Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin membeberkan perkembangan terkait rencana pemutihan tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.

Menurutnya, saat ini pemerintah tengah menjalankan penyempurnaan sistem dan tata kelola dalam pemutihan tunggakan iuran JKN.

"Sehingga nanti pelaksanaannya betul-betul efektif. Tidak ada moral hazard, kesalahan, ataupun dinikmati orang yang ingin meraup keuntungan," ujar Cak Imin di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (4/3/2026).

Dia menargetkan sistem dan tata kelola dalam pemutihan tunggakan iuran JKN akan rampung pada tahun ini.

Sebelumnya, Cak Imin menjelaskan bahwa mekanisme pemutihan tidak akan diberlakukan secara seragam untuk seluruh peserta. Menurutnya, setiap tunggakan akan diatur melalui skema berbeda, disesuaikan dengan kondisi ekonomi peserta serta latar belakang kasus tunggakan masing-masing.

Menurut Cak Imin, tujuan utama kebijakan tersebut adalah mengaktifkan kembali kepesertaan para penunggak iuran agar dapat kembali memperoleh akses layanan kesehatan.

"Intinya kita ingin kepada [peserta] yang menunggak ini juga menjadi peserta aktif, sehingga syarat agar tidak terjadi pelanggaran atau penyelewengan ya seluruh peserta harus aktif dulu baru dilakukan penghapusan," kata Cak Imin.

Cak Imin telah meminta agar seluruh peserta BPJS yang memiliki tunggakan agar segera melakukan registrasi ulang untuk mengembalikan status kepesertaannya.

Dalam program pemutihan itu, peserta yang sebelumnya nonaktif akibat menunggak iuran dapat kembali memperoleh layanan BPJS Kesehatan tanpa harus melunasi tunggakan sebelumnya.

Dalam hal ini, Cak Imin berharap agar program pemutihan ini bisa meringankan beban masyarakat kurang mampu yang sudah lama menunggak iuran BPJS.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Imin, memastikan bahwa program pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan akan segera dimulai pada akhir tahun ini.

Melalui kebijakan tersebut, Gus Imin menyatakan bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk mendaftar ulang dan otomatis terbebas dari seluruh tunggakan iuran.

Menurutnya, kebijakan pemutihan ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam memastikan akses jaminan kesehatan nasional yang adil dan inklusif.

“Pemerintah akan melakukan pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan dengan mekanisme registrasi ulang bagi seluruh peserta. Setelah registrasi, kepesertaan akan otomatis aktif kembali, dan tanggungan utang akan diambil alih oleh BPJS Kesehatan,” ujar Muhaimin.

Dia menegaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari strategi besar pemberdayaan masyarakat. "Agar seluruh warga, terutama kelompok rentan, tidak kehilangan hak atas layanan kesehatan akibat kendala administrasi atau ekonomi," tegasnya.

Program ini, kata Gus Imin, akan mulai dijalankan akhir 2025, dan diperluas secara nasional pada Januari 2026.

Cara registrasi ulang BPJS Kesehatan

1. Melalui Aplikasi Mobile JKN

Unduh dan instal aplikasi Mobile JKN dari Google Play Store atau App Store.
Pilih menu "Pendaftaran Peserta Baru".
Setujui syarat dan ketentuan, lalu masukkan data diri (NIK, nama, tanggal lahir).
Pilih fasilitas kesehatan (FKTP) dan kelas perawatan yang diinginkan.
Masukkan alamat email, buat kata sandi, dan masukkan nomor ponsel aktif.
Tekan tombol "Registrasi" dan masukkan kode verifikasi yang dikirim ke email Anda.
Pendaftaran aktif setelah Anda melakukan pembayaran iuran menggunakan Nomor Virtual Account yang dikirimkan ke email Anda.

2. Melalui Situs Web Resmi BPJS Kesehatan

Kunjungi laman resmi BPJS Kesehatan di https://daftar.bpjs-kesehatan.go.id atau https://www.bpjs-kesehatan.go.id.
Pilih menu "Pendaftaran Peserta Baru".
Isi data diri dengan lengkap dan benar, lalu pilih FKTP dan kelas perawatan.
Simpan data Anda dan tunggu nomor virtual account (VA) dikirim melalui email.
Lakukan pembayaran iuran menggunakan nomor VA.

Pendaftaran Offline

Datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat atau ke fasilitas layanan seperti mall pelayanan publik.
Siapkan dokumen persyaratan, seperti KTP, KK, dan NPWP.
Daftarkan diri Anda dengan dibantu petugas di loket pendaftaran.
Dokumen yang perlu disiapkan
Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Kartu Keluarga (KK)
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Nomor handphone aktif
Alamat email aktif

Cara Daftar Program Pemutihan BPJS Kesehatan

Setelah mengetahui jumlah tunggakan, peserta bisa langsung mendaftarkan diri dengan langkah berikut:

• Datangi kantor BPJS Kesehatan terdekat
• Sampaikan permohonan registrasi ulang pemutihan tunggakan
• Petugas akan memverifikasi data kepesertaan dan status PBI
• Pastikan seluruh data pribadi dan kependudukan sesuai sistem agar permohonan dapat disetujui
• Setelah proses verifikasi selesai, peserta akan mendapatkan pemberitahuan resmi bahwa tunggakan selama dua tahun telah dihapus dan kepesertaan kembali aktif.

Bisnis.com, JAKARTA — Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menyampaikan pemerintah bakal mengeluarkan program pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu meminta agar seluruh peserta BPJS yang memiliki tunggakan agar segera melakukan registrasi ulang untuk mengembalikan status kepesertaannya.

Dalam program ini, kata Imin, peserta yang sebelumnya nonaktif akibat menunggak iuran dapat kembali memperoleh layanan BPJS Kesehatan tanpa harus melunasi tunggakan sebelumnya.

"Pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan akan segera dilakukan akhir tahun ini," ujar Cak Imin di Istana Presiden, Selasa (4/11/2025).

Dalam hal ini, Imin berharap agar program pemutihan ini bisa meringankan beban masyarakat kurang mampu yang sudah lama menunggak iuran BPJS.

Meskipun begitu, sejatinya pemerintah belum mengungkap mekanisme program ini secara detail.

Namun demikian, berdasarkan rancangan pemutihan BPJS yang tengah disusun, program ini hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu yang dinilai layak menerima manfaatnya.

Khususnya, program pemutihan ini diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu yang kini telah terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Selanjutnya, BPJS juga berencana hanya menghapus tunggakan sampai dengan dua tahun. Alhasil, apabila peserta memiliki tunggakan di luar batas tersebut maka tidak akan dihapus.

Syarat Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan

Nah, berikut ini syarat untuk bisa ikut pemutihan iuran BPJS:

1. Peserta yang beralih ke PBI jadi prioritas.

2. Pemutihan untuk peserta dari kalangan tidak mampu.

3. Peserta dengan status PBPU dan BP yang diverifikasi Pemda.

4. Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan membuka program pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan. Peserta dengan status kepesertaan tidak aktif akibat menunggak iuran diminta bersiap melakukan registrasi ulang agar kembali memperoleh layanan jaminan kesehatan.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyampaikan keputusan tersebut seusai menghadiri rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta.

Ia menegaskan bahwa peserta tidak perlu melunasi tunggakan terlebih dahulu untuk kembali aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan akan segera dilakukan akhir tahun ini," ujar Muhaimin, dikutip dari Antara, Rabu (5/11/2025).

Dia menyebut, hanya peserta yang sudah melakukan pendaftaran ulang yang akan diputihkan tunggakannya. “Kepada para peserta BPJS Kesehatan untuk bersiap-siap registrasi ulang, dan registrasi ulang itu membuat para peserta aktif kembali.”

Menurut Muhaimin, beban tunggakan peserta akan ditangani oleh BPJS Kesehatan dan sudah terintegrasi dalam skema pembiayaan pemerintah. “Ya, otomatis tanggungan itu akan diambil alih oleh BPJS Kesehatan. Nanti akan diumumkan segera,” katanya.

Program pemutihan ini merupakan bagian dari langkah pemerintah meringankan beban masyarakat kurang mampu serta memastikan akses kesehatan bagi peserta JKN yang sebelumnya nonaktif.

Selain membahas pemutihan iuran BPJS Kesehatan, rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti berbagai kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk substitusi usaha pakaian bekas (thrifting).

Muhaimin menyampaikan arahan Presiden bahwa penanggulangan kemiskinan harus fokus pada pemberdayaan ekonomi produktif, bukan hanya bantuan konsumtif. "Beberapa poin yang dihasilkan, salah satu yang paling pokok adalah terus menciptakan penanggulangan kemiskinan yang lebih produktif. Artinya apa? Pemberdayaan akan menjadi orientasi penting dalam penanggulangan kemiskinan," ujarnya.

Dalam rangka memperluas akses usaha, pemerintah memastikan fasilitas publik seperti bandara, stasiun, terminal, dan rest area menyediakan minimal 30 persen area untuk pengembangan UMKM, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Pemerintah juga menyiapkan program Pasar 1001 Malam untuk memanfaatkan aset negara tidak terpakai (idle) sebagai lokasi pameran dan pemasaran produk UMKM. Selain itu, program pemerataan alat dan lahan produksi akan difokuskan pada petani miskin di kelompok desil 1 dan 2.

Terkait perdagangan pakaian bekas impor, Muhaimin menyatakan pemerintah akan memperketat pengawasan dan secara bertahap menghentikan praktik tersebut seraya menyiapkan program substitusi usaha agar pelaku thrifting dapat beralih ke usaha yang lebih produktif.

Di sektor ketenagakerjaan, Presiden menyetujui alokasi anggaran Rp12 triliun untuk program beasiswa pelatihan bagi lulusan SMA dan SMK yang akan bekerja di luar negeri. Pelatihan mencakup keahlian teknis, perawatan (caregiver), hospitality, dan bahasa asing untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global.

“Pemerintah akan memperbanyak beasiswa kursus dan pelatihan, terutama untuk calon tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri,” kata Muhaimin.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan membuka program pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan. Peserta dengan status kepesertaan tidak aktif akibat menunggak iuran diminta bersiap melakukan registrasi ulang agar kembali memperoleh layanan jaminan kesehatan.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyampaikan keputusan tersebut seusai menghadiri rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta.

Ia menegaskan bahwa peserta tidak perlu melunasi tunggakan terlebih dahulu untuk kembali aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan akan segera dilakukan akhir tahun ini," ujar Muhaimin, dikutip dari Antara, Rabu (5/11/2025).

Dia menyebut, hanya peserta yang sudah melakukan pendaftaran ulang yang akan diputihkan tunggakannya. “Kepada para peserta BPJS Kesehatan untuk bersiap-siap registrasi ulang, dan registrasi ulang itu membuat para peserta aktif kembali.”

Menurut Muhaimin, beban tunggakan peserta akan ditangani oleh BPJS Kesehatan dan sudah terintegrasi dalam skema pembiayaan pemerintah. “Ya, otomatis tanggungan itu akan diambil alih oleh BPJS Kesehatan. Nanti akan diumumkan segera,” katanya.

Program pemutihan ini merupakan bagian dari langkah pemerintah meringankan beban masyarakat kurang mampu serta memastikan akses kesehatan bagi peserta JKN yang sebelumnya nonaktif.

Selain membahas pemutihan iuran BPJS Kesehatan, rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti berbagai kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk substitusi usaha pakaian bekas (thrifting).

Muhaimin menyampaikan arahan Presiden bahwa penanggulangan kemiskinan harus fokus pada pemberdayaan ekonomi produktif, bukan hanya bantuan konsumtif. "Beberapa poin yang dihasilkan, salah satu yang paling pokok adalah terus menciptakan penanggulangan kemiskinan yang lebih produktif. Artinya apa? Pemberdayaan akan menjadi orientasi penting dalam penanggulangan kemiskinan," ujarnya.

Dalam rangka memperluas akses usaha, pemerintah memastikan fasilitas publik seperti bandara, stasiun, terminal, dan rest area menyediakan minimal 30 persen area untuk pengembangan UMKM, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Pemerintah juga menyiapkan program Pasar 1001 Malam untuk memanfaatkan aset negara tidak terpakai (idle) sebagai lokasi pameran dan pemasaran produk UMKM. Selain itu, program pemerataan alat dan lahan produksi akan difokuskan pada petani miskin di kelompok desil 1 dan 2.

Terkait perdagangan pakaian bekas impor, Muhaimin menyatakan pemerintah akan memperketat pengawasan dan secara bertahap menghentikan praktik tersebut seraya menyiapkan program substitusi usaha agar pelaku thrifting dapat beralih ke usaha yang lebih produktif.

Di sektor ketenagakerjaan, Presiden menyetujui alokasi anggaran Rp12 triliun untuk program beasiswa pelatihan bagi lulusan SMA dan SMK yang akan bekerja di luar negeri. Pelatihan mencakup keahlian teknis, perawatan (caregiver), hospitality, dan bahasa asing untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global.

“Pemerintah akan memperbanyak beasiswa kursus dan pelatihan, terutama untuk calon tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri,” kata Muhaimin.