IDXChannel - Pergerakan utang luar negeri (ULN) Indonesia saat ini dinilai menyajikan sebuah lanskap yang cukup menantang bagi stabilitas makroekonomi nasional. Pola pergeseran beban utang yang beralih dari sektor swasta ke sektor publik menjadi sinyal perekonomian domestik tengah menghadapi tekanan dari berbagai arah.

Mengutip laman Bank Indonesia (BI), posisi ULN Indonesia pada April 2026 tercatat sebesar USD439,8 miliar atau secara tahunan tumbuh sebesar 1,9 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2026 sebesar 1,0 persen (yoy). Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik di tengah kontraksi ULN sektor swasta yang berlanjut.

Posisi ULN swasta pada April 2026 tercatat sebesar USD193,2 miliar, atau secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,7 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 1,4 persen (yoy).

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal menilai, perubahan struktur utang luar negeri dalam beberapa periode terakhir ini mengisyaratkan adanya kelesuan di sektor riil domestik. Fenomena ini terlihat jelas dari keengganan pelaku usaha swasta untuk berekspansi di tengah ketidakpastian pasar global.

"Di situ sebetulnya jelas secara polanya berarti mengindikasikan adanya tekanan terhadap ekonomi," ujar Faisal kepada IDXChannel, Selasa (16/6/2026).

Faisal menjelaskan bahwa penurunan nominal ULN swasta mencerminkan surutnya gairah bisnis di dalam negeri. Saat korporasi memilih bersikap defensif dengan membatasi aktivitas produksi dan menunda ekspansi usaha, kebutuhan mereka akan likuiditas valuta asing secara otomatis ikut merosot.

Kelesuan operasional swasta ini berdampak berantai pada berkurangnya kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga negara terpaksa mengambil alih beban penjagaan stabilitas nasional melalui belanja pemerintah.

Di tengah pasifnya sektor swasta, peran pembiayaan publik oleh pemerintah justru bergerak ke arah sebaliknya. Pemerintah terpaksa menarik utang baru guna menutup defisit anggaran belanja yang kian melebar demi menjaga agar mesin perekonomian tetap berjalan.

Strategi penutupan celah fiskal ini diwujudkan melalui penarikan pinjaman luar negeri secara langsung serta penerbitan instrumen obligasi atau Surat Berharga Negara (SBN) di pasar keuangan domestik.

Dana hasil utang tersebut selanjutnya dialokasikan untuk mengelola perekonomian agar tetap bertahan dari guncangan eksternal. Salah satunya direalisasikan melalui intervensi kebijakan penyeimbang (countercyclical) demi meredam dampak tekanan ekonomi terhadap daya beli masyarakat kelas bawah.

Anggaran pembiayaan ini diserap secara besar-besaran untuk mengompensasi pembengkakan subsidi energi domestik, sebuah konsekuensi dari melambungnya harga minyak mentah Indonesia (ICP) di pasar global serta efek depresiasi nilai tukar rupiah.

Kebijakan penyelamatan ekonomi tersebut dinilai menyisakan konsekuensi finansial jangka panjang bagi neraca keuangan negara. Akumulasi utang baru yang terus ditarik di tengah tren pelemahan nilai tukar berisiko memicu beban fiskal yang luar biasa di masa depan.

"Sebetulnya, dalam kondisi seperti sekarang, peningkatan utang luar negeri yang dibarengi dengan pelemahan nilai tukar rupiah secara otomatis akan meningkatkan nilai kewajiban pembayaran utang tersebut di masa mendatang," kata Faisal.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2026 tetap terjaga yakni mencapai 439,8 miliar dolar AS atau tumbuh 1,9 persen secara tahunan (yoy), dengan rasio ULN terhadap PDB sebesar 29,6 persen.

Pertumbuhan ULN pada periode tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2026 yang sebesar 1,0 persen (year on year/yoy).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik di tengah kontraksi ULN sektor swasta yang berlanjut.

Lebih rinci, posisi ULN pemerintah pada April 2026 tercatat sebesar 216,4 miliar dolar AS atau secara tahunan tumbuh sebesar 3,7 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2026 sebesar 3,8 persen (yoy).

Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh posisi pinjaman luar negeri yang tumbuh melambat.

Sementara itu, aliran modal masuk asing pada Surat Berharga Negara (SBN) tetap mencatatkan net inflow yang mencerminkan terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek sustainabilitas pengelolaan ULN.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,0 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,5 persen); jasa pendidikan (16,2 persen); konstruksi (11,5 persen); serta transportasi dan pergudangan (8,5 persen).

Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.

Di sisi lain, posisi ULN swasta pada April 2026 tercatat sebesar 193,2 miliar dolar AS atau secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,7 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 1,4 persen (yoy).

Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) yang secara tahunan mencatatkan kontraksi sebesar 5,0 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada Maret 2026 sebesar 6,3 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,6 persen dari total ULN swasta.

ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,8 persen terhadap total ULN swasta.

Secara keseluruhan, ULN Indonesia didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,5 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Ramdan menyampaikan bahwa BI dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

“Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” tutup Ramdan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatatkan, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia kembali mengalami pertumbuhan. Terbaru, per April 2026, ULN Indonesia mencapai 439,8 miliar dolar AS atau setara Rp 7.882 triliun (kurs acuan BI Rp 17.921 per dolar AS).

“Posisi ULN Indonesia pada April 2026 tercatat sebesar 439,8 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh sebesar 1,9 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2026 sebesar 1,0 persen yoy (di angka 433,94 miliar dolar AS),” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).

Denny menerangkan, perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik, di tengah kontraksi ULN sektor swasta yang berlanjut.

Posisi ULN pemerintah pada April 2026 sebesar 216,4 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh sebesar 3,7 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2026 sebesar 3,8 persen (yoy).

“Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh posisi pinjaman luar negeri yang tumbuh melambat. Sementara itu, aliran modal masuk asing pada Surat Berharga Negara (SBN) tetap mencatatkan net inflow yang mencerminkan terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia,” ujarnya.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek sustainabilitas pengelolaan ULN. Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,5 persen), jasa pendidikan (16,2 persen), konstruksi (11,5 persen), serta transportasi dan pergudangan (8,5 persen). Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.

Sementara itu, BI mencatatkan ULN swasta melanjutkan kontraksi. Posisi ULN swasta pada April 2026 tercatat sebesar 193,2 miliar dolar AS, atau secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,7 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 1,4 persen (yoy).

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2026 sebesar USD439,8 miliar. Nilai tersebut tumbuh 1,9 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Meski ULN pada April terus bertumbuh, nilainya lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2025 sebesar 1,0 persen (yoy).

"Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik di tengah kontraksi ULN sektor swasta yang berlanjut," ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).

Menurut Denny, posisi ULN pemerintah tetap terjaga. Pada April 2026 posisi ULN pemerintah tercatat sebesar USD216,4 miliar, atau secara tahunan tumbuh sebesar 3,7 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2026 sebesar 3,8 persen (yoy).

Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran modal masuk asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Sebagai salah satu instrumen dalam pembiayaan APBN, ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional.

Berdasarkan sektor ekonomi, penggunaan ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,1 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,5 persen); Jasa Pendidikan (16,2 persen); Konstruksi (11,5 persen); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5 persen).

Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.

Sedangkan, ULN swasta melanjutkan kontraksi. Pada April 2026, posisi ULN swasta tercatat sebesar USD193,2 miliar atau kontraksi 0,7 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya 1,4 persen (yoy).

Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) yang secara tahunan mencatatkan kontraksi sebesar 5,0 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada Maret 2026 sebesar 6,3 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,6 persen dari total ULN swasta.

ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,8 persen terhadap total ULN swasta.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,6 persen pada April 2026, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 84,5 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

BI menyatakan peran ULN akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

(Febrina Ratna Iskana)

Bank Indonesia (BI) angkat suara terkait pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level psikologis Rp18.000 per dolar AS dan kembali mencetak rekor terlemah sepanjang sejarah.

Nilai tukar rupiah dibuka di level Rp18.016 per dolar AS pada perdagangan Kamis (4/6) pagi. Mata uang Garuda melemah 49 poin atau 0,27 persen.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan pelemahan rupiah masih dipengaruhi oleh eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang kembali memanas dan menghambat prospek perdamaian.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat harga minyak dunia tetap tinggi sehingga meningkatkan risiko inflasi global dan mendorong arus modal keluar dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

"Pelemahan nilai tukar masih dipengaruhi oleh tensi geopolitik Timur Tengah yang kembali tereskalasi dan menghambat prospek damai, sehingga mendorong harga minyak tetap tinggi dan meningkatkan risiko inflasi global serta arus dana keluar dari negara emerging," kata Destry dalam keterangan resmi, Kamis (4/6).

Selain faktor eksternal, ia menyebut kebutuhan valas domestik juga masih cukup besar, terutama terkait repatriasi dividen dan pembayaran utang luar negeri (ULN).

Untuk meredam gejolak di pasar keuangan, BI memastikan akan meningkatkan intensitas intervensi guna menjaga stabilitas rupiah sesuai fundamental ekonomi domestik.

"Bank Indonesia akan terus hadir di pasar dan meningkatkan intensitas intervensi untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan stabilitas nilai tukar rupiah terjaga sesuai dengan fundamentalnya," ujar Destry.

Ia menjelaskan intervensi dilakukan secara berkesinambungan melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Di sisi lain, BI juga memperkuat daya tarik aset keuangan domestik melalui penguatan struktur suku bunga instrumen moneter yang lebih pro-pasar guna menjaga aliran modal asing tetap masuk ke Indonesia.

Selain itu, bank sentral terus mendorong penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral melalui skema Local Currency Transaction (LCT) untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

Saat ini kerja sama LCT telah dijalankan dengan China, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab.

Destry mengatakan pemanfaatan LCT terus meningkat. Hingga April 2026, nilai transaksi LCT telah mencapai sekitar US$22,7 miliar, mendekati total transaksi sepanjang tahun lalu yang sebesar US$25,7 miliar.

Meski rupiah tertekan, BI menilai pergerakan mata uang Garuda masih sejalan dengan tren pelemahan yang terjadi di kawasan.

"Secara umum, pelemahan rupiah masih sejalan dengan regional. Secara year to date melemah 7,44 persen," ujarnya.

Bank sentral juga memastikan ketahanan eksternal Indonesia tetap terjaga. Cadangan devisa Indonesia tercatat berada di level US$146,2 miliar pada akhir April 2026.

Lebih lanjut, Destry menegaskan BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pelaku pasar dan korporasi untuk menjaga stabilitas pasar keuangan di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

[Gambas:Youtube]

Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran modal masuk asing pada SBN internasional seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan I 2026 tumbuh melambat, dengan rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) yang turun menjadi 29,5 persen.

Posisi ULN Indonesia pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 433,4 miliar dolar AS atau secara tahunan (year on year/yoy) tumbuh sebesar 0,8 persen, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan IV 2025 sebesar 1,9 persen.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa perkembangan posisi ULN tersebut dipengaruhi oleh ULN sektor publik dan ULN sektor swasta.

Lebih lanjut, posisi ULN pemerintah pada triwulan I 2026 sebesar 214,7 miliar dolar AS atau tumbuh sebesar 3,8 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan IV 2025 sebesar 5,5 persen (yoy).

Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran modal masuk asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah dan memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,1 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,2 persen); jasa pendidikan (16,2 persen); konstruksi (11,5 persen); serta transportasi dan pergudangan (8,5 persen).

Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.

Sementara itu, posisi ULN swasta pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 191,4 miliar dolar AS, menurun dibandingkan dengan posisi pada triwulan IV 2025 sebesar 194,2 miliar dolar AS, atau secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,8 persen (yoy).

Penurunan posisi ULN terjadi pada kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations), yang secara tahunan masing-masing tercatat kontraksi sebesar 3,6 persen (yoy) dan 1,3 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,4 persen dari total ULN swasta.

ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,6 persen terhadap total ULN swasta.

BI juga mencatat bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Rasio ULN Indonesia terhadap PDB menurun, dari 30,0 persen pada triwulan IV 2025 menjadi 29,5 persen pada triwulan I 2026. ULN Indonesia juga didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,4 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

“Peran ULN juga terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” kata Ramdan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2026 meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan utang ini didorong oleh lonjakan ULN bank sentral seiring derasnya aliran modal asing.

Bank Indonesia (BI) mencatat, ULN Indonesia pada periode tersebut mencapai 437,9 miliar dollar AS atau setara Rp 7.488 triliun, meningkat dibandingkan posisi pada bulan sebelumnya sebesar 434,9 miliar dollar AS.

Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 2,5 persen (year-on-year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 1,7 persen (yoy).

Direktur Departemen Komunikasi BI Anton Pitono mengatakan, posisi ULN Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika global.

"Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2026 tetap terjaga," ujar Anton dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2026).

Dia mengungkapkan, kenaikan ULN pada peride ini disebabkan oleh peningkatan ULN sektor publik. Sementara posisi ULN swasta mengalami penurunan.

Adapun ULN sektor publik meningkat akibat peningkatan ULN BI yang dipengaruhi oleh kenaikan kepemilikan investor asing terhadap instrumen moneter yang diterbitkan BI untuk operasi moneter demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global.

"Peningkatan posisi ULN tersebut terutama didorong oleh ULN sektor publik khususnya bank sentral seiring dengan aliran masuk modal asing ke instrumen moneter, yakni Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)," jelasnya.

Dari sisi sektor publik, ULN pemerintah pada periode ini tercatat sebesar 215,9 miliar dolar AS atau tumbuh 5,5 persen (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 5,6 persen (yoy). Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan posisi surat utang.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,0 persen; administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 20,3 persen; jasa pendidikan 16,2 persen; konstruksi 11,6 persen; serta transportasi dan pergudangan 8,5 persen.

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah," ucapnya.

Sementara itu, ULN swasta pada periode yang sama tercatat sebesar 193,7 miliar dolar AS atau turun 0,7 persen (yoy).

Penurunan ini dipengaruhi oleh kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan nonkeuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing turun 2,8 persen dan 0,2 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,3 persen dari total ULN swasta.

"ULN swasta didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76 persen terhadap total ULN swasta," kata Anton.

Anton menegaskan, secara keseluruhan, struktur ULN Indonesia tetap sehat. Hal ini tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,8 persen serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,9 persen dari total ULN.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN," tuturnya,

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2026 sebesar USD437,9 miliar. Angka ini meningkat dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar USD434,9 miliar.

Secara tahunan, ULN Indonesia pada Februari 2026 tumbuh sebesar 2,5 persen (year on year/yoy) atau lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 1,7 persen (yoy).

"Peningkatan posisi ULN tersebut terutama didorong oleh ULN sektor publik khususnya bank sentral seiring dengan aliran masuk modal asing ke instrumen moneter, yakni Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Sementara itu, posisi ULN swasta mengalami penurunan," ujar Direktur Departemen Komunikasi BI, Anton Pitono, dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2026).

Dari ULN publik, posisi ULN pemerintah pada Februari 2026 tercatat sebesar USD215,9 miliar atau secara tahunan tumbuh sebesar 5,5 persen (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 5,6 persen (yoy).

Perkembangan posisi ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi penurunan posisi surat utang. Berdasarkan sektor ekonomi, penggunaan ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,3 persen); Jasa Pendidikan (16,2 persen); Konstruksi (11,6 persen); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5 persen).

Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah.

Sementara peningkatan ULN Bank Indonesia didorong kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global.

Sementara itu, posisi ULN swasta pada Februari 2026 tercatat sebesar USD193,7 miliar atau secara tahunan tercatat turun 0,7 persen (yoy).

Perkembangan ULN swasta tersebut dipengaruhi oleh kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing turun 2,8 persen (yoy) dan 0,2 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,3 persen terhadap total ULN swasta.

ULN swasta didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,0 persen terhadap total ULN swasta.

Anton memastikan struktur ULN Indonesia sehat didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,8 persen serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 84,9 persen dari total ULN.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia sebesar US$437,9 miliar atau sekitar Rp7.504,3 (asumsi kurs Rp17.141 per dolar AS) per akhir Februari 2026.

Angka ini naik 2,5 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Peningkatan posisi ULN tersebut terutama didorong oleh ULN sektor publik khususnya bank sentral seiring dengan aliran masuk modal asing ke instrumen moneter, yakni Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Sementara itu, posisi ULN swasta mengalami penurunan.

Dalam keterangan BI, posisi ULN pemerintah pada Februari 2026 tercatat sebesar US$215,9 miliar (Rp3.700,6 triliun) atau tumbuh sebesar 5,5 persen (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 5,6 persen (yoy).

"Perkembangan posisi ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan posisi surat utang," Direktur Departemen Komunikasi BI Anton Pitono dalam keterangan resmi, Rabu (15/4).

Berdasarkan sektor ekonomi, penggunaan ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,3 persen); Jasa Pendidikan (16,2 persen); Konstruksi (11,6 persen); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5 persen).

Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah.

Sementara peningkatan ULN Bank Indonesia didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global.

Sementara itu, posisi ULN swasta pada Februari 2026 tercatat sebesar US$193,7 miliar (Rp3.319,9 triliun) atau turun 0,7 persen (yoy).

Perkembangan ULN swasta tersebut dipengaruhi oleh kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing turun 2,8 persen (yoy) dan 0,2 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,3 persen terhadap total ULN swasta.

"ULN swasta didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76 persen terhadap total ULN swasta," pungkas Anton.

[Gambas:Youtube]

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2026 tetap terjaga meski mengalami peningkatan menjadi 437,9 miliar dolar AS, dengan rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 29,8 persen.

Posisi ULN Februari 2026 naik jika dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya yang sebesar 434,9 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN Februari 2026 tumbuh 2,5 persen (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 1,7 persen (yoy).

Direktur Departemen Komunikasi BI Anton Pitono dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, menyampaikan bahwa peningkatan posisi ULN tersebut terutama didorong oleh ULN sektor publik khususnya bank sentral seiring dengan aliran masuk modal asing ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Lebih lanjut, posisi ULN pemerintah pada Februari 2026 tercatat sebesar 215,9 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 5,5 persen (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 5,6 persen (yoy). Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh penurunan posisi surat utang.

Berdasarkan sektor ekonomi, penggunaan ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,0 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,3%); jasa pendidikan (16,2 persen); konstruksi (11,6 persen); serta transportasi dan pergudangan (8,5 persen).

Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah.

Sementara peningkatan ULN Bank Indonesia didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter yang diterbitkan oleh bank sentral, sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global.

Di sisi lain, posisi ULN swasta pada Februari 2026 tercatat sebesar 193,7 miliar dolar AS, atau secara tahunan tercatat turun 0,7 persen (yoy).

Perkembangan ULN swasta dipengaruhi oleh kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing turun 2,8 persen (yoy) dan 0,2 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,3 persen terhadap total ULN swasta.

ULN swasta didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,0 persen terhadap total ULN swasta.

Adapun secara keseluruhan, ULN Indonesia didominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 84,9 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2026 tetap terjaga dengan posisi sebesar 434,7 miliar dolar AS atau secara tahunan tumbuh 1,7 persen (year on year/yoy).

Pertumbuhan ULN tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Desember 2025 yang sebesar 1,8 persen (yoy).

“Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh ULN sektor publik,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, ULN Pemerintah pada Januari 2026 tercatat sebesar 216,3 miliar dolar AS atau secara tahunan tumbuh 5,6 persen (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Desember 2025 sebesar 5,5 persen (yoy).

Perkembangan ULN pada Januari 2026 tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung pelaksanaan program dan proyek pemerintah serta aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

Sebagai salah satu instrumen dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional.

Berdasarkan sektor ekonomi, penggunaan ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,0 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,3 persen); jasa pendidikan (16,2 persen); konstruksi (11,6 persen); serta transportasi dan pergudangan (8,5 persen).

Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah.

Di sisi lain, ULN swasta menurun dari sebesar 194,0 miliar dolar AS pada Desember 2025 menjadi sebesar 193,0 miliar dolar AS pada Januari 2026.

Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,7 persen (yoy) pada Januari 2026, lebih dalam dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 0,2 persen (yoy).

Penurunan posisi ULN swasta tersebut dipengaruhi oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,1 persen terhadap total ULN swasta.

ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,2 persen terhadap total ULN swasta.

Ramdan memastikan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,6 persen pada Januari 2026 dari 29,9 persen pada Desember 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 85,6 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah menyatakan untuk terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2026 tetap terjaga. Posisi ULN Indonesia pada Januari 2026 tercatat sebesar USD434,7 miliar atau secara tahunan tumbuh 1,7 persen (yoy).

Meksi begitu, angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Desember 2025 sebesar 1,8 persen (yoy).

"Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh ULN sektor publik," ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Senin (16/3/2026).

Menurut Ramdan, posisi ULN pemerintah tetap terjaga. Pada Januari 2026 posisi ULN pemerintah tercatat sebesar USD216,3 miliar, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Desember 2025 sebesar 5,5 persen (yoy).

Perkembangan ULN pada Januari 2026 tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung pelaksanaan program dan proyek pemerintah serta aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

Sebagai salah satu instrumen dalam pembiayaan APBN, ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional.

Berdasarkan sektor ekonomi, penggunaan ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,3 persen); Jasa Pendidikan (16,2 persen); Konstruksi (11,6 persen); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5 persen).

Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah.

Sedangkan, ULN swasta mengalami penurunan. Pada Januari 2026, posisi ULN swasta tercatat sebesar USD193,0 miliar, lebih rendah dibandingkan posisi Desember 2025 USD194,0 miliar.

Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,7 persen (yoy) pada Januari 2026, lebih dalam dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 0,2 persen (yoy). Penurunan posisi ULN swasta tersebut dipengaruhi oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan & Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,1 persen terhadap total ULN swasta.

Sementara itu, ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,2 persen terhadap total ULN swasta.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,6 persen pada Januari 2026, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 85,6 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

(Febrina Ratna Iskana)