Bisnis.com, PEKANBARU - Sampai April 2026, PT Pegadaian Kantor Wilayah Pekanbaru menorehkan pencapaian kinerja yang positif, di mana Outstanding Loan (OSL) Gross tercatat mencapai Rp6,85 triliun, atau meningkat dibandingkan dengan akhir 2025 yang senilai Rp5,52 triliun.

Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kanwil Pekanbaru, Agus Riyadi mengatakan bahwa secara tahun berjalan atau year to date (YtD) pertumbuhan OSL mencapai 24,10% atau bertambah Rp1,33 triliun.

"Kinerja positif ini ditopang oleh kantor area, cabang, dan outlet Pegadaian di Provinsi Riau, Kepulauan Riau, serta Sumatera Barat dengan lonjakan kinerja terbesar berasal dari produk berbasis emas," ungkapnya, Kamis (30/4/2026).

Peningkatan kinerja terbesar diraih dari outstanding produk emas sampai April 2026 dengan nilai Rp1,04 triliun, di mana besaran pertumbuhan tahun berjalan sebesar 36,27% atau bertambah senilai Rp298,54 miliar.

KEGIATAN SOSIAL

Sebagai bentuk rasa syukur atas kinerja positif tersebut, PT Pegadaian Kantor Wilayah II Pekanbaru menggelar kegiatan sosial dan spiritual bertajuk Mengetuk Pintu Langit dengan aksi berbagi makanan siap santap kepada masyarakat dan nasabah.

Kegiatan ini dilaksanakan serentak di 28 cabang Pegadaian yang berada di bawah naungan Kanwil II Pekanbaru, meliputi wilayah Riau Daratan, Riau Kepulauan, hingga Sumatera Barat.

Agus Riyadi mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kegiatan Mengetuk Pintu Langit yang diwujudkan melalui aksi berbagi makanan ini adalah bentuk kepedulian dan empati kami kepada masyarakat dan nasabah di sekitar lingkungan Pegadaian. Kami ingin memastikan bahwa keberadaan Pegadaian tidak hanya memberikan solusi finansial, tetapi juga membawa manfaat sosial yang nyata,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan semangat berbagi serta mempererat hubungan antara Pegadaian dengan masyarakat.

Aksi sosial ini mendapat sambutan positif dari masyarakat dan nasabah yang merasakan langsung manfaat dari pembagian makanan siap santap tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Penyelesaian konflik pertanahan dan penataan agraria masih menjadi tantangan di daerah. Penguatan sinergi antarinstansi penting dilakukan untuk mempercepat kepastian hukum sekaligus mendukung pembangunan.

Dalam konteks itu, Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) dan Kementerian ATR/BPN memperkuat kolaborasi dalam penanganan persoalan pertanahan. Penguatan kerja sama ini dibahas dalam pertemuan antara jajaran Polda Sumatera Barat dan perwakilan Kementerian ATR/BPN.

Kapolda Sumatera Barat Gatot Tri Suryanta mengatakan, sinergi lintas instansi menjadi kunci dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Kolaborasi dan sinergi yang kita bangun ini bukan sekadar hubungan antar instansi, tetapi merupakan bentuk komitmen bersama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” kata Gatot dalam keterangan tertulis, Senin (27/4/2026).

Menurut Gatot, penanganan persoalan agraria membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum. Peran Polri dan ATR/BPN dinilai saling melengkapi, terutama dalam penyelesaian sengketa dan percepatan program pembangunan.

Sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi, kata dia, Polda Sumbar menobatkan Staf Khusus Menteri ATR/BPN Rezka Oktoberia Sahabat Kapolda Sumatra Barat.

Di sisi ATR/BPN, penguatan kolaborasi diharapkan dapat mendukung pencegahan mafia tanah, penyelesaian konflik, serta peningkatan edukasi masyarakat terkait pertanahan. Langkah ini juga mencakup percepatan sertifikasi tanah dan penguatan kepastian hukum.

“Sinergi dan kolaborasi sangat diperlukan terutama untuk mengurai permasalahan pertanahan dan agraria di ranah minang demi kepentingan masyarakat banyak, dengan mendukung pencegahan mafia tanah, membantu penyelesaian konflik pertanahan, edukasi, hingga sosialisasi,” kata Rezka.

Menurutnya, dukungan aparat kepolisian menjadi faktor penting dalam menjaga ketertiban dan mempercepat penyelesaian sengketa.

Efektivitas penanganan persoalan pertanahan akan bergantung pada konsistensi koordinasi antarinstansi. Sinergi antara penegakan hukum dan tata kelola agraria dinilai menjadi kunci dalam menciptakan kepastian hukum serta mendukung stabilitas pembangunan daerah.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas memeriksa kewajaran penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Sumatera Barat untuk mengidentifikasi potensi lonjakan konsumsi BBM subsidi yang tidak wajar.

Pengecekan dilakukan pada waktu yang biasanya sepi permintaan, seperti tengah malam hingga dini hari, sebagaimana yang dilakukan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berlokasi di wilayah Kecamatan Koto Tangah dan Padang Selatan, Sumatera Barat, Jumat (17/4).

“Kami akan mencermati rekaman CCTV yang mengindikasikan adanya mobil yang membeli keluar masuk SPBU secara berulang atau helikopter, mengganti plat nomor dan menggunakan plat nomor polisi yang berbeda,” ujar Wahyudi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Bersama Pertamina Patra Niaga (PPN), BPH Migas melakukan pengamatan SPBU yang berada di jalur strategis, seperti di ruas Jalan Padang Bypass yang menghubungkan Bandara Internasional Minangkabau dan Pelabuhan Teluk Bayur.

Pengawasan difokuskan untuk mengidentifikasi potensi penyaluran BBM subsidi yang tidak tepat sasaran, seperti pembelian berulang atau modus “helikopter”, modifikasi tangki BBM kendaraan, serta penggunaan QR Code yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan.

Wahyudi menyebut BPH Migas bersama PPN akan mengevaluasi data penjualan di SPBU, termasuk mengidentifikasi potensi koreksi jika ditemukan penyaluran BBM subsidi bukan kepada konsumen yang berhak.

“Seperti pembelian berulang dan QR Code yang berbeda dengan nomor polisi yang digunakan. Kemudian yang kedua, pembelian melebihi dari ketentuan kuota per kendaraan yang sudah ditetapkan,” ucapnya.

Wahyudi meminta pengelola SPBU selalu memastikan penyaluran BBM subsidi tepat guna dan tepat sasaran, mengingat subsidi merupakan anggaran negara yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.

“Prioritas pemanfaatan BBM subsidi dan kompensasi negara adalah untuk rakyat. Kami membutuhkan dukungan berbagai pihak, salah satunya pengelola SPBU, untuk mencegah penyaluran yang tidak tepat, agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran,” ucapnya.

Selanjutnya, dalam pemantauan tersebut Wahyudi mengecek pembelian BBM subsidi oleh nelayan yang menggunakan Surat Rekomendasi. BPH Migas memastikan mekanisme telah berjalan sesuai aturan, di mana nelayan membeli BBM secara rutin menggunakan Surat Rekomendasi yang diterbitkan Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang.

“Pengambilan BBM menggunakan Surat Rekomendasi oleh nelayan dilakukan secara rutin, biasanya setiap pagi sebelum nelayan melaut,” kata dia.

Wahyudi juga menekankan pentingnya komitmen nelayan agar tidak memperjualbelikan kembali BBM subsidi, sebagai bagian dari menjaga tata kelola distribusi yang baik.

“Dengan mekanisme yang berjalan baik, BPH Migas berharap penyaluran BBM subsidi bagi nelayan terus terjaga. Sehingga dapat mendukung produktivitas nelayan sekaligus memastikan subsidi benar-benar dimanfaatkan oleh yang berhak,” kata Wahyudi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Berita tentang rencana Indonesia untuk membeli minyak dari Rusia hingga penetapan kuota 1.000 wisatawan per hari di Taman Nasional Komodo mengisi kanal pemberitaan ekonomi pada Selasa (14/4) kemarin.

Berikut rangkuman berita Selasa (14/4) yang menarik dibaca kembali pada Rabu pagi ini.

1. RI akan beli minyak Rusia, Pertamina tindak lanjuti sesuai arahan

Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menyampaikan PT Pertamina (Persero) akan menindaklanjuti sesuai arahan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah terkait rencana Indonesia membeli minyak dari Rusia.

“Saat ini, penjajakan masih di level pemerintah. Sebagai BUMN yang mengelola energi nasional, Pertamina akan menindaklanjuti sesuai arahan dan regulasi yang ditetapkan,” ujar Baron kepada ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. Mentan tarik bantuan bila Sumbar tidak sigap tangani dampak bencana

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan akan menarik bantuan dari pemerintah pusat apabila Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersama kabupaten dan kota tidak sigap menindaklanjuti arahan Presiden terkait penanganan bencana di sektor pertanian.

"Ini kalau dia (pemerintah daerah) tidak serius, aku tarik anggarannya kembali ke pusat," kata Mentan Andi Amran Sulaiman di Kabupaten Padang Pariaman, Selasa.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. Pertamina Patra Niaga: Informasi pendaftaran pangkalan LPG berbayar adalah hoaks

PT Pertamina Patra Niaga menegaskan informasi di media sosial yang disebar melalui keterangan (caption) video tautan akun https://vt.tiktok.com/ZSHg8QpF8/ terkait biaya pendaftaran pangkalan dan subpangkalan LPG 3 kg bersubsidi adalah tidak benar, atau hoaks, yang menyesatkan.

"LPG 3 kg adalah produk subsidi yang pendistribusiannya diatur oleh pemerintah dengan sistem kuota, sehingga harus dipastikan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak," ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. RI-Inggris perkuat pembangunan rendah karbon lewat pendanaan LCDI-ITF

Indonesia dan Inggris memperkuat pembangunan rendah karbon melalui pendanaan proyek Low Carbon Development Initiative–Innovation and Technology Fund (LCDI-ITF).

“Innovation and Technology Fund menjadi bentuk bagaimana kebijakan dan perencanaan dapat diimplementasikan untuk menciptakan dampak nyata bagi pembangunan rendah karbon di Indonesia,” kata Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A.A. Teguh Sambodo di Jakarta, Selasa.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. BTNK tetapkan kuota 1.000 wisatawan per hari di TN Komodo

Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) menetapkan aturan baru terkait kuota kunjungan wisatawan ke Taman Nasional (TN) Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menjadi 1.000 wisatawan per hari.

"Aturan tersebut sudah berlaku sejak tanggal 1 April 2026 dan sudah berjalan," kata Koordinator Urusan Kehumasan, Kerjasama dan Pelayanan Perijinan Balai TN Komodo Maria Rosdalima Panggur saat dihubungi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG – PT Pusri Palembang yang merupakan anggota holding PT Pupuk Indonesia (Persero), memastikan ketersediaan pupuk di wilayah Sumatera Barat dalam kondisi aman dan distribusi tetap berjalan lancar, khususnya pada masa transisi penugasan rayon pupuk urea bersubsidi.

Sejak 1 April 2026, wilayah Sumatera Barat resmi menjadi rayon distribusi pupuk urea bersubsidi Pusri, sesuai dengan penugasan dari PT Pupuk Indonesia (Persero). Dalam masa transisi ini, proses penyaluran tetap berjalan optimal dengan memanfaatkan stok eksisting dari rayon sebelumnya guna menjaga keberlanjutan distribusi kepada petani.

Hingga 10 April 2026, realisasi penyaluran pupuk urea bersubsidi di wilayah Sumatera Barat tercatat sebesar 27.215 ton atau sekitar 85% dari total alokasi sebesar 31.944 ton hingga bulan April.

Adapun posisi stok pupuk di wilayah Sumatera Barat per 10 April 2026 berada pada level yang aman, dengan ketersediaan pupuk urea bersubsidi sebesar 11.701 ton. Ketersediaan ini menjadi salah satu bentuk kesiapan Pusri dalam memastikan kebutuhan pupuk petani tetap terpenuhi, khususnya jelang musim tanam kedua.

Selain pupuk bersubsidi, Pusri juga terus mendorong optimalisasi penyaluran melalui skema ritel dan program Agrosolution yang telah mulai direalisasikan di wilayah Sumatera Barat.

VP Komunikasi & Administrasi Korporat Pusri, Rustam Effendi, menyampaikan bahwa Pusri berkomitmen penuh dalam memastikan ketersediaan serta kelancaran distribusi pupuk di wilayah Sumatera Barat, khususnya pada masa transisi rayon.

“Sejak penugasan efektif per 1 April 2026, kami memastikan proses distribusi tetap berjalan dengan baik dan tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan petani di lapangan. Posisi stok pupuk di Sumatera Barat saat ini berada dalam kondisi aman dan mencukupi untuk mendukung kebutuhan musim tanam,” ujar Rustam.

Pupuk urea memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya dalam mendukung pertumbuhan vegetatif tanaman melalui kandungan nitrogen yang tinggi. Dengan penggunaan yang tepat dan berimbang, pupuk urea dapat membantu petani meningkatkan hasil panen secara optimal.

Melalui sinergi yang kuat, Pusri berkomitmen untuk terus menjaga kelancaran distribusi pupuk serta mendukung produktivitas sektor pertanian nasional, khususnya di wilayah Sumatera Barat.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat penyediaan hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Salah satu strategi yang kini didorong adalah optimalisasi lahan Hak Guna Usaha (HGU) sebagai lokasi relokasi hunian yang aman dan berkelanjutan.

Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemanfaatan lahan HGU menjadi opsi alternatif, terutama bagi pemerintah daerah yang mengalami keterbatasan lahan untuk pembangunan huntap, serta tidak memiliki lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Perintah Presiden, semua tanah pemerintah diprioritaskan untuk korban bencana. Kalau tidak ada, kita lihat opsi lain, termasuk HGU. Prinsipnya tanah itu milik negara, hanya hak guna usaha saja, sehingga diharapkan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat terdampak," ujar Tito usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR di Jakarta, Senin (6/4).

Berdasarkan data pemetaan areal relokasi hunian dari Kementerian Kehutanan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, potensi lahan HGU yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan huntap sangat signifikan.

Di Provinsi Aceh terdapat 52 lokasi HGU dengan luas mencapai 81.551 hektare, di Sumatera Utara sebanyak 18 HGU seluas 24.418 hektare, dan di Sumatera Barat 33 HGU dengan luas 88.405 hektare.

Satgas PRR juga telah mengidentifikasi kebutuhan lahan relokasi hunian seluas 4.778 hektare yang tersebar di tiga provinsi, terdiri dari 1.039 hektare di Aceh, 3.577 hektare di Sumatera Utara, dan 162 hektare di Sumatera Barat.

Optimalisasi lahan HGU akan digunakan untuk pembangunan huntap dengan skema komunal, yakni memindahkan penyintas bencana ke kawasan baru yang dinilai lebih aman dari risiko bencana. Pembangunan kawasan hunian komunal tersebut rencananya dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tito menambahkan komunikasi dengan pemegang izin HGU, termasuk perusahaan perkebunan, terus dilakukan melalui pemerintah daerah guna membuka peluang pemanfaatan lahan yang dinilai layak untuk relokasi meski di daerah tersebut tidak memiliki lahan BUMN.

"Karena prinsip dasarnya itu adalah tanah punya negara, mereka hanya miliki HGU, tolonglah terketuk hatinya untuk masyarakat," tutur Tito.

Selain dengan skema komunal, Satgas PRR juga menyiapkan huntap dengan skema in situ atau pembangunan kembali di area lahan milik masyarakat, yang pekerjaannya dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Namun, dalam skema itu, Satgas PRR juga menyiapkan bantuan perbaikan rumah sebesar Rp60 juta yang diberikan dalam dua tahap, bagi penyintas yang ingin membangun kembali rumahnya secara mandiri.

Data Satgas PRR per 9 April 2026 menunjukkan sebanyak 39.007 unit huntap akan dibangun di tiga provinsi terdampak. Saat ini, sebanyak 230 huntap sudah selesai dibangun dan 1.240 unit lainnya sedang dalam proses pembangunan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memblokir sebanyak 33.252 rekening yang terindikasi aktivitas judi online (judol) hingga Maret 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan sebelumnya yang mencapai 32.556 rekening.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae meminta perbankan melakukan Enhanced Due Diligence (EDD) atau pemblokiran sebagai bentuk pemberantasan judi online yang berdampak keluarga pada perekonomian dan sektor keuangan.

"OJK juga telah meminta perbankan melakukan Enhanced Due Diligence atau EDD atau pemblokiran atas 33.222 rekening yang sebelumnya ada sejumlah 32.556 rekening yang terindikasi judi online," ujar Dian dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Maret 2026 secara daring, Senin (6/4).

Dalam kesempatan sama, Dian mengungkapkan telah mencabut izin usaha enam bank perekonomian rakyat (BPR) sepanjang Januari hingga Maret 2026.

Pada Maret 2026, OJK telah mencabut izin PT BPR Koperindo Jaya yang berkantor pusat di Jakarta Pusat dan PT BPR Pembangunan Nagari yang berkantor pusat di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

"OJK telah mencabut 6 izin usaha BPR, termasuk BPR yang izinnya dicabut di Maret 2026, yaitu PT BPR Koperindo Jaya yang berkantor pusat di Jakarta Pusat dan PT BPR Pembangunan Nagari yang berkantor pusat di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat," ungkapnya.

Ia menegaskan OJK senantiasa berkoordinasi dengan LPS dalam penanganan permasalahan BPR dan BPRS sesuai mandat yang diatur dalam Undang-Undang P2SK sebagai langkah penguatan industri BPR dan BPRS.

Selain itu, Dian menambahkan dalam menegakkan integritas sistem keuangan secara konsisten dan berkelanjutan, OJK membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

"Untuk menegakkan integritas sistem keuangan secara konsisten dan berkelanjutan, OJK tentu saja memerlukan dukungan dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, dari pemerintah, dari DPR, dan seluruh penegak hukum, serta pihak berkait lainnya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pos Gunung Api (PGA) Gunung Marapi melaporkan gunung api yang berada di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), mengalami erupsi dengan durasi sekitar 22 detik.

"Terjadi erupsi Gunung Marapi pukul 07.41 WIB (4/4/2026) yang terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 5,3 milimeter serta berdurasi sekitar 22 detik," kata petugas PGA Gunung Marapi Ilhamdi Saputra dikutip dari Antara, Sabtu (4/4/2026).

Dalam laporannya, Ilham menyebut tinggi kolom abu vulkanik dari letusan gunung setinggi 2.891 meter di atas permukaan laut (mdpl) tersebut tidak teramati karena tertutup awan. Saat ini, Gunung Marapi masih berada pada Level II atau Waspada.

Pada hari yang sama, PGA juga mencatat erupsi terjadi pada pukul 05.25 WIB. Namun, tinggi kolom abu juga tidak teramati akibat tertutup awan. Erupsi tersebut terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 30,3 milimeter dan durasi 34 detik.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada masyarakat. Pertama, melarang siapa pun beraktivitas dalam radius tiga kilometer dari pusat aktivitas gunung api, yakni Kawah Verbeek.

Kedua, PVMBG mengingatkan adanya potensi ancaman lahar dingin, terutama bagi masyarakat yang bermukim di sepanjang aliran sungai yang berhulu dari puncak gunung api, khususnya saat terjadi hujan.

Selain itu, apabila terjadi hujan abu, masyarakat diimbau menggunakan masker penutup hidung dan mulut guna menghindari gangguan saluran pernapasan.

Rekomendasi lainnya adalah meminta seluruh pihak menjaga suasana tetap kondusif serta tidak menyebarkan informasi yang tidak benar.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Pembangunan Nagari yang beralamat di Simpang Gudang Desa Balai Satu Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pencabutan izin tersebut dilakukan sebagai bagian dari langkah pengawasan untuk menjaga stabilitas industri perbankan dan melindungi kepercayaan masyarakat.

Keputusan pencabutan izin usaha itu tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-28/D.03/2026 tanggal 31 Maret 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Pembangunan Nagari.

Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat, Roni Nazra, menyatakan pencabutan izin usaha merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan berkelanjutan terhadap kondisi keuangan bank tersebut.

"Pencabutan izin usaha PT BPR Pembangunan Nagari merupakan bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat," kata Roni dalam keterangan tertulis, Rabu (1/4/2026)

Menurut Roni, sebelumnya OJK telah menetapkan PT BPR Pembangunan Nagari dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP) pada 5 Maret 2025 karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12%. Status tersebut diberikan agar pengurus dan pemegang saham memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi permodalan dan likuiditas.

Namun demikian, upaya penyehatan tidak membuahkan hasil. OJK kemudian menetapkan PT BPR Pembangunan Nagari dalam status BPR Dalam Resolusi (BDR) pada 3 Maret 2026 setelah menilai bahwa langkah perbaikan yang dilakukan manajemen dan pemegang saham belum mampu mengatasi permasalahan keuangan bank tersebut sesuai ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor 46/ADK3/2026 tanggal 16 Maret 2026, LPS menetapkan penanganan terhadap BPR tersebut dilakukan melalui proses likuidasi dan meminta OJK mencabut izin usaha bank dimaksud.

Menindaklanjuti permintaan tersebut, OJK melakukan pencabutan izin usaha PT BPR Pembangunan Nagari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan pencabutan izin ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan simpanan serta melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Roni menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir atas kondisi tersebut karena simpanan nasabah tetap dijamin oleh LPS sesuai ketentuan yang berlaku. OJK juga mengimbau kepada nasabah BPR Pembangunan Nagari agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan, termasuk BPR, dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Alhamdulillah, kalau untuk Lebaran sekarang sampai 2-3 April, penuh booking

Tanah Datar (ANTARA) - Destinasi wisata Danau Singkarak yang terletak di Nagari Padang Laweh Malalo, Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat mencatat lonjakan pengunjung pada momen libur Lebaran seiring pemulihan pascabencana.

Fatur Rahman, General Manager Eco Park Syariah Tan Kayo, mengatakan bahwa jumlah kunjungan selama musim libur ini diperkirakan bisa mencapai 800 pengunjung per hari. Melonjak tajam dibandingkan pada Januari dan Februari dengan jumlah pengunjung per bulannya hanya berkisar 500 orang.

“Bulan Ramadhan kami berbenah, payung tenda kita baru, bangunan dicat lagi menyambut wisatawan, kebetulan pula ada pulang basamo. Sangat terasa jika dibandingkan waktu sesudah bencana,” katanya pada Minggu.

Kendati jumlah tersebut turun drastis dibandingkan Lebaran tahun lalu dengan jumlah pengunjung mencapai 1.500 per harinya, tetapi sebanyak 15 fasilitas penginapan atau cottage yang tersedia, telah penuh dipesan hingga 2 April 2026.

Tipe kamar yang disediakan terdiri dari dua, yakni tipe superior dengan harga mulai dari Rp750 ribu, dan tipe deluxe dengan harga di mulai dari Rp850 ribu per malam.

“Alhamdulillah, kalau untuk Lebaran sekarang sampai 2-3 April, penuh booking. Dari kemarin, sampai tanggal 2 April,” ucapnya.

Rata-rata pemesanan kamar penginapan, lanjutnya, berasal dari wisatawan dari luar Sumatera Barat, mulai dari Pekanbaru, Medan, Jambi, Bengkulu, Palembang, bahkan Jakarta. Sedangkan untuk pengunjung destinasi wisata didominasi dari dalam provinsi, dengan harga tiket Rp15 ribu untuk dewasa dan Rp5 ribu untuk anak-anak di bawah 12 tahun.

“Untuk pengunjung umum biasa aja, lebih banyak Sumbar ya pasti dan karena ini bertepatan mudik, ada yang pulang basamo juga. Warga-warga di Sumatera Barat yang lebih banyak. Sambil berlebaran, mereka datang, santai sejenak, makan-makan, nikmat kuliner kita, pulang,” ucapnya.

Lebih lanjut, Fatur menyampaikan bahwa destinasi wisata tersebut sebelumnya sempat terisolir selama 10 hari dan menjadi tempat penampungan penyintas bencana. Menurutnya, daerah Malalo, tepatnya Nagari Guguak Malalo dan Nagari Padang Laweh Malalo, memiliki lima sungai yang bermuara ke Danau Singkarak dengan jarak berdekatan.

Salah satu jembatan yang terletak tidak jauh dari destinasi wisata itu, bahkan sempat putus akibat dihantam banjir bandang. Namun, jembatan armco kini telah dibangun, sehingga mobilitas warga tidak lagi terhambat.

Adapun berdasarkan data Dashboard Satu Data Bencana Sumatera Barat, sebanyak 144 uni bangunan di Nagari Guguak Malalo mengalami kerusakan dengan total kerugian mencapai Rp17,2 miliar. Sedangkan di Nagari Padang Laweh Malalo, sebanyak 20 unit bangunan terdampak dengan kerugian Rp4,5 miliar.

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jadi ekonomi masyarakat akan berputar dengan target kita miliaran duit yang bisa masuk dari perantau untuk di kampung

Tanah Datar (ANTARA) - Ikatan Keluarga Malalo (IKMAL) menargetkan para perantau dapat mengucurkan dana dari kantong pribadi hingga di atas Rp1 miliar di dua nagari Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat yang menjadi daerah terdampak parah bencana hidrometeorologi.

Sekjen Dewan Pimpinan Pusat IKMAL, Erwin Fauzan, ditemui di Nagari Padang Laweh Malalo, Minggu, mengatakan pulang basamo ke-14 pada 2026 ini mengangkat tema “sakik diubek, tangih dibujuak” yang menggambarkan harapan agar segala sesuatu dapat berjalan secara “sejuk” bagi saudara di kampung yang dilanda musibah.

Seiring dengan tema itu, sebanyak 22 cabang IKMAL—dengan mayoritas berasal dari cabang Bengkulu—menargetkan adanya perputaran ekonomi hingga di atas Rp1 miliar dalam bentuk berbelanja langsung, berzakat mal, hingga bersedekah di kampung.

“Dengan datangnya kita sama-sama, ramai-ramai dari rantau, kita belanja di kampung. Kita gunakan uang kita semua, kita habiskan di kampung halaman baik itu berupa belanja, THR (Tunjangan Hari Raya), sedekah, infak, zakat. Jadi ekonomi masyarakat akan berputar dengan target kita miliaran duit yang bisa masuk dari perantau untuk di kampung,” katanya.

Senada, Pengawas yang juga Ketua IKMAL cabang Bengkulu 2016-2019, Herman Lusah mengatakan agenda pulang basamo dilakukan setiap tiga tahun sekali ini. Tahun ini, jumlah pemudik yang bertolak dari Bengkulu menuju kampung halaman terdiri dari sekitar 100 mobil dan 2 unit bus berukuran besar.

Jumlah tersebut turun sekitar 25 persen dibandingkan periode pulang basamo Bengkulu terakhir karena kondisi ekonomi yang sedang lesu, selain juga beberapa perantau sudah terlebih dahulu yang balik kampung sesaat sesudah bencana terjadi pada November 2025.

“Sama-sama kita ketahui, karena situasi ekonomi. Bengkulu itu biasa bisa sampai tujuh bus, mobil pribadi lebih ratusan, sekarang ada meski tidak ramai, tapi tetap pulang,” ucap Herman.

Selain ingin menggerakkan ekonomi warga di kampung, tujuan pulang bersama tahun ini juga untuk saling bertukar pendapat dengan anak keponakan, hingga bupati setempat guna mengupayakan percepatan pemulihan di daerah terdampak bencana. Rangkaian acara pulang kampung pun juga dibuat lebih sederhana.

“Disamping memberi nasihat, mungkin juga bisa mengadu. Mamaknya mungkin bisa kreatif mencari solusi bagi keponakan, mungkin dalam bentuk pinjaman maupun bantuan,” tambahnya.

Adapun Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanah Datar, menjadi daerah terdampak bencana dengan jumlah kerusakan cukup banyak di Sumatera Barat.

Di Nagari Guguak Malalo, sebanyak 144 unit bangunan mengalami kerusakan dengan total kerugian mencapai Rp17,2 miliar. Sedangkan di Nagari Padang Laweh Malalo, sebanyak 20 unit bangunan terdampak dengan kerugian Rp4,5 miliar.

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Tanah Datar, Sumatera Barat (ANTARA) - Aktivitas nelayan penyintas bencana di tepian Danau Singkarak pada Minggu kembali mulai berjalan pascabencana hidrometeorologi, meski pemulihan ekonomi warga masih berlangsung bertahap.

Adisman (66), yang sibuk mengangkat ikan dari jala, mengatakan ia mulai kembali menebar jala sejak dua minggu terakhir.

Menangkap ikan bilih, jenis ikan endemik khas Maninjau, merupakan salah satu sumber penghasilannya.

"Saya memasang tidak tiap hari, kadang dalam seminggu pasang tiga kali, kadang dua kali. Ini kemarin dua hari tidak pasang. Kalau mau ikan bilih, baru pasang, tidak menentu," kata Adisman yang menempati hunian sementara (huntara) di Malalo, Tanah Datar, seorang diri, tepat sebelum Ramadhan.

Ikan bilih tangkapannya pada hari ini diperkirakan hanya mencapai 0,5 kilogram.

Namun, di hari lain, hasilnya bisa mencapai 1 kilogram atau bahkan 2 kilogram.

Jika hasil tangkapannya sedikit, ia akan gunakan sebagai konsumsi pribadi. Namun, jika tangkapannya di atas 1 kilogram, akan dijual ke pengepul dengan harga mulai dari Rp60 ribu per kilogram.

Ia menyebut harga tersebut telah kembali normal, setelah sebelumnya sempat meningkat hingga Rp80 ribu-Rp90 ribu per kilogram akibat terbatasnya aktivitas nelayan pascabencana.

Selain menangkap ikan bilih, ia juga berkebun dengan aneka jenis, mulai dari kulit manis, alpukat, pala, kemiri, hingga cengkeh.

Aktivitas berkebun tersebut juga baru dilakukannya karena sebagian ladangnya sempat tertutup lumpur material dan bebatuan.

Namun, kerusakan lahan yang terjadi saat bencana menyebabkan potensi kerugian hingga Rp25 juta, termasuk hilangnya sejumlah pohon produktif seperti kemiri dan surian yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

"Yang kena kemiri sekitar 7 batang, kayu surian ada 6 batang yang kena. Kayu itu mahal itu, satu kayu bisa 2,5 kubik harga 1 kubik bisa Rp4 juta. Jadi yang kayu bisa dapat 5,5 kubik lah semuanya," tambah dia.

Sementara itu, penjual oleh-oleh ikan bilih yang juga pengepul ikan bilih segar, Elfi Rita, mengatakan sudah banyak nelayan yang kembali menebar jala pascabencana banjir bandang November lalu.

Kendati jumlah tangkapan nelayan pada momentum Lebaran ini masih terbatas karena faktor alam. Namun, hasil tangkapan sempat melimpah pada Februari, sehingga pada saat bulan tersebut ia menjadikannya sebagai stok.

"Hasil tangkapan sangat kurang, paling yang sekilo, dua kilo. Februari bisa masuk belasan kilo per nelayan. sudah stok 300 kilogram. Sekarang, beli (dari nelayan) Rp70 per kilogram," ucapnya.

Menurutnya, sebanyak 70 persen masyarakat di Malalo menggantungkan hidup pada Danau Singkarak. Mulai dari nelayan maupun pelaku usaha oleh-oleh yang menyerap tenaga kerja.

Adapun sebanyak 28 Kepala Keluarga (KK) menempati huntara di Nagari Guguak Malalo. Sebanyak 144 unit bangunan mengalami kerusakan dengan total kerugian mencapai Rp17,2 miliar.

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026