Bisnis.com, JAKARTA – Pergerakan imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diperkirakan bisa kembali bergerak turun menuju 6,5% pada kuartal II/2026 apabila tensi geopolitik mereda.

Sepanjang tahun berjalan, yield SBN 10 tahun bergerak volatil dengan kecenderungan menurun terbatas, mengikuti pergerakan yield global. Memasuki April, yield mulai stabil dan cenderung turun. Untuk tenor 10 tahun, yield berada di kisaran 6,68% atau naik sekitar 51,27 basis poin sejak awal tahun.

Dalam skenario positif, KB Valbury Sekuritas menjelaskan yield SBN bisa menguat lagi apabila tekanan global mereda pada kuartal II/2026 atau paling lambat awal kuartal III 2026. Hal itu didukung dengan asumsi harga minyak diperkirakan turun ke kisaran US$85 per barel.

"Hal ini akan menurunkan tekanan inflasi global ke kisaran 2,5%–3% dan membuka ruang bagi kebijakan suku bunga yang lebih akomodatif," tulis riset KB Valbury Sekuritas, dikutip Selasa (14/4/2026).

Kondisi tersebut diharapkan diikuti oleh kebijakan Bank Indonesia yang menjaga stabilitas suku bunga domestik, dengan inflasi diperkirakan berada di kisaran 2,9%. Dalam situasi ini, yield SBN berpotensi bergerak di kisaran 6,5% hingga akhir tahun, sehingga semakin menarik bagi investor asing.

Namun, jika konflik berkepanjangan dan inflasi meningkat, risiko pasar akan kembali membesar. Yield global berpotensi naik, yang dapat mendorong yield SBN ke kisaran 6,5%–7% dan menahan aliran dana asing lebih lama.

Sementara itu, riset Infovesta Utama menyebutkan dengan adanya lonjakan harga energi telah meningkatkan tekanan fiskal dan inflasi domestik. Di sisi lain, masuknya kembali dana asing ke pasar modal memberi dorongan pada IHSG dan reksa dana saham.

Akan tetapi, volatilitas masih tetap tinggi karena ketergantungan Indonesia pada impor energi dan tekanan fiskal akibat subsidi. Jika harga minyak terus naik, risiko pelemahan rupiah dan capital outflow bisa kembali menekan pasar.

Kondisi ini menempatkan investor menjadi cukup dilema, yang di satu sisi ada peluang rebound di reksa dana saham dan campuran berkat arus dana asing, tetapi di sisi lain risiko inflasi energi dan pelemahan rupiah bisa memicu capital outflow kembali.

Adapun, reksa dana obligasi pemerintah menjadi instrumen yang relatif aman dan menjadi magnet investor karena yield tinggi membuka peluang capital gain sedangkan stabilitasnya memberi perlindungan di tengah ketidakpastian global. Instrumen ini menawarkan keseimbangan antara stabilitas dan peluang keuntungan, terutama jika yield obligasi mulai turun.

Bisnis.com, JAKARTA – Aliran modal asing di pasar surat berharga negara (SBN) terpantau masih gradual. Analis melihat faktor suku bunga hingga pelemahan rupiah menjadi sorotan investor.

Berdasarkan data PHEI, secara year to date, posisi investor asing di SBN masih mencatatkan net outflow sekitar Rp21 triliun. Meski demikian, porsi kepemilikan asing yang masih di bawah rata-rata historis justru membuka ruang bagi potensi peningkatan ke depan.

Dari sisi imbal hasil, yield SBN mulai menunjukkan perbaikan. Sepanjang tahun berjalan, yield bergerak volatil dengan kecenderungan menurun terbatas, mengikuti pergerakan yield global. Memasuki April, yield mulai stabil dan cenderung turun. Untuk tenor 10 tahun, yield berada di kisaran 6,68% atau naik sekitar 51,27 basis poin sejak awal tahun.

Sementara itu di pasar saham, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mulai rebound dengan mencatatkan performa gemilang sepanjang periode perdagangan 6 April 2026—10 April 2026. IHSG berhasil menguat signifikan sebesar 6,14% dan parkir di level 7.458,496, naik dari posisi penutupan pekan sebelumnya di level 7.026,782.

Kepala Departemen Riset dan Informasi Pasar PT Penilai Harga Efek Indonesia atau PHEI Salvian Fernando menilai penguatan IHSG memang mencerminkan mulai pulihnya minat risiko atau risk appetite investor terhadap aset Indonesia. Namun, transmisi sentimen positif tersebut belum sepenuhnya mengalir ke pasar obligasi.

Investor global dinilai masih lebih sensitif terhadap faktor eksternal seperti arah suku bunga global dan stabilitas nilai tukar, dibandingkan dengan pergerakan di pasar ekuitas.

“Untuk pasar SBN, aliran asing masih cenderung lebih gradual. Investor global umumnya lebih sensitif terhadap faktor suku bunga global dan stabilitas nilai tukar dibandingkan pasar saham, sehingga transmisi rebound equity ke bond belum sepenuhnya kuat,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Dia pun memproyeksikan ke depan, peluang kembalinya aliran dana asing ke pasar obligasi Indonesia masih terbuka. Sejumlah faktor kunci yang akan menjadi penentu antara lain arah kebijakan suku bunga global, khususnya dari bank sentral AS, stabilitas nilai tukar rupiah, tingkat inflasi domestik yang terjaga, serta kredibilitas fiskal pemerintah.

Senada, Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana menilai minat asing mulai muncul, meski belum besar. Indikasi tersebut terlihat dari penurunan yield dan kenaikan harga obligasi.

“Kenaikan IHSG diikuti dengan penurunan yield obligasi serta penguatan indeks obligasi, meskipun arus dana asing secara kumulatif masih terbatas,” ujarnya.

Dia menambahkan investor saat ini cenderung memburu obligasi tenor menengah, baik dari kalangan asing maupun domestik. Pergerakan pasar obligasi juga relatif sejalan dengan penguatan IHSG, meskipun arus dana asing secara keseluruhan masih terbatas.

Ke depan, peluang masuknya kembali investor asing ke pasar SBN sangat bergantung pada meredanya ketidakpastian global, terutama konflik geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat. Ketegangan ini berdampak luas, mulai dari lonjakan harga minyak hingga tekanan inflasi global.

Selain itu, faktor domestik seperti stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi yang terjaga, serta kredibilitas fiskal pemerintah juga menjadi pertimbangan utama investor asing. Diikuti dengan selisih imbal hasil atau yield spread yang tetap menarik dibandingkan obligasi global menjadi daya tarik tambahan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Sentimen negatif telah menggerus total dana kelolaan/Asset Under Management (AUM) industri reksa dana RI. Namun, selalu ada harapan dari manajer investasi (MI) agar kondisi pasar keuangan global menjadi membaik.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan total dana kelolaan industri reksa dana Tanah Air susut 2,49% sepanjang Maret 2026 menjadi Rp699,64 triliun. Realisasi itu menurun jika dibandingkan total AUM yang tumbuh pada Februari 2026 menjadi Rp717,55 triliun.

Padahal, kondisi pasar modal Tanah Air sebetulnya telah mencatatkan pelemahan sejak Februari 2026. Kala itu, MSCI Inc membekukan rebalancing saham Tanah Air dalam indeks mereka dan sontak membuat IHSG ambles berjilid-jilid.

Selepas MSCI, sejumlah lembaga keuangan global juga menurunkan outlook terhadap utang Indonesia menjadi negatif. Hal itu turut menekan kinerja pasar SBN Tanah Air, dengan yield melemah 1,26% selama Februari hingga terkoreksi 8,34% year-to-date (YtD).

Namun, pada Februari 2026, kinerja pasar reksa dana Tanah Air tampak masih resilien. Data OJK menunjukkan bahwa masih terdapat pertumbuhan total dana kelolaan industri reksa dana sebesar 1,58% pada Februari.

Memasuki Maret 2026, kondisi pasar keuangan global memburuk. Perang yang berkecamuk antara Iran—AS & Israel telah membuat investor global memasang sikap risk-off terhadap pasar investasi dan melarikan dananya ke aset safe haven seperti emas atau dolar AS.

Hal itu membuat pasar modal Indonesia kian tertekan. Sepanjang tahun ini, pasar saham telah mencatatkan net sell asing senilai Rp35,59 triliun dan senilai Rp22,51 triliun di pasar SBN. IHSG akhirnya terkoreksi 15,49% YtD dan yield SBN tercatat melemah ke level 6,70% hari ini, Kamis (9/4/2026).

Kondisi pasar yang melemah juga membuat investor berbondong-bondong pergi dari instrumen reksa dana berisiko. Sepanjang Maret 2026, data OJK menunjukkan penurunan 8,45% pada reksa dana saham, 5,44% pada RDPT, 7,02% pada reksa dana indeks, 5,60% pada reksa dana campuran, dan 6,20% pada reksa dana sukuk.

Sebaliknya, reksa dana pasar uang (RDPU) justru tercatat tumbuh 4,38% pada Maret 2026, menjadi yang tertinggi di antara seluruh aset reksa dana yang tercatat di OJK. Hal ini menunjukkan bahwa kendati investor tengah bersikap risk off terhadap pasar investasi, tetapi tidak semua investor menarik dananya dari pasar modal dan memilih stay invested.

Head of Business Development Division Henan Putihrai Asset Management (HPAM) Reza Fahmi, menerangkan saat ini, pasar modal Tanah Air tengah berada dalam fase adjustment. Artinya, investor dinilai tengah melakukan proses ripricing risiko di tengah beragam sentimen yang ada.

Terhadap pasar saham, Reza menilai tekanan jangka pendek masih berisiko terjadi, terutama lantaran dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti ketidakpastian global dan sikap investor yang lebih selektif terhadap aset berisiko. Sementara dalam jangka menengah hingga panjnag, fundamental pasar saham domestik dinilai relatif kuat dan memiliki valuasi yang kian menarik selepas koreksi sepanjang tahun berjalan 2026.

Terhadap pasar obligasi, Henan memandang outlook yang relatif stabil, dengan SBN dan obligasi korporasi tetap menjadi komponen utama dalam portofolio perusahaan. Menggunakan pendekatan yang mengintegrasikan analisis suku bunga, likuiditas, dan risiko kredit yang matang, Henan menyebut hal ini memungkinkan produk RDPT tetap defensif, tetapi optimal dalam menelurkan imbal hasil.

Di tengah kondisi ini, Henan menerapkan pendekatan yang memungkinkan portofolio reksa dana tetap adaptif terhadap perubahan siklus, sekaligus menjaga potensi alpha dalam berbagai kondisi pasar yang kian tidak menentu ke depannya.

”Dalam fase risk-off, Henan tidak hanya bersikap defensif, tetapi mengoptimalkan fleksibilitas strategi melalui pendekatan multistrategi yang mencakup long bias, contrarian value, beta management, dan momentum,” katanya ketika dihubungi Bisnis, Kamis (9/4/2026).

Terhadap RDPT, strategi difokuskan memilih surat utang melalui pengelolaan durasi yang aktif serta seleksi yang ketat. Henan memperpendek durasi obligasi untuk meredam sensitivitas arah suku bunga, sekaligus memperbesar eksposur pada SBN dan obligasi korporasi yang memiliki fundamental solid.

Sementara terhadap reksa dana saham, strategi long bias diarahkan pada saham yang memiliki daya tahan terhadap volatilitas siklus. Di satu sisi, contrarian value dimanfaatkan untuk mengakumulasi saham undervalued dengan fundamental solid.

”Beta management digunakan untuk mengatur eksposur pasar secara keseluruhan, sementara momentum dimanfaatkan secara selektif pada saham dengan tren kuat yang didukung oleh fundamental,” katanya.

Di satu sisi, Direktur Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM) Eri Kusnadi, menerangkan bahwa di tengah kondisi saat ini, pihaknya masih melakukan pengelolaan reksa dana sesuai dengan mandat yang ada.

Terhadap reksa dana saham, Batavia Prosperindo lebih berfokus pada earning visibility yang tinggi dan mampu bertahan dari kondisi saat ini. Dia memberikan contoh saham komoditas yang cenderung diuntungkan lewat kian panasnya harga energi.

”Untuk obligasi, kami memendekkan durasi govies dan mempertahankan seleksi pada good quality corporate bonds,” tegasnya kepada Bisnis, Kamis (9/4/2026).

Pertahankan Target AUM

Kedua manajer investasi ini sepakat, bahwa kendati di tengah kondisi pasar yang risk-off, target AUM pada akhir tahun masih memungkinkan untuk dicapai.

”Kami tetap mempertahankan target dana kelolaan kami tahun ini karena masih cukup reasonable dan achievable,” kata Eri.

Meskipun begitu, Eri enggan menerangkan besaran target AUM yang ingin dicapai Batavia Prosperindo pada tahun ini. Berdasarkan wawancara dengan Bisnis sebelumnya, Batavia Prosperindo telah mencatatkan AUM senilai Rp49,37 triliun per Desember 2025, tumbuh 9,6% YoY.

Sementara Henan Putihrai AM, mengatakan bahwa pihaknya tidak melakukan revisi target AUM secara agresif, tetapi lebih melakukan penyesuaian ekspektasi dengan tetap menjaga disiplin terhadap strategi yang telah disepakati.

Saat ini, fokus utama HPAM bukan sekadar kuantitas AUM, melainkan kualitas dana kelolaan yang tecermin dari stabilitas dana, tingkat retensi investor, hingga kesesuaiannya dengan profil risiko. Pendekatan ini disebut sejalan dengan perspektif investasi HPAM yang tidak hanya berorientasi pada akumulasi dana, tetapi juga pada keberlanjutan kinerja dan kepercayaan investor.

”Dengan mekanisme investasi yang terstruktur, kami memastikan bahwa setiap pertumbuhan dana kelolaan didukung oleh proses investasi yang robust dan terukur. Target hingga akhir 2026 tetap diarahkan pada pertumbuhan moderat yang konsisten dengan kondisi pasar,” katanya.

Terlebih, di tengah fenomena investor untuk stay invested, Henan merespons tren ini dengan memperkuat instrumen pasar uang dan pendapatan tetap sebagai core allocation untuk menjaga stabilitas portofolio.

”Ke depan, pengembangan produk akan difokuskan pada solusi investasi dengan profil risiko rendah hingga menengah, likuiditas tinggi, serta stabilitas kinerja,” katanya.

Sementara Batavia Prosperindo mengatakan, di tengah kebutuhan investor untuk tetap mengalokasikan dananya pada instrumen investasi, pihaknya dapat saja menerbitkan produk baru apabila terdapat kebutuhan.

”Jika masih bisa dipenuhi lewat produk yang ada, kami rasa tidak perlu keluarkan produk baru,” katanya.

Melihat data Bareksa, Batavia Prosperindo memiliki sedikitnya 3 produk RDPU. Produk Batavia Dana Kas Maxima misalnya, mampu membukukan kenaikan 0,93% YtD dengan total dana kelolaan mencapai Rp18 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Langkah pemerintah menyuntikkan likuiditas senilai Rp100 triliun ke perbankan, dinilai hanya menjadi ’obat penenang’ sementara bagi kian lesunya kinerja pasar Surat Berharga Negara (SBN) yang ditandai oleh penurunan harga dan meningkatnya tingkat imbal hasil (yield). Kalangan analis menilai, kebijakan ini tidak menjawab persoalan mendasar dari lesunya kinerja yield SBN RI belakangan.

Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana menilai bahwa langkah pemerintah untuk menempatkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke perbankan, bukan menjadi jawaban mendasar atas persoalan kian lesunya kinerja yield SBN.

Kendati dapat memberikan penguatan secara jangka pendek terhadap laju yield, tetapi hal yang mendesak untuk dilakukan pemerintah adalah menjaga risiko fiskal tetap stabil di mata investor. Dengan begitu, laju penguatan imbal hasil SBN akan bersifat fundamental.

Data Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) menyebut bahwa yield acuan SBN RI kini telah berada pada level 6,89%. Posisi ini terakhir dicapai oleh pasar SBN pada Mei 2025 lalu, selepas pasar berangsur-angsur pulih dari ketakutan akan penerapan tarif Trump pada April tahun yang sama.

”Saya pikir ini hanya obat jangka pendek saja untuk meredakan kekhawatiran pasar. Dan nilai Rp100 triliun, jika mengukur risiko fiskal yang akan terjadi ke depan, misalnya dengan harga minyak naik US$10 dari level sekarang, itu kemungkinan akan ada tambahan defisit fiskal sekitar Rp300 triliun,” katanya saat dihubungi Bisnis, dikutip Senin (30/3/2026).

Fikri bahkan menilai, selepas penempatan dana SAL di perbankan, lonjakan yield SBN belum tentu pulih sepenuhnya. Terdapat sedikitnya dua syarat yang mesti dipenuhi untuk dapat menyaksikan yield kembali melandai.

Pertama, ketegangan geopolitik yang mereda. Selama perang Iran—AS dan Israel masih berkecamuk, investor dinilai meminta premi risiko yang lebih tinggi yang tecermin dari yield yang kian meninggi. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi sejumlah negara emerging market lainnya.

Belum lagi, perang kian memberikan potensi besar terjadinya inflasi akibat semakin mahalnya harga energi. Fikri menilai, Bank Indonesia justru memiliki potensi menaikkan suku bunga di tengah risiko ini, yang pada gilirannya berpotensi menahan yield SBN di level yang tinggi.

“Kedua, risiko dari fiskal kita. Sejauh ini, saya belum melihat ada realokasi, refocussing, ataupun penghematan anggaran yang signifikan agar risiko fiskal kita dapat diturunkan. Sejauh itu belum ada, saya tetap melihat bahwa risiko fiskal masih tinggi, ujung-ujungnya investor akan meminta imbal hasil yang lebih tinggi,” tegasnya.

Dengan kata lain, kendati penempatan dana ini dapat memberikan sedikit suntikan tenaga bagi yield SBN, tetapi arus deras keluarnya dana asing dipediksi masih terjadi. Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, menerangkan bahwa sepanjang tahun berjalan 2026, net sell asing di pasar SBN telah tercatat sebesar Rp31,04 triliun.

Kepala Unit Riset dan Market Informasi PHEI Salvian Fernando turut menilai langkah yang diambil pemerintah untuk meredam gejolak di pasar SBN, hanya berefek secara jangka pendek. Menurutnya, kebijakan ini membantu meredakan tekanan likuiditas dan berpotensi menahan kenaikan yield lantaran meningkatkan kapasitas perbankan untuk menyerap obligasi pemerintah.

Beberapa faktor yang dinilai bakal membuat penguatan yang lebih terbatas adalah pertimbangan asset liability management (ALM), risiko durasi, hingga potensi kerugian mark-to-market di tengah tren kenaikan yield.

”Oleh karena itu, kebijakan ini lebih berfungsi sebagai stabilisasi jangka pendek, bukan solusi fundamental untuk memperkuat permintaan SBN secara berkelanjutan,” tegasnya.

Volatilitas Tinggi Bayangi Pasar SBN

Salvian meneropong yield SBN secara jangka pendek akan cenderung bergerak sideways dengan tingkat volatilitas yang tinggi. Hal itu disebut dipengaruhi oleh kian tingginya yield obligasi AS dan ekspektasi kebijakan moneter yang masih ketat.

Secara jangka menengah, arah yield dinilai akan sangat bergantung pada inflasi global, arah kebijakan The Fed, hingga kondisi fiskal domestik. Artinya, jika tekanan global tidak kunjung mereda dan kekhawatiran fiskal meningkat, tidak menutup kemungkinan yield kembali melemah.

”Meskipun likuiditas domestik membantu menahan volatilitas, faktor eksternal tetap menjadi driver utama yang menentukan pergerakkan yield SBN saat ini,” katanya.

Di satu sisi, Portfolio Manager Analyst Batavia Prosperindo Aset Manajemen Putri Nur Astiwi menilai bahwa untuk memastikan kinerja yield SBN dapat menguat secara jangka menengah—panjang, lebih ditentukan oleh perkembangan konflik antara AS—Iran hingga kondisi rupiah. Penempatan dana SAL senilai Rp100 triliun, hanya berdampak sementara terhadap kinerja yield.

”Tapi untuk penguatan jangka panjang, efeknya terbatas karena dana ini bersifat penempatan/SAL yang bisa berubah sesuai kebutuhan pemerintah. Arah yield jangka menengah tetap lebih ditentukan oleh sentimen global, harga minyak dan inflasi di tengah perang, rupiah, dan perkembangan konflik,” katanya, Jumat (27/3/2026).

Terhadap potensi larinya dana asing, Putri menilai bahwa aksi ini akan tetap terjadi jika pasar global bersikap risk-off dan investor memilih aset safe haven sebagai instrumen investasi. Terlebih jika volatilitas rupiah terus terjadi. Arus net sell asing dinilai dapat mereda jika terjadi normalisasi harga minyak dan kinerja rupiah yang lebih stabil.

”Jadi, durasi net sell sangat bergantung perkembangan konflik geopolitik di Timur Tengah. Selama ketidakpastian perang masih berlanjut panjang, di mana menghilangkan ruang pemangkasan suku bunga, maka outflow berpotensi berlanjut,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menambah penempatan dana pemerintah sebesar Rp100 triliun ke perbankan untuk menekan yield Surat Berharga Negara (SBN) dinilai sebagai taktik jangka pendek yang justru memiliki risiko jangka panjang.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede mengakui bahwa tekanan pada pasar surat utang domestik saat ini memang mengkhawatirkan. Dia mencatat, sejak awal tahun hingga pertengahan Maret 2026, yield SBN tenor 10 tahun telah melonjak hingga 80 basis poin, yang diperparah aksi jual bersih investor asing di pasar SBN.

Josua pun memandang tambahan likuiditas perbankan itu memang bisa membantu menahan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah, karena bank akan memiliki kemampuan ekstra untuk membeli SBN.

"Langkah ini cukup tepat sebagai langkah pemerintah untuk menahan gejolak jangka pendek, tetapi tidak boleh dianggap sebagai solusi utama," ujar Josua kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Adapun, suntikan Rp100 triliun kali ini menambah total penempatan dana pemerintah di perbankan yang dimulai sejak tahun lalu menjadi total sekitar Rp300 triliun.

Hanya saja, Josua menyoroti adanya pergeseran arah kebijakan otoritas fiskal dalam penempatan dana kali ini. Pada September 2025, suntikan dana awal sebesar Rp200 triliun ditujukan untuk mendukung sektor riil, dengan berjangka waktu 6 bulan, dan dilarang keras untuk dibelikan SBN.

Sebaliknya, tambahan Rp100 triliun saat ini dirancang jauh lebih lentur, berjangka fleksibilitas atau bisa ditarik sewaktu-waktu, dan secara eksplisit diarahkan untuk stabilisasi pasar surat utang. Artinya, terdapat pergeseran dari dorongan ekspansi kredit menuju intervensi pasar obligasi.

Risiko Fiskal dan Perbankan

Dari kacamata perbendaharaan negara, Josua menjelaskan intervensi ini memiliki pijakan legal melalui UU APBN 2026 yang mengizinkan optimalisasi dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di luar BI guna menjaga keberlanjutan fiskal. Kendati demikian, dia memperingatkan adanya risiko likuiditas apabila kebutuhan belanja negara tiba-tiba melonjak sementara dana telanjur terkunci di SBN yang dibeli bank.

"Bila cara ini terlalu sering dipakai, pasar bisa membaca bahwa pemerintah makin bergantung pada perbankan domestik untuk menahan biaya utangnya sendiri. Itu berisiko mengaburkan sinyal harga yang wajar di pasar SBN dan membuat stabilisasi hari ini dibayar dengan tantangan yang lebih besar di kemudian hari," ujar.

Sementara dari sisi perbankan, risiko yang lebih nyata adalah mismatch alias ketidakcocokan jangka waktu. Josua menggarisbawahi bahwa karakter dana Rp100 triliun yang bisa ditarik sewaktu-waktu oleh pemerintah berpotensi menjadi pedang bermata dua.

Apalagi secara fundamental, sebenarnya permodalan dan likuiditas perbankan saat ini masih solid, tercermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) 13,48%, rasio Alat Likuid terhadap DPK 27,54%, dan Capital Adequacy Ratio (CAR) 25,87%.

"Kalau dana yang ditarik sewaktu-waktu itu dipakai membeli SBN bertenor lebih panjang, lalu pemerintah menarik dananya mendadak, bank bisa terdorong menjual surat utang saat harga belum ideal, atau menahan likuiditas lebih besar sehingga efeknya ke penyaluran kredit menjadi kecil," jelas Josua.

Oleh sebab itu, Josua memproyeksikan efektivitas penurunan yield hanya akan terfokus pada SBN tenor pendek yang lebih likuid, tidak otomatis menekan seluruh kurva imbal hasil. Menurutnya, pasar menuntut solusi yang lebih fundamental yaitu keyakinan atas disiplin fiskal dan pengelolaan utang yang pruden dari pemerintah.

"Tanpa itu, tambahan Rp100 triliun hanya menunda tekanan, bukan menghilangkannya," tutupnya.

Jurus Purbaya

Sebelumnya, Purbaya menambah penempatan dana pemerintah sebesar Rp100 triliun ke perbankan sepekan sebelum libur Lebaran. Langkah tersebut, sambungnya, untuk menjaga likuiditas sekaligus menekan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) yang belakangan melonjak naik terutama usai eskalasi konflik di Timur Tengah.

"Kalau bond yield naik 0,1% saya sudah perhatikan, ada apa nih? Naik 0,4%, pasti kekeringan, kekurangan likuiditas di bank atau apa penyebabnya? Saya cek, oh betul bank kurang. Saya tambah lagi, masukkan ke sistem perekonomian," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Bendahara negara mengungkapkan, berdasarkan laporan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti, posisi kas negara yang berada di Bank Indonesia (BI) masih cukup tebal yaitu sekitar Rp400 triliun. Dia pun langsung menginstruksikan pemindahan Rp100 triliun ke sistem perbankan, yang salah satunya ke Bank Jakarta sebesar Rp2 triliun.

Injeksi baru ini, sambungnya, menambah penempatan dana pemerintah di perbankan pada tahun lalu, yang masih tersisa sekitar Rp200 triliun di lima bank Himbara.

Kendati demikian, berbeda dengan penempatan dana Rp200 triliun yang skema enam bulan, injeksi Rp100 triliun ini memiliki tenor yang sangat fleksibel dan dapat ditarik sewaktu-waktu. Menurut Purbaya, strategi itu menyerupai fungsi active treasury management.

Lebih lanjut, Purbaya memberi kelonggaran ke perbankan untuk pemanfaatan dana baru pemerintah ini. Dia tidak menampik bahwa tambahan Rp100 triliun ini bukan difokuskan untuk disalurkan untuk pembiayaan sektor riil, melainkan untuk menyerap instrumen SBN.

Dia menyadari sifat perbankan yang cenderung mencari instrumen berisiko rendah (risk-free) dengan return paling mudah di tengah ketidakpastian. Harapannya, dana tersebut digunakan bank untuk membeli obligasi negara, yang secara teoritis akan mendorong harga obligasi naik dan menekan yield kembali turun.

"Kalau mau menekan [yield] ke bawah kan harus ada pembeli. Taruh saja uang di bank. Pasti bank mencari yang paling gampang; [beli obligasi] BI atau beli bond [negara/SBN]. Kalau beli bond akan menekan yield ke bawah lagi," jelas Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan analis dan ekonom menilai bahwa kondisi pasar Surat Berharga Negara (SBN) masih cenderung solid lantaran ditopang oleh keberadaan investor dalam negeri. Soliditas investor domestik mampu menjadi bantalan bagi kondisi pasar SBN yang sepanjang tahun berjalan mengalami outflow asing.

Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana, menilai bahwa posisi investor dalam negeri telah mampu menahan yield acuan SBN tidak melorot hingga level yang lebih rendah. Per hari ini, Senin (16/3/2026), yield acuan SBN berada pada level 6,89%. Posisi tersebut setara dengan kondisi yield pada Mei 2025.

”Kalau sekarang sih mungkin bisa dikatakan investor domestik yang lebih dominan ya dan mereka yang menjaga agar yield, incoming bids, juga kekhawatiran terkait dengan risiko fiskal lebih rendah,” katanya kepada Bisnis, Senin (16/3/2026).

Bahkan, Fikri menilai bahwa investor dalam negeri cenderung memiliki nafas yang cukup panjang untuk menopang pasar SBN. Pasalnya, SBN masih menjadi salah satu instrumen investasi dalam negeri yang memiliki volatilitas yang kurang tinggi.

Terlebih, bagi investor institusi dalam negeri yang cenderung mencari keamanan dalam berinvestasi di dalam negeri. SBN dinilai menjadi instrumen yang tepat untuk investor domestik.

”Saya pikir masih cukup baik karena untuk beberapa investor besar di dalam negeri kan pilihan instrumen investasi mereka juga terbatas, dan mungkin SBN juga salah satu yang paling aman sih pada saat ini. Mungkin mereka masih akan ada di situ ya,” katanya.

Senada, Head of Business Development Division Henan Putihrai Asset Management (HPAM) Reza Fahmi turut menilai bahwa soliditas investor domestik masih cenderung kuat untuk mendukung laju pasar SBN.

Soliditas tersebut bahkan terjadi di tengah penurunan minat investor terhadap pasar surat utang Tanah Air di tengah ketidakpastian global dan volatilitas rupiah. Hal itu tampak dari lelang SUN dan Sukuk yang mencatatkan penawaran yang menyusut sepanjang tahun berjalan 2026.

”Pasar SBN masih didukung basis investor domestik yang kuat, sehingga stabilitas pasar relatif terjaga. Potensi perbaikan permintaan [dalam lelang SBN] dapat muncul pada semester II jika kondisi global lebih stabil dan tekanan terhadap rupiah mereda,” katanya kepada Bisnis, Senin (16/3/2026).

Soliditas investor domestik penting di tengah tekanan terhadap pasar SBN Tanah Air. Pasalnya, dana asing yang tercatat menggenggam SBN sebesar Rp879,93 triliun pada awal tahun, kini telah susut hingga tersisa Rp862,18 triliun per Kamis (12/3/2026). Artinya, terdapat outflow asing senilai Rp17,75 triliun sepanjang tahun ini.

Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, kondisi ini jauh berbeda. Pada awal 2025, investor non-residen membukukan kepemilikan SBN senilai Rp876,44 triliun dan segera bertumbuh menjadi Rp899,59 triliun pada 12 Maret 2025. Pertumbuhan itu mencerminkan masuknya dana asing sebesar Rp23,15 triliun.

Reza menilai, outflow dana asing terjadi lantaran kombinasi ketegangan geopolitik di Iran, ketidakpastian arah suku bunga AS, penguatan dolar AS, hingga risiko depresiasi rupiah dan defisit fiskal dalam negeri.

”Dalam situasi tersebut, sebagian investor global melakukan rebalancing portofolio ke aset yang lebih likuid dan aman. Jadi geopolitik memang berpengaruh, tetapi pergerakkan dana asing saat ini lebih dipicu oleh kombinasi faktor makro global dan risiko nilai tukar,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim bahwa tekanan yang mendera pasar obligasi domestik murni merupakan imbas dari sentimen eksternal, yang juga dialami oleh negara-negara lain.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan negara-negara peers kinerja pasar SBN Indonesia pascaledakan konflik Israel-AS dan Iran terhitung masih sangat baik.

Adapun berdasarkan data Kementerian Keuangan per 10 Maret 2026, tingkat yield SBN tenor 10 tahun bertengger di level 6,52%, sementara yield US Treasury (UST) tenor 10 tahun berada di posisi 4,09%. Secara akumulasi sejak awal tahun (year to date/YtD), yield SBN mengalami kenaikan sebesar 55 basis poin (bps).

Di sisi lain, minat investor yang masuk pasar surat utang negara terus mengalami penyusutan dalam 4 kali lelang terakhir. Pada lelang 3 Maret 2026 lalu, misalnya, dengan jumlah penawaran (incoming bid) sebesar Rp50,94 triliun atau anjlok 19,2% dari periode lelang 18 Februari 2026 sebesar Rp60,3 triliun dan jumlah penawaran yang dimenangkan (awarded bid) mencapai Rp34,1 triliun, bid to cover ratio berada di angka 1,49.

Minat investor dalam lelang Selasa kemarin terkonsentrasi ke seri FR010 dengan yield atau imbal hasil sebesar 5,88% dengan jumlah penawaran yang masuk sebesar Rp10,78 triliun. Total penawaran yang dimenangkan mencapai Rp1,35 triliun, sehingga rasio cakupan penawaran atau bid to cover ratio untuk seri ini mencapai 7,99 kali.

Sementara itu, untuk tujuh seri lainnya yakni SPN01260404, SPN12270304, FR0108, FR0106, FR0107, FR0102, FR0105 rasio cakupannya hanya di kisaran 1-1,30. Bahkan untuk seri SPN12260604, Kemenkeu sama sekali tidak menetapkan pemenang lelangnya.

Tetap Yakin Terkendali

Kendati demikian, Direktur Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto meyakini kinerja pasar Surat Berharga Negara (SBN) tetap tangguh dan terkendali, di tengah eskalasi ketidakpastian global akibat konflik Timur Tengah yang memicu investor menuntut tingkat imbal hasil (yield) yang lebih tinggi.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto mengakui bahwa dinamika global saat ini memang memberikan tekanan pada pergerakan imbal hasil SBN. Kondisi tersebut wajar terjadi dan turut menekan instrumen keuangan lainnya, seperti pasar saham dan nilai tukar rupiah.

"Namun sebagaimana kita lihat, pergerakan yield SBN juga cukup moderat, terkendali, dan kita jaga volatilitasnya. Levelnya pada saat ini juga masih pada level yang cukup baik," jelas Suminto dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (11/3/2026).

Pantau Indikator Spread

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan bahwa pemerintah terus memantau indikator spread atau selisih imbal hasil antara SBN bertenor 10 tahun dengan US Treasury (UST) bertenor sama.

Indikator ini dinilai krusial untuk mengukur sejauh mana tingkat kepercayaan investor global terhadap fundamental perekonomian Indonesia. "Saat ini spread tersebut berada di sekitar 243 basis point [bps]," ungkap Suahasil.

Sebagai perbandingan, spread Indonesia yang berada di level 243 bps tersebut berada pada posisi yang relatif rendah dan jauh lebih baik dibandingkan beberapa negara berkembang alias emerging market lainnya.

Berdasarkan data yang sama, spread obligasi Brasil menembus 964 bps, disusul Kolombia 891 bps, Meksiko 484 bps, Afrika Selatan 437 bps, hingga India 252 bps terhadap UST. Kemenkeu, sambungnya, berkomitmen untuk terus menerapkan strategi pengelolaan utang dan kas yang dinamis agar biaya dana tetap efisien.

"Itu [spread] yang kita coba tahan terus di sekitar 240 basis point tersebut, sebagai tanda bahwa kita punya tingkat kepercayaan yang tinggi dalam pengelolaan ekonomi kita," tutup Suahasil.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini kinerja pasar Surat Berharga Negara (SBN) tetap tangguh dan terkendali, di tengah eskalasi ketidakpastian global akibat konflik Timur Tengah yang memicu investor menuntut tingkat imbal hasil (yield) yang lebih tinggi.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto mengakui bahwa dinamika global saat ini memang memberikan tekanan pada pergerakan imbal hasil SBN. Kondisi tersebut wajar terjadi dan turut menekan instrumen keuangan lainnya, seperti pasar saham dan nilai tukar rupiah.

"Namun sebagaimana kita lihat, pergerakan yield SBN juga cukup moderat, terkendali, dan kita jaga volatilitasnya. Levelnya pada saat ini juga masih pada level yang cukup baik," jelas Suminto dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (11/3/2026).

Suminto menegaskan bahwa tekanan yang mendera pasar obligasi domestik murni merupakan imbas dari sentimen eksternal, yang juga dialami oleh negara-negara lain. Akan tetapi, sambungnya, jika dibandingkan dengan negara-negara peers maka kinerja pasar SBN Indonesia pascaledakan konflik Israel-AS dan Iran terhitung masih sangat baik.

Adapun berdasarkan data Kementerian Keuangan per 10 Maret 2026, tingkat yield SBN tenor 10 tahun bertengger di level 6,52%, sementara yield US Treasury (UST) tenor 10 tahun berada di posisi 4,09%. Secara akumulasi sejak awal tahun (year to date/YtD), yield SBN mengalami kenaikan sebesar 55 basis poin (bps).

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan bahwa pemerintah terus memantau indikator spread atau selisih imbal hasil antara SBN bertenor 10 tahun dengan US Treasury (UST) bertenor sama.

Indikator ini dinilai krusial untuk mengukur sejauh mana tingkat kepercayaan investor global terhadap fundamental perekonomian Indonesia. "Saat ini spread tersebut berada di sekitar 243 basis point [bps]," ungkap Suahasil.

Sebagai perbandingan, spread Indonesia yang berada di level 243 bps tersebut berada pada posisi yang relatif rendah dan jauh lebih baik dibandingkan beberapa negara berkembang alias emerging market lainnya.

Berdasarkan data yang sama, spread obligasi Brasil menembus 964 bps, disusul Kolombia 891 bps, Meksiko 484 bps, Afrika Selatan 437 bps, hingga India 252 bps terhadap UST. Kemenkeu, sambungnya, berkomitmen untuk terus menerapkan strategi pengelolaan utang dan kas yang dinamis agar biaya dana tetap efisien.

"Itu [spread] yang kita coba tahan terus di sekitar 240 basis point tersebut, sebagai tanda bahwa kita punya tingkat kepercayaan yang tinggi dalam pengelolaan ekonomi kita," tutup Suahasil.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah perlu mewaspadai efek lanjutan dari keputusan lembaga pemeringkat global, Fitch Ratings, yang menurunkan prospek (outlook) Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menjelaskan perkembangan tersebut berpotensi menaikkan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN), yang pada akhirnya membuat beban bunga utang pada APBN membengkak.

Meski mempertahankan peringkat kredit di level 'BBB', Josua memandang langkah Fitch yang menurunkan prospek Indonesia sebagai sinyal peringatan bahaya terkait ketidakpastian kebijakan. Keputusan Fitch, sambungnya, mengindikasikan bahwa konsistensi dan kredibilitas bauran kebijakan makroekonomi Indonesia dinilai melemah oleh pelaku pasar global.

"Penurunan outlook ini bisa memperburuk prospek fiskal jangka menengah, menekan kepercayaan investor, dan mengurangi external buffer [penyangga eksternal]," ujar Josua kepada Bisnis, Kamis (5/3/2026).

Josua menjelaskan bahwa ruang gerak fiskal pemerintah saat ini sejatinya sudah dibatasi oleh kinerja penerimaan negara yang lemah dan tingginya biaya pembayaran bunga utang. Alhasil, setiap guncangan sentimen akan dengan mudah memicu kenaikan biaya pendanaan (cost of fund) pemerintah.

Lebih lanjut, dia menyoroti bahwa sumber kekhawatiran utama Fitch bermuara pada risiko pelonggaran disiplin kerangka fiskal, utamanya terkait wacana revisi Undang-Undang Keuangan Negara yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026, yang berpotensi meninjau ulang batas defisit 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Bila kerangka ini melemah, persepsi risiko naik karena pasar akan menilai pembiayaan defisit akan lebih berat tanpa dukungan kebijakan yang sangat kredibel," tegasnya.

Transmisi Gejolak ke Pasar SBN dan APBN

Dari sisi pasar keuangan, Josua mewanti-wanti rapuhnya sentimen investor ini memperbesar risiko arus modal keluar. Tekanan ini bermuara pada pelemahan nilai tukar rupiah.

Akibatnya, sebagai kompensasi atas peningkatan risiko tersebut, investor akan meminta imbal hasil atau yield SBN yang lebih tinggi.

Kondisi tersebut, jelas Josua, sejalan dengan pandangan lembaga pemeringkat lain, seperti Moody’s, yang juga menyoroti bahwa berkurangnya kepastian kebijakan akan memicu gejolak pasar dan mendongkrak biaya pinjaman menjadi lebih mahal.

Masalahnya, peningkatan yield akan membebani APBN melalui biaya pembayaran bunga utang. Josua memaparkan, yield SBN yang lebih tinggi saat pemerintah menerbitkan utang baru secara otomatis akan mengerek alokasi belanja bunga ke depan.

"Dampaknya, ruang belanja produktif akan semakin menyempit," ungkapnya.

Optimalisasi Bantalan Fiskal

Dengan skenario tekanan pasar tersebut, Josua melihat bahwa kerangka APBN 2026 sebenarnya telah dilengkapi dengan sejumlah instrumen mitigasi. Pemerintah memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan pembayaran bunga utang dan cicilan pokok, serta melakukan lindung nilai (hedging) untuk mengendalikan risiko volatilitas pasar.

Bahkan, jika tekanan pada pasar SBN tereskalasi menjadi kondisi krisis maka kerangka APBN memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) guna menstabilisasi pasar SBN domestik.

Opsi penggunaan SAL dan penerbitan SBN tambahan juga terbuka apabila penerimaan negara meleset dari target atau terjadi lonjakan kebutuhan belanja mendesak. Kendati demikian, Josua memberikan catatan terkait langkah penyelamatan tersebut.

"Langkah-langkah penyangga ini tetap berarti beban utang dan biaya bunga dapat terdorong lebih tinggi pada tahun-tahun berikutnya bila premi risiko bertahan," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Great Eastern General Insurance Indonesia (GEGI) angkat bicara terkait strategi perusahaan pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN) di tengah penurunan rating utang Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional.

Finance Director Great Eastern General Insurance Indonesia, Andy Soen, mengatakan perusahaan tetap menjadikan SBN sebagai salah satu instrumen utama dalam portofolio investasinya.

Andy mengatakan, industri asuransi secara umum juga tetap meningkatkan pembelian SBN di tengah penurunan peringkat utang RI. Salah satu faktor pendukung hal ini adalah karakteristik SBN sebagai instrumen berisiko rendah.

Hal tersebut juga ditopang oleh fundamental ekonomi yang stabil dan peringkat utang Indonesia yang masih investment grade.

"Yield SBN juga kompetitif dengan pasar sekunder yang sangat likuid," katanya kepada Bisnis, dikutip Kamis (26/2/2026).

Andy melanjutkan, strategi investasi GEGI pada instrumen SBN akan tetap mengutamakan stabilitas. Perusahaan juga akan melakukan pengelolaan durasi yang terukur, serta mendiversifikasi jenis-jenis SBN.

Lebih lanjut, Andy menambahkan GEGI juga akan mengoptimalisasi akumulasi surat utang saat momentum yield sedang menarik.

Dia menambahkan, ke depannya pihaknya tidak melihat keperluan untuk bergeser dari SBN meski ada penurunan rating utang.

"Kami melihat tidak perlu melakukan perubahan drastis dari SBN dengan tetap fokus pada instrumen yang aman dan stabil untuk mendukung Kesehatan keuangan perusahaan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyepakati sejumlah poin terkait sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Salah satu kesepakatannya adalau kesanggupan bank sentral membeli surat berharga negara alias SBN di pasar sekunder, termasuk tukar guling utang alias debt switch senilai Rp173,4 triliun.

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat per 23 Februari 2026, penetrasi BI dalam struktur kepemilikan SBN sebesar Rp1.556,03 triliun. Jumlah itu setara 23,18% dari total SBN senilai Rp6.712,11 triliun.

Tren peningkatan porsi kepemilikan BI di SBN itu mulai terjadi sejak tahun 2021 - 2025 dengan nilai rata-rata sebesar 21,52%. Angka ini kontras jika dibandingkan periode tahun 2016-2020 yang rata-ratanya di kisaran 9,26%.

Dalam catatan Bisnis, peningkatan porsi BI dalam struktur SBN pada periode 2021-2025 itu beriringan dengan upaya pemulihan ekonomi yang ambruk akibat pandemi Covid-19.

Pada kurun waktu tersebut, pemerintah memutuskan untuk melakukan burden sharing atau berbagi beban dengan BI. Skema ini memungkinkan ootoritas moneter terlibat aktif dalam pembiayaan APBN dengan membeli surat utang di pasar perdana.

Menariknya, seolah kontras dengan porsi pemilikan BI, investor asing tercatat terus mengalami penyusutan kepemilikan SBN. Pada tanggal 23 Februari 2026, porsi kepemilikan asing di SBN hanya tersisa 13,07% atau sekitar Rp877,32 triliun dari total Rp6.712,11 triliun. Angka ini menurun tipis dibandingkan posisi akhir Desember 2025 yang tercatat sebesar Rp878,32 triliun atau 13,37%.

Secara persentase ada penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode tahun 2015-2019 yang persentasenya selalu di atas 30%. Namun sejak pandemi Covid-19, persentase asing dalam SBN turun cukup signifikan ke kisaran 25% pada 2025 terus anjlok ke 13,37% pada akhir Desember 2025.

Risiko Gerus Investor

Pelibatan Bank Indonesia (BI) untuk membiayai APBN 2026 baik itu melalui pembelian surat berharga negara alias SBN di pasar sekunder maupun tukar guling utang (debt switch) dikhawatirkan merembet ke pasar keuangan dan membebani kualitas anggaran pemerintah.

Apalagi saat ini pasar keuangan sedang mengalami sejumlah tantangan, termasuk risiko penurunan outlook dari lembaga pemeringkat global hingga tren penurunan penawaran atau incoming bid dalam 4 kali lelang surat utang negara (SUN).

Sekadar catatan, BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah sepakat melakukan debt switch untuk kebutuhan pengelolaan pembiayaan utang tahun anggaran 2026 senilai Rp173,4 triliun.

Jumlah tersebut turun dibandingkan dengan realisasi tahun 2025. Pada waktu itu, BI tercatat memborong SBN senilai Rp332,1 triliun yang 74,25% di antaranya dilakukan dengan skema debt switching. Nominalnya mencapai Rp246,6 triliun.

Angka pembelian SBN senilai Rp332,1 triliun itu juga setara dengan 45,1% total pembiayaan utang pemerintah selama tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp736,3 triliun. Di sisi lain, peran BI dalam pembiayaan utang pemerintah terus naik. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan persentase kepemilikan SBN domestik selama 5 tahun terakhir, meskipun untuk tahun 2025 terjadi sedikit penurunan.

Yield Makin Kompetitif

Adapun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini bahwa kesepakatan transaksi pertukaran utang alias debt switch dengan Bank Indonesia (BI) di pasar sekunder akan meredam volatilitas dan menjaga stabilitas imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN).

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto memaparkan bahwa otoritas fiskal dan moneter telah menyepakati langkah strategis untuk mengeksekusi debt switch senilai Rp173,4 triliun pada 2026.

"Dengan dilaksanakannya pertukaran SBN dengan Bank Indonesia, tentu akan menurunkan jumlah penawaran SBN di pasar primer khususnya melalui lelang. Dengan demikian, pertukaran ini tentu akan dapat menjaga stabilitas imbal hasil SBN," ujar Suminto dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Artinya, dengan difasilitasi oleh bank sentral secara langsung, jumlah penawaran SBN di pasar primer akan terpangkas sehingga pemerintah dapat mengurangi tekanan penerbitan utang baru melalui mekanisme lelang rutin.

Akibatnya, hukum penawaran dan permintaan pun berlaku: penurunan penawaran di pasar primer inilah yang pada akhirnya diyakini akan mengompensasi tekanan jual di pasar obligasi dan menahan lonjakan biaya pinjaman pemerintah.

Sebagai informasi, belakangan yield SBN memang cenderung menanjak naik. Pada 2 Januari 2026, yield SBN tenor 10 tahun berada di level 6,04%; kini per 20 Februari 2026, yield SBN 10 tahun berada di level 6,45% atau sudah naik 41 basis poin dibanding posisi awal tahun. Masalahnya, jika yield semakin tinggi maka beban bunga utang yang harus dibayar pemerintah ke depan akan semakin berat.

Lebih lanjut, Suminto menyatakan bahwa manuver transaksi tukar guling utang negara di pasar sekunder tersebut akan dieksekusi dengan tetap mematuhi prinsip mekanisme pasar. "Dengan menjaga integritas dan disiplin pasar," lanjutnya.

Berkaca ke Neraca Pembayaran 2025

Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa neraca pembayaran Indonesia alias NPI mengalami defisit sebesar US$7,8 miliar pada tahun 2025 lalu. Defisit neraca pembayaran tahun 2025 tercatat yang terbesar selama 10 tahun terakhir.

Sekadar perbandingan, pada tahun 2024 neraca pembayaran Indonesia masih mencatatkan surplus sebesar US$7,2 miliar. Sementara itu, dalam catatan BI, defisit neraca pembayaran pernah di atas US$7 miliar pada tahun 2018 lalu. Pada waktu itu, defisit neraca pembayaran Indonesia menembus angka US$7,13 miliar.

Menariknya, pelebaran defisit neraca perdagangan pada tahun 2025 itu terjadi ketika defisit transaksi berjalan atau current account deficit justru mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Transaksi berjalan pada tahun 2025 tercatat hanya sebesar US$1,45 miliar. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan transaksi berjalan pada tahun 2024 yang tercatat defisit hingga menembus angka US$8,58 miliar.

Adapun eksodus dana jumbo atau net outflow dari investasi portofolio menjadi salah satu pemicu melebarnya defisit neraca pembayaran. BI mencatat dana yang kabur dari investasi portofolio sebesar US$9,4 miliar pada tahun 2025. Hal ini kontras dengan posisi tahun 2024 dimana investasi portofolio tercatat masih surplus sebesar US$8,2 miliar.

BI merinci bahwa sebagian besar outflow terjadi di investasi portofolio swasta senilai US$6,7 miliar. Sementara itu di sektor publik hanya senilai US$2,7 miliar. Pelebaran defisit investasi portofolio menekan data transaksi finansial yang tercatat defisit US$4,54 miliar. Padahal tahun 2024 masih tercatat surplus di atas US$17 miliar.

Fenomena net outflow pada tahun 2025 itu, lanjut laporan BI, ini merupakan konsekuensi dari meningkatnya premi risiko di pasar keuangan seiring dengan meningkatnya tantangan dan ketidakpastian global. “[Hal ini] menyebabkan investor cenderung mengalihkan portofolio ke aset-aset safe haven."

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyepakati sejumlah poin terkait sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu kesepakatan itu mencakup rencana bank sentral untuk membeli surat berharga negara alias SBN di pasar sekunder, termasuk melakukan tukar guling utang alias debt switch senilai Rp173,4 triliun.

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat setidaknya per 23 Februari 2026, penetrasi BI dalam struktur kepemilikan SBN tercatat sebesar 23,18% atau senilai Rp1.556,03 triliun atau mencakup 23,18% dari total Rp6.712,11 triliun.

Tren peningkatan porsi kepemilikan BI di SBN itu mulai terjadi sejak tahun 2021 - 2025 dengan nilai rata-rata sebesar 21,52%. Angka kontras jika dibandingkan periode tahun 2016-2020 yang rata-ratanya di kisaran 9,26%.

Dalam catatan Bisnis, peningkatan porsi BI dalam struktur SBN pada periode 2021-2025 itu beriringan dengan upaya pemulihan ekonomi yang ambruk akibat pandemi Covid-19.

Pada kurun waktu tersebut, pemerintah memutuskan untuk melakukan burden sharing atau berbagi beban dengan BI. Skema ini memungkinkan ootoritas moneter terlibat aktif dalam pembiayaan APBN dengan membeli surat utang di pasar perdana.

Menariknya, seolah kontras dengan porsi pemilikan BI, investor asing tercatat terus mengalami penyusutan kepemilikan SBN. Pada tanggal 23 Februari 2026, porsi kepemilikan asing di SBN hanya tersisa 13,07% atau sekitar Rp877,32 triliun dari total Rp6.712,11 triliun. Angka ini menurun tipis dibandingkan posisi akhir Desember 2025 yang tercatat sebesar Rp878,32 triliun atau 13,37%.

Secara persentase ada penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode tahun 2015-2019 yang persentasenya selalu di atas 30%. Namun sejak pandemi Covid-19, persentase asing dalam SBN turun cukup signifikan ke kisaran 25% pada 2025 terus anjlok ke 13,37% pada akhir Desember 2025.

Risiko Gerus Investor

Pelibatan Bank Indonesia (BI) untuk membiayai APBN 2026 baik itu melalui pembelian surat berharga negara alias SBN di pasar sekunder maupun tukar guling utang (debt switch) dikhawatirkan merembet ke pasar keuangan dan membebani kualitas anggaran pemerintah.

Apalagi saat ini pasar keuangan sedang mengalami sejumlah tantangan, termasuk risiko penurunan outlook dari lembaga pemeringkat global hingga tren penurunan penawaran atau incoming bid dalam 4 kali lelang surat utang negara (SUN).

Sekadar catatan, BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah sepakat melakukan debt switch untuk kebutuhan pengelolaan pembiayaan utang tahun anggaran 2026 senilai Rp173,4 triliun.

Jumlah tersebut turun dibandingkan dengan realisasi tahun 2025. Pada waktu itu, BI tercatat memborong SBN senilai Rp332,1 triliun yang 74,25% di antaranya dilakukan dengan skema debt switching. Nominalnya mencapai Rp246,6 triliun.

Angka pembelian SBN senilai Rp332,1 triliun itu juga setara dengan 45,1% total pembiayaan utang pemerintah selama tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp736,3 triliun. Di sisi lain, peran BI dalam pembiayaan utang pemerintah terus naik. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan persentase kepemilikan SBN domestik selama 5 tahun terakhir, meskipun untuk tahun 2025 terjadi sedikit penurunan.

Yield Makin Kompetitif

Adapun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini bahwa kesepakatan transaksi pertukaran utang alias debt switch dengan Bank Indonesia (BI) di pasar sekunder akan meredam volatilitas dan menjaga stabilitas imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN).

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto memaparkan bahwa otoritas fiskal dan moneter telah menyepakati langkah strategis untuk mengeksekusi debt switch senilai Rp173,4 triliun pada 2026.

"Dengan dilaksanakannya pertukaran SBN dengan Bank Indonesia, tentu akan menurunkan jumlah penawaran SBN di pasar primer khususnya melalui lelang. Dengan demikian, pertukaran ini tentu akan dapat menjaga stabilitas imbal hasil SBN," ujar Suminto dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Artinya, dengan difasilitasi oleh bank sentral secara langsung, jumlah penawaran SBN di pasar primer akan terpangkas sehingga pemerintah dapat mengurangi tekanan penerbitan utang baru melalui mekanisme lelang rutin.

Akibatnya, hukum penawaran dan permintaan pun berlaku: penurunan penawaran di pasar primer inilah yang pada akhirnya diyakini akan mengompensasi tekanan jual di pasar obligasi dan menahan lonjakan biaya pinjaman pemerintah.

Sebagai informasi, belakangan yield SBN memang cenderung menanjak naik. Pada 2 Januari 2026, yield SBN tenor 10 tahun berada di level 6,04%; kini per 20 Februari 2026, yield SBN 10 tahun berada di level 6,45% atau sudah naik 41 basis poin dibanding posisi awal tahun. Masalahnya, jika yield semakin tinggi maka beban bunga utang yang harus dibayar pemerintah ke depan akan semakin berat.

Lebih lanjut, Suminto menyatakan bahwa manuver transaksi tukar guling utang negara di pasar sekunder tersebut akan dieksekusi dengan tetap mematuhi prinsip mekanisme pasar. "Dengan menjaga integritas dan disiplin pasar," lanjutnya.

Berkaca ke Neraca Pembayaran 2025

Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa neraca pembayaran Indonesia alias NPI mengalami defisit sebesar US$7,8 miliar pada tahun 2025 lalu. Defisit neraca pembayaran tahun 2025 tercatat yang terbesar selama 10 tahun terakhir.

Sekadar perbandingan, pada tahun 2024 neraca pembayaran Indonesia masih mencatatkan surplus sebesar US$7,2 miliar. Sementara itu, dalam catatan BI, defisit neraca pembayaran pernah di atas US$7 miliar pada tahun 2018 lalu. Pada waktu itu, defisit neraca pembayaran Indonesia menembus angka US$7,13 miliar.

Menariknya, pelebaran defisit neraca perdagangan pada tahun 2025 itu terjadi ketika defisit transaksi berjalan atau current account deficit justru mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Transaksi berjalan pada tahun 2025 tercatat hanya sebesar US$1,45 miliar. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan transaksi berjalan pada tahun 2024 yang tercatat defisit hingga menembus angka US$8,58 miliar.

Adapun eksodus dana jumbo atau net outflow dari investasi portofolio menjadi salah satu pemicu melebarnya defisit neraca pembayaran. BI mencatat dana yang kabur dari investasi portofolio sebesar US$9,4 miliar pada tahun 2025. Hal ini kontras dengan posisi tahun 2024 dimana investasi portofolio tercatat masih surplus sebesar US$8,2 miliar.

BI merinci bahwa sebagian besar outflow terjadi di investasi portofolio swasta senilai US$6,7 miliar. Sementara itu di sektor publik hanya senilai US$2,7 miliar. Pelebaran defisit investasi portofolio menekan data transaksi finansial yang tercatat defisit US$4,54 miliar. Padahal tahun 2024 masih tercatat surplus di atas US$17 miliar.

Fenomena net outflow pada tahun 2025 itu, lanjut laporan BI, ini merupakan konsekuensi dari meningkatnya premi risiko di pasar keuangan seiring dengan meningkatnya tantangan dan ketidakpastian global. “[Hal ini] menyebabkan investor cenderung mengalihkan portofolio ke aset-aset safe haven."