Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menekankan urgensi penguatan, pengembangan, dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) guna meningkatkan ketepatan sasaran berbagai program pemerintah.

“DTSEN diharapkan menjadi basis utama dalam meningkatkan kualitas perencanaan hingga evaluasi program pemerintah, khususnya program kesejahteraan sosial dan subsidi masyarakat, agar dapat diterima secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu,” ujarnya dalam pidato Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 kepada DPR di Gedung DPR, dari keterangan resmi, di Jakarta, Selasa.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya menyampaikan sejumlah area yang memerlukan penguatan dan perbaikan berkelanjutan, melalui Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2025.

Selain perbaikan DTSEN, lanjut dia, hal krusial lainnya adalah menyangkut transformasi kelembagaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seiring lahirnya Undang-Undang Nomor 1 dan Nomor 16 Tahun 2025. Perubahan regulasi ini dinilai membawa konsekuensi signifikan yang menuntut penguatan kerangka tata kelola dan mekanisme akuntabilitas yang memadai.

LKPP Tahun 2025 unaudited sendiri diserahkan oleh pemerintah kepada BPK pada 31 Maret 2026. BPK selanjutnya menuntaskan seluruh rangkaian pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku dan secara tepat waktu. Hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2025 telah diserahkan secara administratif kepada DPR pada 26 Mei 2026.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2025, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut didukung oleh opini WTP atas 97 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN).

“Hampir semua kementerian/lembaga memperoleh opini WTP dan hal ini menunjukkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah yang makin baik,” ucap Isma.

Dia menegaskan bahwa pemeriksaan atas LKPP bukan sekadar pelaksanaan mandat BPK, tetapi wujud komitmen konstitusional untuk memastikan setiap rupiah yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan dampak konkret bagi kesejahteraan serta keadilan sosial, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

“BPK juga berkomitmen untuk terus menjalankan mandat konstitusional secara independen, profesional, dan berintegritas dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” kata dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yakin kenaikan iuran BPJS Kesehatan tak akan berpengaruh terhadap warga miskin.

Budi menegaskan apabila iuran dikerek, masyarakat miskin yang termasuk Desil 1-5 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), tak akan terpengaruh.

Pasalnya, iuran mereka ditanggung pemerintah dalam skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).

"Kenaikan premi BPJS tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada masyarakat miskin karena masyarakat miskin dibayari oleh pemerintah," ujar Budi di Jakarta, dikutip Antara, Rabu (25/2).

Budi menjelaskan konsep BPJS Kesehatan adalah orang yang kaya mensubsidi yang miskin. Sama seperti pajak, di mana orang kaya membayar pajak lebih banyak, tetapi dapat akses jalan raya sama seperti orang miskin.

Ia menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan hanya berpengaruh kepada masyarakat menengah ke atas. Saat ini iuran BPJS kelas III sebesar Rp42 ribu per bulan, di mana peserta hanya membayar Rp35 ribu, sedangkan sisanya ditanggung negara.

"Yang memang bayarnya kan Rp42 ribu sebulan. Menengah ke atas kaya wartawan, Rp42 ribu sebulan harusnya bisa deh. Yah, yang laki-laki beli rokok kan lebih dari itu," ujar Budi.

Menurutnya, saat ini BPJS Kesehatan menanggung defisit Rp20 triliun - Rp30 triliun. Pemerintah akan menambal defisit tersebut melalui APBN sebesar Rp20 triliun. Namun, Budi mengingatkan defisit masih akan terjadi setiap tahun.

"Nah, itu akan terasa dengan penundaan pembayaran ke rumah sakit-rumah sakit. Jadi rumah sakit-rumah sakit mengalami kesulitan untuk operasionalnya. Itu sebabnya harus ada perubahan yang struktural," ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia Agung Nugroho mengatakan wacana penyesuaian iuran BPJS Kesehatan dapat meningkatkan peserta nonaktif.

"Jika iuran naik, banyak keluarga akan melakukan penyesuaian pengeluaran. Risiko yang muncul adalah meningkatnya tunggakan dan kepesertaan nonaktif. Pada akhirnya, mereka bisa kehilangan jaminan kesehatan saat justru paling dibutuhkan," ujarnya.

Kelompok miskin, katanya, relatif terlindungi oleh skema PBI JKN, sementara kelompok berpenghasilan tinggi cenderung mampu menyerap kenaikan biaya.

Namun kelas menengah, khususnya pekerja sektor informal dan keluarga dengan pengeluaran tetap yang ketat, berada dalam posisi rentan.

Karenanya, Agung menilai wacana itu harus dikaji secara komprehensif karena kebijakan tersebut berpotensi memperlemah daya jangkau sistem jaminan kesehatan nasional.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengakui salah sasaran dalam program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) BPJS Kesehatan masih terjadi.

Berdasarkan data pemerintah, sebanyak 54 juta penduduk miskin belum tercatat sebagai penerima bantuan, sementara 15 juta warga yang tergolong mampu justru menerima iuran BPJS Kesehatan.

"Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), masih ada penduduk desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI-JK, sementara sebagian desil 6 sampai 10 masih tercatat sebagai penerima," ujar Gus Ipul dalam rapat bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2).

Ia merinci, jumlah penduduk miskin yang belum mendapatkan PBI-JK dari kelompok desil 1 hingga 5 mencapai lebih dari 54 juta jiwa.

Sementara itu, kelompok desil 6 hingga 10 serta non-desil yang seharusnya tidak berhak menerima bantuan justru masih tercatat sebagai penerima, dengan jumlah mencapai lebih dari 15 juta orang.

Gus Ipul menjelaskan data tersebut merupakan hasil pemutakhiran pada 2025.

Oleh karena itu, Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menggunakan pendekatan pembagian desil sebagai dasar perbaikan penyaluran bantuan sosial, termasuk PBI-JK.

Namun, ia mengakui proses verifikasi dan validasi data belum optimal. Sepanjang 2025, pemerintah baru mampu melakukan pencocokan data terhadap sekitar 12 juta kepala keluarga, dari total kebutuhan lebih dari 35 juta kepala keluarga.

"Kita masih perlu melakukan cross-check yang jauh lebih luas. Karena itu kami bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi cepat," ujarnya.

Meski demikian, Gus Ipul menilai upaya tersebut masih belum cukup dan diperlukan langkah yang lebih nyata agar akurasi data penerima bantuan terus membaik dari tahun ke tahun.

"Maka itulah kita kemudian kerja sama dengan daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi cepat. Tetapi saya rasa itu masih belum cukup, dan seharusnya harus ada lagi suatu upaya yang lebih nyata sehingga data kita makin tahun makin akurat," sambung Gus Ipul.

Ia menambahkan, pemerintah telah melakukan pengalihan penerima PBI-JK secara bertahap sejak Mei 2025 hingga Januari 2026. Langkah tersebut diklaim mampu menekan kesalahan sasaran, baik inclusion error maupun exclusion error, secara signifikan.

"Sebenarnya, kalau kita berpedoman pada desil, error-nya semakin kecil. Masih ada yang di atas desil 5 dan desil belum di-ranking karena hasil reaktivasi termasuk 6.000 penderita penyakit katastropik dan bayi baru lahir yang seharusnya di-cover oleh PBI JK," pungkasnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) meninjau langsung wilayah terdampak bencana di Sumatra Barat untuk memvalidasi data lapangan. Langkah ini bertujuan memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat berjalan sesuai dengan kondisi riil.

Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, memimpin kunjungan kerja ke sejumlah titik terdampak. Wilayah yang dikunjungi meliputi Kabupaten Tanah Datar, Agam, Pasaman, Kota Padang Panjang, hingga Padang Pariaman.

"Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan pendataan pascabencana benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Data ini akan menjadi dasar dalam menentukan langkah pemulihan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (27/1).

Kehadiran tim BPS diterima langsung oleh Bupati Tanah Datar, Eka Putra, bersama jajaran pemerintah daerah. Sonny didampingi oleh Deputi Bidang Statistik Sosial. M. Nashrul Wajdi, serta jajaran BPS provinsi, kabupaten dan kota se-Sumatra Barat.

Tanah Datar dipilih karena merupakan salah satu wilayah dengan dampak kerusakan yang cukup masif. Eka pun mengapresiasi keterlibatan BPS dalam menyusun data yang akan diajukan ke pemerintah pusat.

"Saat ini kami sedang melakukan uji publik terhadap hasil pendataan R3P (Rencana Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pascabencana) sebelum ditetapkan dan disampaikan ke pemerintah pusat," ucap dia.

Proses pengumpulan data di lapangan melibatkan mahasiswa Politeknik Statistika STIS dan pegawai internal BPS. Tim bergerak melakukan pendataan langsung ke rumah warga serta lokasi pengungsian untuk mencatat kerusakan.

Petugas di lapangan juga melakukan dokumentasi foto dan pencatatan titik koordinat atau geotagging. Data yang terkumpul kemudian dipadankan dengan data milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Di lokasi berbeda, BPS juga menjalin koordinasi dengan Pemerintah Kota Padang Panjang. Wakil Wali Kota Allex Saputra menyatakan dukungan penuh terhadap proses verifikasi data untuk mempercepat pemulihan.

"Kami menyambut baik kunjungan ini dan mendukung penuh pendataan yang dilakukan BPS. Kami berharap data ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana, khususnya di Kota Padang Panjang," katanya.

Di samping fokus pada pendataan, Sonny turut menghadiri peresmian Hunian Sementara (Huntara) di Kabupaten Agam. Sebanyak 117 unit hunian diresmikan sebagai bagian dari upaya mendukung penduduk yang kehilangan tempat tinggal.

Acara peresmian tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah, serta Bupati Agam Benni Warlis.

Percepatan pembangunan Huntara menjadi salah satu solusi untuk mengurangi pengungsian, serta mendukung pemulihan penduduk pasca bencana. Pemerintah saat ini merencanakan pembangunan 612 unit huntara dan 1.744 unit hunian tetap (huntap) di tiga kecamatan dan lima lokasi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta dengan kriteria tertentu. Rencana tersebut disampaikan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti.

Ali mengungkapkan bahwa syarat utama penerima pemutihan ini adalah peserta mandiri yang beralih jadi peserta kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Jadi pemutihan itu intinya bagaimana untuk orang yang sudah istilahnya pindah komponen, dulunya itu katakanlah mandiri, sendiri membayar, lalu nunggak, padahal dia sudah pindah ke PBI, tapi masih punya tunggakan, atau dibayari oleh pemerintah daerah gitu, PBU Pemda istilahnya. Nah itu masih punya tunggakan, tunggakan itu untuk dihapus gitu," ujar Ali kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, dikutip Minggu (25/10/2025).

Lebih lanjut, Ali menjelaskan secara keseluruhan program tersebut masih dalam proses pembahasan dan belum ada keputusan final mengenai besaran iuran yang dihapus atau ketentuannya.

Namun, dia menetapkan tunggakan yang akan dihapuskan maksimal 24 bulan. Misalnya, tunggakan terjadi sejak 2014, maka BPJS Kesehatan tetap hanya menghitung jumlah tunggakan selama 24 bulan atau 2 tahun. Pemutihan tersebut dilakukan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Nah itu 24 bulan itu. Tapi intinya kalau sejak dulu dia punya hutang ya meskipun sebetulnya sudah enggak ada karena sudah kita anggap 24 bulan, nah itu ya itu. Kalau pun tahun 2014 mulai ya tetap kita anggap 2 tahun dan tetap maksimal itu kita bebaskan 2 tahun itu," ujarnya.

Ghufron mengungkapkan pihaknya tidak bisa menghapus keseluruhan karena ini akan membebani administrasi BPJS Kesehatan.

"Nah itu kan istilahnya kayak udah bertahun-tahun kan, nanti kayak kita write off gitu, jadi istilahnya hanya membebani administrasi dan lain sebagainya kayak gitu," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sinyal reformasi subsidi energi kembali menguat. Setelah bertahun-tahun menjadi beban fiskal sekaligus sumber perdebatan soal ketepatan sasaran, pemerintah kini mulai menyiapkan perubahan mendasar terhadap mekanisme penyaluran subsidi, khususnya subsidi listrik.

Pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bahwa 62,9% subsidi energi masih dinikmati kelompok masyarakat mampu menjadi petunjuk paling jelas mengenai arah kebijakan yang tengah dirancang pemerintah.