Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan besaran Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2027 belum ditetapkan secara final.

Menurutnya, angka resmi TKD masih menunggu proses penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2027 yang akan disampaikan pemerintah kepada DPR.

Misbakhun mengatakan, berbagai angka yang muncul di ruang publik sebaiknya dibaca sebagai bagian dari dinamika pembahasan kebijakan fiskal, bukan sebagai keputusan akhir. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah tetap mengikuti proses APBN secara proporsional.

"Kami memahami aspirasi dan kekhawatiran pemerintah daerah. Karena itu, Komisi XI akan mengawal proses pembahasan TKD 2027 agar formulanya tetap adil, rasional, dan berpihak pada kebutuhan pembangunan daerah," kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (26/6).

Misbakhun menjelaskan bahwa dari pembahasan awal antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan DPR, pemerintah membuka ruang agar TKD Tahun Anggaran 2027 dapat lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, ia menegaskan besaran akhirnya tetap harus menunggu keputusan resmi dalam siklus pembahasan RAPBN.

Misbakhun kemudian mencontohkan, pada APBN 2026 alokasi TKD ditetapkan sebesar Rp693 triliun setelah adanya tambahan Rp43 triliun dari rancangan awal.

Menurut Misbakhun, pengalaman pembahasan APBN 2026 menunjukkan bahwa aspirasi daerah tetap menjadi perhatian pemerintah dan DPR dalam menentukan desain kebijakan fiskal.

"Pemerintah memahami aspirasi daerah. Kami di DPR juga terus meminta agar pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah tetap memperoleh ruang fiskal yang memadai, terutama untuk pelayanan dasar, infrastruktur, dan penguatan ekonomi lokal," ujarnya.

Dalam konteks yang lebih luas, Misbakhun menilai keberpihakan APBN kepada daerah tidak semata-mata ditentukan oleh satu pos anggaran.

Dalam volume APBN yang terus berkembang, kata Misbakhun, pembangunan dapat dijalankan melalui TKD maupun belanja pemerintah pusat, sepanjang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di daerah.

"Yang paling penting adalah rakyat di daerah tetap memperoleh manfaat pembangunan. Instrumennya bisa dibahas, tetapi hasil akhirnya harus nyata, terukur, dan menjawab kebutuhan masyarakat," ujar Misbakhun

BOGOR - Sejak pertengahan 2025, DPRD Kota Bogor telah menampung berbagai aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat Kota Bogor. Untuk memastikan suara tersebut didengar pemerintah pusat, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor M Rusli Prihatevy dan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bogor Safrudin Bima meneruskan tuntutan masyarakat ke DPR.

Mereka diterima langsung anggota Komisi V DPR dari Fraksi Golkar H Daniel Syafiuddin di gedung Nusantara I, Jakarta. Salah satu yang disampaikan ke DPR adalah aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam BEM Universitas Pakuan Bogor yang menuntut adanya perubahan KUHAP yang baru saja disahkan. Polemik Bandara IMIP Morowali, Waka Komisi V DPR Desak Audit Kepatuhan Bandara Khusus

"Jadi tugas kami adalah menyampaikan aspirasi masyarakat . Kami berterima kasih kepada Pak Daniel yang mau menampung suara masyarakat Kota Bogor," kata Rusli.

Di lokasi yang sama, Safrudin memastikan DPRD Kota Bogor akan terus berkomitmen untuk menjalankan amanat sebagai wakil rakyat. Setiap suara dan tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat Kota Bogor dapat ditindaklanjuti dan diteruskan kepada pemerintah pusat.

"DPRD Kota Bogor berkomitmen bahwa setiap aspirasi tidak akan ada yang tercecer di jalan atau hanya disimpan di meja rapat. Kami akan menyuarakan tuntutan itu kepada pihak-pihak yang terkait. Kami sebagai wakil rakyat akan terus mendengarkan suara rakyat," ungkapnya.

Menanggapi aspirasi warga Kota Bogor, Daniel mengungkapkan Komisi V DPR akan menindaklanjuti dengan pertimbangan objektif. Ia juga menekankan Komisi V DPR akan mengawal aspirasi ini secara proporsional. Memastikan setiap kritik masyarakat mengenai isu partisipasi bermakna, potensi penyalahgunaan kewenangan, maupun pasal-pasal yang dianggap bermasalah, dapat menjadi perhatian dalam proses pembenahan regulasi.

"Komisi V DPR menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang telah disampaikan mahasiswa dan DPRD Kota Bogor. Kami tegaskan, setiap masukan dari publik merupakan bagian penting dalam proses demokrasi dan pengawasan terhadap kebijakan nasional," tuturnya.

JAKARTA - Juara 1 Duta DPD RI 2025 Irhamni Malika melalui gagasannya bertajuk Aspiration Hub bertekad membangun ruang dialog antara generasi muda dengan para senator DPD RI di berbagai daerah. Dia menegaskan komitmennya untuk menjadikan anak muda sebagai mitra strategis dalam menyuarakan aspirasi daerah.

“Program terdekat yang akan kami jalankan adalah menghidupkan Aspiration Hub, ruang dialog yang mempertemukan pemuda dan senator DPD untuk membahas isu-isu daerah,” ujar Irhamni kepada wartawan, Rabu (5/11/2025)

Dia sudah lebih dulu memulai gerakan serupa di Aceh bersama BP3MI melalui pelatihan public speaking yang disertai edukasi mengenai kelembagaan DPD. Ia juga menginisiasi kerja sama dengan Polda Aceh untuk menggelar kegiatan pembinaan kepemudaan dan literasi politik.

“Dalam kegiatan itu, kami tidak hanya berbicara soal pengembangan diri, tetapi juga menyelipkan pengetahuan berpolitik — khususnya tentang peran DPD dan bagaimana anak muda bisa mengambil bagian dalam menyuarakan aspirasi daerahnya,” tambahnya.

Selain itu, Irhamni juga berencana menggandeng berbagai media dan platform digital, termasuk podcast, sebagai sarana untuk mengedukasi publik tentang peran DPD RI. Menurutnya, pendekatan kreatif dan dekat dengan anak muda menjadi kunci agar DPD semakin dikenal dan dipercaya masyarakat.

“Lewat ruang-ruang kreatif seperti podcast dan media sosial, kami ingin membuat DPD terasa lebih dekat dan relevan bagi generasi muda,” katanya.

Ia menilai, perkembangan DPD dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kemajuan besar, salah satunya dengan penyelenggaraan pemilihan Duta DPD RI yang dinilai efektif meningkatkan kesadaran publik terhadap lembaga tersebut.

“Proses pemilihan ini sangat baik untuk membangun awareness di masyarakat. Saya yakin ke depan, Duta DPD akan menjadi salah satu ajang paling bergengsi di Indonesia,” tutur Irhamni optimistis.

Sebagai putri asal Aceh yang berhasil meraih juara nasional, Irhamni mengaku bangga bisa mewakili daerah paling ujung Indonesia. Ia menilai kemenangan ini membuktikan bahwa DPD RI adalah lembaga yang menghargai aspirasi seluruh daerah tanpa pandang asal.

“Dari Aceh, saya belajar bahwa semua daerah punya peluang yang sama. DPD benar-benar membuka ruang bagi seluruh suara rakyat daerah dan menjunjung tinggi sportivitas,” pungkasnya.

Sebelumnya, Grand final Duta DPD digelar Senin (3/11/2025) di Balai Sudirman Jakarta Selatan, sebanyak 38 finalis terbaik dari seluruh daerah di Indonesia tampil pada malam itu.

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengatakan, ajang pemilihan Duta DPD merupakan kelanjutan dari program DPD Awards yang sebelumnya menjaring para local hero dan local champion dari berbagai daerah di Tanah Air. Duta DPD diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara DPD RI dan masyarakat di seluruh pelosok negeri.

Menurut Sultan, para Duta DPD nantinya akan dibekali pengetahuan tentang kelembagaan dan peran strategis DPD RI agar mereka dapat membantu memperluas pemahaman publik tentang fungsi dan tugas lembaga perwakilan daerah tersebut.

“Posisi kita sekarang berkomitmen untuk memastikan program-program Asta Cita Presiden Prabowo bisa lebih cepat berhasil. Karena itu, kegiatan dan opini DPD banyak dilakukan di daerah. Melalui para duta ini, DPD RI diharapkan makin dikenal dan makin dekat dengan masyarakat,” jelas Sultan.