Bisnis.com, SIJUNJUNG — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah turun langsung menemui masyarakat dan meninjau aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Batu Gando, Nagari Muaro, Kabupaten Sijunjung, Selasa (19/5).

Mahyeldi menyampaikan bahwa langkah tersebut dilakukan menyusul rentetan kecelakaan tambang ilegal yang kembali memakan korban jiwa di daerah tersebut. Bahkan dia menyaksikan langsung aktivitas tambang emas yang beroperasi menggunakan ratusan box talang di atas ponton di sepanjang aliran sungai.

“Kalau belum punya izin, segera urus izinnya. Pemerintah sudah menyiapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Kamo dorong penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) supaya aktivitas masyarakat bisa berjalan sesuai aturan,” tegas Mahyeldi di hadapan para penambang, Selasa (19/5/2026).

Gubernur menegaskan pemerintah tidak ingin masyarakat mencari nafkah dengan cara yang justru membahayakan keselamatan diri sendiri dan merusak lingkungan sekitar.

“Kami tidak ingin masyarakat mencari nafkah dengan cara yang membahayakan diri sendiri dan merusak lingkungan,” tegasnya.

Dalam peninjauan itu, Mahyeldi juga mendapati masih banyak aktivitas tambang serupa yang beroperasi di sejumlah titik lain tidak jauh dari kawasan sungai. Kondisi tersebut memperlihatkan praktik tambang ilegal masih berlangsung masif di wilayah Sijunjung.

Usai meninjau lokasi tambang aktif, Mahyeldi bergerak menuju lokasi longsor tambang ilegal di Sintuk, Jorong Koto Guguak, Nagari Guguk, Kecamatan Koto VII, yang pada Rabu (13/5/2026) lalu menewaskan sembilan penambang emas.

Peristiwa maut itu terjadi saat para pekerja sedang melakukan aktivitas penambangan di kawasan tanpa izin. Longsor tiba-tiba menimbun para pekerja di lokasi tambang. Pada saat bersamaan, banjir di aliran sungai sekitar lokasi juga menghanyutkan puluhan ponton peralatan tambang milik warga.

Sembilan penambang dilaporkan meninggal dunia dalam musibah tersebut. Mahyeldi kemudian melayat ke rumah duka salah seorang korban, Madi (24), warga Jorong Koto, Nagari Padang Laweh. Di hadapan keluarga korban, gubernur menyampaikan belasungkawa mendalam atas tragedi yang kembali terjadi akibat aktivitas tambang ilegal.

“Kejadian ini harus menjadi pelajaran bersama. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Pemerintah ingin masyarakat tetap bisa bekerja, tetapi harus dengan cara yang legal dan aman,” tutupnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan menyetop anggaran kementerian lembaga (K/L) yang lambat belanja.

"Kalau mereka enggak ngebelanjain, gue potong aja anggarannya. Bukan dipotong, saya akan setop, saya enggak kirim aja biar mereka teriak-teriak," katanya dalam acara Semangat Awal Tahun di gedung IDN IDN HQ, Jakarta Selatan, (14/1).

Purbaya mengatakan langkah itu ia lakukan agar K/L membelanjakan anggaran tepat waktu, tepat sasaran, dan tidak ada kebocoran. Karena itu, Purbaya akan keliling K/L untuk memeriksa progres belanja anggaran.

Ancaman itu juga berlaku bagi pemerintah daerah (pemda). Ia mengatakan sisa anggaran daerah bahkan mencapai ratusan triliun di akhir 2025 kemarin. Padahal, pemda sering meminta uang ke pemerintah pusat.

"Mereka selalu minta uang, minta uang. Bentar dulu, ada Rp100 triliun di tempat lu, habisin. Jadi ada seperti itu. Entah mereka belum memahami cara membelanjakan tepat waktu, atau mereka belum memahami me-manage anggaran yang baik. Jadi tahun ini saya akan kirim orang-orang dari (Kementerian) Keuangan untuk diskusilah dengan mereka supaya mereka lebih bagus lagi belanjanya di daerah," kata Purbaya.

Sebelumnya, sebanyak 18 gubernur ramai-ramai menyampaikan protes kepada Purbaya terkait pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD).

Aceh, misalnya, yang menjelaskan anggaran mereka dipotong 25 persen oleh pemerintah pusat.

"Kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing," kata Gubernur Aceh Mualem selepas bertemu Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (7/10).

Di lain sisi, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyebut pemotongan TKD berdampak serius terhadap operasional daerahnya.

PT Pegadaian kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung penanganan bencana di Tanah Air. Setelah menyalurkan bantuan untuk korban banjir di Aceh, perusahaan kini bergerak membantu masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat. Penyerahan bantuan dilaksanakan di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Barat, Rabu (10/12).

Bantuan diserahkan langsung oleh Wakil Direktur Utama PT Pegadaian, Budi Wahju Soesilo, kepada Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah.

Turut hadir Direktur Manajemen Risiko, Legal dan Kepatuhan PT Pegadaian, Ismail Ilyas; Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian, Dwi Hadi Atmaka; Pemimpin Wilayah Pegadaian Kanwil II Pekanbaru, Eko Supriyanto; serta jajaran manajemen lainnya.

Paket bantuan tersebut mencakup kebutuhan dasar bagi warga di lokasi pengungsian, mulai dari bahan pangan, perlengkapan kebersihan, pakaian, kebutuhan anak dan balita, hingga perlengkapan kesehatan dan darurat.

Bantuan diprioritaskan untuk wilayah yang mengalami kendala distribusi akibat kerusakan jalan dan terputusnya sejumlah akses logistik.

Budi Wahju menyampaikan bahwa bantuan ini menjadi komitmen Pegadaian dalam mendampingi masyarakat selama masa tanggap bencana.

"Kami sangat ingin berkontribusi dan berkolaborasi, sebagai bentuk kepedulian untuk Sumatera Barat. Kami berharap bantuan yang disalurkan mampu meringankan kebutuhan mendesak warga di lokasi terdampak. Pegadaian akan terus berupaya hadir untuk masyarakat, terutama pada situasi yang membutuhkan penanganan cepat seperti saat ini," tuturnya.

Sementara itu, Mahyeldi Ansharullah memberikan apresiasi atas kepedulian Pegadaian dan kontribusi para nasabahnya. Menurutnya bantuan ini sagat membantu warga terdampak.

"Kami berterima kasih atas dukungan yang diberikan Pegadaian. Bantuan seperti ini sangat membantu percepatan penanganan di lapangan, terutama bagi warga yang terdampak langsung. Mudah-mudahan kerjasama dan dukungan yang diberikan Pegadaian senantiasa diberikan kelancaran," ujarnya.

Aksi kemanusiaan ini ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang selaras dengan SDGs 1 (Tanpa Kemiskinan), SDGs 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), serta SDGs 13 (Penanganan Perubahan Iklim).

Hingga saat ini, Pegadaian telah menyalurkan bantuan sebesar lebih dari Rp 600 Juta untuk korban banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat.

Pegadaian memastikan akan terus memonitor situasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga kemanusiaan, serta mitra terkait agar penyaluran bantuan berikutnya dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memperpanjang status tanggap darurat bencana. Penetapan kondisi tersebut dikeluarkan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah , Selasa (9/12/2025).

Menurut Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ) Abdul Muhari, perpanjangan status tanggap darurat bencana dilakukan mengingat masih berlangsung proses pencarian dan korban akibat insiden banjir dan tanah longsor.

"Di samping itu, sarana dan prasarana dasar serta fasilitas umum yang belum pulih fungsinya. Melalui penetapan ini, Pos Komando (Posko) Terpadu atau Pos Pendamping Provinsi dapat bekerja secara optimal untuk mengerahkan sumber daya di tingkat provinsi maupun dukungan penuh sumber daya nasiona," ujar Abdul Muhari dalam keterangan persnya, Selasa (9/12/2025).

Sebelumnya, status tanggap darurat berlangsung hingga Senin (8/12/2025). Perpanjangan status tanggap darurat kedua berlaku dengan penetapan Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 360-803-2025 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Wilayah Provinsi Sumbar Tahun 2025, yang terhitung mulai 9 Desember hingga 22 Desember 2025 atau 14 hari.

"Setelah diadakan rapat pada hari ini, maka kita putuskan untuk perpanjangan tanggap darurat sampai tanggal 22 Desember nantinya," ujar Gubernur Mahyeldi dalam keterangan pers melalui kanal media sosial.

Gubernur juga mengatakan, adanya harapan untuk melakukan percepatan-percepatan dalam kondisi darurat ini. "Kita harapkan kepada bupati-wali kota untuk bisa melengkapi seluruh pendataan-pendataan yang ada sehingga pada masa ini sehingga kita dapat membuat langkah-langkah dalam rangka untuk rehab-rekon ke depan."

Mahyeldi juga menyatakan, jajarannya akan menghitung kebutuhan yang diperlukan dalam proses pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Sumbar yang terdampak bencana.

Sementara itu, data Pos Pendamping Nasional di wilayah Sumbar pada Senin (8/12/2025), tercatat korban meninggal dunia 234 orang, hilang 95 orang, dan mengungsi 20.474 orang.

Posko yang beroperasi di wilayah kabupaten dan kota terdampak mendapatkan dukungan penuh sumber daya dari Posko Terpadu, Pos Pendamping Nasional, maupun berbagai pihak, baik masyarakat, organisasi non-pemerintah dan lembaga usaha. Perbaikan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, jaringan distribusi air, serta pendistribusian bantuan kepada warga terdampak masih terus dilakukan hingga hari ini.

SUMBAR - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menyatakan status tanggap darurat bencana alam di wilayah Sumbar berpotensi besar diperpanjang. Sebab sebagian besar kabupaten dan kota masih melaksanakan kegiatan penanganan darurat, mulai dari pencarian korban, perbaikan akses yang terputus, hingga penyediaan posko pengungsian.

“Pekerjaan tanggap darurat kita masih ada dan belum selesai. Sudah pasti akan diperpanjang karena penyelesaiannya memang belum tuntas,” ujar Gubernur Mahyeldi saat berada di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Sumbar, Kantor Gubernur Sumbar,Senin (8/12/2025).

Mahyeldi menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar kini meminta seluruh kepala daerah menyampaikan laporan serta masukan terkait kondisi terkini di wilayah masing-masing. Masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan sebelum keputusan resmi perpanjangan status dikeluarkan pada Senin, 8 Desember 2025.

“Sekarang Sekda sedang mempersiapkan dokumen dan akan membahasnya bersama. Kita juga meminta input dari kabupaten dan kota,” kata Mahyeldi, Senin (8/12/2025).

Mahyeldi menyebut, sejumlah daerah seperti Kota Solok, Kota Payakumbuh, dan Bukittinggi mulai stabil dan tidak lagi memerlukan status darurat. Namun, wilayah lain seperti Kabupaten Agam, Kota Pariaman, Pesisir Selatan, dan beberapa daerah lain masih membutuhkan penanganan intensif.

Pada beberapa titik, akses jalan dan jembatan masih terputus sehingga distribusi bantuan belum dapat berjalan optimal. Pemprov Sumbar juga tengah menambah ketersediaan kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, perlengkapan tidur, dan bantuan khusus bagi ibu hamil serta balita.

“Kebutuhan makanan tetap kita distribusikan. Untuk air minum, kami sudah kirimkan tendon penampungan dan sedang mengupayakan pengisian serta penyambungan kembali jaringan distribusi. Akses yang masih terputus juga bertahap kita buka,” ujarnya.

Mahyeldi mengungkapkan jumlah pengungsi masih mencapai 20 ribu orang. Sebagian besar masyarakat yang rumahnya rusak berat diarahkan untuk tinggal sementara di tenda atau hunian sementara (huntara) hingga penilaian kelayakan lokasi tempat tinggal selesai dilakukan.

“Jika rumah mereka tidak lagi bisa dihuni dan mereka memiliki tanah, pemerintah akan membantu pembangunan. Jika tidak memiliki tanah, akan dicarikan lokasi alternatif,” jelasnya.

Pemprov Sumbar juga menerima dukungan dari berbagai daerah lain seperti Riau, Jambi, serta pemerintah kabupaten/kota tetangga. Bantuan datang melalui berbagai instansi, termasuk TNI, Polri, Basarnas, dan relawan. Menurut Mahyeldi, kolaborasi ini penting agar distribusi bantuan berjalan baik dan tidak menghambat pekerjaan alat berat di lapangan.

“Bantuan sebaiknya terkoordinasi melalui posko kabupaten atau kecamatan agar tidak mengganggu proses evakuasi dan pembersihan material. Banyak masyarakat ingin mengantar bantuan langsung, namun ini bisa menghambat alat berat yang sedang bekerja,” tegasnya.

Mahyeldi menekankan bahwa bencana ini harus menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak. Pemprov Sumbar kini sedang memetakan daerah-daerah rawan, termasuk wilayah perbukitan yang masih menunjukkan retakan panjang dan potensi longsor.

“Data yang akurat sangat menentukan langkah pada masa darurat maupun rekonstruksi. Karena itu, validasi data di posko harus diperkuat. Jika ada keterbatasan, daerah lain harus siap membantu,” katanya.

Mahyeldi mengimbau para bupati dan wali kota untuk memaksimalkan koordinasi dengan Forkopimda dan memastikan seluruh posko berjalan efektif. Ia juga meminta masyarakat yang ingin memberikan bantuan agar menyalurkannya melalui posko resmi. “Dengan koordinasi yang baik, distribusi bantuan akan lebih merata dan proses penanganan bencana tidak terganggu,” ucapnya.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menyerahkan bantuan sebesar Rp850 juta bagi masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) yang terdampak bencana banjir bandang, belum lama ini. Bantuan diserahkan langsung oleh Relawan Elang BRI, yang menjadi bagian program BRI Peduli TJSL/CSR Tanggap Darurat Bencana di Kantor Gubernur Sumbar, Jumat (5/12).

PGS RCEO BRI Kantor Wilayah (Kanwil) Padang, Taufik, menyatakan bahwa Relawan Elang BRI langsung bergerak sejak pagi hari pertama bencana. Saat itu, tim menyalurkan 5 ribu bungkus makanan ke sejumlah titik terdampak, seperti Lembah Anai, Batu Busuk, dan lokasi lain di Kota Padang.

Masih di hari yang sama, BRI juga menyerahkan satu unit perahu karet untuk BPBD, dengan 50 survival kit dan rompi pelampung. Sejak saat itu, penyaluran BRI berlanjut setiap hari, mendistribusikan bantuan pangan dan sandang yang dilakukan melalui 14 Kantor Cabang BRI, berkolaborasi dengan BPBD Sumbar.

"Hingga saat ini, total bantuan pangan dan sandang yang sudah disalurkan sekitar Rp850 juta, belum termasuk perahu karet, survival kit, dan berbagai peralatan lainnya. Kami juga masih menyalurkan bantuan tambahan melalui Yayasan Baitul Maal BRI di tiga titik di Palembayan," kata Taufik.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah dalam kegiatan penyerahan bantuan, menyampaikan apresiasi mendalam atas kehadiran BRI sejak hari pertama bencana melanda.

"Terima kasih atas bantuan dari BRI yang dari awal kejadian sudah turun ke lapangan. Mulai dari penyediaan makanan hingga bantuan yang terus berjalan sampai hari ini. Bahkan besok pun masih ada bantuan lanjutan yang disiapkan," ujar Mahyeldi.

Mahyeldi menjelaskan, selain memenuhi kebutuhan darurat masyarakat, bantuan itu juga memberi kekuatan moral bagi warga yang tengah menghadapi masa sulit.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga BRI semakin maju dan terus memberi manfaat bagi masyarakat," pungkas Mahyeldi.

PADANG - Acara resepsi pernikahan putri Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah yang semula rencananya digelar pada 6-7 Desember 2025 ditunda. Mahyeldi membatalkan pernikahan putrinya akibat banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumbar.

Dia pun memutuskan untuk menunda resepsi tersebut dan memilih membantu masyarakat. “Sebagai ayah, tentu saya ingin hadir dalam momen bahagia keluarga. Namun sebagai Gubernur, saya harus mendahulukan amanah. Melihat kondisi Sumatera Barat yang sedang dilanda bencana, saya dan keluarga sepakat untuk membatalkan pesta pernikahan anak kami pada 6–7 Desember 2025,” kata Mahyeldi melalui unggahan di akun Instagramnya @dailymahyeldi yang dilihat Selasa (2/12/2025).

Dia punmenyampaikan permohonan maaf kepada kerabat dan saudaranya. Ia menyadari tak mungkin melaksanakan hari bahagia di tengah masyarakat yang sedang mengalami kesulitan di tengah bencana.

“Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada karib kerabat dan seluruh undangan. Keputusan ini bukan hal yang mudah, tetapi inilah bentuk hormat kami kepada masyarakat yang tengah berjuang memulihkan kehidupan,” ujar dia.

“Hari ini, hati saya bukan hanya untuk keluarga saya, tetapi untuk ribuan keluarga di Sumatera Barat. Tugas saya adalah memastikan pemulihan berjalan sebaik-baiknya,” jelas dia.

Sebelumnya, dilihat dari website resmi BNPB pada Selasa (2/12/2025), korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor itu mencapai 604 orang. Selain korban tewas, terdapat 464 orang hilang dan 2.600 orang terluka.

Kemudian 1,5 juta jiwa terdampak, 570.700 orang mengungsi tersebar di 50 kabupaten/kota. Selain itu, sebanyak 3.500 rumah mengalami rusak berat, 4.100 rusak sedang, 20.500 rusak ringan, 282 unit fasdik rusak, dan 271 unit jembatan rusak.