Bisnis.com, JAKARTA - Untuk meningkatkan kondisi finansialnya di masa depan, banyak orang tertarik untuk terjun ke dunia pasar modal dan mulai berinvestasi. Namun, bagi yang masih awam di dunia investasi, menentukan instrumen investasi terbaik sesuai kebutuhan dan tujuan keuangan mungkin terasa agak membingungkan.

Untungnya, bagi Anda yang masih bingung menentukan pilihan instrumen investasi, ada salah satu opsi yang cocok untuk dipilih oleh investor dengan berbagai kategori profil risiko. Instrumen investasi tersebut adalah obligasi.

Bukan tanpa alasan, obligasi populer dipilih oleh investor karena sederet keunggulan yang dimilikinya sebagai instrumen investasi. Untuk Anda yang masih penasaran dengan apa saja keuntungan obligasi, khususnya dalam memberikan potensi pendapatan pasif yang menarik, simak penjelasan berikut ini.

1.Kupon Dibayarkan secara Berkala dan Teratur

Berbeda dengan instrumen investasi lain seperti saham, obligasi memiliki karakteristik berupa imbal hasil yang diberikan dalam bentuk kupon. Tergantung dari kebijakan penerbitnya, kupon obligasi ini dibayarkan secara berkala dan teratur di tanggal yang telah ditentukan, bisa sebulan, 3 bulan, atau 6 bulan sekali.

Untuk jenis kupon yang diberikan pun beragam menyesuaikan jenis obligasi yang dipilih. Sebagai contoh, untuk jenis obligasi fixed rate, kupon memiliki bunga yang tetap hingga jatuh tempo. Ada juga obligasi dengan kupon floating with floor atau bunga mengambang dengan batas bawah yang bisa berubah seiring waktu tapi tidak lebih rendah dari batas minimalnya.

Yang menariknya lagi, kupon atau imbal hasil obligasi biasanya lebih tinggi ketimbang bunga deposito. Pada obligasi, potensi imbal hasil dari kuponnya mencapai 6 sampai 7 persen per tahun. Sementara pada deposito, beberapa perbankan ternama di Indonesia hanya memberikan bunga sebesar 3 sampai 4 persen saja, tergantung kondisi pasar.

Belum lagi potongan pajak kupon obligasi hanya sebesar 10 persen dibanding pajak deposito yang mencapai 20 persen. Dengan keuntungan obligasi tersebut, investor mampu meraih imbal hasil yang lebih optimal untuk mewujudkan tujuan finansialnya di masa depan.

2.Berpotensi Berikan Capital Gain

Tidak hanya dari kupon yang dibagikan secara berkala, keuntungan obligasi lainnya adalah investor berpotensi memperoleh capital gain alias selisih harga jual. Pada beberapa jenis obligasi tertentu, investor bisa memperjualbelikannya di pasar sekunder karena bersifat tradable.

Ketika harga jual obligasi lebih tinggi dibanding harga beli, Anda mampu mendapatkan keuntungan berupa capital gain. Walaupun begitu, jika harga jual obligasi lebih rendah dibanding harga belinya, Anda akan mengalami capital loss. Sehingga, Anda perlu memahami apa faktor yang mempengaruhi harga obligasi tersebut saat diperjualbelikan di pasar sekunder agar bisa mendapatkan potensi keuntungan menarik.

Sifat tradable ini juga bisa memberi kesempatan bagi investor obligasi untuk mencairkan pokok investasinya sebelum jatuh tempo dengan menjualnya di pasar sekunder. Yang perlu dipahami, cek ketentuan terkait kapan obligasi bisa diperjualbelikan di pasar sekunder yang bisa dilihat di bagian kontrak produk sebelum membelinya.

3.Tingkat Risikonya Tergolong Rendah

Jika melihat kategori risikonya, obligasi atau surat utang termasuk sebagai bagian instrumen pendapatan tetap dengan tingkat risiko sedang atau moderat. Artinya, risiko investasi obligasi masih lebih rendah dibanding saham, tapi relatif lebih tinggi dibanding instrumen pendapatan tetap.

Meski begitu, pada produk obligasi pemerintah, tingkat risikonya bisa dibilang nyaris nol. Alasannya karena pembayaran pokok dan kupon obligasi pemerintah telah dijamin negara. Jadi, investor dijamin bisa mendapatkan pokok dan kupon investasinya di produk obligasi pemerintah.

Sementara pada obligasi korporasi, investor bisa melihat grade atau peringkat produk yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat resmi. Secara umum, semakin rendah peringkat obligasi, tingkat risikonya menjadi lebih besar, begitu pula sebaliknya.

Dengan menyesuaikan peringkat obligasi korporasi dengan tingkat toleransi risiko, investor bisa memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, bagi investor konservatif, usahakan memilih obligasi berisiko rendah seperti obligasi pemerintah atau obligasi korporasi dengan grade tinggi.

Tumbuhkan Aset, Mulai Investasi Obligasi dan Nikmati Keuntungannya di Cermati Invest

Investasi merupakan perjalanan panjang untuk meraih tujuan finansial, baik jangka pendek atau jangka panjang. Sebagai salah satu instrumen investasi yang cukup banyak diminati investor, obligasi bisa menjadi pilihan untuk menumbuhkan aset kekayaan Anda. Yang terpenting, pilih platforminvestasi obligasi yang terpercaya agar bisa menikmati keuntungannya secara optimal.

Salah satunya adalah Cermati Invest, yaitu platform marketplace investasi yang menyediakan beragam produk reksa dana dan obligasi. Cermati Invest juga menawarkan beragam rekomendasi produk obligasi berkualitas untuk dipilih oleh investor.

Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas pejabat Federal Reserve kini melihat peluang kenaikan maupun penurunan suku bunga yang sama besar di tengah tekanan inflasi energi dan risiko pelemahan ekonomi. Pergeseran kebijakan moneter AS ini menyusul ketidakpastian dampak konflik di Timur Tengah.

Melansir Kitco, Kamis (9/4/2026), risalah rapat Federal Open Market Committee (FOMC) pada 17–18 Maret yang dirilis Rabu (8/4) menunjukkan para pejabat The Fed semakin berhati-hati dalam menentukan arah kebijakan.

Lonjakan harga energi akibat konflik Iran menjadi faktor utama yang mengaburkan prospek inflasi dan pertumbuhan.

“Banyak peserta menilai risiko terhadap inflasi meningkat, sementara risiko terhadap ketenagakerjaan juga memburuk,” tulis risalah tersebut seperti dikutip Kitco.

Pasar keuangan merespons dengan kenaikan ekspektasi suku bunga, tercermin dari naiknya imbal hasil obligasi pemerintah tenor pendek. Kenaikan yield terutama didorong oleh meningkatnya kompensasi inflasi seiring kekhawatiran lonjakan harga energi dalam jangka pendek.

“Pergerakan ini terutama mencerminkan meningkatnya kekhawatiran inflasi jangka pendek terkait lonjakan harga energi,” tulis staf The Fed.

Di sisi lain, imbal hasil obligasi tenor panjang relatif stabil, menandakan pasar belum sepenuhnya mengubah pandangan terhadap prospek jangka panjang ekonomi AS.

Tekanan juga terlihat di pasar saham global. Indeks ekuitas melemah dan volatilitas meningkat tajam, seiring turunnya kepercayaan investor terhadap stabilitas geopolitik.

Dalam perekonomian domestik, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) AS masih solid meski didukung basis yang terdampak penutupan pemerintah sebelumnya. Tingkat pengangguran relatif stabil, namun pertumbuhan lapangan kerja mulai melambat.

Inflasi konsumen tetap tinggi, sementara ekspektasi inflasi jangka pendek meningkat akibat lonjakan harga komoditas energi.

“Beberapa ukuran ekspektasi inflasi jangka pendek meningkat seiring lonjakan harga energi dan komoditas lainnya.”

Proyeksi terbaru The Fed menunjukkan pertumbuhan ekonomi hingga 2028 cenderung berada di sekitar potensi jangka panjang. Tingkat pengangguran diperkirakan stabil sebelum turun secara bertahap menuju tingkat alami.

Namun, risiko terhadap proyeksi tersebut meningkat. Tekanan terhadap pertumbuhan dan tenaga kerja cenderung ke bawah, sementara risiko inflasi justru mengarah ke atas.

“Risiko terhadap inflasi sedikit lebih condong ke atas dibandingkan proyeksi sebelumnya,” demikian risalah mencatat.

Konflik Timur Tengah menjadi faktor kunci. Kenaikan harga minyak berpotensi menekan daya beli rumah tangga, memperketat kondisi keuangan, serta menahan pertumbuhan global.

Di saat yang sama, lonjakan harga energi berisiko membuat inflasi bertahan lebih lama, sehingga membuka ruang bagi pengetatan kebijakan lanjutan.

Kondisi ini memaksa The Fed membuka kemungkinan kebijakan dua arah. Jika inflasi tetap tinggi, kenaikan suku bunga masih menjadi opsi. Sebaliknya, pelemahan pasar tenaga kerja dapat mendorong pemangkasan suku bunga.

Mayoritas anggota FOMC memilih mempertahankan suku bunga pada rapat tersebut. Hanya satu anggota yang mengusulkan penurunan sebesar 25 basis poin.

“Peserta menekankan pentingnya bersikap gesit dalam menyesuaikan kebijakan berdasarkan data dan perkembangan risiko,” tulis risalah tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar obligasi Indonesia menghadapi ujian risiko inflasi yang dipicu kenaikan harga minyak, akibat perang AS-Israel vs Iran. Arus modal keluar atau capital outflow dan peringkat kredit nasional pun menjadi perhatian investor.

Dilansir dari Bloomberg, biaya pinjaman (borrowing cost) dalam rupiah bagi penerbit obligasi berperingkat tinggi naik hampir 70 basis poin pada bulan ini, menuju level tertinggi dalam hampir satu tahun. Kenaikan terjadi seiring sikap investor yang mulai memperhitungkan risiko kenaikan harga energi terhadap inflasi dan arah kebijakan pemerintah Indonesia.

Peningkatan pengawasan terhadap peringkat utang negara juga mendorong naiknya premi risiko di pasar obligasi domestik.

Chief Investment Officer UOB Asset Management Indonesia, Albert Budiman, menilai bahwa penerbitan obligasi korporasi berpotensi melambat dalam beberapa bulan ke depan, terutama jika ketidakpastian harga minyak berlanjut.

"Imbal hasil kemungkinan tetap tinggi selama harga minyak bertahan di atas US$80 per barel, karena pasar terus memperhitungkan ekspektasi inflasi yang lebih tinggi," ujar Albert seperti dilansir dari Bloomberg, dikutip pada Senin (30/3/2026).

Penerbitan obligasi korporasi juga berpotensi melambat dalam beberapa bulan ke depan, terutama jika ketidakpastian harga minyak berlanjut.

Kenaikan biaya kredit mulai menekan aktivitas pasar primer setelah awal tahun yang kuat. Penerbitan obligasi korporasi turun 52% hingga 20 Maret 2026 dibandingkan periode yang sama pada Februari.

Meskipun demikian, secara tahun berjalan volume penerbitan obligasi korporasi masih naik 33% dibandingkan tahun lalu, menunjukkan banyak emiten telah mengunci pendanaan sebelum kondisi memburuk.

Managing Director Riset Samuel Sekuritas Indonesia, Harry Su, menilai bahwa eskalasi konflik Timur Tengah dapat mendorong harga energi dan biaya pinjaman lebih tinggi, yang berpotensi memperlambat lonjakan penerbitan obligasi.

"Sejumlah perusahaan mempercepat penggalangan dana untuk membiayai kembali jatuh tempo utang dengan suku bunga yang lebih rendah," ujar Harry.

Kebutuhan pembiayaan kembali (refinancing) turut meningkatkan urgensi. Lebih dari Rp374 triliun obligasi rupiah akan jatuh tempo tahun ini, lebih rendah dari Rp458 triliun tahun lalu, tetapi sekitar 30% di atas rata-rata tahunan sejak pandemi.

Kondisi ini mendorong perusahaan untuk mengakses pasar lebih awal meskipun volatilitas meningkat.

Opsi pendanaan di luar negeri juga semakin terbatas. Dengan rupiah mendekati level terendah sepanjang masa dan kekhawatiran terhadap peringkat kredit meningkat, pasar obligasi global dan pinjaman eksternal menjadi lebih sulit diakses, bahkan bagi penerbit berperingkat tinggi, sehingga meningkatkan eksposur terhadap pengetatan kondisi likuiditas domestik.

Perbandingan dengan Negara Tetangga

Obligasi jangka pendek Singapura muncul sebagai aset lindung nilai regional di tengah eskalasi perang AS-Israel vs Iran, dengan kinerja mengungguli negara-negara Asia Tenggara lainnya. Pelaku pasar memperkirakan tren ini akan berlanjut.

Meski perekonomian Singapura tidak sepenuhnya kebal terhadap kenaikan harga energi dan gangguan rantai pasok akibat perang di Asia Barat, likuiditas domestik yang kuat serta nilai tukar yang solid menjadikan obligasi berperingkat AAA negara tersebut relatif lebih stabil.

Berdasarkan data Bloomberg, imbal hasil obligasi pemerintah tenor dua tahun Singapura naik 16 basis poin sepanjang Maret 2026, menjadi kenaikan terkecil di Asia Tenggara.

Sebagai perbandingan, obligasi tenor serupa di Indonesia dan Filipina mencatat lonjakan imbal hasil sekitar lima kali lebih besar, seiring ekspektasi bahwa bank sentral masing-masing akan mengambil kebijakan lebih ketat untuk meredam inflasi akibat lonjakan harga minyak.

Tekanan juga mulai dirasakan oleh Monetary Authority of Singapore (MAS), yang menggunakan nilai tukar sebagai instrumen kebijakan moneter. Sejumlah ekonom memperkirakan otoritas tersebut akan memperketat kebijakan bulan depan. Langkah ini dinilai dapat semakin memperkuat kinerja obligasi domestik.

"Setiap pengetatan kebijakan akan memperkuat dolar Singapura dan berpotensi menarik arus masuk modal yang lebih besar. Arus masuk modal akan meningkatkan likuiditas sistem, menekan suku bunga jangka pendek, dan membuat kurva imbal hasil semakin curam," ujar manajer portofolio di Eastspring Investments, Wei Ming Cheong.

Jika terealisasi, kebijakan pengetatan tersebut akan menjadi yang pertama sejak Oktober 2022, sekaligus yang pertama di Asia Tenggara dalam siklus saat ini.

Dolar Singapura termasuk sedikit mata uang Asia yang menguat terhadap dolar AS tahun ini, hanya kalah dari ringgit Malaysia dan yuan China. Meski biaya pinjaman di pasar antarbank naik menjadi 1,16% pada Maret 2026, level tersebut masih di bawah rata-rata satu tahun sebesar 1,44%.

Sebaliknya, suku bunga pasar uang acuan di Indonesia pekan lalu naik ke level tertinggi sejak Agustus 2025, sementara suku bunga antarbank tiga bulan di Malaysia mencapai level tertinggi sejak Juli 2025, menunjukkan kondisi likuiditas yang relatif lebih ketat dibandingkan Singapura.

Meski likuiditas yang melimpah menopang imbal hasil jangka pendek Singapura, obligasi pemerintah tenor panjang dinilai lebih rentan terhadap tren reflasi global.

Selisih imbal hasil antara tenor lima dan 10 tahun melebar menjadi 43 basis poin pekan lalu, tertinggi sejak November 2021. Sementara itu, selisih antara tenor dua dan 10 tahun berada di kisaran 66 basis poin, sekitar satu deviasi standar di atas rata-rata lima tahun sebesar 26 basis poin.

"Bias keseluruhan masih mengarah pada kurva yang lebih curam," tulis analis Citigroup Inc. dalam riset terbaru, seiring suku bunga antarbank Singapura ditopang arus masuk dana lindung nilai serta komitmen otoritas menjaga stabilitas kondisi keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menambah penempatan dana pemerintah sebesar Rp100 triliun ke perbankan untuk menekan yield Surat Berharga Negara (SBN) dinilai sebagai taktik jangka pendek yang justru memiliki risiko jangka panjang.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede mengakui bahwa tekanan pada pasar surat utang domestik saat ini memang mengkhawatirkan. Dia mencatat, sejak awal tahun hingga pertengahan Maret 2026, yield SBN tenor 10 tahun telah melonjak hingga 80 basis poin, yang diperparah aksi jual bersih investor asing di pasar SBN.

Josua pun memandang tambahan likuiditas perbankan itu memang bisa membantu menahan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah, karena bank akan memiliki kemampuan ekstra untuk membeli SBN.

"Langkah ini cukup tepat sebagai langkah pemerintah untuk menahan gejolak jangka pendek, tetapi tidak boleh dianggap sebagai solusi utama," ujar Josua kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Adapun, suntikan Rp100 triliun kali ini menambah total penempatan dana pemerintah di perbankan yang dimulai sejak tahun lalu menjadi total sekitar Rp300 triliun.

Hanya saja, Josua menyoroti adanya pergeseran arah kebijakan otoritas fiskal dalam penempatan dana kali ini. Pada September 2025, suntikan dana awal sebesar Rp200 triliun ditujukan untuk mendukung sektor riil, dengan berjangka waktu 6 bulan, dan dilarang keras untuk dibelikan SBN.

Sebaliknya, tambahan Rp100 triliun saat ini dirancang jauh lebih lentur, berjangka fleksibilitas atau bisa ditarik sewaktu-waktu, dan secara eksplisit diarahkan untuk stabilisasi pasar surat utang. Artinya, terdapat pergeseran dari dorongan ekspansi kredit menuju intervensi pasar obligasi.

Risiko Fiskal dan Perbankan

Dari kacamata perbendaharaan negara, Josua menjelaskan intervensi ini memiliki pijakan legal melalui UU APBN 2026 yang mengizinkan optimalisasi dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di luar BI guna menjaga keberlanjutan fiskal. Kendati demikian, dia memperingatkan adanya risiko likuiditas apabila kebutuhan belanja negara tiba-tiba melonjak sementara dana telanjur terkunci di SBN yang dibeli bank.

"Bila cara ini terlalu sering dipakai, pasar bisa membaca bahwa pemerintah makin bergantung pada perbankan domestik untuk menahan biaya utangnya sendiri. Itu berisiko mengaburkan sinyal harga yang wajar di pasar SBN dan membuat stabilisasi hari ini dibayar dengan tantangan yang lebih besar di kemudian hari," ujar.

Sementara dari sisi perbankan, risiko yang lebih nyata adalah mismatch alias ketidakcocokan jangka waktu. Josua menggarisbawahi bahwa karakter dana Rp100 triliun yang bisa ditarik sewaktu-waktu oleh pemerintah berpotensi menjadi pedang bermata dua.

Apalagi secara fundamental, sebenarnya permodalan dan likuiditas perbankan saat ini masih solid, tercermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) 13,48%, rasio Alat Likuid terhadap DPK 27,54%, dan Capital Adequacy Ratio (CAR) 25,87%.

"Kalau dana yang ditarik sewaktu-waktu itu dipakai membeli SBN bertenor lebih panjang, lalu pemerintah menarik dananya mendadak, bank bisa terdorong menjual surat utang saat harga belum ideal, atau menahan likuiditas lebih besar sehingga efeknya ke penyaluran kredit menjadi kecil," jelas Josua.

Oleh sebab itu, Josua memproyeksikan efektivitas penurunan yield hanya akan terfokus pada SBN tenor pendek yang lebih likuid, tidak otomatis menekan seluruh kurva imbal hasil. Menurutnya, pasar menuntut solusi yang lebih fundamental yaitu keyakinan atas disiplin fiskal dan pengelolaan utang yang pruden dari pemerintah.

"Tanpa itu, tambahan Rp100 triliun hanya menunda tekanan, bukan menghilangkannya," tutupnya.

Jurus Purbaya

Sebelumnya, Purbaya menambah penempatan dana pemerintah sebesar Rp100 triliun ke perbankan sepekan sebelum libur Lebaran. Langkah tersebut, sambungnya, untuk menjaga likuiditas sekaligus menekan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) yang belakangan melonjak naik terutama usai eskalasi konflik di Timur Tengah.

"Kalau bond yield naik 0,1% saya sudah perhatikan, ada apa nih? Naik 0,4%, pasti kekeringan, kekurangan likuiditas di bank atau apa penyebabnya? Saya cek, oh betul bank kurang. Saya tambah lagi, masukkan ke sistem perekonomian," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Bendahara negara mengungkapkan, berdasarkan laporan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti, posisi kas negara yang berada di Bank Indonesia (BI) masih cukup tebal yaitu sekitar Rp400 triliun. Dia pun langsung menginstruksikan pemindahan Rp100 triliun ke sistem perbankan, yang salah satunya ke Bank Jakarta sebesar Rp2 triliun.

Injeksi baru ini, sambungnya, menambah penempatan dana pemerintah di perbankan pada tahun lalu, yang masih tersisa sekitar Rp200 triliun di lima bank Himbara.

Kendati demikian, berbeda dengan penempatan dana Rp200 triliun yang skema enam bulan, injeksi Rp100 triliun ini memiliki tenor yang sangat fleksibel dan dapat ditarik sewaktu-waktu. Menurut Purbaya, strategi itu menyerupai fungsi active treasury management.

Lebih lanjut, Purbaya memberi kelonggaran ke perbankan untuk pemanfaatan dana baru pemerintah ini. Dia tidak menampik bahwa tambahan Rp100 triliun ini bukan difokuskan untuk disalurkan untuk pembiayaan sektor riil, melainkan untuk menyerap instrumen SBN.

Dia menyadari sifat perbankan yang cenderung mencari instrumen berisiko rendah (risk-free) dengan return paling mudah di tengah ketidakpastian. Harapannya, dana tersebut digunakan bank untuk membeli obligasi negara, yang secara teoritis akan mendorong harga obligasi naik dan menekan yield kembali turun.

"Kalau mau menekan [yield] ke bawah kan harus ada pembeli. Taruh saja uang di bank. Pasti bank mencari yang paling gampang; [beli obligasi] BI atau beli bond [negara/SBN]. Kalau beli bond akan menekan yield ke bawah lagi," jelas Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Riset terbaru dari London School of Economics and Political Science (LSE) menunjukkan bahwa penurunan kualitas ekologi suatu negara dapat meningkatkan biaya pinjaman pemerintah di pasar keuangan.

Dalam studi tersebut, para peneliti menganalisis data dari 53 negara maju dan berkembang sepanjang 2000—2020. Hasilnya menunjukkan bahwa degradasi alam dapat meningkatkan imbal hasil obligasi pemerintah sekitar 25 hingga 70 basis poin untuk tenor dua hingga lima tahun.

Kenaikan imbal hasil obligasi biasanya berkorelasi dengan peningkatan biaya pinjaman atau suku bunga. Dampak degradasi alam juga ditemukan lebih besar pada obligasi jangka pendek dibandingkan obligasi jangka panjang dengan tenor 10 tahun.

Penelitian tersebut juga menemukan bahwa sejumlah negara yang paling terdampak berada di pasar negara berkembang, terutama di kawasan Afrika dan Asia. Di negara-negara tersebut, kerusakan alam memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap biaya pembiayaan pemerintah.

Penulis utama riset sekaligus peneliti di University of Oxford dan LSE, Alexander Wollenweber, mengatakan bahwa degradasi alam tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai persoalan lingkungan.

“Degradasi alam bukan lagi sekadar isu lingkungan. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa hal ini juga merupakan isu fiskal, ekonomi, dan stabilitas keuangan karena berkaitan langsung dengan imbal hasil obligasi pemerintah,” ujarnya, dikutip dari Bloomberg, Senin (9/3/2026).

Secara global, utang pemerintah terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Besaran utang yang dapat ditanggung suatu negara serta biaya pinjamannya akan memengaruhi kemampuan pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik, membangun infrastruktur, hingga melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Para peneliti menggunakan metode statistik lanjutan untuk mengembangkan indikator kerentanan finansial yang berkaitan dengan kondisi alam. Salah satu penulis studi sekaligus peneliti tamu di University of Oxford, Dieter Wang, mengatakan pengukuran hubungan antara kerusakan alam dan biaya pendanaan pemerintah masih menjadi tantangan.

Di sisi lain, lembaga pemeringkat Fitch Ratings baru-baru ini menilai bahwa risiko iklim akan makin memengaruhi peringkat kredit negara. Lembaga tersebut memperkenalkan alat analisis bernama Climate Vulnerability Signals yang menilai kerentanan iklim terhadap profil kredit negara.

Dari 119 negara yang dianalisis, puluhan di antaranya dinilai memiliki risiko penurunan peringkat kredit hingga 2050 akibat kerentanan terhadap perubahan iklim.

Meski demikian, risiko ekonomi akibat perubahan iklim tidak selalu identik dengan risiko dari kerusakan alam, meskipun keduanya saling berkaitan. Wollenweber menilai perubahan iklim dan kerusakan alam merupakan tantangan yang saling terhubung dan sulit dipisahkan.

Sementara itu, Direktur Pengelola Sovereign Ratings di Fitch Ratings, Ed Parker, mengatakan tekanan terhadap ekosistem juga dapat dipicu oleh faktor lain, seperti pertumbuhan populasi atau perubahan penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian.

Penurunan kualitas alam sendiri terjadi makin cepat dalam beberapa dekade terakhir. Studi 2024 dari World Wildlife Fund (WWF) menunjukkan bahwa populasi satwa liar global menurun rata-rata 73% sepanjang 1970 hingga 2020.

Meski demikian, para peneliti menilai masih diperlukan kajian lebih lanjut untuk memahami dampak ekonomi dari degradasi alam, mengingat hubungan tersebut relatif kompleks dan sulit diukur secara langsung.

Bisnis.com, JAKARTA - Arus dana ke reksa dana pasar uang di Amerika Serikat melonjak tajam di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik akibat perang di Iran. Investor berbondong-bondong memindahkan dana ke instrumen yang dinilai lebih aman, mendorong total aset industri tersebut menembus rekor baru.

Berdasarkan data terbaru Crane Data LLC, sekitar US$49 miliar mengalir ke reksa dana pasar uang pada pekan yang berakhir 3 Maret. Dari jumlah tersebut, sekitar US$18,5 miliar masuk hanya pada hari Selasa waktu setempat, seiring dampak serangan AS-Israel terhadap Iran yang mengguncang pasar keuangan global.

Tambahan dana tersebut membuat total arus masuk sepanjang tahun ini melampaui US$162 miliar. Secara keseluruhan, aset reksa dana pasar uang AS kini mencapai rekor US$8,27 triliun.

Ahli strategi TD Securities Jan Nevruzi menilai arus kas yang masuk mencerminkan respons investor terhadap meningkatnya ketidakpastian. “Jelas ada arus kas yang deras,” ujarnya dikutip dari Bloomberg, Kamis (5/3/2026).

Jan juga mencatat dana masuk seiring penurunan imbal hasil obligasi pemerintah AS dalam beberapa pekan terakhir. Ia menambahkan, pasar masih akan mencermati apakah arus masuk ini berlanjut dalam beberapa hari ke depan.

Konflik yang berkembang di Timur Tengah dinilai memperkuat preferensi investor terhadap aset safe haven. Kepala investasi Federated Hermes untuk pasar likuiditas global Deborah Cunningham mengatakan ketidakpastian terkait arah kebijakan bank sentral AS, prospek ekonomi, serta situasi geopolitik menciptakan suasana negatif yang mendorong investor mencari instrumen lebih aman.

Menurut ahli strategi Morgan Stanley Martin Tobias reksa dana pasar uang menjadi pilihan saat gejolak meningkat karena menawarkan volatilitas rendah, menjaga modal pokok, likuiditas tinggi, serta memberi diversifikasi dari aset yang lebih fluktuatif dalam portofolio.

Arus masuk diperkirakan berlanjut sepanjang 2026, seiring kebijakan suku bunga Federal Reserve yang masih ditahan pada level saat ini serta meningkatnya pengembalian pajak pada musim pelaporan pajak AS. Namun, laju pertumbuhan diprediksi melambat setelah dampak pemotongan suku bunga bank sentral tahun lalu sepenuhnya tercermin di pasar uang.

Ahli strategi Deutsche Bank Steven Zeng menyebut penghindaran risiko menjadi salah satu pendorong utama arus masuk. “Saya yakin sebagian dari itu dapat dikaitkan dengan penghindaran risiko dan perpindahan ke aset yang lebih aman,” katanya.

Ia juga menekankan faktor musiman, yakni musim pajak, yang biasanya menguntungkan dana pasar uang. Menurut perhitungan Deutsche Bank, nilai pengembalian pajak tahun ini sekitar 10% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Wajib pajak yang mengharapkan pengembalian cenderung mengajukan laporan lebih awal, sehingga dana yang diterima beredar kembali ke pasar uang. Arus keluar biasanya baru muncul pada Maret dan April, ketika wajib pajak yang memiliki kewajiban pembayaran menunggu mendekati tenggat 15 April.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, bakal menggelar lelang Surat Utang Negara pekan depan, Selasa (3/3/2026). Melalui lelang ini, pemerintah berharap dapat menghimpun dana hingga Rp33 triliun.

Melansir laman resmi DJPPR, pemerintah sedikitnya bakal menerbitkan 9 seri SUN untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan APBN 2026. Diperinci, 3 seri merupakan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang menawarkan tenor pendek dan 6 seri lainnya merupakan Obligasi Negara (ON).

Ketiga seri SPN tersebut antara lain SPN01260404 (New Issuance), SPN12260604 (Reopening), dan SPN12270304 (New Issuance). Ketiga seri ini memiliki tenggat jatuh tempo selama 1—12 bulan. Imbal hasil yang ditawarkan produk ini diskonto.

Sementara keenam seri obligasi yang ditawarkan antara lain FR0109(Reopening), FR0108(Reopening), FR0106(Reopening), FR0107(Reopening), FR0102(Reopening), dan FR0105(Reopening). Keenam seri ini menawarkan imbal hasil yang berkisar pada 5,87—7,12%, dengan maturity date berkisar 5—38 tahun.

Imbal hasil terbesar digenggam oleh produk FR0106 dan FR0107, dengan besaran 7,12%. Kedua produk ini masing-masing jatuh tempo pada 15 Agustus 2040 dan 15 Agustus 2045. Meskipun menggenggam imbal hasil terbesar, kedua produk ini bukan merupakan seri dengan tenggat jatuh tempo terlama.

Tenggat jatuh tempo terlama digenggam oleh produk FR0105 yang memiliki imbal hasil sebesar 6,87% dan jatuh tempo pada 15 Juli 2064. Sebaliknya, tenggat jatuh tempo tersingkat digenggam oleh FR0109 yang memiliki kupon senilai 5,87% dan jatuh tempo pada 15 Maret 2031.

”Target indikatif Rp33 triliun, dengan target maksimal dimenangkan 150% dari target indikatif,” katanya dalam pengumumannya, dikutip Minggu (1/3/2026).

Adapun lelang besok akan dilaksanakan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai agen lelang SUN. Lelang bersifat terbuka dan menggunakan metode harga beragam.

Penawaran pembelian dalam lelang dapat diikuti oleh investor individu maupun institusi. Namun, penyampaian penawaran pembelian harus melalui dealer utama yang telah mendapat persetujuan Kemenkeu.

Beberapa dealer utama dalam lelang kali ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Permata Tbk. (BNLI), dan sejumlah perbankan lainnya di Tanah Air. Sejumlah sekuritas juga tercatat sebagai dealer utama lelang ini.

Lelang ini dilakukan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat S&P Global memberikan peringatan terhadap peningkatan risiko profil kredit Indonesia. Koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan semakin rawan ambrol dengan peringatan ini.

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus menjelaskan ketika downgrade terjadi, pasar menurutnya akan ambrol. Dia juga menjelaskan capital outflow akan semakin besar, karena lembaga rating mengukur seberapa besar potensi gagal bayar itu terjadi.

“Ketika terjadi downgrade, berarti risiko akan mengalami kenaikan yang itu artinya pelaku pasar dan investor akan menuntut imbal hasil yang lebih tinggi,” ujar Nico, Jumat (27/2/2026).

Nico menjelaskan risiko penurunan tidak hanya terjadi pada saham, melainkan obligasi juga akan mengalami kenaikan imbal hasil, yang artinya harga obligasi akan mengalami penurunan.

Nico memperkirakan imbal hasil obligasi dengan durasi 10y yang dijaga di bawah 6,5% mungkin akan mengalami kenaikan kembali.

“Hal ini yang berpotensi membuat IHSG justru semakin rawan terkoreksi, karena capital outflow sewaktu-waktu dapat kembali terjadi,” ucapnya.

Dia juga menuturkan sedari awal risiko fiskal ini selalu diawasi oleh pelaku pasar dan investor, khususnya investor asing. Langkah pemerintah Indonesia yang memperlebar defisit menurutnya tentu saja menjadi perhatian penuh investor asing terkait dengan disiplin fiskal.

Adapun untuk strategi investor, Nico menyarankan investor untuk mencari saham yang memiliki fundamental kuat dan potensi valuasi di masa yang akan datang.

“Karena ketika mengalami penurunan, saham tersebut akan kembali kepada harga yang sesuai dengan fundamentalnya,” tutur dia.

Dia menjelaskan penurunan justru menjadi sebuah kesempatan untuk bisa masuk ke dalam saham tersebut dan melakukan akumulasi. Dia juga mengingatkan investor untuk memastikan, investor berhati-hati terhadap saham yang memiliki volatilitas tinggi.

Sebagai informasi, S&P Global Ratings memperingatkan peningkatan risiko terhadap profil kredit Indonesia, menyusul revisi outlook negatif oleh Moody's Ratings serta sorotan isu investabilitas dari MSCI Inc.

Peringatan S&P muncul setelah rasio pembayaran bunga utang pemerintah disebut melampaui ambang 15% dari penerimaan negara atau level yang dinilai meningkatkan sensitivitas fiskal terhadap kenaikan biaya pendanaan.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar saham domestik mulai memasuki fase krusial seiring dengan memburuknya sentimen eksternal menyusul S&P Global Ratings memperingatkan peningkatan risiko terhadap profil kredit Indonesia.

Sentimen tersebut menambah daftar revisi outlook negatif yang dilakukan Moody’s Ratings serta sorotan isu investabilitas dari Morgan Stanley Capital International (MSCI). Adapun peringatan S&P muncul usai rasio pembayaran bunga utang pemerintah disebut telah melampaui ambang batas 15% dari penerimaan negara.

Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi menjelaskan bahwa peringatan tersebut berpotensi memicu koreksi jangka pendek pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akibat efek kejut pasar atau market shock.

“Dalam jangka pendek bisa memicu koreksi karena pasar akan terkena syok. Namun, untuk jangka panjang, hal ini lebih bersifat noise karena investor akan tetap fokus pada level rating-nya dibandingkan sekadar prospek,” pungkas Wafi saat dihubungi Bisnis, Jumat (27/2/2026).

Meski demikian, dia memperingatkan jika penurunan peringkat benar-benar terjadi, dampak tersebut akan menjadi katalis negatif untuk jangka panjang.

Hal itu dikarenakan biaya dana atau cost of fund akan naik tajam, sehingga berimbas langsung pada kenaikan imbal hasil obligasi domestik serta tekanan pada nilai tukar rupiah akibat aliran modal keluar secara masif.

Bagi emiten, kondisi ini akan sangat memukul perusahaan yang memiliki porsi utang dolar Amerika Serikat (AS) tinggi tanpa lindung nilai yang cukup.

Wafi menyebutkan bahwa sektor infrastruktur, properti, dan manufaktur diprediksi akan kesulitan melakukan pembiayaan kembali utang, sementara margin laba akan tergerus oleh kenaikan beban bunga.

“Valuasi bursa juga akan mengalami de-rating karena premi risiko berinvestasi di Indonesia mengalami peningkatan,” ucap Wafi.

Dia pun menilai bahwa posisi pasar saat ini baru merefleksikan risiko dari sentimen outlook negatif saja. Menurutnya, harga saham belum sepenuhnya mencerminkan valuasi jika penurunan peringkat kredit direalisasikan.

Menghadapi risiko tersebut, Wafi menyarankan investor untuk menerapkan strategi overweight pada sektor defensif dan memperbesar porsi kas. Investor diminta tidak terlalu agresif mengakumulasi saham growth yang valuasinya sangat bergantung pada asumsi suku bunga rendah dan kemudahan kredit.

“Sebaiknya berlindung pada saham berfundamental solid yang memiliki free cash flow kuat, neraca dengan utang dolar minim, serta berada di industri yang tahan krisis seperti konsumer primer atau telekomunikasi. Selain itu, pilih emiten yang rajin membagikan dividen dengan yield tinggi,” tuturnya.

--

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump memicu reaksi beragam di pasar saham dan keuangan Negeri Paman Sam.

Pasar saham bergerak terbatas, sedangkan imbal hasil obligasi pemerintah AS naik. Sementara itu, dolar melemah di tengah kekhawatiran pelebaran defisit fiskal.

DilansirBloomberg, Sabtu (21/2/2026), indeks S&P 500 ditutup menguat tipis 0,1%, meski hanya sekitar separuh konstituennya yang mencatat kenaikan.

Di sisi lain,yieldUS Treasury tenor 10 tahun naik dua basis poin ke level 4,09%, sedangkan indeks dolar AS terkoreksi tipis. ETF yang melacak pasar negara berkembang melonjak mendekati rekor tertinggi, mencerminkan pergeseran minat risiko (risk appetite) investor.

Seperti diberitakan sebelumnya, Mahkamah Agung AS menyatakan Trump melampaui kewenangannya dengan menggunakan undang-undang kekuasaan darurat federal untuk memberlakukan tarif resiprokal dan bea masuk terarah.

Namun, alih-alih memicu reli besar, respons pasar cenderung moderat karena investor telah mengantisipasi risiko hukum tersebut dan menilai dinamika kebijakan belum sepenuhnya berakhir.

Mark Malek dari Siebert Financial menjelaskan bahwa keputusan Mahkamah Agung AS itu menjadi pukulan telak bagi kebijakan Pemerintahan AS di bawah kendali Donald Trump. Apalagi, ada risiko hak pengembalian dana bagi importir.Bloombergsebelumnya melaporkan bahwa jika pengembalian dana dikabulkan sepenuhnya, nilainya dapat mencapai US$170 miliar.

“Aliran pendapatan yang selama ini diam-diam mengalir ke Departemen Keuangan dari bea impor kini terhenti, dan pemerintah bahkan mungkin harus mengembalikan sebagian signifikan dari dana yang sudah dikumpulkan.”

Impak Keputusan Mahkamah Agung pada Fiskal AS

Kekhawatiran utama pasar obligasi adalah implikasi fiskal. Tanpa pemasukan dari kebijakan tarif tersebut, potensi defisit anggaran AS dinilai melebar.

Alhasil,Bloombergmelaporkan bahwa kondisi itu akan meningkatkan kebutuhan penerbitan surat utang pemerintah. Tekanan tersebut lebih lanjut membebani harga obligasi dan mendorong kenaikan imbal hasil.

Bagi sektor riil, terutama perusahaan AS yang bergantung pada pasokan impor seperti manufaktur, ritel, otomotif, dan industri, pembatalan tarif tersebut dipandang sebagai sentimen positif terhadap margin laba.

“Ini baik untuk laba, tetapi tidak sepenuhnya menenangkan bagi obligasi,” kata Malek, “Saham yang sensitif terhadap tarif bisa bernapas lega, tetapi suplai Treasury kemungkinan meningkat dan ketidakpastian kebijakan tetap tinggi.”

Pasar juga mempertimbangkan langkah lanjutan Gedung Putih. Trump masih memiliki opsi menggunakan perangkat hukum lain untuk menerapkan tarif yang lebih spesifik per negara atau sektor, meski prosesnya dinilai lebih panjang dan kompleks.

“Ini berarti pemerintahan Trump akan beralih ke tarif spesifik negara dan sektor. Prosesnya lebih lama,” ujar Brian Jacobsen dari Annex Wealth Management.

Bisnis.com, JAKARTA — Para investor obligasi bencana (catastrophe bonds/cat bonds) harus menelan pil pahit dari risiko premi (risk premia) yang turun ke level terendah sejak 2022 ketika Badai Ian menerjang Florida, Amerika Serikat. Tekanan tersebut terjadi seiring dengan derasnya aliran modal baru ke pasar yang mendorong penyempitan spread dan menekan potensi imbal hasil.

Hal itu terungkap dalam analisis terbaru dalam laporan perusahaan reasuransi Swiss Re mengenai kondisi pasar insurance-linked securities (ILS) pada Senin (16/2/2026).

“Kami melihat [derasnya] arus modal masuk ke pasar yang mengakibatkan penyempitan spread,” ujar Andy Palmer, Head of ILS Structuring untuk Eropa dan Asia di Swiss Re, kepada Bloomberg News.

Dia mencatat bahwa akan terdapat obligasi jatuh tempo dengan nilai menembus US$11 miliar pada semester I/2026. Namun Swiss Re juga memperkirakan bahwa pipeline penerbitan cat bonds baru tetap kuat.

Sebagai catatan, Badai Ian pada September 2022 menjadi titik balik pasar cat bonds. Sebelum periode tersebut, pasar menikmati fase ketika level kerugian relatif rendah dan likuiditas melimpah, sehingga menekan imbal hasil.

Situasi berubah drastis setelah Ian memicu kerusakan besar di Florida. Bencana tersebut mendorong lonjakan premi risiko karena investor menuntut kompensasi lebih tinggi untuk menanggung eksposur bencana serupa.

Sejak itu, popularitas obligasi bencana meningkat seiring dengan perubahan iklim yang memicu terjadinya cuaca ekstrem lebih sering. Di sisi lain, perusahaan reasuransi juga makin bergantung pada pasar modal untuk menyerap kenaikan risiko.

Sejak 2021, Swiss Re Global Cat Bond Total Return Index mencatat imbal hasil kumulatif 61%, termasuk rekor 20% pada 2023. Namun, kinerja melandai ke sekitar 11% pada 2024 akibat minimnya kerugian besar sehingga penerbit dapat menawarkan kupon lebih rendah.

Adapun imbal hasil cat bonds terdiri atas premi risiko yang ditambah dengan tingkat imbal hasil obligasi pemerintah AS (US Treasury). Saat ini, premi risiko berada di kisaran 5,2%, setara dengan level sebelum Badai Ian pada 2022, dan jauh di bawah sekitar 11% yang tersedia pada awal 2023.

Di sisi lain, Swiss Re mencatat obligasi bencana relatif tahan terhadap volatilitas pasar global dan “tetap stabil” di tengah pengumuman kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump. Kinerja tersebut menegaskan karakteristik instrumen ini yang tidak berkorelasi dengan pasar keuangan secara luas, serta dipengaruhi kondisi musim badai AS yang relatif jinak.

Pasar cat bonds global yang bernilai sekitar US$60 miliar juga mulai merambah kelas risiko baru. Pada 2025, risiko kebakaran hutan (wildfire) menjadi perkembangan penting, seiring meningkatnya kesiapan investor untuk menanggung risiko yang sebelumnya dianggap sulit dimodelkan.

Laporan terpisah dari Howden Capital Markets & Advisory (HCMA) pekan lalu menyebut tingginya penerbitan sepanjang 2025 telah mengukuhkan cat bonds sebagai “jangkar struktural” dalam program reasuransi.

“Sepanjang 2025 hingga pembaruan kontrak Januari, kami melihat cat bonds semakin mapan sebagai komponen inti dalam kerangka manajemen risiko klien,” ujar Mitchell Rosenberg, Co-Head Global ILS di HCMA.

Menurutnya, penerbit tidak lagi memanfaatkan pasar semata untuk menambah kapasitas, melainkan juga untuk menghadirkan ketahanan, diversifikasi, serta kepastian harga dalam strategi reasuransi mereka.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menargetkan dana senilai Rp33 triliun dari lelang Surat Utang Negara (SUN) pada Rabu (18/2/2026).

Melansir laman resmi DJPPR, lelang akan digelar terhadap 9 jenis SUN. Sebanyak 3 seri merupakan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan 6 lainnya merupakan Obligasi Negara (ON).

Ketiga jenis SPN yang akan dilelang antara lain SPN01260322 (New Issuance), SPN03260521 (New Issuance), dan SPN12270204 (Reopening). Ketiga seri ini memiliki tenggat jatuh tempo 1-12 bulan. Tingkat imbal hasil ketiga produk ini diskonto.

Sementara keenam produk obligasi lainnya antara lain FR0109 (Reopening), FR0108 (Reopening), FR0106 (Reopening), FR0107 (Reopening), FR0102 (Reopening), dan FR0105 (Reopening). Tenggat jatuh tempo keenam produk ini berkisar pada 5-38 tahun.

Produk dengan tenor terpanjang digenggam oleh FR0105 yang jatuh tempo pada 15 Juli 2064. Produk ini menawarkan imbal hasil sebesar 6,87%, menjadi kedua tertinggi setelah FR0107 dan FR0106.

Di satu sisi, FR0106 memiliki tenggat jatuh tempo pada 15 Agustus 2040 dan FR0107 dengan tenggat jatuh tempo 15 Agustus 2045. Kedua produk ini menawarkan imbal hasil tertinggi 7,12%.

Produk dengan imbal hasil terendah ditawarkan oleh FR0109 dengan besaran 5,87%. Produk ini sekaligus menggenggam maturity date terpendek di antara penerbitan Obligasi Negara, yaitu pada 15 Maret 2031.

"Target indikatif Rp33 triliun, dengan target maksimal dimenangkan 150% dari target indikatif," tulis pengumuman DJPPR, dikutip Senin (16/2/2026).

Adapun lelang besok akan dilaksanakan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Lelang bersifat terbuka dan menggunakan metode harga beragam.

Penawaran pembelian dalam lelang dapat diikuti oleh investor individu maupun institusi. Namun, penyampaian penawaran pembelian harus melalui dealer utama yang telah mendapat persetujuan Kemenkeu.

Beberapa dealer utama dalam lelang kali ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Permata Tbk. (BNLI), dan sejumlah perbankan lainnya di Tanah Air. Sejumlah sekuritas juga tercatat sebagai dealer utama lelang ini.

Lelang SUN ini dilakukan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2026.