Harapannya agar harmonisasi peran Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah dapat bersinergi sehingga tata kelola usaha pertambangan Gunung Botak

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggandeng akademisi Universitas Pattimura untuk memperkuat kajian soal tata kelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Blok Gunung Botak, Maluku.

“Harapannya agar harmonisasi peran Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah dapat bersinergi sehingga tata kelola usaha pertambangan Gunung Botak memberi kemanfaatan bagi masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif,” kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum Jeffri Huwae dalam keterangannya yang diterima di Tuban, Jawa Timur, Kamis.

Jeffri menyampaikan, kondisi pengelolaan usaha pertambangan Blok Gunung Botak saat ini dihadapkan pada tantangan tata kelola yang kompleks.

Operasional penambangan di wilayah hulu tersebut saat ini dikelola oleh beberapa pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan kemampuan produksi terbatas dan sangat bergantung kepada pihak lain yang mempunyai kekuatan permodalan dan penguasaan teknologi pengolahan dan pemurnian.

Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan tambang rakyat dan sangat rentan terhadap risiko keselamatan dan pencemaran lingkungan.

“Di samping itu, penguatan pengendalian pemerintah daerah terhadap kegiatan pertambangan rakyat menjadi penting untuk memastikan pemanfaatan sumber daya mineral dapat memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat lokal, sekaligus meminimalkan risiko terhadap pengelolaan dan pemulihan lingkungan,” kata Jeffri.

Jeffri juga menegaskan bahwa pendekatan akademis berbasis kajian ilmiah sebagai wujud komitmen Pemerintah Pusat dalam menegakkan tata kelola pertambangan yang baik (Good Mining Practice). Tujuannya untuk pemetaan potensi dampak dari aspek hukum, teknis operasional, komersial, ketahanan sosial budaya, hingga kelestarian lingkungan hidup di kawasan tersebut.

Gunung Botak adalah aset strategis nasional yang harus memberikan kemaslahatan nyata bagi masyarakat Maluku. Oleh karena itu, pilihan kebijakan di masa depan harus didasarkan pada pertimbangan matang guna meminimalisir kerugian pendapatan negara, risiko kelestarian lingkungan dan stabilitas sosial.

“Masukan, gagasan, dan telaah kritis yang disampaikan oleh para akademisi Universitas Pattimura akan diintegrasikan secara langsung sebagai substansi utama dalam penyusunan dokumen Kajian Efektivitas Pengelolaan Usaha Pertambangan Gunung Botak,” ujar Jeffri.

Jeffri juga menaruh harapan bahwa kolaborasi dapat menjadi rujukan ilmiah bagi pengambilan keputusan di tingkat pemerintah pusat demi terwujudnya tata kelola pertambangan yang adil, legal, dan membawa kemakmuran jangka panjang.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SIJUNJUNG — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah turun langsung menemui masyarakat dan meninjau aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Batu Gando, Nagari Muaro, Kabupaten Sijunjung, Selasa (19/5).

Mahyeldi menyampaikan bahwa langkah tersebut dilakukan menyusul rentetan kecelakaan tambang ilegal yang kembali memakan korban jiwa di daerah tersebut. Bahkan dia menyaksikan langsung aktivitas tambang emas yang beroperasi menggunakan ratusan box talang di atas ponton di sepanjang aliran sungai.

“Kalau belum punya izin, segera urus izinnya. Pemerintah sudah menyiapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Kamo dorong penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) supaya aktivitas masyarakat bisa berjalan sesuai aturan,” tegas Mahyeldi di hadapan para penambang, Selasa (19/5/2026).

Gubernur menegaskan pemerintah tidak ingin masyarakat mencari nafkah dengan cara yang justru membahayakan keselamatan diri sendiri dan merusak lingkungan sekitar.

“Kami tidak ingin masyarakat mencari nafkah dengan cara yang membahayakan diri sendiri dan merusak lingkungan,” tegasnya.

Dalam peninjauan itu, Mahyeldi juga mendapati masih banyak aktivitas tambang serupa yang beroperasi di sejumlah titik lain tidak jauh dari kawasan sungai. Kondisi tersebut memperlihatkan praktik tambang ilegal masih berlangsung masif di wilayah Sijunjung.

Usai meninjau lokasi tambang aktif, Mahyeldi bergerak menuju lokasi longsor tambang ilegal di Sintuk, Jorong Koto Guguak, Nagari Guguk, Kecamatan Koto VII, yang pada Rabu (13/5/2026) lalu menewaskan sembilan penambang emas.

Peristiwa maut itu terjadi saat para pekerja sedang melakukan aktivitas penambangan di kawasan tanpa izin. Longsor tiba-tiba menimbun para pekerja di lokasi tambang. Pada saat bersamaan, banjir di aliran sungai sekitar lokasi juga menghanyutkan puluhan ponton peralatan tambang milik warga.

Sembilan penambang dilaporkan meninggal dunia dalam musibah tersebut. Mahyeldi kemudian melayat ke rumah duka salah seorang korban, Madi (24), warga Jorong Koto, Nagari Padang Laweh. Di hadapan keluarga korban, gubernur menyampaikan belasungkawa mendalam atas tragedi yang kembali terjadi akibat aktivitas tambang ilegal.

“Kejadian ini harus menjadi pelajaran bersama. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Pemerintah ingin masyarakat tetap bisa bekerja, tetapi harus dengan cara yang legal dan aman,” tutupnya.

Bisnis.com, PADANG — Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi meminta kepada seluruh Bupati dan Wali Kota untuk memperkuat sinergitas dalam penertiban dan pencegahan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayahnya masing-masing.

Dia menyampaikan penertiban PETI saat tengah menjadi perhatian serius pemerintah, sebagai upaya mengantisipasi dampak kerusakan lingkungan.

Bahkan, selama ini telah berjalan penertiban bersama Forkopimda, dan kegiatan yang demikian secara tidak langsung telah memperlihatkan komitmen dalam penegakan hukum bagi PETI.

"Makanya sinergitas antar unsur Forkopimda, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, agar penanganan PETI dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan," katanya, dalam keterangan resmi, Senin (27/4/2026).

Menurutnya penegakan PETI ini dipastikan bukan sebuah kegiatan serimoni, tapi benar-benar melakukan tindakan, karena pengawasan serta penanganan terpadu terhadap praktik pertambangan ilegal tersebut, dinilai berdampak luas, baik terhadap lingkungan, keselamatan masyarakat, maupun stabilitas daerah.

“Kami menyadari bahwa persoalan PETI tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan aspek ekonomi dan mata pencaharian masyarakat," ujarnya.

Mahyeldi menegaskan aspek lingkungan dan keselamatan tidak boleh diabaikan, sehingga penanganan PETI harus dilakukan secara bijak dan terukur.

Sebagai solusi, Pemprov Sumbar tengah menyiapkan skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk memberi kepastian hukum bagi masyarakat, sekaligus memastikan aktivitas tambang berjalan legal, aman, dan tetap menjaga lingkungan.

Ia juga meminta seluruh pelaku PETI segera menghentikan aktivitas ilegal karena berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang besar dan permanen.

“Penambangan tanpa prosedur yang benar juga berisiko tinggi terhadap keselamatan jiwa, berdampak pada kesehatan masyarakat, serta berpotensi memicu konflik sosial yang mengganggu stabilitas keamanan daerah,” tegasnya.

Mahyeldi berharap transisi menuju skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat menjaga aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus melindungi lingkungan. Dengan IPR, aktivitas pertambangan diharapkan berlangsung secara legal, aman, dan berkelanjutan.

Terkait PETI, ia menegaskan penegakan hukum harus berjalan adil dan melindungi masyarakat terdampak. Dia juga meminta Polda Sumatra Barat bersama aparat penegak hukum lainnya mengusut tuntas seluruh kasus PETI guna memberikan kepastian hukum dan efek jera bagi pelaku.

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat proses penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (WPR) agar segera bisa beroperasi dan berdampak terhadap ekonomi daerah.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB Samsudin menjelaskan ada 16 Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang sudah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM 89.K/MB.01/MEM.B/2022.

WPR tersebut sudah dilengkapi dengan dokumen pengelolaan. Samsudin menjelaskan blok WPR tersebar di 5 Kabupaten yakni Kabupaten Lombok Barat sebanyak 5 blok WPR, Kabupaten Sumbawa Barat 3 WPR, Kabupaten Sumbawa 3 blok WPR, Kabupaten Dompu 4 WPR, dan Kabupaten Bima 1 blok WPR.

“Rata – rata masih dalam proses di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB, untuk proses penerbitan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL),” jelas Samsudin kepada Bisnis, Selasa (31/3/2026).

Total luas 16 blok WPR tersebut mencapai 323,35 hektare, paling luas berada di Kabupaten Lombok Barat, kemudian Kabupaten Sumbawa Barat dan Sumbawa. Samsudin menyebut dari 16 blok WPR tersebut, mayoritas sudah menyelesaikan dokumen reklamasi dan pascatambang atau RPT. Dari rakor per 30 Maret 2026 kemarin, ada 5 blok yang belum selesai RPT, yakni blok Tebo di Sumbawa Barat, kemudian blok Badi di Sumbawa, kemudian blok Natawera, Lepadi dan Renggo di Dompu.

Blok tambang rakyat tersebut dikelola oleh koperasi, dalam 1 blok dikelola oleh 3 hingga 4 koperasi, dengan pengelolaan berbasis koperasi, diharapkan bisa memberikan kesejahteraan bagi anggota koperasi dan masyarakat setempat.

Dalam waktu dekat ada 2 blok yang akan diterbitkan IPR karena seluruh prosesnya sudah memasuki tahap final. Samsudin menyebut Pemprov NTB terus mempercepat proses penerbitan IPR, dengan intens melakukan koordinasi lintas sektor dan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Selain itu, Pemprov NTB bersama DPRD Provinsi NTB sedang melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pengelolaan, pengawasan dan pungutan retribusi tambang rakyat. “Prosesnya revisi Perda akan diselesaikan secepatnya, ini akan menentukan nilai retribusi dan pengawasan tambang,” kata Samsudin.

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) baru mengeluarkan satu izin pertambangan rakyat (IPR) dari 16 pengusulan yang masuk. Lokasi pertambangan rakyat yang sudah berizin berada di Selanong, Bukit Mas Bangket, Sumbawa.

Plh Sekretaris Dinas NTB Lalu Moh Faozal menjelaskan meskipun terdapat 16 usulan IPR yang masuk, hingga saat ini, baru satu lokasi yang berhasil diproses sebagai proyek percontohan, yakni di Selanong, Bukit Mas Bangket.

"Itu pun masih menyisakan kendala teknis terkait reklamasi pasca tambang dan kesiapan administrasi koperasi penambang," jelas Faozal dikutip dari keterangan resminya, Selasa (24/2/2026).

Faozal menjelaskan hambatan utama yang diidentifikasi adalah adanya perbedaan interpretasi aturan atau tiga mazhab antara sektor ESDM, Lingkungan Hidup (LHK), dan Koperasi. Ketidaksinkronan ini dinilai rentan menimbulkan celah hukum.

"Kami tidak ingin pemerintah daerah hanya menjadi siswa aparat penegak hukum [APH] di kemudian hari karena salah menerjemahkan regulasi. Itulah mengapa Kepolisian dan Kejaksaan dihadirkan untuk mengawal proses ini agar transparan dan akuntabel," jelas Faozal.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemprov NTB merumuskan strategi legalisasi yang transparan, mendorong sinergi lintas sektor (pusat-daerah-APH), serta menyusun rekomendasi kebijakan yang berkelanjutan.

Langkah ini juga diharapkan dapat mempercepat pembahasan Perda Inisiatif DPRD NTB tentang pertambangan. Menariknya, komitmen NTB dalam menata IPR telah menarik perhatian nasional, terbukti dengan kunjungan studi banding dari Pemerintah Provinsi Gorontalo beberapa waktu lalu.

"Masyarakat sudah menunggu. Kita tidak bisa menunda lagi. Percepatan regulasi ini adalah kunci untuk mengubah tambang ilegal menjadi sektor legal yang mensejahterakan rakyat," jelas Faozal.

Faozal menjelaskan urgensi percepatan IPR sebagai solusi atas maraknya tambang ilegal dan menjadi solusi atas anjloknya pendapatan daerah karena pemangkasan transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat sebesar Rp1,2 triliun.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menetapkan 313 wilayah pertambangan rakyat (WPR) berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi yang dilakukan terhadap WPR usulan pemerintah daerah.

Dari sejumlah 313 WPR tersebut, sejumlah 121 blok berada di Sumatera Barat, 129 blok berada di Kalimantan Tengah dan 63 blok di Sulawesi Utara.

“Gubernur Sumatera Barat mengusulkan terhadap 332 blok WPR dan itu berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi akan ditetapkan 121 blok,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Kamis.

Selain Sumatera Barat, Yuliot memaparkan wilayah pertambangan Kalimantan Tengah sesuai dengan keputusan Menteri ESDM Nomor 109.K/MB.01/MEM.B 2022 tanggal 21 April 2021 tentang penetapan wilayah pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah.

Gubernur Kalimantan Tengah mengusulkan perubahan terhadap 129 blok WPR dan ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi.

Untuk wilayah pertambangan Sulawesi Utara, Yuliot menyampaikan sesuai dengan keputusan Menteri ESDM nomor 105.K/MB.01/MEM.B 2022 tanggal 21 April 2022 tentang penetapan wilayah pertambangan Provinsi Sulawesi Utara.

Gubernur Sulawesi Utara mengusulkan perubahan terhadap 63 blok WPR yang ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi.

“Gubernur Sumatera Utara belum mengajukan penambahan WPR dan tercatat sembilan blok WPR yang telah ditetapkan di dalam Kepmen Wilayah Pertambangan tahun 2022 dan akan ditetapkan kembali apabila tidak ada usulan perubahan,” kata Yuliot.

Dalam kesempatan tersebut, Yuliot menjelaskan bahwa wilayah pertambangan ditetapkan oleh pemerintah pusat setelah ditentukan oleh pemerintah daerah provinsi, sesuai dengan kewenangannya.

Penetapan wilayah pertambangan tersebut, kata Yuliot, juga dikonsultasikan dengan DPR RI.

“Penetapan wilayah pertambangan ini ditunggu oleh pemerintah provinsi dalam rangka penyusunan rangka Penyesuaian Wilayah Pertambangan Tahun 2025 dan Penyesuaian Rencana Tata Ruang Provinsi,” kata dia.

Wilayah pertambangan merupakan bagian wilayah hukum pertambangan yang menjadi dasar penetapan kegiatan usaha pertambangan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menetapkan 313 wilayah pertambangan rakyat (WPR) baru berdasarkan usulan penyesuaian dan penambahan WPR dari pemerintah daerah. Hal ini sebagai upaya dari meminimalisasipertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin (PETI).

Adapun, penyesuaian wilayah pertambangan tahun 2025 merupakan amanat Undang-Undang Mineral dan Batu bara. Dalam ketentuan tersebut, wilayah pertambangan ditetapkan pemerintah pusat setelah adanya usulan dari pemerintah provinsi dan melalui konsultasi dengan DPR RI.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, perubahan wilayah pertambangan merupakan bagian dari evaluasi dan penataan tata kelola, bukan langkah yang menghapus hak usaha yang sudah berjalan.

“Perubahan wilayah pertambangan tidak mengurangi atau menghapus wilayah yang telah memiliki IUP, IPR, maupun IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian serta SIPB yang masih berlaku,” ujar Yuliot dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (29/1/2026).

Sejatinya, Yuliot menyebutkan, terdapat 24 provinsi yang telah mengajukan penyesuaian WPR. Dalam paparannya, Yuliot membeberkan beberapa provinsi yang mengusulkan perubahan WPR.

Pertama, penyesuaian dari Provinsi Sumatra Utara, wilayah pertambangan mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 106.K/MB.01/MEM.B/2022.

Gubernur Sumatra Utara disebut belum mengajukan penambahan WPR dan terdapat sembilan blok WPR yang sudah ditetapkan sebelumnya dan akan tetap berlaku jika tidak ada usulan perubahan.

Kedua, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 109.K/MB.01/MEM.B/2022 mengusulkan perubahan terhadap 129 blok WPR. Usulan tersebut telah melalui proses verifikasi dan evaluasi.

Ketiga, Provinsi Sumatra Barat yang mengacu Keputusan Menteri ESDM Nomor 107.K/MB.01/MEM.B/2022, gubernur mengusulkan 332 blok WPR. Namun, setelah verifikasi dan evaluasi direncanakan hanya 121 blok WPR yang akan ditetapkan.

Keempat, Provinsi Sulawesi Utara merujuk pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 105.K/MB.01/MEM.B/2022, gubernur mengusulkan perubahan terhadap 63 blok WPR yang juga telah melalui tahapan verifikasi dan evaluasi.

Yuliot menegaskan, meskipun ada penyesuaian wilayah, seluruh izin usaha yang sudah sah tetap terlindungi. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah segera menyesuaikan dokumen tata ruang agar selaras dengan penetapan wilayah pertambangan.

“Gubernur serta bupati/wali kota wajib menetapkan dan mendelineasi wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat, dan wilayah usaha pertambangan khusus sebagai kawasan peruntukan pertambangan dalam rencana tata ruang,” ujarnya.

Menurutnya, kepastian WPR ini penting untuk menjaga stabilitas iklim investasi sektor mineral dan batu bara di tengah proses penyesuaian wilayah pertambangan yang juga mencakup WPR di sejumlah daerah.

“Wilayah pertambangan ditetapkan oleh pemerintah pusat setelah ditentukan oleh pemerintah daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dengan berkonsultasi dengan DPR RI,” tuturnya.

Dengan kepastian tersebut, pemerintah berharap penyesuaian WPR justru memperkuat tata kelola pertambangan rakyat tanpa menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha yang telah mengantongi izin resmi.

IDXChannel - Sejumlah pemerintah daerah (pemda) mengajukan penambahan wilayah pertambangan rakyat. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan pengajuan wilayah tambang baru didasari diskursus dari pemerintah daerah secara berjenjang di level Kabupaten/Kota, yang dikonsultasikan dengan DPR.

Seturut itu, Yuliot menerangkan sejumlah parameter pengusulan wilayah pertambangan rakyat yang baru, beberapa di antaranya berdasar kepentingan nasional dan aspirasi masyarakat terdampak.

Aturan main soal pengajuan hingga penetapan wilayah pertambangan merujuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Yuliot membeberkan penambahan wilayah pertambangan baru yang bakal ditetapkan di Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera. Dimulai dari Kalimantan Tengah yang menambah 129 blok wilayah pertambangan rakyat, dengan komoditas tunggal yakni emas.

"Atas pertambahan wilayah WPR (wilayah pertambangan rakyat) provinsi yang ditetapkan, maka gubernur, bupati serta wali kota wajib menetapkan dan mendelianasi wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat, dan wilayah pertambangan khusus sebagai wilayah diperuntukkan pertambangan dalam rencana tata ruang dan rencana detail," kata Yuliot dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XII DPR, Kamis (29/1/2026).

Beranjak ke Sumatera Barat, Yulianto menjelaskan terdapat 121 wilayah pertambangan rakyat yang bakal ditetapkan. Adapun, komoditasnya bermacam mulai dari emas, batuan, hingga mineral logam, yang siap dieksploitasi di kawasan seperti Agam dan Pasaman Barat.

Di Sulawesi, Yulianto mengatakan ada 63 blok wilayah pertambangan rakyat yang semuanya komoditas emas. Blok tambang baru paling banyak bercokol di Bolaang Mongondow Timur.

Sementara itu, wilayah tambang di Sumatera Utara tidak terdapat penambahan. Sehingga, masih tetap berjumlah 9 blok WPR.

Yulianto menegaskan penambahan blok wilayah tambang rakyat tidak akan mengubah wilayah eksisting sebelumnya, terlebih yang dimiliki korporasi.

"Perubahan wilayah pertambangan tidak mengurangi atau menghapus izin usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat dan izin wilayah pertambangan khusus yang memiliki IUP-IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian," kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, PEKANBARU-- Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) sebagai bagian dari upaya penataan aktivitas pertambangan agar lebih legal dan berkelanjutan.

Penetapan ini diharapkan menjadi solusi bagi aktivitas tambang rakyat sekaligus menekan praktik pertambangan tanpa izin (PETI) yang selama ini marak terjadi.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, Sakinah, menyampaikan bahwa penetapan WPR di Kuansing telah melalui kajian pemerintah pusat dan didukung dokumen lengkap. Tercatat terdapat sekitar 30 blok WPR dengan total luas kurang lebih 2.600 hektare.

“Wilayah pertambangan rakyat di Kabupaten Kuansing ini sudah memiliki dokumen dan ditetapkan berdasarkan kajian pemerintah pusat. Potensi pertambangannya tidak hanya emas, tetapi juga mineral bukan logam dan batuan seperti sirtu. Namun untuk saat ini, yang disetujui pemerintah pusat adalah komoditas emas,” ujar Sakinah, Kamis (22/1/2026).

Dengan adanya penetapan WPR, pemerintah daerah mendorong masyarakat penambang untuk beralih ke aktivitas pertambangan yang legal, tertib, dan sesuai kaidah lingkungan.

Penataan ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan.

Sementara itu, Kepolisian Daerah Riau mengingatkan dampak serius yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan tanpa izin.

Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Tertentu Ditreskrimsus Polda Riau, AKBP Nasrudin, menegaskan bahwa PETI yang tidak memperhatikan tata kelola dan pemulihan pascatambang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan korban jiwa.

“Karena tidak memperhatikan tata kelola dan pemulihan pascatambang, kegiatan PETI berdampak besar terhadap lingkungan. Pertama pada kualitas air, apalagi jika menggunakan zat kimia, ekosistem air bisa tercemar dan masyarakat ikut terdampak,” jelas Nasrudin.

Selain pencemaran air, dia menyoroti bahaya lubang-lubang bekas galian tambang yang tidak direklamasi. Kondisi ini kerap menimbulkan kecelakaan bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi tambang.

“Lubang-lubang tambang tidak ditutup, sehingga banyak kejadian masyarakat menjadi korban, baik saat ke kebun maupun melintas di area tersebut, bahkan sampai tenggelam,” tegasnya.

Polda Riau bersama pemerintah daerah terus mendorong penegakan hukum terhadap PETI sekaligus mengajak masyarakat memanfaatkan skema pertambangan rakyat yang legal agar aktivitas tambang dapat berjalan aman, tertib, dan berwawasan lingkungan.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Riau membahas regulasi pertambangan emas rakyat di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto mengatakan pemprov dan stakeholder terkait ingin menyamakan langkah dalam merumuskan pengelolaan dan regulasi pertambangan emas rakyat di Kuansing.

“Kami bersama Forkopimda dan Bupati Kuansing menindaklanjuti perkembangan pertambangan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi,” ujarnya.

SF Hariyanto menjelaskan, aktivitas pertambangan rakyat di Kuansing hingga kini masih banyak yang belum memiliki izin atau dikenal dengan praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI).

Namun demikian, pemerintah pusat telah menyiapkan payung hukum terkait pertambangan rakyat yang kini tengah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui pembahasan regulasi di tingkat daerah.

Dia menegaskan, regulasi yang disusun nantinya tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat penambang, tetapi juga memastikan aktivitas pertambangan berjalan seiring dengan upaya perlindungan lingkungan.

“Meski ada kegiatan pertambangan, Sungai Kuantan harus tetap bersih dan tidak terganggu. Ini aset penting yang wajib kita jaga,” pungkasnya.

Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menyatakan bawah Kementerian ESDM telah menyetujui penetapan 301 blok jadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan total luas sekitar 13.400 hektare.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, Helmi Heriyanto mengatakan sebagai bukti telah disetujui oleh pemerintah pusat ini, direncanakan pada Surat Keputusan Menteri ESDM akan diterbitkan pada akhir Januari 2026.

“Ada 301 blok WPR-nya, total luas lahan sekitar 13.400 hektare yang tersebar di sembilan kabupaten di Sumbar, yakni Solok Selatan, Dharmasraya, Pasaman, Pasaman Barat, Sijunjung, Solok, Kepulauan Mentawai, Agam, dan Tanah Datar,” katanya, Rabu (21/1/2026).

Dia menjelaskan usulan untuk WPR ini telah dilakukan sejak Maret 2025. Setelah melalui proses verifikasi dan kajian teknis, dari total 497 blok yang diusulkan, Kementerian ESDM menyetujui sebanyak 301 blok.

Setelah penetapan WPR ini, lanjut Helmi, ESDM Sumbar akan segera melakukan sosialisasi ke daerah-daerah. Dimana pada tahap awal, sosialisasi akan difokuskan di enam kabupaten, yakni Pasaman Barat, Pasaman, Dharmasraya, Solok, Solok Selatan, dan Sijunjung, yang kemudian dilanjutkan ke tiga daerah lainnya.

“Dengan adanya WPR, masyarakat dapat mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), baik perorangan maupun koperasi, melalui sistem OSS Risk-Based Approach,” jelas Helmi.

Dia menegaskan, sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, pemohon IPR wajib memenuhi persyaratan dasar berupa dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) serta persetujuan dokumen lingkungan. Untuk skala izin, koperasi dapat diberikan maksimal 10 hektare dan perorangan maksimal 5 hektare.

Oleh karena itu, Pemprov Sumbar berharap penetapan WPR ini dapat menjadi solusi konkret dalam menekan PETI, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan aktivitas pertambangan rakyat berjalan sesuai prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan saat ini Pemprov Sumbar bersama Polri dan TNI serta pihaknya berupaya dalam menertibkan aktivitas Penambangan Tanpa Izin (PETI). Kini, dengan adanya persetujuan WPR itu, persoalan PETI di Sumbar pun memasuki babak baru.

Dikatakannya persetujuan penetapan WPR merupakan langkah maju dalam upaya pencegahan dan penertiban PETI di Sumbar. Menurutnya, kebijakan ini membuka ruang bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas pertambangan secara legal, terkontrol, dan berkelanjutan.

“Penetapan WPR ini adalah ikhtiar bersama untuk menertibkan aktivitas pertambangan rakyat. Tujuannya bukan melegalkan yang ilegal, tetapi menghadirkan ruang yang sah, aman, dan bertanggung jawab bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan,” sebutnya dalam keterangan resmi.

Mahyeldi menegaskan, WPR menjadi bagian dari pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pemerintah pusat dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan lingkungan, serta keberlanjutan ekonomi masyarakat.

“Kami ingin masyarakat tetap bisa berusaha, namun dalam koridor hukum dan tata kelola yang baik. Lingkungan harus terlindungi, keselamatan terjamin, dan manfaat ekonominya benar-benar dirasakan oleh masyarakat lokal,” tutupnya.

Bisnis.com, PADANG - Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatra Barat, mencatat aktivitas penambangan tanpa izin (PETI) yang tersebar di sejumlah kabupaten dan mencapai 300 titik.

Kepala Dinas ESDM Sumbar Helmi Heriyanto mencatat aktivitas PETI saat ini diperkirakan mencapai 200 hingga 300 titik, dengan kerugian negara akibat PETI diperkirakan mencapai Rp9 triliun.

"Aktivitas PETI ini dampaknya tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga terhadap lingkungan, lahan pertanian masyarakat, kualitas air sungai, dan kesehatan warga,” katanya, Selasa (20/1/2026).

Dia menyampaikan sebagai solusi dari kondisi ini, tengah menyiapkan skema wilayah pertambangan rakyat (WPR) sebagai solusi jangka panjang untuk menekan maraknya aktivitas PETI di berbagai daerah.

Helmi bilang skema ini dirancang tidak hanya untuk menertibkan aktivitas tambang ilegal, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan sekaligus melindungi sumber penghidupan masyarakat lokal.

Menurutnya pembentukan WPR akan menjadi solusi legalisasi yang terkontrol dari sisi ekonomi, legalitas, dan lingkungan. Dimana saat ini, Pemprov Sumbar telah mengusulkan WPR 301 blok kepada Kementerian ESDM, yang tersebar di sembilan kabupaten, yakni Solok Selatan, Dharmasraya, Pasaman, Pasaman Barat, Sijunjung, dan Solok, Kep Mentawai, Agam serta Tanah Datar.

"Kami mengimbau kepada masyarakat untuk menahan diri dari aktivitas pertambangan ilegal dan menunggu proses pembentukan WPR selesai, agar pengelolaan sumber daya alam di Sumbar dapat dilakukan secara tertib dan berkelanjutan," ucap dia.

Sebelumnya, Gubernur Sumbar menegaskan bahwa WPR merupakan bagian dari ikhtiar pemerintah menghadirkan solusi yang adil dan berkelanjutan dalam tata kelola pertambangan.

Dikatakannya tujuan WPR bukan melegalkan kegiatan yang ilegal. Melainkan menertibkan dan memberikan wadah kepada masyarakat lokal agar bisa menambang secara sah, aman, dan bertanggung jawab, sesuai dengan aspek keselamatan serta kelestarian lingkungan.

Mahyeldi menjelaskan Pemprov Sumbar saat ini tengah mengusulkan pembentukan WPR kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Harapannya, dengan terbentuknya WPR, masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas tambang ilegal memiliki alternatif legal yang terkontrol.

“Lingkungan yang rusak akan membawa masalah berkepanjangan. Karena itu, kita tidak boleh diam. Penertiban harus berjalan, namun solusi juga harus kita siapkan agar masyarakat tetap bisa mencari nafkah dengan cara yang benar,” tegasnya.

Gubernur menambahkan percepatan penanganan PETI di Sumbar dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Kementerian ESDM dan aparat penegak hukum.

Dia menegaskan bahwa penegakan hukum berada pada kewenangan pemerintah pusat dan kepolisian, sementara pemerintah daerah berperan aktif dalam pencegahan, penataan, dan sosialisasi.

Sebagai bentuk keseriusan, Mahyeldi juga telah menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 2/INST-2025 tentang Pencegahan, Penertiban, dan Penegakan Hukum terhadap Aktivitas PETI. Instruksi tersebut ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Sumbar, dengan penekanan pada koordinasi lintas sektor, pendataan lokasi PETI, edukasi masyarakat, serta pelaporan berkala kepada gubernur.

“Salah satu bentuk implementasi dari komitmen tersebut dibentuklah Tim Terpadu Satgas Penertiban PETI yang dalam beberapa hari terakhir, tengah gencar melakukan penertiban di lapangan," tutup Mahyeldi.

Bisnis.com, PASAMAN - Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatra Barat tengah menyiapkan sebuah langkah solusi yang konkret menyikapi kondisi maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di sejumlah kabupaten dan kota.

Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Heriyanto mengatakan saat ini Tim Terpadu Pencegahan dan Penertiban PETI tengah gencar melakukan penertiban tambang ilegal di sejumlah titik yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Sumbar, seperti penertiban aktivitas tambang ilegal yang ada di Jorong Lubuk Aro, Nagari Padang Matinggi Utara, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, pada Kamis (15/1) siang.

“Kegiatan penertiban dan penindakan tegas terhadap aktivitas PETI kami lakukan. Jadi, selain penertiban, kami dari Pemprov Sumbar juga tengah menyiapkan sebuah langkah atau solusi dari persoalan ini,” katanya, Kamis (15/1/2026).

Menurutnya solusi yang tengah disiapkan itu bersifat jangka panjang, di mana perlu untuk ada skema legalisasi melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Bahkan skema ini, prosesnya masih berjalan di Kementerian ESDM dan diawali dengan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

“Jadi sudah kami usulkan 301 blok WPR dengan luas sekitar 13.800 hektare yang tersebar di sembilan kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Saat ini masih menunggu keputusan dari Menteri ESDM,” jelas Helmi.

Dikatakannya seiring langkah penertiban dan penutupan tambang ilegal terus dilakukan secara intens, sebagai bentuk peringatan keras bagi oknum yang melakukan aktivitas PETI, Helmi mengimbau masyarakat agar bersabar dan tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Kami tentu berikan solusi, karena IPR adalah salah satu solusi yang disiapkan pemerintah provinsi,” sebutnya.

Oleh karena penindakan dan penutupan lokasi tambang merupakan salah satu upaya menghentikan kegiatan ilegal tersebut, karena telah memberikan dampak lingkungan yang buruk.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar, Tasliatul Fuaddi mengatakan pihaknya telah menurunkan tim untuk mengkaji dampak lingkungan akibat aktivitas tambang ilegal di wilayah Kecamatan Rao tersebut.

“Ketika kami tiba di lokasi, kondisi lagi kosong. Tapi sejumlah alat masih kami temukan. Kendati pelakunya tidak ditemukan, ini tidak akan mengurangi komitmen kita untuk terus melakukan penertiban aktivitas PETI di Sumbar” tegasnya.

Selain itu, tim juga mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan tingginya tingkat kekeruhan air sungai dan potensi kerusakan lingkungan. Salah satunya, kondisi alur sungai sudah tidak semestinya lagi, jika terjadi cuaca ekstrem, hal tersebut berpotensi membahayakan masyarakat.

Wali Nagari (Kepala Desa) Padang Matinggi Utara, Muhammad Fauzan memperkirakan aktivitas tambang ilegal di wilayahnya baru berlangsung sekitar tiga bulan terakhir. Sebagai langkah pencegahan, lanjutnya, pemerintah nagari telah memasang spanduk imbauan penghentian PETI.

“Kami dari pemerintah nagari sudah memasang spanduk untuk stop PETI, sesuai kemampuan dan kewenangan yang kami miliki,” kata dia.

Untuk diketahui, penertiban ini dilakukan menyusul semakin maraknya aktivitas PETI di Sumbar, sehingga pemerintah provinsi menilai perlu melakukan penanganan serius. Langkah tersebut diperkuat melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatra Barat Nomor 540/40/BP/X/DESDM-2025 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Penertiban Pertambangan Tanpa Izin.