Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri Indonesia mencapai US$433,4 miliar per kuartal I/2026 atau sekitar Rp7.366,37 triliun (kurs JISDOR 31 Maret 2026 sebesar Rp16.999 per dolar AS). Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia ini tumbuh 0,8%.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Indrayana menjelaskan ULN tersebut terbagi ke utang pemerintah dan swasta. Perinciannya, ULN pemerintah tercatat sebesar US$214,7 miliar atau tumbuh 3,8% secara tahunan (year on year/YoY).

"Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran modal masuk asing pada Surat Berharga Negara [SBN] internasional seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia," kata Denny dalam keterangannya, Senin (18/5/2026).

Dia menyebut ULN pemerintah diarahkan untuk untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas, yang disebut untuk keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional.

Berdasarkan sektornya, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,1% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,2%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,5%); hingga Transportasi dan Pergudangan (8,5%).

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah," paparnya.

ULN Swasta Susut

Sebaliknya, ULN swasta mencapai US$191,4 miliar pada kuartal I/2026, terkontraksi sebesar 1,8 YoY. Denny menjelaskan perkembangan tersebut dipengaruhi oleh penurunan ULN kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing turun 3,6% YoY dan 1,3% YoY.

Berdasarkan sektor ekonomi, pangsa ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,4% terhadap total ULN swasta.

"ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,6% terhadap total ULN swasta," kata Anton.

Sejalan dengan itu, rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 29,5% pada kuartal I/2026. Angka tersebut didominasi ULN jangka panjang sebesar 85,4% terhadap total ULN.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," tutup Denny.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menyampaikan update posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2026 berada di level 434,7 miliar dolar AS atau tumbuh 1,7 persen secara tahunan/ year on year (yoy). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada Desember 2025 sebesar 18 persen (yoy) di level 431,7 miliar dolar AS.

"Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh ULN sektor publik," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Senin (16/3/2026).

Denny menerangkan, ULN pemerintah tetap terjaga. Posisi ULN Pemerintah pada Januari 2026 tercatat sebesar 216,3 miliar dolar AS atau secara tahunan tumbuh 5,6 persen (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Desember 2025 sebesar 5,5 persen (yoy).

"Perkembangan ULN pada Januari 2026 tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung pelaksanaan program dan proyek pemerintah serta aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global," terangnya.

Sebagai salah satu instrumen dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas untuk menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional.

Berdasarkan sektor ekonomi, penggunaan ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,3 persen), jasa pendidikan (16,2 persen), konstruksi (11,6 persen), serta transportasi dan pergudangan (8,5 persen). Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah

Sementara itu, BI mencatat ULN swasta menurun. Posisi ULN swasta tercatat sebesar 193,0 miliar dolar AS pada Januari 2026, menurun dibandingkan dengan posisi pada Desember 2025 sebesar 194,0 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,7 persen (yoy) pada Januari 2026, lebih dalam dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 0,2 persen (yoy).

"Penurunan posisi ULN swasta tersebut dipengaruhi oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations)," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan Utang Luar Negeri Indonesia mencapai US$431,7 miliar per kuartal IV/2025 atau sekitar Rp7.196,43 triliun (kurs JISDOR 31 Desember 2025 sebesar Rp16.670 per dolar AS).

Dibandingkan periode sebelumnya atau kuartal III/2025 sebesar US$427,6 miliar, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia itu naik 0,96%.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso menjelaskan ULN terbagi ke utang pemerintah dan swasta. Perinciannya, ULN pemerintah tercatat sebesar US$214,3 miliar atau naik dari periode sebelumnya sebesar US$210,1 miliar.

"Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara [SBN] internasional," jelas Denny dalam keterangannya, Rabu (18/2/2026).

Dia menyebut ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas, yang disebut untuk keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional.

Berdasarkan sektornya, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,1% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,8%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,7%); hingga Transportasi dan Pergudangan (8,6%).

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah," paparnya.

ULN Swasta Susut

Sebaliknya, ULN swasta menurun dari US$194,5 miliar pada kuartal III/2025 menjadi sebesar US$192,8 miliar per kuartal IV/2025. Denny menjelaskan dipengaruhi oleh penurunan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).

Berdasarkan sektor ekonomi, pangsa ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,9% terhadap total ULN swasta.

"ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,3% terhadap total ULN swasta," kata Denny.

Sejalan dengan itu, rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 29,9% per kuartal IV/2025, naik dibandingkan periode sebelumnya sebesar 29,5%. Angka tersebut didominasi ULN jangka panjang sebesar 85,7% terhadap total ULN, menurun dari kuartal III/2025 sebesar 86,1%.

"Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tutup Denny.

JAKARTA, KOMPAS.com – Posisi utang pemerintah per 31 Desember 2025 tercatat Rp 9.637,90 triliun atau setara 40,46 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Data tersebut merujuk pada laporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.

Nilai utang tersebut turut menjadi sorotan terkait ketahanan fiskal ke depan. Ekonom Bright Institute Muhammad Andri Pradana menilai, rasio utang terhadap PDB bukan satu-satunya tolok ukur kerentanan ekonomi.

Menurut dia, kemampuan membayar utang lebih ditentukan oleh pendapatan negara, karena kewajiban tersebut dipenuhi melalui penerimaan negara atau penarikan utang baru.

Karena itu, ia menyebut rasio utang terhadap pendapatan negara serta debt service ratio lebih relevan untuk mengukur risiko fiskal.

Saat ini, rasio utang terhadap pendapatan negara disebut telah melampaui 3,5 kali lipat atau lebih dari 350 persen. Angka tersebut jauh di atas rekomendasi International Monetary Fund (IMF) yang menyarankan rasio tidak melebihi 150 persen.

“Ini meningkat sangat pesat dan jauh melebihi standar internasional, seperti dari standar IMF yang merekomendasikan rasio tidak melebihi 150 persen. Dan melihat bagaimana Pak Prabowo seakan tak acuh terhadap hal ini, maka bisa kita perkirakan ke semua rasio ini akan semakin meningkat,” ujar Andri, Minggu (15/2/2026), dikutip dari Kontan.co.id.

Ia juga mengingatkan bahwa sebelum krisis 1998, rasio utang Indonesia terhadap PDB sempat berada di kisaran 37 persen pada pertengahan 1997.

Namun, menurut dia, level tersebut tidak mampu mencegah krisis. Ia menambahkan, batas 60 persen yang diatur dalam undang-undang merupakan batas pelanggaran, bukan batas aman.

Untuk tahun anggaran berjalan, Andri memperkirakan rasio utang masih berpotensi naik 1–2 persen poin menjadi sekitar 41–42 persen dari PDB, dengan asumsi target pendapatan negara tercapai.

Ia menilai tekanan bisa semakin besar mengingat realisasi pajak tahun lalu lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Tambahan belanja di luar rencana awal anggaran turut menjadi faktor risiko. Ia mencontohkan pembayaran kewajiban proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, program gentengisasi, serta iuran Board of Peace.

Jika ruang fiskal kembali tertekan, menurut dia, pemerintah pusat berpotensi menahan atau memangkas transfer ke daerah (TKD).

“Faktanya belanja 2025 tetap melebihi seharusnya. Jadi kalau Pak Purbaya (Menteri Keuangan) kembali terdesak untuk menjaga anggaran, maka daerah siap-siap saja anggarannya kembali tidak cair,” tandasnya.

Sementara itu, DJPPR Kemenkeu menyatakan pemerintah mengelola utang secara hati-hati.

"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," tulis DJPPR dalam laman resminya, dikutip Jumat (13/2/2026).

Sebagai informasi, komposisi utang pemerintah didominasi Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 8.387,23 triliun atau 87,02 persen dari total utang. Adapun pinjaman menyumbang Rp 1.250,67 triliun atau 12,98 persen.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kenaikan rasio utang terhadap PDB dipengaruhi perlambatan ekonomi pada tahun lalu sehingga pemerintah menarik pembiayaan lebih besar untuk menjaga stabilitas.

"Ini kan kemarin terpaksa karena ada perlambatan signifikan. Kan pilihannya mana ke kondisi 1998 atau meningkatkan utang sedikit tapi ekonomi selamat?" ujar Purbaya di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Ia menegaskan rasio utang masih berada di bawah batas 60 persen sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara. "Kita tata ulang semuanya," tukasnya.

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Rasio Utang Bisa Tembus 42% dari PDB, Bila Pendapatan Negara Tak Capai Target

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Posisi utang pemerintah per 31 Oktober 2025 diperkirakan mencapai Rp9.450 triliun, seiring realisasi pembiayaan utang yang masih besar. Perkiraan itu dihitung dari tambahan bersih utang sepanjang Januari–Oktober 2025 dan dampak pelemahan rupiah.

Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai data utang tidak lagi disajikan rutin dalam laporan APBN Kita sepanjang 2025. “Salah satu yang kurang baik dari sisi keterbukaan informasi keuangan negara, APBN Kita selama tahun 2025 ini tidak menyajikan posisi utang pemerintah,” tulis Awalil dalam keterangan tertulis, dikutip Ahad (23/11/2025).

Kementerian Keuangan dalam siaran pers APBN Kita 20 November melaporkan pendapatan negara Rp2.113,3 triliun dan belanja negara Rp2.593 triliun hingga 31 Oktober 2025. Defisit APBN tercatat Rp479,7 triliun dengan pembiayaan anggaran Rp532,9 triliun sehingga terdapat SiLPA Rp53,2 triliun.

Realisasi pembiayaan utang per 31 Oktober 2025 secara neto mencapai Rp570,1 triliun, sedangkan pembiayaan non-utang Rp37,2 triliun yang bersifat pengeluaran. Nilai pembiayaan utang itu sudah 73,48 persen dari rencana APBN 2025 sebesar Rp775,9 triliun.

Awalil menyebut pemerintah sejak pertengahan tahun berupaya menahan kebutuhan berutang karena defisit melebar akibat pendapatan negara terkontraksi. Kondisi itu mendorong penambahan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang disetujui DPR hingga Rp85,6 triliun.

Menurut perhitungan penulis, posisi utang per 31 Oktober dapat diprakirakan dari data LKPP yang mencatat utang Rp8.813 triliun per 31 Desember 2024 ditambah pembiayaan utang neto Rp570,1 triliun. Hasilnya, sebelum memperhitungkan kurs, utang menjadi sekitar Rp9.383 triliun.

Faktor pelemahan rupiah memperbesar nilai utang dalam rupiah karena 28,5 persen utang berdenominasi valuta asing dan mayoritasnya dolar AS. Kurs tengah BI melemah dari Rp16.162 per dolar AS pada akhir 2024 menjadi Rp16.640 per dolar AS pada 31 Oktober 2025 sehingga menambah nominal utang sekitar Rp67 triliun.

Dengan tambahan akibat kurs tersebut, Awalil memprakirakan posisi utang pemerintah per 31 Oktober 2025 mencapai Rp9.450 triliun. Ia memperkirakan angka itu masih berpotensi naik hingga sekitar Rp9.600 triliun pada akhir 2025 dengan rasio utang terhadap PDB bertahan di kisaran 40 persen.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Amerika Serikat (AS) sedang dirundung masalah besar dimulai dari penutupan (shutdown) pemerintahan federal yang diperkirakan merugikan perekonomian AS senilai US$15 miliar per minggu atau sekitar Rp248 triliun hingga ancaman kebangkrutan.

Dengan shutdown yang telah berjalan selama 2 minggu, maka kerugian ekonomi AS menjadi sekitar sekitar Rp496 triliun.

Angka kerugian ini diumumkan pada Rabu (15/12/2025) malam waktu setempat, mengoreksi pernyataan sebelumnya dari Menteri Keuangan Scott Bessent yang sempat menyebutkan biaya penutupan bisa mencapai US$15 miliar per hari. Bessent dalam konferensi pers menegaskan bahwa penutupan tersebut mulai "mengiris ke otot" ekonomi AS.

"Gelombang investasi ke dalam perekonomian AS, termasuk ke kecerdasan buatan, berkelanjutan dan baru saja dimulai, tetapi penutupan pemerintah federal menjadi hambatan yang semakin besar," ujar Bessent, dilansir Reuters. "Satu-satunya hal yang memperlambat kita di sini adalah penutupan pemerintah ini."

Selain isu shutdown, Bessent juga menyoroti kondisi defisit AS. Ia mengatakan defisit AS untuk tahun fiskal 2025 yang berakhir 30 September lebih kecil dibandingkan US$1,833 triliun (Rp29.328 triliun) yang tercatat pada tahun fiskal sebelumnya.

Kantor Anggaran Kongres (CBO) sendiri memperkirakan defisit fiskal AS tahun 2025 sedikit turun menjadi US$1,817 triliun (Rp 29.072 triliun). Meskipun defisit terlihat mengecil, Bessent menyoroti angka rasio utang terhadap PDB yang kini mencapai angka lima di depannya.

"Defisit-terhadap-PDB, yang merupakan angka penting, sekarang memiliki angka lima di depannya," kata Bessent.

Ketika ditanya apakah ia ingin melihat angka tiga di awal rasio defisit-terhadap-PDB, Bessent menjawab, "Ya, itu masih mungkin." Ia menambahkan bahwa rasio tersebut akan turun jika AS dapat "tumbuh lebih banyak, belanja lebih sedikit, dan membatasi pengeluaran."

Bessent juga menyatakan optimisme terhadap prospek pertumbuhan jangka panjang ekonomi AS, menghubungkannya dengan kebijakan mantan Presiden Donald Trump.

"Ada permintaan yang terpendam, tetapi kemudian Presiden [Donald] Trump telah melepaskan ledakan ini dengan kebijakannya," kata Bessent.

Ia juga berpendapat bahwa insentif dalam undang-undang pajak Partai Republik dan tarif era Trump akan menjaga ledakan investasi terus berjalan dan memicu pertumbuhan yang berkelanjutan.

"Saya pikir kita bisa berada dalam periode seperti akhir tahun 1800-an ketika kereta api masuk, seperti tahun 1990-an ketika kita mendapatkan internet dan ledakan teknologi perkantoran," tutup Bessent, seraya mendesak politisi Demokrat untuk "menjadi pahlawan" dan berpihak pada Republik untuk mengakhiri penutupan pemerintah.

Ancaman Kebangkrutan

Di sisi lain, Kepala strategi global J.P. Morgan Asset Management, David Kelly mengungkapkan bahwa AS sedang menuju kebangkrutan. Dalam sebuah catatan minggu ini, ia mengatakan belum ada yang panik meski secara data yang ada pemerintah AS sedang menuju kebangkrutan secara perlahan.

Mengutip Fortune, Kelly menguraikan bahwa meskipun perekonomian menghadapi serangkaian masalah (geopolitik, perang dagang, perubahan penegakan hukum imigrasi, dan penutupan pemerintah, sebagai contoh), salah satu masalah jangka panjang utama adalah bagaimana pemerintah AS akan membayar utangnya.

Dalam upaya untuk mengurangi utang federal AS dan kontribusinya terhadap utang nasional yang lebih luas, Trump awalnya meminta CEO Tesla Elon Musk untuk membentuk Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) dengan tujuan memangkas US$ 2 triliun dari anggaran federal.

Namun, keduanya kemudian berselisih paham terkait Undang-Undang One Big Beautiful Bill, yang diperkirakan oleh CBO akan menambah utang nasional sebesar US$3,4 triliun selama dekade mendatang. Gedung Putih membalas dengan menyatakan bahwa rezim tarifnya akan mengimbangi pengeluaran dan penurunan pendapatan akibat pemotongan pajak.

CBO pun memperkirakan bahwa tarif akan mengurangi total defisit sebesar US$4 triliun pada tahun 2035.

Adapun utang nasional Amerika Serikat terus melonjak setiap detiknya. Bahkan, per 14 Oktober 2025, utang tersebut mencapai lebih dari US$37,8 triliun, dan terdapat pembayaran bunga sebesar US$1,2 triliun untuk melunasi pinjaman tersebut.

CEO JPMorgan Jamie Dimon dan Ketua The Fed Jerome Powell juga telah menyatakan kekhawatirannya akan hal ini meskipun ada sedikit nada positif dalam catatannya.

"Walaupun kita bangkrut, kita bangkrut secara perlahan. Pasar obligasi global sangat menyadari perkembangan utang AS. Fakta bahwa bahkan saat ini, pemerintah AS dapat meminjam uang selama 30 tahun dengan imbal hasil hanya 4,6% menunjukkan keyakinan bahwa masih ada ruang bagi pemerintah untuk meminjam lebih banyak," tulis Kelly.

Ekonom tersebut menulis bahwa dalam jangka pendek, para spekulan kasual mungkin memiliki alasan untuk optimistis. Misalnya, ia merujuk pada pendapatan tarif yang meraup jumlah yang signifikan (US$31 miliar pada bulan Agustus, menurut Gedung Putih) dan perkiraan terbaru dari CBO dan Komite untuk Anggaran Federal yang Bertanggung Jawab bahwa defisit untuk tahun fiskal 2025 akan mencapai 6% dari PDB, turun dari 6,3% tahun lalu.