Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan ambisi besar pemerintah untuk mencapai kemandirian energi dengan menutup pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) serta mempercepat program elektrifikasi nasional.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik milik PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk di Magelang, Kamis (9/4/2026).

Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah akan menutup 13 PLTD milik PLN sebagai bagian dari strategi efisiensi energi dan pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil.

“Dengan itu kita akan tutup pembangkit listrik tenaga diesel 13 buah yang di PLN, akan kita tutup. Dari menutup itu, kita akan menghemat 200.000 barel sehari,” ujar Prabowo.

Dia menjelaskan, saat ini Indonesia masih mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari. Dengan penutupan PLTD tersebut, pemerintah memperkirakan dapat menghemat hingga 20% dari kebutuhan impor BBM.

“Kita masih perlu impor sekarang ini satu juta barel sehari. Dengan kita tutup PLTD, kita menghemat langsung 20%,” katanya.

Target Bebas Impor Energi dalam 2–3 Tahun

Lebih lanjut, Prabowo optimistis Indonesia bisa menghentikan impor BBM dalam waktu relatif singkat, seiring percepatan transisi energi.

“Dan dengan nanti 100 Gigawatt, kita juga akan menghemat sangat-sangat besar. Mungkin kita dua-tiga tahun lagi tidak perlu impor BBM sama sekali,” tegasnya.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk mandiri energi apabila mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada.

“Kita punya kekuatan besar. Kita sungguh-sungguh kita akan mandiri, kita akan kuat, kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri,” lanjut Prabowo.

Lanjut Halaman 2...

Program Prabowo

Program Elektrifikasi 100 Gigawatt

Sebagai bagian dari strategi tersebut, pemerintah telah menetapkan program elektrifikasi sebesar 100 gigawatt yang ditargetkan tercapai dalam dua tahun ke depan.

Program ini akan menjadi tulang punggung transformasi energi nasional, sekaligus menghapus ketergantungan terhadap pembangkit berbasis diesel.

“Jadi saudara-saudara, saya sudah putuskan dan akan kita jalankan program elektrifikasi 100 Gigawatt. 100 Gigawatt yang kita harapkan bisa dicapai dalam dua tahun. Nanti tidak boleh ada lagi pembangkit listrik menggunakan diesel, menggunakan solar. Tidak,” ujarnya.

Produksi Sedan Listrik Nasional

Selain sektor energi, Prabowo juga mengungkapkan rencana pemerintah membentuk perusahaan untuk memproduksi sedan listrik buatan dalam negeri.

Langkah ini melengkapi pengembangan kendaraan listrik nasional yang sebelumnya telah mencakup produksi bus dan truk listrik.

“Kita juga sedang bentuk perusahaan untuk memproduksi sedan, ya, sedan dari listrik. Jadi saudara-saudara, saya sudah putuskan dan akan kita jalankan program elektrifikasi 100 Gigawatt,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengembangan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia dinilai perlu terus diperkuat agar mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih optimal. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah rendahnya tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang dinilai masih menjadi tantangan dalam membangun industri kendaraan listrik nasional.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan dominasi produk impor dalam pasar kendaraan listrik berpotensi membuat Indonesia hanya menjadi pasar bagi produsen global.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan industri kendaraan listrik nasional belum sepenuhnya terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Ia menilai upaya hilirisasi mineral yang selama ini dijalankan pemerintah perlu terus diperkuat agar mampu membangun ekosistem industri kendaraan listrik secara menyeluruh di dalam negeri.

“Selama ini hilirisasi yang dilakukan sebenarnya lebih tepat disebut smelterisasi. Produk turunan pertama dan kedua masih diekspor, sehingga belum mendorong terbentuknya ekosistem industri kendaraan listrik di dalam negeri,” ujar Fahmy, Ahad (30/3).

Fahmy menjelaskan hilirisasi mineral seharusnya tidak berhenti pada proses pengolahan awal, tetapi dilanjutkan hingga menghasilkan produk bernilai tambah tinggi yang dapat digunakan dalam industri kendaraan listrik.

Dengan hilirisasi yang terintegrasi, Indonesia tidak hanya memperoleh nilai tambah dari pengolahan mineral, tetapi juga mampu membangun rantai industri dari sektor hulu hingga produksi kendaraan listrik.

Namun, menurut dia, kebijakan impor kendaraan listrik secara utuh (completely built up/CBU) dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan upaya tersebut.

Ia menilai sebagian besar kendaraan listrik yang masuk ke Indonesia masih berasal dari impor tanpa kandungan lokal yang memadai. Kondisi ini membuat Indonesia berpotensi hanya menjadi pasar bagi produsen dari negara lain seperti China, Korea Selatan, dan Jepang.

“Kebijakan waktu itu disyaratkan harus pabriknya ada di Indonesia, kemudian harus ada konten lokal yang bertahap dari 40 sampai 80 persen itu. Nah, kemudian kebijakan itu diubah sehingga tidak mendukung untuk membentuk ekosistem industrialisasi,” kata Fahmy.

Ia menambahkan rendahnya TKDN menyebabkan dampak ekonomi dari industri kendaraan listrik belum optimal, baik terhadap industri pendukung, penyerapan tenaga kerja, maupun peningkatan nilai tambah mineral di dalam negeri.

“TKDN sangat penting. Jadi mestinya kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga ikut memproduksi secara mandiri,” tegasnya.

Menurut Fahmy, penguatan TKDN dapat dilakukan melalui kerja sama dengan investor asing yang disertai dengan proses alih teknologi.

Dengan pendekatan tersebut, Indonesia dapat membangun kapasitas industri kendaraan listrik secara bertahap hingga mampu memproduksi komponen dan kendaraan listrik secara mandiri.

“Barangkali dalam lima tahun pertama kita bekerja sama dengan perusahaan dari China, Korea, dan Jepang untuk melakukan alih teknologi. Kemudian lima sampai sepuluh tahun berikutnya Indonesia bisa menghasilkan sendiri beberapa komponen dan juga mobil listrik,” ujarnya.