Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri Indonesia mencapai US$433,4 miliar per kuartal I/2026 atau sekitar Rp7.366,37 triliun (kurs JISDOR 31 Maret 2026 sebesar Rp16.999 per dolar AS). Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia ini tumbuh 0,8%.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Indrayana menjelaskan ULN tersebut terbagi ke utang pemerintah dan swasta. Perinciannya, ULN pemerintah tercatat sebesar US$214,7 miliar atau tumbuh 3,8% secara tahunan (year on year/YoY).

"Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran modal masuk asing pada Surat Berharga Negara [SBN] internasional seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia," kata Denny dalam keterangannya, Senin (18/5/2026).

Dia menyebut ULN pemerintah diarahkan untuk untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas, yang disebut untuk keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional.

Berdasarkan sektornya, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,1% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,2%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,5%); hingga Transportasi dan Pergudangan (8,5%).

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah," paparnya.

ULN Swasta Susut

Sebaliknya, ULN swasta mencapai US$191,4 miliar pada kuartal I/2026, terkontraksi sebesar 1,8 YoY. Denny menjelaskan perkembangan tersebut dipengaruhi oleh penurunan ULN kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing turun 3,6% YoY dan 1,3% YoY.

Berdasarkan sektor ekonomi, pangsa ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,4% terhadap total ULN swasta.

"ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,6% terhadap total ULN swasta," kata Anton.

Sejalan dengan itu, rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 29,5% pada kuartal I/2026. Angka tersebut didominasi ULN jangka panjang sebesar 85,4% terhadap total ULN.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," tutup Denny.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia merilis data posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal I 2026 yang tercatat mencapai 433,4 miliar dolar AS atau setara sekitar Rp7.654 triliun, dengan asumsi kurs Rp17.658 per dolar AS.

Pertumbuhan ULN secara tahunan melambat menjadi 0,8 persen dibandingkan kuartal atau triwulan IV 2025 yang tumbuh 1,9 persen. Dilansir keterangan BI, Senin (18/5/2026), perlambatan tersebut dipengaruhi perkembangan ULN sektor publik dan swasta.

"ULN pemerintah masih tumbuh, namun lebih rendah, sementara ULN swasta mengalami penurunan," katanya.

ULN pemerintah pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 214,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp3.791 triliun. Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh 3,8 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 5,5 persen pada triwulan IV 2025.

Bank Indonesia menyebut perkembangan tersebut terutama dipengaruhi aliran modal asing yang masuk ke Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Sebagai instrumen pembiayaan APBN, pemerintah menyatakan pengelolaan ULN dilakukan secara cermat, terukur, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas.

Berdasarkan sektor ekonomi, pemanfaatan terbesar diarahkan ke sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,1 persen, administrasi pemerintahan dan pertahanan 20,2 persen, jasa pendidikan 16,2 persen, konstruksi 11,5 persen, serta transportasi dan pergudangan 8,5 persen.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan Utang Luar Negeri Indonesia mencapai US$437,9 miliar pada Februari 2026 atau sekitar Rp7.347,5 triliun (kurs JISDOR 27 Februari 2026 sebesar Rp16.779 per dolar AS). Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia itu tumbuh 2,5%.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso menjelaskan utang luar negeri tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri sektor publik khususnya bank sentral seiring dengan aliran masuk modal asing ke instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

"Peningkatan ULN Bank Indonesia didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global," jelas Denny dalam keterangannya, Rabu (15/4/2026).

Dia menjelaskan ULN terbagi ke utang pemerintah dan swasta. Perinciannya, ULN pemerintah tercatat sebesar US$215,9 miliar atau naik 5,5% secara tahunan (year on year/YoY).

Dia menyebut ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas, yang disebut untuk keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional.

Berdasarkan sektornya, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,3%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,6%); hingga Transportasi dan Pergudangan (8,5%).

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98% dari total ULN pemerintah," paparnya.

Utang Luar Negeri Swasta Susut

Sebaliknya, ULN swasta mencapai US$193,7 miliar pada Februari 2025, turun sebesar 0,7% YoY. Denny menjelaskan perkembangan tersebut dipengaruhi oleh penurunan ULN kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing turun 2,8% YoY dan 0,2% YoY.

Berdasarkan sektor ekonomi, pangsa ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,3% terhadap total ULN swasta.

"ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,0% terhadap total ULN swasta," kata Denny.

Sejalan dengan itu, rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 29,8% pada Februari 2026, naik sedikit dibandingkan posisi Januari 2026 sebesar 29,6%. Angka tersebut didominasi ULN jangka panjang sebesar 84,9% terhadap total ULN.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," tutup Denny.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negeri Indonesia mencapai US$431,7 miliar per kuartal IV/2025 atau sekitar Rp7.196,43 triliun (kurs JISDOR 31 Desember 2025 sebesar Rp16.670 per dolar AS).

Jumlah utang luar negeri itu naik dibandingkan dengan kuartal III/2025 sebesar US$427,6 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso menjelaskan ULN terbagi ke utang pemerintah dan swasta. ULN swasta menurun dari US$194,5 miliar pada kuartal III/2025 menjadi sebesar US$192,8 miliar per kuartal IV/2025.

Denny menjelaskan angka utang luar negeri swasta itu dipengaruhi oleh penurunan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).

Berdasarkan sektor ekonomi, pangsa ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,9% terhadap total ULN swasta.

"ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,3% terhadap total ULN swasta," kata Denny.

Utang Pemerintah Naik

Sebaliknya, ULN pemerintah tercatat sebesar US$214,3 miliar atau naik dari periode sebelumnya sebesar US$210,1 miliar.

"Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara [SBN] internasional," jelas Denny dalam keterangannya, Rabu (18/2/2026).

Dia menyebut ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas, yang disebut untuk keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional.

Berdasarkan sektornya, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,1% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,8%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,7%); hingga Transportasi dan Pergudangan (8,6%).

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah," paparnya.

Rasio Utang Luar Negeri Naik

Sejalan dengan itu, rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 29,9% per kuartal IV/2025, naik dibandingkan periode sebelumnya sebesar 29,5%.

Angka tersebut didominasi ULN jangka panjang sebesar 85,7% terhadap total ULN, menurun dari kuartal III/2025 sebesar 86,1%.

"Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tutup Denny.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan Utang Luar Negeri Indonesia mencapai US$431,7 miliar per kuartal IV/2025 atau sekitar Rp7.196,43 triliun (kurs JISDOR 31 Desember 2025 sebesar Rp16.670 per dolar AS).

Dibandingkan periode sebelumnya atau kuartal III/2025 sebesar US$427,6 miliar, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia itu naik 0,96%.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso menjelaskan ULN terbagi ke utang pemerintah dan swasta. Perinciannya, ULN pemerintah tercatat sebesar US$214,3 miliar atau naik dari periode sebelumnya sebesar US$210,1 miliar.

"Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara [SBN] internasional," jelas Denny dalam keterangannya, Rabu (18/2/2026).

Dia menyebut ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas, yang disebut untuk keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional.

Berdasarkan sektornya, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,1% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,8%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,7%); hingga Transportasi dan Pergudangan (8,6%).

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah," paparnya.

ULN Swasta Susut

Sebaliknya, ULN swasta menurun dari US$194,5 miliar pada kuartal III/2025 menjadi sebesar US$192,8 miliar per kuartal IV/2025. Denny menjelaskan dipengaruhi oleh penurunan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).

Berdasarkan sektor ekonomi, pangsa ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,9% terhadap total ULN swasta.

"ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,3% terhadap total ULN swasta," kata Denny.

Sejalan dengan itu, rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 29,9% per kuartal IV/2025, naik dibandingkan periode sebelumnya sebesar 29,5%. Angka tersebut didominasi ULN jangka panjang sebesar 85,7% terhadap total ULN, menurun dari kuartal III/2025 sebesar 86,1%.

"Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tutup Denny.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Danantara Investment Management (Persero) tercatat telah menerbitkan surat utang senilai total Rp11,38 triliun pada akhir 2025.

Merujuk data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), surat utang Danantara itu dicatatkan sebagai produk medium term notes (MTN).

Secara terperinci, Danantara Investment Management menerbitkan dua seri surat utang pada akhir tahun lalu. Pertama, surat utang jangka panjang (SUJP) yang ditawarkan tanpa penawaran umum Danantara Investment Management tahun 2025 tahap II seri A senilai Rp1.575.000.000.000 (Rp1,57 triliun) dan jatuh tempo pada 12 Desember 2032.

Kedua, SUJP yang ditawarkan tanpa penawaran umum Danantara Investment Management tahun 2025 tahap II seri B senilai Rp9.807.000.000.000 (Rp9,8 triliun) dan jatuh tempo pada 13 Desember 2030.

Kedua seri surat utang Danantara itu membanderol kupon tetap sebesar 2% per tahun.

Terkait dengan surat utang tersebut, Tim Analis Fitch Ratings Indonesia memberikan peringkat AAA(idn) atas penerbitan kedua surat utang subordinasi PT Danantara Investment Management (Persero). Menurut Fitch, surat utang subordinasi itu merupakan bagian dari program utang Rp65 triliun Danantara.

Sebelumnya, Danantara telah menerbitkan Patriot Bond senilai Rp50 triliun pada 16 Oktober 2025. penerbitan SUJP atau Patriot Bond itu dilakukan tanpa melalui penawaran umum serta terdiri atas dua seri, yakni Seri A dan Seri B.

Tim Analis Fitch Ratings menyampaikan peringkat nasional AAA menunjukkan peringkat tertinggi yang diberikan oleh Fitch dalam skala Peringkat Nasional untuk negara tersebut. Peringkat ini diberikan kepada emiten atau obligasi dengan ekspektasi paling rendah terhadap risiko gagal bayar dibandingkan dengan semua emiten atau obligasi lain di negara atau serikat moneter yang sama.

Surat utang jangka panjang subordinasi berdenominasi rupiah dari Danantara Investment Management diperingkat setara dengan peringkat nasional jangka panjang perusahaan tersebut.

Peringkat Danantara Investment Management mencerminkan pandangan kami atas pengaruh signifikan pemerintah Indonesia (BBB/Stabil) terhadap operasional entitas.

Fitch mengklasifikasikan Danantara Investment Management sebagai Government-related Entity (GRE) berdasarkan kriteria Fitch, mengingat keterkaitan yang kuat dengan pemerintah pusat melalui peran sentral sebagai entitas investasi sovereign wealth fund Indonesia.

"Peringkat tersebut juga mencerminkan pandangan kami bahwa DIM memiliki ekspektasi dukungan pemerintah terkuat di antara entitas lain di skala nasional."

KOMPAS.com – Netflix Inc. melakukan pembiayaan ulang (refinancing) atas sebagian pinjaman jangka pendek senilai 59 miliar dollar AS yang digunakan untuk mendukung rencana akuisisi Warner Bros Discovery.

Dikutip dari Bloomberg, langkah tersebut dilakukan dengan mengganti sebagian pinjaman jangka pendek menjadi utang berbiaya lebih murah dan berjangka waktu lebih panjang guna memperkuat struktur pendanaan transaksi.

Berdasarkan dokumen yang diajukan pada Senin (22/12/2025), Netflix memperoleh fasilitas kredit bergulir senilai 5 miliar dollar AS serta dua pinjaman berjangka delayed-draw masing-masing sebesar 10 miliar dollar AS.

Skema ini digunakan untuk menggantikan sebagian pinjaman jangka pendek yang sebelumnya diambil.

Setelah pembiayaan ulang tersebut, masih tersisa sekitar 34 miliar dollar AS dari fasilitas pinjaman jembatan yang akan disalurkan ke pasar melalui proses sindikasi.

Dikutip dari Reuters, dana hasil pembiayaan ini akan digunakan untuk membayar porsi tunai dalam transaksi, menutup biaya dan pengeluaran terkait, serta dapat dimanfaatkan untuk refinancing lanjutan dan keperluan korporasi secara umum.

Penguatan pendanaan ini menjadi krusial di tengah persaingan ketat perebutan aset Warner Bros Discovery. Netflix diketahui memenangkan proses lelang kompetitif atas aset studio film, televisi, dan layanan streaming perusahaan tersebut.

Netflix mengungguli sejumlah pesaing, termasuk tawaran tunai tanpa diminta dari Paramount Skydance Corp. senilai 108,4 miliar dollar AS atau sekitar 30 dollar AS per saham.

Meski demikian, dewan direksi Warner Bros menyebut tawaran Paramount memberikan nilai tunai yang lebih tinggi dalam jangka pendek.

Namun, manajemen Warner Bros tetap merekomendasikan kesepakatan dengan Netflix dengan alasan manfaat strategis yang lebih kuat serta kepastian pendanaan yang lebih baik.

Kesepakatan Netflix mencakup aset utama seperti HBO dan HBO Max. Transaksi ini diperkirakan rampung setelah Warner Bros menyelesaikan pemisahan unit Global Networks pada kuartal III 2026.

Rencana pemisahan tersebut diumumkan pada pertengahan 2025 untuk memisahkan bisnis streaming dan studio dari jaringan televisi konvensional.

Netflix pertama kali mengamankan bridge loan senilai 59 miliar dollar AS pada 4 Desember 2025 guna memastikan ketersediaan pendanaan bagi penawarannya atas Warner Bros Discovery.

Pinjaman ini merupakan pembiayaan sementara yang umumnya digantikan dengan utang jangka panjang yang lebih murah dan stabil.

Wells Fargo & Co., BNP Paribas SA, dan HSBC Holdings Plc termasuk bank yang menyediakan pinjaman jembatan tanpa jaminan tersebut.

Utang baru yang diumumkan memiliki jadwal jatuh tempo bertahap. Fasilitas kredit bergulir akan jatuh tempo pada 2030 atau tiga tahun setelah transaksi selesai, tergantung mana yang lebih dulu.

Sementara itu, dua pinjaman berjangka delayed-draw masing-masing akan jatuh tempo dalam dua dan tiga tahun.

Ke depan, Netflix diperkirakan kembali memanfaatkan pasar modal untuk mengurangi porsi bridge loan sekaligus memperpanjang jatuh tempo utangnya.

Instrumen tersebut diproyeksikan berperingkat investment grade, mengingat Netflix memiliki peringkat A3 dari Moody’s Ratings dan A dari S&P Global Ratings.

Sebelumnya, dewan direksi Warner Bros Discovery menolak tawaran hostile Paramount Skydance sebesar 108,4 miliar dollar AS pada Rabu (17/12/2025) karena dinilai tidak memiliki jaminan pembiayaan yang memadai.

Dalam surat kepada pemegang saham, dewan menyatakan Paramount telah “menyesatkan” terkait klaim jaminan penuh atas tawaran tunai 30 dollar AS per saham yang disebut didukung keluarga Ellison, termasuk CEO Oracle Larry Ellison.

Dewan menegaskan jaminan tersebut “tidak pernah ada” dan menilai tawaran tersebut mengandung berbagai risiko besar.

Kesepakatan Warner Bros dengan Netflix memberikan harga 27,75 dollar AS per saham untuk seluruh studio film dan televisi, perpustakaan konten, serta layanan streaming HBO Max. Kesepakatan ini bersifat mengikat, tanpa pembiayaan ekuitas, dan didukung komitmen utang yang kuat.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan Utang Luar Negeri Indonesia mencapai US$423,9 miliar per akhir Oktober 2025 atau sekitar Rp7.059 triliun (asumsi kurs JISDOR 13 Desember 2025 sebesar Rp16.652 per dolar AS).

Dibandingkan bulan sebelumnya atau September 2025 sebesar US$425,6 miliar, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia itu turun 0,4%. Sementara secara tahunan (year on year/YoY), posisi utang eksternal itu meningkat 0,3%.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso menjelaskan ULN terbagi ke utang pemerintah dan swasta. Perinciannya, ULN pemerintah tercatat sebesar US$210,5 miliar atau tumbuh 4,7 YoY.

"Perkembangan ULN [pemerintah] tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara [SBN] internasional," jelas Denny dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).

Dia menyebut ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas yang mendorong keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional.

Berdasarkan sektornya, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,2% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,6%); Jasa Pendidikan (16,4%); Konstruksi (11,7%); hingga Transportasi dan Pergudangan (8,6%).

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah," paparnya.

Swasta Tahan Ekspansi Utang Luar Negeri

Meski ULN pemerintah meningkat, ULN swasta justru terus menurun dari US$192,5 miliar pada September 2025 menjadi sebesar US$190,7 miliar per akhir Oktober 2025.

Perkembangan itu melanjutkan tren penurunan ULN swasta pada bulan sebelumnya: dari US$194,2 miliar pada Agustus 2025 menjadi US$192,5 miliar per September 2025

"Secara tahunan, ULN swasta [juga] mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,9%," ungkap Denny.

Perinciannya, kontraksi pertumbuhan terjadi kepada ULN lembaga keuangan atau financial corporations yakni 4,7% YoY. Sementara itu, ULN bukan lembaga keuangan atau nonfinancial corporations terkontraksi 1,2% YoY.

Berdasarkan sektor ekonomi, pangsa ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,9% terhadap total ULN swasta.

Sejalan dengan itu, rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) turun menjadi 29,3% per akhir Oktober 2025, relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 29,5%. Dominasi ULN jangka panjang juga sebesar 86,2% terhadap total ULN, sedikit meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 86,1%.

"Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tutup Denny.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Indika Energy Tbk. (INDY) Azis Armand menjelaskan alasan INDY ikut berpartisipasi dalam pembelian Patriot Bond sebesar Rp300 miliar yang diterbitkan PT Danantara Investment Management (Persero).

Azis menuturkan pembelian Patriot Bond ini dilakukan untuk mendukung program pemerintah. Bunga Patriot Bond yang kecil, menurutnya, tidak menjadi masalah bagi INDY.

“Sekarang kami taruh [dana] di bank lain-lain juga enggak tinggi-tinggi banget kok [bunganya]. Jadi kami mendukung,” ujar Azis di Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Sebagai informasi, Danantara Investment Management menerbitkan Surat Utang Jangka Panjang (SUJP) Tahun 2025 Tahap I di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan total nilai Rp50 triliun.

Berdasarkan pengumuman resmi KSEI Nomor KSEI-6183/DIR/1025 pada 16 Oktober 2025, penerbitan SUJP atau Patriot Bond itu dilakukan tanpa melalui penawaran umum serta terdiri atas dua seri, yakni Seri A dan Seri B.

Seri A tercatat memiliki tenor 5 tahun 1 hari kalender dengan bunga tetap 2% per tahun, sementara Seri B berjangka waktu 7 tahun dengan tingkat bunga yang sama.

Distribusi surat utang dilakukan secara elektronik pada 21 Oktober 2025, dengan pembayaran bunga pertama pada 21 Oktober 2026.

Adapun, nilai pokok masing-masing seri Patriot Bond mencapai Rp25 triliun, dengan satuan perdagangan dan pemindahbukuan senilai Rp25 miliar per unit.

PT Mandiri Sekuritas bertindak sebagai penata laksana penerbitan, sedangkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ditunjuk sebagai agen pemantau.

KSEI menyebutkan penerbitan Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) ini tunduk pada ketentuan POJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum.

“Oleh karenanya penerbit efek serta pihak terkait dalam penerbitan EBUS tersebut bertanggung jawab atas kesesuaian penerbitan EBUS dengan peraturan perundang-undangan,” tulis pengumuman KSEI, dikutip Jumat (24/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Danantara Investment Management (Persero) menyatakan sebagian dana dari hasil penerbitan Patriot Bond akan dialokasikan untuk membiayai proyek waste-to-energy (WTE) di sejumlah kota di Indonesia.

Danantara Investment Management (DIM) sebelumnya telah mencatat penerbitan Surat Utang Jangka Panjang (SUJP) Tahun 2025 Tahap I di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan total nilai Rp50 triliun.

Berdasarkan pengumuman resmi KSEI Nomor KSEI-6183/DIR/1025 pada 16 Oktober 2025, penerbitan SUJP atau Patriot Bond itu dilakukan tanpa melalui penawaran umum serta terdiri atas dua seri, yakni Seri A dan Seri B.

Seri A tercatat memiliki tenor 5 tahun 1 hari kalender dengan bunga tetap 2% per tahun, sementara Seri B berjangka waktu 7 tahun dengan tingkat bunga yang sama. Distribusi surat utang dilakukan secara elektronik pada 21 Oktober 2025, dengan pembayaran bunga pertama pada 21 Oktober 2026.

Adapun nilai pokok masing-masing seri mencapai Rp25 triliun, dengan satuan perdagangan dan pemindahbukuan senilai Rp25 miliar per unit.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, menyampaikan bahwa struktur pendanaan proyek WTE mengikuti pola umum, yakni 70% pembiayaan melalui utang dan 30% ekuitas. Dalam skema ini, dana hasil Patriot Bond akan menjadi bagian dari kontribusi ekuitas tersebut.

“Patriot Bond memang kami sudah sebut dari awal, kami akan menggunakan dana Patriot Bond untuk salah satunya ke waste-to-energy,” ujarnya saat ditemui awak media di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Di samping itu, Pandu menyatakan minat dari lembaga keuangan baik asing maupun domestik sangat tinggi. Hal ini dinilai memberikan fleksibilitas dalam memilih pihak paling kompetitif untuk membiayai masing-masing proyek WTE.

Lebih lanjut, partisipasi luas dari sektor swasta dan bank asing maupun domestik menunjukkan keberhasilan strategi crowding in dalam proyek WTE.

“Jadi, ini bagus sekali dari sisi capital formation, banyak dari sektor privat, banyak juga bank-bank asing dan dalam negeri yang ingin ikut. Ini adalah salah satu contoh crowding in dari sisi proyek Danantara,” pungkas Pandu.

Danantara saat ini terus mendorong percepatan implementasi proyek WTE atau Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di 33 kota di seluruh Indonesia. Proyek tersebut bertujuan mengatasi krisis pengelolaan sampah perkotaan yang volume tahunan mencapai lebih dari 35 juta ton.

Setiap proyek PSEL dirancang sebagai fasilitas modern dengan sistem tertutup yang efisien dan ramah lingkungan, serta mampu mengolah sampah rumah tangga non-B3 dengan kapasitas minimal 1.000 ton per hari.

Nilai investasi tiap proyek diperkirakan mencapai Rp2,3 hingga Rp3,2 triliun, bergantung lokasi, kapasitas, dan teknologi yang digunakan. Sementara itu, skema pembiayaan mengombinasikan ekuitas dan pinjaman dengan dukungan lembaga pembiayaan pembangunan serta mitra strategis global.

_________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten rokok PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. (HMSP) melaporkan pembelian surat utang jangka panjang atau Patriot Bond yang diterbitkan Danantara Indonesia dengan total nilai investasi Rp500 miliar.

Danantara Indonesia, melalui holding investasi PT Danantara Investment Management (Persero) diketahui telah menerbitkan surat utang jangka panjang (SUJP) tahap I tahun 2025. Surat utang ini memiliki bunga tetap 2% per tahun.

Sekretaris Perusahaan HM Sampoerna Andy Revianto, dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), mengatakan bahwa pembelian dilakukan terhadap dua seri surat utang yang ditawarkan tanpa melalui penawaran umum.

Secara terperinci, Seri A memiliki nilai Rp250 miliar dengan bunga tetap 2% per tahun dan jatuh tempo pada 22 Oktober 2030, sedangkan Seri B bernilai Rp250 miliar dengan bunga sama dan jatuh tempo pada 21 Oktober 2032.

“Total nilai investasi ini adalah sebesar 1,76% dari ekuitas perseroan berdasarkan laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit pada tanggal 31 Desember 2024,” ujarnya, Kamis (23/10/2025).

Dengan demikian, transaksi ini tidak tergolong sebagai transaksi material sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Manajemen Sampoerna menyatakan bahwa investasi ini tidak berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha perseroan.

Namun demikian, Andy menyampaikan bahwa langkah tersebut menunjukkan komitmen perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan dan mendukung program pemerintah dalam pengelolaan lingkungan.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Danantara Investment Management atau DIM telah meraih peringkat AAA (idn) dari Fitch Ratings Indonesia terkait dengan penerbitan Patriot Bond yang memiliki nilai emisi sebesar Rp50 triliun.

Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir mengatakan setiap inisiatif pembiayaan diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi jangka panjang, serta memperkuat peran dunia usaha dalam pembangunan nasional.

“Patriot Bond merupakan instrumen pembiayaan strategis yang lazim digunakan di berbagai negara, seperti Jepang dan Amerika Serikat, untuk memperkuat kemandirian pembiayaan nasional,” ujar Pandu.

Melalui instrumen ini, negara meraih sumber pendanaan jangka menengah hingga panjang yang stabil. Adapun pelaku usaha akan memiliki akses terhadap instrumen investasi yang aman sekaligus bermanfaat bagi perekonomian.

Pandu menjelaskan bahwa prinsip dasar obligasi patriot adalah partisipasi sukarela dan tanggung jawab bersama. Skema ini membuka ruang bagi kelompok usaha nasional untuk berkontribusi dalam agenda pembangunan lintas generasi.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta, CNBC Indonesia — Emiten jasa pertambangan milik Prajogo Pangestu, PT Petrosea Tbk (PTRO) mencatat kinerja solid sepanjang sembilan bulan pertama tahun 2025. Perseroan membukukan laba bersih US$ 6,94 juta atau Rp 115,22 miliar, naik 141,88% secara tahunan (yoy).

Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan, pendapatan Petrosea tercatat naik 18% yoy menjadi US$603,84 juta dari sebelumnya US$509,91 juta pada periode yang sama tahun 2024.

Kenaikan pendapatan didorong ekspansi di lini jasa pertambangan dan konstruksi, termasuk proyek-proyek baru di Kalimantan dan Papua.

Namun, beban bunga dan keuangan melonjak tajam menjadi US$35,28 juta , naik hampir dua kali lipat dibanding US$19,5 juta setahun sebelumnya. Meski demikian, manajemen mampu menjaga margin laba kotor di level US$73,76 juta, sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Total aset Petrosea pun meningkat signifikan menjadi US$1,40 miliar per akhir September 2025, dari US$867 juta pada akhir 2024. Lonjakan aset tersebut terutama berasal dari peningkatan aset tetap, yang naik menjadi US$664 juta.

Di sisi liabilitas, utang jangka panjang naik tajam menjadi US$737,7 juta dari US$389,3 juta pada akhir tahun lalu, seiring penerbitan obligasi dan sukuk ijarah baru. Meski leverage meningkat, ekuitas perseroan menguat menjadi US$270,1 juta, naik dari US$249,8 juta pada akhir 2024.

Dengan ekspansi agresif dan perolehan kontrak baru, Petrosea menunjukkan tren pertumbuhan positif, meski tekanan biaya keuangan masih menjadi catatan menjelang akhir tahun.

Adapun per 21 Oktober 2025 penerima manfaat akhir PTRO adalah Prajogo Pangestu. Dia mengendalikan Petrosea melalui PT Kreasi Jasa Persada, anak usaha PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) dengan kepemilikan 45,31%. Selain itu PT Caraka Reksa Optima milik Hapsoro dan Haji Robert tercatat sebagai pemilik 26,42% saham PTRO.