ACEH - Presiden Prabowo Subianto melaksanakan salat Idulfitri 1447 H di Masjid Darussalam, Kampung Simpang, Karang Baru, Aceh Tamiang, pada Sabtu (21/3/2026). Tampak Presiden Prabowo didampingi Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengenakan baju koko putih lengkap dengan peci hitam.

Selain itu, tampak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Kepala Bakom Angga Raka Prabowo yang mendampingi.

Usai melaksanakan salat Id di Aceh Tamiang, Presiden Prabowo akan membuka pintu Istana Negara bagi 5.000 masyarakat umum untuk menghadiri acara open house dan silaturahmi.

“Kalau di istana, siang kami menyiapkan halalbihalal, silaturami, untuk seluruh warga masyarakat yang mau berkunjung,” ungkap Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya.

Seskab Teddy menjelaskan, Istana Negara akan dibuka untuk umum mulai setelah salat Zuhur hingga sore hari, dengan skema kunjungan bergiliran untuk memastikan kenyamanan masyarakat.

Diperkirakan jumlah pengunjung yang hadir dapat mencapai sekitar 5.000 orang, dengan pengaturan area di dalam maupun di luar Istana untuk mengakomodasi antusiasme masyarakat.

“Ya lima ribuan mungkin, seperti tahun lalu lah. Tentunya kita siapkan di dalam, nanti bila tidak muat, di luar juga sudah disiapkan oleh Pak Mensesneg tenda, kemudian ya nanti bergantian masuk,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, pemerintah juga menyiapkan berbagai hidangan khas Idulfitri serta suasana ramah keluarga bagi para pengunjung. Selain itu, disiapkan juga beberapa hiburan terutama untuk para pengunjung anak-anak.

“Ada makan siang, ada silaturami, ada ketupat dan sebagainya. Istana terbuka untuk umum, itu siang sampai sore hari. Seperti tahun lalu, istana dibuka untuk rakyat, nanti disiapkan berbagai macam makanan dan hiburan sedikit untuk anak kecil begitu ya kira-kira,” tuturnya.

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam suasana Idulfitri, sekaligus memperkuat nilai silaturahmi dan persatuan nasional.

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas perkembangan pemulihan pasca erjadinya bencana di Aceh.

“Dalam pertemuan tersebut dibahas perkembangan konkret pemulihan pascabencana di Aceh, termasuk kemajuan pembangunan rumah hunian yang sudah jadi hampir 4.000 unit khusus di Aceh, selain dari perbaikan rumah yang masih tetap ingin ditinggali warga,” kata Teddy di Instagram @sekretariat.kabinet, Kamis (29/1/2026).

Selain itu, Teddy dan Mualem juga membahas pencairan anggaran daerah yang telah disetujui Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap proses rehabilitasi berjalan pulih.

"Selanjutnya pembahasan terkait peruntukan pencairan anggaran daerah yang telah disetujui Bapak Presiden Prabowo, serta proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur umum yang berangsur pulih," ujar dia.

Sebelumnya, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra menyatakan jumlah pengungsi terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Penurunan jumlah pengungsi ini terjadi di tiga provinsi yang terdampak.

Juru Bicara Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Amran menyatakan, berdasarkan data per Rabu (28/1/2026), jumlah pengungsi yang masih menetap di lokasi pengungsian berjumlah 111.788 jiwa. "Jadi total secara keseluruhan pengungsi sampai dengan kemarin itu ada 111.788," kata Amran di Kantor Kemendagri Jakarta Pusat, Kamis (29/1/2026).

Ia merincikan jumlah pengungsi di masing-masing provinsi, untuk Sumatra Barat 9.040 orang, Sumatera Utara 11.085 orang, dan 91.663 orang. Sejalan dengan itu, Amran mengungkapkan pembangunan hunian sementara (huntara) di Aceh sudah selesai 100 persen, yakni sebanyak 3.248.

Sementara untuk Sumatera Utara, dari target 962 unit, yang sudah selesai dibangun berjumlah 557. Kemudian untuk Sumatera Barat, dari 618 unit yang disiapkan, 476 di antaranya sudah selesai pembangunannya.

"Secara total adalah, dari 17.231 yang sudah selesai adalah 4.281 (Huntara) dan penerima DTH (dana tunggu hunian) yang sudah tersalurkan ke masyarakat adalah 5.932 secara keseluruhan untuk tiga provinsi," ujarnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan menyetop anggaran kementerian lembaga (K/L) yang lambat belanja.

"Kalau mereka enggak ngebelanjain, gue potong aja anggarannya. Bukan dipotong, saya akan setop, saya enggak kirim aja biar mereka teriak-teriak," katanya dalam acara Semangat Awal Tahun di gedung IDN IDN HQ, Jakarta Selatan, (14/1).

Purbaya mengatakan langkah itu ia lakukan agar K/L membelanjakan anggaran tepat waktu, tepat sasaran, dan tidak ada kebocoran. Karena itu, Purbaya akan keliling K/L untuk memeriksa progres belanja anggaran.

Ancaman itu juga berlaku bagi pemerintah daerah (pemda). Ia mengatakan sisa anggaran daerah bahkan mencapai ratusan triliun di akhir 2025 kemarin. Padahal, pemda sering meminta uang ke pemerintah pusat.

"Mereka selalu minta uang, minta uang. Bentar dulu, ada Rp100 triliun di tempat lu, habisin. Jadi ada seperti itu. Entah mereka belum memahami cara membelanjakan tepat waktu, atau mereka belum memahami me-manage anggaran yang baik. Jadi tahun ini saya akan kirim orang-orang dari (Kementerian) Keuangan untuk diskusilah dengan mereka supaya mereka lebih bagus lagi belanjanya di daerah," kata Purbaya.

Sebelumnya, sebanyak 18 gubernur ramai-ramai menyampaikan protes kepada Purbaya terkait pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD).

Aceh, misalnya, yang menjelaskan anggaran mereka dipotong 25 persen oleh pemerintah pusat.

"Kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing," kata Gubernur Aceh Mualem selepas bertemu Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (7/10).

Di lain sisi, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyebut pemotongan TKD berdampak serius terhadap operasional daerahnya.

Gubernur Muzakir Manaf alias Mualem menyampaikan keluh kesah atas mahalnya harga daging sapi di Aceh.

Mualem memperkirakan harga daging akan terus melonjak di tengah kondisi bencana banjir bandang dan longsor yang menerjang Aceh belakangan ini.

Ia menyampaikan itu di hadapan pimpinan DPR dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dalam rakor satgas pemulihan pasca bencana, Banda Aceh, Selasa (30/12).

"Jadi daging yang termahal di Aceh, seluruh Indonesia di Aceh. Hari-hari biasa sampai Rp200 ribu per kilo. Mungkin dengan keadaan ini sampai Rp300 ribu, karena banyak ternak yang korban," ucap Mualem.

Mualem pun menyarankan kepada Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan Mendagri Tito Karnavian untuk mengizinkan impor sapi dari luar negeri guna mengatasi ini.

Ia menyebut bencana yang melanda Aceh juga cukup berdampak pada peternakan di sana, Mualem menyebut banyak sapi yang mati akibat banjir.

"Saya rasa kita boleh impor, pak, di mana-mana atau di Australia atau di India yang murah. Ini saya sarankan, pak, karena banyak ternak yang korban, di tempat saya, di kampung saya, Pak, dia agennya sapi, pak, sampai 300 ekor musnah," ucapnya.

Terlebih, Mualem menyebut hari ini sudah menjelang bulan suci Ramadhan yang diperkirakan akan jatuh pada pertengahan Februari 2026.

Ia mengaku telah menjadi budaya warga Aceh untuk memiliki stok daging di saat bulan suci Ramadhan menjelang hari raya Idul Fitri.

"Mohon dagingnya, pak, atau sapi utuh, pak, untuk kita, apakah jual atau kita kasih pada masyarakat yang terdampak, supaya dapat menikmati dagingnya," ucap dia.

Aceh jadi salah satu daerah terdampak banjir yang menerjang sejumlah wilayah di Pulau Sumatra. Sebanyak 18 kabupaten/kota di Aceh terdampak.

Mengutip situs BNPB pada Selasa (30/12) sore, korban meninggal dunia di Aceh mencapai 514 jiwa. Hingga kini, sebanyak 31 orang juga masih dinyatakan hilang. Selain itu, 374,3 ribu jiwa mengungsi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, menemui Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, di kediaman Menteri Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (22/12/2025).

Pertemuan tersebut membahas penguatan dukungan pemerintah pusat terhadap pemulihan sektor pertanian dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Aceh pascabencana.

Mentan Amran menyampaikan apresiasi atas kunjungan Gubernur Aceh dan menegaskan komitmen Kementerian Pertanian dalam mendukung pemulihan pertanian di Aceh.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur atas kedatangan dan kunjungannya. Insya Allah sektor pertanian di Aceh, mulai dari sawah yang rusak hingga komoditas kopi, akan kita perbaiki. Mulai Januari, kami akan turun langsung ke lapangan,” ujar Mentan Amran.

Mentan Amran juga menjelaskan bahwa permintaan beras sebesar 10.000 ton yang diajukan Pemerintah Aceh telah terealisasi.

Selain itu, bantuan senilai Rp75 miliar untuk tiga provinsi terdampak bencana, di mana dua pertiganya dialokasikan untuk Aceh, juga telah tiba dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Insya Allah, kami juga akan berkunjung ke Aceh untuk melihat langsung perkembangan program cetak sawah bersama Bapak Gubernur,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mentan Amran menyebutkan bahwa luas sawah di Aceh yang terdampak dan akan dibangun kembali mencapai sekitar 89.000 hektare.

Tim Kementerian Pertanian dijadwalkan turun ke lapangan pada Januari 2026 mendatang, dengan persiapan dimulai dalam dua pekan ke depan.

Sementara itu, Mualem menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian, kepada masyarakat Aceh.

“Terima kasih kepada Pak Menteri Pertanian yang sudah membantu Aceh. Lebih-lebih lagi pada masa saat ini, yang paling urgent, dan alhamdulillah semua masyarakat di Aceh sudah menikmati,” ujarnya.

Mualem juga menyampaikan bahwa secara umum kondisi masyarakat sangat terbantu dengan dukungan logistik yang diberikan Kementerian Pertanian.

“Terlebih lagi bantuan sandang pangan dan sembako yang sudah Pak Menteri kirimkan ke Aceh. Mudah-mudahan, Aceh lebih baik lagi,” ungkapnya.

Meski demikian, Mualem menyebutkan masih terdapat kebutuhan lanjutan, seperti obat-obatan, selimut, serta perlengkapan sekolah bagi siswa SD dan SMP.

Menanggapi hal tersebut, Mentan Amran menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus menyiapkan stok dan bantuan sesuai kebutuhan daerah.

“Stok kami siapkan hingga tiga kali lipat dari kebutuhan. Fokus bantuan meliputi beras, minyak goreng, dan bantuan lainnya. Kita bantu saudara kita, ini adalah perintah Bapak Presiden,” tegasnya.

Mentan Amran juga memastikan akan ada penebalan stok menghadapi momentum akhir tahun.

“Kita siapkan stoknya di lapangan. Permintaan beliau insya Allah akan kita penuhi,” ungkapnya.

Selain bantuan logistik, pertemuan juga membahas dukungan sarana produksi pertanian, termasuk program cetak sawah, pengembangan kebun kopi, serta kebutuhan alat dan mesin pertanian yang direncanakan mulai dikirimkan pada Januari 2026.

“Kita siap mendukung penuh pemulihan dan penguatan pertanian Aceh,” tutup Mentan Amran.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menerima kunjungan Gubernur Aceh Muzakir Manaf di kediamannya di Jakarta, Senin (22/12). Keduanya membahas penguatan dukungan pemerintah pusat terhadap pemulihan sektor pertanian dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Aceh pascabencana.

Saat itu, Mentan Amran menegaskan komitmen Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mendukung pemulihan pertanian di Aceh.

"Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur atas kedatangan dan kunjungannya. Insya Allah sektor pertanian di Aceh, mulai dari sawah yang rusak hingga komoditas kopi, akan kita perbaiki. Mulai Januari, kami akan turun langsung ke lapangan," ujar Amran.

Amran menjelaskan, bahwa permintaan beras sebesar 10 ribu ton yang diajukan Pemerintah Aceh telah terealisasi. Selain itu, bantuan senilai Rp75 miliar untuk tiga provinsi terdampak bencana, di mana dua pertiganya dialokasikan untuk Aceh, juga telah tiba dan disalurkan kepada masyarakat.

"Insya Allah, kami juga akan berkunjung ke Aceh untuk melihat langsung perkembangan program cetak sawah bersama Bapak Gubernur," katanya.

Amran menyatakan, sawah yang terdampak dan akan dibangun kembali mencapai sekitar 89 ribu hektare. Tim Kementerian Pertanian dijadwalkan turun ke lapangan pada Januari mendatang, dengan persiapan dimulai dalam dua pekan ke depan.

Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan pemerintah pusat, khususnya Kementan, kepada masyarakat Aceh.

"Terima kasih kepada Pak Menteri Pertanian yang sudah membantu Aceh. Lebih-lebih lagi pada masa saat ini, yang paling urgent, dan alhamdulillah semua masyarakat di Aceh sudah menikmati," ujarnya.

Mualem juga menyampaikan bahwa secara umum kondisi masyarakat sangat terbantu dengan dukungan logistik yang diberikan Kementerian Pertanian. Ia menyebutkan, masih terdapat kebutuhan lanjutan, seperti obat-obatan, selimut, serta perlengkapan sekolah bagi siswa SD dan SMP.

Menanggapi hal tersebut, Mentan mengatakan bahwa pemerintah pusat akan terus menyiapkan stok dan bantuan sesuai kebutuhan daerah.

"Stok kami siapkan hingga tiga kali lipat dari kebutuhan. Fokus bantuan meliputi beras, minyak goreng, dan bantuan lainnya. Kita bantu saudara kita, ini adalah perintah Bapak Presiden," ujarnya.

Amran juga memastikan akan ada penebalan stok menghadapi momentum akhir tahun.

"Kita siapkan stoknya di lapangan. Permintaan beliau insya Allah akan kita penuhi," kata Amran.

Selain bantuan logistik, pertemuan juga membahas dukungan sarana produksi pertanian, termasuk program cetak sawah, pengembangan kebun kopi, serta kebutuhan alat dan mesin pertanian yang direncanakan mulai dikirimkan pada Januari 2026.

"Kita siap mendukung penuh pemulihan dan penguatan pertanian Aceh," tutup Mentan.

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyebut bantuan pangan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperkuat ketahanan masyarakat melalui distribusi sandang pangan terutama dalam menghadapi kondisi sulit bencana banjir.

"Pak Menteri sudah membantu Aceh, lebih-lebih lagi pada masa saat ini, pada masa yang paling urgent, dan alhamdulillah semua masyarakat di Aceh sudah menikmati," kata Muzakir saat bertemu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di kediaman Menteri Pertanian di Jakarta, Senin (22/12).

Oleh karena itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian, kepada masyarakat Aceh.

Mualem juga menyampaikan bahwa secara umum kondisi masyarakat sangat terbantu dengan dukungan logistik yang diberikan Kementerian Pertanian.

“Terlebih lagi bantuan sandang pangan dan sembako yang sudah Pak Menteri kirimkan ke Aceh. Mudah-mudahan, Aceh lebih baik lagi,” ujarnya

Meski demikian, Mualem menyebutkan masih terdapat kebutuhan lanjutan, seperti obat-obatan, selimut, serta perlengkapan sekolah bagi siswa SD dan SMP.

"Mudah-mudahan Aceh lebih baik," imbuh Mualem.

Menanggapi hal tersebut, Mentan Amran menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus menyiapkan stok dan bantuan sesuai kebutuhan daerah.

“Stok kami siapkan hingga tiga kali lipat dari kebutuhan. Fokus bantuan meliputi beras, minyak goreng, dan bantuan lainnya. Kita bantu saudara kita, ini adalah perintah Bapak Presiden,” tegasnya.

Amran juga memastikan akan ada penguatan stok pangan di wilayah itu terutama menghadapi momentum akhir tahun.

“Kita siapkan stoknya di lapangan. Permintaan beliau insya Allah akan kita penuhi,” ungkapnya

Selain bantuan logistik, pertemuan juga membahas dukungan sarana produksi pertanian, termasuk program cetak sawah, pengembangan kebun kopi, serta kebutuhan alat dan mesin pertanian yang direncanakan mulai dikirimkan pada Januari 2026.

“Kita siap mendukung penuh pemulihan dan penguatan pertanian Aceh,” kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

ACEH TAMIANG - Ada satu momen penuh makna yang terjadi di tengah hiruk-pikuk kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Posko Pengungsian Jembatan Aceh Tamiang , Aceh, Jumat (12/12/2025). Sebuah isyarat sederhana penuh makna itu adalah jempol yang diacungkan Prabowo kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem.

Saat berdiri di atas rooftop mobil Maung, Prabowo masih terus menyambut warga yang berebut ingin berjabat tangan setelah mengunjungi pengungsian. Di tengah hiruk-pikuk itu, Prabowo tiba-tiba mengarahkan pandangan ke satu sosok yang berdiri tak jauh dari kerumunan warga tepat di samping mobil Prabowo.

Ia mengangkat jempolnya, tegas, hangat, dan penuh penghargaan tepat kepada Mualem. Momen itu singkat, tetapi menyimpan pesan yang dalam, pengakuan dan penghormatan seorang presiden kepada pemimpin daerah yang berdiri di garis depan bersama rakyatnya. Sebuah pesan kuat ketika pemimpin saling menghormati, rakyatlah yang merasakan manfaatnya.

Diketahui, hubungan Prabowo dan Mualem sering digambarkan unik. Mereka pernah berhadapan di masa lalu, tetapi saat ini tak ada jarak di antara keduanya. Mereka mengabdi untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Di masa krisis, keduanya hadir sebagai dua pemimpin yang memikul beban yang bersama, menyelamatkan rakyat Aceh.

Mualem sejak awal bencana turun langsung ke lapangan, memeriksa distribusi bantuan dari pemerintah pusat, memastikan satu per satu warganya tidak terlewatkan. Ia tidak meninggalkan posko, tidak mengambil jarak dan berdiri bersama rakyatnya, basah, kotor, dan lelah bersama mereka.

Jempol yang diangkat Prabowo bukan sekadar isyarat. Itu adalah penghargaan atas kerja nyata, yang dilakukan Mualem untuk Aceh.

Sejak banjir dan longsor melanda Sumatera, banyak pihak turun tangan. TNI, Polri, relawan, pemerintah daerah, kementerian, hingga berbagai organisasi kemanusiaan.

Sebelumnya, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah (pemda), provinsi, pemerintah kabupaten, aparat, dan semua pihak yang telah bekerja keras untuk mempercepat pemulihan.

Berkat kolaborasi semua pihak, proses pemulihan mulai menunjukkan hasil. Prabowo berharap kerjasama ini terus berjalan dengan baik supaya masyarakat dapat segera bangkit. "Kita berusaha, kita tahu di lapangan sangat sulit, jadi kita atasi bersama. Mudah-mudahan masyarakat bisa cepat pulih," kata Prabowo

Pemerintah, lanjut Prabowo, berkomitmen penuh memulihkan kehidupan masyarakat pascabencana. Prabowo berjanji sekuat tenaga mengatasi rintangan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas normal. "Saya minta maaf kalau masih ada yang belum tertangani. Kita sedang bekerja keras," ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melakukan kunjungan kerja ke Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Setibanya di Bandara Kualanamu, Menko AHY bertemu dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem untuk saling memperbarui situasi dan kondisi terkini terkait dampak bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.

Dalam pertemuan tersebut, AHY menegaskan pentingnya memastikan penanganan bencana berjalan cepat, efektif, dan terkoordinasi. Ia menyampaikan kehadirannya di lapangan bertujuan memeriksa kondisi secara langsung sekaligus memastikan seluruh pekerjaan tanggap darurat berlangsung dengan baik.

“Saya ingin melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus sekali lagi memastikan pekerjaan di lapangan ini bisa berjalan dengan taktis dan efektif. Komunikasi intens juga saya lakukan dengan Menteri Pekerjaan Umum untuk mengkalkulasi anggaran yang terus berkembang, serta data yang terus di-update oleh berbagai pihak termasuk BNPB,” ujar AHY dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

AHY juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh kementerian dan lembaga memperhitungkan langkah-langkah penanganan secara matang dan mengeksekusinya segera di lapangan. Presiden, lanjut AHY, menekankan agar penanganan tidak dilakukan secara terburu-buru namun tetap mengedepankan kualitas dan keberlanjutan.

“Presiden menginstruksikan seluruh kementerian/lembaga semua untuk menghitung, mempersiapkan dengan baik, dan segera mengeksekusi di lapangan. Tidak boleh asal cepat dan ‘grasa grusu’. Membangun kembali juga bukan berarti yang penting cepat, melainkan kualitasnya juga harus bagus. Jangan sampai kemudian juga tetap rentan terhadap bencana di kemudian hari,” jelasnya.

Pada kesempatan ini, AHY meminta doa dan dukungan masyarakat agar upaya penanganan bencana di Aceh dapat berjalan lancar dan memberikan perlindungan maksimal bagi warga terdampak.

“Teman-teman, mohon doa dan dukungannya ya. Kemenko Infra akan terus mengawal ini semua agar berjalan dengan lancar. Aamiin Ya Rabbal Alamin,” harapnya.

Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan akan terus bersinergi dengan Pemerintah Aceh, kementerian terkait, serta BNPB untuk memastikan percepatan penanganan darurat dan pemulihan pascabencana. AHY juga akan meninjau beberapa lokasi, termasuk infrastruktur vital yang menghubungkan antardaerah di Aceh Tamiang.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyetujui permohonan tambahan 10 ribu ton beras dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem).

Beras tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak banjir dan longsor di Aceh.

"Alhamdulillah, atas nama pemerintah pusat kami menyetujui permohonan 10 ribu ton beras dari Pak Gubernur Mualem untuk Aceh," ujar Amran dalam keterangan resmi, Selasa (9/12).

"Ini merupakan alokasi khusus untuk mendukung pemulihan pascabencana, di mana stok beras nasional kita saat ini sangat cukup, bahkan kami siapkan tiga kali lipat lebih tinggi dari permintaan Mualem," sambungnya.

Ia menyampaikan stok beras nasional yang dikuasai Perum Bulog per Senin (8/12) mencapai 3,68 juta ton, angka tertinggi dalam satu dekade dan jauh di atas rata-rata stok akhir tahun yang biasanya berada di kisaran 1,2-1,5 juta ton.

"Dengan stok 3,68 juta ton, kita punya cadangan tiga kali lipat dari kebutuhan bulanan nasional. Jadi permohonan 10 ribu ton ini sangat kecil dibandingkan stok kita. Aceh akan kami pastikan tercukupi, dan seluruh Indonesia tetap aman hingga panen raya Maret-April 2026," ujarnya.

Permintaan bantuan beras ini muncul di tengah penanganan bencana banjir dan longsor yang menimbulkan korban jiwa serta merusak infrastruktur pertanian di Aceh.

Dalam Rapat Terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Posko TNI AU Sultan Iskandar Muda pada Minggu (7/12), Gubernur Mualem memaparkan kebutuhan mendesak terkait stabilisasi harga beras, air bersih, dan elpiji.

Kunjungan Prabowo ke Aceh selama dua hari berturut-turut menjadi momentum percepatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mualem menyampaikan apresiasi atas respons cepat tersebut.

"Atas perhatian yang diberikan Presiden, kami mengucapkan terima kasih. Kehadiran beliau memberi semangat bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan di lapangan," ujarnya saat mengantar kepulangan Prabowo di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda.

Ia berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban masyarakat dan mempercepat pemulihan pascabencana.

Di sisi lain, Amran menyebut Indonesia berada pada posisi yang lebih kuat dalam penyediaan beras.

Berdasarkan proyeksi BPS, total stok beras nasional diperkirakan mencapai 34,79 juta ton pada akhir 2025. Pemerintah menargetkan stok cadangan beras pemerintah tetap berada di atas 3,5 juta ton hingga memasuki panen raya 2026.

"Dulu kita harus impor jutaan ton, sekarang justru bisa membantu saudara-saudara kita di Aceh yang terkena musibah tanpa khawatir kekurangan. Ini berkah besar bagi bangsa, terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas dukungannya bagi petani Indonesia," ujarnya.

Penyaluran 10 ribu ton beras untuk Aceh akan dilakukan dalam minggu ini melalui Perum Bulog Divre Aceh dengan mekanisme bantuan pangan dan stabilisasi pasokan harga (SPHP).

Bantuan tersebut melengkapi alokasi awal 10.614 ton beras untuk Aceh, bagian dari program bantuan darurat nasional bagi tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumut, dan Sumbar, dengan total 34 ribu ton beras.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem buka suara soal temuan beras impor ilegal 250 ton Sabang oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Ia menyangkal bahwa beras yang ditemukan Amran itu ilegal. Menurutnya impor dilakukan secara sah dan tidak ada aturan yang dilanggar.

Impor sudah dikoordinasikan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) dengan pihak lintas sektor.

Kemudian impor itu sesuai aturan di UU Pemerintah Aceh Pasal 167 ayat (1) tentang Kawasan Bebas Sabang, Pasal 9 Ayat (6) tentang Pemasukan Barang Konsumsi dari Luar Daerah Pabean dan PP Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan kewenangan Pemerintah Daerah kepada Dewan Kawasan Sabang.

"Tidak ada regulasi yang dilanggar oleh BPKS dan pihak-pihak terkait lainnya dalam hal impor beras 250 ton tersebut," kata Mualem dalam keterangannya, Selasa (25/11).

Mualem beralasan kebijakan memasukkan beras dari luar menjadi salah satu kebijakan transisi yang strategis yang berpihak kepada masyarakat setempat.

"Salah satu hal yang dihadapi oleh Pemerintah kota Sabang adalah tingginya harga beras apabila membawa dari daratan, sehingga memberatkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini," katanya.

Mualem juga menyesalkan pernyataan Mentan Amran yang dinilai terlalu reaksioner dan minim sensitivitas daerah terkait kasus ini yang seakan-akan sebuah tindakan serius dan melawan undang-undang.

"Pernyataan ilegal yang disampaikan menteri Amran jelas tidak mendasar dan mereduksi kewenangan Aceh terutama BPKS dengan segala kewenangannya sesuai aturan perundang-undangan," katanya.

Mualem juga mendesak Mentan untuk segera melakukan uji lab beras 250 ton tersebut sesuai mekanisme perundang-undangan dan segera dilepaskan kepada masyarakat kawasan Sabang. 

Respons serupa juga disampaikan Kamar Dagang Industri (Kadin) Aceh. Ia berharap Amran dapat menghormati kewenangan terkait tata niaga di kawasan Bebas Sabang sesuai ketetapan peraturan perundang-undangan.

"Kawasan Sabang adalah kawasan bebas tata niaga yang dilindungi oleh Undang-undang," kata Ketua Kadin Aceh, Muhammad Iqbal seperti dikutip dari Antara.

Seperti diketahui, Mentan menyebutkan sekitar 250 ton beras yang didatangkan dari Thailand ditampung di gudang beras milik pengusaha swasta di Kota Sabang ilegal, karena tidak ada persetujuan dari pemerintah pusat.

Iqbal menyampaikan kewenangan terkait tata niaga di kawasan bebas Sabang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (1) UU Nomor Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta Pasal 167 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

"Karena itu, pernyataan Mentan sangat tendensius dan sensitif bagi hubungan Aceh dengan pemerintah pusat. Apalagi saat ini sedang berprosesnya revisi UUPA," ujarnya.

Dari sisi investasi, menurut Iqbal, statement Mentan tersebut bisa menjadi preseden buruk bagi iklim investasi khususnya di Aceh di tengah sedang gencarnya Gubernur Aceh saat menghadirkan investasi, termasuk ke Sabang.

a menjelaskan, masuknya beras tersebut ke Sabang sudah melalui proses perizinan yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS).

BPKS, kata dia, adalah lembaga pusat yang diberi kewenangan melalui UU 37 Tahun 2000, serta aturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang.

"Mengenai polemik ini, kita akan menyurati Presiden Prabowo terkait hambatan investasi di Kawasan Sabang serta arogansi Mentan yang mengangkangi kewenangan Aceh, khususnya di dalam kawasan bebas Sabang," demikian M Iqbal.

PT PLN (Persero) buka suara soal gangguan listrik yang menyebabkan mati lampu selama dua hari pada akhir pekan lalu di di Provinsi Aceh.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh, Eddi Saputra mengatakan gangguan listrik yang terjadi pada Sabtu (15/11) lantaran gangguan jaringan transmisi 150 KV sebagian besar Provinsi Aceh. Gangguan itu mengakibatkan pembangkit Nagan Raya 3 dan 4 ikut padam.

Eddi menjelaskan jaringan sistem transmisi tersebut merupakan jaringan interkoneksi yang terhubung dengan sejumlah wilayah di Sumatera. Dampak gangguan di sistem transmisi ini menyebabkan pemadaman di sebagian besar daerah Aceh.

"Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang sempat dirasakan pelanggan, sekaligus apresiasi atas kesabaran dan pengertian seluruh masyarakat Aceh selama proses pemulihan berlangsung," kata Eddi dalam keterangan resmi, Minggu (16/11).

Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menyesalkan adanya pemadaman listrik secara tiba-tiba dalam jangka waktu lama di hampir seluruh Aceh.

Menurutnya, kejadian itu bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mengganggu jalannya investasi yang kini mulai masuk ke Aceh.

"Ya pastilah, mengganggu investasi, juga (mengganggu) di perusahaan-perusahaan," kata Mualem kepada wartawan, Selasa (18/11).

Mualem menyebut listrik di Aceh surplus, sehingga ia mempertanyakan pemadaman masih terjadi di Aceh.

"Karena kita lihat listrik kita surplus. Orang-orang PLN juga harus betul betul serius melayani masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, pemadaman listrik di Aceh kembali terjadi selama dua hari, yakni sejak Sabtu (15/11) hingga Minggu (16/11). Mati lampu yang paling parah terjadi di akhir Oktober selama tiga hari.