Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat membukukan defisit sebesar US$284 miliar pada Oktober, yang dipicu oleh lonjakan penerimaan tarif serta penggeseran pembayaran manfaat ke bulan tersebut di tengah keterlambatan laporan akibat penutupan pemerintah (governmentshutdown).

Melansir Reuters pada Rabu (26/11/2025), defisit Oktober meningkat US$27 miliar atau 10% dibandingkan dengan defisit US$257 miliar pada Oktober 2024. Kenaikan terutama dipicu oleh penggeseran pembayaran manfaat November senilai sekitar US$105 miliar untuk sejumlah program militer dan kesehatan ke bulan Oktober.

Setelah disesuaikan dengan penggeseran tersebut, defisit Oktober diperkirakan hanya sekitar US$180 miliar, atau turun 29% dibandingkan dengan defisit Oktober 2024 yang telah disesuaikan sebesar US$252 miliar.

Total belanja pemerintah pada Oktober, termasuk pembayaran manfaat November, mencapai US$689 miliar, naik 18% dari US$584 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Laporan anggaran untuk bulan pertama tahun fiskal 2026 itu tertunda 43 hari karena penutupan sejumlah lembaga federal, yang menyebabkan keterlambatan sejumlah pembayaran, termasuk gaji pegawai pemerintah, ujar seorang pejabat Departemen Keuangan.

Pejabat Departemen Keuangan menyebut belum memiliki estimasi pasti terkait besaran pengurangan belanja akibat keterlambatan pembayaran karena shutdown, namun diperkirakan kurang dari 5% dari total belanja.

Sesuai hukum federal, seluruh gaji dan kewajiban yang tertunda selama shutdown wajib dibayarkan penuh setelah pendanaan kembali dibuka.

Penerimaan anggaran Oktober tercatat sebesar US$404 miliar, menjadi rekor tertinggi untuk bulan tersebut dan naik 24% dibandingkan dengan US$327 miliar pada Oktober 2024.

Penerimaan Bea Masuk Cetak Rekor Baru

Penerimaan bea masuk menjadi salah satu pendorong terbesar kenaikan pendapatan pada Oktober, mencatat rekor bulanan baru sebesar US$31,4 miliar. Lonjakan ini didorong oleh tarif impor baru yang diberlakukan Presiden Donald Trump sejak kembali menjabat pada Januari.

Angka tersebut melampaui rekor sebelumnya di September sebesar US$29,7 miliar dan lebih dari empat kali lipat penerimaan US$7,3 miliar pada Oktober 2024.

Trump pada Senin menyatakan bahwa penerimaan tarif akan segera melonjak ke rekor baru, menilai bahwa pelaku usaha telah menghabiskan stok barang impor yang dibeli sebelum tarif diberlakukan sehingga kini harus membeli dengan tarif lebih tinggi.

Komentar tersebut, yang disampaikan melalui platform Truth Social, sebagian ditujukan kepada Mahkamah Agung AS yang awal bulan ini mempertanyakan legalitas tarif impor yang diberlakukan Trump berdasarkan undang-undang darurat nasional.

“Saya sangat menantikan keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat terkait isu mendesak ini agar kita dapat terus, tanpa hambatan, Buat Amerika hebat lagi!” tulis Trump.

Sementara itu, Kantor Anggaran Kongres (CBO) pekan lalu menyatakan bahwa penurunan tarif yang terjadi melalui sejumlah kesepakatan dagang AS dengan negara mitra telah membuat lembaga tersebut memangkas proyeksi penghematan defisit dari tarif Trump selama satu dekade ke depan menjadi US$3 triliun, termasuk biaya bunga. Angka tersebut turun 25% dari proyeksi sebelumnya sebesar US$4 triliun pada Agustus.

Pendapatan juga didorong oleh penerimaan pajak individu non-withholding sebesar US$80 miliar pada Oktober, naik US$35 miliar atau sekitar 75% dari tahun sebelumnya.

Peningkatan ini sebagian besar dipicu oleh pembayaran pajak yang tertunda akibat kebakaran hutan di California, yang membuat wajib pajak di wilayah terdampak mendapatkan perpanjangan waktu hingga 15 Oktober.

Penerimaan pajak penghasilan individu dengan pemotongan (withholding) naik US$16 miliar atau 6% menjadi US$279 miliar. Namun, penerimaan pajak korporasi stabil di level US$18 miliar, yang menurut pejabat Departemen Keuangan disebabkan oleh adanya insentif pajak bagi perusahaan dalam paket pemotongan pajak dan belanja yang disahkan Partai Republik tahun ini.

Biaya bunga utang pemerintah AS mencapai US$104 miliar pada Oktober, naik US$22 miliar atau 27% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mencerminkan meningkatnya beban utang dan sedikit kenaikan tingkat bunga rata-rata menjadi 3,36%, kata pejabat Departemen Keuangan tersebut.

Jakarta, CNBC Indonesia — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup sesi 1 hari ini, Rabu (12/11/2025) di level 8.403,71. Indeks naik 0,44% atau 37,2 poin.

Sebanyak 369 saham naik, 292 turun, dan 295 tidak bergerak. Nilai transaksi mencapai Rp 12,37 triliun, melibatkan 30,56 miliar saham dalam 1,59 juta kali transaksi. Kapitalisasi pasar pun terkerek menjadi Rp 15.338 triliun.

Mengutip Refinitiv, mayoritas sektor berada di zona hijau. Konsumer primer naik paling kencang, yakni 1,79% dan diikuti oleh teknologi (1,17%) serta konsumer non-primer (0,69%).

Hanya ada dua sektor yang berada di zona merah, yaitu utilitas (-0,37%) dan energi (-0,09%).

Emiten milik Prajogo Pangestu menjadi penggerak utama IHSG siang ini, setelah sebelumnya menjadi beban. Barito Pacific (BRPT) naik 5,67% ke level 3.730 dan menggendong IHSG sebesar 12,49 indeks poin. Lalu Chandra Asri Pacific (TPIA) tercatat menyumbang 2,83 indeks poin.

Selain itu, saham emiten bank jumbo juga berkontribusi besar terhadap kinerja IHSG siang ini. Bank Rakyat Indonesia (BBRI) yang naik 1,03% berkontribusi 6,63 indeks poin. Kemudian Bank Mandiri (BMRI) menyumbang 4,4 indeks poin, seiring dengan apresiasi 1,07% terhadap saham tersebut.

Adapun pelaku pasar perlu mencermati sejumlah sentimen hari ini, termasuk voting shutdown di AS.

DPR Amerika Serikat yang dikuasai Partai Republik dijadwalkan memberikan suara pada Rabu sore atas kompromi anggaran yang akan memulihkan pendanaan lembaga-lembaga pemerintah dan mengakhiri shutdown yang dimulai 1 Oktober dan kini memasuki hari ke-42.

Jika proses berjalan mulus, drama government shutdown di Amerika Serikat diperkirakan segera berakhir dalam 24-48 jam setelah pemungutan suara di DPR AS (House of Representatives). Artinya, penutupan pemerintahan terpanjang ini berpotensi selesai antara Rabu malam-Kamis waktu AS, atau Kamis-Jumat waktu Indonesia (WIB).

Namun, akhir drama ini belum tentu menjadi happy ending. Ada sejumlah risiko yang bisa menghambat atau bahkan memicu episode lanjutan. Penolakan dari kelompok konservatif Partai Republik di DPR bisa menunda voting atau memaksa negosiasi tambahan.

Sekalipun selesai minggu ini, pendanaan pemerintah hanya diperpanjang hingga 30 Januari, sehingga ancaman shutdown bisa muncul lagi awal tahun depan

Dari dalam negeri, penjualan eceran nasional kembali mengalami tekanan pada September 2025. Berdasarkan hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia (BI), aktivitas penjualan ritel turun 2,4% secara bulanan (month to month/MtM), berbalik arah setelah mencatatkan pertumbuhan 0,6% pada Agustus.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengungkapkan bahwa pelemahan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya penjualan pada Subkelompok Sandang yang anjlok hingga 19,2% MtM. Selain itu, kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau juga terkoreksi 2,2%, sementara Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya melemah 3,4%. "Penurunan pada Subkelompok Sandang menjadi faktor utama kontraksi penjualan eceran pada September," jelas Denny dalam keterangannya, Selasa (11/11/2025).

Meski demikian, tidak semua sektor mencatatkan pelemahan. Beberapa kelompok masih tumbuh positif, antara lain Peralatan Informasi dan Komunikasi yang naik 1,2% serta Suku Cadang dan Aksesori yang meningkat 1,4% secara bulanan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pola konsumsi ke barang-barang utilitarian dan teknologi.

Jakarta, CNBC Indonesia — Wall Street berakhir menguat pada perdagangan Senin atau Selasa (11/10/2025) pagi waktu Indonesia. Bursa terbang setelah para senator mengambil langkah penting untuk mengambil kesepakatan untuk mengakhiri penutupan (shutdown) pemerintahan Amerika Serikat yang bersejarah.

Indeks Dow Jones Industrial Average naik 381,53 poin atau 0,81% ke level 47.368,63. S&P 500 menguat 1,54% menjadi 6.832,43, sementara Nasdaq Composite melonjak 2,27% ke 23.527,17.

Nvidia, Broadcom, dan sejumlah pemimpin reli saham kecerdasan buatan (AI) menjadi pendorong utama penguatan pasar, karena kemungkinan berakhirnya shutdown kembali meningkatkan selera risiko investor.

Saham Microsoft juga naik 1,9%, memutus tren penurunan delapan hari beruntun yang merupakan penurunan harian terpanjang sejak 2011.

Pekan lalu, saham-saham tersebut justru menarik pasar lebih rendah karena kekhawatiran di Wall Street terkait valuasi tinggi pada saham-saham AI.

Investor terus memantau negosiasi para legislator terkait pengesahan rancangan anggaran federal yang akan mengakhiri shutdown.

Sebuah langkah prosedural yang memungkinkan pemungutan suara lanjutan mengenai kesepakatan tersebut pada Senin telah disetujui dengan minimal 60 suara, setelah delapan senator dari Partai Demokrat memilih berbeda dari pimpinan partai untuk mendukung kesepakatan tersebut.

Kekhawatiran atas shutdown telah menekan sentimen konsumen ke level terendah dalam lebih dari tiga tahun, mendekati level terburuk dalam sejarah, menurut survei University of Michigan yang dirilis Jumat lalu.

Karena penutupan tersebut, lembaga pemerintah tidak lagi merilis sejumlah data ekonomi kunci, termasuk indeks harga konsumen (CPI) dan indeks harga produsen (PPI) yang dijadwalkan rilis minggu ini.

"November menjadi bulan yang bergejolak bagi aset berisiko," ujar Tim Holland, Chief Investment Officer di Orion, kepada CNBC, dengan mengutip kekhawatiran investor terhadap shutdown, valuasi pasar, dan potensi gelembung AI sebagai pemicu sentimen negatif belakangan ini.

Dalam sepekan terakhir, Nasdaq yang sarat saham teknologi mencatat kinerja terburuk sejak aksi jual yang dipicu perang tarif pada April, turun sekitar 3%. Baik S&P 500 maupun Dow Jones (30 saham) terkoreksi lebih dari 1% dalam sepekan.

"Kekhawatiran pekan lalu memang masuk akal, tetapi saya pikir setidaknya satu dari tiga kekhawatiran itu kini telah keluar dari radar, dan itu hal penting," lanjutnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Penutupan pemerintahan federal Amerika Serikat (AS) sepertinya akan segera berakhir. Sebelumnya, shutdown sudah berlangsung rekor, terlama sepanjang sejarah Paman Sam, 40 hari.

Para senator AS mencapai kesepakatan bipartisan pada Minggu, yang akan melanjutkan pendanaan federal. Shutdown masa pemerintahan kedua Presiden Donald Trump tersebut telah memaksa banyak operasi pemerintah terhenti.

MengutipAFP, Senin (10/11/2025), kesepakatan antara senator Partai Demokrat dan Partai Republik muncul ketika pihak berwenang memperingatkan 'kiamat' perjalanan udara di seluruh Amerika. Penutupan telah berdampak pada dibatalkan atau ditundanya ribuan penerbangan selama akhir pekan, karena banyak pekerja pemerintah dirumahkan atau bekerja tanpa gaji.

Berbagai media, termasuk CNN dan Fox News, melaporkan bahwa para anggota parlemen telah mencapai kesepakatan sementara untuk mendanai pemerintah hingga Januari. Sebelumnya pembahasan mentok terkait antara lain, subsidi perawatan kesehatan dan pemecatan pegawai federal oleh Trump.

CNBC International menulis bagaimana kesepakatan dicapai setelah 24 jam negosiasi. Namun kesepakatan itu tidak mencakup tuntutan utama Partai Demokrat soal perpanjangan subsidi kesehatan melalui Undang-Undang Perawatan Terjangkau, yang akan berakhir pada akhir Desember.

Tapi kesepakatan menyebut ada jaminan dari Partai Republik bahwa akan ada pemungutan suara pada bulan Desember atas rancangan undang-undang yang dipilih oleh Partai Demokrat untuk memperpanjang subsidi tersebut. Perlu diketahui subsidi itu akan digunakan oleh lebih dari 20 juta warga Amerika untuk mengurangi biaya asuransi kesehatan, yang dulunya dikenal dengan program unggulan Obamacare.

Kesepakatan itu menyerukan pembatalan semua PHK permanen pada pegawai pemerintah selama penutupan pemerintah dan perlindungan atas apa yang disebut pengurangan tenaga kerja tersebut hingga akhir tahun fiskal 2026. Kesepakatan itu juga menjamin bahwa semua pegawai federal akan dibayar gaji normal mereka selama penutupan pemerintah, ketika banyak dari mereka tidak diizinkan bekerja.

"Sepertinya kita semakin dekat dengan berakhirnya penutupan pemerintah," ujar Trump ketika laporan muncul, saat berada di di Mar-a-Lago, Florida, Minggu.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemimpin Partai Republik di Senat AS, John Thune, menyebut kesepakatan untuk mengakhiri penutupan pemerintahan (government shutdown) selama 40 hari mulai mengerucut, dengan rencana pemungutan suara uji coba pada Minggu (9/11/2025) waktu setempat untuk paket anggaran terbatas.

Namun, belum jelas apakah Partai Demokrat akan mendukung langkah tersebut. Sebagian besar anggota Demokrat tetap bersikeras agar perpanjangan subsidi Obamacare bagi warga berpenghasilan rendah selama satu tahun dimasukkan dalam kesepakatan pembukaan kembali pemerintahan.

Melansir Bloomberg pada Senin (10/11/2025), Thune mengatakan di Gedung Capitol bahwa dia akan mengamati hasil pemungutan suara untuk melihat apakah ada 10 suara tambahan dari Demokrat yang mendukung.

Dia menambahkan, teks paket baru tersebut akan segera dirilis, dan pemungutan suara diperkirakan berlangsung dalam 4 hingga 6 jam setelahnya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Sean Duffy memperingatkan lalu lintas udara bisa melambat drastis selama libur Thanksgiving jika kebuntuan anggaran tidak segera berakhir.

Senat menyiapkan rancangan undang-undang sementara yang akan mendanai Departemen Pertanian, Departemen Urusan Veteran, Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA), serta lembaga legislatif hingga 30 September 2026. Lembaga pemerintah lainnya kemungkinan akan mendapatkan dana hingga 31 Januari 2026.

Untuk pertama kalinya sejak penutupan dimulai, para senator tetap berada di Washington selama akhir pekan setelah Presiden Donald Trump menegur mereka agar tidak meninggalkan kota sebelum kebuntuan anggaran terselesaikan.

Partai Demokrat, yang baru saja meraih kemenangan besar dalam pemilu lokal di sejumlah negara bagian, sempat melunakkan tuntutan mereka dengan menawarkan perpanjangan kredit pajak untuk subsidi Obamacare selama satu tahun sebagai imbalan pembukaan kembali pemerintahan.

Namun, Partai Republik langsung menolak usulan itu, meski kedua kubu mulai melakukan pembicaraan informal untuk mencari jalan tengah.

Trump terus menekan senator Partai Republik melalui media sosial agar menghapus aturan filibuster, sehingga partainya bisa meloloskan RUU dengan suara mayoritas sederhana tanpa memerlukan 60 suara dukungan.

Dia juga melontarkan ide memberikan bantuan langsung kepada warga untuk membayar biaya kesehatan, tanpa menunjukkan keinginan bernegosiasi dengan Demokrat.

“Selama beberapa minggu terakhir, ia lebih banyak menghabiskan waktu di lapangan golf ketimbang berbicara dengan anggota Demokrat yang mewakili setengah populasi negara ini untuk mencari solusi bipartisan,” ujar Pemimpin Demokrat di DPR Hakeem Jeffries.

Dampak penutupan pemerintahan kian terasa seiring berlarutnya krisis ini. Pegawai federal belum menerima gaji, sementara dana darurat untuk membiayai tunjangan dan membayar personel militer semakin menipis. Tumpukan permohonan pengembalian pajak, pinjaman usaha kecil, dan aplikasi federal lainnya juga terus meningkat.

Para anggota parlemen memperingatkan sejumlah titik kritis — mulai dari kekacauan penerbangan hingga keterlambatan bantuan pangan — yang bisa menjadi pemicu diakhirinya shutdown. Namun, sejauh ini belum ada tanda-tanda jelas kapan kebuntuan tersebut akan berakhir, meningkatkan ketidakpastian politik dan ekonomi.

Penutupan pemerintahan ini diperkirakan menelan biaya sekitar US$15 miliar per pekan bagi perekonomian AS. Kantor Anggaran Kongres (CBO) memperkirakan, shutdown dapat memangkas pertumbuhan PDB riil tahunan sebesar 1,5% pada kuartal keempat tahun ini.

Sentimen konsumen juga turun ke level terendah dalam tiga tahun pada Jumat lalu di tengah kekhawatiran terhadap harga, pekerjaan, dan dampak penutupan pemerintahan yang berkepanjangan.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Federal Reserve Bank of Chicago Austan Goolsbee mengaku cemas atas rendahnya angka inflasi selama penutupan pemerintahan Amerika Serikat (government shutdown). Menurutnya, hal tersebut membuat langkah pemangkasan suku bunga lanjutan menjadi lebih berisiko.

“Jika ada masalah yang berkembang di sisi inflasi, butuh waktu cukup lama sebelum kita bisa melihatnya. Hal itu membuat saya semakin tidak tenang," ujar Goolsbee dalam sebuah wawancara dikutip dari Bloomberg, Jumat (7/11/2025).

Goolsbee menambahkan, sumber data sektor swasta terkait inflasi jauh lebih sedikit dibandingkan dengan data pasar tenaga kerja, sehingga pembuat kebijakan tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai pergerakan harga selama shutdown, seperti halnya pada data ketenagakerjaan.

“Saya memiliki beberapa kekhawatiran, dan saya lebih cenderung berpikir bahwa ketika situasinya masih berkabut, sebaiknya kita berhati-hati dan melangkah lebih lambat,” katanya.

Bulan lalu, The Fed kembali menurunkan suku bunga untuk kedua kalinya secara beruntun guna memperkuat pasar tenaga kerja setelah perlambatan tajam perekrutan selama musim panas.

Namun, inflasi yang tercatat 3% pada September, masih di atas target 2% The Fed, menimbulkan kekhawatiran bahwa proses penurunan harga mungkin memakan waktu lebih lama dari perkiraan.

Goolsbee mengaku waspada terhadap kenaikan inflasi inti sektor jasa karena menunjukkan tekanan harga masih bertahan, bahkan di luar kategori yang langsung terdampak tarif. Dia menilai inflasi jasa cenderung lebih sulit dikendalikan.

Harga jasa, tidak termasuk energi, naik 3,5% dalam setahun hingga September.

Sementara itu, indikator pengangguran waktu nyata yang diterbitkan The Fed Chicago pada Kamis, berdasarkan sumber data sektor swasta, menunjukkan tingkat pengangguran berada di 4,36% pada Oktober, nyaris tidak berubah dari estimasi 4,35% pada September.

Pasar obligasi AS merespons positif pernyataan tersebut. Imbal hasil surat utang pemerintah AS tenor 10 tahun turun 8 basis poin menjadi 4,08%, sementara obligasi 2 tahun — yang paling sensitif terhadap perubahan kebijakan moneter — turun ke kisaran 3,55%.

Bisnis.com, JAKARTA – Prospek tercapainya kesepakatan untuk mengakhiri penutupan pemerintahan (government shutdown) terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat semakin suram, di tengah kebuntuan politik dan dampak ekonomi yang makin meluas.

Melansir Bloomberg pada Jumat (7/11/2025), Ketua DPR AS Mike Johnson menyatakan pesimisme atas pembicaraan bipartisan di Senat. Partai Demokrat menuntut agar Partai Republik menyetujui perpanjangan subsidi asuransi kesehatan sebagai syarat untuk membuka kembali pemerintahan.

Sejumlah senator Demokrat, baik dari kubu moderat yang terlibat dalam perundingan maupun dari kelompok progresif yang mendesak partai tetap tegas, menggelar pertemuan pada Kamis pagi di kantor Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer.

Senator Demokrat Chris Coons dari Delaware mengatakan kebuntuan ini tidak akan berakhir sampai Presiden Donald Trump bersedia bernegosiasi soal perpanjangan subsidi asuransi kesehatan di bawah Affordable Care Act (Obamacare).

“Selama posisi mereka tetap tidak mau berbicara, kita akan terus menghadapi kebuntuan,” ujarnya kepada wartawan.

Penutupan pemerintahan yang telah memasuki hari ke-37 itu berdampak luas. Departemen Transportasi dan Otoritas Penerbangan Federal (FAA) pada Rabu (5/11/2025) mengumumkan akan memerintahkan maskapai memangkas kapasitas penerbangan hingga 10% di 40 bandara utama untuk mengurangi tekanan akibat kekurangan staf.

Para pengendali lalu lintas udara telah bekerja tanpa bayaran sejak shutdown dimulai pada 1 Oktober.

Sejumlah tokoh Partai Demokrat moderat di Senat tengah menjajaki kesepakatan sementara untuk membuka kembali pemerintahan, dengan imbalan janji pemungutan suara di Senat terkait subsidi Obamacare.

Kesepakatan tersebut juga mencakup pengesahan anggaran penuh untuk Departemen Pertanian, Urusan Veteran, dan lembaga legislatif, guna mengakhiri ketidakpastian bantuan pangan dan gizi anak.

Pada Kamis (6/11/2025), Partai Republik secara resmi menawarkan tiga rancangan anggaran tersebut kepada Demokrat. Mereka juga membahas kemungkinan menambahkan ketentuan untuk membatalkan pemecatan sekitar 6.000 pegawai federal yang dilakukan pemerintahan selama shutdown, menurut seorang staf Partai Republik.

Namun, Johnson menolak menjanjikan pemungutan suara di DPR terkait perpanjangan subsidi Obamacare, yang menjadi penghalang utama bagi tercapainya kesepakatan di Senat.

Senator Partai Demokrat Gary Peters dari Michigan menyebut sikap Johnson sebagai masalah besar dan menilai shutdown kemungkinan belum akan berakhir dalam waktu dekat.

“Kita harus memastikan kesepakatan yang dapat didukung luas,” ujarnya.

Sementara itu, Pemimpin Fraksi Demokrat di DPR Hakeem Jeffries mengatakan partainya semakin percaya diri setelah kemenangan besar dalam pemilihan daerah pada Selasa (4/11/2025), termasuk jabatan gubernur di Virginia dan New Jersey, serta wali kota New York.

“Inilah alasan mengapa Partai Republik ditolak di seluruh negeri,” kata Jeffries.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Frekuensi penerbangan di 40 bandara Amerika Serikat akan dikurangi sebesar 10 persen mulai Jumat (7/11/2025) akibat dihentikannya kegiatan pemerintah federal (shutdown) yang kini memasuki hari ke-36.

“Akan ada pengurangan kapasitas sebesar 10 persen di 40 lokasi kami,” kata Menteri Perhubungan AS, Sean Duffy, dalam konferensi pers di Louisville, Kentucky, Rabu (5/11/2025).

“Langkah ini tidak didasarkan pada jumlah penerbangan dari tiap lokasi, tetapi pada titik tekanan dan cara kami menguranginya,” ujarnya dilansir laman Anadolu Agency.

Dalam konferensi pers yang sama, Kepala Badan Penerbangan Federal (FAA), Bryan Bedford, mengatakan pihaknya memutuskan pengurangan penerbangan terjadwal sebesar 10 persen untuk mengurangi beban kerja pengatur lalu lintas udara.

Ia menambahkan, jika kekurangan staf operasional di sejumlah bandara terus terjadi hingga mencapai level berbahaya, maka kebijakan pengurangan penerbangan tambahan akan diterapkan di bandara-bandara tersebut.

Sehari sebelumnya, Duffy memperingatkan shutdown telah meningkatkan risiko dalam layanan penerbangan. Pembatalan penerbangan, dan bahkan kemungkinan penutupan wilayah udara, bisa terjadi apabila para pengatur lalu lintas udara tidak menerima gaji pada pekan depan.

Data dari situs pelacakan penerbangan FlightAware menunjukkan ribuan penerbangan di seluruh AS mengalami penundaan setiap hari. Shutdown kali ini telah memasuki hari ke-36, melampaui rekor sebelumnya (35 hari) pada 2018–2019, yang menjadikannya sebagai penghentian kegiatan pemerintah terlama dalam sejarah AS.

Kegagalan Kongres AS mengesahkan rancangan anggaran telah membuat pemerintah federal lumpuh karena tidak memiliki dana untuk menjalankan kegiatan rutin.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat memerintahkan pemangkasan 10% jadwal penerbangan di 40 bandara utama akibat kekurangan petugas pengendali lalu lintas udara atau air traffic controller.

Pemangkasan tersebut terjadi di tengah penutupan pemerintahan (government shutdown) yang telah berlangsung 36 hari dan menjadi yang terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat (AS).

Melansir Reuters pada Kamis (6/11/2025), Menteri Perhubungan AS Sean Duffy mengatakan langkah drastis ini diperlukan untuk menjaga keselamatan penerbangan setelah ribuan pengendali lalu lintas udara bekerja tanpa bayaran sejak shutdown dimulai pada 1 Oktober 2025 lalu.

“Kami harus membuat keputusan sulit demi memastikan ruang udara tetap aman,” ujarnya.

Rencana pemangkasan tersebut membuat maskapai penerbangan berebut menyesuaikan jadwal dalam waktu hanya 36 jam, sementara pusat layanan pelanggan dibanjiri pertanyaan dari penumpang terkait potensi gangguan perjalanan.

Menurut Duffy, pemangkasan penerbangan dapat dibatalkan apabila Partai Demokrat menyetujui pembukaan kembali pemerintahan.

Shutdown berkepanjangan ini memaksa 13.000 pengendali lalu lintas udara dan 50.000 petugas keamanan bandara (TSA) tetap bekerja tanpa menerima gaji. Pemerintahan Donald Trump disebut sedang meningkatkan tekanan terhadap Partai Demokrat dengan memperingatkan kemungkinan gangguan besar di sektor penerbangan untuk memaksa mereka menyetujui pendanaan pemerintah.

Namun, Partai Demokrat menilai Partai Republik justru menjadi pihak yang bertanggung jawab karena menolak bernegosiasi terkait subsidi layanan kesehatan dalam rancangan anggaran.

Sejak shutdown dimulai, puluhan ribu penerbangan mengalami keterlambatan akibat kekurangan personel pengendali lalu lintas udara. Data industri penerbangan menunjukkan lebih dari 3,2 juta penumpang telah terdampak.

Administrasi Penerbangan Federal (FAA) mengatakan pengurangan kapasitas akan dimulai sebesar 4% pada Kamis, meningkat menjadi 5% pada Sabtu, 6% pada Minggu, dan mencapai 10% pekan depan. Penerbangan internasional akan dikecualikan dari kebijakan tersebut.

“Kami melihat tekanan besar di 40 pasar utama dan tidak bisa mengabaikannya. Langkah ini diambil untuk mencegah kondisi semakin memburuk dan memastikan sistem penerbangan tetap aman," ujar Administrator FAA Bryan Bedford.

Meskipun daftar bandara yang terdampak belum diumumkan, sumber industri memperkirakan kebijakan itu akan menyasar 30 bandara tersibuk di AS, termasuk di New York, Washington D.C., Chicago, Atlanta, Los Angeles, dan Dallas.

Menurut firma analisis penerbangan Cirium, kebijakan tersebut dapat menghapus hingga 1.800 penerbangan dan 268.000 kursi penumpang dari jadwal mingguan.

Langkah ini diambil untuk mengurangi beban kerja pengendali lalu lintas udara, karena FAA saat ini kekurangan sekitar 3.500 pegawai dari target kebutuhan dan banyak di antaranya telah bekerja lembur selama enam hari sepekan bahkan sebelum shutdown terjadi.

Desakan dari Maskapai

Asosiasi maskapai Airlines for America, yang menaungi Delta, United, American, dan Southwest Airlines, menyatakan tengah berkoordinasi dengan pemerintah untuk meminimalkan dampak terhadap penumpang dan pengiriman barang.

“Kami berupaya memahami seluruh detail kebijakan ini dan berusaha mengurangi dampaknya,” tulis asosiasi tersebut dalam pernyataan resmi.

Pemerintah federal AS tetap lumpuh karena Kongres belum mencapai kesepakatan terkait rancangan pendanaan. Demokrat menolak menyetujui anggaran tanpa perpanjangan subsidi asuransi kesehatan, sementara Republik menolak tuntutan itu.

Penutupan pemerintahan yang dimulai 1 Oktober 2025 ini telah menyebabkan sekitar 750.000 pegawai federal dirumahkan, layanan publik ditutup, dan bantuan pangan untuk warga berpenghasilan rendah tertunda.

Sehari sebelumnya, Duffy sudah memperingatkan bahwa jika shutdown berlanjut hingga pekan depan, “kekacauan besar” dapat terjadi di sektor penerbangan, termasuk penutupan sebagian wilayah udara nasional.

Maskapai-maskapai besar pun kembali menyerukan agar pemerintahan segera dibuka kembali demi menjaga keselamatan penerbangan dan stabilitas ekonomi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Krisis penutupan (shutdown) pemerintahan Amerika Serikat yang telah memasuki hari ke-36 mulai berdampak serius pada sektor penerbangan nasional. Menteri Transportasi AS Sean Duffy pada Rabu mengonfirmasi rencana untuk memangkas 10% lalu lintas udara terjadwal di 40 bandara utama mulai Jumat mendatang apabila kebuntuan politik di Kongres belum terselesaikan.

Langkah itu, menurut Duffy, diambil untuk meringankan beban kerja para pengatur lalu lintas udara yang kini bekerja tanpa bayaran. "Kami harus berpikir keras tentang apa sebenarnya tugas kami," ujarnya, dilansir Reuters, Kamis (6/11/2025).

Penutupan pemerintahan yang telah berlangsung lebih dari sebulan itu membuat sekitar 13.000 petugas pengatur lalu lintas udara dan 50.000 petugas Administrasi Keamanan Transportasi (TSA) terpaksa tetap bekerja tanpa gaji. Kondisi ini menyebabkan kekurangan staf yang parah, antrean panjang di pos pemeriksaan keamanan, serta penundaan penerbangan di seluruh negeri.

Administrasi Penerbangan Federal (FAA) memperingatkan bahwa pembatasan tambahan bisa diberlakukan setelah Jumat jika kondisi lalu lintas udara semakin memburuk.

Duffy pun memberikan sinyal bahwa situasi ini bisa mengarah ke krisis besar. Ia memperingatkan bahwa jika penutupan pemerintahan berlangsung satu minggu lagi, hal itu dapat menimbulkan "kekacauan besar" dan bahkan memaksanya "menutup sebagian wilayah udara nasional untuk penerbangan," sebuah langkah ekstrem yang bisa melumpuhkan industri penerbangan Amerika.

Maskapai penerbangan besar telah berulang kali menyerukan agar kebuntuan politik segera diakhiri, dengan alasan keselamatan penerbangan semakin berisiko. Saham beberapa maskapai utama seperti United Airlines dan American Airlines turun sekitar 1% dalam perdagangan setelah jam bursa, mencerminkan kekhawatiran investor terhadap dampak berkepanjangan dari shutdown tersebut.

Kelompok industri penerbangan memperkirakan lebih dari 3,2 juta penumpang telah terdampak oleh penundaan dan pembatalan penerbangan sejak penutupan dimulai pada 1 Oktober. Banyak maskapai melaporkan meningkatnya ketidakhadiran pengatur lalu lintas udara, yang memaksa mereka menyesuaikan jadwal penerbangan.

Meski sebagian maskapai menyatakan bisnis mereka sejauh ini belum terlalu terpengaruh secara finansial, mereka memperingatkan bahwa pemesanan tiket dapat turun tajam jika situasi berlanjut tanpa solusi. Pada Rabu saja, lebih dari 2.100 penerbangan di seluruh negeri mengalami penundaan.

Administrator FAA Bryan Bedford pada Selasa menyebutkan bahwa antara 20% hingga 40% pengatur lalu lintas udara di 30 bandara terbesar AS tidak masuk kerja.

"Ketidakhadiran meningkat dari hari ke hari, dan tekanan terhadap sistem kami semakin berat," katanya.

Adapun penutupan pemerintahan ini terjadi akibat kebuntuan tajam antara Partai Republik dan Partai Demokrat terkait rancangan undang-undang pendanaan pemerintah. Demokrat menolak menyetujui anggaran tanpa adanya perpanjangan subsidi asuransi kesehatan, sementara Partai Republik menolak tuntutan tersebut.

Tanpa kesepakatan baru, ribuan pegawai federal akan terus bekerja tanpa bayaran, dan dampak ekonominya kini mulai menjalar dari ruang tunggu bandara hingga pasar saham.

Jakarta, CNBC Indonesia - Penutupan (shutdown) pemerintah yang dipimpin Presiden Amerika Serikat (AS) sudah memasuki hari ke-36, Rabu (5/11/2025). Ini merupakan rekor terbaru dalam sejarah Amerika.

Sebelumnya, shutdown terlama juga terjadi di pemerintahan pertama Trump, 35 hari, di 2019. Perlu diketahui, akibat shutdown ini, layanan publik AS telah terhenti sejak 1 Oktober.

Saat ini sebanyak 1,4 juta pegawai federal, menjalani "cuti paksa" atau "bekerja tanpa bayaran". Mulai dari pengontrol lalu lintas udara hingga penjaga taman nasional di sana.

Sebenarnya, beberapa jam sebelum rekor, kekacauan terjadi di bandara-bandara nasional AS karena kekurangan staf. Ini mengganggu pelayanan bandara dan penerbangan negeri itu di mana AS terancam menutup sebagian wilayah udara.

Perlu diketahui, lebih dari 60.000 petugas pengatur lalu lintas udara dan Administrasi Keamanan Transportasi (TSA) bekerja tanpa bayaran. Gedung Putih telah memperingatkan bahwa peningkatan ketidakhadiran dapat menyebabkan kekacauan di antrean check-in.

Padahal AS kini mendekati hari libur besar, Thanksgiving. Menurut American Automobile Association (AAA) ada 5,8 juta orang akan terbang domestik selama liburan 27 November itu.

"Jadi, jika Anda membawa kita ke seminggu dari sekarang, Demokrat, Anda akan melihat kekacauan massal... Anda akan melihat penundaan penerbangan massal," kata Menteri Perhubungan AS Sean Duffy dalam konferensi pers di Philadelphia, menyalahkan partai oposisi.

"Anda akan melihat pembatalan massal, dan Anda mungkin melihat kami menutup bagian-bagian tertentu dari wilayah udara, karena kami tidak dapat mengelolanya karena kami tidak memiliki pengontrol lalu lintas udara," jelasnya.

Shutdown di AS terjadi karena tidak ada "kata temu" soal anggaran dari Partai Demokrat maupun petahana saat ini, Partai Republik. Ini terkait subsidi pengeluaran perawatan kesehatan yang diinginkan Demokrat tapi ditentang Republik.

Demokrat mengatakan mereka hanya akan memberikan suara untuk mengakhiri penghentian pendanaan setelah kesepakatan dicapai. Subsidi asuransi yang akan berakhir, menurut Demokrat, bermanfaat bagi perawatan kesehatan jutaan warga miskin AS.

Namun pemerintah Trump mengatakan ini kontraproduktif dengan kebijakan anti-imigrasinya. Subsidi itu akan menguntungkan imigran.

"Tidak akan diperas," tegas Trump.

Jakarta, CNBC Indonesia - Lebih dari 8.000 penerbangan di seluruh Amerika Serikat (AS) mengalami penundaan pada hari Minggu (26/10/2025). Ini terjadi seiring dengan terus berlanjutnya absen staf pengendali lalu lintas udara (Air Traffic Controller/ATC) di tengah penutupan parsial (shutdown) pemerintah federal yang telah mencapai hari ke-26.

Menteri Transportasi AS, Sean Duffy, mengatakan Administrasi Penerbangan Federal (FAA) mengalami masalah kekurangan staf ATC di 22 lokasi pada akhir pekan.

"Angka tersebut adalah salah satu yang tertinggi yang kami lihat dalam sistem sejak 1 Oktober," ujar Duffy kepada Fox News. "Itu adalah tanda bahwa para pengendali mulai kelelahan."

Sekitar 13.000 pengendali lalu lintas udara dan sekitar 50.000 petugas Transportation Security Administration (TSA) diwajibkan untuk bekerja tanpa dibayar selama shutdown. Para pengendali baru saja melewatkan gaji penuh pertama mereka pada hari Selasa dan banyak yang kini mencari sumber pendapatan lain atau "mengambil pekerjaan sampingan" untuk menutupi kebutuhan finansial mereka.

FAA sendiri mencatat kekurangan sekitar 3.500 ATC dari tingkat staf yang ditargetkan, dan banyak yang telah bekerja lembur wajib serta enam hari seminggu bahkan sebelum shutdown dimulai. Akibat kekurangan staf, FAA terpaksa mengeluarkan program penundaan di darat (ground delay programs) di sejumlah bandara besar, termasuk Bandara O'Hare Chicago, Bandara Nasional Reagan Washington, dan Bandara Internasional Newark Liberty.

Situasi ini memicu kekhawatiran serius mengenai keselamatan dan efisiensi perjalanan udara, serta memberikan tekanan ekonomi signifikan yang dapat memaksa para anggota parlemen untuk mengakhiri kebuntuan anggaran.

Selain itu, dampak penundaan sangat terasa pada maskapai penerbangan, di mana Southwest Airlines mengalami persentase penundaan tertinggi, yaitu 45% atau sekitar 2.000 penerbangan.

Sementara itu, American Airlines menunda hampir 1.200 penerbangan (sepertiga dari total penerbangannya), United Airlines menunda 24% (739 penerbangan), dan Delta Air Lines menunda 17% (610 penerbangan). Penundaan perjalanan udara dan pembatalan kini dicermati ketat sebagai indikasi bahwa shutdown membuat hidup masyarakat AS semakin sulit, yang pada gilirannya dapat menekan anggota parlemen untuk mencapai kesepakatan anggaran.