Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyepakati sejumlah poin terkait sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Salah satu kesepakatannya adalau kesanggupan bank sentral membeli surat berharga negara alias SBN di pasar sekunder, termasuk tukar guling utang alias debt switch senilai Rp173,4 triliun.

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat per 23 Februari 2026, penetrasi BI dalam struktur kepemilikan SBN sebesar Rp1.556,03 triliun. Jumlah itu setara 23,18% dari total SBN senilai Rp6.712,11 triliun.

Tren peningkatan porsi kepemilikan BI di SBN itu mulai terjadi sejak tahun 2021 - 2025 dengan nilai rata-rata sebesar 21,52%. Angka ini kontras jika dibandingkan periode tahun 2016-2020 yang rata-ratanya di kisaran 9,26%.

Dalam catatan Bisnis, peningkatan porsi BI dalam struktur SBN pada periode 2021-2025 itu beriringan dengan upaya pemulihan ekonomi yang ambruk akibat pandemi Covid-19.

Pada kurun waktu tersebut, pemerintah memutuskan untuk melakukan burden sharing atau berbagi beban dengan BI. Skema ini memungkinkan ootoritas moneter terlibat aktif dalam pembiayaan APBN dengan membeli surat utang di pasar perdana.

Menariknya, seolah kontras dengan porsi pemilikan BI, investor asing tercatat terus mengalami penyusutan kepemilikan SBN. Pada tanggal 23 Februari 2026, porsi kepemilikan asing di SBN hanya tersisa 13,07% atau sekitar Rp877,32 triliun dari total Rp6.712,11 triliun. Angka ini menurun tipis dibandingkan posisi akhir Desember 2025 yang tercatat sebesar Rp878,32 triliun atau 13,37%.

Secara persentase ada penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode tahun 2015-2019 yang persentasenya selalu di atas 30%. Namun sejak pandemi Covid-19, persentase asing dalam SBN turun cukup signifikan ke kisaran 25% pada 2025 terus anjlok ke 13,37% pada akhir Desember 2025.

Risiko Gerus Investor

Pelibatan Bank Indonesia (BI) untuk membiayai APBN 2026 baik itu melalui pembelian surat berharga negara alias SBN di pasar sekunder maupun tukar guling utang (debt switch) dikhawatirkan merembet ke pasar keuangan dan membebani kualitas anggaran pemerintah.

Apalagi saat ini pasar keuangan sedang mengalami sejumlah tantangan, termasuk risiko penurunan outlook dari lembaga pemeringkat global hingga tren penurunan penawaran atau incoming bid dalam 4 kali lelang surat utang negara (SUN).

Sekadar catatan, BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah sepakat melakukan debt switch untuk kebutuhan pengelolaan pembiayaan utang tahun anggaran 2026 senilai Rp173,4 triliun.

Jumlah tersebut turun dibandingkan dengan realisasi tahun 2025. Pada waktu itu, BI tercatat memborong SBN senilai Rp332,1 triliun yang 74,25% di antaranya dilakukan dengan skema debt switching. Nominalnya mencapai Rp246,6 triliun.

Angka pembelian SBN senilai Rp332,1 triliun itu juga setara dengan 45,1% total pembiayaan utang pemerintah selama tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp736,3 triliun. Di sisi lain, peran BI dalam pembiayaan utang pemerintah terus naik. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan persentase kepemilikan SBN domestik selama 5 tahun terakhir, meskipun untuk tahun 2025 terjadi sedikit penurunan.

Yield Makin Kompetitif

Adapun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini bahwa kesepakatan transaksi pertukaran utang alias debt switch dengan Bank Indonesia (BI) di pasar sekunder akan meredam volatilitas dan menjaga stabilitas imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN).

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto memaparkan bahwa otoritas fiskal dan moneter telah menyepakati langkah strategis untuk mengeksekusi debt switch senilai Rp173,4 triliun pada 2026.

"Dengan dilaksanakannya pertukaran SBN dengan Bank Indonesia, tentu akan menurunkan jumlah penawaran SBN di pasar primer khususnya melalui lelang. Dengan demikian, pertukaran ini tentu akan dapat menjaga stabilitas imbal hasil SBN," ujar Suminto dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Artinya, dengan difasilitasi oleh bank sentral secara langsung, jumlah penawaran SBN di pasar primer akan terpangkas sehingga pemerintah dapat mengurangi tekanan penerbitan utang baru melalui mekanisme lelang rutin.

Akibatnya, hukum penawaran dan permintaan pun berlaku: penurunan penawaran di pasar primer inilah yang pada akhirnya diyakini akan mengompensasi tekanan jual di pasar obligasi dan menahan lonjakan biaya pinjaman pemerintah.

Sebagai informasi, belakangan yield SBN memang cenderung menanjak naik. Pada 2 Januari 2026, yield SBN tenor 10 tahun berada di level 6,04%; kini per 20 Februari 2026, yield SBN 10 tahun berada di level 6,45% atau sudah naik 41 basis poin dibanding posisi awal tahun. Masalahnya, jika yield semakin tinggi maka beban bunga utang yang harus dibayar pemerintah ke depan akan semakin berat.

Lebih lanjut, Suminto menyatakan bahwa manuver transaksi tukar guling utang negara di pasar sekunder tersebut akan dieksekusi dengan tetap mematuhi prinsip mekanisme pasar. "Dengan menjaga integritas dan disiplin pasar," lanjutnya.

Berkaca ke Neraca Pembayaran 2025

Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa neraca pembayaran Indonesia alias NPI mengalami defisit sebesar US$7,8 miliar pada tahun 2025 lalu. Defisit neraca pembayaran tahun 2025 tercatat yang terbesar selama 10 tahun terakhir.

Sekadar perbandingan, pada tahun 2024 neraca pembayaran Indonesia masih mencatatkan surplus sebesar US$7,2 miliar. Sementara itu, dalam catatan BI, defisit neraca pembayaran pernah di atas US$7 miliar pada tahun 2018 lalu. Pada waktu itu, defisit neraca pembayaran Indonesia menembus angka US$7,13 miliar.

Menariknya, pelebaran defisit neraca perdagangan pada tahun 2025 itu terjadi ketika defisit transaksi berjalan atau current account deficit justru mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Transaksi berjalan pada tahun 2025 tercatat hanya sebesar US$1,45 miliar. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan transaksi berjalan pada tahun 2024 yang tercatat defisit hingga menembus angka US$8,58 miliar.

Adapun eksodus dana jumbo atau net outflow dari investasi portofolio menjadi salah satu pemicu melebarnya defisit neraca pembayaran. BI mencatat dana yang kabur dari investasi portofolio sebesar US$9,4 miliar pada tahun 2025. Hal ini kontras dengan posisi tahun 2024 dimana investasi portofolio tercatat masih surplus sebesar US$8,2 miliar.

BI merinci bahwa sebagian besar outflow terjadi di investasi portofolio swasta senilai US$6,7 miliar. Sementara itu di sektor publik hanya senilai US$2,7 miliar. Pelebaran defisit investasi portofolio menekan data transaksi finansial yang tercatat defisit US$4,54 miliar. Padahal tahun 2024 masih tercatat surplus di atas US$17 miliar.

Fenomena net outflow pada tahun 2025 itu, lanjut laporan BI, ini merupakan konsekuensi dari meningkatnya premi risiko di pasar keuangan seiring dengan meningkatnya tantangan dan ketidakpastian global. “[Hal ini] menyebabkan investor cenderung mengalihkan portofolio ke aset-aset safe haven."

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyepakati sejumlah poin terkait sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu kesepakatan itu mencakup rencana bank sentral untuk membeli surat berharga negara alias SBN di pasar sekunder, termasuk melakukan tukar guling utang alias debt switch senilai Rp173,4 triliun.

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat setidaknya per 23 Februari 2026, penetrasi BI dalam struktur kepemilikan SBN tercatat sebesar 23,18% atau senilai Rp1.556,03 triliun atau mencakup 23,18% dari total Rp6.712,11 triliun.

Tren peningkatan porsi kepemilikan BI di SBN itu mulai terjadi sejak tahun 2021 - 2025 dengan nilai rata-rata sebesar 21,52%. Angka kontras jika dibandingkan periode tahun 2016-2020 yang rata-ratanya di kisaran 9,26%.

Dalam catatan Bisnis, peningkatan porsi BI dalam struktur SBN pada periode 2021-2025 itu beriringan dengan upaya pemulihan ekonomi yang ambruk akibat pandemi Covid-19.

Pada kurun waktu tersebut, pemerintah memutuskan untuk melakukan burden sharing atau berbagi beban dengan BI. Skema ini memungkinkan ootoritas moneter terlibat aktif dalam pembiayaan APBN dengan membeli surat utang di pasar perdana.

Menariknya, seolah kontras dengan porsi pemilikan BI, investor asing tercatat terus mengalami penyusutan kepemilikan SBN. Pada tanggal 23 Februari 2026, porsi kepemilikan asing di SBN hanya tersisa 13,07% atau sekitar Rp877,32 triliun dari total Rp6.712,11 triliun. Angka ini menurun tipis dibandingkan posisi akhir Desember 2025 yang tercatat sebesar Rp878,32 triliun atau 13,37%.

Secara persentase ada penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode tahun 2015-2019 yang persentasenya selalu di atas 30%. Namun sejak pandemi Covid-19, persentase asing dalam SBN turun cukup signifikan ke kisaran 25% pada 2025 terus anjlok ke 13,37% pada akhir Desember 2025.

Risiko Gerus Investor

Pelibatan Bank Indonesia (BI) untuk membiayai APBN 2026 baik itu melalui pembelian surat berharga negara alias SBN di pasar sekunder maupun tukar guling utang (debt switch) dikhawatirkan merembet ke pasar keuangan dan membebani kualitas anggaran pemerintah.

Apalagi saat ini pasar keuangan sedang mengalami sejumlah tantangan, termasuk risiko penurunan outlook dari lembaga pemeringkat global hingga tren penurunan penawaran atau incoming bid dalam 4 kali lelang surat utang negara (SUN).

Sekadar catatan, BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah sepakat melakukan debt switch untuk kebutuhan pengelolaan pembiayaan utang tahun anggaran 2026 senilai Rp173,4 triliun.

Jumlah tersebut turun dibandingkan dengan realisasi tahun 2025. Pada waktu itu, BI tercatat memborong SBN senilai Rp332,1 triliun yang 74,25% di antaranya dilakukan dengan skema debt switching. Nominalnya mencapai Rp246,6 triliun.

Angka pembelian SBN senilai Rp332,1 triliun itu juga setara dengan 45,1% total pembiayaan utang pemerintah selama tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp736,3 triliun. Di sisi lain, peran BI dalam pembiayaan utang pemerintah terus naik. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan persentase kepemilikan SBN domestik selama 5 tahun terakhir, meskipun untuk tahun 2025 terjadi sedikit penurunan.

Yield Makin Kompetitif

Adapun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini bahwa kesepakatan transaksi pertukaran utang alias debt switch dengan Bank Indonesia (BI) di pasar sekunder akan meredam volatilitas dan menjaga stabilitas imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN).

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto memaparkan bahwa otoritas fiskal dan moneter telah menyepakati langkah strategis untuk mengeksekusi debt switch senilai Rp173,4 triliun pada 2026.

"Dengan dilaksanakannya pertukaran SBN dengan Bank Indonesia, tentu akan menurunkan jumlah penawaran SBN di pasar primer khususnya melalui lelang. Dengan demikian, pertukaran ini tentu akan dapat menjaga stabilitas imbal hasil SBN," ujar Suminto dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Artinya, dengan difasilitasi oleh bank sentral secara langsung, jumlah penawaran SBN di pasar primer akan terpangkas sehingga pemerintah dapat mengurangi tekanan penerbitan utang baru melalui mekanisme lelang rutin.

Akibatnya, hukum penawaran dan permintaan pun berlaku: penurunan penawaran di pasar primer inilah yang pada akhirnya diyakini akan mengompensasi tekanan jual di pasar obligasi dan menahan lonjakan biaya pinjaman pemerintah.

Sebagai informasi, belakangan yield SBN memang cenderung menanjak naik. Pada 2 Januari 2026, yield SBN tenor 10 tahun berada di level 6,04%; kini per 20 Februari 2026, yield SBN 10 tahun berada di level 6,45% atau sudah naik 41 basis poin dibanding posisi awal tahun. Masalahnya, jika yield semakin tinggi maka beban bunga utang yang harus dibayar pemerintah ke depan akan semakin berat.

Lebih lanjut, Suminto menyatakan bahwa manuver transaksi tukar guling utang negara di pasar sekunder tersebut akan dieksekusi dengan tetap mematuhi prinsip mekanisme pasar. "Dengan menjaga integritas dan disiplin pasar," lanjutnya.

Berkaca ke Neraca Pembayaran 2025

Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa neraca pembayaran Indonesia alias NPI mengalami defisit sebesar US$7,8 miliar pada tahun 2025 lalu. Defisit neraca pembayaran tahun 2025 tercatat yang terbesar selama 10 tahun terakhir.

Sekadar perbandingan, pada tahun 2024 neraca pembayaran Indonesia masih mencatatkan surplus sebesar US$7,2 miliar. Sementara itu, dalam catatan BI, defisit neraca pembayaran pernah di atas US$7 miliar pada tahun 2018 lalu. Pada waktu itu, defisit neraca pembayaran Indonesia menembus angka US$7,13 miliar.

Menariknya, pelebaran defisit neraca perdagangan pada tahun 2025 itu terjadi ketika defisit transaksi berjalan atau current account deficit justru mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Transaksi berjalan pada tahun 2025 tercatat hanya sebesar US$1,45 miliar. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan transaksi berjalan pada tahun 2024 yang tercatat defisit hingga menembus angka US$8,58 miliar.

Adapun eksodus dana jumbo atau net outflow dari investasi portofolio menjadi salah satu pemicu melebarnya defisit neraca pembayaran. BI mencatat dana yang kabur dari investasi portofolio sebesar US$9,4 miliar pada tahun 2025. Hal ini kontras dengan posisi tahun 2024 dimana investasi portofolio tercatat masih surplus sebesar US$8,2 miliar.

BI merinci bahwa sebagian besar outflow terjadi di investasi portofolio swasta senilai US$6,7 miliar. Sementara itu di sektor publik hanya senilai US$2,7 miliar. Pelebaran defisit investasi portofolio menekan data transaksi finansial yang tercatat defisit US$4,54 miliar. Padahal tahun 2024 masih tercatat surplus di atas US$17 miliar.

Fenomena net outflow pada tahun 2025 itu, lanjut laporan BI, ini merupakan konsekuensi dari meningkatnya premi risiko di pasar keuangan seiring dengan meningkatnya tantangan dan ketidakpastian global. “[Hal ini] menyebabkan investor cenderung mengalihkan portofolio ke aset-aset safe haven."

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyepakati sejumlah poin terkait sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu kesepakatan itu mencakup rencana bank sentral untuk membeli surat berharga negara alias SBN di pasar sekunder, termasuk melakukan tukar guling utang alias debt switch senilai Rp173,4 triliun.

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat setidaknya per 23 Februari 2026, penetrasi BI dalam struktur kepemilikan SBN tercatat sebesar 23,18% atau senilai Rp1.556,03 triliun atau mencakup 23,18% dari total Rp6.712,11 triliun.

Tren peningkatan porsi kepemilikan BI di SBN itu mulai terjadi sejak tahun 2021 - 2025 dengan nilai rata-rata sebesar 21,52%. Angka kontras jika dibandingkan periode tahun 2016-2020 yang rata-ratanya di kisaran 9,26%.

Dalam catatan Bisnis, peningkatan porsi BI dalam struktur SBN pada periode 2021-2025 itu beriringan dengan upaya pemulihan ekonomi yang ambruk akibat pandemi Covid-19.

Pada kurun waktu tersebut, pemerintah memutuskan untuk melakukan burden sharing atau berbagi beban dengan BI. Skema ini memungkinkan ootoritas moneter terlibat aktif dalam pembiayaan APBN dengan membeli surat utang di pasar perdana.

Menariknya, seolah kontras dengan porsi pemilikan BI, investor asing tercatat terus mengalami penyusutan kepemilikan SBN. Pada tanggal 23 Februari 2026, porsi kepemilikan asing di SBN hanya tersisa 13,07% atau sekitar Rp877,32 triliun dari total Rp6.712,11 triliun. Angka ini menurun tipis dibandingkan posisi akhir Desember 2025 yang tercatat sebesar Rp878,32 triliun atau 13,37%.

Secara persentase ada penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode tahun 2015-2019 yang persentasenya selalu di atas 30%. Namun sejak pandemi Covid-19, persentase asing dalam SBN turun cukup signifikan ke kisaran 25% pada 2025 terus anjlok ke 13,37% pada akhir Desember 2025.

Risiko Gerus Investor

Pelibatan Bank Indonesia (BI) untuk membiayai APBN 2026 baik itu melalui pembelian surat berharga negara alias SBN di pasar sekunder maupun tukar guling utang (debt switch) dikhawatirkan merembet ke pasar keuangan dan membebani kualitas anggaran pemerintah.

Apalagi saat ini pasar keuangan sedang mengalami sejumlah tantangan, termasuk risiko penurunan outlook dari lembaga pemeringkat global hingga tren penurunan penawaran atau incoming bid dalam 4 kali lelang surat utang negara (SUN).

Sekadar catatan, BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah sepakat melakukan debt switch untuk kebutuhan pengelolaan pembiayaan utang tahun anggaran 2026 senilai Rp173,4 triliun.

Jumlah tersebut turun dibandingkan dengan realisasi tahun 2025. Pada waktu itu, BI tercatat memborong SBN senilai Rp332,1 triliun yang 74,25% di antaranya dilakukan dengan skema debt switching. Nominalnya mencapai Rp246,6 triliun.

Angka pembelian SBN senilai Rp332,1 triliun itu juga setara dengan 45,1% total pembiayaan utang pemerintah selama tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp736,3 triliun. Di sisi lain, peran BI dalam pembiayaan utang pemerintah terus naik. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan persentase kepemilikan SBN domestik selama 5 tahun terakhir, meskipun untuk tahun 2025 terjadi sedikit penurunan.

Yield Makin Kompetitif

Adapun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini bahwa kesepakatan transaksi pertukaran utang alias debt switch dengan Bank Indonesia (BI) di pasar sekunder akan meredam volatilitas dan menjaga stabilitas imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN).

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto memaparkan bahwa otoritas fiskal dan moneter telah menyepakati langkah strategis untuk mengeksekusi debt switch senilai Rp173,4 triliun pada 2026.

"Dengan dilaksanakannya pertukaran SBN dengan Bank Indonesia, tentu akan menurunkan jumlah penawaran SBN di pasar primer khususnya melalui lelang. Dengan demikian, pertukaran ini tentu akan dapat menjaga stabilitas imbal hasil SBN," ujar Suminto dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Artinya, dengan difasilitasi oleh bank sentral secara langsung, jumlah penawaran SBN di pasar primer akan terpangkas sehingga pemerintah dapat mengurangi tekanan penerbitan utang baru melalui mekanisme lelang rutin.

Akibatnya, hukum penawaran dan permintaan pun berlaku: penurunan penawaran di pasar primer inilah yang pada akhirnya diyakini akan mengompensasi tekanan jual di pasar obligasi dan menahan lonjakan biaya pinjaman pemerintah.

Sebagai informasi, belakangan yield SBN memang cenderung menanjak naik. Pada 2 Januari 2026, yield SBN tenor 10 tahun berada di level 6,04%; kini per 20 Februari 2026, yield SBN 10 tahun berada di level 6,45% atau sudah naik 41 basis poin dibanding posisi awal tahun. Masalahnya, jika yield semakin tinggi maka beban bunga utang yang harus dibayar pemerintah ke depan akan semakin berat.

Lebih lanjut, Suminto menyatakan bahwa manuver transaksi tukar guling utang negara di pasar sekunder tersebut akan dieksekusi dengan tetap mematuhi prinsip mekanisme pasar. "Dengan menjaga integritas dan disiplin pasar," lanjutnya.

Berkaca ke Neraca Pembayaran 2025

Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa neraca pembayaran Indonesia alias NPI mengalami defisit sebesar US$7,8 miliar pada tahun 2025 lalu. Defisit neraca pembayaran tahun 2025 tercatat yang terbesar selama 10 tahun terakhir.

Sekadar perbandingan, pada tahun 2024 neraca pembayaran Indonesia masih mencatatkan surplus sebesar US$7,2 miliar. Sementara itu, dalam catatan BI, defisit neraca pembayaran pernah di atas US$7 miliar pada tahun 2018 lalu. Pada waktu itu, defisit neraca pembayaran Indonesia menembus angka US$7,13 miliar.

Menariknya, pelebaran defisit neraca perdagangan pada tahun 2025 itu terjadi ketika defisit transaksi berjalan atau current account deficit justru mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Transaksi berjalan pada tahun 2025 tercatat hanya sebesar US$1,45 miliar. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan transaksi berjalan pada tahun 2024 yang tercatat defisit hingga menembus angka US$8,58 miliar.

Adapun eksodus dana jumbo atau net outflow dari investasi portofolio menjadi salah satu pemicu melebarnya defisit neraca pembayaran. BI mencatat dana yang kabur dari investasi portofolio sebesar US$9,4 miliar pada tahun 2025. Hal ini kontras dengan posisi tahun 2024 dimana investasi portofolio tercatat masih surplus sebesar US$8,2 miliar.

BI merinci bahwa sebagian besar outflow terjadi di investasi portofolio swasta senilai US$6,7 miliar. Sementara itu di sektor publik hanya senilai US$2,7 miliar. Pelebaran defisit investasi portofolio menekan data transaksi finansial yang tercatat defisit US$4,54 miliar. Padahal tahun 2024 masih tercatat surplus di atas US$17 miliar.

Fenomena net outflow pada tahun 2025 itu, lanjut laporan BI, ini merupakan konsekuensi dari meningkatnya premi risiko di pasar keuangan seiring dengan meningkatnya tantangan dan ketidakpastian global. “[Hal ini] menyebabkan investor cenderung mengalihkan portofolio ke aset-aset safe haven."