JAKARTA - Rencana peluncuran paket insentif kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di dalam negeri dikabarkan mundur jauh dari jadwal. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku bahwa dirinya sejauh ini belum menerima pemberitahuan ataupun informasi resmi lebih lanjut mengenai kabar penundaan kembali implementasi kebijakan stimulus hijau tersebut.

Kabar mengenai pergeseran linimasa ini mencuat setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memberikan sinyal bahwa regulasi fasilitas pembebasan fiskal EV tersebut masih memerlukan pendalaman teknis. Akibat proses pengkajian yang belum rampung, jadwal pemberlakuan insentif yang sedianya mengudara bulan depan kemungkinan besar harus digeser mundur hingga Agustus mendatang.

Purbaya menuturkan bahwa Menko Airlangga secara personal belum berdiskusi langsung dengannya mengenai keputusan pengunduran tersebut. Untuk meluruskan kesimpangan jadwal ini, bendahara negara menegaskan bakal segera menjalin komunikasi intensif dengan pihak Kemenko Perekonomian dalam waktu dekat.

"Mungkin persiapannya belum cukup. Dia (Menko) belum bicara sama saya, ingat saya sih waktu itu ditunda satu bulan. Mungkin perlu satu bulan lagi," ungkap Purbaya saat ditemui usai menghadiri rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar), Senin (29/6/2026).

Berdasarkan catatan kebijakan pada pekan lalu, Menko Airlangga sempat mengutarakan bahwa pemerintah memproyeksikan eksekusi subsidi kendaraan listrik baru berjalan efektif pada Agustus 2026. Insentif Motor Listrik Ditunda Satu Bulan, Menko Airlangga: Masih Dikaji



Skema stimulus yang dijanjikan otoritas kabinet kepada publik meliputi bantuan langsung tunai pemotongan harga motor listrik serta fasilitas diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian mobil listrik.

Kemenkeu sendiri pada awalnya merancang program penguatan ekosistem ramah lingkungan ini dapat mulai dinikmati pasar pada bulan Juni. Dalam cetak biru awal yang sempat dibocorkan Purbaya pada bulan lalu (7/5/2026), pemerintah mengalokasikan kuota awal sebesar 200.000 unit kendaraan listrik buatan lokal sebagai penerima manfaat.

Porsi tersebut dibagi rata, masing-masing menyasar pada komitmen penyediaan 100.000 unit motor listrik baru serta 100.000 unit mobil listrik berbasis baterai. Purbaya telah mengunci besaran insentif modal bagi kendaraan roda dua senilai Rp5 juta per unit, sedangkan formula diskon komersial bagi kendaraan roda empat masih disimpan rapat oleh otoritas.

"Kira-kira untuk mobil listrik akan kita kasih berapa? 100.000 subsidi pertama. Kalau habis kita kasih lagi. Motor listrik juga sama. 100 ribu pertama kita akan kasih. Berapa? Rp 5 juta," kata Purbaya.

Lebih jauh, Purbaya menjelaskan bahwa penetapan regulasi tata cara penyaluran di lapangan saat ini masih berada dalam fase finalisasi administrasi. Teknis pengawasan serta mekanisme pendaftaran kelayakan nantinya akan diumumkan secara formal dan terintegrasi oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama Kemenko Perekonomian.

Kendati jadwal eksekusi di pasar cenderung bergeser, Menkeu menjamin pasokan pagu anggaran negara siap mengamankan kuota awal yang telah disepakati. Bahkan, Kemenkeu membuka peluang lebar untuk menggelembungkan kuota bantuan di paruh kedua tahun ini apabila penyerapan pasar terbukti agresif, mengingat kapasitas produksi pabrikan EV di dalam negeri sudah sangat mumpuni.

"Yang sudah didiskusikan, masih mentah ya, 100.000 mobil dan 100.000 motor. Nanti kalau kurang (ditambah) 100.000 lagi dam 100.000 lagi," ujar Purbaya.

"Nanti skemanya pak menteri perindustrian akan menjelaskan seperti apa, nanti juga menteri perekonomian menjelaskan seperti apa," pungkasnya.

Grab Indonesia membidik peningkatan penggunaan layanan armada ojol dan taksi online listrik pada tahun ini. Perusahaan sudah memiliki armada listrik di layanan ride hailing sebanyak 14 ribu unit tahun lalu.

CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan kendaraan listrik yang digunakan per Mei 2026 sudah mencapai 28 ribu unit. Neneng mengatakan angka itu sudah naik sekitar dua kali lipat dari 2025.

Ia menegaskan, Grab berkomitmen untuk mencapai peningkatan penggunaan kendaraan listrik pada tahun ini mencapai 42 ribu unit “Kami berkomitmen untuk mencapai tiga kali lipat dari 2025 pada akhir tahun 2026,” kata Neneng dalam acara peluncuran Gerakan Langkah Hijau Grab untuk Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Senin (29/6).

Neneng yakin upaya tersebut akan berdampak kepada keberlanjutan dan memberikan dampak lebih besar ketika manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan target pengembangan kendaraan listrik ini, ia menyatakan Grab akan menghadirkan layanan lebih hemat energi di layanan GrabCar, GrabBike, GrabExpress, dan GrabFood.

“Jadi semuanya, layanan kami tersedia dengan electric dan masyarakat juga bisa memilih mau yang mana,” ujarnya.

Neneng menjelaskan dari target 42 ribu armada listrik pada akhir tahun ini, sepertiganya akan digunakan untuk layanan GrabCar. Semnetara motor sekitar dua pertiganya dari tital target pada 2026.

Bijak Gunakan BBM

Upaya Grab meningkatkan penggunaan armada listrik sebagai bagian dari bijak program bijak menggunakan BBM. Neneng mengatakan gerakan ini mengajak masyarakat untuk membuat pilihan yang lebih bijak dalam menggunakan energi melalui aktivitas sehari-hari.

“Inisiatif ini hadir di tengah dinamika global yang turut memberikan tekanan kepada sektor energi, termasuk tentunya harga BBM dan biaya mobilitas masyarakat. Karena itu, efisiensi energi menjadi semakin penting untuk kita dorong bersama-sama,” katanya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga menyoroti tentang emisi karbon yang terus menjadi
ancaman yang serius bagi kehidupan. Begitu juga kepada kesehatan manusia dan lingkungan serta
bumi.

Tentu kita ingin terus tumbuh ekonominya, terus membangun termasuk infrastruktur, tapi dengan tetap ramah pada lingkungan, dengan tetap menjaga
kelestarian bumi kita.

“Oleh karena itu semangatnya adalah transisi energi baru dan terbarukan,” kata AHY.

AHY mengungkapkan dari data emisi CO2, paling besar berasal dari sektor energi. Ia menyebut, 55% CO2, kontribusinya berasal dari sektor energi. Sementara 22% dari sektor transportasi.

“Sektor transportasi multimoda itu 22% dan kalau kita bedah lagi dari sektor transportasinya saja, maka 89% itu berasal dari transportasi darat. Tentu berarti ini bicara kendaraan roda empat dan roda dua,” ujarnya.

Karena itu, AHY mendukung upaya Grab terus menambah penggunaan armada listriknya pada tahun ini. Ia mengatakan, pemerintah akan membangun ekosistem, termasuk memastikan kebijakan-kebijakan yang dibuat bisa mendukung industri dan pengembangan elektrifikasi kendaraan.

“Dukungan ini termasuk insentif pajak, insentif bagi industri dan para investor untuk mengembangkan misalnya baterai dan pengembangan mobil nasional termasuk motor-motor listrik dan lain sebagainya,” kata AHY.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah masih memerlukan waktu untuk mempersiapkan implementasi penyaluran insentif pembelian sepeda motor listrik. Oleh karena itu, penyalurannya ditunda menjadi Agustus 2026, atau mundur sekitar satu bulan dari rencana semula.

“Mungkin persiapannya masih butuh waktu banyak,” kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6).

Purbaya mengaku belum berkomunikasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengenai hal tersebut. Ia mengatakan masih perlu membahasnya dengan Airlangga untuk memastikan implementasi tersebut.

“(Airlangga) belum bicara sama saya, seingat saya sih waktu itu ditunda satu bulan. Mungkin perlu satu bulan lagi,” kata Purbaya.

Pemerintah menunda implementasi penyaluran insentif untuk pembelian sepeda motor listrik selama satu bulan ke depan. Menurut Airlangga penundaan dilakukan karena skema insentif masih dalam tahap kajian.

“Insentif sepeda motor listrik kemarin dikaji lagi, tambahan satu bulan,” kata Airlangga di Jakarta, Senin (23/6).

Mundur dari Target Juni 2026

Program bantuan fiskal tersebut sebelumnya direncanakan mulai berlaku pada Juni 2026. Namun, Airlangga menjelaskan alasan penundaan karena pemerintah saat ini masih perlu membahas mekanisme pelaksanaan program tersebut dengan matang sebelum resmi diluncurkan.

Sebelumnya, Purbaya menyampaikan tengah menyiapkan insentif untuk kendaraan listrik yang ditargetkan mencakup masing-masing 100 ribu unit mobil listrik dan sepeda motor listrik pada 2026.

Untuk sepeda motor listrik, pemerintah memperkirakan nilai insentif sebesar Rp 5 juta per unit. Namun, besaran dan skema final bantuan tersebut masih akan diumumkan lebih lanjut setelah pembahasan dengan kementerian dan lembaga terkait selesai.

Purbaya juga berpendapat insentif kendaraan listrik diberikan untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM) di tengah harga minyak global yang diperkirakan masih tinggi dalam beberapa bulan ke depan.

Adapun program insentif kendaraan listrik menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendorong percepatan adopsi kendaraan ramah lingkungan.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pabrik motor listrik PT Terang Dunia Internusa (UNTD) Plant III di Tangerang, Banten, Jumat (26/06/2026).

Peninjauan ini dilakukan dalam rangka penguatan manufaktur nasional dan mempercepat transformasi menuju industri bernilai tambah sebagaimana komitmen Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan keterangan Setwapres, Gibran meninjau secara langsung proses produksi kendaraan listrik, mulai dari pemaparan proses manufaktur, gudang suku cadang, area pengecatan, hingga perakitan kendaraan.

Eks Wali Kota Solo ini menyoroti implementasi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dalam proses produksi kendaraan listrik turut menjadi dalam peninjauan tersebut.

Direktur PT Terang Dunia Internusa Tbk, Henry Mulyadi, mengatakan Gibran telah mengapresiasi komitmen perusahaan dalam meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri.

Dia menjelaskan bahwa penggunaan komponen dalam negeri dalam proses produksi kendaraan listrik perusahaan telah memenuhi ketentuan TKDN yang ditetapkan pemerintah yakni 60%.

“Beliau senang sekali karena banyak sekali part-part yang kita sudah produksi sendiri di dalam negeri,” tutur Henry.

Turut mendampingi Gibran dalam peninjauan ini antara lain Gubernur Banten Andra Soni, Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Herman Suwarman, hingga Komisaris Utama PT Terang Dunia Internusa Henry Mulyadi.

Jakarta: Rencana pemerintah memberikan insentif untuk pembelian sepeda motor listrik belum akan terealisasi dalam waktu dekat. Program yang sebelumnya diproyeksikan mulai berjalan pada Juni 2026 kini ditunda setidaknya selama satu bulan ke depan karena skema pelaksanaannya masih dalam tahap pembahasan.

Meski demikian, langkah ini tidak berarti pemerintah mengurangi komitmennya terhadap pengembangan kendaraan listrik.

Justru sebaliknya, pemerintah ingin memastikan mekanisme insentif berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu mendorong percepatan adopsi kendaraan ramah lingkungan di Indonesia.

Insentif motor listrik masih dikaji

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penundaan dilakukan karena skema insentif masih dalam tahap kajian.

“Insentif sepeda motor listrik kemarin dikaji lagi, tambahan satu bulan,” kata Airlangga dilansir Antara, Selasa, 23 Juni 2026.

Program bantuan fiskal tersebut sebelumnya direncanakan mulai berlaku pada Juni 2026. Namun, Airlangga menjelaskan alasan penundaan karena pemerintah saat ini masih perlu membahas mekanisme pelaksanaan program tersebut dengan matang sebelum resmi diluncurkan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan insentif untuk kendaraan listrik yang ditargetkan mencakup masing-masing 100 ribu unit mobil listrik dan sepeda motor listrik pada tahun ini.

Untuk sepeda motor listrik, pemerintah memperkirakan nilai insentif sebesar Rp5 juta per unit. Namun, besaran dan skema final bantuan tersebut masih akan diumumkan lebih lanjut setelah pembahasan dengan kementerian dan lembaga terkait selesai.

Ia juga berpendapat insentif kendaraan listrik diberikan untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM) di tengah harga minyak global yang diperkirakan masih tinggi dalam beberapa bulan ke depan.

Adapun program insentif kendaraan listrik menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendorong percepatan adopsi kendaraan ramah lingkungan.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menunda implementasi penyaluran insentif untuk pembelian sepeda motor listrik selama satu bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penundaan dilakukan karena skema insentif masih dalam tahap kajian.

“Insentif sepeda motor listrik kemarin dikaji lagi, tambahan satu bulan,” kata Airlangga di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Program bantuan fiskal tersebut sebelumnya direncanakan mulai berlaku pada Juni 2026. Namun, Airlangga menjelaskan penundaan dilakukan karena pemerintah masih perlu membahas mekanisme pelaksanaan program tersebut secara matang sebelum resmi diluncurkan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan insentif untuk kendaraan listrik yang ditargetkan mencakup masing-masing 100 ribu unit mobil listrik dan sepeda motor listrik pada tahun ini. Untuk sepeda motor listrik, pemerintah memperkirakan nilai insentif sebesar Rp 5 juta per unit. Namun, besaran dan skema final bantuan tersebut masih akan diumumkan setelah pembahasan dengan kementerian dan lembaga terkait selesai.

Purbaya juga menilai insentif kendaraan listrik diperlukan untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM) di tengah harga minyak global yang diperkirakan masih tinggi dalam beberapa bulan ke depan. Program insentif kendaraan listrik menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendorong percepatan adopsi kendaraan ramah lingkungan.

IDXChannel - Kebijakan penyaluran stimulus untuk pembelian sepeda motor listrik dipastikan mengalami kemunduran jadwal. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, program subsidi tersebut kini ditargetkan baru dapat digulirkan pada Agustus 2026.

"Insentif motor listrik kemarin dikaji lagi, tambahan satu bulan," ujar Airlangga selepas jumpa pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Ketika dikonfirmasi mengenai faktor yang melatarbelakangi penundaan stimulus bagi kendaraan ramah lingkungan ini, Airlangga menjelaskan, mekanisme penerapannya saat ini masih berada dalam tahap evaluasi mendalam.

"Masih dikaji lagi, iya ditunda lagi, sementara dikaji dulu. (Alasan ditunda) masih terus dikaji," kata Airlangga.

Pada rencana awal, otoritas berwenang berniat mengalokasikan kuota insentif bagi 200 ribu unit kendaraan listrik, yang terbagi rata masing-masing sebanyak 100 ribu unit untuk kategori motor dan mobil.

Agenda penyaluran bantuan fiskal ini mulanya dijadwalkan dapat terealisasi mulai Juni 2026, akan tetapi rencana tersebut akhirnya batal terlaksana sesuai tenggat semula.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengatakan, soal insentif kendaraan listrik bakal dilakukan secara bertahap, yang dimulai pada 2026. Seturut itu, jumlah unit kendaraan yang diganjar insentif masih dalam perumusan. Sejauh ini, pemerintah menargetkan insentif untuk 6 juta kendaraan listrik di permulaannya.

"Tahun ini (mulai berlaku insentif). Ya tidak semuanya, bertahap lah. Subsidi mungkin Rp5 juta per motor atau lebih. Yang jelas saya masih diskusi dulu dengan Menteri Perindustrian, Menko Perekonomian, dan kami laporkan lagi ke Presiden sesuai dengan petunjuk pada waktu itu," kata Purbaya, beberapa waktu lalu.

Wacana insentif pajak ini beririsan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 yang menetapkan besaran pajak kendaraan, termasuk kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB) atau battery electric vehicle (BEV).

Perlu diketahui, berdasarkan data pada Januari-Maret, penjualan BEV melonjak 96 persen menjadi 33.146 unit dari 16.926 unit, melampaui pertumbuhan industri yang hanya 1,7 persen.

Penjualan mobil Internal Combustion Engine (ICE) malah ambles dari 174.776 unit menjadi 156.684 unit. Hingga akhir 2026, porsi BEV diprediksi melambung menjadi berkisar 19-20 persen.

(Dhera Arizona)

Insentif sepeda motor listrik kemarin dikaji lagi, tambahan satu bulan

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menunda implementasi penyaluran insentif untuk pembelian sepeda motor listrik selama satu bulan ke depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penundaan dilakukan karena skema insentif masih dalam tahap kajian.

“Insentif sepeda motor listrik kemarin dikaji lagi, tambahan satu bulan,” kata Airlangga di Jakarta, Senin.

Program bantuan fiskal tersebut sebelumnya direncanakan mulai berlaku pada Juni 2026. Namun, Airlangga menjelaskan alasan penundaan karena pemerintah saat ini masih perlu membahas mekanisme pelaksanaan program tersebut dengan matang sebelum resmi diluncurkan.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan insentif untuk kendaraan listrik yang ditargetkan mencakup masing-masing 100 ribu unit mobil listrik dan sepeda motor listrik pada tahun ini.

Untuk sepeda motor listrik, pemerintah memperkirakan nilai insentif sebesar Rp5 juta per unit. Namun, besaran dan skema final bantuan tersebut masih akan diumumkan lebih lanjut setelah pembahasan dengan kementerian dan lembaga terkait selesai.

Dirinya juga berpendapat insentif kendaraan listrik diberikan untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM) di tengah harga minyak global yang diperkirakan masih tinggi dalam beberapa bulan ke depan.

Adapun program insentif kendaraan listrik menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendorong percepatan adopsi kendaraan ramah lingkungan.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kebijakan penyaluran stimulus untuk pembelian sepeda motor listrik dipastikan mundur dari jadwal. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa program subsidi tersebut kini ditargetkan baru dapat digulirkan pada bulan Agustus 2026, mendatang.

"Insentif motor listrik kemarin dikaji lagi, tambahan satu bulan," ucap Menko Airlangga selepas jumpa pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Ketika dikonfirmasi mengenai faktor yang melatarbelakangi penundaan stimulus bagi kendaraan ramah lingkungan ini, Airlangga menjelaskan bahwa mekanisme penerapannya saat ini masih berada dalam tahap evaluasi mendalam.

"Masih dikaji lagi, iya ditunda lagi, sementara dikaji dulu. (Alasan ditunda) masih terus dikaji," ucap Airlangga.

Purbaya Tunda Insentif Pajak Kendaraan Listrik Satu Bulan



Pada rencana awal, otoritas berwenang berniat mengalokasikan kuota insentif bagi 200 ribu unit kendaraan listrik , yang terbagi rata masing-masing sebanyak 100 ribu unit untuk kategori motor dan mobil. Agenda penyaluran bantuan fiskal ini mulanya dijadwalkan dapat terealisasi mulai Juni 2026, akan tetapi rencana tersebut akhirnya batal terlaksana sesuai tenggat semula.

Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengatakan soal insentif kendaraan listrik bakal dilakukan secara bertahap, yang dimulai pada 2026. Seturut itu jumlah unit kendaraan yang diganjar insentif masih dalam perumusan. Sejauh ini, pemerintah menargetkan insentif untuk 6 juta kendaraan listrik di permulaannya.

"Tahun ini (mulai berlaku insentif). Ya tidak semuanya, bertahap lah. Subsidi mungkin 5 juta per motor, 5 juta rupiah, atau lebih. Yang jelas saya masih diskusi dulu dengan Menteri Perindustrian, Menko Perekenomian, dan kami laporkan lagi ke Presiden sesuai dengan petunjuk pada waktu itu," kata Purbaya beberapa waktu lalu.

Purbaya Ungkap Subsidi Motor Listrik Rp5 Juta per Unit Dimulai Juni 2026, Insentif Mobil Berapa?



Wacana insentif pajak ini beririsan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 yang menetapkan besaran pajak kendaraan, termasuk kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB) atau battery electric vehicle (BEV).

Perlu diketahui, berdasarkan data pada Januari-Maret, penjualan BEV melonjak 96% menjadi 33.146 unit dari 16.926 unit, melampaui pertumbuhan industri yang hanya 1,7%. Adapun penjualan mobil Internal Combustion Engine (ICE) malah ambles dari 174.776 unit menjadi 156.684 unit. Hingga akhir 2026, porsi BEV diprediksi melambung menjadi berkisar 19-20%.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait nasib ribuan motor listrik yang disegel dalam kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025—2026.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan koordinasi tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat.

Dalam hal ini, Syarief menegaskan pihaknya tidak menyita seluruh motor listrik yang pengadaannya dinilai bermasalah.

"Mungkin hari ini [koordinasi dengan BGN], tapi kami kan tidak sita semua, jadi kami tunggu BGN untuk penggunaannya," ujar Syarief saat dikonfirmasi, Senin (22/6/2026).

Syarief yang juga mantan Aspidsus Kejati Jakarta menyampaikan bahwa Kejagung telah menuntaskan proses penyegelan terhadap seluruh gudang yang menyimpan motor listrik terkait pengadaan dalam program MBG.

"Hari ini selesai penyegelan untuk semuanya," katanya.

Motor listrik menjadi salah satu objek yang didalami penyidik dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG periode 2025–2026. Penyidik menduga terdapat praktik penggelembungan (mark up) harga dalam proses pengadaan kendaraan tersebut.

Berdasarkan hasil penyidikan, jumlah motor listrik yang pengadaannya diduga bermasalah mencapai 21.801 unit dengan nilai kontrak sekitar Rp1,035 triliun. Dana pengadaan tersebut diketahui telah dibayarkan kepada PT YAT.

Namun, perusahaan tersebut diduga tidak memenuhi persyaratan sebagai vendor karena tidak memiliki diler maupun bengkel aktif sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Dugaan pelanggaran itu kini menjadi bagian dari pendalaman penyidik dalam mengusut tata kelola dan proses pengadaan pada program MBG.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Indomobil eMotor Internasional menyebut penjualan motor listrik (molis) miliknya mengalami peningkatan signifikan setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan penjualan juga seiring meningkatnya minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan berbahan bakar bensin ke kendaraan listrik.

Meski belum mengungkap total capaian angka penjualan, CEO PT Indomobil eMotor Internasional Pius Wirawan mengatakan perusahaan mencatat kenaikan penjualan sekitar tiga hingga empat kali lipat dibandingkan periode sebelumnya.

“Apalagi setelah kemarin ada kenaikan harga BBM, itu kita lihat penjualan kita naik sekitar 3-4 kali lipat,” kata Pius ditemui usai peluncuran motor listrik terbarunya Tyranno X di Jakarta Fair, JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (20/6/2026).

Menurutnya, tren tersebut juga tercermin dari meningkatnya aktivitas tukar tambah kendaraan bermotor konvensional ke motor listrik. Pius mengatakan pihaknya memperoleh informasi dari sejumlah showroom motor bekas yang saat ini mulai mengalami peningkatan pasokan kendaraan bekas karena banyak konsumen yang menukarkan motornya untuk beralih ke motor listrik.

“Bahkan kita sedang mengantisipasi informasi dari teman-teman showroom motor bekas, bahwa sekarang motor-motor bekas ini agak banjir di showroom karena banyak sekali yang coba untuk tukar tambah ke motor listrik,” imbuhnya.

Ia menilai kenaikan harga BBM menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat mulai mempertimbangkan biaya operasional kendaraan dalam jangka panjang. Dalam kondisi tersebut, motor listrik dinilai menjadi salah satu alternatif untuk menekan pengeluaran harian.

Pius juga berpendapat kesadaran masyarakat terhadap manfaat motor listrik masih akan terus berkembang. Menurut dia, ketika semakin banyak masyarakat memahami motor listrik sebagai solusi mobilitas yang lebih efisien, tren perpindahan dari kendaraan berbahan bakar bensin berpotensi semakin meningkat.

“Karena masyarakat belum banyak yang aware mengenai motor listrik. Karena begitu semuanya sudah aware motor listrik ini solusi. Jadi semua motor bensin tuh kebanyakan akan ditukar tambah dan permintaannya untuk motor listrik, motor bensin akan berkurang,” ujarnya.

Pius menambahkan perusahaan terus memantau perkembangan pasar kendaraan listrik nasional yang menurutnya masih memiliki ruang pertumbuhan yang besar dalam beberapa tahun ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan telah menyegel 17.600 sepeda motor listrik yang menjadi bagian dari pengadaan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Yang sudah disegel di daerah Sentul, Cikarang. Yang besar-besar itu, yang paling banyak,” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi, dikutip dari Antara, Jumat (19/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa penyegelan bertujuan untuk mendata dan mengamankan sepeda motor listrik yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025-2026.

“Sepeda motor itu belum sampai di titik yang disampaikan oleh BGN. Ini masih di gudang-gudang milik penyedia sehingga kami mengamankan motor-motor tersebut dengan cara menyegel agar pergerakan motor itu kami pantau dari tim penyidik,” ucapnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa penyegelan masih terus berlangsung di titik-titik gudang lainnya.

“Masih berjalan sampai hari ini, belum selesai. Ada beberapa titik,” ucapnya.

Diketahui, salah satu modus dalam kasus korupsi tata kelola program MBG ini adalah penggelembungan atau mark up harga pengadaan barang di BGN.

Beberapa pengadaan yang diduga diselewengkan, yakni pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan nilai total pengadaan sebesar Rp1,035 triliun.

Uang tersebut telah dibayarkan kepada PT YAT yang tidak memenuhi syarat sebagai vendor karena tidak memiliki diler atau bengkel aktif serta terdapat markup.

Lalu, pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Kemudian, pengadaan tablet sebanyak 31.994 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Terakhir, pengadaan televisi sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup.