ekBis

Pelemahan Rupiah: Dunia Usaha Tahan Diri, Pemerintah Makin Tekor

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah terus berlanjut. Efek negatif sudah tampak nyata, yang salah satunya tercermin dari perkembangan utang luar negeri (ULN) Indonesia.

Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) milik Bank Indonesia (BI), nilai tukar rupiah berada di level Rp17.666 per dolar AS pada Senin (18/5/2026). Kurs rupiah atas dolar AS itu menjadi yang terburuk sepanjang sejarah.

Masalahnya, baik sektor swasta maupun pemerintah masih banyak melakukan pinjaman luar negeri yang pakai dolar AS. Artinya, jika kurs rupiah terhadap dolar AS terus melemah maka biaya utang juga akan semakin mahal.

Data terbaru dari Bank Indonesia (BI) menunjukkan ULN Indonesia mencapai US$433,4 miliar per Maret 2026 atau sekitar Rp7.366,37 triliun (kurs Jisdor 31 Maret 2026 sebesar Rp16.999 per dolar AS).

Adapun, ULN Indonesia itu terbagi atas utang pemerintah dan swasta. Terjadi perkembangan berbeda di antaranya keduanya: ketika ULN pemerintah masih tumbuh, ULN swasta malah terus terkontraksi.

Menariknya, ULN swasta berada di level terendah dalam delapan tahun terakhir. BI mencatat ULN swasta sebesar US$191,4 miliar pada Maret 2026.

Jika ditarik data historis ke belakang maka terlihat bahwa posisi ULN swasta sebesar US$191,4 miliar itu merupakan titik terendah baru sejak Desember 2018 (US$191,0 miliar).

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai perkembangan ULN swasta itu memberikan sinyal kuat bahwa dunia usaha sedang lebih berhati-hati dan cenderung mengambil sikap bertahan.

Syafruddin menjelaskan, sikap ini sangat rasional dari kacamata stabilitas perusahaan. Utang dalam bentuk dolar AS otomatis menjadi jauh lebih mahal saat rupiah tertekan hebat, terutama bagi perusahaan yang pendapatannya murni mengandalkan pasar domestik (berdenominasi rupiah).

"Dunia usaha tampaknya memilih menjaga neraca, menunda pinjaman baru, dan mengurangi eksposur kurs di tengah rupiah yang melemah,yield[nilai tukar] global yang tinggi, dan premi risiko Indonesia yang naik," ujarnya kepadaBisnis, Senin (18/5/2026).

Risikonya, kehati-hatian dunia usaha itu bisa berdampak ke melambatnya perekonomian akibat perusahaan yang menunda investasi, pembelian mesin, perluasan kapasitas produksi, atau proyek baru.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Dipo Satria Ramli menambahkan anjloknya nilai tukar rupiah memaksa perusahaan beralih dari pembiayaan luar negeri ke dalam negeri agar menghindari risiko biaya utang yang semakin besar.

Dipo mencontohkan, kredit perbankan domestik masih mencatat pertumbuhan di kisaran 9,49% per Maret 2026. Apalagi, lanjutnya, tingkat kredit yang belum ditarik (undisbursed loan) di perbankan nasional masih tergolong tinggi.

"Bila debiturnya berkualitas, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk meminjam [dari perbankan domestik ketimbang harus mengambil risiko valas]," ujar Dipo kepadaBisnis, Senin (18/5/2026).

Kalangan pengusaha mengakui sedang masuk ke fase bertahan alih-alih ekspansi bisnis. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang misalnya, yang tak heran dengan data ULN swasta yang berada di titik terendah dalam delapan tahun terakhir.

Sarman menekankan bahwa posisi ULN swasta itu merupakan indikator nyata dari tingginya kehati-hatian dunia usaha. Bahkan, dia memproyeksikan penurunan ULN swasta akan berlanjut pada bulan selanjutnya.

Dia memaparkan, sikap bertahan sektor swasta saat ini didasari oleh empat pertimbangan utama yang membelit sektor riil.

Pertama, tensi geopolitik global yang masih penuh ketidakpastian yang secara langsung mendisrupsi jalur logistik internasional. Akibatnya, terjadi lonjakan harga energi sehingga mengerek biaya bahan baku.

Kedua, rekor pelemahan nilai tukar rupiah yang secara otomatis mengerek biaya produksi dan operasional perusahaan. Perkembangan tersebut berisiko mengganggu arus kas pengusaha, terutama bagi industri yang mengandalkan bahan baku impor.

Ketiga, daya beli masyarakat yang dinilai belum pulih. Lesunya konsumsi masyarakat akibat himpitan kondisi ekonomi lokal dan sentimen global membuat produsen tidak memiliki insentif untuk menggenjot kapasitas produksi.

Oleh karena itu, sebagai faktorkeempat, Sarman menekankan bahwa fokus utama dunia usaha saat ini murni ke strategi memitigasi krisis, bukan pertumbuhan.

Dalam situasi iklim usaha yang penuh tekanan, berbagai tawaran pendanaan dengan suku bunga kompetitif dari luar negeri menjadi tidak relevan untuk diserap oleh korporasi di dalam negeri.

"Tawaran pendanaan dari luar atau adanya peluang pinjaman dari lembaga keuangan asing belum bisa dimanfaatkan dalam kondisi seperti ini. Situasi inilah yang pada akhirnya membuat sektor swasta menjaga agar posisi ULN tetap rendah sampai dengan saat ini," jelas Sarman kepadaBisnis, Senin (18/5/2026).

Pemerintah Makin Tekor

Berbeda dengan sektor swasta, pemerintah tetap menambah utang luar negeri. BI mencatat ULN pemerintah sebesar US$214,7 miliar atau tumbuh 3,8% YoY.

Bank sentral menjelaskan perkembangan ULN pemerintah tersebut dipengaruhi oleh aliran modal masuk asing pada surat berharga negara (SBN) yang diterbitkan di pasar internasional.

Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan mewanti-wanti efek negatif besarnya ULN pemerintah pada saat nilai tukar rupiah terus melemah.

“Itu berdampak pada naiknya biaya utang yang harus dibayarkan oleh pemerintah,” ujar Deni kepadaBisnis, Senin (18/5/2026).

Pelemahan rupiah juga mendorong otoritas moneter menahan atau menaikkan suku bunga acuan. Alasannya, suku bunga tinggi bisa menarik investor asing masuk ke pasar keuangan domestik.

Masalahnya, suku bunga tinggi berarti imbal hasil (yield) SBN yang juga tinggi. Sementara itu,yieldSBN yang tinggi berarti beban pembayaran bunga utang oleh pemerintah juga tinggi.

Akibatnya, pendapatan negara harus semakin banyak disisihkan untuk kewajiban pembayaran bunga utang. Sejalan dengan itu, porsi pendanaan lain seperti belanja bantuan sosial masyarakat berpotensi berkurang.

“Pada akhirnya, baik dari sisi pemerintah ataupun dari sisi masyarakat akan menurunkan konsumsi atauspendingmereka. Totalnya ya GDPgrowth-nya [pertumbuhan ekonomi] akan melemah,” ungkap Deni.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta pelaku pasar tidak khawatir berlebihan karena menurutnya tekanan yang terjadi saat ini lebih banyak dipengaruhi sentimen jangka pendek.

Otoritas fiskal, katanya, akan fokus menjaga fundamental ekonomi agar pertumbuhan nasional tetap terjaga dan tidak terganggu oleh gejolak pasar keuangan.

Purbaya pun kembali menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan akan ikut membantu bank sentral menstabilkan kurs rupiah. Caranya, dengan melakukan intervensi ke pasar obligasi negara.

“Nanti kita juga akan masuk kebond marketmulai hari ini. Mulai hari ini kita akan masuk lebih signifikan lagi sehingga pasar obligasi terkendali,” jelasnya kepada wartawan, Senin (18/5/2026).

Intervensi di pasar obligasi itu tak terlepas dari fakta bahwa masih terjadi arus modal keluar (capital outflow) milik asing dari pasar SBN. Data Kemenkeu menunjukkan, dari awal tahun sampai dengan 24 April 2026, terjadi outflow modal asing sebesar Rp20 triliun dari pasar SBN.

Akibatnya, harga jual SBN turun. Masalahnya, jika harga SBN turun maka investor asing yang sudah memiliki SBN akan mengalami kerugian modal aliascapital loss.

Kondisi tersebut mendorong mereka menjual kepemilikan SBN-nya, yang sebabkanoutflowmodal asing dan pada akhirnya berdampak negatif ke kurs rupiah.

Oleh sebab itu, Purbaya akan melakukan intervensi dengan sepertibuybackatau pembelian kembali SBN. Menurutnya, pemerintah saat ini masih memiliki sejumlah kas menganggur dalam Saldo Anggaran Lebih (SAL), yang bisa dipakai untuk mengeksekusi rencana tersebut.

Dengan permintaan SBN yang kembali meningkat akibat aksibuybacktersebut, diharapkan harga SBN kembali membaik sehingga mencegah keluarnyaoutflowmodal asing lebih lanjut, yang pada gilirannya mendorong stabilitas rupiah.

Utang Luar Negeri RI Naik Jadi Rp7.366,6 Triliun pada Kuartal I/2026

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri Indonesia mencapai US$433,4 miliar per kuartal I/2026 atau sekitar Rp7.366,37 triliun (kurs JISDOR 31 Maret 2026 sebesar Rp16.999 per dolar AS). Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia ini tumbuh 0,8%.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Indrayana menjelaskan ULN tersebut terbagi ke utang pemerintah dan swasta. Perinciannya, ULN pemerintah tercatat sebesar US$214,7 miliar atau tumbuh 3,8% secara tahunan (year on year/YoY).

"Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran modal masuk asing pada Surat Berharga Negara [SBN] internasional seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia," kata Denny dalam keterangannya, Senin (18/5/2026).

Dia menyebut ULN pemerintah diarahkan untuk untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas, yang disebut untuk keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional.

Berdasarkan sektornya, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,1% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,2%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,5%); hingga Transportasi dan Pergudangan (8,5%).

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah," paparnya.

ULN Swasta Susut

Sebaliknya, ULN swasta mencapai US$191,4 miliar pada kuartal I/2026, terkontraksi sebesar 1,8 YoY. Denny menjelaskan perkembangan tersebut dipengaruhi oleh penurunan ULN kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing turun 3,6% YoY dan 1,3% YoY.

Berdasarkan sektor ekonomi, pangsa ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,4% terhadap total ULN swasta.

"ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,6% terhadap total ULN swasta," kata Anton.

Sejalan dengan itu, rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 29,5% pada kuartal I/2026. Angka tersebut didominasi ULN jangka panjang sebesar 85,4% terhadap total ULN.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," tutup Denny.

Utang Luar Negeri RI Naik Jadi Rp7.504,3 T pada Februari 2026

Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia sebesar US$437,9 miliar atau sekitar Rp7.504,3 (asumsi kurs Rp17.141 per dolar AS) per akhir Februari 2026.

Angka ini naik 2,5 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Peningkatan posisi ULN tersebut terutama didorong oleh ULN sektor publik khususnya bank sentral seiring dengan aliran masuk modal asing ke instrumen moneter, yakni Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Sementara itu, posisi ULN swasta mengalami penurunan.

Dalam keterangan BI, posisi ULN pemerintah pada Februari 2026 tercatat sebesar US$215,9 miliar (Rp3.700,6 triliun) atau tumbuh sebesar 5,5 persen (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 5,6 persen (yoy).

"Perkembangan posisi ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan posisi surat utang," Direktur Departemen Komunikasi BI Anton Pitono dalam keterangan resmi, Rabu (15/4).

Berdasarkan sektor ekonomi, penggunaan ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,3 persen); Jasa Pendidikan (16,2 persen); Konstruksi (11,6 persen); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5 persen).

Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah.

Sementara peningkatan ULN Bank Indonesia didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global.

Sementara itu, posisi ULN swasta pada Februari 2026 tercatat sebesar US$193,7 miliar (Rp3.319,9 triliun) atau turun 0,7 persen (yoy).

Perkembangan ULN swasta tersebut dipengaruhi oleh kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing turun 2,8 persen (yoy) dan 0,2 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,3 persen terhadap total ULN swasta.

"ULN swasta didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76 persen terhadap total ULN swasta," pungkas Anton.

[Gambas:Youtube]

Utang Luar Negeri RI Naik jadi Rp7.347,5 Triliun pada Februari 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan Utang Luar Negeri Indonesia mencapai US$437,9 miliar pada Februari 2026 atau sekitar Rp7.347,5 triliun (kurs JISDOR 27 Februari 2026 sebesar Rp16.779 per dolar AS). Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia itu tumbuh 2,5%.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso menjelaskan utang luar negeri tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri sektor publik khususnya bank sentral seiring dengan aliran masuk modal asing ke instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

"Peningkatan ULN Bank Indonesia didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global," jelas Denny dalam keterangannya, Rabu (15/4/2026).

Dia menjelaskan ULN terbagi ke utang pemerintah dan swasta. Perinciannya, ULN pemerintah tercatat sebesar US$215,9 miliar atau naik 5,5% secara tahunan (year on year/YoY).

Dia menyebut ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas, yang disebut untuk keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional.

Berdasarkan sektornya, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,3%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,6%); hingga Transportasi dan Pergudangan (8,5%).

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98% dari total ULN pemerintah," paparnya.

Utang Luar Negeri Swasta Susut

Sebaliknya, ULN swasta mencapai US$193,7 miliar pada Februari 2025, turun sebesar 0,7% YoY. Denny menjelaskan perkembangan tersebut dipengaruhi oleh penurunan ULN kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing turun 2,8% YoY dan 0,2% YoY.

Berdasarkan sektor ekonomi, pangsa ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,3% terhadap total ULN swasta.

"ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,0% terhadap total ULN swasta," kata Denny.

Sejalan dengan itu, rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 29,8% pada Februari 2026, naik sedikit dibandingkan posisi Januari 2026 sebesar 29,6%. Angka tersebut didominasi ULN jangka panjang sebesar 84,9% terhadap total ULN.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," tutup Denny.

Dua Catatan yang Jadi Indikasi Pelaku Usaha Tahan Ekspansi

Bisnis.com, JAKARTA — Utang luar negeri swasta yang susut dan masih tingginya fasilitas kredit perbankan yang belum dimanfaatkan alias undisbursed loan, menjadi indikasi bahwa dunia usaha tengah menahan ekspansi.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), utang luar negeri atau ULN Indonesia pada kuartal IV/2025 berada di posisi US$431,7 miliar atau lebih tinggi dibandingkan kuartal III/2025 yakni US$427,6 miliar. Secara terperinci, ULN pemerintah kuartal IV/2025 sebesar US$214,3 miliar atau lebih tinggi dari kuartal sebelumnya yakni US$210,1 miliar.

Berbanding terbalik dengan ULN pemerintah, ULN swasta justru menurun pada kuartal IV/2025 menjadi US$192,8 miliar dari kuartal sebelumnya yaitu US$194,5 miliar.

"Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh penurunan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations)," terang Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso melalui siaran pers, Rabu (18/2/2026).

Di sisi lain, masih dari data yang dipaparkan BI, tingkat undisbursed loan alias fasilitas kredit perbankan yang masih menganggur masih cukup besar yakni Rp2.506,47 triliun.

"Dari sisi pemanfaatan pembiayaan perbankan dapat terus ditingkatkan terutama untuk mengoptimalkan fasilitas pinjaman yang belum digunakan, undisbursed loan, yang masih cukup besar yaitu Rp2.506,47 triliun atau 22,65% dari plafon kredit yang tersedia," terang Gubernur BI Perry Warjiyo pada konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Februari 2026, Kamis (19/2/2026).

Perry memaparkan bahwa pertumbuhan kredit perlu terus diperkuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pada Januari 2026, kredit tumbuh 9,96% (YoY) atau meningkat dari pertumbuhan pada Desember 2025 yakni 9,69% (YoY).

Gubernur BI dua periode itu meyakini perkembangan positif kredit itu didukung oleh peningkatan kegiatan ekonomi, pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial bank sentral, serta program prioritas pemerintah.

Pengusaha Tahan Ekspansi

Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Teuku Riefky menilai bahwa dua indikasi tersebut bisa dilihat sebagai kondisi di mana para pengusaha menahan ekspansi usahanya.

Tidak hanya menahan ekspansi, Teuku turut melihat kondisi itu menandakan appetite investor asing terhadap Indonesia yang mulai menurun.

"Ini juga bisa dilihat bahwa appetite investor asing terhadap Indonesia mulai menurun dalam beberapa waktu belakangan. Ini mencerminkan masih lemahnya sektor riil kita," terangnya kepada Bisnis melalui pesan singkat.

Menurut Teuku, pemerintah perlu mengurangi perannya dan memberikan ruang untuk swasta agar berkontribusi lebih kepada perekonomian.

Di sisi lain, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede melihat bahwa apabila dilihat dari turunnya ULN swasta, dunia usaha dinilai cenderung menahan utang baru tidak hanya karena biaya pinjaman luar negeri, namun juga ketidakpastian permintaan global.

"Proyeksi untuk 2026... utang luar negeri swasta cenderung stabil hingga menurun tipis karena korporasi akan lebih selektif menambah kewajiban valuta asing dan lebih mengandalkan pendanaan dalam negeri saat kondisi pasar global belum sepenuhnya longgar," terangnya kepada Bisnis.

Beda Purbaya dan Pengusaha Menyikapi Penyusutan Utang Valas Swasta

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan penurunan posisi Utang Luar Negeri (ULN) swasta pada kuartal IV/2025 tidak terkait langkah hati-hati pengusaha dalam berekspansi.

Diketahui, Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan posisi ULN swasta pada kuartal IV/2025 tercatat senilai US$192,78 miliar. Angka ini susut dibandingkan dengan capaian pada kuartal III/2025 yang berada di level US$194,48 miliar, sekaligus menandai posisi terendah dalam empat tahun terakhir.

Purbaya menilai turunnya ULN swasta itu tidak bisa serta-merta diterjemahkan sebagai indikator kelesuan dunia usaha, maupun meredanya strategi ekspansi swasta.

"Saya yakin turunnya setiap triwulan pertama, kedua, dan ketiga, lalu pada kuartal keempat mulai naik lagi sesuai dengan aktivitas ekonomi. Ke depan akan lebih bagus lagi," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Keyakinan tersebut merujuk realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 yang mencapai 5,39%. Angka tersebut lebih tinggi dari kuartal-kuartal sebelumnya pada tahun lalu.

Lebih lanjut, bendahara negara memandang penyusutan penarikan utang dari luar negeri oleh pihak swasta justru sejalan dengan strategi pemerintah yang membanjiri perbankan domestik dengan likuiditas.

Menurutnya, ketersediaan dana yang melimpah di dalam negeri membuat korporasi memiliki opsi untuk beralih menggunakan pembiayaan dari perbankan lokal.

"Mungkin mereka [pelaku usaha] juga melihat di dalam negeri sudah lebih banyak funding dari perbankan, karena kita dorong likuiditas ke sistem perekonomian kan? Jadi, terjemahannya tidak satu arah seperti itu [swasta menahan ekspansi]," tegas Purbaya.

Sepanjang paruh kedua 2025, Purbaya memang terpantau agresif mengalihkan kas negara yang tersimpan di bank sentral untuk disalurkan ke bank umum guna memacu penyaluran kredit.

Tercatat, injeksi perdana dilakukan sebesar Rp200 triliun ke bank pelat merah (Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN) dan BSI pada 12 September 2025. Pemerintah kemudian kembali menyuntikkan dana Rp76 triliun pada 10 November 2025.

Kendati Purbaya sempat menarik kembali dana sebesar Rp75 triliun pada Desember lalu, sisa kas negara yang masih mengendap sebagai amunisi likuiditas di sistem perbankan domestik tercatat masih sangat tebal, yakni mencapai Rp201 triliun.

Sebagai catatan, Bank Indonesia (BI) melaporkan kredit perbankan tumbuh 9,69% secara tahunan (year on year/YoY) pada 2025. Meski berada di kisaran target 8-11% YoY, namun realisasi itu tetap lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan periode sebelumnya atau 2024 sebesar 10,39%.

Sebelumnya, Bank Indonesia juga melaporkan Utang Luar Negeri Indonesia mencapai US$431,7 miliar per kuartal IV/2025 atau sekitar Rp7.196,43 triliun (kurs JISDOR 31 Desember 2025 sebesar Rp16.670 per dolar AS).

Dibandingkan periode sebelumnya atau kuartal III/2025 sebesar US$427,6 miliar, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia itu naik 0,96%.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso menjelaskan ULN terbagi ke utang pemerintah dan swasta. Perinciannya, ULN pemerintah tercatat sebesar US$214,3 miliar atau naik dari periode sebelumnya sebesar US$210,1 miliar.

"Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara [SBN] internasional," jelas Denny dalam keterangannya, Rabu (18/2/2026).

Dia menyebut ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas, yang disebut untuk keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional.

Berdasarkan sektornya, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,1% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,8%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,7%); hingga Transportasi dan Pergudangan (8,6%).

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah," paparnya.

Utang Luar Negeri Swasta Susut, Purbaya Bantah Pelaku Usaha Tahan Ekspansi

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis anggapan pelaku usaha swasta sedang menahan laju ekspansi bisnisnya pada penghujung 2025, meski terjadi penurunan posisi Utang Luar Negeri (ULN).

Sebagai catatan, data Bank Indonesia (BI) menunjukkan posisi ULN swasta pada kuartal IV/2025 tercatat senilai US192,78 juta. Angka ini susut dibandingkan dengan capaian pada kuartal III/2025 yang berada di level US194,48 juta, sekaligus menandai posisi terendah dalam empat tahun terakhir.

Merespons tren tersebut, Purbaya menilai turunnya ULN swasta itu tidak bisa serta-merta diterjemahkan sebagai indikator kelesuan dunia usaha. Dia meminta agar pembacaan data ekonomi tidak dilakukan secara parsial, melainkan memperhatikan pergerakan bulanan dan siklus aktivitas ekonomi kuartalan.

"Anda lihat tidak dari bulan ke bulan seperti apa? Saya yakin turunnya setiap triwulan pertama, kedua, dan ketiga, lalu pada kuartal keempat mulai naik lagi sesuai dengan aktivitas ekonomi. Ke depan akan lebih bagus lagi," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).