Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai, paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun yang diluncurkan pemerintah merupakan langkah konstruktif dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Komposisi stimulus yang berfokus pada bantuan pangan, insentif transportasi, serta program magang dan vokasi menunjukkan bahwa pemerintah memahami pentingnya menjaga konsumsi rumah tangga dan memperkuat pasar tenaga kerja.

“Paket ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian pada kondisi rumah tangga Indonesia. Dalam situasi ketidakpastian global yang masih tinggi, menjaga daya beli masyarakat menjadi sangat penting karena konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Fakhrul di Jakarta, Selasa.

Ia menilai bantuan pangan bagi kelompok rentan akan memberikan dampak langsung terhadap konsumsi masyarakat berpendapatan rendah, sementara program magang dan vokasi dapat membantu kelompok yang terdampak perlambatan aktivitas ekonomi dan perubahan struktur pasar tenaga kerja.

Meski demikian, stimulus fiskal pada dasarnya merupakan instrumen untuk menjaga momentum ekonomi dalam jangka pendek dan tidak dapat menjadi satu-satunya sumber pertumbuhan ekonomi nasional.

“Stimulus dapat membantu menjaga pertumbuhan dalam beberapa kuartal ke depan, tetapi pada akhirnya stimulus hanya membeli waktu. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tetap membutuhkan investasi, penciptaan lapangan kerja produktif, dan peningkatan produktivitas nasional,” katanya menjelaskan.

Menurut Fakhrul, efektivitas stimulus akan semakin besar apabila dibarengi dengan upaya memperkuat stabilitas makroekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha maupun investor terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.

“Perekonomian Indonesia saat ini membutuhkan kombinasi antara perlindungan terhadap daya beli masyarakat dan penguatan kepercayaan pasar. Rumah tangga membutuhkan dukungan konsumsi, sementara dunia usaha membutuhkan kepastian untuk kembali melakukan ekspansi dan investasi,” katanya.

Lebih lanjut, Fakhrul menyarankan agar pemerintah menjadikan stimulus sebagai jembatan menuju agenda reformasi ekonomi yang lebih luas, terutama dalam memperkuat kualitas pertumbuhan dan memperbaiki ekspektasi pelaku ekonomi.

“Ke depan, pemerintah perlu melanjutkan upaya normalisasi fiskal secara bertahap, memberikan kejelasan arah kebijakan ekonomi jangka menengah, memperkuat koordinasi fiskal dan moneter, serta memastikan berbagai program strategis nasional memiliki desain yang kredibel dan berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut akan membantu memulihkan kepercayaan investor, memperkuat nilai tukar rupiah, dan mendorong investasi yang lebih besar,” ujar dia.

Fakhrul menambahkan bahwa di tengah tantangan global yang masih dinamis, kemampuan Indonesia menjaga stabilitas ekonomi akan menjadi faktor yang sama pentingnya dengan kemampuan mendorong pertumbuhan.

“Pertumbuhan ekonomi yang kuat tidak hanya lahir dari stimulus, tetapi juga dari kepercayaan. Ketika rumah tangga percaya untuk belanja, perusahaan percaya untuk berinvestasi, dan investor percaya terhadap arah kebijakan, maka pertumbuhan yang lebih tinggi akan tercipta secara berkelanjutan,” katanya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai, evaluasi dari lembaga pemeringkat (rating) Morgan Stanley Capital International (MSCI) menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola pasar.

Fakhrul mengatakan, keputusan MSCI untuk mempertahankan Indonesia dalam kelompok Emerging Market merupakan sinyal positif bagi pasar keuangan domestik karena menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia masih memenuhi kriteria utama yang menjadi acuan investor global.

"Keputusan MSCI tetap mempertahankan Indonesia dalam kelompok Emerging Market tentu merupakan kabar positif karena menunjukkan secara fundamental Indonesia masih memenuhi kriteria utama tetap menjadi bagian dari indeks yang jadi acuan investor global," kata Fakhrul kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Meski demikian, ia menilai perhatian utama seharusnya tidak tertuju pada status Emerging Market, melainkan pada sejumlah catatan yang diberikan MSCI terkait transparansi dan aksesibilitas pasar.

Sebab, investor global tidak hanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi maupun valuasi aset dalam mengambil keputusan investasi, tetapi juga memperhatikan kualitas institusi, kepastian regulasi, konsistensi kebijakan, serta kemudahan memperoleh informasi yang setara bagi seluruh pelaku pasar.

Maka dari itu, catatan MSCI tersebut merupakan pengingat bahwa kepercayaan investor dibangun tidak hanya melalui kinerja ekonomi, tetapi juga melalui tata kelola pasar yang kredibel.

"Pasar modern bekerja berdasarkan ekspektasi. Ketika investor merasa terdapat ketidakpastian mengenai aturan, mekanisme pasar, atau proses pengambilan kebijakan, mereka akan meminta premi risiko yang lebih tinggi atau bahkan menunda alokasi investasinya," ujarnya.

Fakhrul menambahkan isu transparansi juga sejalan dengan sejumlah perhatian yang selama ini kerap disampaikan investor asing, terutama terkait konsistensi komunikasi kebijakan, kejelasan arah reformasi ekonomi, serta mekanisme pasar yang mendukung proses pembentukan harga secara optimal.

Karena itu, respons yang paling tepat adalah menjadikan evaluasi MSCI sebagai masukan konstruktif untuk meningkatkan kualitas pasar keuangan nasional.

Lebih lanjut, Fakhrul melihat catatan tersebut sebagai peluang bagi Indonesia untuk memperkuat daya tarik investasinya. Menurut dia, Indonesia memiliki modal kuat berupa ukuran ekonomi yang besar, basis investor domestik yang terus berkembang, serta prospek pertumbuhan yang relatif lebih baik dibandingkan banyak negara lain.

Apabila perbaikan transparansi, kepastian regulasi, dan kualitas komunikasi kebijakan terus dilakukan, daya saing pasar Indonesia di mata investor global akan meningkat secara signifikan.

"Pada akhirnya, status Emerging Market memang penting. Namun yang lebih penting adalah memastikan Indonesia menjadi pasar yang dipercaya. Dalam jangka panjang, kepercayaan adalah faktor menentukan apakah modal global akan datang, bertahan, dan terus berkembang di Indonesia," ujar Fakhrul.

Pada kesempatan lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan catatan MSCI sejalan dengan arah reformasi yang tengah diakselerasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sejumlah langkah komitmen Pemerintah dan OJK untuk mendukung pasar modal antara lain mencakup, pertama, kebijakan free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen untuk meningkatkan likuiditas pasar, (sudah berlaku efektif Maret 2026, pemenuhan bertahap).

Kedua, transparansi pemilik manfaat akhir (Ultimate Beneficial Owner/UBO) melalui pengembangan sistem dan keterbukaan kepemilikan (sudah berjalan, terus diperkuat).

Ketiga, keterbukaan nama pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen (sudah berlaku, publikasi rutin sejak Maret 2026).

Keempat, akselerasi demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia/BEI (dalam proses).

Kelima, pendalaman pasar terintegrasi melalui peningkatan batas investasi saham bagi dana pensiun dan perusahaan asuransi menjadi 20 persen dengan fokus saham LQ45.

Keenam, penguatan penegakan aturan dan sanksi.

Ketujuh, perbaikan tata kelola perusahaan emiten (corporate governance).

Kedelapan, penguatan sinergi antarpemangku kepentingan.

Adapun MSCI pada Jumat (19/6) merilis Global Market Accessibility Review 2026 yang mengevaluasi aksesibilitas pasar modal di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Secara umum, penilaian MSCI terhadap pasar Indonesia yang mencakup 18 indikator tidak mengalami banyak perubahan. Namun, terdapat penyesuaian pada indikator Information Flow (arus informasi) dan Foreign Exchange Market Liberalization Level yang turun dari sebelumnya bertanda "+" menjadi "-".

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Yield di atas 7 persen mulai membuat pasar obligasi Indonesia kembali kompetitif. Investor membutuhkan kompensasi risiko yang memadai untuk menempatkan modalnya

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai kenaikan imbal hasil (yield) obligasi Pemerintah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir merupakan perkembangan positif dan mencerminkan proses normalisasi pasar keuangan domestik.

Menurut dia, setelah periode panjang kurva imbal hasil yang relatif datar, pasar kini mulai bergerak ke arah yang lebih sehat dengan mencerminkan risiko yang dihadapi perekonomian secara lebih realistis.

“Selama beberapa bulan terakhir kurva imbal hasil terlalu datar dan tidak sepenuhnya mencerminkan risiko ekonomi domestik maupun global. Kenaikan yield saat ini justru merupakan proses pemulihan fungsi pasar yang sehat,” kata Fakhrul dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan normalisasi yield penting untuk menjaga daya tarik pasar obligasi Indonesia di mata investor global. Saat ini, sebagian besar tenor Surat Berharga Negara (SBN) telah kembali bergerak di atas level 7 persen.

“Yield di atas 7 persen mulai membuat pasar obligasi Indonesia kembali kompetitif. Investor membutuhkan kompensasi risiko yang memadai untuk menempatkan modalnya,” ujarnya.

Fakhrul memandang proses penyesuaian tersebut masih dapat berlanjut secara bertahap hingga pasar mencapai titik keseimbangan baru. Investor dapat mulai melakukan akumulasi secara bertahap ketika yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun berada di atas kisaran 7,3 persen.

Yang terpenting saat ini bukan mempertahankan biaya pendanaan pemerintah serendah mungkin, melainkan memastikan pasar keuangan Indonesia berfungsi secara kredibel dan mampu mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Meski demikian, ia menekankan kenaikan yield saja tidak cukup untuk menjaga kepercayaan investor dalam jangka panjang. Pemerintah juga perlu memberikan kejelasan mengenai arah kebijakan fiskal ke depan.

Dalam konteks tersebut, Fakhrul menilai pemerintah perlu menunjukkan komitmen menjaga kredibilitas fiskal, termasuk melalui evaluasi dan penyesuaian terhadap program-program prioritas agar tetap berkelanjutan.

Ke depan, ia meyakini kombinasi normalisasi yield obligasi, stabilisasi rupiah, dan kebijakan fiskal yang kredibel dapat menjadi fondasi untuk menarik kembali arus modal masuk ke Indonesia.

“Pada akhirnya investor tidak mencari yield yang rendah. Investor mencari negara yang kredibel, pasar yang berfungsi, dan kebijakan yang konsisten,” kata Fakhrul.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai pelemahan nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp17.000 per dolar AS hanya bersifat sementara, dan lebih dipengaruhi oleh dinamika global dibandingkan kondisi fundamental ekonomi domestik.

Fakhrul di Jakarta, Selasa, mengatakan rupiah kerap mengalami fase overshooting sebelum kembali menemukan titik keseimbangan.

Menurut dia, gejolak geopolitik, kenaikan harga energi, serta penguatan dolar AS membuat pasar keuangan bereaksi lebih cepat dibandingkan kondisi fundamental ekonomi.

“Dalam kondisi shock global seperti sekarang, pasar keuangan biasanya bereaksi lebih cepat daripada fundamental ekonomi. Karena itu kita sering melihat rupiah bergerak melemah lebih dulu,” ujar dia.

Sebagaimana diketahui, nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan di Jakarta, Selasa, bergerak menguat 63 poin atau 0,37 persen menjadi Rp16.886 per dolar AS

Fakhrul menjelaskan sejumlah indikator dasar ekonomi domestik masih berada dalam kondisi yang relatif baik, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, inflasi yang terkendali, hingga stabilitas sektor keuangan.

“Kalau kita melihat indikator dasar ekonomi, pertumbuhan yang masih terjaga, inflasi yang relatif terkendali, dan stabilitas sektor keuangan yang masih baik, sebenarnya fondasi ekonomi Indonesia masih cukup kuat,” katanya.

Dalam beberapa periode sebelumnya, rupiah sering kali menunjukkan kemampuan untuk kembali menguat setelah fase pelemahan yang cukup dalam ketika tekanan eksternal mulai mereda.

“Pasar keuangan sering bergerak terlalu jauh dalam satu arah. Dalam beberapa episode sebelumnya kita melihat rupiah bisa overshoot lebih dulu, tetapi ketika sentimen global mulai stabil dan arus dolar kembali masuk, penguatannya juga bisa cukup cepat,” katanya menjelaskan.

Lebih lanjut, Fakhrul memandang langkah pemerintah memperkuat kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) merupakan arah yang tepat untuk memperkuat likuiditas valuta asing (valas) di dalam negeri.

Kebijakan DHE dinilai penting karena memperkuat likuiditas valas di dalam negeri. Dengan kewajiban penempatan DHE di dalam negeri, struktur pasar valas Indonesia bisa menjadi lebih dalam dan lebih stabil.

Namun demikian, ia menekankan stabilitas rupiah tidak hanya bergantung pada satu kebijakan. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, kebijakan moneter cenderung memiliki bias yang lebih berhati-hati.

“Ketika harga energi naik dan tekanan global meningkat, ruang untuk pelonggaran kebijakan biasanya menjadi lebih sempit. Karena itu pasar juga akan menunggu bagaimana koordinasi kebijakan fiskal dan moneter berjalan ke depan,” kata Fakhrul.

Ia menilai koordinasi kebijakan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pasar. Pemerintah juga perlu menjaga konsistensi kerangka kebijakan ekonomi agar stabilitas nilai tukar tetap terjaga.

Fakhrul menambahkan, tekanan terhadap rupiah bisa menjadi lebih bekerlanjutan apabila gejolak global berlangsung terlalu lama dan mulai mempengaruhi ekspektasi inflasi domestik maupun stabilitas pasar obligasi.

Namun selama fundamental ekonomi domestik tetap terjaga dan koordinasi kebijakan berjalan baik, pelemahan rupiah saat ini dinilai lebih merupakan penyesuaian pasar terhadap tekanan global.

“Dalam sejarahnya, rupiah memang sering mengalami tekanan lebih dulu ketika dunia sedang bergejolak. Tetapi ketika tekanan eksternal mulai mereda dan pasar kembali melihat fundamental ekonomi dengan lebih jernih, rupiah juga memiliki kemampuan untuk pulih lebih cepat daripada yang banyak orang perkirakan,” katanya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai berpotensi menjadi salah satu pesan utama Indonesia dalam menarik minat investor, khususnya melalui investasi jangka panjang pada sektor pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Menurutnya, MBG merupakan salah satu program makan gratis terbesar di dunia yang mampu mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM nasional. Program tersebut dinilai layak untuk disampaikan dalam forum internasional seperti World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss.

"Saya yakin sekali itu akan dikomunikasikan dan akan menjadi salah satu konsiderasi. Kenapa, karena diharapkan dengan investasi yang kita lakukan di MBG, itu bisa menjadi salah satu tool untuk membuat sumber daya manusia kita meningkat," kata Fakhrul di Jakarta, Rabu.

Fakhrul mengatakan bahwa investasi pada sektor SDM menjadi faktor penting yang diperhatikan investor asing karena berkaitan langsung dengan produktivitas, daya saing dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Meski demikian, Fakhrul menekankan pentingnya pemerintah tetap mengedepankan kebijakan lain yang mendukung peningkatan kualitas SDM, seperti pendidikan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

"Jangan lupa, kita tetap harus mengutamakan, mengedepankan hal-hal lain, baik itu terkait dengan pendidikan dan kesejahteraan," imbuhnya.

Sebagai informasi, Danantara Indonesia akan menawarkan kerja sama investasi ke sektor-sektor strategis nasional kepada para investor global, yang sejalan dengan agenda pembangunan nasional dalam gelaran WEF 2026.

Managing Director Global Relations and Governance Danantara Indonesia Mohamad Al-Arief mengungkapkan sektor-sektor strategis yang akan ditawarkan oleh Danantara, di antaranya terkait dengan transisi energi, ketahanan pangan, hingga pengembangan industri yang bernilai tambah.

"Sektor-sektor strategis yang menjadi prioritas kami, yang juga strategis menjadi prioritas agenda pembangunan nasional. Kami sangat interested dengan isu-isu transisi energi, ketahanan pangan, dan pengembangan industri yang bernilai tambah ya," ujar Arief.

Arief memastikan bahwa Danantara fokus berinvestasi ke sektor-sektor yang membuka peluang penciptaan lapangan kerja di Tanah Air.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026