Dalam sejarah perkembangan demokrasi Indonesia, aksi protes mahasiswa hampir selalu hadir di setiap periode kepemimpinan nasional. Mahasiswa menempati posisi strategis di antara negara dan masyarakat atau sebagai “Agen Of Change”, sehingga sering berfungsi sebagai agen perubahan dalam sistem demokrasi.

Dalam banyak catatan politik, gerakan mahasiswa telah terbukti mampu memengaruhi bahkan mengubah lanskap politik, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Belum pudar ingatan publik terhadap dinamika demonstrasi pada Agustus 2025, kini gelombang demonstrasi mahasiswa kembali terjadi pada Juni 2026 di berbagai kota. Aksi yang berpusat di Jakarta dan meluas ke sejumlah daerah ini menandai meningkatnya ketegangan sosial-politik di tengah masyarakat.

Dengan mengusung narasi besar seperti “Indonesia di Ambang Krisis” hingga “Menuju Kebangkrutan”, gerakan ini menjadi respons terhadap situasi ekonomi dan kebijakan publik yang dinilai semakin menekan daya hidup masyarakat.

Dalam aksi kali ini, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan ekonomi yang dianggap menjadi pemicu utama keresahan publik. Di antaranya adalah melemahnya nilai tukar rupiah yang mendekati angka Rp18.000 per dolar AS, meningkatnya harga bahan bakar minyak nonsubsidi, serta berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat luas.

Program-program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih juga tidak luput dari kritik karena masih menyisakan berbagai persoalan dalam implementasinya.

Kemudian, demonstrasi ini tidak hanya berhenti pada isu ekonomi, tetapi juga merambah pada kritik terhadap arah kebijakan negara yang dinilai paradoks. Di satu sisi, pemerintah disebut melakukan pembatasan subsidi dengan alasan efisiensi fiskal di tengah tekanan global.

Di sisi lain, anggaran negara tetap dialokasikan untuk proyek-proyek besar yang dipersepsikan kurang menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat. Kondisi ini memunculkan anggapan adanya ketidakseimbangan dalam prioritas pembangunan nasional.

Selain itu, muncul pula sorotan terhadap aspek demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Pendekatan aparat terhadap aksi unjuk rasa yang cenderung represif, mulai dari pengamanan ketat di titik-titik strategis hingga narasi adanya penyusup dalam aksi, kembali menjadi perdebatan publik.

Bagi sebagian kalangan, pola ini menunjukkan masih kuatnya pendekatan keamanan dalam merespons ekspresi kritik warga negara, ketimbang membuka ruang dialog yang lebih substantif.

Isu lain yang turut mengemuka adalah kekhawatiran terhadap perluasan peran militer dalam ranah sipil yang oleh sebagian pengamat dipandang sebagai indikasi kemunduran agenda reformasi. Dalam konteks ini, demokrasi dinilai menghadapi tantangan serius karena berpotensi bergeser ke arah yang lebih oligarkis dan militeristik jika tidak diimbangi dengan kontrol publik yang kuat.

Situasi tersebut diperparah dengan ketiadaan oposisi politik di tingkat institusional yang membuat melemahnya mekanisme check and balance. Secara teoritis, dalam sistem demokrasi yang sehat, oposisi diperlukan sebagai fungsi pengawas kekuasaan dan muncul alternatif kebijakan.

Namun ketika fungsi ini melemah, ruang kritik tidak hilang, melainkan bergeser dan diperkuat oleh masyarakat sipil. Akibatnya, terbentuk apa yang dapat disebut sebagai penguatan koalisi sipil, yaitu konsolidasi aktor-aktor non-negara seperti mahasiswa, akademisi, media, dan kelompok masyarakat yang mengambil peran lebih aktif dalam mengawasi jalannya kekuasaan negara.

Akhirnya mahasiswa kembali memposisikan diri sebagai bagian penting dari ruang publik yang kritis. Mereka berperan sebagai watchdog sosial yang menjaga agar suara masyarakat tetap terdengar.

Gerakan ini juga menunjukkan karakter kolektif dan egaliter, tanpa ketergantungan pada figur tunggal, sehingga mencerminkan kesadaran bersama yang lahir dari keresahan publik. Absennya tokoh sentral dalam aksi ini justru memperkuat pesan bahwa gerakan tersebut bukan sekadar ekspresi politik individu, melainkan representasi dari keresahan sosial yang lebih luas.

Dalam perspektif teori komunikasi politik digital, fenomena ini dapat dijelaskan melalui Connective Action Theory (Bennett & Segerberg, 2012). Teori ini menekankan bahwa gerakan sosial modern tidak lagi selalu bergantung pada organisasi formal atau struktur kepemimpinan yang hierarkis, melainkan terbentuk melalui keterhubungan individu yang difasilitasi oleh media digital.

Setiap individu berpartisipasi berdasarkan identitas personal dan narasi yang mereka bagikan secara daring. Dengan begitu, aksi kolektif dapat muncul secara spontan melalui proses self-motivated sharing di media sosial.

Dalam konteks demonstrasi Juni 2026, media sosial berperan sebagai ruang penghubung yang memungkinkan mahasiswa dari berbagai wilayah untuk membangun kesadaran kolektif tanpa harus melalui rapat fisik sebelumnya.

Informasi, isu, dan framing yang viral di platform digital seperti X, Instagram, dan WhatsApp menciptakan pola mobilisasi yang cepat, cair, dan terdesentralisasi. Dengan demikian, gerakan mahasiswa tidak hanya dapat dipahami sebagai aksi fisik di jalanan, tetapi juga sebagai hasil dari konstruksi jaringan komunikasi digital yang saling terhubung.

Dengan dinamika yang terus berkembang, gelombang demonstrasi ini dapat dibaca sebagai sinyal penting bagi pemerintah dan pemangku kebijakan untuk lebih serius merespons aspirasi publik. Tanpa adanya perbaikan dalam aspek ekonomi, kebijakan publik, dan penguatan demokrasi, ketegangan sosial berpotensi terus berulang dan meluas di masa mendatang.

BRUSSELS - Media asing menyoroti berita tentang Indonesia yang didominasi demonstrasi mahasiswa yang semakin meluas di seluruh negeri. Brussels Morning melaporkan, para demonstran menantang kebijakan ekonomi pemerintah dan prioritas pengeluaran publik dengan slogan “Menuju Indonesia Bangkrut.”

Gerakan ini telah menarik perhatian nasional, memicu perdebatan di antara para pembuat kebijakan, ekonom, investor, dan warga negara tentang arah fiskal negara dan prospek ekonomi jangka panjang.

Kelompok mahasiswa mengatakan protes tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran tentang pengelolaan ekonomi dan mendorong pengawasan publik yang lebih besar terhadap keputusan pemerintah.

“Para demonstran berpendapat prioritas pengeluaran, pengelolaan utang, dan program pembangunan harus dievaluasi dengan cermat untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan stabilitas keuangan,” ungkap laporan itu.

Protes tersebut telah menjadi salah satu diskusi publik paling signifikan seputar ekonomi Indonesia pada tahun 2026.

Kebijakan Ekonomi Menjadi Fokus Debat Publik

Brussels Morning menyebut, berita ekonomi Indonesia terbaru berpusat pada kekhawatiran yang diangkat mahasiswa di berbagai universitas mengenai pengelolaan fiskal dan pengeluaran pemerintah.

Para demonstran mempertanyakan apakah kebijakan saat ini secara efektif menyeimbangkan tujuan pembangunan dengan keberlanjutan keuangan jangka panjang.

Para penyelenggara berpendapat keputusan ekonomi yang dibuat hari ini akan secara langsung memengaruhi generasi mendatang.

Mereka menyerukan transparansi yang lebih besar terkait pengeluaran publik dan prioritas anggaran sambil mendorong diskusi publik yang lebih luas tentang perencanaan ekonomi nasional.

Para pejabat pemerintah telah membela pendekatan mereka, dengan menyatakan investasi dalam infrastruktur, proyek pembangunan, dan layanan publik dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Demonstrasi Menyebar ke Berbagai Kota

Apa yang dimulai sebagai protes lokal telah meluas menjadi gerakan nasional yang lebih luas yang melibatkan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia.

Demonstrasi telah dilaporkan di beberapa kota besar, mencerminkan meningkatnya minat publik terhadap isu-isu ekonomi.

Para pengamat politik mencatat aktivisme mahasiswa secara historis memainkan peran utama dalam kehidupan publik Indonesia. Gerakan universitas seringkali berfungsi sebagai katalisator untuk percakapan nasional tentang tata kelola, akuntabilitas, dan reformasi kebijakan.

Demonstrasi saat ini melanjutkan tradisi tersebut dengan menempatkan manajemen ekonomi di pusat diskusi publik.

Pemerintah Membela Strategi Pembangunan

Para pejabat terus menekankan kebijakan ekonomi saat ini dimaksudkan untuk memperkuat daya saing Indonesia di masa depan.

Pendukung pemerintah berpendapat investasi strategis di bidang infrastruktur, industri, dan layanan publik dapat menghasilkan manfaat jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Perwakilan pemerintah juga menyoroti posisi Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan menunjukkan upaya yang bertujuan menarik investasi dan memperluas peluang pembangunan.

Meskipun perdebatan terus berlanjut, pihak berwenang tetap yakin dengan arah ekonomi negara.

Investor Memantau Perkembangan Politik

Protes tersebut juga menarik perhatian investor dan pemimpin bisnis. Perkembangan politik dapat memengaruhi sentimen pasar, terutama ketika diskusi berfokus pada pengeluaran pemerintah dan prioritas ekonomi.

Para analis mencatat debat publik yang damai adalah ciri normal masyarakat demokratis dan tidak selalu menandakan ketidakstabilan ekonomi. Namun, skala demonstrasi telah memastikan diskusi kebijakan ekonomi tetap menjadi sorotan nasional.

Berbicara tentang pentingnya akuntabilitas ekonomi, seorang analis kebijakan Indonesia mengatakan,

“Diskusi publik tentang prioritas fiskal merupakan bagian penting dalam memastikan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan stabilitas keuangan jangka panjang.”

Seiring berlanjutnya demonstrasi, berita ekonomi Indonesia kemungkinan akan tetap berfokus pada hubungan antara kebijakan pemerintah, akuntabilitas publik, dan pertumbuhan ekonomi.

Debat yang sedang berlangsung menyoroti pentingnya manajemen fiskal dan menunjukkan bagaimana aktivisme mahasiswa dapat memengaruhi percakapan nasional tentang masa depan negara.

NEW DELHI - Saurav Kushwaha, 17 tahun, hanya membawa pakaian ganti dan menaiki kereta malam bersama kakak laki-lakinya untuk sampai ke New Delhi pada Sabtu pagi dari desa mereka di Madhya Pradesh, India tengah. Kedua bersaudara itu beristirahat di trotoar, menunggu Abhijeet Dipke tiba dari Amerika Serikat.

Kemarahan di kalangan pemuda India – di mana setengah dari 1,4 miliar penduduk negara itu berusia di bawah 25 tahun – telah membara selama beberapa waktu. Situasi itu diperparah oleh kebocoran soal ujian dan perbedaan pendapat di dewan sekolah terbesar di negara itu.

Dan kemarahan itu tampaknya telah menemukan jalan keluar yang tak terduga dalam satu partai politik satir, yang disebut Partai Janata Kecoak (Partai Rakyat Kecoak, atau CJP), yang lahir dari ejekan dan lelucon.

Komentar ketua hakim India bulan lalu yang menyamakan kaum muda dengan kecoak menuai kemarahan luas. Kemudian, Dipke, seorang lulusan baru Universitas Boston, merenungkan hal itu pada saat itu, “Bagaimana jika semua kecoak berkumpul?”

Hal itu menjadi sensasi di internet India, membuka jalan bagi peluncuran CJP, plesetan dari Partai Bharatiya Janata (BJP) milik Perdana Menteri Narendra Modi.

Lelucon santai Dipke menarik lebih dari 22 juta pengikut di Instagram, dua kali lipat dari partai Modi, yang telah berkuasa sejak 2014.

Namun Dipke dan ratusan orang lainnya yang muncul di New Delhi pada hari Sabtu, menuntut agar menteri pendidikan Modi mengundurkan diri, tidak lagi bercanda.

“Peringatan kepada pemerintah Modi sederhana: suruh menteri pendidikan mengundurkan diri,” tegas Dipke, berbicara kepada kerumunan yang semakin besar. “Atau kami tidak akan pergi dari sini.”

“Semua Kecoak, Berkumpul!”

Bagian dari gerakan ini adalah Kushwaha, siswi dari Madhya Pradesh, yang baru saja lulus ujian kelulusan sekolah menengah atas kelas 12 dari Dewan Pusat Pendidikan Menengah India.

Proses tersebut diwarnai kontroversi karena beberapa ketidaksesuaian, termasuk penilaian digital pada lembar jawaban.

Ia tidak yakin apakah mampu melanjutkan pendidikan tinggi, tetapi Kushwaha lebih marah kepada pemerintah “yang acuh tak acuh terhadap rakyat yang memilih mereka”.

Kegagalan dewan sekolah terjadi hanya seminggu setelah ujian kedokteran tingkat atas untuk lulusan dibatalkan setelah soal ujian bocor.

Peristiwa seperti itu, kata para siswa yang putus asa, adalah kejadian tahunan, tanpa pertanggungjawaban politik.

Setelah mendapatkan perhatian daring, Ketua Mahkamah Agung Dipke pertama kali memanfaatkan kemarahan kaum muda untuk menggalang dukungan bagi gerakan tersebut.

Partai tersebut menyerukan agar “semua kecoak berkumpul” di Jantar Mantar, New Delhi, lokasi protes yang telah ditetapkan di ibu kota, untuk menuntut pengunduran diri Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan.

“Saya mengikuti mereka di Instagram hanya untuk bersenang-senang,” kata Kushwaha di tengah kerumunan. “Tetapi ada kemungkinan kita benar-benar bisa membuat menteri itu mengundurkan diri.”

Itu akan menjadi yang pertama dalam 12 tahun kekuasaan Modi, jika dan ketika itu terjadi.

Populasi Generasi Z India – kelompok terbesar di dunia – hanya pernah menyaksikan pemerintahan BJP nasionalis Hindu pimpinan Modi.

Para kritikus mengatakan pemerintah telah mengkriminalisasi perbedaan pendapat, dengan India mengalami penurunan dalam berbagai indeks demokrasi sejak Modi berkuasa pada tahun 2014.

Musim yang telah Berlalu

Masih mengenakan pakaian untuk cuaca dingin yang ditinggalkannya di AS, Dipke melangkah ke tengah terik dan panas New Delhi dengan jaket hoodie hitam berresleting, dan topi yang ditarik rendah menutupi wajahnya.

Menerobos kerumunan kamera yang berebut untuk mengabadikan momen tersebut, Dipke meraih mikrofon dan memberi isyarat kepada kerumunan untuk meneriakkan slogan-slogan. Basah kuyup oleh keringat, ia melepas tudung jaketnya.

Dalam kata-kata pembukaannya, Dipke mengenang penerbangan malam yang penuh kecemasan, mengatakan keluarganya khawatir ia akan ditangkap setelah mendarat di New Delhi.

“Tapi ini bukan hanya ketakutan ibu saya,” katanya, saat kerumunan berteriak, “Memalukan!”

“Setiap ibu di negara ini takut jika anaknya berbicara tentang politik, berbicara menentang pemerintah ini, [mereka] akan ditangkap,” tambahnya.

Pemerintah Modi telah memenjarakan beberapa aktivis hak asasi manusia dan mahasiswa selama beberapa tahun terakhir, yang oleh oposisi dan kritikus pemerintah disebut sebagai kemerosotan menuju pemerintahan otoriter.

BJP dan pemerintah Modi menolak tuduhan ini, bersikeras mereka telah mengikuti hukum negara dan konstitusi.

Bagi Dipke, 30 tahun, yang berangkat ke AS dua tahun lalu untuk melanjutkan studi di bidang hubungan masyarakat, ini merupakan perubahan peristiwa yang cepat karena ia mendapati dirinya memimpin gerakan politik dari ketiadaan.

Dalam wawancaranya dengan Al Jazeera bulan lalu, Dipke mengatakan ia merasa bertanggung jawab atas respons luar biasa yang diterima inisiatifnya.

Berdiri kelelahan karena panas, Dipke menyerahkan mikrofon dan bersandar ke dinding untuk minum air, melemparkan botolnya yang tersisa ke arah kerumunan. “Aku mencintaimu, Abhijeet,” teriak seorang demonstran muda.

Beberapa demonstran, mengenakan topeng kecoak, muncul dengan mawar atau buket bunga di tangan mereka dan membawa buku, seperti yang diminta partai Dipke di media sosial.

“Kepada semua orang yang percaya bahwa pemuda India hanya mengunggah di media sosial, datanglah ke sini dan lihat ini,” kata Dipke.

"Katanya kemudian, kini mengenakan jersey biru tim kriket India. "Dan kepada mereka yang berpikir kami akan pergi setelah berteriak, saya ingin mengatakan: kami adalah kecoak dan kami akan tetap di sini sampai menteri mengundurkan diri."

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat memutuskan memperpanjang penundaan sementara sanksi terhadap ekspor minyakRusia hingga pertengahan Juni 2026. Kebijakan itu memicu kekecewaan negara-negara Uni Eropa yang selama ini berupaya mengurangi ketergantungan terhadap energi Rusia.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengumumkan perpanjangan penangguhan sanksi selama 30 hari dalam pertemuan menteri keuangan negara-negara Grup Tujuh di Paris, Prancis, Senin (18/5/2026) waktu setempat, sebagaimana dilaporkan POLITICO dan dikutip Selasa (19/5/2026).

Melalui unggahan di media sosial, Bessent menyatakan kebijakan tersebut ditujukan untuk “memberikan kesempatan kepada negara-negara yang paling rentan” agar tetap dapat mengakses minyak Rusia yang saat ini tertahan di lautan.

“Perpanjangan ini akan memberikan fleksibilitas tambahan, dan kami akan bekerja sama dengan negara-negara tersebut untuk memberikan lisensi khusus sesuai kebutuhan,” tulisnya.

Menurut Bessent, lisensi umum tersebut diharapkan membantu menstabilkan pasar minyak mentah fisik dan memastikan pasokan energi tetap tersedia bagi negara-negara dengan tingkat kerentanan energi tertinggi.

Meski AS hampir tidak lagi mengimpor minyak Rusia, langkah itu dinilai dapat mengurangi tekanan terhadap negara pembeli utama seperti China dan India di tengah ketatnya pasokan energi global.

Sebelumnya, AS pertama kali menunda sanksi minyak Rusia selama 30 hari setelah pecahnya perang di kawasan Asia Barat pada akhir Februari 2026, ketika AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Konflik tersebut memicu lonjakan harga minyak dan inflasi global.

Perang itu juga diwarnai serangan berulang terhadap infrastruktur energi di kawasan Timur Tengah. Selain itu, Iran dan AS sempat memberlakukan blokade di Selat Hormuz, jalur strategis yang sebelumnya dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dan gas dunia. Hingga kini, konflik berada dalam situasi gencatan senjata yang masih rentan.

Bessent mengatakan penundaan kedua sanksi itu juga bertujuan mengalihkan jalur pasokan minyak ke negara-negara yang paling membutuhkan, sekaligus membatasi kemampuan China menimbun minyak murah diskon, termasuk minyak Rusia yang terkena sanksi sejak invasi ke Ukraina pada 2022.

AS kini berupaya menahan kenaikan harga energi global, termasuk melalui dua kali kebijakan penundaan sanksi tersebut. POLITICO melaporkan bahwa tujuan utama AS membuka akses pembelian minyak Rusia adalah meningkatkan pasokan global dan menjaga harga energi tetap terkendali bagi rumah tangga maupun pelaku usaha.

Eropa Protes

Kebijakan AS itu tidak mendapat dukungan penuh dari sekutu-sekutunya di Eropa.

Bulan lalu, Bessent sempat menyampaikan kepada negara-negara Eropa anggota G7 bahwa AS akan mengakhiri penundaan pertama sanksi setelah masa berlakunya habis pada 16 Mei 2026. Namun, menurut seorang pejabat negara Eropa anggota G7, keputusan memperpanjang penundaan justru mengejutkan negara-negara Eropa.

Untuk meredam lonjakan harga energi, negara-negara G7 pada Maret 2026 sempat mengoordinasikan pelepasan cadangan minyak strategis segera setelah konflik di sekitar Iran dan Selat Hormuz pecah.

Menteri Keuangan Prancis Roland Lescure mengatakan pelepasan tambahan cadangan strategis tidak akan menjadi agenda utama dalam KTT pemimpin G7 pada 15—17 Juni 2026. Meski demikian, dia membuka peluang pembahasan lanjutan terkait langkah tersebut di masa mendatang.

Selain menuai kritik dari negara-negara G7, keputusan AS itu juga dinilai menyulitkan Ukraina dan Komisi Eropa. Kedua pihak sebelumnya mendesak Washington untuk tetap mempertahankan tekanan ekonomi terhadap Rusia guna membatasi pembiayaan perang Moskow.

Uni Eropa menilai pelonggaran sanksi justru berpotensi memperbesar keuntungan Rusia di tengah konflik kawasan Asia Barat.

“Dari sudut pandang UE, kami tidak berpikir bahwa ini adalah saatnya untuk melonggarkan tekanan terhadap Rusia,” kata Komisaris Ekonomi dan Produktivitas Komisi Eropa Valdis Dombrovskis pada Selasa (19/5/2026), seperti dikutip Euractiv.

Dia menilai Rusia menjadi salah satu pihak yang paling diuntungkan dari perang dan kenaikan harga energi fosil. Karena itu, menurutnya, negara-negara Barat seharusnya memperkuat tekanan terhadap Moskow, bukan justru melonggarkannya.

Lonjakan harga energi memang memberikan keuntungan besar bagi perekonomian Rusia. Sejak invasi penuh ke Ukraina pada 2022, Rusia semakin bergantung pada ekspor energi akibat sanksi internasional yang membatasi akses ekonomi negara tersebut.

Lembaga riset asal Finlandia, Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih (CREA), melaporkan pendapatan ekspor bahan bakar fosil Rusia mencapai €733 juta per hari pada April 2026. Angka itu menjadi level tertinggi dalam dua setengah tahun terakhir.

Sementara itu, Kepala Badan Energi Internasional Fatih Birol memperingatkan risiko penurunan tajam pasokan minyak global akibat konflik di sekitar Selat Hormuz.

“Persediaan komersial… menipis dengan sangat cepat sekarang,” ujar Birol.

Bisnis.com, JAKARTA — Jutaan warga Amerika Serikat (AS) turun ke jalan untuk menentang berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump pada Sabtu (28/3/2026) waktu setempat. Aksi protes yang dikenal sebagai gerakan "No Kings" ini kembali digelar untuk ketiga kalinya dan dilaporkan telah melumpuhkan aktivitas di berbagai kota besar di Negeri Paman Sam.

Senator independen AS Bernie Sanders secara terbuka memobilisasi dukungan untuk aksi turun ke jalan ini.

Melalui unggahan di akun X pribadinya, Sanders menekankan bahwa jutaan warga AS bersatu untuk menolak kebijakan yang dinilai mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan ekonomi berkeadilan.

"Kita akan mengatakan TIDAK pada otoritarianisme. TIDAK pada oligarki. TIDAK pada perang tanpa akhir. TIDAK pada serangan yang terus berlanjut terhadap kelas pekerja," tegas Sanders melalui akun @BernieSanders, Sabtu (28/3/2026).

Dia juga mengonfirmasi bahwa dirinya terjun langsung bergabung dengan massa aksi di St. Paul, Minnesota. Berdasarkan laporan BBC pada Minggu (26/3/2026), Minnesota memang menjadi salah satu episentrum utama dalam rangkaian unjuk rasa akhir pekan ini.

Sentimen publik di wilayah tersebut memanas menyusul tewasnya dua warga negara AS, yakni Renee Nicole Good dan Alex Pretti, oleh agen penegak imigrasi federal (ICE) pada Januari lalu. Insiden fatal tersebut memicu kemarahan nasional atas taktik dan kebijakan imigrasi keras yang diterapkan oleh administrasi Trump.

Selain isu imigrasi, para demonstran yang membawa berbagai spanduk dan atribut juga secara vokal menyuarakan penolakan terhadap keterlibatan AS dalam perang di Iran.

Masih berdasarkan laporan BBC, di Washington D.C., lautan massa dilaporkan memadati jalan-jalan utama sepanjang Sabtu sore waktu setempat. Para pengunjuk rasa memenuhi area National Mall hingga anak tangga Lincoln Memorial.

Dalam aksinya, massa turut membawa patung tiruan (efigi) Presiden Trump, Wakil Presiden J.D. Vance, serta sejumlah pejabat kabinet lainnya, seraya mendesak agar mereka dilengserkan dan diadili.

Dampak unjuk rasa ini juga berimbas signifikan pada lalu lintas di pusat-pusat komersial. Di New York City, pihak kepolisian (NYPD) terpaksa menutup sejumlah ruas jalan tersibuk di sekitar Times Square dan kawasan Midtown Manhattan guna mengakomodasi pergerakan ribuan massa.

Sebagai perbandingan, dalam aksi "No Kings" pada Oktober tahun lalu, NYPD mencatat lebih dari 100.000 orang berkumpul di lima wilayah kota tersebut. Secara nasional, aksi pada Oktober lalu mencatatkan rekor partisipasi hingga hampir tujuh juta orang.

Skala mobilisasi yang masif ini diproyeksikan akan kembali terulang, mengingat titik-titik kumpul tidak hanya terpusat di kota besar seperti Boston, Nashville, dan Houston, tetapi juga merambah ke kota-kota berpopulasi kecil seperti Shelbyville di Kentucky dan Howell di Michigan.

Guna memitigasi potensi gangguan keamanan di tengah meluasnya titik demonstrasi, otoritas di sejumlah negara bagian dilaporkan telah menyiagakan Garda Nasional (National Guard). Kendati demikian, pihak penyelenggara aksi tetap mempertahankan komitmen mereka bahwa seluruh rangkaian demonstrasi "No Kings" ini dirancang untuk berlangsung secara damai.

Bisnis.com, JAKARTA — Platform sosial media yang dirancang untuk komunitas, Discord, menunda rencana verifikasi usia hingga paruh kedua 2026. Penundaan ini diumumkan secara resmi setelah platform itu menerima gelombang protes dari komunitas pengguna dan konten kreator.

Perusahaan memundurkan jadwal peluncuran yang semula ditargetkan pada Maret 2025 demi melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem keamanan.

Sentimen negatif muncul akibat kekhawatiran pengguna terhadap kewajiban pemindaian wajah dan pengunggahan identitas resmi untuk mengakses layanan.

Keputusan tersebut diambil untuk memberikan ruang bagi pengembang dalam memperkenalkan metode konfirmasi identitas yang lebih fleksibel. Fokus utama manajemen saat ini adalah menyediakan opsi yang kurang intrusif bagi minoritas pengguna yang memerlukan akses ke konten terbatas.

Chief Technology Officer (CTO) Discord Stanislav Vishnevskiy mengatakan perusahaan menyadari adanya kontroversi sejak rencana ini digulirkan. Pihaknya mengakui terdapat kekurangan dalam memberikan penjelasan transparan mengenai mekanisme proses verifikasi tersebut kepada publik.

“Banyak pengguna menganggap kami mewajibkan pemindaian wajah dan unggah kartu identitas bagi semua orang, padahal kenyataannya tidak demikian,” ujar Vishnevskiy dalam keterangan di blog resminya dikutip dari TechCrunch, Rabu (25/02/2026).

Menurut data dari Discord, diperkirakan 90% akun tidak memerlukan proses verifikasi manual karena sistem keamanan dapat mendeteksi status usia secara otomatis. Discord menggunakan berbagai sinyal akun untuk mengonfirmasi bahwa pengguna merupakan orang dewasa.

Sinyal tersebut mencakup masa aktif akun yang sudah lama serta riwayat penggunaan metode pembayaran yang sah di dalam platform. Selain itu, partisipasi dalam tipe server tertentu yang biasanya dibatasi untuk dewasa juga menjadi indikator penilaian sistem.

Bagi 10% pengguna yang tetap memerlukan konfirmasi usia, Discord berencana menambah opsi verifikasi melalui penggunaan kartu kredit. Metode ini dianggap lebih efektif dalam mengurangi hambatan teknis dibandingkan dengan pengunggahan dokumen pemerintah.

Operasional platform dipastikan tetap berjalan normal bagi pengguna yang memilih untuk tidak melakukan verifikasi identitas. Manajemen menjamin akun tidak akan dikunci, sehingga fitur pesan pribadi (DM), daftar teman, dan obrolan suara tetap dapat digunakan.

Konsekuensi bagi pengguna non-verifikasi hanyalah pemblokiran akses terhadap konten yang dibatasi usia (age-restricted content). Selain itu, pengaturan keamanan default untuk kategori remaja tidak akan dapat diubah tanpa konfirmasi usia yang valid.

Manajemen Discord juga memberikan perhatian khusus pada pemilihan mitra vendor verifikasi data guna menjaga kepercayaan pasar. Hal ini merespons kritik tajam terhadap Persona, vendor pihak ketiga yang sebelumnya dikaitkan dengan teknologi mata-mata.

Persona sempat memicu polemik karena mendapatkan dukungan investasi dari firma yang terafiliasi dengan program pengawasan federal di Amerika Serikat. Discord menyatakan telah mengakhiri uji coba terbatas dengan vendor tersebut demi menjaga integritas data pengguna.

Perusahaan kini berkomitmen hanya bekerja sama dengan vendor yang melakukan pemrosesan data sepenuhnya di perangkat pengguna. Kebijakan ini diambil untuk mencegah risiko kebocoran data di server pihak ketiga seperti yang pernah dialami 70.000 pengguna pada tahun lalu.

Discord juga akan memublikasikan ringkasan praktik data dari setiap mitra vendor secara transparan di situs resmi perusahaan. Strategi ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan pengguna sebelum kebijakan verifikasi resmi diberlakukan secara menyeluruh di masa mendatang.

JAKARTA - Penggunaan pengeras suara atau toa di masjid dan musala menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas ibadah umat Islam, mulai dari azan, iqamah, hingga pengajian. Agar pelaksanaannya tetap membawa manfaat tanpa memicu keluhan warga sekitar, pemakaiannya perlu mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.

Dikutip dari laman resmi Kementerian Agama (Kemenag) pada Minggu (22/2/2026), regulasi penggunaan pengeras suara masjid dan musala telah diterbitkan bahkan sudah berlaku secara nasional, termasuk dalam pelaksanaan Ramadan 2026. Aturan tersebut mencakup pengaturan batas volume, durasi pemakaian, serta pemisahan fungsi antara pengeras suara luar dan dalam masjid.

Aturan penggunaan pengeras suara tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. Dalam edaran tersebut ditegaskan kegiatan Ramadan seperti Salat Tarawih, ceramah atau kajian, hingga tadarus Al-Qur’an sebaiknya menggunakan pengeras suara dalam agar tidak mengganggu masyarakat sekitar.

Edaran ini disusun semata untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama dalam syiar di tengah masyarakat yang beragam, baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lainnya. Untuk itu, diatur juga bahwa suara yang dipancarkan melalui pengeras suara perlu memperhatikan kualitas dan kelayakannya, suara bagus atau tidak sumbang, serta pelafalannya juga baik dan benar.

Bahkan, pengaturan penggunaan pengeras suara di masjid atau musalla tidak hanya ada di Indonesia. Peraturan sejenis juga diterapkan di beberapa negara, antara lain Arab Saudi, Mesir, Bahrain, Malaysia, Uni Emirat Arab, Turki, dan Suriah.

Lihat video: Pro Kontra Aturan Pengeras Suara Masjid Selama Ramadan



Arab Saudi, misalnya, menerbitkan edaran agar volume azan dan iqamah tidak melebihi sepertiga dari volume penuh pengeras suara. Mesir sejak 2018 juga memberlakukan pengaturan pengeras suara di masjid karena dinilai terlalu kencang.

Sebagaimana Indonesia, Bahrain juga menerbitkan imbauan penggunaan pengeras suara. Untuk azan, menggunakan pengeras suara. Sedangkan pelaksanaan beragam ibadah Ramadan menggunakan pengeras suara dalam.

Di Selangor, Malaysia, azan dan bacaan Al-Qur’an menggunakan pengeras suara luar. Sedang ceramah dan pembelajaran dibatasi hanya pada lingkungan masjid dan musala. Sementara di Uni Emirat Arab (UEA), ada imbauan agar volume pengeras suara azan masjid tidak melebihi 85 desibel, lebih kecil dari Indonesia (100 desibel).

Di Turki, penggunaan pengeras suara diperbolehkan saat azan dan khutbah Salat Jumat. Volume azan dan khutbah masjid juga tidak terlalu keras. Di Suriah, ada juga aturan bahwa penggunaan pengeras suara luar hanya untuk azan. Sementara Khutbah Jumat atau pengajian, menggunakan pengeras suara dalam.

Berikut Tata Cara Penggunaan Pengeras Suara sesuai Surat Edaran Kemenag:

a. Waktu Salat:

1. Subuh:

a) sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau sholawat/tarhim dapat menggunakan Pengeras Suara Luar dalam jangka waktu paling lama 10 menit; dan

b) pelaksanaan Salat Subuh, zikir, doa, dan Kuliah Subuh menggunakan Pengeras Suara Dalam.

2. Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya:

a) sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau sholawat/tarhim dapat menggunakan Pengeras Suara Luar dalam jangka waktu paling lama 5 menit; dan

b) sesudah azan dikumandangkan, yang digunakan Pengeras Suara Dalam.

3. Jumat:

a) sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau sholawat/tarhim dapat menggunakan Pengeras Suara Luar dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) menit; dan

b) penyampaian pengumuman mengenai petugas Jumat, hasil infak sedekah, pelaksanaan Khutbah Jumat, salat, zikir, dan doa, menggunakan Pengeras Suara Dalam.

b. Pengumandangan azan menggunakan Pengeras Suara Luar

c. Kegiatan Syiar Ramadan, gema takbir Idulfitri, Idul Adha, dan Upacara Hari Besar Islam:

1) penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan baik dalam pelaksanaan Salat Tarawih, ceramah/kajian Ramadan, dan tadarrus Al-Qur’an menggunakan Pengeras Suara Dalam;

2) takbir pada 1 Syawal/10 Zulhijjah di masjid/musalla dapat dilakukan dengan menggunakan Pengeras Suara Luar sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dan dapat dilanjutkan dengan Pengeras Suara Dalam.

3) pelaksanaan Salat Idulfitri dan Idul Adha dapat dilakukan dengan menggunakan Pengeras Suara Luar;

4) takbir Idul Adha di hari Tasyrik pada 11 sampai dengan 13 Zulhijjah dapat dikumandangkan setelah pelaksanaan Salat Rawatib secara berturut-turut dengan menggunakan Pengeras Suara Dalam; dan

5) Upacara Peringatan Hari Besar Islam atau pengajian menggunakan Pengeras Suara Dalam, kecuali apabila pengunjung tablig melimpah ke luar arena masjid/musala dapat menggunakan Pengeras Suara Luar.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Indonesia, Pakistan, Turki, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain, Lebanon, Suriah, dan Palestina mengecaman keras pernyataan Duta Besar Amerika Serikat (Dubes AS) untuk Israel yang mengindikasikan dapat diterimanya kendali Israel atas wilayah milik negara-negara Arab, termasuk Tepi Barat yang diduduki.. Kecaman ini juga didukung Organisasi Kerja Sama Islam, Liga Arab, serta Dewan Kerja Sama Teluk.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, Minggu (22/2/2026), pernyataan Dubes AS itu dinilai berbahaya dan provokatif. PPernyataan itu merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, sekaligus mengancam keamanan dan stabilitas kawasan.

Dalam pernyataan bersama itu juga disebutkan, sikap Dubes AS itu juga bertentangan langsung dengan visi yang pernah disampaikan Presiden AS Donald J. Trump serta Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza. Kebijakan yang diarahkan untuk menahan eskalasi dan membuka cakrawala politik bagi penyelesaian menyeluruh. Menurut mereka, rencana Trump berlandaskan promosi toleransi dan hidup berdampingan secara damai, sementara upaya melegitimasi pendudukan justru memicu ketegangan dan menghambat perdamaian.

"Israel tidak memiliki kedaulatan apa pun atas Wilayah Palestina yang Diduduki atau tanah-tanah Arab yang diduduki lainnya," dikutip dari pernyataan bersama.

Para menteri luar negeri ini juga menolak tegas setiap upaya pencaplokan Tepi Barat atau pemisahannya dari Jalur Gaza, serta menentang perluasan permukiman di wilayah pendudukan.

Pernyataan bersama itu juga memperingatkan bahwa kelanjutan kebijakan perluasan pendudukan dan tindakan ilegal Israel berpotensi memicu kekerasan dan konflik lebih luas, sekaligus merusak prospek perdamaian. Para pihak menyerukan penghentian pernyataan-pernyataan yang menghasut dan menegaskan komitmen terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara merdeka sesuai garis 4 Juni 1967.

Kecaman ini setelah Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel Mike Huckabee menyampaikan pernyataan yang dinilai menyiratkan bahwa Israel memiliki hak atas wilayah luas di Timur Tengah berdasarkan tafsir Alkitab. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah wawancara di podcast milik Tucker Carlson yang dirilis pada Jumat (20/2/2026).

Dalam wawancara itu, Carlson menyinggung ayat Alkitab yang kerap ditafsirkan memberikan legitimasi bagi Israel atas wilayah yang membentang dari Sungai Nil di Mesir hingga Sungai Eufrat yang melintasi Suriah dan Irak. Huckabee menanggapi pembahasan tersebut dengan pernyataan yang dipahami sebagai pembenaran atas klaim teritorial luas Israel berdasarkan tafsir keagamaan.

JAKARTA - Ketua Komisi V DPR Lasarus menegaskan bahwa persoalan jalan daerah tidak hanya berkaitan dengan besaran anggaran, tetapi lebih dipengaruhi oleh lemahnya tata kelola dan inkonsistensi kebijakan. Politikus PDIP ini mengungkapkan bahwa selama sekitar 20 tahun terakhir, perbaikan tingkat kemantapan jalan daerah bergerak jauh lebih lambat dibandingkan jalan nasional yang cenderung terjaga pada level tinggi.

Ia juga menilai mekanisme desentralisasi pembangunan jalan justru melahirkan kesenjangan standar dan prioritas antardaerah. Pergantian kepala daerah sering kali dibarengi dengan perubahan arah kebijakan dan alokasi anggaran infrastruktur, sehingga pembangunan jalan tidak berkesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya.

"Beberapa negara itu kewenangan membangun jalan itu tidak didelegasikan kepada pemerintah daerah di beberapa negara. Itu langsung ditangani oleh pemerintah pusat semua supaya apa? Supaya standarnya sama, kemudian sebaran jalannya itu sama, merata dia karena dianggarkan secara komprehensif dia, tidak beda kepala beda kebijakan," kata Lasarus dalam rapat kerja di Gedung DPR, Rabu (4/2/2026).

Tingkat kemantapan jalan nasional yang konsisten berada di kisaran 96–97 persen menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki stabilitas manajerial dan kapasitas fiskal yang lebih kuat. Sebaliknya, kondisi jalan provinsi serta kabupaten/kota dinilai masih sulit mencapai tingkat kemantapan optimal, meskipun aliran dana otonomi daerah terus tersedia setiap tahun.

Di lapangan, perbedaan mutu jalan terlihat jelas. Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) yang bersumber dari APBN mudah dikenali karena standar lebar jalan dan kualitas pengerjaannya relatif seragam, berbeda dengan proyek jalan yang dikelola pemerintah daerah. Dari situ, Lasarus kemudian mengemukakan perlunya perubahan kebijakan yang bersifat lebih fundamental.

"Saya punya pemikiran dulu, apakah kita revisi saja Undang-Undang Jalan ini? Sehingga jalan provinsi itu sudah ambil alih pusat saja, kemudian jalan strategis daerah ambil alih oleh pusat juga. Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan strategis daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sehingga nanti kewenangan daerah hanya membuat jalan ke dusun-dusun saja. Tetap masih ada kewenangan daerah," kata Lasarus.

Usulan tersebut didorong oleh pandangan bahwa pendekatan berbasis instruksi presiden tidak selalu berkelanjutan. Jika tidak ada instruksi baru, program bisa berhenti, sementara kebutuhan perbaikan jalan bersifat terus-menerus.

"Kalau Presiden mengeluarkan instruksi, ada. Tapi kalau tidak keluar instruksi Presiden, ya berhenti Inpresnya. Tapi kalau dia sudah diikat oleh Undang-Undang, siapa pun Presidennya, Undang-Undang ini berlaku, Pak. Karena tugas pertama Presiden menurut Undang-Undang Dasar adalah melaksanakan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang serta peraturan lainnya. Jadi siapa pun Presidennya nanti, Undang-Undang ini mengikat," pungkasnya.

Komisi V DPR menilai kesenjangan mutu jalan antara pemerintah pusat dan daerah sudah berlangsung terlalu lama tanpa kemajuan berarti. Dalam rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo di Kompleks Parlemen, Senayan, kondisi jalan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota menjadi perhatian utama.

Bisnis.com, JAKARTA — Alex Pretti, seorang perawat unit perawatan intensif (ICU) yang selama bertahun-tahun merawat para veteran Amerika Serikat, tewas ditembak agen imigrasi federal di Minneapolis.

Kematian warga negara AS berusia 37 tahun itu memicu gelombang protes publik serta sorotan tajam terhadap kebijakan penegakan imigrasi pemerintahan Presiden Donald Trump.

Dilansir dari BBC, Senin (26/1/2026), insiden penembakan terjadi pada Sabtu (24/1/26) pagi waktu setempat di kawasan Nicollet Avenue (Eat Street), salah satu pusat aktivitas multikultural di Minneapolis.

Peristiwa ini menjadi kasus kematian kedua dalam sebulan yang melibatkan aparat federal di wilayah Twin Cities, setelah sebelumnya seorang warga AS juga tewas dalam operasi penegakan hukum imigrasi.

Kronologi Penembakan

Dikutip dari CNN, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) menyatakan agen federal saat itu tengah melakukan operasi terhadap seorang imigran tanpa dokumen yang disebut buronan kasus kekerasan. Dalam situasi tersebut, DHS mengklaim seorang individu mendekati petugas sambil membawa pistol semi-otomatis kaliber 9 mm.

Namun, rekaman video dan kesaksian warga menghadirkan gambaran berbeda. Dalam video yang beredar luas, Pretti terlihat merekam aktivitas aparat sebelum didorong, disemprot cairan kimia, dan dijatuhkan ke tanah.

Beberapa detik kemudian terdengar teriakan “dia membawa senjata”, diikuti rentetan tembakan. Sedikitnya sembilan tembakan terdengar dalam rekaman tersebut. Komandan Patroli Perbatasan AS, Gregory Bovino, menuding Pretti berniat menyerang aparat.

“Ini tampak seperti situasi di mana seseorang ingin menyebabkan kerusakan maksimal dan membantai aparat penegak hukum,” kata Bavino.

Pernyataan tersebut ditepis oleh Gubernur Minnesota, Tim Walz, yang menilai penjelasan DHS tidak sejalan dengan bukti visual.

“Apa yang saya lihat dengan mata saya sendiri sangat sulit dipercaya. Video dari berbagai sudut itu benar-benar mengerikan,”bantah Walz.

Kematian Pretti memicu aksi protes besar-besaran di lokasi kejadian. Massa menuntut penghentian operasi agen federal di Minneapolis serta transparansi penyelidikan.

Pemerintah negara bagian Minnesota kemudian mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Trump. Seorang hakim mengeluarkan perintah pembatasan sementara yang melarang agen federal mengubah atau menghilangkan barang bukti terkait insiden penembakan.

Langkah hukum tersebut diambil setelah aparat negara bagian mengaku sempat dilarang mengakses lokasi kejadian oleh agen federal, meskipun telah mengantongi surat perintah penggeledahan.

Bagi keluarga dan koleganya, Alex Pretti bukan sekadar korban penembakan. Ia dikenal sebagai tenaga medis yang penuh empati dan berdedikasi tinggi. Universitas Minnesota, almamater Pretti pun turut menyampaikan duka mendalam.

Gubernur Minnesota pun mengatakan dirinya telah berbicara langsung dengan orang tua Alex Pretti setelah peristiwa penembakan tersebut. Walz menyebut ayah Pretti, Michael Pretti, secara khusus menitipkan pesan agar publik tidak melupakan siapa Alex sebenarnya dan nilai-nilai yang ia perjuangkan sepanjang hidupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Iran menyatakan telah memverifikasi sedikitnya 5.000 orang tewas dalam rangkaian protes anti-pemerintah yang melanda negara tersebut sejak akhir Desember. Dari jumlah tersebut, sekitar 500 korban merupakan personel keamanan.

Dilansir dari Reuters, Selasa (20/1/2026), seorang pejabat Iran di kawasan itu mengatakan bahwa otoritas menyalahkan teroris dan perusuh bersenjata atas kematian warga sipil.

“Jumlah korban akhir diperkirakan tidak akan meningkat tajam,” kata pejabat tersebut, yang juga menuding Israel dan kelompok bersenjata di luar negeri terlibat dalam mendukung dan mempersenjatai para demonstran, Minggu (18/1/2026)

Menurutnya, bentrokan paling sengit dan jumlah korban tertinggi terjadi di wilayah Kurdi Iran di bagian barat laut, daerah yang selama ini dikenal rawan konflik dan aktivitas kelompok separatis.

Tuduhan tersebut sejalan dengan pernyataan resmi otoritas Iran yang secara rutin menyalahkan kekuatan asing atas gelombang kerusuhan domestik.

Saat bersamaan, ribuan orang dilaporkan menggelar aksi solidaritas di sejumlah kota di Eropa untuk mendukung para demonstran Iran.

Di samping itu pula, akses internet di Iran kembali mengalami gangguan. Lembaga pemantau internet NetBlocks melaporkan bahwa koneksi internet kembali turun setelah sempat pulih secara terbatas.

“Lalu lintas internet kembali menurun setelah pemulihan singkat dan sangat terbatas pada layanan tertentu,” tulis NetBlocks melalui platform X seperti yang dilansir dari France 24.

Selama periode pemulihan singkat tersebut, sebagian warga Iran sempat mengunggah laporan mengenai kondisi krisis di lapangan.

Iran sebelumnya memutus akses internet secara menyeluruh pada 8 Januari, tanpa peringatan, di tengah meningkatnya seruan demonstrasi. Pemulihan terbatas sempat terjadi untuk sejumlah layanan asing seperti Google, namun kembali dibatasi.

Pemerintah Iran juga memecat CEO Irancell, operator seluler terbesar kedua di negara itu, karena dinilai gagal mematuhi perintah pemerintah untuk menutup akses internet. Pemecatan tersebut disebut sebagai langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian memperingatkan bahwa setiap serangan terhadap Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei akan dianggap sebagai tindakan yang setara dengan perang besar-besaran. Pernyataan ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut perlunya kepemimpinan baru di Iran.

Di luar angka versi pemerintah, kelompok HAM berbasis AS, HRANA, mencatat jumlah korban tewas mencapai 3.308 orang, dengan ribuan kasus lain masih dalam proses verifikasi. Kelompok tersebut juga melaporkan lebih dari 24.000 orang ditangkap selama gelombang protes berlangsung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menegaskan perjuangan pengemudi ojek online (ojol) tidak hanya berhenti pada tuntutan potongan aplikasi maksimal 10 persen, tetapi juga menuntut penghapusan skema berbayar (paid priority/paid order) yang diterapkan sejumlah perusahaan aplikasi ojol. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menyampaikan pihaknya menerima berbagai aduan serius dari para pengemudi ojol di sejumlah daerah.

“Para pengemudi mengeluhkan pendapatan yang terus menurun secara signifikan, sehingga semakin menyulitkan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dan menafkahi keluarga,” ujar Igun dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (9/1/2026).

Igun menyebut pengemudi ojol merupakan tulang punggung ekonomi sektor transportasi digital. Menurut dia, tekanan tersebut berpotensi berdampak luas terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga pengemudi ojol.

“Asosiasi menilai praktik potongan aplikasi yang tinggi dan penerapan skema berbayar telah menimbulkan dampak ekonomi berantai,” lanjut Igun.

Ia memaparkan sejumlah dampak yang muncul, antara lain penurunan daya beli jutaan keluarga pengemudi ojol yang berimbas langsung pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pasar tradisional, serta ekonomi lokal. Selain itu, ketidakstabilan pendapatan sektor informal juga semakin menguat, mengingat pengemudi ojol merupakan bagian signifikan dari ekonomi kerakyatan dan penyerapan tenaga kerja nasional.

“Risiko kemiskinan baru pun meningkat, terutama bagi pengemudi yang menggantungkan penghasilan harian tanpa jaminan pendapatan tetap,” sambung Igun.

Padahal menurut Igun, sektor ojek online selama ini dikenal sebagai penyangga ekonomi nasional, terutama pascapandemi, dengan menyerap jutaan tenaga kerja serta menggerakkan sektor logistik, kuliner, dan jasa harian. Ia menegaskan, meskipun perusahaan aplikasi berdalih skema tersebut merupakan hak bisnis platform, secara regulasi kebijakan itu bertentangan dengan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) KP Nomor 1001 Tahun 2022 yang menekankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan bagi mitra pengemudi.

Garda Indonesia, lanjut Igun, menilai penerapan skema berbayar sebagai bom waktu yang berpotensi memicu kecemburuan sosial di antara sesama mitra pengemudi. Pasalnya, hanya pengemudi yang mampu membayar yang mendapatkan prioritas order, sementara mayoritas lainnya tersingkir secara sistematis.

“Jika kondisi ini terus dibiarkan, potensi aksi protes dan demonstrasi di berbagai kota, termasuk Jakarta, sangat terbuka. Ini bukan ancaman, tetapi konsekuensi sosial dari ketidakadilan ekonomi,” kata Igun.

Asosiasi juga menyoroti sikap pemerintah yang selama ini dinilai lebih mengutamakan kepentingan iklim bisnis aplikator, namun mengorbankan kesejahteraan rakyat kecil. Menurut Igun, pembiaran tersebut berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap ekosistem ojek online, mempertanyakan legitimasi pemerintah sebagai pelindung rakyat, serta memicu konflik berkepanjangan antara pengemudi dan aplikator.

Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menegaskan akan tetap konsisten dan tidak mundur dalam memperjuangkan hak pengemudi ojol di seluruh Indonesia. Igun menyampaikan sejumlah tuntutan utama, antara lain penetapan potongan biaya aplikasi maksimal 10 persen serta penghapusan total skema berbayar untuk menjamin keadilan distribusi order bagi seluruh mitra pengemudi.

“Keadilan ekonomi adalah fondasi stabilitas sosial. Jika pengemudi ojol sejahtera, ekonomi rakyat bergerak, dan negara diuntungkan. Garda Indonesia akan terus berdiri di garis depan membela hak pengemudi,” ujar Igun.