Bisnis.com, PADANG — Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi meminta kepada seluruh Bupati dan Wali Kota untuk memperkuat sinergitas dalam penertiban dan pencegahan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayahnya masing-masing.

Dia menyampaikan penertiban PETI saat tengah menjadi perhatian serius pemerintah, sebagai upaya mengantisipasi dampak kerusakan lingkungan.

Bahkan, selama ini telah berjalan penertiban bersama Forkopimda, dan kegiatan yang demikian secara tidak langsung telah memperlihatkan komitmen dalam penegakan hukum bagi PETI.

"Makanya sinergitas antar unsur Forkopimda, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, agar penanganan PETI dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan," katanya, dalam keterangan resmi, Senin (27/4/2026).

Menurutnya penegakan PETI ini dipastikan bukan sebuah kegiatan serimoni, tapi benar-benar melakukan tindakan, karena pengawasan serta penanganan terpadu terhadap praktik pertambangan ilegal tersebut, dinilai berdampak luas, baik terhadap lingkungan, keselamatan masyarakat, maupun stabilitas daerah.

“Kami menyadari bahwa persoalan PETI tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan aspek ekonomi dan mata pencaharian masyarakat," ujarnya.

Mahyeldi menegaskan aspek lingkungan dan keselamatan tidak boleh diabaikan, sehingga penanganan PETI harus dilakukan secara bijak dan terukur.

Sebagai solusi, Pemprov Sumbar tengah menyiapkan skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk memberi kepastian hukum bagi masyarakat, sekaligus memastikan aktivitas tambang berjalan legal, aman, dan tetap menjaga lingkungan.

Ia juga meminta seluruh pelaku PETI segera menghentikan aktivitas ilegal karena berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang besar dan permanen.

“Penambangan tanpa prosedur yang benar juga berisiko tinggi terhadap keselamatan jiwa, berdampak pada kesehatan masyarakat, serta berpotensi memicu konflik sosial yang mengganggu stabilitas keamanan daerah,” tegasnya.

Mahyeldi berharap transisi menuju skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat menjaga aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus melindungi lingkungan. Dengan IPR, aktivitas pertambangan diharapkan berlangsung secara legal, aman, dan berkelanjutan.

Terkait PETI, ia menegaskan penegakan hukum harus berjalan adil dan melindungi masyarakat terdampak. Dia juga meminta Polda Sumatra Barat bersama aparat penegak hukum lainnya mengusut tuntas seluruh kasus PETI guna memberikan kepastian hukum dan efek jera bagi pelaku.

Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Pemerintah Pusat terus mengintensifkan komunikasi untuk mencarikan solusi bagi para penambang rakyat di daerah itu agar tetap dapat beraktivitas secara aman dan legal.

"Kami bergerak cepat menindaklanjuti perihal Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)," kata Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo di Palangka Raya, Selasa.

Ia mengaku pada Selasa ini baru saja mengikuti audiensi bersama Aliansi Penambang Rakyat Kalimantan Tengah (APR-KT) dilaksanakan di kantor DPRD Kalteng.

Dia menjelaskan pihaknya juga telah bersurat kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk cepat memvalidasi data usulan WPR serta bertemu dengan DPR RI serta sejumlah menteri yang membidangi pertambangan.

"Komunikasi sudah terjalin dengan baik, harapannya respon dapat segera diwujudkan," jelasnya.

Dia menyampaikan dengan adanya pertemuan dengan pihak terkait, pihaknya meminta penyederhanaan pada aturan agar masyarakat penambang di lapangan tidak terbebani.

"Jangan sampai usaha rakyat syaratnya sama dengan IUP (izin usaha pertambangan) perusahaan bermodal besar, agar ada semacam pertimbangan," ucapnya.

Wagub menegaskan Pemprov Kalteng senantiasa berusaha sebaik mungkin agar ada ruang berusaha yang memberi jaminan bagi ekonomi masyarakat dan memberi kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong yang memimpin audiensi menyampaikan, tujuan pertemuan ini adalah untuk mendapat gambaran terkait jaminan secara hukum pertambangan rakyat tersebut.

Sementara itu, audiensi itu juga bertujuan mencari solusi bagi penambang rakyat di berbagai daerah di Kalimantan Tengah yakni mendorong pemerintah daerah dan masyarakat penambang bersuara bersama bagaimana mencari serta mendapat solusi terbaik.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – PT Aneka Tambang Tbk (Antam) menghadapi tantangan untuk memastikan emas yang diserap dari penambang rakyat atau izin pertambangan rakyat (IPR) memenuhi standar internasional, khususnya dari London Bullion Market Association (LBMA).

Corporate Secretary Head Antam, Wisnu Danandi Haryanto menyatakan perseroan pada prinsipnya mendukung inisiatif pemerintah dalam melegalkan dan menata tambang rakyat.

Namun demikian, aspek teknis pelaksanaan, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kaidah good mining practice sesuai standar LBMA, masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.

"Penambang rakyat, LBMA tidak melarang itu. Yang penting memenuhi syarat-syarat lainnya," ujar Wisnu di sela buka bersama dengan media, Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, terdapat sejumlah persyaratan ketat yang harus dipenuhi agar emas hasil tambang rakyat dapat diterima dalam rantai pasok global. LBMA, kata Wisnu, mensyaratkan praktik pertambangan yang bertanggung jawab, termasuk aspek lingkungan dan ketenagakerjaan.

"Misalkan tidak menggunakan merkuri, tidak ada child labor. Jadi hal-hal seperti itu harus dipastikan. Ada hal-hal lainnya, tapi yang penting ada syarat-syarat yang secara LBMA itu harus dipenuhi, ya itu kita coba penuhi," jelasnya.

Terkait isu skema harga beli, Wisnu membantah kabar yang menyebutkan penyerapan emas rakyat akan dilakukan di level 80% dari harga pasar. Saat ini, Antam masih menunggu kejelasan regulasi dan mekanisme teknis dari pemerintah terkait pengelolaan IPR dan pola kemitraan yang akan diterapkan.

"Itu belum sampai ke sana [harga di level 80%]. Itu masih jauh. Itu masih jauh banget," ujarnya.

Perseroan menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan pemerintah, dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap standar internasional yang menjadi prasyarat akses pasar global.

Prinsip Kehati-Hatian

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memberikan perhatian serius terhadap rencana Antam menjadi pembeli (offtaker) hasil tambang di wilayah pertambangan rakyat.

Komisi antirasuah mewanti-wanti agar kebijakan tersebut tidak dimanfaatkan oleh segelintir kelompok atau penguasa lahan ilegal yang selama ini menguasai sejumlah wilayah tambang rakyat di berbagai daerah.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto menegaskan bahwa langkah Antam bermitra dengan tambang rakyat harus juga dibarengi mitigasi risiko yang ketat. Berdasarkan temuan KPK, di sejumlah daerah, wilayah tambang rakyat secara faktual masih dikuasai kelompok tertentu. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi bagi masyarakat lokal.

“Ini harus disikapi serius agar tidak merugikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir pihak,” tegas Setyo dalam keterangan tertulis.

Di tengah kompleksitas industri pertambangan, KPK menilai setiap keputusan bisnis BUMN perlu dikawal dengan tata kelola yang kuat guna mencegah penyimpangan. Setyo mendorong Antam memastikan operasionalnya tidak semata berorientasi pada profit, tetapi juga memberi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Aneka Tambang Tbk (Antam) menghadapi tantangan untuk memastikan emas yang diserap dari penambang rakyat atau izin pertambangan rakyat (IPR) memenuhi standar internasional, khususnya dari London Bullion Market Association (LBMA).

Corporate Secretary Head Antam, Wisnu Danandi Haryanto menyatakan perseroan pada prinsipnya mendukung inisiatif pemerintah dalam melegalkan dan menata tambang rakyat.

Namun demikian, aspek teknis pelaksanaan, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kaidah good mining practice sesuai standar LBMA, masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.

"Penambang rakyat, LBMA tidak melarang itu. Yang penting memenuhi syarat-syarat lainnya," ujar Wisnu di sela buka bersama dengan media, Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, terdapat sejumlah persyaratan ketat yang harus dipenuhi agar emas hasil tambang rakyat dapat diterima dalam rantai pasok global. LBMA, kata Wisnu, mensyaratkan praktik pertambangan yang bertanggung jawab, termasuk aspek lingkungan dan ketenagakerjaan.

"Misalkan tidak menggunakan merkuri, tidak ada child labor. Jadi hal-hal seperti itu harus dipastikan. Ada hal-hal lainnya, tapi yang penting ada syarat-syarat yang secara LBMA itu harus dipenuhi, ya itu kita coba penuhi," jelasnya.

Terkait isu skema harga beli, Wisnu membantah kabar yang menyebutkan penyerapan emas rakyat akan dilakukan di level 80% dari harga pasar. Saat ini, Antam masih menunggu kejelasan regulasi dan mekanisme teknis dari pemerintah terkait pengelolaan IPR dan pola kemitraan yang akan diterapkan.

"Itu belum sampai ke sana [harga di level 80%]. Itu masih jauh. Itu masih jauh banget," ujarnya.

Perseroan menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan pemerintah, dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap standar internasional yang menjadi prasyarat akses pasar global.

Prinsip Kehati-Hatian

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memberikan perhatian serius terhadap rencana Antam menjadi pembeli (offtaker) hasil tambang di wilayah pertambangan rakyat.

Komisi antirasuah mewanti-wanti agar kebijakan tersebut tidak dimanfaatkan oleh segelintir kelompok atau penguasa lahan ilegal yang selama ini menguasai sejumlah wilayah tambang rakyat di berbagai daerah.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto menegaskan bahwa langkah Antam bermitra dengan tambang rakyat harus juga dibarengi mitigasi risiko yang ketat. Berdasarkan temuan KPK, di sejumlah daerah, wilayah tambang rakyat secara faktual masih dikuasai kelompok tertentu. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi bagi masyarakat lokal.

“Ini harus disikapi serius agar tidak merugikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir pihak,” tegas Setyo dalam keterangan tertulis.

Di tengah kompleksitas industri pertambangan, KPK menilai setiap keputusan bisnis BUMN perlu dikawal dengan tata kelola yang kuat guna mencegah penyimpangan. Setyo mendorong Antam memastikan operasionalnya tidak semata berorientasi pada profit, tetapi juga memberi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Ini harus disikapi serius agar tidak merugikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir pihak

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan PT Aneka Tambang atau Antam (Persero) untuk tetap hati-hati saat mengeksekusi rencana strategis berupa pembelian hasil pertambangan rakyat.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan Antam harus hati-hati karena berdasarkan temuan lembaga antirasuah pada sejumlah daerah, wilayah tambang rakyat secara faktual masih dikuasai kelompok tertentu, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi bagi masyarakat lokal.

“Ini harus disikapi serius agar tidak merugikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir pihak,” ujar Setyo dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Oleh sebab itu dia mengatakan KPK mengingatkan rencana strategis Antam untuk masuk ke sektor tambang rakyat harus dibarengi dengan mitigasi risiko yang ketat.

Terlebih, kata dia, KPK memandang setiap keputusan bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu dikawal dengan tata kelola yang kuat guna mencegah penyimpangan di tengah kompleksitas industri pertambangan.

Selain itu dia mengatakan Antam tetap perlu memastikan operasional perusahaan tidak sebatas berorientasi pada profit, tetapi juga memberikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Sementara itu Direktur Utama Antam Untung Budiharto mengakui transformasi perusahaan pada saat ini menghadapi tantangan makroekonomi, dinamika geopolitik, hingga regulasi yang semakin kompleks.

Oleh karena itu Untung mengatakan Antam menggandeng KPK untuk memperkuat mitigasi risiko hukum di tengah kompetisi pasar global melalui berbagai rekomendasi perbaikan.

Menurut dia, Antam memandang kolaborasi dengan KPK menjadi penting untuk memastikan setiap keputusan bisnis selaras dengan prinsip kehati-hatian dan kepentingan publik.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah menyetujui izin pertambangan rakyat (IPR) di 18 provinsi, termasuk Sulawesi Selatan (Sulsel).

"Sudah saya tandatangani sekitar 18 provinsi," ujar Bahlil saat memberikan sambutan Sidang Dewan Pleno BPP HIPMI, Minggu (15/2).

Ia mengungkapkan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengajukan enam lokasi tambang baru ke Kementerian ESDM.

"Untuk Pak Gubernur Sulsel, saya sudah baca suratnya ada sekitar enam tempat yang bapak mau," ujarnya.

Selain itu, Bahlil memastikan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk Sulawesi Selatan telah ditandatangani, sehingga pemberian izin IPR di wilayah tersebut dapat langsung dilakukan oleh gubernur.

"Untuk WPR sudah saya tandatangani untuk Sulsel, agar IPR gubernur yang kasih," jelasnya.

Menurut Bahlil, izin diberikan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan rakyat. Apabila kebijakan tersebut tidak segera dilakukan akan menjadi beban yang akan dihadapi masyarakat.

"Memang kalau itu kita tidak lakukan, itu berat," tegasnya.

Kementerian ESDM berencana menerbitkan 313 izin baru tambang rakyat seiring rencana penyesuaian Wilayah Pertambangan (WP) Tahun 2025. Hal ini berdasarkan usulan yang disampaikan tiga Pemerintah Provinsi yang telah melalui proses verifikasi dan evaluasi.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan penyesuaian WP dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi kegiatan pertambangan rakyat sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya mineral yang lebih tertata.

"Dasar pengajuan Rencana Penyesuaian Wilayah Pertambangan adalah berdasarkan usulan menteri dari usulan gubernur yang telah melalui proses koordinasi dengan Bupati Wilayah Kota yang memiliki potensi pertambangan mineral dan batu bara yang dapat diusahakan menjadi kegiatan usaha pertambangan," ujar Yuliot dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Kamis (29/1) lalu.

Ia merinci usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) tersebut berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 129 blok, Sumatra Barat 121 blok, dan Sulawesi Utara 63 blok.

Menurut Yuliot, penetapan WP sangat dinantikan oleh pemerintah daerah karena menjadi dasar penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana detail tata ruang.

Selain itu, WP juga menjadi pijakan bagi penerbitan izin usaha pertambangan, termasuk izin pertambangan rakyat.

NTB kini berada di titik uji. Apakah izin pertambangan rakyat akan menjadi jalan keluar dari lingkaran ilegalitas dan kemiskinan, atau justru membuka bab baru eksploitasi.

Mataram (ANTARA) - Di sejumlah perbukitan di Pulau Sumbawa dan Lombok Barat, aktivitas mendulang emas telah berlangsung jauh sebelum negara hadir dengan payung hukum yang rapi.

Tambang rakyat tumbuh sebagai jawaban spontan atas kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, dan ketimpangan akses ekonomi. Selama bertahun-tahun, praktik ini berada di wilayah abu-abu: tercatat ilegal di atas kertas, tapi nyata menopang kehidupan ribuan keluarga.

Ketika negara mulai masuk dengan kebijakan izin pertambangan rakyat, Nusa Tenggara Barat (NTB) berada di sebuah persimpangan penting antara legalisasi, perlindungan lingkungan, dan keadilan ekonomi.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memilih jalan hati-hati. Dari 16 blok Wilayah Pertambangan Rakyat yang telah disetujui pemerintah pusat, baru satu izin pertambangan rakyat diterbitkan.

Blok Latung di Kabupaten Sumbawa dijadikan proyek percontohan. Keputusan ini bukan sekadar soal administrasi, melainkan uji tata kelola. Tambang rakyat diharapkan tidak lagi identik dengan kerusakan hutan, pencemaran merkuri, dan konflik sosial, tetapi bertransformasi menjadi praktik ekonomi rakyat yang beradab dan berkelanjutan.

Pilihan berhati-hati itu mencerminkan kesadaran bahwa satu kesalahan kebijakan dapat meninggalkan beban ekologis puluhan tahun. NTB belajar dari jejak panjang tambang ilegal yang memicu banjir, longsor, serta pencemaran air dan tanah.

Dalam konteks itulah, izin pertambangan rakyat tidak dimaknai sebagai karpet merah eksploitasi, melainkan instrumen kendali negara atas aktivitas yang selama ini liar dan tak terawasi.

Legalitas berdaulat

Transformasi tambang rakyat di NTB berangkat dari perubahan regulasi nasional. Keputusan Menteri ESDM Nomor 174 Tahun 2024 membuka ruang bagi penetapan wilayah pertambangan rakyat yang dikelola masyarakat secara legal.

Dari 60 blok yang diusulkan, 16 blok memperoleh persetujuan. Angka ini menunjukkan selektivitas, sekaligus menggarisbawahi bahwa tidak semua wilayah layak ditambang.

Model yang didorong pemerintah daerah adalah pengelolaan melalui koperasi. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lingkar tambang sebagai subjek, bukan penonton.

Koperasi Selong Bukit Lestari di Sumbawa menjadi contoh awal. Lebih dari tiga ribu warga prasejahtera terlibat sebagai anggota. Skema ini memotong mata rantai tengkulak, menata pembagian hasil, dan membuka peluang penerimaan daerah melalui pajak serta retribusi.

Legalitas juga membuka pintu pengawasan. Dokumen lingkungan, rencana reklamasi pascatambang, hingga pengelolaan limbah menjadi syarat mutlak. Tambang rakyat tidak lagi boleh mengandalkan metode lama yang boros bahan kimia dan berbahaya.

Dalam jangka panjang, penataan ini diharapkan menghentikan praktik penggunaan merkuri dan sianida yang selama ini mencemari sungai, tanah, dan pesisir.

Namun, proses menuju legal tidak sederhana. Dari belasan koperasi yang mengajukan izin, belum satu pun diperbolehkan beroperasi penuh. Sebagian blok berada di kawasan hutan dan memerlukan persetujuan penggunaan kawasan hutan.

Artinya, izin pertambangan rakyat hanyalah satu pintu dari serangkaian persyaratan berlapis. Di sinilah dilema muncul. Masyarakat berharap cepat bekerja, sementara negara wajib memastikan keselamatan lingkungan dan kepastian hukum.

Meski demikian, kehati-hatian ini juga menjadi pesan penting. Tambang rakyat bukan solusi instan kemiskinan jika dikelola serampangan. Tanpa tata kelola yang kuat, legalisasi justru berpotensi melegitimasi kerusakan.

NTB berusaha menegaskan bahwa kedaulatan ekonomi rakyat harus berjalan seiring dengan kedaulatan lingkungan.

Ekologi ekonomi

Tambang rakyat selalu berdiri di antara dua wajah. Di satu sisi, ia menjadi penyangga ekonomi. Di banyak desa lingkar tambang, aktivitas ini mengurangi pengangguran dan kriminalitas.

Ketika sektor pertanian tak lagi menjanjikan akibat perubahan iklim dan keterbatasan lahan, tambang menjadi pilihan rasional.

Di sisi lain, jejak kerusakan tak bisa diabaikan. Banjir dan longsor di sejumlah wilayah NTB kerap dikaitkan dengan pembukaan lahan dan pembalakan liar yang berkelindan dengan aktivitas tambang. Empat blok wilayah pertambangan rakyat bahkan berada di kawasan hutan. Tanpa pengendalian ketat, risiko ekologis menjadi nyata.

Legalitas memberi peluang memperbaiki situasi ini. Negara dapat menetapkan batas luasan, teknologi yang digunakan, hingga kewajiban reklamasi. Dengan izin, tambang rakyat juga dapat masuk dalam rantai pasok resmi.

BUMN pertambangan menyatakan kesiapan menjadi pembeli hasil tambang rakyat yang legal. Skema offtaker ini berpotensi memutus jalur perdagangan gelap dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Namun, manfaat ekonomi tidak akan optimal jika tata niaga belum dibenahi. Regulasi daerah tentang retribusi, bagi hasil, dan pengawasan menjadi kunci.

Tanpa itu, legalisasi hanya memindahkan praktik lama ke wadah baru. NTB tengah menyusun regulasi tata kelola dan tata niaga untuk memastikan penerimaan daerah berjalan seimbang dengan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan jangka panjang, pemerintah daerah juga menegaskan bahwa tambang bukan satu-satunya tumpuan. Arah transformasi ekonomi NTB bertumpu pada pertanian berkelanjutan.

Tambang rakyat diposisikan sebagai penopang sementara, bukan tulang punggung permanen. Perspektif ini penting agar daerah tidak terjebak dalam ketergantungan ekstraktif.

Arah tambang

Perkembangan izin pertambangan rakyat di NTB menunjukkan bahwa negara tidak lagi menutup mata terhadap realitas ekonomi masyarakat. Namun, kehadiran negara juga membawa tanggung jawab besar.

Legalitas harus disertai pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum yang konsisten. Tanpa itu, tambang rakyat akan kembali menjadi sumber masalah.

Solusi kebijakan perlu bergerak pada beberapa lapis.

Pertama, percepatan penyusunan regulasi daerah yang sederhana tetapi tegas, agar koperasi tidak terjebak dalam birokrasi berlarut.

Kedua, penguatan kapasitas koperasi melalui pendampingan teknis, keuangan, dan lingkungan. Ketiga, integrasi tambang rakyat dalam rantai pasok nasional yang transparan, sehingga nilai tambah dinikmati masyarakat dan negara.

Hal yang tak kalah penting, kebijakan ini harus berlandaskan semangat keadilan sosial sebagaimana amanat konstitusi. Sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tambang rakyat yang beradab adalah wujud konkret dari prinsip itu.

NTB kini berada di titik uji. Apakah izin pertambangan rakyat akan menjadi jalan keluar dari lingkaran ilegalitas dan kemiskinan, atau justru membuka bab baru eksploitasi.

Jawabannya bergantung pada konsistensi kebijakan hari ini. Di persimpangan ini, kehati-hatian bukan kelemahan, melainkan prasyarat agar tambang rakyat benar-benar menjadi milik rakyat, bukan beban bagi generasi mendatang.

Copyright © ANTARA 2026

Kementerian ESDM berencana menerbitkan 313 izin baru tambang rakyat seiring rencana penyesuaian Wilayah Pertambangan (WP) Tahun 2025. Hal ini berdasarkan usulan yang disampaikan tiga Pemerintah Provinsi yang telah melalui proses verifikasi dan evaluasi.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan penyesuaian WP dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi kegiatan pertambangan rakyat sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya mineral yang lebih tertata.

"Dasar pengajuan Rencana Penyesuaian Wilayah Pertambangan adalah berdasarkan usulan menteri dari usulan gubernur yang telah melalui proses koordinasi dengan Bupati Wilayah Kota yang memiliki potensi pertambangan mineral dan batu bara yang dapat diusahakan menjadi kegiatan usaha pertambangan," ujar Yuliot dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Kamis (29/1).

Ia merinci usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) tersebut berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 129 blok, Sumatra Barat 121 blok, dan Sulawesi Utara 63 blok.

Sementara itu, Provinsi Sumatra Utara tidak mengajukan penambahan WPR dan tetap menggunakan sembilan blok yang telah ditetapkan sebelumnya.

"Gubernur Sumatra Barat mengusulkan terhadap 332 blok WPR dan itu berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi akan ditetapkan 121 blok," kata Yuliot.

Yuliot menjelaskan, penyesuaian Wilayah Pertambangan Tahun 2025 dilakukan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang telah beberapa kali diubah.

Dalam aturan tersebut, penetapan WP dilakukan pemerintah pusat setelah berkonsultasi dengan DPR RI.

Menurutnya, penetapan WP sangat dinantikan oleh pemerintah daerah karena menjadi dasar penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana detail tata ruang.

Selain itu, WP juga menjadi pijakan bagi penerbitan izin usaha pertambangan, termasuk izin pertambangan rakyat.

Yuliot menegaskan, perubahan WP tidak akan mengganggu izin yang sudah ada. Pemerintah memastikan wilayah izin usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat, dan wilayah izin usaha pertambangan khusus yang telah memiliki izin tetap berlaku sesuai ketentuan.

"Perubahan wilayah pertambangan tidak mengurangi atau menghapus wilayah izin usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat, dan wilayah izin usaha pertambangan khusus yang telah memiliki IUP, IPR, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian serta SIPB yang masih berlaku," pungkasnya.

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menetapkan 313 wilayah pertambangan rakyat (WPR). Penetapan ini berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi yang dilakukan terhadap WPR usulan pemerintah daerah.

"Dari sejumlah 313 WPR, 121 blok berada di Sumatera Barat, 129 blok berada di Kalimantan Tengah dan 63 blok di Sulawesi Utara," kata Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Yuliot menambahkan, wilayah pertambangan ditetapkan oleh pemerintah pusat setelah ditentukan oleh pemerintah daerah provinsi, sesuai dengan kewenangannya.

Penetapan wilayah pertambangan tersebut juga dikonsultasikan dengan DPR RI.

“Penetapan wilayah pertambangan ini ditunggu oleh pemerintah provinsi dalam rangka penyusunan rangka Penyesuaian Wilayah Pertambangan Tahun 2025 dan Penyesuaian Rencana Tata Ruang Provinsi,” kata dia.

Dia merinci, Gubernur Sumatera Barat mengusulkan 332 blok WPR dan itu berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi akan ditetapkan 121 blok.

Dia menambahkan, Gubernur Kalimantan Tengah mengusulkan perubahan terhadap 129 blok WPR dan ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi.

Wilayah pertambangan Kalimantan Tengah sesuai dengan keputusan Menteri ESDM Nomor 109.K/MB.01/MEM.B 2022 tanggal 21 April 2021 tentang penetapan wilayah pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah.

Kemudian untuk wilayah pertambangan Sulawesi Utara, Yuliot menyampaikan sesuai dengan keputusan Menteri ESDM nomor 105.K/MB.01/MEM.B 2022 tanggal 21 April 2022 tentang penetapan wilayah pertambangan Provinsi Sulawesi Utara.

"Gubernur Sulawesi Utara mengusulkan perubahan terhadap 63 blok WPR yang ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi," katanya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara belum mengajukan penambahan WPR dan tercatat sembilan blok WPR yang telah ditetapkan di dalam Kepmen Wilayah Pertambangan tahun 2022.

"Akan ditetapkan kembali apabila tidak ada usulan perubahan,” kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU — Pemerintah Provinsi Riau mendorong percepatan legalisasi pertambangan rakyat sebagai strategi utama untuk menekan praktik tambang ilegal yang selama ini merusak lingkungan dan merugikan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). Melalui skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR), sebanyak 30 blok wilayah tambang rakyat ditargetkan segera berizin.

Komitmen tersebut ditegaskan SF Hariyanto, saat ditemui usai rapat koordinasi lintas sektor bersama Forkopimda dan pemerintah daerah, Senin (19/1/2026). Ia menegaskan, percepatan IPR bukan sekadar urusan perizinan, melainkan langkah konkret negara menghadirkan tambang yang legal, tertib, dan berpihak pada masyarakat.

“Sangat serius. Tadi sudah kita bentuk Tim Pokja. Pokjanya sudah kita bentuk, dan satu-dua hari ini sudah keluar,” tegas SF Hariyanto di Kantor Gubernur Riau.

Ia menjelaskan, pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) menjadi fondasi penting untuk mempercepat proses legalisasi tambang rakyat sekaligus memastikan pengelolaan tambang berjalan transparan dan terkoordinasi antara pemerintah daerah dan provinsi.

“Pokjanya segera bergerak, supaya bisa update juga ke Pemprov kapan IPR-nya diterbitkan,” ujarnya.

Pemprov Riau, lanjut SF Hariyanto, telah menetapkan 30 blok wilayah pertambangan rakyat yang tersebar di tujuh kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi, termasuk Kecamatan Singingi. Pendataan teknis akan segera dilakukan bersama koperasi dan kelompok masyarakat setempat.

“Mulai besok kita buat data-datanya bersama koperasi dan kelompok,” katanya.

Ia menegaskan, skema IPR tidak membuka ruang bagi perusahaan swasta. Seluruh aktivitas pertambangan hanya diperbolehkan melalui koperasi dan kelompok masyarakat resmi, agar tambang rakyat benar-benar menjadi instrumen kesejahteraan warga, bukan dikuasai pemodal besar. “Tidak ada perusahaan. Semua lewat koperasi dan kelompok,” tegasnya.

Selain menekan tambang ilegal, SF Hariyanto menyebut kehadiran IPR juga akan memberi kontribusi nyata bagi daerah, baik dari sisi pendapatan maupun pemulihan lingkungan. Retribusi dan pajak dari pertambangan rakyat akan dialokasikan kembali untuk memperbaiki kawasan bekas tambang yang selama ini rusak akibat aktivitas ilegal.

“Nanti kita dapat retribusi. Retribusi inilah yang kita gunakan untuk memperbaiki alam dan lingkungan yang bekas digali-gali. Ada pajaknya juga untuk Riau,” jelasnya.

Meski belum menetapkan tenggat waktu pasti, Pemprov Riau menargetkan percepatan maksimal penyelesaian seluruh proses perizinan. “Segera mungkin,” ujarnya singkat.

Dalam rapat koordinasi tersebut, unsur Forkopimda juga menekankan pentingnya pengawasan ketat agar pelaksanaan IPR tidak menyimpang dari tujuan awal. Herry Heryawan menegaskan, aparat penegak hukum siap mengawal kebijakan ini agar tambang rakyat berjalan sesuai aturan dan tidak kembali membuka ruang bagi praktik ilegal.

“Kebijakan ini diharapkan menjadi titik balik penanganan pertambangan rakyat di Kuansing, dari pendekatan penertiban semata menuju penataan yang adil, legal, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mulai mengkaji pendekatan jalan tengah dalam menangani pertambangan tanpa izin (PETI) yang selama ini marak di berbagai daerah.

Pendekatan ini tidak serta-merta melegalkan tambang ilegal, melainkan menata dan membina tambang rakyat agar dapat masuk ke dalam sistem perizinan yang sah dan terawasi.

Asisten Deputi Bidang Pengembangan Mineral dan Batu Bara Kemenko Perekonomian Herry Permana menyebut, pembinaan tambang ilegal dapat meniru penataan sumur minyak dan gas rakyat yang sebelumnya ilegal.

“Kalau migas bisa, harusnya minerba bisa dong. Kita kasih waktu misalnya empat tahun untuk penerbitan IPR,” ujarnya dalam Bisnis Indonesia Forum, Rabu (10/12/2025).

Ia merujuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang menyebut tambang rakyat tanpa izin menjadi prioritas penataan. Menurutnya, tambang rakyat tidak bisa dilepaskan dari aspek sosial.

“Kalau langsung diberantas, lapangan kerja masyarakat juga terenggut,” katanya.

Penegakan Hukum Tetap Jalan, ESDM Dorong Skema Kemitraan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa pembinaan PETI tidak dapat disamakan dengan legalisasi langsung.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Rilke Jeffri Huwae menyatakan bahwa penataan tambang ilegal harus didukung dasar regulasi dan filosofi kebijakan yang kuat.

“Bukan persoalan dengan melegalkan, tapi membangun kemitraan. Supaya masyarakat sekitar tambang yang ingin menikmati sumber daya alam itu bisa kita akomodasi dalam aturan main,” ujar Jeffri di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Ia menambahkan, Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 yang mengatur pengelolaan sumur migas rakyat tidak bisa disamakan dengan PETI karena tambang ilegal bersifat dinamis dan dapat muncul kapan saja. Oleh karena itu, Kementerian ESDM tetap mengombinasikan penindakan hukum dengan pendekatan kemitraan.

Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menunjukkan sikap tegas melalui penetapan sanksi administratif terhadap tambang ilegal di kawasan hutan. Dalam Kepmen ESDM Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025, pemerintah menetapkan denda hingga Rp6,5 miliar per hektare untuk penambangan nikel ilegal di kawasan hutan.

Peta PETI Nasional dan Risiko Kerugian Negara

Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, terdapat 2.741 lokasi PETI di Indonesia yang tersebar di 28 provinsi. Rinciannya, 447 lokasi berada di luar WIUP, 132 di dalam WIUP, dan 2.132 lokasi belum diketahui status detailnya.

Tambang ilegal paling banyak ditemukan di Jawa Timur (649 lokasi) dan Sumatra Selatan (562 lokasi), disusul Jawa Barat, Jambi, dan Nusa Tenggara Timur.

Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian menilai keberadaan PETI telah merugikan negara dalam skala masif.

“Ribuan triliun sudah habis dari tambang ilegal ini,” ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto bahkan memperkirakan kerugian negara akibat tambang ilegal dan penyelundupan mineral mencapai sekitar Rp800 triliun dalam 20 tahun terakhir.

Pemerintah kini tengah menyusun Peraturan Presiden tentang tata kelola mineral kritis dan strategis untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian, termasuk ESDM, Kehutanan, Investasi dan Hilirisasi, serta Kementerian Hukum.

Regulasi ini diharapkan menjadi payung kebijakan untuk menyeimbangkan penindakan hukum, pembinaan tambang rakyat, serta optimalisasi penerimaan negara.

KOMPAS.com - Pertambangan rakyat adalah kegiatan penambangan mineral atau batu bara yang dilakukan oleh masyarakat setempat dalam skala kecil, dengan alat sederhana, dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga atau kelompok.

Kegiatan ini diatur secara resmi UU Nomor 2 Tahun 2025 adalah Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

UU ini bertujuan untuk memperkuat kegiatan hilirisasi mineral dan batubara, mengoptimalkan potensi mineral, dan memberikan prioritas perizinan bagi koperasi, UMKM, badan usaha keagamaan, serta perguruan tinggi.

Apa itu tambang rakyat?

Pertambangan rakyat bukanlah pertambangan ilegal. Ia merupakan aktivitas yang bisa menjadi legal asalkan dilakukan di wilayah khusus yang telah ditetapkan pemerintah.

Agar pertambangan rakyat berjalan legal, pemerintah harus menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). WPR adalah zona khusus yang disediakan untuk masyarakat melakukan penambangan sederhana.

Mengutip Pasal 1 UU Nomor 2 Tahun 2025, tambang rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Sebutan lain tambang rakyat adalah IPR atau Izin Pertambangan Rakyat. IPR sendiri merupakan syarat untuk bisa mendapatkan WPR.

Selain itu, tambang rakyat dilegalkan dalam regulasi turunan, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025, di mana salah satu pengelola tambang rakyat adalah badan hukum koperasi.

lewat beleid tersebut badan usaha koperasi sudah bisa mengelola sektor minerba, termasuk tambang rakyat. Adapun luas lahan pertambangan yang diolah koperasi mencapai 2.500 hektar (ha).

Ada beberapa pasal yang menegaskan eksistensi koperasi di sektor minerba. Diantaranya, Pasal 26 C yang menjelaskan verifikasi kriteria administratif terhadap legalitas dan kriteria keanggotaan koperasi bagi pemberian prioritas kepada koperasi, dilakukan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi terhadap koperasi.

Pasal 26 E menyebut, berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 C, Menteri menerbitkan persetujuan pemberian WIUP Mineral logam atau WIUP batu bara dengan cara prioritas melalui sistem OSS.