JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menegaskan besaran dana transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 masih belum ditetapkan secara final.

Karena itu, Komisi XI DPR akan terus menjaring aspirasi pemerintah daerah sebelum membahas besaran TKD bersama pemerintah.

Menurut Misbakhun, saat ini banyak pemerintah daerah (pemda) menyampaikan kekhawatiran sekaligus mempertanyakan alokasi TKD tahun depan.

Namun, ia menegaskan angka resmi masih menunggu proses penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN (RAPBN) 2027 yang akan disampaikan pemerintah kepada DPR.

"Kami memahami aspirasi dan kekhawatiran pemerintah daerah. Oleh karena itu, Komisi XI DPR akan mengawal proses pembahasan TKD 2027 agar formulanya tetap adil, rasional, dan berpihak pada kebutuhan pembangunan daerah," kata Misbakhun dalam keterangannya, Jumat (26/6/2026).

Ia menjelaskan, berbagai angka TKD yang beredar di ruang publik sebaiknya dipahami sebagai bagian dari dinamika pembahasan kebijakan fiskal. Menurut dia, angka-angka tersebut belum merupakan keputusan akhir pemerintah.

Karena itu, Misbakhun meminta pemerintah daerah mengikuti proses pembahasan APBN secara proporsional. Ia juga meyakini pemerintah masih membuka ruang untuk memperkuat alokasi TKD.

Pemerintah disebut membuka ruang penguatan TKD

Misbakhun menuturkan, berdasarkan pembahasan awal antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan DPR, pemerintah membuka peluang agar alokasi TKD dalam APBN 2027 dapat lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Meski demikian, ia menegaskan besaran akhirnya tetap akan ditentukan dalam siklus resmi pembahasan RAPBN 2027.

Sebagai contoh, Misbakhun mengungkapkan bahwa pada APBN 2026 alokasi TKD semula ditetapkan sebesar Rp 693 triliun. Setelah melalui proses pembahasan, anggaran tersebut bertambah Rp 43 triliun dari rancangan awal.

Berdasarkan pengalamannya membahas APBN, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu mengatakan aspirasi pemerintah daerah selama ini tetap menjadi perhatian pemerintah dan DPR dalam merancang kebijakan fiskal.

"Pemerintah memahami aspirasi daerah. Kami di DPR juga terus meminta agar pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah tetap memperoleh ruang fiskal yang memadai, terutama untuk pelayanan dasar, infrastruktur, dan penguatan ekonomi lokal," ujarnya.

Pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada TKD

Misbakhun menambahkan, keberpihakan APBN terhadap daerah tidak hanya ditentukan oleh satu pos anggaran. Menurut dia, seiring berkembangnya volume APBN, pembangunan daerah dapat didukung melalui berbagai instrumen, baik melalui TKD maupun belanja pemerintah pusat.

Ia menekankan, yang terpenting ialah manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat di daerah.

"Yang paling penting ialah rakyat di daerah tetap memperoleh manfaat pembangunan. Instrumennya bisa dibahas, tetapi hasil akhirnya harus nyata, terukur, dan menjawab kebutuhan masyarakat," ujar Misbakhun.

Komisi XI masih membahas berbagai opsi kebijakan fiskal

Misbakhun juga mengungkapkan, pada Selasa (23/6/2026), dirinya memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR bersama Panitia Khusus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Agenda pertemuan tersebut membahas konsultasi strategis untuk penyelarasan regulasi fiskal, optimalisasi dana bagi hasil (DBH) sektor pertambangan, minyak dan gas bumi, perkebunan, serta penguatan tata kelola pendapatan daerah.

Menurut Misbakhun, Komisi XI DPR bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah masih membahas berbagai opsi formulasi kebijakan terkait TKD serta instrumen fiskal lainnya.

Pembahasan tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan daerah tetap berjalan optimal sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan negara.

"Sekarang masih di dalam proses pagu indikatif dan kemudian kami akan mengatur strategi. Nanti akan ada policy-policy (kebijakan) baru," tutur Misbakhun saat RDPU tersebut.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan besaran Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2027 belum ditetapkan secara final.

Menurutnya, angka resmi TKD masih menunggu proses penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2027 yang akan disampaikan pemerintah kepada DPR.

Misbakhun mengatakan, berbagai angka yang muncul di ruang publik sebaiknya dibaca sebagai bagian dari dinamika pembahasan kebijakan fiskal, bukan sebagai keputusan akhir. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah tetap mengikuti proses APBN secara proporsional.

"Kami memahami aspirasi dan kekhawatiran pemerintah daerah. Karena itu, Komisi XI akan mengawal proses pembahasan TKD 2027 agar formulanya tetap adil, rasional, dan berpihak pada kebutuhan pembangunan daerah," kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (26/6).

Misbakhun menjelaskan bahwa dari pembahasan awal antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan DPR, pemerintah membuka ruang agar TKD Tahun Anggaran 2027 dapat lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, ia menegaskan besaran akhirnya tetap harus menunggu keputusan resmi dalam siklus pembahasan RAPBN.

Misbakhun kemudian mencontohkan, pada APBN 2026 alokasi TKD ditetapkan sebesar Rp693 triliun setelah adanya tambahan Rp43 triliun dari rancangan awal.

Menurut Misbakhun, pengalaman pembahasan APBN 2026 menunjukkan bahwa aspirasi daerah tetap menjadi perhatian pemerintah dan DPR dalam menentukan desain kebijakan fiskal.

"Pemerintah memahami aspirasi daerah. Kami di DPR juga terus meminta agar pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah tetap memperoleh ruang fiskal yang memadai, terutama untuk pelayanan dasar, infrastruktur, dan penguatan ekonomi lokal," ujarnya.

Dalam konteks yang lebih luas, Misbakhun menilai keberpihakan APBN kepada daerah tidak semata-mata ditentukan oleh satu pos anggaran.

Dalam volume APBN yang terus berkembang, kata Misbakhun, pembangunan dapat dijalankan melalui TKD maupun belanja pemerintah pusat, sepanjang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di daerah.

"Yang paling penting adalah rakyat di daerah tetap memperoleh manfaat pembangunan. Instrumennya bisa dibahas, tetapi hasil akhirnya harus nyata, terukur, dan menjawab kebutuhan masyarakat," ujar Misbakhun

JAKARTA - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menegaskan inovasi menjadi jawaban utama atas tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah (Pemda) saat ini. Hal tersebut disampaikannya dalam Kickoff Penjaringan Indeks Inovasi Daerah (IID) 2026 di Command Center BSKDN di Jakarta pada Selasa, 23 Juni 2026.

Yusharto menegaskan, IID tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengukuran kinerja inovasi, tetapi juga sebagai sarana membangun kapasitas pemerintah daerah yang adaptif terhadap dinamika pembangunan. Penguatan budaya inovasi menjadi kunci peningkatan tata kelola, pelayanan publik, dan pembangunan daerah di tengah tekanan fiskal yang semakin kompleks.

“Kegiatan ini bukan sekadar forum koordinasi teknis, melainkan instrumen strategis untuk memastikan bahwa inovasi benar-benar menjadi bagian dari sistem pemerintahan daerah,” ujarnya, Rabu (24/6/2026).

Yusharto menambahkan, saat ini pemerintah daerah berada pada fase implementasi RPJMN 2025–2029 yang menuntut transformasi nyata. Lebih dari 90% layanan publik berada di tangan daerah, sehingga inovasi menjadi mekanisme wajib dalam memastikan layanan tetap relevan.

“Tanpa inovasi, birokrasi hanya menghasilkan rutinitas, bukan solusi,” tegasnya.

Yusharto menjelaskan, tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah saat ini semakin menuntut lahirnya berbagai terobosan kebijakan dan tata kelola.

Ketergantungan yang masih tinggi terhadap transfer ke daerah serta terbatasnya kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sejumlah wilayah menjadikan inovasi sebagai kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

“Dalam situasi seperti ini, inovasi bukan lagi pilihan kreatif, tetapi survival strategy. Kita tidak lagi menilai kekuatan daerah dari besar-kecilnya anggaran, tetapi dari kemampuan bertahan dengan sumber daya yang terbatas. Inovasi adalah satu-satunya cara mengubah keterbatasan menjadi kapasitas,” ungkapnya.

Selain itu, dirinya juga menyoroti ketimpangan pembangunan antardaerah yang masih terjadi, sehingga inovasi diperlukan sebagai instrumen koreksi untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan penguatan potensi lokal. Menurutnya, inovasi harus dipahami sebagai instrumen transformasi ekonomi, bukan sekadar administratif. Karena itu, daerah didorong memperbaiki tata kelola, menyederhanakan layanan, dan membangun budaya kerja adaptif.

Yusharto juga menekankan pentingnya IID sebagai national learning system yang memungkinkan pertukaran praktik baik antar daerah. Pada 2025, tercatat sekitar 36 ribu inovasi dari 531 daerah, namun masih terdapat tantangan pada kualitas, konsistensi pelaporan, dan ketersediaan data yang dapat ditindaklanjuti.

“Yang kita butuhkan bukan hanya banyak inovasi, tetapi inovasi yang terukur, dapat direplikasi, dan berdampak nyata,” katanya.

BSKDN juga mendorong replikasi inovasi agar praktik baik tidak berhenti di tingkat lokal. Menurutnya, replikasi dapat mempercepat adopsi kebijakan dan menjadi bentuk efisiensi di tengah keterbatasan fiskal.

“Tidak ada daerah yang akan maju sendiri, dan tidak ada inovasi yang boleh berhenti di satu titik keberhasilan,” ucapnya.

JAKARTA - Legislator Fraksi PDIP Elvi Diana menyampaikan selamat kepada Muhamad Suryadi yang terpilih menjadi Direktur Utama (Dirut) Bank Sumsel Babel (BSB). Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel) sekaligus Sekretaris Komisi II dari Fraksi PDIP ini mengungkapkan harapannya untuk pembenahan tata kelola yang signifikan baik dari sisi pendanaan maupun kredit dari Bank Sumsel Babel.

"Diharapkan, pembenahan dilakukan mulai dari kualitas manusia, sampai dengan tata kelola risiko. Mengingat masih sering terjadi manipulasi KUR di berbagai cabang Bank Sumsel Babel, "ujar Elvi yang juga yang juga berlatar belakang bankir serta konsultant keuangan dan investasi itu dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).

Elvi menuturkan, mitigasi risiko yang kurang memadai dicabang-cabang BSB harus diselesaikan oleh Dirut baru. Elvi pun optimistis, Dirut baru yang mempunyai pengalamanan cukup mumpuni di bidang korporasi perbankan, mampu membenahi hal tersebut.

"Dengan begitu, Bank Sumsel Babel bisa 'tancap gas', mengejar ketertinggalan pencapaian dan mewujudkan visi misi yang ingin dicapai di 2026 maupun masa akan datang, serta peningkatan dalam hal customer service dan layanan Banking Technology," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meresmikan Muhamad Suryadi sebagai Direktur Utama PT BPD Bank Sumsel Babel di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel Jakabaring, Palembang, Senin (8/6/2026) siang.

Dalam arahannya, Herman Deru mengharapkan agar jajaran direksi di bawah kepemimpinan Muhamad Suryadi mampu menjaga dan meningkatkan kepercayaan (trust) masyarakat, serta memperkuat layanan teknologi informasi guna menjawab perkembangan industri perbankan yang semakin kompetitif.

Bisnis.com, KENDARI - Badan Pusat Statistik (BPS) mulai melakukan pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) secara serentak di Nusantara pada Senin (15/6), sebagai bagian dari memotret secara utuh perekonomian Indonesia.

Wakil Kepala BPS Republik Indonesia Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan bahwa SE2026 merupakan kegiatan strategis dan hasilnya menjadi landasan penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

“Setiap usaha yang didata akan menjadi bagian dari fondasi penyusunan kebijakan pembangunan Indonesia di masa depan. Karena itu, partisipasi masyarakat dan pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan Sensus Ekonomi 2026,” katanya dalam kegiatan Pencanangan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Lapangan Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari, Senin (15/6).

Sonny memimpin kegiatan pencanangan SE2026 sekaligus apel gabungan pegawai Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang dihadiri lebih dari 1.200 peserta. Pada apel itu, dia turut memasangkan rompi dan tanda pengenal kepada perwakilan petugas SE2026 di Provinsi Sulawesi Tenggara. BPS menerjunkan lebih dari 2.600 petugas di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Periode pendataan lapangan SE2026 lebih panjang dibandingkan sensus sebelumnya, dua setengah bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, agar seluruh aktivitas ekonomi dapat tercatat secara optimal dan tidak ada usaha yang terlewatkan dari pendataan,” ujarnya.

Kegiatan itu dihadiri pula Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua, Inspektur Utama BPS Dadang Hardiwan, Pj. Sekretaris Daerah Muhammad Fadlansyah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Wakil Wali Kota Kendari Sudirman, BUMN/BUMD, asosiasi, media massa, serta jajaran BPS di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sonny menyampaikan apresiasi atas komitmen penuh Pemprov Sulawesi Tenggara untuk menyukseskan SE2026 yang ditandai dengan pembacaan deklarasi dukungan oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua.

Dia juga mengajak masyarakat mendukung SE2026 melalui “TIR”, yaitu Terima petugas SE2026, Isi data dengan benar, dan Rahasia data terjaga keamanannya.

Sehari sebelumnya, Sonny berdiskusi dengan Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, Wakil Gubernur Hugua, serta Pj. Sekda Muhammad Fadlansyah. Andi Sumangerukka menyampaikan langsung dukungan jajaran Pemprov Sulawesi Tenggara untuk SE2026.

Pada Kamis (11/6), Sonny juga mencanangkan pelaksanaan SE2026 di Provinsi Sumatra Utara yang digelar bersamaan dengan rangkaian Pekan Inovasi dan Investasi Sumatra Utara sebagai wujud kolaborasi dalam memperkuat basis data ekonomi daerah.

Pencanangan ini dihadiri oleh Gubernur Sumatra Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Anggota DPRD Provinsi Sumatra Utara Wagirin Arman, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini, Bupati/Wali Kota serta Wakil Bupati/Wakil Wali Kota di Provinsi Sumatra Utara, serta unsur Forkopimda Provinsi Sumatra Utara.

Dalam sambutannya, Gubernur Sumatra Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pencanangan SE2026 di Sumatra Utara.

“Sensus ekonomi menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperoleh data yang lebih mutakhir sebagai dasar penyusunan kebijakan,” kata Bobby.

Dia juga mengajak seluruh bupati, wali kota, perangkat daerah, dan pemangku kepentingan di Sumatra Utara untuk mendukung dan menggelar sosialisasi SE2026 kepada masyarakat melalui berbagai forum dan kegiatan.

Sebaliknya, Sonny menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan yang diberikan terhadap pelaksanaan SE2026 yang hasilnya memperkuat pembangunan daerah, termasuk pembangunan Sumatra Utara.

“Baru kali ini sensus ekonomi akan door-to-door ke rumah-rumah. 4,8 juta keluarga di Sumatra Utara akan didatangi. Selain itu, untuk Sensus Ekonomi kali ini, kami akan mencacah pelaku usaha pertanian yang tidak tercakup pada Sensus Ekonomi sebelumnya,” ujar Sonny.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya data yang diperoleh dalam Sensus Ekonomi 2026 untuk menyusun kebijakan ekonomi yang berdampak positif bagi masyarakat.

"Kita tahu bahwa data itu sangat-sangat penting sekali. Dengan data, berbasis data, kita bisa membuat kebijakan. Makin akurat datanya, maka kebijakan juga akan makin baik," kata Tito di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (15/6/2026) lalu.

Hal itu disampaikannya usai menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin. SEB tersebut memuat sejumlah poin penting sebagai pedoman bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Tito menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan BPS untuk melaksanakan sensus ekonomi guna memperoleh data yang menggambarkan kondisi terkini perekonomian masyarakat secara komprehensif.

Data tersebut dinilai sangat penting karena akan menjadi landasan utama pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan di bidang ekonomi. Karena itu, dukungan Pemda dibutuhkan agar pelaksanaan sensus dapat berjalan optimal.

Menurut Mendagri, program ini juga akan memberikan manfaat besar bagi daerah. Melalui sensus ekonomi, Pemda akan memiliki data yang akurat untuk memahami kondisi ekonomi wilayahnya sekaligus menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Terlebih, pengumpulan data dilakukan oleh petugas BPS yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia.

"Nah, sensus ini dibuat di seluruh kabupaten/kota oleh BPS. Itu bermanfaat bagi seluruh pemerintahan kabupaten/kota untuk memahami situasi ekonomi di daerahnya," ujarnya.

Tito secara khusus mendorong para kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, untuk bekerja sama dengan kepala BPS di daerah masing-masing demi menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Ia menambahkan, penandatanganan SEB ini menjadi landasan bagi daerah untuk memperoleh data ekonomi yang selama ini belum dapat dijangkau secara optimal.

Tito mencontohkan, data ekonomi di sejumlah kawasan ekonomi khusus yang ditetapkan pemerintah pusat nantinya dapat diakses oleh daerah. Kehadiran data tersebut akan melengkapi basis data yang telah dimiliki Pemda.

Sebaliknya, apabila dukungan terhadap pelaksanaan sensus tidak optimal, data yang dihasilkan berpotensi kurang akurat. Kondisi ini dapat merugikan daerah karena tidak memperoleh gambaran riil mengenai situasi ekonomi di wilayahnya.

"Jadi tolong, sekali lagi, proaktif rekan-rekan kepala daerah. Undang BPS segera. Bicarakan secara teknis bagaimana agar kegiatan sensus ini di daerah masing-masing hasilnya optimal," tuturnya.

Usai penandatanganan SEB, Kepala BPS menyerahkan sampul tentang sinergi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 kepada Mendagri. Penyerahan tersebut menjadi simbol komitmen bersama dalam memperkuat kolaborasi untuk menghasilkan data yang akurat dan berkualitas.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Ancaman penurunan pendapatan daerah memaksa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bergerak lebih awal.

Pemprov Kalsel memastikan akan menggelar evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program dan pos belanja daerah sebagai langkah antisipatif menjaga kesehatan fiskal, menjelang penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri Narindra menyatakan pihaknya tidak ingin terlena meskipun kondisi fiskal Kalsel saat ini masih berada di jalur aman dan belum ada tekanan mendesak pada komposisi belanja pegawai.

"Secara internal tidak ada permasalahan yang mendesak, tetapi kami tetap akan melakukan evaluasi terhadap program-program kegiatan dan belanja daerah, terutama untuk perencanaan tahun 2027," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (9/6/2026).

Selanjutnya, Galuh menjelaskan proyeksi pendapatan daerah di berbagai wilayah Indonesia tengah menunjukkan tren yang patut diwaspadai.

Jika penerimaan daerah mengalami kontraksi, proporsi belanja pegawai terhadap total APBD berpotensi merangkak naik dan menabrak batas ambang yang ditetapkan regulasi.

Tak pelak, Pemprov Kalsel akan menggandeng Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memetakan ulang prioritas pembangunan.

Anggaran akan diarahkan pada program-program yang benar-benar menyentuh akar persoalan masyarakat, bukan sekadar mengisi daftar kegiatan rutin.

"Kami akan memfokuskan anggaran pada program-program yang menyentuh akar permasalahan masyarakat dan memberikan manfaat langsung bagi pembangunan daerah," kata Galuh.

Di sisi belanja program, Pemprov Kalsel sekaligus akan mengkaji kebutuhan riil sumber daya aparatur dan efektivitas kinerja pegawai dalam menopang program pembangunan.

Menurut Galuh, efisiensi belanja dan optimalisasi kinerja dinilai tidak bisa dilepaskan satu sama lain.

"Nanti akan kami bahas lebih lanjut bersama tim anggaran mengenai fokus program tahun 2027. Pemerintah daerah harus berhitung secara cermat mengenai apa yang menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan setiap tahun," jelasnya.

Adapun, dia berharap hasil pembahasan antara pemerintah daerah dan DPR RI dapat melahirkan kebijakan yang lebih adaptif dan berpihak pada keberlangsungan pembangunan daerah.

"Harapannya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, baik di Kalimantan Selatan maupun secara nasional, dapat berjalan lebih baik sehingga berbagai permasalahan masyarakat dapat diselesaikan secara lebih efektif," pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Direktur Utama PT Bank Sumsel Babel (BSB) Muhamad Suryadi menyiapkan sejumlah agenda prioritas usai resmi dilantik memimpin bank pembangunan daerah tersebut, Senin (8/6/2026) kemarin.

Fokus utama yang akan dijalankan yakni memperkuat transformasi digital, meningkatkan kualitas layanan, serta memperluas dukungan pembiayaan bagi sektor produktif, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Suryadi mengatakan kepercayaan yang diberikan pemegang saham akan dijawab melalui penguatan tata kelola perusahaan, peningkatan daya saing, serta pengembangan inovasi yang mampu memberikan nilai tambah bagi nasabah dan pemangku kepentingan.

"Kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk mengemban amanah ini. Berbagai arahan dan masukan dari para pemegang saham akan menjadi pedoman dalam meningkatkan kinerja perusahaan, memperkuat daya saing, serta menghadirkan layanan terbaik bagi masyarakat Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung," ujarnya usai pelantikan.

Menurutnya, percepatan transformasi digital menjadi salah satu langkah strategis yang akan didorong dalam waktu dekat.

BSB berencana memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan mengembangkan layanan digital guna menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin mengutamakan kemudahan, kecepatan, dan keamanan transaksi.

Selain digitalisasi, BSB juga akan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian daerah melalui perluasan dukungan kepada sektor-sektor produktif.

Salah satu segmen yaitu UMKM, karena dinilai memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai bank pembangunan daerah, imbuh dia, BSB tidak hanya dituntut mencatatkan kinerja bisnis yang positif, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung program pembangunan di Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru berharap kepemimpinan baru mampu membawa BSB semakin maju melalui penguatan kepercayaan masyarakat, inovasi layanan, dan percepatan transformasi digital.

Menurutnya, BSB memiliki posisi strategis sebagai bank pembangunan daerah yang harus terus tumbuh bersama masyarakat dan menjadi kebanggaan daerah.

“Harapannya Bank Sumsel Babel menjadi kebanggaan masyarakat Sumsel dan Babel serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan di kedua provinsi," tutupnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru resmi melantik Muhamad Suryadi sebagai Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel/BSB).

Pelantikan di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel, Jakabaring, Palembang, Senin (8/6/2026) tersebut, menandai dimulainya kepemimpinan baru di bank pembangunan daerah milik pemerintah daerah di Sumatra Selatan dan Bangka Belitung.

"Hari ini kita memperkenalkan Direktur Utama baru Bank Sumsel Babel. Mulai hari ini Pak Muhamad Suryadi menjadi nahkoda Bank Sumsel Babel bersama jajaran direksi lainnya," ujar Deru usai pelantikan.

Deru berharap kepemimpinan baru mampu membawa Bank Sumsel Babel tumbuh lebih besar, semakin kompetitif, dan fokus menyelesaikan berbagai persoalan internal yang masih menjadi tantangan perusahaan.

Menurutnya, direksi baru perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi perusahaan agar dapat merumuskan langkah perbaikan yang tepat guna memperkuat kinerja perseroan.

"Harapannya Bank Sumsel Babel menjadi kebanggaan masyarakat Sumsel dan Babel serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan di kedua provinsi," katanya.

Dia juga menekankan pentingnya peningkatan daya saing di tengah ketatnya industri perbankan. Bank Sumsel Babel, lanjutnya, tidak hanya perlu mempertahankan pangsa pasar yang ada, tetapi juga memperluas ekspansi bisnis agar tidak tertinggal dari kompetitor.

"Tidak boleh hanya bertahan. Kita tidak bisa menghalangi bank lain masuk ke wilayah kita, tetapi kita juga harus berani melakukan ekspansi," tegasnya.

Selain penguatan bisnis, Deru meminta manajemen baru mempercepat adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah.

Jejak Karier Muhamad Suryadi

Muhamad Suryadi bukan sosok baru di industri perbankan. Putra daerah Sumatra Selatan itu memiliki pengalaman hampir dua dekade di Bank Mandiri dengan berbagai posisi strategis di bidang corporate banking dan pembiayaan infrastruktur.

Sebelum ditunjuk sebagai Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Suryadi menjabat Senior Executive Vice President (SEVP) PT Mandiri Tunas Finance pada September 2024 hingga Mei 2025.

Sebelumnya, dia pernah menduduki posisi Vice President Corporate Banking Head of Multiindustry Department Bank Mandiri pada Juli 2016 hingga Maret 2020. Kariernya kemudian berlanjut sebagai Vice President Corporate Banking Head of Sector Construction Department pada Maret 2020 hingga April 2024.

Pada April hingga Oktober 2024, Suryadi dipercaya sebagai Vice President Corporate Banking Head of Infrastructure Toll Road Bank Mandiri sebelum akhirnya mendapatkan penugasan baru di Mandiri Tunas Finance.

Dengan pengalaman di sektor pembiayaan korporasi dan infrastruktur, Suryadi diharapkan mampu memperkuat transformasi bisnis Bank Sumsel Babel sekaligus meningkatkan daya saing bank daerah tersebut di tengah dinamika industri perbankan nasional.

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali mendapat insentif fiskal Rp6 miliar sebagai apresiasi terhadap kinerja pembangunan daerah.

Pemerintah Provinsi Bali berhasil memboyong peringkat 1 dalam dua kategori sekaligus yaitu peringkat 1 dalam kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting Tingkat Provinsi, dan Peringkat 1 dalam kategori Pengendalian Inflasi Tingkat Provinsi.

Selain menerima trofi penghargaan, Provinsi Bali juga memperoleh insentif apresiasi dengan total Rp6 miliar untuk dua capaian peringkat 1 yang diperoleh. Di mana untuk tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota diberikan penghargaan masing-masing sebesar Rp1 miliar untuk peringkat 3, Rp2 miliar untuk peringkat 2 dan Rp3 miliar untuk peringkat 1.

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa sistem penilaian tahun ini dibagi enam regional sebagai upaya menciptakan kompetisi yang lebih adil bagi seluruh daerah, termasuk daerah dengan kapasitas fiskal yang terbatas.

“Untuk Bali tidak kita gabungkan dengan regional NTB, NTT karena kalau masuk regional itu pasti akan menang lagi. Bali masuk regional Jawa-Bali pun menang lagi,” jelas Tito dikutip dari keterangan pers, Jumat (5/6/2026).

Gubernur Bali Wayan Koster hadir langsung dalam malam apresiasi tersebut. Gubernur Koster menerima penghargaan peringkat pertama sebagai pemerintah daerah berprestasi kategori Pengendalian Inflasi yang diserahkan Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto.

Kemudian, selanjutnya Gubernur Koster menerima penghargaan peringkat pertama nasional sebagai pemerintah daerah berprestasi penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting yang diserahkan oleh Menteri Perumahan dan Permukiman RI Maruarar Sirait.

Diketahui dalam kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, penghargaan untuk tingkat kabupaten, Kota dan Provinsi sebagian besar diterima oleh Bali. Di mana peringkat 1 tingkat kabupaten diraih oleh Kabupaten Badung disusul peringkat 2 dan 3 diperoleh oleh Kabupaten Gianyar dan Tabanan sedangkan peringkat 1 tingkat kota diterima oleh Kota Denpasar.

Selain itu Kabupaten Gianyar juga memperoleh peringkat terbaik 3 dalam kategori Creative Financing tingkat Kabupaten dan Kota Denpasar memperoleh peringkat terbaik 3 dalam kategori penurunan tingkat pengangguran tingkat kota.

Bisnis.com, SURABAYA — Komisaris Utama Bank Jateng, Adnas, terpilih sebagai Ketua Umum Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPD SI) periode 2026–2029, dalam Munas FKDK BPD SI, di Semarang, Rabu (3/6/2026).

Adnas didampingi oleh tiga Wakil Ketua. Posisi Sekretaris dipercayakan kepada M. Gaussyah dari Bank Aceh, sementara Adi Sulistyowati dari Bank Jatim terpilih sebagai Bendahara Umum.

“Tim formatur juga menetapkan Hoiruddin Hasibuan dari Bank Banten sebagai Ketua Dewan Penasehat FKDK BPD SI dan Prof. Mas'ud Said, dari Bank Jatim sebagai Anggota Dewan Penasehat,” demikian pernyataan tertulis yang diterima, Kamis (4/6/2026).

Sebelum Munas, FKDK BPD SI menggelar seminar nasional yang dibuka dengan pidato kunci Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, selaku Pembina BUMD Provinsi Jawa Tengah sekaligus tuan rumah penyelenggaraan Munas.

Dalam paparannya, Gubernur menekankan pentingnya peran bank pembangunan daerah dalam memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mempererat penguatan ekonomi lokal, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sinergi yang lebih kuat antara BPD dan pelaku usaha daerah.

Adapun dalam seminar juga menghadirkan Kepala Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, serta Prof. M. Mas'ud Said, sebagai narasumber dengan tema “BPD yang Resilien, Kompetitif, dan Kontributif”. Para pembicara menyoroti tantangan dan peluang yang dihadapi BPD dalam memperkuat daya saing di tengah dinamika industri perbankan nasional dan transformasi ekonomi digital.

Dalam Munas tersebut, para komisaris BPD dari 27 bank pembangunan daerah di seluruh Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. BPD diharapkan tetap menjadi salah satu pilar utama dalam penyediaan layanan keuangan daerah sekaligus penyumbang penting bagi pendapatan pemerintah daerah.

Munas juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain mendorong percepatan transformasi digital BPD, penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan tata kelola perusahaan yang baik, serta pengembangan kapasitas BPD sebagai lembaga keuangan daerah yang mampu menjadi sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.

Melalui kepengurusan baru dan agenda transformasi yang lebih progresif, FKDK BPD SI optimistis seluruh BPD di Indonesia dapat naik kelas, semakin resilien dan kompetitif, serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.(K24)

Bisnis.com, MEDAN - PT Bank Sumut (Perseroda) menjadi sponsor utama Piala AFF U-19 yang digelar mulai tanggal 1 hingga 14 Juni 2026 di Sumatra Utara (Sumut).

Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah mengatakan hal itu menjadi suatu kebanggaan bagi bank daerah karena telah dipercaya menjadi sponsor utama turnamen sepak bola usia muda paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara tersebut.

Heru pun menyebut keterlibatan Bank Sumut dalam ajang internasional ini bukan sekadar dukungan pendanaan, melainkan bentuk investasi dan bagian dari komitmen perusahaan untuk ikut mengembangkan bakat generasi muda Indonesia.

"Dukungan terhadap ASEAN U19 Boys' Bank Sumut Championship 2026 bukan sekadar sponsorship, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk mendukung lahirnya generasi muda yang sehat, disiplin, berkarakter, dan mampu mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia," kata Heru Mardiansyah, Minggu (31/5/2026).

Dikatakan Heru, sepak bola lebih dari sekadar olahraga. Dia menyebut sepak bola menjadi sarana pembentukan karakter yang mengajarkan kerja keras, kedisiplinan, sportivitas, kepemimpinan, kerja sama tim, serta semangat pantang menyerah. Semua skill itu merupakan kebutuhan untuk menghadapi tantangan masa depan.

Sebagai Bank Pembangunan Daerah, lanjutnya, Bank Sumut terus memperluas kontribusinya hingga ke pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkelanjutan. Dukungan terhadap sektor pendidikan, sosial, budaya, dan olahraga yang merupakan bagian dari pembangunan SDM dibidik Bank Sumut, di samping kontribusi utamanya dalam layanan perbankan dan penguatan ekonomi daerah.

Heru pun mengatakan bahwa salah satu bentuk investasi terbaik dalam pembangunan SDM adalah investasi pada generasi muda. Hal inilah yang disebutnya membuat Bank Sumut bangga dapat menjadi bagian dari ajang yang mempertemukan talenta-talenta terbaik Asia Tenggara.

"Ketika generasi muda tumbuh menjadi pribadi yang berprestasi, daerah semakin maju, dan Indonesia semakin diperhitungkan di tingkat global, maka di situlah kami merasa turut mengambil bagian dalam perjalanan besar tersebut," ujarnya.

Lebih jauh dia mengatakan, keterlibatan Bank Sumut dalam Piala AFF U-19 2026 sekaligus menunjukkan kemampuan perusahaan daerah berperan aktif dalam mendukung agenda strategis nasional, termasuk pengembangan olahraga sebagai instrumen penting dalam membangun kebanggaan, persatuan, dan daya saing bangsa.

Kolaborasi inipun ditekankan Heru menjadi bentuk penegasan posisi Bank Sumut sebagai bank yang aktif mendukung lahirnya generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas di masa depan, di samping terus berperan dalam menggerakkan ekonomi daerah.

"Kami berharap turnamen ini menjadi panggung lahirnya pemain-pemain masa depan yang kelak membawa Merah Putih berprestasi dan mengharumkan nama bangsa di level internasional," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi dukungan Bank Sumut dalam pengembangan generasi muda Indonesia khususnya dengan menjadi sponsor utama pada Piala AFF U-19 2026.

Erick Thohir menilai dukungan Bank Sumut terhadap penyelenggaraan ASEAN U19 Boys' Bank Sumut Championship 2026 sebagai bentuk nyata kontribusi dunia usaha dalam mendorong kemajuan sepak bola nasional dan pembinaan talenta muda Indonesia.