JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) menilai kepastian kebijakan menjadi faktor krusial untuk menjaga momentum pertumbuhan kendaraan listrik nasional.

Ini terutama di tengah ancaman krisis energi global dan tekanan fiskal akibat subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Ketua Umum AISMOLI Budi Setiyadi mengatakan, industri kendaraan listrik saat ini telah memiliki kesiapan dari sisi investasi, produksi, maupun pasar, namun membutuhkan arah regulasi yang selaras agar ekosistem dapat terus berkembang.

DOK. Humas PLN Ilustrasi kendaraan listrik milik insan PLN tengah mengisi daya di salah satu kantor unit PLN.

“Kebijakan yang baik tidak cukup, namun harus selaras dan sampai ke lapangan dengan satu tafsir yang sama. Kepastian kebijakan menjadi barang mahal dan dibutuhkan bagi industri untuk berinvestasi, berproduksi, dan melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh,” ujar Budi dalam keterangan resmi, Senin (27/4/2026).

Pernyataan itu disampaikan merespons munculnya sejumlah instrumen kebijakan, termasuk Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ, yang menurut asosiasi memunculkan pertanyaan dari konsumen, pelaku usaha, hingga investor terkait arah kebijakan kendaraan listrik.

AISMOLI berharap pemerintah berhati-hati dalam menerbitkan regulasi baru dan memperkuat komunikasi kebijakan yang transparan agar tidak memunculkan ketidakpastian di pasar.

Investasi dan pasar kendaraan listrik tumbuh

AISMOLI mencatat ekosistem kendaraan listrik Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, didukung kebijakan insentif pemerintah.

SHUTTERSTOCK/JEERASAK BANDITRAM Ilustrasi kendaraan listrik

Berdasarkan data INDEF/FDI Market 2025, investasi yang masuk ke sektor kendaraan listrik mencapai 2,73 miliar dollar AS sepanjang 2023-2025.

Investasi tersebut berasal dari sejumlah investor global, antara lain BYD, Chery Automobile, Mitsubishi Motors, XPENG, dan GAC AION.

Pada saat yang sama, pangsa pasar kendaraan listrik meningkat dari 1,09 persen pada 2022 menjadi 12,93 persen pada 2025.

Di segmen roda dua, asosiasi menilai transisi menuju kendaraan listrik menjadi penting karena Indonesia memiliki lebih dari 150 juta sepeda motor yang beroperasi.

Menurut kajian INDEF pada tahun 2025, elektrifikasi 10 persen armada kendaraan penumpang berpotensi menghemat subsidi BBM sebesar Rp 12,3 triliun per tahun.

AISMOLI menilai percepatan adopsi kendaraan listrik roda dua bukan hanya kebijakan lingkungan, tetapi juga terkait strategi fiskal dan ketahanan energi.

Beban subsidi BBM jadi sorotan

Urgensi transisi kendaraan listrik, menurut AISMOLI, juga berkaitan dengan beban subsidi dan kompensasi BBM yang besar.

Data asosiasi menunjukkan subsidi dan kompensasi BBM nasional mencapai Rp 322 triliun pada 2022, dengan Pertalite menjadi komponen utama.

Dalam kajian INDEF, jika harga minyak menembus 100 dollar AS per barrel akibat tekanan geopolitik, beban fiskal Pertalite diproyeksikan melonjak hingga 380 persen dari kondisi normal.

AISMOLI juga menyoroti kekhawatiran mengenai beban insentif kendaraan listrik terhadap anggaran negara.

Berdasarkan catatan INDEF, forgone revenue dari insentif pajak kendaraan listrik mencapai Rp 30,4 triliun per tahun, atau disebut 90 persen lebih rendah dibanding penghematan subsidi BBM yang mencapai Rp 296,9 triliun.

“Mendukung elektrifikasi kendaraan adalah keputusan fiskal yang menguntungkan negara dalam jangka panjang,” tutur Budi.

SHUTTERSTOCK/HALFPOINT Ilustrasi kendaraan listrik, mobil listrik.

AISMOLI dorong penyelarasan regulasi

AISMOLI secara khusus mendorong Permendagri 11/2026 dikaji dan diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), yang disebut membebaskan kendaraan listrik berbasis baterai dari objek pajak.

Menurut asosiasi, keselarasan regulasi dibutuhkan untuk memberi kepastian bagi konsumen, investor, maupun pemerintah daerah.

AISMOLI menilai konsumen memerlukan kepastian biaya operasional jangka panjang sebelum membeli kendaraan listrik.

Di sisi lain, investor dan produsen dinilai membutuhkan proyeksi regulasi yang stabil setidaknya tiga sampai lima tahun ke depan, sementara pemerintah daerah memerlukan panduan yang konsisten untuk merancang kebijakan insentif di wilayah masing-masing.

Soroti dampak kesehatan dan emisi

Selain aspek fiskal, AISMOLI juga menyoroti dimensi kesehatan publik dalam percepatan elektrifikasi.

Mengutip WHO 2024, polusi udara ambien menyebabkan sekitar 7 juta kematian prematur per tahun secara global.

Sementara itu, data WRI Indonesia 2023 menunjukkan sektor transportasi menyumbang sekitar 23 persen emisi gas rumah kaca di kawasan perkotaan.

Menurut asosiasi, kendaraan roda dua dengan kepadatan tinggi di kawasan urban menjadi salah satu kontributor utama emisi di level jalan.

AISMOLI menilai percepatan adopsi kendaraan listrik roda dua merupakan investasi langsung terhadap kesehatan masyarakat perkotaan.

SHUTTERSTOCK/GUTEKSK7 Ilustrasi kendaraan listrik, mobil listrik.

Tiga usulan AISMOLI

AISMOLI mengajukan tiga langkah yang dinilai perlu dilakukan untuk menjaga momentum transisi kendaraan listrik.

Pertama, penyelarasan Permendagri 11/2026 dengan UU HKPD dan kerangka insentif kendaraan listrik yang berlaku.

Kedua, pembentukan forum koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang bersifat reguler untuk mengkaji dampak regulasi terhadap ekosistem kendaraan listrik sebelum kebijakan diterbitkan.

Forum tersebut juga diusulkan didukung satu kanal komunikasi resmi terkait kebijakan EV yang menjadi rujukan konsumen, investor, dan pemerintah daerah.

AISMOLI menyebut langkah itu dapat difasilitasi melalui Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi yang telah dibentuk Presiden.

Ketiga, asosiasi industri didorong dilibatkan aktif dalam setiap tahap perumusan dan evaluasi kebijakan.

“Indonesia punya semua yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin transisi kendaraan listrik di Asia Tenggara: pasar terbesar, sumber daya mineral yang kaya, dan industri yang siap. Yang tersisa hanyalah memastikan setiap kebijakan mendorong ke arah yang sama. AISMOLI siap duduk bersama Pemerintah untuk mewujudkan itu,” ujar Budi.

AISMOLI menyatakan pemerintah dan industri kendaraan listrik memiliki kepentingan yang sama, yakni mengurangi ketergantungan impor BBM, memperkuat industri manufaktur dalam negeri, dan memperbesar peran Indonesia dalam rantai pasok kendaraan listrik global.

Bisnis.com, JAKARTA — Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) kini tidak lagi dikecualikan dari pengenaan pajak daerah, alias akan terkena pajak.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa perubahan ini diupayakan tidak menurunkan minat masyarakat terhadap kendaraan listrik. Pasalnya, penggunaan kendaraan listrik saat ini menjadi salah satu prioritas untuk menekan emisi dan meningkatkan kualitas udara di Jakarta.

“Justru sebaliknya, dengan adanya insentif yang tepat sasaran, diharapkan ekosistem kendaraan listrik di Jakarta tetap tumbuh secara positif,” tertulis dalam keterangan resmi Pemprov DKI Jakarta, dikutip pada Senin (20/4/2026).

Lebih lanjut, Pemprov DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk tetap berpihak pada masyarakat. Setiap kebijakan yang diambil tidak hanya berorientasi pada kepatuhan regulasi, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan, keadilan, dan kesejahteraan warga.

Untuk diketahui, perubahan ini seiring terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11/2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, dan Pajak Alat Berat. Aturan terbaru tersebut menetapkan penyesuaian kebijakan yang menjadi landasan baru dalam pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Pajak Alat Berat di seluruh daerah.

Sebelumnya, kendaraan listrik tidak termasuk objek PKB dan BBNKB sehingga dibebaskan dari kewajiban pajak. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025. Namun, kebijakan tersebut kini telah direvisi.

Dengan adanya perubahan ini, setiap penyerahan, kepemilikan, dan/atau penguasaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBL berbasis baterai) kini dikenakan PKB dan BBNKB.

Melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta juga sedang menyiapkan regulasi untuk mengantisipasi pemberlakuan aturan baru tersebut di wilayahnya. Sejalan dengan itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan segera merumuskan kebijakan lanjutan terkait kendaraan listrik menyusul pengesahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026.

Aturan ini menjadi acuan baru bagi pemerintah daerah dalam menetapkan besaran pajak kendaraan, termasuk kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) atau battery electric vehicle (BEV).

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa kebijakan tersebut akan disusun dengan mempertimbangkan aspek keadilan.

“Karena sekarang Permendagri-nya sudah keluar, dalam waktu dekat, Pemerintah DKI Jakarta akan mengatur kebijakan yang berkaitan dengan kendaraan listrik secara adil,” kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dilansir dari Antara, Senin (20/4/2026).

Jika merujuk pada aturan sebelumnya, Pramono menjelaskan bahwa kendaraan listrik sempat dibebaskan dari pajak serta aturan ganjil genap di Jakarta. Untuk ke depannya, dengan adanya Permendagri terbaru, kebijakan terkait mobil listrik di ibu kota akan disusun secara lebih berimbang. (Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, BANDUNG — PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat mencatat lonjakan penggunaan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang signifikan selama periode siaga Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2026.

Tercatat, transaksi di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) melesat hingga lebih dari empat kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Selama periode siaga RAFI 2026 yang berlangsung pada 12 Maret hingga 31 Maret 2026, jumlah transaksi SPKLU menyentuh angka 74.366 transaksi.

Realisasi ini meningkat tajam dibandingkan periode RAFI 2025 yang tercatat sebanyak 17.966 transaksi. Kenaikan drastis ini mengindikasikan semakin tingginya kepercayaan dan minat masyarakat terhadap kendaraan listrik sebagai solusi mobilitas yang efisien serta ramah lingkungan.

Dari sisi infrastruktur, PLN UID Jawa Barat terus memperkuat kesiapan layanan dengan menambah jumlah SPKLU dari 617 unit pada Maret 2025 menjadi 825 unit pada Maret 2026.

Ekspansi jaringan pengisian daya ini dilakukan untuk menjamin kenyamanan pengguna kendaraan listrik, khususnya dalam menghadapi arus mudik dan balik Lebaran.

Pertumbuhan signifikan juga tercermin pada segmen kendaraan listrik roda dua. Transaksi SPKLU roda dua melonjak drastis dari 519 transaksi pada 2025 menjadi 14.627 transaksi pada 2026. Hal ini sejalan dengan penambahan jumlah unit SPKLU R2 dari semula 40 unit menjadi 121 unit.

General Manager PLN UID Jawa Barat Sugeng Widodo menyampaikan bahwa peningkatan ini menjadi indikator kuat bahwa ekosistem kendaraan listrik di Jawa Barat kian berkembang pesat.

“Lonjakan transaksi SPKLU selama masa siaga RAFI 2026 menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya dan nyaman menggunakan kendaraan listrik. PLN terus berkomitmen menghadirkan infrastruktur yang andal, mudah diakses, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Sugeng.

Menurutnya, sebaran SPKLU yang semakin luas serta berbagai kemudahan layanan turut mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik yang lebih ekonomis.

Guna meningkatkan pengalaman pelanggan, PLN mengoptimalkan layanan digital melalui aplikasi PLN Mobile. Melalui fitur tersebut, pengguna dapat menemukan lokasi SPKLU secara akurat, melakukan transaksi nontunai, hingga mengajukan pemasangan perangkat pengisian daya mandiri atau home charging.

Dalam rangka mempercepat adopsi EV, PLN menyalurkan berbagai program insentif, antara lain diskon tarif listrik sebesar 30 persen untuk pengisian daya pada pukul 22.00–05.00 WIB. Selain itu, terdapat potongan harga sebesar 50 persen untuk biaya pemasangan home charging yang berlaku hingga Juni 2026.

Di sisi lain, PLN UID Jawa Barat juga aktif mendukung program konversi motor BBM menjadi motor listrik melalui skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Program ini mencakup pengembangan pendidikan konversi di SMKN 8 Bandung sebagai upaya menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang energi bersih.

Langkah konversi ini melibatkan rangkaian proses mulai dari pendaftaran, pengecekan teknis, hingga sertifikasi dari Kementerian Perhubungan. Beberapa bengkel konversi yang telah bermitra dengan PLN di Jawa Barat meliputi SMKN 8 Bandung, CV Magnet, CV Hidtech, dan SMK Cendekia Batujajar.

Sugeng menegaskan bahwa peran PLN telah bertransformasi dari sekadar penyedia tenaga listrik menjadi penggerak ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi secara menyeluruh.

“PLN hadir tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga membangun ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi, mulai dari infrastruktur, layanan digital, hingga pengembangan SDM. Ini adalah bagian dari kontribusi PLN dalam mendukung transisi energi bersih,” tambahnya.

Upaya masif ini selaras dengan kebijakan Pemerintah RI dalam mempercepat penggunaan kendaraan listrik guna menekan emisi karbon dan mencapai target transisi energi nasional. Ke depan, PLN UID Jawa Barat berkomitmen untuk terus memperluas jaringan SPKLU dan meningkatkan kualitas layanan demi mewujudkan ekosistem transportasi yang berkelanjutan.

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon mulai menghadirkan 11 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di sejumlah titik strategis sebagai upaya mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik di wilayahnya.

Fasilitas tersebut saat ini dalam tahap pemasangan dan ditargetkan segera beroperasi setelah seluruh infrastruktur pendukung rampung.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon Ujianto mengatakan penyediaan SPKLU merupakan bagian dari pemanfaatan aset daerah melalui kerja sama dengan pihak ketiga.

Skema ini dipilih untuk mempercepat penyediaan fasilitas tanpa membebani anggaran daerah secara langsung.

"Sebanyak 11 titik sudah disiapkan di aset milik pemerintah. Proses pemasangan sudah berjalan di beberapa lokasi," kata Ujianto, Kamis (9/4/2026).

Ia menjelaskan sejumlah lokasi yang diprioritaskan berada di kawasan dengan mobilitas tinggi dan dekat pusat layanan publik.

Di antaranya adalah kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang terintegrasi dengan Mall Pelayanan Publik (MPP), lingkungan Sekretariat DPRD, serta area Balai Kota Cirebon.

Menurutnya, penempatan di titik-titik tersebut bertujuan memudahkan masyarakat mengakses layanan pengisian daya kendaraan listrik sembari menjalankan aktivitas administratif atau pekerjaan lainnya.

Dari sisi teknis, sejumlah unit SPKLU di beberapa lokasi telah terpasang. Perangkat yang dipasang meliputi mesin pengisian, kabel, serta penanda area parkir khusus yang dibedakan dengan warna biru.

Namun demikian, fasilitas tersebut belum dapat digunakan secara penuh karena masih menunggu penyelesaian instalasi kelistrikan pendukung.

"Secara fisik sudah ada yang terpasang, tetapi untuk operasional masih menunggu kesiapan jaringan listriknya," kata Ujianto.

Pengelolaan SPKLU nantinya akan dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) bersama pihak ketiga sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati.

Dalam skema tersebut, pihak swasta memanfaatkan aset milik pemerintah daerah melalui mekanisme sewa untuk menghadirkan layanan pengisian kendaraan listrik.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala DPMPTSP Kota Cirebon Iing Daiman menilai kehadiran SPKLU di lingkungan kantornya menjadi langkah konkret pemerintah dalam merespons tren penggunaan kendaraan listrik yang terus meningkat.

Ia menyebutkan lokasi DPMPTSP yang terintegrasi dengan MPP menjadi titik yang strategis karena setiap hari melayani masyarakat dalam jumlah besar.

Dengan demikian, kehadiran SPKLU di lokasi tersebut dinilai dapat memberikan kemudahan tambahan bagi pengguna kendaraan listrik.

"Ke depan, masyarakat yang datang ke MPP tidak hanya mengurus layanan administrasi, tetapi juga bisa sekaligus mengisi daya kendaraannya," ujar Iing.

Meski demikian, ia mengakui fasilitas tersebut belum bisa dimanfaatkan dalam waktu dekat. Pihaknya masih menunggu penyelesaian instalasi kelistrikan sebagai syarat utama sebelum SPKLU dapat dioperasikan secara resmi.

Bisnis.com, DENPASAR – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Bali mencatat lonjakan signifikan penggunaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) selama periode libur Hari Raya Nyepi dan Idulfitri yang berlangsung pada 13 Maret hingga 5 April 2026.

General Manager PLN UID Bali Eric Rossi Priyo Nugroho menjelaskan hal ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat dalam menggunakan kendaraan listrik untuk mobilitas, baik aktivitas harian maupun perjalanan wisata di Bali.

Selama periode tersebut, tercatat sebanyak 13.531 transaksi pengisian daya di SPKLU dengan total konsumsi energi mencapai 318.890,33 kWh.

Angka ini melonjak sekitar 899 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 1.355 transaksi, atau 9 kali lipat, sekaligus menunjukkan pertumbuhan pesat ekosistem kendaraan listrik di Bali.

Peningkatan ini menjadi indikator positif keberhasilan PLN dalam menghadirkan infrastruktur kendaraan listrik yang andal dan mudah diakses masyarakat.

"Lonjakan transaksi SPKLU selama periode libur keagamaan ini menunjukkan bahwa kendaraan listrik semakin menjadi pilihan masyarakat. PLN terus memastikan ketersediaan dan keandalan SPKLU di titik-titik strategis guna mendukung mobilitas yang nyaman dan ramah lingkungan," jelas Eric, Rabu (8/4/2026).

PLN sebelumnya juga mencatat kinerja positif pada periode yang sama tahun 2025. Tercatat, transaksi SPKLU pun meningkat hingga 285% di Bali dengan 1.355 kali selama periode libur dan cuti bersama Nyepi dan Idulfitri lalu.

Selain memastikan keandalan infrastruktur, PLN juga terus memperluas jaringan SPKLU di berbagai lokasi strategis seperti jalur wisata, pusat kota, hingga rest area guna memberikan kemudahan bagi pengguna kendaraan listrik dalam melakukan perjalanan tanpa khawatir kehabisan daya.

Januar, seorang pengemudi taksi online, menyampaikan apresiasinya terhadap fasilitas SPKLU Center di Hayam Wuruk yang dinilai lengkap dan nyaman bagi pengguna.

“Fasilitasnya sangat memadai, bahkan tersedia toilet dan kafe, jadi sambil menunggu kendaraan dicas kita tetap nyaman. Harapan kedepannya akan bertambah lagi SPKLU seperti di Hayam Wuruk, khususnya di lokasi wisata,” ujarnya.

Ke depan, PLN UID Bali akan terus memperkuat ekosistem kendaraan listrik melalui pengembangan infrastruktur SPKLU serta peningkatan kualitas layanan, guna mendukung percepatan transisi energi bersih dan mobilitas berkelanjutan di Bali.

Bisnis.com, SAMARINDA — Fenomena mudik Lebaran 2026 mencatatkan lompatan signifikan dalam adopsi kendaraan listrik di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (UID Kaltimra) melaporkan transaksi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) melonjak 118%, dari 990 transaksi pada Lebaran 2025 menjadi 2.157 transaksi tahun ini.

General Manager PLN UID Kaltimra Muchamad Chaliq Fadli menilai peningkatan ini sebagai indikator positif tumbuhnya ekosistem kendaraan listrik di wilayah tersebut.

"Peningkatan penggunaan SPKLU pada momen Lebaran ini menunjukkan kendaraan listrik semakin menjadi pilihan masyarakat untuk perjalanan jarak menengah hingga jauh," kata Muchamad Chaliq Fadli dalam keterangan resmi, Jumat (3/4/2026).

Chaliq menambahkan, dari seluruh titik layanan, SPKLU UP3 Samarinda mencatatkan transaksi tertinggi dengan 390 kali pengisian daya.

Seiring dengan kenaikan transaksi, konsumsi energi listrik pada SPKLU juga mengalami lonjakan drastis, dari 21.989,33 kWh pada periode Lebaran 2025 menjadi 49.511,73 kWh tahun ini.

Sementara itu, Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Samarinda Adrian Sitompul menegaskan bahwa posisi geografis Samarinda sebagai gerbang perjalanan menjadi faktor kunci.

"Sebagai gerbang perjalanan menuju berbagai wilayah di Kaltim hingga Kaltara, SPKLU UP3 Samarinda menjadi titik penting yang menjaga kelancaran mudik pengguna EV," kata dia.

Adapun dia menuturkan pihaknya tidak hanya memastikan pengisian daya berjalan optimal, tetapi juga menghadirkan ruang tunggu yang aman dan nyaman.

Jakarta (ANTARA) - Managing Director Energy Shift Institute Putra Adhiguna menilai pengembangan ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/ev) merupakan pilihan yang tepat untuk membangun kemandirian energi.

“Di banyak negara lain, penggunaan kendaraan listrik selalu menjadi prioritas karena memang itu adalah jalan yang paling efisien,” ujar Putra ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Baik dalam penggunaan energi maupun di dalam biayanya, lanjut dia, kendaraan listrik membutuhkan biaya operasional yang bisa lebih rendah apabila dibandingkan dengan biofuel, seperti biodiesel maupun bioetanol.

Ia pun mengakui yang saat ini menjadi tantangan bagi pemerintah adalah penyediaan infrastruktur penunjangnya.

Selain itu, pemerintah juga harus memastikan terjadi pembangunan industri kendaraan listrik di dalam negeri, sehingga Indonesia tidak hanya mengimpor kendaraan listrik dari China.

“Tetapi ini (membangun industri EV) adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh Indonesia, terutama sebagai negara dengan populasi besar,” ucap Putra.

Dalam kesempatan itu, Putra menyampaikan biaya biofuel lebih mahal apabila dibandingkan dengan bahan bakar minyak (BBM) berbasis fosil.

Sementara ini, tuturnya, biodiesel masih bisa ditopang oleh keberadaan perusahaan sawit yang cukup besar untuk dikutip dengan biaya ekspor dari kelapa sawit.

Selain itu, Putra juga mengingatkan pentingnya untuk melihat konsekuensi lingkungan dari ekspansi kebun sawit untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pembuatan biodiesel.

“Setiap ekspansi dari biodiesel akan memiliki konsekuensi lingkungan,” kata Putra.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi untuk melakukan kajian secara cepat untuk dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM), kata Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto.

Terkait fokus dari upaya efisiensi bahan bakar tersebut, beberapa subjek yang menjadi perhatian termasuk mendorong elektrifikasi kendaraan untuk mengurangi impor BBM.

Selain itu, tuturnya, masih terdapat penggunaan yang besar di beragam pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Untuk itu didorong menggantinya dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengembangan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia dinilai perlu terus diperkuat agar mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih optimal. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah rendahnya tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang dinilai masih menjadi tantangan dalam membangun industri kendaraan listrik nasional.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan dominasi produk impor dalam pasar kendaraan listrik berpotensi membuat Indonesia hanya menjadi pasar bagi produsen global.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan industri kendaraan listrik nasional belum sepenuhnya terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Ia menilai upaya hilirisasi mineral yang selama ini dijalankan pemerintah perlu terus diperkuat agar mampu membangun ekosistem industri kendaraan listrik secara menyeluruh di dalam negeri.

“Selama ini hilirisasi yang dilakukan sebenarnya lebih tepat disebut smelterisasi. Produk turunan pertama dan kedua masih diekspor, sehingga belum mendorong terbentuknya ekosistem industri kendaraan listrik di dalam negeri,” ujar Fahmy, Ahad (30/3).

Fahmy menjelaskan hilirisasi mineral seharusnya tidak berhenti pada proses pengolahan awal, tetapi dilanjutkan hingga menghasilkan produk bernilai tambah tinggi yang dapat digunakan dalam industri kendaraan listrik.

Dengan hilirisasi yang terintegrasi, Indonesia tidak hanya memperoleh nilai tambah dari pengolahan mineral, tetapi juga mampu membangun rantai industri dari sektor hulu hingga produksi kendaraan listrik.

Namun, menurut dia, kebijakan impor kendaraan listrik secara utuh (completely built up/CBU) dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan upaya tersebut.

Ia menilai sebagian besar kendaraan listrik yang masuk ke Indonesia masih berasal dari impor tanpa kandungan lokal yang memadai. Kondisi ini membuat Indonesia berpotensi hanya menjadi pasar bagi produsen dari negara lain seperti China, Korea Selatan, dan Jepang.

“Kebijakan waktu itu disyaratkan harus pabriknya ada di Indonesia, kemudian harus ada konten lokal yang bertahap dari 40 sampai 80 persen itu. Nah, kemudian kebijakan itu diubah sehingga tidak mendukung untuk membentuk ekosistem industrialisasi,” kata Fahmy.

Ia menambahkan rendahnya TKDN menyebabkan dampak ekonomi dari industri kendaraan listrik belum optimal, baik terhadap industri pendukung, penyerapan tenaga kerja, maupun peningkatan nilai tambah mineral di dalam negeri.

“TKDN sangat penting. Jadi mestinya kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga ikut memproduksi secara mandiri,” tegasnya.

Menurut Fahmy, penguatan TKDN dapat dilakukan melalui kerja sama dengan investor asing yang disertai dengan proses alih teknologi.

Dengan pendekatan tersebut, Indonesia dapat membangun kapasitas industri kendaraan listrik secara bertahap hingga mampu memproduksi komponen dan kendaraan listrik secara mandiri.

“Barangkali dalam lima tahun pertama kita bekerja sama dengan perusahaan dari China, Korea, dan Jepang untuk melakukan alih teknologi. Kemudian lima sampai sepuluh tahun berikutnya Indonesia bisa menghasilkan sendiri beberapa komponen dan juga mobil listrik,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) atau Adira Finance mengungkap kondisi ekonomi yang masih cukup menantang menjadi tantangan utama dalam penyaluran pembiayaan kendaraan listrik.

Chief Financial Officer (CFO) Adira Finance Sylvanus Gani menyebut kondisi tersebut membuat daya beli dan kemampuan bayar masyarakat menjadi terpengaruh.

“Di sisi lain, ekosistem kendaraan listrik juga masih terus berkembang, termasuk dari sisi pasar dan valuasinya,” katanya kepada Bisnis, Senin (30/2/2026).

Oleh karena itu, lanjutnya, Adira Finance tetap berhati-hati dan selektif dalam menyalurkan pembiayaan supaya kualitas pembiayaan tetap terjaga.

Adapun, hingga Februari 2026 pembiayaan baru kendaraan listrik Adira Finance mencapai Rp100 miliar. Gani berujar nilai ini tumbuh positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Dan masih didominasi oleh segmen roda empat. Saat ini, pembiayaan kendaraan listrik masih relatif kecil dibandingkan pembiayaan kendaraan konvensional,” ungkapnya.

Meski demikian, Adira Finance menilai bahwa pembiayaan kendaraan listrik pada tahun ini masih memiliki prospek pertumbuhan yang cukup baik.

Gani meneruskan, hal itu didukung oleh semakin beragamnya pilihan merek dan model kendaraan listrik di pasar, termasuk pada segmen harga yang semakin terjangkau bagi masyarakat.

“Selain itu, seiring dengan meningkatnya awareness konsumen terhadap efisiensi biaya operasional, kendaraan listrik juga menjadi alternatif yang semakin menarik,” pungkasnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pembiayaan kendaraan listrik pada Januari 2026 tumbuh sebesar 39,13% (year on year/YoY).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan nilai itu setara dengan Rp21,05 triliun.

“Ini didorong peningkatan penjualan kendaraan listrik dan diperkirakan akan tetap tumbuh positif pada 2026 sejalan tren elektrifikasi kendaraan,” katanya dalam jawaban tertulis RDK OJK Februari 2026, dikutip pada Senin (9/3/2026).

Agusman berpendapat perbaikan pasar otomotif pada awal tahun menjadi sinyal positif bagi pembiayaan kendaraan, dengan prospek pertumbuhan positif pada 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Mandiri Utama Finance (MUF) optimistis pembiayaan kendaraan listrik memiliki prospek yang positif pada 2026. Hal ini seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan kendaraan ramah lingkungan.

Plt. Direktur Utama MUF Dapot Parasian S. Sinaga menyebut permintaan juga didorong oleh semakin lengkap dan beragamnya pilihan produk kendaraan listrik di pasar. Dukungan regulasi pemerintah dan pengembangan ekosistem juga turut mendorong pertumbuhan segmen itu.

“Dengan berbagai faktor tersebut, kami optimistis pembiayaan kendaraan listrik akan terus bertumbuh, meskipun secara bertahap,” ungkapnya kepada Bisnis, Senin (30/3/2026).

Adapun, pembiayaan kendaraan listrik MUF pada awal 2026 mengalami pertumbuhan 22,7% dengan kontribusi sebesar 9,3% terhadap total portofolio perseroan. Dari sisi komposisi, pembiayaan masih didominasi oleh mobil listrik dibandingkan dengan motor listrik.

Meski begitu, Dapot turut menambahkan saat ini portofolio pembiayaan MUF masih didominasi oleh kendaraan konvensional. Namun, pihaknya tetap melihat adanya pergeseran tren secara gradual, yang mana kontribusi kendaraan listrik mulai meningkat dari waktu ke waktu.

Di sisi lain, terdapat sejumlah tantangan utama dalam menyalurkan pembiayaan kendaraan listrik yakni edukasi pasar, persepsi terhadap nilai kendaraan, serta kesiapan infrastruktur pendukung.

“Dalam hal ini, MUF tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta terus mengikuti perkembangan industri, termasuk menjajaki kolaborasi dengan berbagai pihak dalam ekosistem kendaraan listrik,” katanya.

Lebih jauh, dia membeberkan dari sisi profil konsumen, pembiayaan kendaraan listrik saat ini umumnya berasal dari segmen dengan daya beli yang relatif baik.

“Serta memiliki ketertarikan terhadap teknologi dan efisiensi jangka panjang. Untuk preferensi merek, kami melihat minat masyarakat cukup beragam, mengikuti perkembangan produk yang tersedia di pasar,” pungkasnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pembiayaan kendaraan listrik pada Januari 2026 tumbuh sebesar 39,13% (year on year/YoY).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan nilai itu setara dengan Rp21,05 triliun.

“Ini didorong peningkatan penjualan kendaraan listrik dan diperkirakan akan tetap tumbuh positif pada 2026 sejalan tren elektrifikasi kendaraan,” katanya dalam jawaban tertulis RDK OJK Februari 2026, dikutip pada Senin (9/3/2026).

Agusman berpendapat perbaikan pasar otomotif pada awal tahun menjadi sinyal positif bagi pembiayaan kendaraan, dengan prospek pertumbuhan positif pada 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT PLN (Persero) menyiagakan 439 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di sepanjang jalur mudik Jawa Timur hingga Bali guna menopang kelancaran perjalanan pengguna kendaraan listrik (electric vehicle/EV) pada mudik Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah.

Kesiapan ini dipastikan langsung Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto, usai meninjau SPKLU di Rest Area KM 792 A Tol Gempol–Pasuruan, Jawa Timur.

Adi menegaskan, kesiapan tersebut merupakan wujud komitmen PLN menghadirkan ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan masyarakat dapat menikmati perjalanan mudik yang aman, nyaman dan bebas dari rasa khawatir akan kehabisan daya di tengah perjalanan.

“PLN melakukan persiapan menyeluruh sejak jauh hari. Kami menyiagakan seluruh infrastruktur pengisian daya di jalur mudik Jawa Timur hingga Bali dalam kondisi optimal dan siap melayani kebutuhan pemudik EV selama 24 jam tanpa henti,” ujar Adi dalam keterangan, Rabu (18/3/2026).

Sejalan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik, PLN memproyeksikan jumlah pengguna EV pada periode mudik tahun ini tumbuh hingga 60 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tren ini menjadi sinyal kuat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia kian matang dan diterima luas oleh masyarakat.

Untuk menjawab pertumbuhan tersebut, PLN tidak hanya menambah jumlah SPKLU, juga menempatkannya secara strategis di titik-titik dengan tingkat okupansi tinggi, seperti rest area jalan tol, jalur penghubung antarkota, hingga akses menuju pelabuhan penyeberangan.

Jarak antar-SPKLU pun dirancang dalam rentang ideal sekitar 22 kilometer, sehingga pengguna kendaraan listrik dapat melakukan perjalanan dengan lebih tenang tanpa kekhawatiran kehabisan daya.

“Dengan persebaran SPKLU yang semakin luas dan terencana, pengguna kendaraan listrik kini memiliki fleksibilitas lebih dalam merencanakan perjalanan, sekaligus mendapatkan kepastian akses terhadap pengisian daya di sepanjang rute mudik,” tambahnya.

Lebih jauh, penguatan infrastruktur kendaraan listrik ini tidak hanya berfokus pada aspek layanan, juga menjadi bagian dari kontribusi PLN dalam mendorong transisi energi nasional.

Di tengah dinamika global, kendaraan listrik dipandang sebagai solusi strategis untuk menekan emisi karbon di sektor transportasi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

“Penggunaan kendaraan listrik bukan hanya memberikan efisiensi dan kenyamanan, juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun sistem energi yang lebih bersih, berkelanjutan, dan tangguh,” ujar Adi.

Sementara itu, General Manager PLN UID Jawa Timur, Ahmad Mustaqir menyampaikan, dari total 439 unit SPKLU di jalur Jatim–Bali, sebanyak 297 unit berada di wilayah Jawa Timur yang tersebar di 158 lokasi strategis.

Tidak hanya memperkuat kuantitas, PLN UID Jawa Timur menghadirkan lima SPKLU Center yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung untuk meningkatkan kenyamanan sekaligus memberikan pengalaman pengisian daya yang lebih baik bagi pengguna.

“Kami tidak hanya memastikan jumlah yang memadai, juga meningkatkan kualitas layanan di setiap titik. Dengan kehadiran SPKLU Center, kami ingin menghadirkan pengalaman pengisian daya yang lebih nyaman sehingga dapat mendukung kelancaran perjalanan pemudik kendaraan listrik,” ujar Ahmad.

Sementara itu, di Bali, General Manager PLN UID Bali, Eric Rossi Priyo Nugroho menuturkan, PLN menyiagakan 142 unit SPKLU di 93 lokasi strategis yang tersebar di Bali Selatan, Bali Timur, dan Bali Utara.

Dengan sebaran yang menjangkau seluruh wilayah, PLN memastikan kemudahan akses bagi pengguna kendaraan listrik, baik masyarakat lokal maupun wisatawan yang beraktivitas di Pulau Dewata.

“Kami ingin memastikan setiap pengguna kendaraan listrik dapat menikmati perjalanan yang lancar dan menyenangkan di Bali, dengan dukungan infrastruktur pengisian daya yang merata dan andal,” pungkas Eric.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tren penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia terus meningkat seiring perluasan infrastruktur pengisian daya yang didorong PT PLN (Persero) bersama berbagai mitra.

Namun, masih banyak pengguna yang belum memahami perbedaan jenis charging station yang tersedia serta kesesuaiannya dengan kapasitas baterai kendaraan listrik.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto menjelaskan, pengembangan ekosistem kendaraan listrik tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, juga edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan yang tepat.

Menurut dia, PLN tidak hanya membangun infrastruktur pengisian daya, juga berkomitmen memberikan edukasi kepada masyarakat agar penggunaan kendaraan listrik semakin mudah, aman, dan nyaman.

‘’Dengan memahami jenis charging station yang tersedia, pengguna dapat mengoptimalkan proses pengisian daya sesuai kebutuhan mobilitas mereka,” ujar Gregorius dalam keterangan, Sabtu (14/3/2026).

Secara umum, terdapat empat jenis charging station yang dapat digunakan kendaraan listrik sesuai kapasitas daya dan kebutuhan pengisian baterai.

1.Standard Charging

Standard Charging merupakan metode pengisian daya menggunakan arus bolak-balik atau alternating current (AC) dengan kapasitas 7 kW ke bawah. Proses pengisian daya dengan metode ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 6 hingga 12 jam, tergantung kapasitas baterai kendaraan.

Jenis pengisian ini paling banyak digunakan di rumah (home charging) dan cocok untuk kendaraan listrik dengan kapasitas baterai kecil maupun kendaraan plug-in hybrid.

2.Medium Charging

Medium Charging juga menggunakan arus AC berkapasitas daya lebih dari 7 kW hingga 22 kW. Dengan kapasitas lebih besar, waktu pengisian daya dapat berlangsung sekitar 2 hingga 4 jam.

Fasilitas ini umumnya tersedia di kantor, pusat perbelanjaan, atau area parkir publik sehingga cocok digunakan ketika kendaraan diparkir dalam waktu beberapa jam. Pengisian daya jenis ini biasanya menggunakan perangkat wallbox charger.

3.Fast Charging

Fast Charging menggunakan arus searah atau direct current (DC) dengan kapasitas daya lebih dari 22 kW hingga 50 kW. Dengan teknologi ini, pengisian daya baterai kendaraan listrik bisa mencapai 80 persen dalam waktu sekitar 30 hingga 60 menit.

Fasilitas ini biasanya tersedia di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan sangat cocok digunakan saat perjalanan jarak jauh atau di lokasi dengan mobilitas kendaraan yang tinggi.

4.Ultra Fast Charging

Ultra Fast Charging juga menggunakan arus DC dengan kapasitas daya di atas 50 kW. Dengan kapasitas tersebut, pengisian daya kendaraan listrik dapat dilakukan dalam waktu sekitar 10 hingga 20 menit.

Jenis pengisian ini sangat ideal bagi kendaraan listrik dengan kapasitas baterai besar yang membutuhkan pengisian cepat selama perjalanan.

Sebagai dukungan terhadap kemudahan penggunaan kendaraan listrik, PLN juga menghadirkan teknologi melalui aplikasi PLN Mobile yang dilengkapi dengan menu Electric Vehicle Digital Services (EVDS) sebagai one-stop service layanan EV.

Pada menu ini, PLN menghadirkan fitur Trip Planner yang memungkinkan pengguna merencanakan rute perjalanan sekaligus menentukan titik pengisian daya secara lebih efisien selama perjalanan.

Selain itu, PLN Mobile dilengkapi fitur AntreEV yang memungkinkan pengguna memantau ketersediaan SPKLU serta melakukan reservasi antrean pengisian daya secara digital, sehingga proses pengisian daya dapat dilakukan dengan lebih praktis dan efisien.

Melalui kesiapan infrastruktur dan layanan digital tersebut, PLN berkomitmen memperkuat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia sekaligus menghadirkan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan bebas khawatir bagi pengguna EV, khususnya selama musim mudik.