelompok Emerging Market merupakan sinyal positif bagi pasar keuangan domestik karena menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia masih memenuhi kriteria utama yang menjadi acuan investor global.

"Keputusan MSCI tetap mempertahankan Indonesia dalam kelompok Emerging Market tentu merupakan kabar positif karena menunjukkan secara fundamental Indonesia masih memenuhi kriteria utama tetap menjadi bagian dari indeks yang jadi acuan investor global," kata Fakhrul kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Meski demikian, ia menilai perhatian utama seharusnya tidak tertuju pada status Emerging Market, melainkan pada sejumlah catatan yang diberikan MSCI terkait transparansi dan aksesibilitas pasar.

Sebab, investor global tidak hanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi maupun valuasi aset dalam mengambil keputusan investasi, tetapi juga memperhatikan kualitas institusi, kepastian regulasi, konsistensi kebijakan, serta kemudahan memperoleh informasi yang setara bagi seluruh pelaku pasar.

Maka dari itu, catatan MSCI tersebut merupakan pengingat bahwa kepercayaan investor dibangun tidak hanya melalui kinerja ekonomi, tetapi juga melalui tata kelola pasar yang kredibel.

"Pasar modern bekerja berdasarkan ekspektasi. Ketika investor merasa terdapat ketidakpastian mengenai aturan, mekanisme pasar, atau proses pengambilan kebijakan, mereka akan meminta premi risiko yang lebih tinggi atau bahkan menunda alokasi investasinya," ujarnya.

Fakhrul menambahkan isu transparansi juga sejalan dengan sejumlah perhatian yang selama ini kerap disampaikan investor asing, terutama terkait konsistensi komunikasi kebijakan, kejelasan arah reformasi ekonomi, serta mekanisme pasar yang mendukung proses pembentukan harga secara optimal.

Karena itu, respons yang paling tepat adalah menjadikan evaluasi MSCI sebagai masukan konstruktif untuk meningkatkan kualitas pasar keuangan nasional.

Lebih lanjut, Fakhrul melihat catatan tersebut sebagai peluang bagi Indonesia untuk memperkuat daya tarik investasinya. Menurut dia, Indonesia memiliki modal kuat berupa ukuran ekonomi yang besar, basis investor domestik yang terus berkembang, serta prospek pertumbuhan yang relatif lebih baik dibandingkan banyak negara lain.

Apabila perbaikan transparansi, kepastian regulasi, dan kualitas komunikasi kebijakan terus dilakukan, daya saing pasar Indonesia di mata investor global akan meningkat secara signifikan.

"Pada akhirnya, status Emerging Market memang penting. Namun yang lebih penting adalah memastikan Indonesia menjadi pasar yang dipercaya. Dalam jangka panjang, kepercayaan adalah faktor menentukan apakah modal global akan datang, bertahan, dan terus berkembang di Indonesia," ujar Fakhrul.

Pada kesempatan lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan catatan MSCI sejalan dengan arah reformasi yang tengah diakselerasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sejumlah langkah komitmen Pemerintah dan OJK untuk mendukung pasar modal antara lain mencakup, pertama, kebijakan free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen untuk meningkatkan likuiditas pasar, (sudah berlaku efektif Maret 2026, pemenuhan bertahap).

Kedua, transparansi pemilik manfaat akhir (Ultimate Beneficial Owner/UBO) melalui pengembangan sistem dan keterbukaan kepemilikan (sudah berjalan, terus diperkuat).

Ketiga, keterbukaan nama pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen (sudah berlaku, publikasi rutin sejak Maret 2026).

Keempat, akselerasi demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia/BEI (dalam proses).

Kelima, pendalaman pasar terintegrasi melalui peningkatan batas investasi saham bagi dana pensiun dan perusahaan asuransi menjadi 20 persen dengan fokus saham LQ45.

Keenam, penguatan penegakan aturan dan sanksi.

Ketujuh, perbaikan tata kelola perusahaan emiten (corporate governance).

Kedelapan, penguatan sinergi antarpemangku kepentingan.

Adapun MSCI pada Jumat (19/6) merilis Global Market Accessibility Review 2026 yang mengevaluasi aksesibilitas pasar modal di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Secara umum, penilaian MSCI terhadap pasar Indonesia yang mencakup 18 indikator tidak mengalami banyak perubahan. Namun, terdapat penyesuaian pada indikator Information Flow (arus informasi) dan Foreign Exchange Market Liberalization Level yang turun dari sebelumnya bertanda "+" menjadi "-".

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Yield di atas 7 persen mulai membuat pasar obligasi Indonesia kembali kompetitif. Investor membutuhkan kompensasi risiko yang memadai untuk menempatkan modalnya

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai kenaikan imbal hasil (yield) obligasi Pemerintah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir merupakan perkembangan positif dan mencerminkan proses normalisasi pasar keuangan domestik.

Menurut dia, setelah periode panjang kurva imbal hasil yang relatif datar, pasar kini mulai bergerak ke arah yang lebih sehat dengan mencerminkan risiko yang dihadapi perekonomian secara lebih realistis.

“Selama beberapa bulan terakhir kurva imbal hasil terlalu datar dan tidak sepenuhnya mencerminkan risiko ekonomi domestik maupun global. Kenaikan yield saat ini justru merupakan proses pemulihan fungsi pasar yang sehat,” kata Fakhrul dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan normalisasi yield penting untuk menjaga daya tarik pasar obligasi Indonesia di mata investor global. Saat ini, sebagian besar tenor Surat Berharga Negara (SBN) telah kembali bergerak di atas level 7 persen.

“Yield di atas 7 persen mulai membuat pasar obligasi Indonesia kembali kompetitif. Investor membutuhkan kompensasi risiko yang memadai untuk menempatkan modalnya,” ujarnya.

Fakhrul memandang proses penyesuaian tersebut masih dapat berlanjut secara bertahap hingga pasar mencapai titik keseimbangan baru. Investor dapat mulai melakukan akumulasi secara bertahap ketika yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun berada di atas kisaran 7,3 persen.

Yang terpenting saat ini bukan mempertahankan biaya pendanaan pemerintah serendah mungkin, melainkan memastikan pasar keuangan Indonesia berfungsi secara kredibel dan mampu mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Meski demikian, ia menekankan kenaikan yield saja tidak cukup untuk menjaga kepercayaan investor dalam jangka panjang. Pemerintah juga perlu memberikan kejelasan mengenai arah kebijakan fiskal ke depan.

Dalam konteks tersebut, Fakhrul menilai pemerintah perlu menunjukkan komitmen menjaga kredibilitas fiskal, termasuk melalui evaluasi dan penyesuaian terhadap program-program prioritas agar tetap berkelanjutan.

Ke depan, ia meyakini kombinasi normalisasi yield obligasi, stabilisasi rupiah, dan kebijakan fiskal yang kredibel dapat menjadi fondasi untuk menarik kembali arus modal masuk ke Indonesia.

“Pada akhirnya investor tidak mencari yield yang rendah. Investor mencari negara yang kredibel, pasar yang berfungsi, dan kebijakan yang konsisten,” kata Fakhrul.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Universitas Indonesia (UI) telah menetapkan sanksi dalam kasus dugaan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) di lingkungan Fakultas Hukum (FH) UI. Tercatat ada 15 dari 16 terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran.

Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro menegaskan bahwa setiap keputusan didasarkan pada bukti dan aturan yang berlaku.

“UI menangani setiap laporan kekerasan secara serius, berkeadilan, dan berpihak pada korban. Sanksi yang dijatuhkan didasarkan pada hasil investigasi menyeluruh serta rekomendasi Satgas PPK dan Tim Ahli, dengan tingkat sanksi yang proporsional terhadap pelanggaran yang terbukti,” katanya, melalui siaran pers, Selasa (2/6/2026).

Penetapan sanksi merupakan hasil proses pemeriksaan yang dilakukan secara cermat dengan menjunjung prinsip due process, akuntabilitas, dan perlindungan korban, serta tertuang dalam Keputusan Rektor UI Nomor 504/SK/R/UI/2026 hingga 519/SK/R/UI/2026.

Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil investigasi dan rekomendasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) UI bersama Tim Ahli yang dibentuk melalui Keputusan Rektor Nomor 360/SK/R/UI/2026.

Sanksi dijatuhkan secara berjenjang dengan mempertimbangkan bentuk pelanggaran, tingkat keberatan, serta derajat keterlibatan masing-masing terlapor yang terbukti melalui pemeriksaan.

Kerangka sanksi ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri dan Peraturan Rektor yang mencakup sanksi administratif, penundaan kegiatan akademik (skors), hingga pemberhentian sebagai mahasiswa, yang diterapkan sesuai tingkat keberatan pelanggaran.

Pendekatan berjenjang ini memastikan setiap keputusan proporsional terhadap perbuatan yang terbukti dan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dari 15 terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran, 3 orang dikenakan penundaan kegiatan akademik (skors) selama 3 semester, 7 orang skors selama 2 semester, dan 4 orang skors selama 1 semester.

Satu terlapor dikenakan sanksi administratif ringan sesuai ketentuan yang berlaku, sementara satu terlapor lainnya dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan evaluasi atas seluruh alat bukti yang tersedia.

Di samping sanksi skors, para terlapor diwajibkan untuk mengikuti konseling psikologis serta mengikuti mata kuliah bermuatan anti kekerasan seksual sebagai bentuk pencegahan keberulangan.

UI menegaskan bahwa penegakan aturan terkait kekerasan dilakukan secara konsisten terhadap setiap pelanggaran yang terbukti, tanpa memandang status, jabatan, fakultas, maupun latar belakang pihak yang terlibat.

Seluruh laporan diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku dan hasil penelusuran yang objektif, sehingga setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan.

Sejak laporan diterima, Satgas PPK UI menjalankan serangkaian tahapan penanganan yang meliputi penerimaan dan verifikasi laporan; pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan terlapor; pengumpulan serta pendalaman alat bukti; asesmen tambahan; hingga pembahasan hasil pemeriksaan dalam rapat internal untuk merumuskan rekomendasi.

Seluruh proses tersebut menjadi dasar bagi pimpinan universitas dalam menetapkan keputusan akhir. UI berkomitmen untuk terus mendampingi dan melindungi korban sepanjang dan setelah proses penanganan, termasuk memastikan ketersediaan layanan pemulihan serta jaminan atas hak-hak akademik korban.

Bersamaan dengan itu, UI memperkuat langkah pencegahan di seluruh lingkungan kampus agar kejadian serupa dapat dicegah dan setiap warga UI dapat belajar serta bekerja di lingkungan yang aman.

“Penanganan kasus ini bukan akhir, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan UI membangun lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan. Fokus kami adalah pemulihan korban dan pencegahan, sehingga setiap warga UI terlindungi,” ujar Dr. Erwin.

Ia juga menyebut bahwa penanganan kasus ini dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 serta Peraturan Rektor UI Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Indonesia.

JAKARTA - Universitas Indonesia (UI) menjatuhkan sanksi terhadap 15 mahasiswa terlapor kasus dugaan kekerasan seksual di grup chat mesum lingkungan Fakultas Hukum (FH). Para pelaku terkena sanksi skorsing 1-3 semester.

Keputusan pemberian sanksi ini tertuang dalam Keputusan Rektor UI Nomor 504/SK/R/UI/2026 hingga 519/SK/R/UI/2026.

Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil investigasi dan rekomendasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) UI bersama Tim Ahli yang dibentuk melalui Keputusan Rektor Nomor 360/SK/R/UI/2026.

“UI menangani setiap laporan kekerasan secara serius, berkeadilan dan berpihak pada korban. Sanksi yang dijatuhkan didasarkan pada hasil investigasi menyeluruh serta rekomendasi Satgas PPK dan Tim Ahli dengan tingkat sanksi yang proporsional terhadap pelanggaran yang terbukti," ujar Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI Erwin Agustian Panigoro, Rabu (3/6/2026).

UI menegaskan penegakan aturan terkait kekerasan dilakukan secara konsisten terhadap setiap pelanggaran yang terbukti tanpa memandang status, jabatan, fakultas, maupun latar belakang pihak yang terlibat.

Erwin mengatakan seluruh laporan diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku dan hasil penelusuran yang objektif sehingga setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan.

"Sejak laporan diterima, Satgas PPK UI menjalankan serangkaian tahapan penanganan yang meliputi penerimaan dan verifikasi laporan, pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan terlapor, pengumpulan serta pendalaman alat bukti, asesmen tambahan, hingga pembahasan hasil pemeriksaan dalam rapat internal untuk merumuskan rekomendasi,” katanya.

“Seluruh proses tersebut menjadi dasar bagi pimpinan universitas dalam menetapkan keputusan akhir," sambungnya.

UI berkomitmen terus mendampingi dan melindungi korban selama dan setelah proses penanganan, termasuk memastikan ketersediaan layanan pemulihan serta jaminan atas hak-hak akademik korban.

Bersamaan dengan itu, UI memperkuat langkah pencegahan di seluruh lingkungan kampus agar kejadian serupa tidak terulang dan setiap warga UI dapat belajar serta bekerja di lingkungan yang aman.

“Penanganan kasus ini bukan akhir, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan UI untuk membangun lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan. Fokus kami adalah pemulihan korban dan pencegahan sehingga setiap warga UI terlindungi," ujar Erwin.

Berikut rincian sanksi:

- Penundaan kegiatan akademik 3 semester: 3 orang.

- Penundaan kegiatan akademik 2 semester: 7 orang.

- Penundaan kegiatan akademik 1 semester: 4 orang.

- Sanksi administratif ringan: 1 orang

- Tidak terbukti: 1 orang.

JAKARTA - Pengamat Komunikasi Digital Universitas Nasional Nursatyo menilai pengondisian opini dengan diksi di tengah bergulirnya persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook seperti kriminalisasi kebijakan inovatif bukanlah reaksi spontan masyarakat. Sebaliknya, hal itu dianggap sebagai indikasi kuat adanya mekanisme pembentukan persepsi yang digerakkan melalui ekosistem digital.

"Ketika muncul framing seperti itu, sesungguhnya yang sedang bekerja bukan hanya opini spontan, tetapi ada orkestrasi melalui media sosial, influencer politik, media daring, hingga ekosistem buzzer," ujar Nursatyo dikutip, Minggu (31/5/2026).

Menurut dia, apa yang terjadi dalam pusaran kasus Chromebook ini merupakan bentuk nyata dari trial by press digital. Upaya ini sengaja mengarahkan opini publik untuk menarik kesimpulan moral dan politik tertentu, bahkan sebelum majelis hakim menjatuhkan vonis resmi.

Dampaknya, ruang deliberasi hukum yang semestinya steril dan murni berbasis pada alat bukti pembuktian Kejaksaan, coba dikeruhkan dengan logika popularitas, sentimen emosional, dan perang framing.

Nursatyo menuturkan narasi kriminalisasi kebijakan memang sengaja dipilih karena memiliki daya resonansi yang kuat untuk menyentuh psikologis birokrasi. Namun, dia mengingatkan masyarakat agar tidak terkecoh oleh strategi pertahanan terdakwa di ranah siber tersebut.

"Tidak semua kebijakan yang dipersoalkan hukum otomatis dapat disebut kriminalisasi. Di sinilah penting membedakan antara kesalahan kebijakan (policy error), maladministrasi, dengan dugaan korupsi nyata yang mengandung penyalahgunaan kewenangan atau konflik kepentingan," ungkapnya.

Dia menekankan bahwa substansi korupsi itulah yang merupakan wilayah hukum murni, yang kini sedang diuji secara objektif oleh Kejaksaan di persidangan, bukan sesuatu yang bisa diputus semata-mata melalui trending topic.

Meskipun aparat penegak hukum dan hakim bekerja secara independen berdasarkan Undang-Undang, Nursatyo tidak menampik bahwa atmosfer media sosial yang agresif sengaja diciptakan untuk memberi tekanan psikologis maupun institusional demi menyempitkan ruang objektivitas peradilan.

Karena itu, dia mengimbau masyarakat luas tetap jernih dan mengawal jalannya persidangan secara utuh berdasarkan fakta-fakta hukum yang digali Kejaksaan di ruang sidang, bukan dari potongan-potongan video atau narasi sepihak di media sosial.

"Masyarakat tetap berhak mengawasi proses hukum agar transparan dan akuntabel. Yang menjadi masalah adalah ketika pengawasan itu berubah menjadi propaganda atau orkestrasi opini yang bertujuan menggiring kesimpulan sebelum fakta diuji di pengadilan," ujar Nursatyo.

Dia menggarisbawahi bahwa tantangan terbesar penegakan hukum di era digital saat ini adalah membangun literasi publik. Masyarakat harus mampu membedakan mana kritik yang sehat terhadap proses hukum dan mana operasi framing politik yang sengaja diaktivasi oleh pihak-pihak berperkara di ruang digital.

"Dalam era algoritma hari ini, suara yang paling keras di media sosial belum tentu suara yang paling benar. Kebenaran sejati ada pada pembuktian hukum di persidangan," katanya.

Masyarakat di Distrik Minyambouw, Taige, Hink, dan Anggi Gida kini dapat menikmati pasokan listrik yang andal dan stabil selama 24 jam setiap hari

Jayapura (ANTARA) - PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat (UIWP2B) menghadirkan layanan listrik 24 jam penuh bagi 1.396 rumah tangga di empat distrik Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.

General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Roberth Rumsaur di Jayapura Sabtu, mengatakan peningkatan jam nyala listrik tersebut menjadi bukti komitmen PLN dalam menghadirkan akses energi yang merata hingga ke wilayah pedalaman.

"Masyarakat di Distrik Minyambouw, Taige, Hink, dan Anggi Gida kini dapat menikmati pasokan listrik yang andal dan stabil selama 24 jam setiap hari," katanya.

Menurut Roberth, sebelumnya warga Distrik Minyambouw hanya menikmati listrik selama enam jam per hari, sedangkan masyarakat di Distrik Taige, Hink, dan Anggi Gida memperoleh pasokan listrik selama 12 jam per hari.

"Untuk itu keberhasilan menghadirkan listrik 24 jam di wilayah Pegunungan Arfak tersebut tidak terlepas dari kerja keras seluruh tim PLN yang menghadapi tantangan geografis dan medan yang cukup berat," ujarnya.

Dia menjelaskan pencapaian operasional 24 jam penuh ini adalah buah dari kerja keras tim di lapangan demi memastikan kebutuhan dasar listrik masyarakat terpenuhi

"Untuk mendukung peningkatan layanan tersebut, kami juga membangun Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 23,75 kilometer sirkuit dan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 21,29 kilometer sirkuit yang terhubung dengan sistem kelistrikan," katanya lagi.

Dia menambahkan pihaknya berharap kehadiran listrik selama 24 jam tidak hanya menjadi sumber penerangan bagi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan, serta menunjang berbagai aktivitas masyarakat di daerah tersebut.

Sementara itu, salah satu masyarakat Distrik Minyambouw, Paulus, mengatakan pihaknya menyampaikan apresiasi kepada PLN atas upaya yang dilakukan sehingga masyarakat kini dapat menikmati listrik sepanjang hari.

"Peningkatan layanan listrik tersebut merupakan harapan yang telah lama dinantikan masyarakat dan kini telah terwujud melalui pembangunan infrastruktur kelistrikan yang dilakukan PLN di wilayah Pegunungan Arfak," katanya.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Mahasiswa Universitas Gadjah Mada ( UGM ) Nadya Marvella Santarini berhasil menjadi lulusan tercepat S1 UGM pada wisuda Rabu (21/5/2026). Nadya berhasil menyelesaikan studi dalam waktu 3 tahun 4 bulan 1 hari.

Sementara rerata masa studi 1.644 lulusan Program Sarjana periode ini tercatat selama 3 tahun 11 bulan.

Penelitian Nadya tentang Live Commerce dan Compulsive Buying

Di tengah maraknya tren live commerce yang mendorong masyarakat berbelanja secara impulsif, ia justru memilih fenomena tersebut sebagai fokus penelitiannya untuk mengakhiri masa studi di Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi.

Ketertarikannya pada perilaku konsumtif di era digital mengantarkannya menjadi lulusan dengan masa studi tercepat pada Wisuda Program Sarjana periode ini.

Melalui skripsinya yang berjudul The Role of Social Influence in Compulsive Buying on Live Commerce: Self Control as the Moderator, Nadya meneliti pengaruh social influence terhadap kecenderungan compulsive buying pada pengguna live commerce.

Live commerce merupakan strategi penjualan yang menggabungkan siaran langsung (live streaming) dengan fitur belanja online. Sementara compulsive buying adalah kebiasaan belanja di luar kendali yang dilakukan sebagai pelampiasan untuk mengatasi stres, kecemasan, atau emosi negatif

Ia menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei terhadap lebih dari 250 responden dengan menggunakan tiga instrumen, yakni Bergen Shopping Addiction Scale (BSAS), Consumer Susceptibility to Interpersonal Influence (CSII), dan Brief Self-Control Scale (BSCS). Data penelitian tersebut kemudian dianalisis menggunakan moderation analysis dan multiple linear regression.

Hasil Penelitian: Pengaruh Sosial Picu Perilaku Belanja Kompulsif

Nadya menjelaskan bahwa penelitiannya berangkat dari fenomena meningkatnya aktivitas belanja melalui siaran langsung di media digital yang banyak dipengaruhi oleh interaksi sosial, baik dari host maupun konsumen lainnya. Menurutnya, live commerce menghadirkan tekanan sosial tersendiri yang mampu memengaruhi keputusan seseorang dalam berbelanja.

“Aku meneliti apakah pengaruh orang-orang, baik itu konsumer lain ataupun host di live commerce, memiliki dampak kepada kecenderungan konsumer untuk jatuh ke compulsive buying dan apakah kontrol diri kita bisa jadi moderator untuk efek itu,” katanya, dikutip dari laman UGM, Sabtu (22/5/2026).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh sosial berkontribusi terhadap perilaku compulsive buying. Sementara itu, kontrol diri tidak terbukti memperkuat maupun memperlemah hubungan tersebut, tetapi tetap memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku pembelian kompulsif.

“Yang menarik dari hasil penelitian saya, kontrol diri tetap dapat menjadi prediktor negatif terhadap perilaku compulsive buying secara langsung,” jelasnya.

Kisah Nadya Menyelesaikan Skripsi dan Menghadapi Revisi

Di balik keberhasilannya menyelesaikan studi lebih cepat, Nadya mengaku proses pengerjaan skripsi bukanlah perjalanan yang mudah. Ia menyebut revisi sebagai tantangan terbesar yang kerap membuat mahasiswa kehilangan motivasi untuk melanjutkan pengerjaan skripsi.

Menurutnya, banyak mahasiswa merasa lelah secara mental setelah menghadapi revisi berulang, hingga akhirnya merasa tidak percaya diri untuk kembali melakukan bimbingan. “Banyak teman-teman aku juga stuck karena setelah revisi mereka merasa capek duluan, self-esteemnya rendah, percaya dirinya kurang, dan akhirnya jadi malas lanjut lagi,” tuturnya.

Meski demikian, Nadya memilih untuk mengubah cara pandangnya terhadap proses revisi dan bimbingan. Alih-alih melihat revisi sebagai hambatan, ia justru menjadikannya sebagai motivasi untuk terus berkembang. Ia juga berusaha membangun komunikasi yang aktif dengan dosen pembimbing agar memiliki timeline pengerjaan yang jelas.

“Aku mengganti perspektif aku dan mengatur ulang hambatan itu jadi sesuatu yang bisa membantu aku. Aku menganggap dosen itu pemandu yang membantu aku berkembang,” katanya.

Menurut Nadya, keberadaan tenggat waktu atau deadline menjadi faktor penting dalam menyelesaikan skripsi tepat waktu. Ia merasa salah satu alasan skripsi terasa sulit dikerjakan adalah karena tidak adanya timeline yang benar-benar mengikat mahasiswa.

“Salah satu alasan kenapa skripsi itu susah dikerjain karena rasanya selalu bisa ‘besok lagi’. Jadi punya deadline dan timeline itu penting banget supaya kita terus bergerak,” ujarnya.

Pengalaman Magang Nadya dari Sekolah Autisme hingga KKP

Selama menjalani perkuliahan, Nadya juga aktif mengikuti berbagai program magang yang memperkaya pengalaman dan sudut pandangnya sebagai mahasiswa psikologi. Salah satu pengalaman yang paling berkesan baginya adalah ketika magang di SLA Fredios, sekolah autisme lanjut di Seturan, Yogyakarta.

Di tempat tersebut, ia membantu aktivitas keseharian para siswa yang berusia antara 12 hingga 54 tahun untuk belajar hidup lebih mandiri melalui kegiatan sederhana seperti menyapu, bermain musik, hingga senam bersama.

Pengalaman tersebut membuat Nadya semakin memahami tantangan yang dihadapi penyandang autisme serta pentingnya dukungan sosial dan aksesibilitas bagi mereka. Ia mengaku sangat terinspirasi oleh dedikasi para guru yang tetap bertahan mendampingi para siswa meskipun menghadapi berbagai keterbatasan.

“Aku sangat kagum terhadap sama di sana yang walaupun pekerjaannya sangat menantang, terlalu banyak bekerja, underpaid, dan kadang berbahaya, mereka tetap di sana karena besar hati mereka,” ungkapnya.

Selain itu, Nadya juga pernah menjalani magang di Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Dalam program tersebut, ia meneliti kondisi psikologis awak kapal dan mendengarkan langsung berbagai keresahan yang mereka alami selama bekerja di laut dalam waktu lama.

“Di situ aku menemukan tantangan tersembunyi yang awak kapal hadapi. Meskipun mereka terlihat kuat secara jasmani dan mental, ternyata mereka juga punya ketakutan, kegelisahan, dan kesedihan yang jarang terlihat,” katanya.

Tak hanya aktif dalam akademik dan pengalaman profesional, Nadya juga mempersiapkan langkah selanjutnya untuk melanjutkan studi. Di tengah proses pengerjaan skripsi, ia mengaku mendaftar ke berbagai program magister sebagai bentuk motivasi untuk terus berkembang.

Usahanya tersebut membuahkan hasil setelah dirinya diterima pada program Master of Educational Psychology di Victoria University of Wellington.

Pesan Nadya untuk Mahasiswa soal Mental Health dan Pengalaman Kuliah

Bagi Nadya, kehidupan kampus telah memberinya ruang untuk bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang budaya, suku, hingga disiplin ilmu yang berbeda. Pengalaman itu membuatnya belajar menjadi pribadi yang lebih terbuka, empatik, dan memahami banyak perspektif baru.

“Aku dulu selalu merasa nyaman hanya dengan orang-orang yang mirip sama aku. Tapi ternyata ketemu banyak orang dari berbagai latar belakang benar-benar mengubah cara pandang aku jadi lebih considerate, empathetic, dan open minded,” tuturnya.

Nadya berpesan kepada mahasiswa untuk tidak hanya fokus pada bidang studinya saja, tetapi juga berani mengeksplorasi banyak pengalaman baru selama masa perkuliahan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan mental dan memberi waktu istirahat bagi diri sendiri di tengah berbagai tuntutan akademik.

“Istirahat itu lebih penting dari yang kalian bayangkan. Otak kita bekerja secara lebih baik dan lebih jelas kalau udah istirahat. Jadi ketika lagi stres karena revisi atau banyak tanggung jawab, coba beri dirimu waktu menenangkan diri. Itu bukan berhenti, tapi mulai ulang atau restart,” pungkasnya.

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat memprioritaskan pengembangan dua destinasi pariwisata yaitu kawasan Teluk Triton dan Pegunungan Arfak sebagai upaya untuk memperkuat daya saing sekaligus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

Kepala Dinas Pariwisata Papua Barat Jafar Werfete di Manokwari, Jumat, mengatakan pengembangan dua destinasi tersebut telah diakomodasi ke dalam dokumen rencana induk pembangunan pariwisata provinsi (riparprov) yang sedang dibahas bersama pihak legislator.

"Dua destinasi itu juga masuk dalam dokumen RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional)," kata Jafar.

Menurut dia, pengembangan kawasan wisata bahari Teluk Triton di Kabupaten Kaimana maupun wisata alam di Pegunungan Arfak yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati, wajib memperhatikan konsep utama 3A yakni atraksi, aksesibilitas, dan amenitas.

Penerapan konsep 3A merupakan hal yang sangat penting karena pembangunan sektor pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat secara berkelanjutan.

"Tidak hanya destinasinya yang dibangun, tetapi bagaimana pemerintah menyiapkan masyarakat lokal agar bisa mengambil peran aktif sebagai penerima manfaat," ujar dia.

Jafar menjelaskan bahwa konsep atraksi menjadi unsur utama untuk menarik minat kunjungan wisatawan ke wilayah Papua Barat, sedangkan aksesibilitas berkaitan dengan kemudahan transportasi dan konektivitas menuju ke dua lokasi wisata tersebut.

Kemudian konsep amenitas mencakup ketersediaan fasilitas penunjang seperti penginapan, restoran, layanan telekomunikasi, hingga sarana kebersihan guna mendukung daya saing destinasi wisata serta meningkatkan kenyamanan bagi seluruh wisatawan.

"Kalau dari sisi atraksi, Papua Barat punya kekayaan alam, budaya, adat istiadat, tarian dan lainnya. Hanya aksesibilitas dan amenitas ini yang perlu kerja maksimal," kata Jafar.

Dia menilai pembangunan kawasan pariwisata terintegrasi Teluk Triton dan Pegunungan Arfak akan memberikan efek positif terhadap potensi wisata lainnya seperti, Taman Nasional Teluk Cendrawasih di Teluk Wondama, kemudian Fakfak, Teluk Bintuni, serta Manokwari Selatan.

Pemerintah provinsi membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik itu kementerian/lembaga, BUMN, pihak swasta, dan masyarakat adat di Papua Barat agar upaya pengembangan sektor pariwisata berjalan maksimal sesuai ekspektasi bersama.

"Kami tidak mengabaikan potensi wisata di kabupaten lain, termasuk Manokwari. Kalau dua destinasi prioritas ini berhasil dikembangkan, maka dampaknya meluas ke semua wilayah di Papua Barat," ujar Jafar.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026