JAKARTA, KOMPAS.com - Singapura masih menjadi kreditur terbesar Indonesia. Hingga April 2026, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia yang berasal dari negara tersebut mencapai 52,184 miliar dollar AS atau sekitar Rp 929,93 triliun dengan asumsi kurs Rp 17.803 per dollar AS.

Nilai itu jauh lebih besar dibandingkan kreditur utama lainnya seperti Amerika Serikat, China, Jepang, dan Hong Kong.

Data tersebut tercantum dalam publikasi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) Juni 2026 yang diterbitkan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI).

Secara keseluruhan, posisi ULN Indonesia berdasarkan kreditur mencapai 207,097 miliar dollar AS per April 2026 atau setara sekitar Rp 3.687,24 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan April 2025 yang sebesar 205,988 miliar dollar AS.

Meski demikian, peta kreditur Indonesia menunjukkan perubahan dalam satu dekade terakhir. Jika pada awal 2010-an Jepang menjadi salah satu kreditur terbesar, kini Singapura memimpin dengan selisih yang cukup lebar.

Singapura kokoh di posisi puncak

Singapura menempati posisi teratas dengan nilai pinjaman sebesar 52,184 miliar dollar AS atau sekitar Rp 929,93 triliun per April 2026.

Posisi Singapura sebagai kreditur terbesar sebenarnya bukan fenomena baru. Dalam satu dekade terakhir, nilainya relatif stabil di kisaran 50 miliar hingga 60 miliar dollar AS.

Pada 2013, posisi utang Indonesia kepada Singapura tercatat sebesar 49,830 miliar dollar AS. Nilai tersebut kemudian meningkat menjadi 69,366 miliar dollar AS pada 2019 sebelum perlahan turun dan berada di level 52,184 miliar dollar AS pada April 2026.

Besarnya porsi Singapura tidak terlepas dari posisinya sebagai pusat keuangan regional.

Banyak perusahaan multinasional dan lembaga keuangan yang berkantor di negara tersebut sehingga aliran pembiayaan ke Indonesia tercatat berasal dari Singapura.

Jika dibandingkan dengan total ULN Indonesia menurut kreditur yang mencapai 207,097 miliar dollar AS, maka porsi Singapura mencapai sekitar seperempat dari keseluruhan utang luar negeri Indonesia.

Amerika Serikat menempati urutan kedua

Di bawah Singapura, Amerika Serikat (AS) menjadi kreditur terbesar kedua Indonesia.

Posisi utang luar negeri Indonesia yang berasal dari Negeri Paman Sam tercatat sebesar 27,989 miliar dollar AS atau sekitar Rp 498,34 triliun pada April 2026. Nilai tersebut naik dibandingkan posisi pada April 2025 yang sebesar 27,614 miliar dollar AS.

Dalam kurun waktu lebih dari satu dekade, posisi Amerika Serikat sebagai kreditur Indonesia menunjukkan tren meningkat.

Pada 2013, nilai utang Indonesia kepada Amerika Serikat tercatat sebesar 10,102 miliar dollar AS. Nilai itu terus bertambah hingga mencapai lebih dari 30 miliar dollar AS pada 2021 dan 2022, sebelum turun dan kembali berada di kisaran 27 miliar dollar AS pada 2026.

Peningkatan tersebut menjadikan AS sebagai salah satu sumber pembiayaan terbesar Indonesia di luar Asia.

China dan Jepang bersaing ketat

China dan Jepang menempati posisi berikutnya dalam daftar kreditur terbesar Indonesia.

Utang Indonesia kepada China mencapai 25,435 miliar dollar AS atau sekitar Rp 452,83 triliun per April 2026. Angka ini meningkat dibandingkan posisi pada 2013 yang sebesar 6,158 miliar dollar AS.

Dalam satu dekade terakhir, posisi China sebagai kreditur Indonesia terus menguat.

Pada 2016, nilai ULN Indonesia kepada China sudah mencapai 15,156 miliar dollar AS. Nilainya terus meningkat menjadi 23,166 miliar dollar AS pada 2024 dan kembali naik menjadi 25,435 miliar dollar AS pada April 2026.

Sementara itu, Jepang yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu mitra pembiayaan utama Indonesia justru menunjukkan tren penurunan.

Posisi ULN Indonesia kepada Jepang tercatat sebesar 20,901 miliar dollar AS atau setara Rp 372,09 triliun pada April 2026. Nilai ini lebih rendah dibandingkan 2013 yang mencapai 32,826 miliar dollar AS.

Penurunan tersebut terlihat secara bertahap. Pada 2019, posisi ULN kepada Jepang masih sebesar 28,935 miliar dollar AS, lalu turun menjadi 23,177 miliar dollar AS pada 2023 dan 20,901 miliar dollar AS pada April 2026.

Meski nilainya menurun, Jepang masih menjadi salah satu kreditur terbesar Indonesia.

Hong Kong dan Korea Selatan masuk lima besar

Selain Singapura, Amerika Serikat, China, dan Jepang, Hong Kong juga menjadi salah satu kreditur utama Indonesia.

Posisi ULN Indonesia kepada Hong Kong mencapai 19,434 miliar dollar AS atau sekitar Rp 345,89 triliun per April 2026. Nilai tersebut naik dibandingkan posisi pada 2013 yang sebesar 4,820 miliar dollar AS.

Hong Kong sempat mencatat posisi tertinggi pada 2021 sebesar 17,192 miliar dollar AS dan terus meningkat hingga menembus 19 miliar dollar AS pada 2026.

Sementara itu, Korea Selatan menempati posisi berikutnya dengan nilai ULN sebesar 8,662 miliar dollar AS atau sekitar Rp 154,21 triliun pada April 2026. Nilai tersebut relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir.

Perancis juga tercatat sebagai kreditur penting dengan posisi 8,908 miliar dollar AS atau sekitar Rp 158,59 triliun. Sedangkan Jerman memiliki posisi kredit sebesar 5,124 miliar dollar AS atau setara Rp 91,22 triliun.

Kreditur dari kawasan Asia masih mendominasi

Jika dilihat berdasarkan kawasan, kreditur dari Asia masih mendominasi pembiayaan luar negeri Indonesia.

Selain Singapura, China, Jepang, Hong Kong, dan Korea Selatan, kelompok Asia Lainnya juga memiliki posisi pinjaman sebesar 11,762 miliar dollar AS atau sekitar Rp 209,40 triliun pada April 2026.

Di sisi lain, kelompok negara Eropa lainnya memiliki posisi ULN sebesar 4,586 miliar dollar AS, sementara kelompok negara Amerika lainnya mencapai 4,900 miliar dollar AS.

Australia juga tercatat sebagai salah satu kreditur Indonesia dengan nilai 2,263 miliar dollar AS atau sekitar Rp 40,29 triliun. Sementara Swiss memiliki posisi 2,482 miliar dollar AS atau sekitar Rp 44,18 triliun.

Adapun kreditur yang berasal dari sindikasi sejumlah negara memiliki posisi sebesar 2,786 miliar dollar AS atau sekitar Rp 49,60 triliun pada April 2026.

Struktur utang dinilai tetap sehat

Kementerian Keuangan dan BI menyebut struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat.

Hal tersebut tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berada di level 29,6 persen pada April 2026. Selain itu, struktur ULN juga didominasi oleh utang jangka panjang yang mencapai 84,5 persen dari total ULN.

Pemerintah dan BI juga mencatat, perkembangan ULN akan terus dipantau untuk menjaga agar pemanfaatannya mendukung pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Data SULNI menunjukkan, di tengah perubahan peta pembiayaan global, Singapura masih menjadi pintu utama aliran pembiayaan luar negeri Indonesia. Di belakangnya, Amerika Serikat, China, Jepang, dan Hong Kong menjadi kelompok kreditur terbesar yang membentuk lanskap utang luar negeri Indonesia hingga April 2026.

Berikut daftar kreditur terbesar Indonesia berdasarkan data hingga April 2026.

1. Singapura: 52,184 miliar dollar AS atau sekitar Rp 929,93 triliun
2. Amerika Serikat: 27,989 miliar dollar AS atau sekitar Rp 498,29 triliun
3. China: 25,435 miliar dollar AS atau sekitar Rp 452,81 triliun
4. Jepang: 20,901 miliar dollar AS atau sekitar Rp 372,11 triliun
5. Hong Kong: 19,434 miliar dollar AS atau sekitar Rp 345,99 triliun
6. Asia Lainnya: 11,762 miliar dollar AS atau sekitar Rp 209,40 triliun
7. Perancis: 8,908 miliar dollar AS atau sekitar Rp 158,59 triliun
8. Korea Selatan: 8,662 miliar dollar AS atau sekitar Rp 154,21 triliun
9. Jerman: 5,124 miliar dollar AS atau sekitar Rp 91,23 triliun
10. Amerika Lainnya: 4,900 miliar dollar AS atau sekitar Rp 87,23 triliun
11. Eropa Lainnya: 4,586 miliar dollar AS atau sekitar Rp 81,64 triliun
12. Inggris: 4,197 miliar dollar AS atau sekitar Rp 74,72 triliun
13. Belanda: 3,804 miliar dollar AS atau sekitar Rp 67,72 triliun
14. Sindikasi negara-negara: 2,786 miliar dollar AS atau sekitar Rp 49,60 triliun
15. Swiss: 2,482 miliar dollar AS atau sekitar Rp 44,19 triliun
16. Australia: 2,263 miliar dollar AS atau sekitar Rp 40,29 triliun

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Dominasi dollar Amerika Serikat (AS) dalam utang luar negeri (ULN) Indonesia memang belum tergoyahkan. Namun, dalam satu dekade terakhir, ada satu mata uang yang menunjukkan kenaikan paling pesat, yakni yuan China.

Data Bank Indonesia (BI) dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) Juni 2026 menunjukkan, posisi ULN Indonesia yang berdenominasi yuan China (CNY) terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pada 2013, nilai ULN dalam yuan tercatat hanya 476 juta dollar AS atau sekitar Rp 8,45 triliun dengan asumsi kurs Rp 17.763 per dollar AS.

Angka itu kemudian naik menjadi 1,54 miliar dollar AS atau sekitar Rp 27,3 triliun pada 2018 dan terus meningkat menjadi 4,53 miliar dollar AS atau sekitar Rp 80,5 triliun pada 2022.

Pada 2023, nilainya melonjak menjadi 7,47 miliar dollar AS atau sekitar Rp 132,7 triliun dan kembali meningkat menjadi 9,81 miliar dollar AS atau sekitar Rp 174,3 triliun pada 2024.

Kenaikan itu berlanjut pada 2025 dan 2026. Pada April 2025, posisi ULN berdenominasi yuan tercatat sebesar 10,73 miliar dollar AS atau sekitar Rp 190,6 triliun, lalu meningkat menjadi 14,87 miliar dollar AS atau sekitar Rp 264,2 triliun pada Desember 2025.

Sementara pada April 2026, nilainya kembali naik menjadi 17,24 miliar dollar AS atau sekitar Rp 306,3 triliun.

Meski masih jauh di bawah posisi ULN dalam dollar AS yang mencapai 269,25 miliar dollar AS atau sekitar Rp 4.782 triliun pada April 2026, kenaikan porsi yuan menjadi salah satu perkembangan yang menonjol dalam komposisi mata uang utang Indonesia.

Dollar AS masih mendominasi

Berdasarkan publikasi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) Juni 2026, dollar AS masih menjadi mata uang utama dalam ULN Indonesia.

Posisi ULN dalam dollar AS pada April 2026 mencapai 269,25 miliar dollar AS atau sekitar Rp 4.782 triliun.

Selain dollar AS, mata uang lain yang memiliki porsi cukup besar adalah euro sebesar 40,68 miliar dollar AS atau sekitar Rp 722,6 triliun, yen Jepang 18,98 miliar dollar AS atau sekitar Rp 337,2 triliun, dan Special Drawing Rights (SDR) sebesar 8,95 miliar dollar AS atau sekitar Rp 159 triliun.

Sementara posisi ULN dalam yuan China mencapai 17,24 miliar dollar AS atau sekitar Rp 306,3 triliun.

Jika dibandingkan secara historis, posisi yuan mengalami pertumbuhan yang jauh lebih cepat dibandingkan mata uang utama lain.

Pada 2013, ULN Indonesia dalam yen Jepang mencapai 29,96 miliar dollar AS atau sekitar Rp 532 triliun, sedangkan euro sebesar 6,67 miliar dollar AS atau sekitar Rp 118,5 triliun. Pada periode yang sama, posisi yuan masih di bawah 500 juta dollar AS.

Namun, dalam rentang waktu lebih dari satu dekade, nilai ULN dalam yuan meningkat lebih dari 36 kali lipat hingga mencapai 17,24 miliar dollar AS pada April 2026.

Peningkatan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan total ULN Indonesia yang relatif moderat.

Total ULN tumbuh 1,9 persen

Bank Indonesia mencatat, posisi ULN Indonesia pada April 2026 mencapai 439,8 miliar dollar AS atau sekitar Rp 7.812 triliun. Secara tahunan, angka tersebut tumbuh 1,9 persen atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Maret 2026 yang sebesar 1,0 persen.

"Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik di tengah kontraksi ULN sektor swasta yang berlanjut," tulis BI dalam keterangannya, dikutip pada Rabu (17/6/2026).

Dari total tersebut, utang luar negeri pemerintah tercatat sebesar 216,4 miliar dollar AS atau sekitar Rp 3.844 triliun dan tumbuh 3,7 persen secara tahunan.

Sementara ULN swasta tercatat sebesar 193,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 3.432 triliun atau mengalami kontraksi 0,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Bank sentral menyebut, pertumbuhan ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh posisi pinjaman luar negeri yang tumbuh melambat. Di sisi lain, aliran modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) masih mencatatkan arus masuk bersih atau net inflow.

"Sementara itu, aliran modal masuk asing pada Surat Berharga Negara (SBN) tetap mencatatkan net inflow yang mencerminkan terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia," ujar BI.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan utang.

Pergeseran komposisi mata uang

Data BI menunjukkan, selain dollar AS, komposisi ULN Indonesia tersebar dalam berbagai mata uang.

Pada April 2026, posisi ULN dalam euro mencapai 40,68 miliar dollar AS atau sekitar Rp 722,6 triliun.

Kemudian yen Jepang sebesar 18,98 miliar dollar AS atau sekitar Rp 337,2 triliun, yuan China 17,24 miliar dollar AS atau sekitar Rp 306,3 triliun, SDR 8,95 miliar dollar AS atau sekitar Rp 159 triliun, serta rupiah sebesar 81,58 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.449 triliun.

Namun, jika dilihat dari tren jangka panjang, yuan merupakan mata uang yang menunjukkan kenaikan paling konsisten.

Pada 2019, posisi ULN dalam yuan tercatat sebesar 2,45 miliar dollar AS atau sekitar Rp 43,5 triliun.

Angka tersebut meningkat menjadi 3,64 miliar dollar AS atau sekitar Rp 64,6 triliun pada 2020 dan 4,20 miliar dollar AS atau sekitar Rp 74,6 triliun pada 2021.

Kenaikan berlanjut menjadi 4,53 miliar dollar AS pada 2022, lalu melonjak menjadi 7,47 miliar dollar AS pada 2023 dan 9,81 miliar dollar AS pada 2024.

Memasuki 2025, peningkatan semakin terlihat. Posisi ULN dalam yuan naik dari 10,73 miliar dollar AS pada April menjadi 11,61 miliar dollar AS pada Juni 2026, kemudian 12,99 miliar dollar AS pada Oktober dan mencapai 14,87 miliar dollar AS pada akhir tahun.

Pada empat bulan pertama 2026, nilainya kembali meningkat menjadi 17,24 miliar dollar AS.

Sementara itu, posisi ULN dalam yen Jepang justru cenderung menurun dibandingkan satu dekade lalu. Pada 2013, ULN dalam yen tercatat sebesar 29,96 miliar dollar AS, sedangkan pada April 2026 menjadi 18,98 miliar dollar AS.

Pemerintah tetap menjaga struktur ULN

Di tengah perubahan komposisi mata uang tersebut, BI menegaskan, struktur ULN Indonesia tetap sehat.

Hal itu tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang stabil sebesar 29,6 persen pada April 2026. Selain itu, struktur ULN Indonesia juga didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,5 persen dari total ULN.

Secara khusus, ULN pemerintah didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.

Bank Indonesia menyatakan, pemanfaatan ULN pemerintah tetap diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan utang.

"Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0 persen dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,5 persen), Jasa Pendidikan (16,2 persen), Konstruksi (11,5 persen), serta Transportasi dan Pergudangan (8,5 persen)," tulis BI.

Di sisi lain, ULN swasta masih mengalami kontraksi. BI mencatat, kontraksi terutama terjadi pada kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations), yang secara tahunan menyusut 5 persen pada April 2026.

Meski demikian, ULN swasta tetap didominasi utang jangka panjang dengan pangsa 75,8 persen dari total ULN swasta.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian dengan pangsa mencapai 79,6 persen dari total ULN swasta.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyatakan, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi untuk menjaga struktur ULN tetap sehat.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," ujar Ramdan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com – Utang luar negeri (ULN) Indonesia terus bertambah. Per April 2026, posisi utang luar negeri Indonesia mencapai 439,8 miliar dollar Amerika Serikat (AS).

Dengan asumsi kurs Rp 17.700 per dollar AS, posisi ULN Indonesia bertambah sekitar Rp 113 triliun, dari sekitar Rp 7.671 triliun pada kuartal I 2026 menjadi sekitar Rp 7.784 triliun pada April 2026.

Namun, di balik angka yang kerap memunculkan kekhawatiran itu, ada pertanyaan yang tak kalah penting: untuk apa sebenarnya utang tersebut digunakan?

Jawabannya dijelaskan dalam publikasi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) Juni 2026 yang diterbitkan Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan.

Data menunjukkan, sebagian besar ULN pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sektor yang disebut produktif, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, hingga konstruksi dan transportasi yang menopang pembangunan infrastruktur.

Bank sentral mencatat, posisi ULN Indonesia pada April 2026 tetap terjaga. Posisi ULN mencapai 439,8 miliar dollar AS atau tumbuh 1,9 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Maret 2026 yang sebesar 1,0 persen.

"Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik di tengah kontraksi ULN sektor swasta yang berlanjut," tulis BI dalam SULNI Juni 2026, dikutip pada Rabu (17/6/2026).

ULN Indonesia terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral serta utang swasta. Di antara keduanya, sektor publik masih menjadi penopang pertumbuhan utang.

Rumah sakit dan program sosial jadi porsi terbesar

Posisi ULN pemerintah pada April 2026 tercatat sebesar 216,4 miliar dollar AS. Angka itu tumbuh 3,7 persen (yoy), meski lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada Maret 2026 yang sebesar 3,8 persen (yoy).

Menurut BI, perkembangan ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh posisi pinjaman luar negeri yang tumbuh lebih lambat. Di sisi lain, aliran modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) masih mencatatkan arus masuk bersih atau net inflow.

"Sementara itu, aliran modal masuk asing pada Surat Berharga Negara (SBN) tetap mencatatkan net inflow yang mencerminkan terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia," ungkap BI.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan keberlanjutan atau sustainability pengelolaan utang.

Berdasarkan sektor ekonomi, porsi terbesar penggunaan ULN pemerintah justru berada pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, yakni sebesar 22 persen dari total ULN pemerintah.

Artinya, lebih dari seperlima utang luar negeri pemerintah digunakan untuk mendukung layanan kesehatan dan berbagai kegiatan sosial.

Setelah itu, ULN pemerintah digunakan untuk sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dengan porsi 20,5 persen.

Sektor pendidikan berada di posisi berikutnya dengan porsi 16,2 persen, disusul konstruksi sebesar 11,5 persen dan transportasi serta pergudangan sebesar 8,5 persen.

"ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0 persen dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,5 persen), Jasa Pendidikan (16,2 persen), Konstruksi (11,5 persen); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5 persen)," terang BI.

Komposisi itu menunjukkan pembiayaan dari luar negeri tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik seperti jalan tol atau sarana transportasi, tetapi juga untuk layanan publik yang lebih luas.

Infrastruktur tetap menjadi salah satu tujuan utama

Meski sektor kesehatan menjadi penerima terbesar, sektor yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur juga memperoleh porsi yang besar.

Sektor konstruksi memperoleh porsi 11,5 persen dari total ULN pemerintah. Sementara sektor transportasi dan pergudangan memperoleh porsi 8,5 persen.

Kedua sektor ini menjadi bagian dari pembiayaan pembangunan yang selama ini menjadi salah satu fokus pemerintah.

Dalam SULNI Juni 2026, BI dan Kementerian Keuangan menegaskan pemanfaatan ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung pembiayaan produktif sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

"Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek sustainabilitas pengelolaan ULN," papar bank sentral.

Utang pemerintah didominasi jangka panjang

Selain tujuan penggunaannya, struktur utang pemerintah juga menjadi perhatian.

SULNI mencatat posisi ULN pemerintah pada April 2026 didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.

Dominasi utang jangka panjang ini membuat kewajiban pembayaran tersebar dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Sementara secara keseluruhan, ULN Indonesia juga didominasi utang jangka panjang dengan porsi mencapai 84,5 persen dari total ULN.

Pada saat yang sama, rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat stabil di level 29,6 persen.

"Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang stabil sebesar 29,6 persen pada April 2026 dan didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,5 persen dari total ULN," tulis BI.

Saat pemerintah masih berutang, swasta justru mengurangi

Di tengah pertumbuhan ULN pemerintah, utang luar negeri swasta justru masih mengalami kontraksi.

Posisi ULN swasta pada April 2026 tercatat sebesar 193,2 miliar dollar AS atau terkontraksi 0,7 persen secara tahunan. Meski demikian, kontraksi tersebut lebih rendah dibandingkan Maret 2026 yang mencapai 1,4 persen (yoy).

BI menyebut, perkembangan itu terutama didorong oleh kontraksi pada kelompok lembaga keuangan.

"Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) yang secara tahunan mencatatkan kontraksi sebesar 5,0 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada Maret 2026 sebesar 6,3 persen (yoy)," sebut BI.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian.

Keempat sektor tersebut memiliki pangsa mencapai 79,6 persen dari total ULN swasta Indonesia. Selain itu, utang swasta juga masih didominasi utang jangka panjang dengan porsi 75,8 persen terhadap total ULN swasta.

Pemerintah dan BI terus memantau

BI menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah untuk menjaga agar struktur ULN tetap sehat.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN," ujar bank sentral.

BI juga menyatakan Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

"Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," demikian keterangan BI.

Dengan demikian, data terbaru BI dan Kementerian Keuangan menunjukkan utang luar negeri Indonesia tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan transportasi, tetapi juga untuk mendukung layanan kesehatan, pendidikan, administrasi pemerintahan, serta berbagai kegiatan sosial yang menjadi bagian dari pembiayaan APBN.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia meningkat dari 433,4 miliar dollar AS pada triwulan I 2026 menjadi 439,8 miliar dollar AS pada April 2026.

Dengan asumsi kurs Rp 17.700 per dollar AS, posisi ULN Indonesia bertambah sekitar Rp 113 triliun, dari sekitar Rp 7.671 triliun pada triwulan I 2026 menjadi sekitar Rp 7.784 triliun pada April 2026.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, secara tahunan pertumbuhan ULN Indonesia pada April 2026 mencapai 1,9 persen (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan I 2026 yang sebesar 0,8 persen.

"Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik di tengah kontraksi ULN sektor swasta yang berlanjut," ujar Ramdan dalam keterangannya dilansir Rabu (17/6/2026).

Dari sisi pemerintah, posisi ULN tercatat naik dari 214,7 miliar dollar AS pada triwulan I 2026 menjadi 216,4 miliar dollar AS pada April 2026.

Meski nominalnya meningkat, laju pertumbuhan ULN pemerintah sedikit melambat.

Pada April 2026, ULN pemerintah tumbuh 3,7 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 3,8 persen pada triwulan I 2026.

Menurut BI, perkembangan ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh posisi pinjaman luar negeri yang tumbuh melambat.

Sementara itu, aliran modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) tetap mencatatkan net inflow yang mencerminkan terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN pemerintah terus diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan utang.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22 persen dari total ULN pemerintah, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 20,5 persen.

Lalu jasa pendidikan sebesar 16,2 persen, konstruksi sebesar 11,5 persen, serta transportasi dan pergudangan sebesar 8,5 persen.

BI mencatat hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.

Sementara itu, posisi ULN swasta juga meningkat dari 191,4 miliar dollar AS pada triwulan I 2026 menjadi 193,2 miliar dollar AS pada April 2026.

Meski demikian, ULN swasta masih mengalami kontraksi secara tahunan.

Pada April 2026, kontraksi ULN swasta tercatat sebesar 0,7 persen, meski lebih baik dibandingkan kontraksi 1,8 persen pada triwulan I 2026.

Menurut BI, perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) yang mencatat kontraksi lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian.

Keempat sektor tersebut memiliki pangsa 79,6 persen dari total ULN swasta.

Bank Indonesia menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat.

Hal itu tecermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang relatif stabil, yakni 29,6 persen pada April 2026 dibandingkan 29,5 persen pada triwulan I 2026.

Selain itu, ULN Indonesia masih didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,5 persen dari total ULN pada April 2026.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta: Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2026 mencapai USD439,8 miliar. Nilai tersebut tumbuh 1,9 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 1,0 persen pada Maret 2026.

Meski meningkat, rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) tetap berada pada level yang relatif aman, yakni 29,6 persen. BI menilai kondisi ini menunjukkan pengelolaan utang luar negeri Indonesia masih berada dalam koridor yang sehat.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan kenaikan ULN terutama didorong oleh pertumbuhan utang sektor publik, sementara utang luar negeri sektor swasta masih mengalami kontraksi.

Pada April 2026, posisi ULN pemerintah tercatat sebesar USD216,4 miliar atau tumbuh 3,7 persen secara tahunan. Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 3,8 persen pada Maret 2026. Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan pinjaman luar negeri pemerintah yang tidak secepat periode sebelumnya.

Di sisi lain, minat investor asing terhadap instrumen keuangan domestik masih terjaga. Hal ini tercermin dari aliran modal masuk (net inflow) ke pasar Surat Berharga Negara (SBN), yang menunjukkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia tetap kuat.

Pemerintah terus mengarahkan pemanfaatan utang luar negeri untuk mendukung berbagai sektor produktif sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal. Dana yang diperoleh melalui pembiayaan eksternal tersebut banyak digunakan untuk sektor kesehatan dan kegiatan sosial yang menyerap sekitar 22 persen dari total ULN pemerintah.

Selain itu, dana utang juga dialokasikan untuk sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,5 persen, sektor pendidikan 16,2 persen, konstruksi 11,5 persen, serta transportasi dan pergudangan 8,5 persen.

Struktur utang pemerintah masih didominasi oleh pinjaman jangka panjang yang porsinya mencapai hampir 100 persen dari total ULN pemerintah.

Sementara itu, utang luar negeri swasta tercatat sebesar US$193,2 miliar. Secara tahunan, angka tersebut masih mengalami kontraksi 0,7 persen, meski lebih baik dibandingkan penurunan 1,4 persen yang terjadi pada Maret 2026.

Perbaikan tersebut terutama ditopang oleh kelompok lembaga keuangan yang mencatat kontraksi lebih rendah. Jika pada Maret penurunan mencapai 6,3 persen, pada April kontraksinya menyempit menjadi 5,0 persen.

Dilihat dari sektornya, utang luar negeri swasta paling banyak berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta sektor pertambangan. Keempat sektor tersebut menyumbang sekitar 79,6 persen dari total ULN swasta.

Sama seperti pemerintah, struktur utang swasta juga masih didominasi pinjaman jangka panjang dengan porsi mencapai 75,8 persen. Secara keseluruhan, komposisi utang luar negeri Indonesia masih didominasi oleh utang berjangka panjang yang mencapai 84,5 persen dari total ULN nasional.

Bank Indonesia menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dalam memantau perkembangan utang luar negeri guna menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menurut Ramdan, pemanfaatan ULN akan terus dioptimalkan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan, namun tetap disertai upaya mitigasi risiko agar tidak mengganggu ketahanan ekonomi dalam jangka panjang.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

JAKARTA, KOMPAS.com - Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Kuartal I 2026 meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya. Namun pertumbuhannya lebih rendah.

Bank Indonesia (BI) mencatat, ULN Indonesia pada periode tersebut mencapai 433,4 miliar dollar AS atau setara Rp 7.627,84 triliun, meningkat dibandingkan posisi pada kuartal sebelumnya sebesar 431,7 miliar dollar AS.

Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 0,8 persen (year-on-year/yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya sebesar 1,9 persen (yoy).

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso mengatakan, posisi ULN Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika global.

"Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Kuartal I 2026 tumbuh melambat," ujar Denny dalam keterangan tertulis, Senin (18/5/2026).

Dia mengungkapkan, kenaikan ULN pada periode ini disebabkan oleh peningkatan ULN sektor publik.

Sementara posisi ULN swasta mengalami penurunan.

Adapun ULN sektor publik meningkat akibat peningkatan ULN BI yang dipengaruhi oleh kenaikan kepemilikan investor asing terhadap instrumen moneter yang diterbitkan BI untuk operasi moneter demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global.

"Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran modal masuk asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia," jelasnya.

Dari sisi sektor publik, ULN pemerintah pada periode ini tercatat sebesar 214,7 miliar dollar AS atau tumbuh 3,8 persen (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 5,5 persen (yoy). Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh posisi surat utang.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,1 persen; administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 20,2 persen; jasa pendidikan 16,2 persen; konstruksi 11,5 persen; serta transportasi dan pergudangan 8,5 persen.

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah," ucapnya.

Sementara itu, ULN swasta pada periode yang sama tercatat sebesar 191,4 miliar dollar AS atau turun 1,8 persen (yoy). Penurunan ini dipengaruhi oleh kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan nonkeuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing turun 3,6 persen dan 1,3 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,4 persen dari total ULN swasta.

"ULN swasta didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,6 persen terhadap total ULN swasta," kata Denny.

Dia menegaskan, secara keseluruhan, struktur ULN Indonesia tetap sehat.

Hal ini tecermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,5 persen serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,4 persen dari total ULN.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN," tuturnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bank Indonesia mencatat, utang luar negeri atau ULN Indonesia pada akhir kuartal I 2026 mencapai US$ 433,4 miliar atau setara Rp 7.367 triliun dengan asumsi kurs JISDOR akhir Maret 2026 16.999 per dolar AS. Posisi utang ini menurun dibandingkan Februari 2026 sebesar US$ 438,4 miliar, tetapi naik tipis dibandingkan periode yang sama tahun lalu US$ 429,9 miliar.

“Secara tahunan tumbuh sebesar 0,8%, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan IV 2025 sebesar 1,9%,” demikian penjelasan BI dalam pernyataan resmi, Senin (18/5).

Berdasarkan kreditornya berdasarkan negara, utang dari Singapura masih tercatat paling besar, turun tipis dari US$ 54,09 miliar menjadi US$ 52,75 miliar. Urutan kedua ditempati oleh Amerika sebesar US$ 27,51 miliar dan ketiga oleh Cina US$ 25,32 miliar.

Perkembangan posisi ULN ini dipengaruhi oleh ULN sektor publik dan ULN sektor swasta. Posisi ULN pemerintah pada kuartal I 2026 sebesar US$ 214,7 miliar, atau tumbuh sebesar 3,8% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal IV 2025 sebesar 5,5% (yoy).

“Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran modal masuk asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia,” kata BI.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,1% dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,2%); jasa pendidikan (16,2%); konstruksi (11,5%); serta transportasi dan pergudangan (8,5%).

Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah.

Selanjutnya posisi ULN swasta pada kuartal I 2026 tercatat sebesar US$ 191,4 miliar, menurun dibandingkan dengan posisi pada kuartal IV 2025 sebesar US$ 194,2 miliar, atau secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,8% (yoy).

Penurunan posisi ULN terjadi pada kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations), yang secara tahunan masing-masing tercatat kontraksi sebesar 3,6% (yoy) dan 1,3% (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,4% dari total ULN swasta. ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,6% terhadap total ULN swasta.

BI menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) yang turun menjadi 29,5% pada kuaral I 2026 dari 30,0% pada kuartal IV 2025, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,4% dari total ULN.

“Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” kata BI.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri Indonesia mencapai US$433,4 miliar per kuartal I/2026 atau sekitar Rp7.366,37 triliun (kurs JISDOR 31 Maret 2026 sebesar Rp16.999 per dolar AS). Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia ini tumbuh 0,8%.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Indrayana menjelaskan ULN tersebut terbagi ke utang pemerintah dan swasta. Perinciannya, ULN pemerintah tercatat sebesar US$214,7 miliar atau tumbuh 3,8% secara tahunan (year on year/YoY).

"Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran modal masuk asing pada Surat Berharga Negara [SBN] internasional seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia," kata Denny dalam keterangannya, Senin (18/5/2026).

Dia menyebut ULN pemerintah diarahkan untuk untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas, yang disebut untuk keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional.

Berdasarkan sektornya, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,1% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,2%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,5%); hingga Transportasi dan Pergudangan (8,5%).

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah," paparnya.

ULN Swasta Susut

Sebaliknya, ULN swasta mencapai US$191,4 miliar pada kuartal I/2026, terkontraksi sebesar 1,8 YoY. Denny menjelaskan perkembangan tersebut dipengaruhi oleh penurunan ULN kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing turun 3,6% YoY dan 1,3% YoY.

Berdasarkan sektor ekonomi, pangsa ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,4% terhadap total ULN swasta.

"ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,6% terhadap total ULN swasta," kata Anton.

Sejalan dengan itu, rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 29,5% pada kuartal I/2026. Angka tersebut didominasi ULN jangka panjang sebesar 85,4% terhadap total ULN.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," tutup Denny.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan Utang Luar Negeri Indonesia mencapai US$437,9 miliar pada Februari 2026 atau sekitar Rp7.347,5 triliun (kurs JISDOR 27 Februari 2026 sebesar Rp16.779 per dolar AS). Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia itu tumbuh 2,5%.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso menjelaskan utang luar negeri tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri sektor publik khususnya bank sentral seiring dengan aliran masuk modal asing ke instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

"Peningkatan ULN Bank Indonesia didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global," jelas Denny dalam keterangannya, Rabu (15/4/2026).

Dia menjelaskan ULN terbagi ke utang pemerintah dan swasta. Perinciannya, ULN pemerintah tercatat sebesar US$215,9 miliar atau naik 5,5% secara tahunan (year on year/YoY).

Dia menyebut ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas, yang disebut untuk keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional.

Berdasarkan sektornya, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,3%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,6%); hingga Transportasi dan Pergudangan (8,5%).

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98% dari total ULN pemerintah," paparnya.

Utang Luar Negeri Swasta Susut

Sebaliknya, ULN swasta mencapai US$193,7 miliar pada Februari 2025, turun sebesar 0,7% YoY. Denny menjelaskan perkembangan tersebut dipengaruhi oleh penurunan ULN kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing turun 2,8% YoY dan 0,2% YoY.

Berdasarkan sektor ekonomi, pangsa ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,3% terhadap total ULN swasta.

"ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,0% terhadap total ULN swasta," kata Denny.

Sejalan dengan itu, rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 29,8% pada Februari 2026, naik sedikit dibandingkan posisi Januari 2026 sebesar 29,6%. Angka tersebut didominasi ULN jangka panjang sebesar 84,9% terhadap total ULN.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," tutup Denny.

JAKARTA, KOMPAS.com — Dinamika utang luar negeri (ULN) Indonesia pada awal 2026 menunjukkan arah yang kontras antara sektor pemerintah dan swasta.

Bank Indonesia (BI) dalam Data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia edisi Maret 2026 mencatat, posisi utang luar negeri Indonesia secara agregat masih tumbuh, tetapi di dalamnya terjadi pergeseran sumber pembiayaan eksternal yang cukup signifikan.

Publikasi tersebut menyebutkan, posisi ULN Indonesia pada Januari 2026 mencapai 434,7 miliar dollar AS atau setara sekitar Rp 7.389,9 triliun (asumsi kurs Rp 17.000 per dollar AS), tumbuh 5,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan periode Desember 2025 yang tercatat sebesar 5,0 persen (yoy).

Perubahan ini mencerminkan perbedaan tren yang cukup tajam antara ULN pemerintah yang meningkat dan ULN swasta yang justru mengalami penurunan.

Struktur pembiayaan eksternal tersebut menjadi salah satu gambaran penting mengenai strategi pembiayaan ekonomi nasional di tengah dinamika global.

Utang luar negeri pemerintah meningkat

Dalam laporan tersebut dijelaskan, posisi ULN pemerintah pada Januari 2026 mencapai 216,3 miliar dollar AS atau tumbuh 5,6 persen secara tahunan. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Desember 2025 sebesar 5,5 persen (yoy).

Pertumbuhan ULN pemerintah dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk penarikan pinjaman baru dan peningkatan aliran modal asing pada instrumen surat berharga negara (SBN) internasional.

Disebutkan pula, minat investor asing tetap terjaga terhadap instrumen keuangan domestik, seiring kepercayaan terhadap prospek perekonomian Indonesia dan stabilitas kebijakan.

Laporan tersebut menegaskan, pemerintah memanfaatkan pembiayaan eksternal untuk mendukung belanja prioritas dan menjaga kesinambungan fiskal.

Penggunaan ULN diarahkan antara lain untuk pembiayaan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang menyumbang 22,0 persen dari total ULN pemerintah, diikuti sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,3 persen.

Selain itu, sektor pendidikan memperoleh porsi 16,2 persen, sektor konstruksi 11,6 persen, serta sektor jasa keuangan dan asuransi 8,5 persen.

Komposisi ini menunjukkan pembiayaan eksternal pemerintah tidak hanya diarahkan pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pada layanan publik dan penguatan institusi ekonomi.

Dari sisi struktur jatuh tempo, ULN pemerintah tetap didominasi oleh tenor jangka panjang. Dalam publikasi tersebut disebutkan bahwa utang jangka panjang menyumbang hingga 99,8 persen dari total ULN pemerintah.

Dominasi tenor panjang ini dinilai mencerminkan strategi pengelolaan utang yang bertujuan menjaga stabilitas pembiayaan serta mengurangi tekanan likuiditas jangka pendek.

Utang luar negeri swasta mengalami penurunan

Berbeda dengan tren di sektor pemerintah, ULN swasta pada Januari 2026 justru mengalami penurunan. Posisi ULN swasta tercatat sebesar 194,0 miliar dollar AS atau terkontraksi 0,7 persen secara tahunan.

Penurunan ini lebih dalam dibandingkan Desember 2025 yang hanya mengalami kontraksi 0,2 persen (yoy).

Laporan tersebut menjelaskan, penurunan ULN swasta terutama dipengaruhi oleh kontraksi pada utang lembaga keuangan dan perusahaan nonkeuangan. Kondisi ini menunjukkan adanya penyesuaian strategi pembiayaan korporasi terhadap kondisi global maupun domestik.

Secara sektoral, ULN swasta masih terkonsentrasi pada industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta sektor pertambangan dan penggalian. Keempat sektor ini secara keseluruhan menyumbang 80,1 persen dari total ULN swasta.

Dari sisi struktur tenor, ULN swasta juga didominasi utang jangka panjang, meskipun porsinya lebih rendah dibandingkan sektor pemerintah. Dalam laporan disebutkan bahwa utang jangka panjang menyumbang 76,2 persen dari total ULN swasta.

Perbedaan struktur tenor ini mencerminkan karakteristik pembiayaan yang berbeda antara sektor publik dan swasta.

Sektor pemerintah cenderung memanfaatkan instrumen jangka panjang untuk mendukung pembiayaan program pembangunan, sementara sektor swasta lebih fleksibel dalam mengelola jatuh tempo utangnya sesuai kebutuhan bisnis.

Pergeseran sumber pembiayaan eksternal

Perbedaan tren utang luar negeri pemerintah dan swasta pada awal 2026 menunjukkan adanya pergeseran dalam sumber pembiayaan eksternal perekonomian Indonesia.

BI menyatakan, utang luar negeri mencakup kewajiban yang dimiliki oleh penduduk kepada bukan penduduk, termasuk komponen utang pemerintah, bank sentral, dan sektor swasta.

Data disajikan berdasarkan jenis sektor, instrumen, dan jangka waktu untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi utang eksternal nasional.

ULN pemerintah sendiri terdiri atas berbagai instrumen, termasuk surat berharga negara yang dimiliki bukan penduduk, pinjaman bilateral maupun multilateral, serta pinjaman komersial.

Sementara itu, ULN swasta mencakup utang perusahaan nonkeuangan dan lembaga keuangan dalam bentuk pinjaman luar negeri, surat utang, utang dagang, serta kewajiban lainnya.

Pergeseran tren ini juga berkaitan dengan dinamika global yang memengaruhi preferensi pembiayaan sektor korporasi.

Penyesuaian strategi pembiayaan dapat terjadi melalui pengurangan eksposur utang luar negeri atau peningkatan penggunaan sumber pembiayaan domestik.

Struktur ULN tetap dinilai sehat

Meski terjadi perbedaan tren pertumbuhan antara sektor pemerintah dan swasta, publikasi tersebut menyebutkan bahwa struktur ULN Indonesia secara keseluruhan masih tergolong sehat.

Hal ini tercermin dari dominasi utang jangka panjang dan rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) yang relatif stabil.

Disebutkan bahwa rasio ULN Indonesia terhadap PDB pada Januari 2026 tercatat sebesar 29,9 persen, naik tipis dari 29,6 persen pada Desember 2025. Utang jangka panjang tetap mendominasi dengan porsi 85,6 persen dari total ULN nasional.

Dalam laporan juga dijelaskan bahwa otoritas terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN guna menjaga struktur pembiayaan yang optimal.

Upaya ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan serta meminimalkan risiko terhadap stabilitas ekonomi.

ULN sebagai bagian dari pembiayaan ekonomi

Publikasi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia disusun untuk memberikan gambaran mengenai posisi, perkembangan, dan struktur utang eksternal nasional. Data disajikan secara berkala sebagai referensi bagi pelaku pasar, pembuat kebijakan, serta masyarakat dalam memahami dinamika pembiayaan ekonomi Indonesia.

Utang luar negeri memiliki peran dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan menjaga keseimbangan transaksi eksternal.

Namun, laporan tersebut juga menekankan pentingnya pengelolaan yang hati-hati mengingat potensi kerentanan yang dapat timbul dari pembiayaan eksternal terhadap perekonomian.

Perbedaan tren antara ULN pemerintah yang meningkat dan ULN swasta yang menurun pada awal 2026 menunjukkan dinamika pembiayaan yang terus berubah.

Data ini memberikan gambaran mengenai bagaimana sektor publik dan sektor korporasi merespons kondisi ekonomi serta kebutuhan pembiayaan masing-masing dalam periode yang sama.

Dalam konteks tersebut, pemantauan perkembangan ULN menjadi bagian penting dari upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Publikasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi utang luar negeri Indonesia serta implikasinya terhadap pembiayaan pembangunan dan aktivitas ekonomi.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai utang luar negeri Indonesia menurun secara bulanan (month to month/mtm) pada Januari 2026.

Penurunan ini terjadi pada utang luar negeri pemerintah dan swasta.

Bank Indonesia (BI) mencatat nilai utang luar negeri Indonesia sebesar 434,7 miliar dollar AS atau setara sekitar Rp 7.389,9 triliun (asumsi kurs Rp 17.000 per dollar AS) sampai dengan Januari 2026.

Nilai ini meningkat dari bulan sebelumnya yang sebesar 431,7 miliar dollar AS.

Kendati demikian, pertumbuhan ULN pada periode ini lebih rendah dari bulan sebelumnya menjadi sebesar 1,7 persen secara tahunan (year on year/yoy) dari 1,8 persen (yoy) pada Desember 2025.

"Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2025 tetap terjaga," ujar Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangannya, Senin (16/3/2026).

Secara lebih perinci, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia dibentuk oleh ULN pemerintah sebesar 216,3 miliar dollar AS.

Nilai ini tumbuh 5,6 persen atau lebih tinggi dari bulan Desember 2025 yang mencapai 5,5 persen.

"Perkembangan posisi ULN pemerintah tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung pelaksanaan program dan proyek pemerintah serta aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional," kata Denny.

Adapun utang luar negeri pemerintah tetap didominasi oleh utang tenor jangka panjang.

Tercatat, porsi utang jangka panjang pemerintah mencapai 99,98 persen dari total utang luar negeri pemerintah.

ULN pemerintah dimanfaatkan untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22 persen dari total ULN pemerintah, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,3 persen, jasa pendidikan sebesar 16,2 persen, konstruksi sebesar 11,6 persen, serta transportasi dan pergudangan sebesar 8,5 persen.

"Sebagai salah satu instrumen dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional," tutur Denny.

Sementara itu, nilai utang luar negeri swasta mencapai 193 miliar dollar AS sampai dengan Januari 2026 atau lebih rendah dari posisi bulan sebelumnya yang sebesar 194 miliar dollar AS.

Nilai ini mengalami kontraksi pertumbuhan menjadi 0,7 persen (yoy) dari bulan sebelumnya yang tumbuh 0,2 persen (yoy).

"Penurunan posisi ULN swasta tersebut dipengaruhi oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations)," kata dia.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,1 persen terhadap total ULN swasta.

ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,2 persen terhadap total ULN swasta.

Dengan perkembangan tersebut, bank sentral menilai struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat dan didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian.

Hal ini terefleksikan dari rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) yang terjaga sebesar 29,6 persen pada Januari 2026 atau turun dari 29,9 persen pada bulan sebelumnya.

"Serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,6 persen dari total ULN," ucap Denny.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan Utang Luar Negeri Indonesia mencapai US$434,7 miliar pada Januari 2026 atau sekitar Rp7.301,2 triliun (kurs JISDOR 30 Januari 2026 sebesar Rp16.796 per dolar AS). Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia itu tumbuh 1,7%.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso menjelaskan ULN tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung pelaksanaan program dan proyek pemerintah serta aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional.

"Seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global," jelas Denny dalam keterangannya, Rabu (18/2/2026).

Dia menjelaskan ULN terbagi ke utang pemerintah dan swasta. Perinciannya, ULN pemerintah tercatat sebesar US$216,3 miliar atau naik 5,6% secara tahunan (year on year/YoY).

Denny menyebut ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas, yang disebut untuk keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional.

Berdasarkan sektornya, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,3%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,6%); hingga Transportasi dan Pergudangan (8,5%).

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98% dari total ULN pemerintah," paparnya.

ULN Swasta Susut

Sebaliknya, ULN swasta menurun dari US$194 miliar pada Desember 2025 menjadi sebesar US$193 miliar pada Januari 2026. Secara bulanan, terjadi penurunan 0,2%; sementara secara tahunan, terjadi penurunan lebih tajam sebesar 0,7%.

Denny menjelaskan perkembangan tersebut dipengaruhi oleh penurunan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).

Berdasarkan sektor ekonomi, pangsa ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,1% terhadap total ULN swasta.

"ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,2% terhadap total ULN swasta," kata Denny.

Sejalan dengan itu, rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 29,6% pada Januari 2026, turun sedikit dibandingkan posisi Desember 2025 sebesar 29,9%. Angka tersebut didominasi ULN jangka panjang sebesar 85,6% terhadap total ULN.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," tutup Denny.