Bisnis.com, SIJUNJUNG — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah turun langsung menemui masyarakat dan meninjau aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Batu Gando, Nagari Muaro, Kabupaten Sijunjung, Selasa (19/5).

Mahyeldi menyampaikan bahwa langkah tersebut dilakukan menyusul rentetan kecelakaan tambang ilegal yang kembali memakan korban jiwa di daerah tersebut. Bahkan dia menyaksikan langsung aktivitas tambang emas yang beroperasi menggunakan ratusan box talang di atas ponton di sepanjang aliran sungai.

“Kalau belum punya izin, segera urus izinnya. Pemerintah sudah menyiapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Kamo dorong penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) supaya aktivitas masyarakat bisa berjalan sesuai aturan,” tegas Mahyeldi di hadapan para penambang, Selasa (19/5/2026).

Gubernur menegaskan pemerintah tidak ingin masyarakat mencari nafkah dengan cara yang justru membahayakan keselamatan diri sendiri dan merusak lingkungan sekitar.

“Kami tidak ingin masyarakat mencari nafkah dengan cara yang membahayakan diri sendiri dan merusak lingkungan,” tegasnya.

Dalam peninjauan itu, Mahyeldi juga mendapati masih banyak aktivitas tambang serupa yang beroperasi di sejumlah titik lain tidak jauh dari kawasan sungai. Kondisi tersebut memperlihatkan praktik tambang ilegal masih berlangsung masif di wilayah Sijunjung.

Usai meninjau lokasi tambang aktif, Mahyeldi bergerak menuju lokasi longsor tambang ilegal di Sintuk, Jorong Koto Guguak, Nagari Guguk, Kecamatan Koto VII, yang pada Rabu (13/5/2026) lalu menewaskan sembilan penambang emas.

Peristiwa maut itu terjadi saat para pekerja sedang melakukan aktivitas penambangan di kawasan tanpa izin. Longsor tiba-tiba menimbun para pekerja di lokasi tambang. Pada saat bersamaan, banjir di aliran sungai sekitar lokasi juga menghanyutkan puluhan ponton peralatan tambang milik warga.

Sembilan penambang dilaporkan meninggal dunia dalam musibah tersebut. Mahyeldi kemudian melayat ke rumah duka salah seorang korban, Madi (24), warga Jorong Koto, Nagari Padang Laweh. Di hadapan keluarga korban, gubernur menyampaikan belasungkawa mendalam atas tragedi yang kembali terjadi akibat aktivitas tambang ilegal.

“Kejadian ini harus menjadi pelajaran bersama. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Pemerintah ingin masyarakat tetap bisa bekerja, tetapi harus dengan cara yang legal dan aman,” tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menetapkan 313 wilayah pertambangan rakyat (WPR) berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi yang dilakukan terhadap WPR usulan pemerintah daerah.

Dari sejumlah 313 WPR tersebut, sejumlah 121 blok berada di Sumatera Barat, 129 blok berada di Kalimantan Tengah dan 63 blok di Sulawesi Utara.

“Gubernur Sumatera Barat mengusulkan terhadap 332 blok WPR dan itu berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi akan ditetapkan 121 blok,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Kamis.

Selain Sumatera Barat, Yuliot memaparkan wilayah pertambangan Kalimantan Tengah sesuai dengan keputusan Menteri ESDM Nomor 109.K/MB.01/MEM.B 2022 tanggal 21 April 2021 tentang penetapan wilayah pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah.

Gubernur Kalimantan Tengah mengusulkan perubahan terhadap 129 blok WPR dan ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi.

Untuk wilayah pertambangan Sulawesi Utara, Yuliot menyampaikan sesuai dengan keputusan Menteri ESDM nomor 105.K/MB.01/MEM.B 2022 tanggal 21 April 2022 tentang penetapan wilayah pertambangan Provinsi Sulawesi Utara.

Gubernur Sulawesi Utara mengusulkan perubahan terhadap 63 blok WPR yang ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi.

“Gubernur Sumatera Utara belum mengajukan penambahan WPR dan tercatat sembilan blok WPR yang telah ditetapkan di dalam Kepmen Wilayah Pertambangan tahun 2022 dan akan ditetapkan kembali apabila tidak ada usulan perubahan,” kata Yuliot.

Dalam kesempatan tersebut, Yuliot menjelaskan bahwa wilayah pertambangan ditetapkan oleh pemerintah pusat setelah ditentukan oleh pemerintah daerah provinsi, sesuai dengan kewenangannya.

Penetapan wilayah pertambangan tersebut, kata Yuliot, juga dikonsultasikan dengan DPR RI.

“Penetapan wilayah pertambangan ini ditunggu oleh pemerintah provinsi dalam rangka penyusunan rangka Penyesuaian Wilayah Pertambangan Tahun 2025 dan Penyesuaian Rencana Tata Ruang Provinsi,” kata dia.

Wilayah pertambangan merupakan bagian wilayah hukum pertambangan yang menjadi dasar penetapan kegiatan usaha pertambangan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Sejumlah pemerintah daerah (pemda) mengajukan penambahan wilayah pertambangan rakyat. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan pengajuan wilayah tambang baru didasari diskursus dari pemerintah daerah secara berjenjang di level Kabupaten/Kota, yang dikonsultasikan dengan DPR.

Seturut itu, Yuliot menerangkan sejumlah parameter pengusulan wilayah pertambangan rakyat yang baru, beberapa di antaranya berdasar kepentingan nasional dan aspirasi masyarakat terdampak.

Aturan main soal pengajuan hingga penetapan wilayah pertambangan merujuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Yuliot membeberkan penambahan wilayah pertambangan baru yang bakal ditetapkan di Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera. Dimulai dari Kalimantan Tengah yang menambah 129 blok wilayah pertambangan rakyat, dengan komoditas tunggal yakni emas.

"Atas pertambahan wilayah WPR (wilayah pertambangan rakyat) provinsi yang ditetapkan, maka gubernur, bupati serta wali kota wajib menetapkan dan mendelianasi wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat, dan wilayah pertambangan khusus sebagai wilayah diperuntukkan pertambangan dalam rencana tata ruang dan rencana detail," kata Yuliot dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XII DPR, Kamis (29/1/2026).

Beranjak ke Sumatera Barat, Yulianto menjelaskan terdapat 121 wilayah pertambangan rakyat yang bakal ditetapkan. Adapun, komoditasnya bermacam mulai dari emas, batuan, hingga mineral logam, yang siap dieksploitasi di kawasan seperti Agam dan Pasaman Barat.

Di Sulawesi, Yulianto mengatakan ada 63 blok wilayah pertambangan rakyat yang semuanya komoditas emas. Blok tambang baru paling banyak bercokol di Bolaang Mongondow Timur.

Sementara itu, wilayah tambang di Sumatera Utara tidak terdapat penambahan. Sehingga, masih tetap berjumlah 9 blok WPR.

Yulianto menegaskan penambahan blok wilayah tambang rakyat tidak akan mengubah wilayah eksisting sebelumnya, terlebih yang dimiliki korporasi.

"Perubahan wilayah pertambangan tidak mengurangi atau menghapus izin usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat dan izin wilayah pertambangan khusus yang memiliki IUP-IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian," kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menyatakan bawah Kementerian ESDM telah menyetujui penetapan 301 blok jadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan total luas sekitar 13.400 hektare.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, Helmi Heriyanto mengatakan sebagai bukti telah disetujui oleh pemerintah pusat ini, direncanakan pada Surat Keputusan Menteri ESDM akan diterbitkan pada akhir Januari 2026.

“Ada 301 blok WPR-nya, total luas lahan sekitar 13.400 hektare yang tersebar di sembilan kabupaten di Sumbar, yakni Solok Selatan, Dharmasraya, Pasaman, Pasaman Barat, Sijunjung, Solok, Kepulauan Mentawai, Agam, dan Tanah Datar,” katanya, Rabu (21/1/2026).

Dia menjelaskan usulan untuk WPR ini telah dilakukan sejak Maret 2025. Setelah melalui proses verifikasi dan kajian teknis, dari total 497 blok yang diusulkan, Kementerian ESDM menyetujui sebanyak 301 blok.

Setelah penetapan WPR ini, lanjut Helmi, ESDM Sumbar akan segera melakukan sosialisasi ke daerah-daerah. Dimana pada tahap awal, sosialisasi akan difokuskan di enam kabupaten, yakni Pasaman Barat, Pasaman, Dharmasraya, Solok, Solok Selatan, dan Sijunjung, yang kemudian dilanjutkan ke tiga daerah lainnya.

“Dengan adanya WPR, masyarakat dapat mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), baik perorangan maupun koperasi, melalui sistem OSS Risk-Based Approach,” jelas Helmi.

Dia menegaskan, sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, pemohon IPR wajib memenuhi persyaratan dasar berupa dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) serta persetujuan dokumen lingkungan. Untuk skala izin, koperasi dapat diberikan maksimal 10 hektare dan perorangan maksimal 5 hektare.

Oleh karena itu, Pemprov Sumbar berharap penetapan WPR ini dapat menjadi solusi konkret dalam menekan PETI, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan aktivitas pertambangan rakyat berjalan sesuai prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan saat ini Pemprov Sumbar bersama Polri dan TNI serta pihaknya berupaya dalam menertibkan aktivitas Penambangan Tanpa Izin (PETI). Kini, dengan adanya persetujuan WPR itu, persoalan PETI di Sumbar pun memasuki babak baru.

Dikatakannya persetujuan penetapan WPR merupakan langkah maju dalam upaya pencegahan dan penertiban PETI di Sumbar. Menurutnya, kebijakan ini membuka ruang bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas pertambangan secara legal, terkontrol, dan berkelanjutan.

“Penetapan WPR ini adalah ikhtiar bersama untuk menertibkan aktivitas pertambangan rakyat. Tujuannya bukan melegalkan yang ilegal, tetapi menghadirkan ruang yang sah, aman, dan bertanggung jawab bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan,” sebutnya dalam keterangan resmi.

Mahyeldi menegaskan, WPR menjadi bagian dari pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pemerintah pusat dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan lingkungan, serta keberlanjutan ekonomi masyarakat.

“Kami ingin masyarakat tetap bisa berusaha, namun dalam koridor hukum dan tata kelola yang baik. Lingkungan harus terlindungi, keselamatan terjamin, dan manfaat ekonominya benar-benar dirasakan oleh masyarakat lokal,” tutupnya.

Bisnis.com, PADANG - Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatra Barat, mencatat aktivitas penambangan tanpa izin (PETI) yang tersebar di sejumlah kabupaten dan mencapai 300 titik.

Kepala Dinas ESDM Sumbar Helmi Heriyanto mencatat aktivitas PETI saat ini diperkirakan mencapai 200 hingga 300 titik, dengan kerugian negara akibat PETI diperkirakan mencapai Rp9 triliun.

"Aktivitas PETI ini dampaknya tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga terhadap lingkungan, lahan pertanian masyarakat, kualitas air sungai, dan kesehatan warga,” katanya, Selasa (20/1/2026).

Dia menyampaikan sebagai solusi dari kondisi ini, tengah menyiapkan skema wilayah pertambangan rakyat (WPR) sebagai solusi jangka panjang untuk menekan maraknya aktivitas PETI di berbagai daerah.

Helmi bilang skema ini dirancang tidak hanya untuk menertibkan aktivitas tambang ilegal, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan sekaligus melindungi sumber penghidupan masyarakat lokal.

Menurutnya pembentukan WPR akan menjadi solusi legalisasi yang terkontrol dari sisi ekonomi, legalitas, dan lingkungan. Dimana saat ini, Pemprov Sumbar telah mengusulkan WPR 301 blok kepada Kementerian ESDM, yang tersebar di sembilan kabupaten, yakni Solok Selatan, Dharmasraya, Pasaman, Pasaman Barat, Sijunjung, dan Solok, Kep Mentawai, Agam serta Tanah Datar.

"Kami mengimbau kepada masyarakat untuk menahan diri dari aktivitas pertambangan ilegal dan menunggu proses pembentukan WPR selesai, agar pengelolaan sumber daya alam di Sumbar dapat dilakukan secara tertib dan berkelanjutan," ucap dia.

Sebelumnya, Gubernur Sumbar menegaskan bahwa WPR merupakan bagian dari ikhtiar pemerintah menghadirkan solusi yang adil dan berkelanjutan dalam tata kelola pertambangan.

Dikatakannya tujuan WPR bukan melegalkan kegiatan yang ilegal. Melainkan menertibkan dan memberikan wadah kepada masyarakat lokal agar bisa menambang secara sah, aman, dan bertanggung jawab, sesuai dengan aspek keselamatan serta kelestarian lingkungan.

Mahyeldi menjelaskan Pemprov Sumbar saat ini tengah mengusulkan pembentukan WPR kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Harapannya, dengan terbentuknya WPR, masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas tambang ilegal memiliki alternatif legal yang terkontrol.

“Lingkungan yang rusak akan membawa masalah berkepanjangan. Karena itu, kita tidak boleh diam. Penertiban harus berjalan, namun solusi juga harus kita siapkan agar masyarakat tetap bisa mencari nafkah dengan cara yang benar,” tegasnya.

Gubernur menambahkan percepatan penanganan PETI di Sumbar dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Kementerian ESDM dan aparat penegak hukum.

Dia menegaskan bahwa penegakan hukum berada pada kewenangan pemerintah pusat dan kepolisian, sementara pemerintah daerah berperan aktif dalam pencegahan, penataan, dan sosialisasi.

Sebagai bentuk keseriusan, Mahyeldi juga telah menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 2/INST-2025 tentang Pencegahan, Penertiban, dan Penegakan Hukum terhadap Aktivitas PETI. Instruksi tersebut ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Sumbar, dengan penekanan pada koordinasi lintas sektor, pendataan lokasi PETI, edukasi masyarakat, serta pelaporan berkala kepada gubernur.

“Salah satu bentuk implementasi dari komitmen tersebut dibentuklah Tim Terpadu Satgas Penertiban PETI yang dalam beberapa hari terakhir, tengah gencar melakukan penertiban di lapangan," tutup Mahyeldi.

Bisnis.com, PASAMAN - Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatra Barat tengah menyiapkan sebuah langkah solusi yang konkret menyikapi kondisi maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di sejumlah kabupaten dan kota.

Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Heriyanto mengatakan saat ini Tim Terpadu Pencegahan dan Penertiban PETI tengah gencar melakukan penertiban tambang ilegal di sejumlah titik yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Sumbar, seperti penertiban aktivitas tambang ilegal yang ada di Jorong Lubuk Aro, Nagari Padang Matinggi Utara, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, pada Kamis (15/1) siang.

“Kegiatan penertiban dan penindakan tegas terhadap aktivitas PETI kami lakukan. Jadi, selain penertiban, kami dari Pemprov Sumbar juga tengah menyiapkan sebuah langkah atau solusi dari persoalan ini,” katanya, Kamis (15/1/2026).

Menurutnya solusi yang tengah disiapkan itu bersifat jangka panjang, di mana perlu untuk ada skema legalisasi melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Bahkan skema ini, prosesnya masih berjalan di Kementerian ESDM dan diawali dengan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

“Jadi sudah kami usulkan 301 blok WPR dengan luas sekitar 13.800 hektare yang tersebar di sembilan kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Saat ini masih menunggu keputusan dari Menteri ESDM,” jelas Helmi.

Dikatakannya seiring langkah penertiban dan penutupan tambang ilegal terus dilakukan secara intens, sebagai bentuk peringatan keras bagi oknum yang melakukan aktivitas PETI, Helmi mengimbau masyarakat agar bersabar dan tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Kami tentu berikan solusi, karena IPR adalah salah satu solusi yang disiapkan pemerintah provinsi,” sebutnya.

Oleh karena penindakan dan penutupan lokasi tambang merupakan salah satu upaya menghentikan kegiatan ilegal tersebut, karena telah memberikan dampak lingkungan yang buruk.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar, Tasliatul Fuaddi mengatakan pihaknya telah menurunkan tim untuk mengkaji dampak lingkungan akibat aktivitas tambang ilegal di wilayah Kecamatan Rao tersebut.

“Ketika kami tiba di lokasi, kondisi lagi kosong. Tapi sejumlah alat masih kami temukan. Kendati pelakunya tidak ditemukan, ini tidak akan mengurangi komitmen kita untuk terus melakukan penertiban aktivitas PETI di Sumbar” tegasnya.

Selain itu, tim juga mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan tingginya tingkat kekeruhan air sungai dan potensi kerusakan lingkungan. Salah satunya, kondisi alur sungai sudah tidak semestinya lagi, jika terjadi cuaca ekstrem, hal tersebut berpotensi membahayakan masyarakat.

Wali Nagari (Kepala Desa) Padang Matinggi Utara, Muhammad Fauzan memperkirakan aktivitas tambang ilegal di wilayahnya baru berlangsung sekitar tiga bulan terakhir. Sebagai langkah pencegahan, lanjutnya, pemerintah nagari telah memasang spanduk imbauan penghentian PETI.

“Kami dari pemerintah nagari sudah memasang spanduk untuk stop PETI, sesuai kemampuan dan kewenangan yang kami miliki,” kata dia.

Untuk diketahui, penertiban ini dilakukan menyusul semakin maraknya aktivitas PETI di Sumbar, sehingga pemerintah provinsi menilai perlu melakukan penanganan serius. Langkah tersebut diperkuat melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatra Barat Nomor 540/40/BP/X/DESDM-2025 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Penertiban Pertambangan Tanpa Izin.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan tidak akan membuka ruang bagi praktik tambang tanpa izin (PETI) untuk sekadar dilegalkan.

Pemerintah justru mendorong transformasi tambang rakyat agar tertib izin dan berkelanjutan melalui skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, Cecep Mochammad Yasin, menjelaskan kebijakan WPR bertujuan mengalihkan aktivitas tambang ilegal menjadi kegiatan yang terkelola dengan baik.

“Kita upayakan untuk bisa melalui adanya pengembangan melalui WPR, Wilayah Pertambangan Rakyat. Kita alihkan, kita legalisasi, bukan melegalisasi apa yang mereka lakukan pada saat itu, tapi kita coba transformasi ke WPR, wilayah-wilayah yang memang sudah ada izin, kita kembangkan seperti itu,” ujar Cecep dalam Bisnis Indonesia Forum bertajuk Perbaikan Tata Kelola Pertambangan untuk Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Nasional, pekan lalu.

Ia menegaskan, pendekatan tersebut tidak dimaksudkan memberi ampunan bagi pelaku PETI, melainkan agar masyarakat tambang beroperasi dengan memperhatikan keselamatan dan lingkungan. “Pemerintah ingin agar peran serta masyarakat bisa lebih bertanggung jawab, lebih terkelola baik aspek lingkungannya, keselamatannya, maupun penerimaan negaranya,” tambahnya.

Cecep mengatakan bahwa ESDM kini memperkuat tata kelola sektor minerba lewat sistem digital terpadu bernama MinerbaOne. Sistem ini mengintegrasikan seluruh rantai aktivitas pertambangan, mulai dari perizinan, eksplorasi, produksi, hingga penjualan. “Kita sudah mengintegrasikan yang semula masih terpisah-pisah, dari eksplorasi hingga pengangkutan penjualan, semua tercatat secara elektronik di Minerbawan,” ujarnya.

Ia menuturkan, platform ini juga dilengkapi sejumlah aplikasi seperti Minerba Online Monitoring System untuk pelaporan produksi, e-PNBP untuk pencatatan penerimaan negara bukan pajak, dan MPV untuk verifikasi penjualan.

“Aplikasi Minerba online monitoring system itu memastikan setiap pengapalan dan produksi tercatat secara elektronik. Lalu ada aplikasi e-PNBP yang meningkatkan rasio ketercapaian royalti karena lebih transparan dan menutup peluang kebocoran,” jelasnya.

Menurut Cecep, penerapan sistem digital ini menjadi tonggak penting dalam reformasi tata kelola minerba agar lebih efisien dan akuntabel. “MPV itu terkait verifikasi penjualan, otomatis apa yang dijual memang clear terkait kualitas dan kuantitas. Semua diverifikasi bersama stakeholder termasuk Bea Cukai, Syahbandar, dan perwakilan pemerintah dari sektor ESDM,” katanya.

Selain digitalisasi, pihaknya pentingnya menekankan pengawasan di lapangan. Kementerian ESDM kini membentuk jajaran penegakan hukum (Gakkum) Minerba untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga dan aparat penegak hukum (APH) dalam penanganan kegiatan pertambangan ilegal.

“Kita baru terbentuk jajaran Gakkum dari sisi pengawasan. Dulu fokusnya hanya pada pemberi izin, tapi sekarang akan lebih fokus mengkoordinasikan penindakan bersama kepolisian dan aparat hukum lain,” ujarnya.

Melalui penguatan Gakkum, pemerintah berharap upaya penindakan terhadap tambang ilegal bisa berjalan lebih sistematis dan efektif.

Pemerintah juga menegaskan kepatuhan lingkungan sebagai syarat mutlak bagi pelaku usaha tambang. Sebelum mendapat izin operasi tahun berikutnya, perusahaan wajib menempatkan jaminan reklamasi dan mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) bila beroperasi di area kehutanan.

“Ketentuan baru ini salah satu kewajiban sebelum diberikan persetujuan untuk melakukan kegiatan di tahun ke depan. Penempatan jaminan reklamasi bisa dilakukan,” jelas Cecep.