Bisnis.com, JAKARTA — PT Kimia Farma Tbk. (KAEF) merespons putusan arbitrase internasional yang dikeluarkan Singapore International Arbitration Centre (SIAC) dengan melakukan kajian menyeluruh atas putusan tersebut.

Perseroan menegaskan proses penyelesaian sengketa tidak akan mengganggu operasional maupun agenda transformasi bisnis yang tengah dijalankan.

Direktur Utama KAEF Djagad Prakasa Dwialam mengatakan perseroan berkomitmen menuntaskan berbagai tantangan historis, termasuk perkara arbitrase internasional, dengan tetap menjaga kesinambungan bisnis dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

"Kami memastikan seluruh kegiatan operasional perusahaan, termasuk manufaktur, distribusi, apotek, dan layanan kesehatan di seluruh jaringan Kimia Farma, tetap berjalan secara optimal untuk melayani kebutuhan masyarakat di sektor kesehatan," ujar Djagad dalam pernyataan resminya, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, KAEF saat ini tengah melakukan kajian komprehensif terhadap putusan SIAC serta berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menentukan langkah terbaik yang tetap melindungi kepentingan perseroan maupun pemegang saham.

Djagad menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil akan mengacu pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

"Kami senantiasa tunduk, mematuhi, dan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku serta bersikap kooperatif terhadap otoritas yang berwenang," katanya.

Di tengah penyelesaian tantangan masa lalu tersebut, Kimia Farma mengklaim transformasi bisnis yang dijalankan mulai menunjukkan hasil positif. Perseroan mencatat laba kotor sebesar Rp824,8 miliar pada kuartal I/2026 atau tumbuh 11,06% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain itu, EBITDA meningkat 61,29% menjadi Rp153,8 miliar, mencerminkan membaiknya kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas dari aktivitas operasional. KAEF juga berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp123,6 miliar pada tiga bulan pertama 2026.

Djagad mengatakan pencapaian tersebut menunjukkan restrukturisasi keuangan yang dilakukan sejak dua tahun terakhir mulai membuahkan hasil.

"Pencapaian di awal tahun ini membuktikan bahwa restrukturisasi keuangan yang dijalankan sejak dua tahun lalu serta transformasi model bisnis yang lebih ramping dan efisien berjalan di jalur yang tepat," ujarnya.

Ke depan, KAEF akan terus mengoptimalkan efisiensi operasional, memperbesar porsi produk dengan margin tinggi, memperluas diversifikasi pemasok, serta meningkatkan penggunaan bahan baku obat (BBO) lokal guna mengurangi ketergantungan terhadap impor yang masih mendominasi kebutuhan industri farmasi nasional.

Di sisi hilir, perseroan juga membidik pertumbuhan baru dari layanan kesehatan lansia melalui pengembangan ekosistem Healthy Ageing yang mengintegrasikan layanan apotek, klinik, diagnostik, hingga homecare. Strategi tersebut diharapkan menjadi sumber pendapatan baru seiring meningkatnya populasi lansia di Indonesia.

Perseroan menegaskan penyelesaian perkara arbitrase internasional merupakan bagian dari upaya menuntaskan persoalan historis perusahaan, sembari memastikan transformasi bisnis tetap berjalan untuk memperkuat fundamental dan menjaga pertumbuhan berkelanjutan.

Bisnis.com, DENPASAR — PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) angkat bicara terkait antrean di Pelabuhan Ketapang yang mencapai 5 kilometer.

ASDP mencatat kepadatan kendaraan mulai terjadi sejak Minggu (21/6/2026) yang dipengaruhi kombinasi sejumlah faktor. Selain meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode libur sekolah, operasional penyeberangan juga menghadapi tantangan kondisi cuaca di perairan Selat Bali yang memerlukan peningkatan kewaspadaan.

Kemudian peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang, terutama pada malam hari, mengharuskan dilakukan penyesuaian proses bongkar muat kapal untuk memastikan aspek keselamatan pelayaran tetap terjaga.

Di sisi lain, volume kendaraan yang menyeberang mengalami peningkatan signifikan. Pada Minggu (21/6), jumlah kendaraan yang dilayani mencapai 9.571 unit atau meningkat 23% dibandingkan realisasi hari sebelumnya sebanyak 7.769 unit. Lonjakan tertinggi berasal dari kendaraan pribadi roda empat yang meningkat 30%, dari 1.681 unit menjadi 2.188 unit.

Kondisi tersebut turut dipengaruhi adanya gangguan operasional pada dua kapal Long Distance Ferry (LDF) milik PT ALP yang menyebabkan sebagian layanan kendaraan angkutan barang dialihkan ke kapal ferry reguler.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pengguna jasa akibat kepadatan yang terjadi selama beberapa hari terakhir.

Heru mengatakan pihaknya memahami tingginya kebutuhan mobilitas masyarakat selama periode libur sekolah sekaligus ketidaknyamanan yang timbul akibat kepadatan di Pelabuhan Ketapang. Karena itu, ASDP menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pengguna jasa atas kondisi tersebut.

"ASDP bersama regulator dan seluruh pemangku kepentingan terus bekerja keras mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia guna mempercepat normalisasi layanan dan memastikan arus penyeberangan tetap berjalan optimal," jelas Heru, dikutip dari siaran pers, Kamis (25/6/2026).

Sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan, ASDP mengoptimalkan operasional seluruh fasilitas pelabuhan dan armada yang tersedia. Operasional di Dermaga Moveable Bridge (MB) berjalan normal dengan dukungan 30 kapal. Sementara itu, layanan di Dermaga Bulusan tetap berjalan normal dengan dukungan tambahan KMP Portlink VII guna meningkatkan kapasitas layanan penyeberangan.

ASDP juga mengoperasikan satu unit kapal pada dermaga Landing Craft Machine (LCM) dengan skema full TBB (Tiba–Bongkar–Berangkat) guna mempercepat pergerakan kendaraan angkutan barang. Selain itu, KMP Prathita dioperasikan pada dermaga ponton untuk membantu mengurai antrean kendaraan roda dua yang mengalami peningkatan selama masa libur sekolah.

Penyesuaian pola layanan turut dilakukan sebagai respons atas gangguan operasional dua kapal LDF milik PT ALP. Dalam kondisi tersebut, sebagian kendaraan angkutan barang dialihkan ke layanan ferry reguler. Meski demikian, ASDP tetap memprioritaskan kelancaran layanan bagi kendaraan pribadi dan bus guna menjaga mobilitas masyarakat yang tengah memanfaatkan momentum liburan.

Hingga saat ini, ASDP bersama regulator dan seluruh pemangku kepentingan terus mengoptimalkan layanan penyeberangan melalui pengoperasian hingga 29 armada kapal guna mempercepat pergerakan kendaraan dan penumpang.

Berbagai langkah penanganan yang telah dilakukan menunjukkan hasil positif, ditandai dengan berangsur terurainya kepadatan antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang. Hingga Kamis (25/6) siang, panjang antrean tercatat menurun menjadi sekitar 2,5 kilometer, jauh lebih terkendali dibandingkan kondisi sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten produsen beras, PT Buyung Poetra Sembada Tbk. (HOKI) mengungkapkan lonjakan harga gabah dan biaya transportasi menjadi faktor yang menyebabkan perseroan mencatatkan kerugian pada 2025.

Direktur Buyung Poetra Sembada Budiman Susilo mengatakan bahwa kerugian terutama dipicu oleh kenaikan harga bahan baku untuk produk beras premium yang berada di atas asumsi normal perseroan.

“Sebetulnya yang biasanya menyebabkan kerugian itu adalah beras premium itu dibuat dengan harga tertentu. Itu dengan kondisi riil pada waktu yang normal. Kalau umpamanya harga gabahnya berkisar antara Rp6.500—Rp7.000 per kilogram, tapi kebanyakan di 2025 itu, harga gabahnya itu berada di atas kondisi riilnya,” ujar Budiman.

Selain harga bahan baku, Budiman mengungkapkan bahwa kenaikan biaya pendukung, terutama transportasi, juga memberikan kontribusi besar terhadap kerugian perseroan. Dia menjelaskan HOKI memperoleh bahan baku dari berbagai daerah sehingga tidak dapat bergantung hanya pada satu sumber pasokan.

“Ditambah lagi tentu kontribusi dari biaya pendukung yang lain, itu juga ada transportasi. Karena kan yang namanya bahan baku itu tentunya kita dapatkan dari berbagai sumber, tidak bisa hanya dari satu sumber saja,” katanya.

Menurut dia, selama ini perseroan mendapatkan pasokan bahan baku dari lima provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatra Selatan. “Untuk itu kami kan juga ada transportasi yang naik. Kalau dilihat di 2025 itu transportation cost dan segala macam naiknya juga cukup banyak. Itu juga kontribusi terbesarnya,” ujarnya.

Memasuki 2026, Budiman memperkirakan kenaikan biaya pendukung masih akan berlanjut, terutama yang dipengaruhi pergerakan nilai tukar dan kondisi geopolitik.

Budiman menyoroti risiko kenaikan harga packaging yang diprediksi mampu mengalami kenaikan 70—80% dari harga normal. Belum lagi, tekanan datang dari harga BBM yang dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik di Iran.

“Ya, tentu kalau di 2026 kenaikkan harga bahan pendukung itu pasti akan naik kalau kursnya naik. Itu tentunya, apalagi karena faktor geopolitik. Itu berpengaruh kepada harga packaging yang naik. Bisa bahkan 70—80% daripada yang seharusnya. Harga BBM pasti akan mempengaruhi daripada transportasi. Itu yang paling bisa kita bicarakan. Kalau suku bunga kita belum terlalu [terdampak],” katanya.

Adapun, sepanjang 2025 HOKI membukukan pendapatan total senilai Rp1,21 triliun, turun dari Rp1,29 triliun pada periode Januari—Desember 2024.

Sejalan dengan turunnya penjualan, beban pokok penjualan perseroan sebetulnya turut mengalami penurunan, dengan mencapai Rp1,12 triliun pada 2025, dari Rp1,19 triliun pada 2024.

Hanya saja, setelah dikurangi berbagai beban dan pajak, HOKI justru membukukan rugi tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau rugi bersih yang membengkak menjadi Rp34,24 miliar, dari kerugian Rp3 miliar pada periode yang sama 2024.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Shopee dan TikTok Shop masih menjadi dua platform belanja online yang paling banyak diakses oleh pengguna internet Indonesia pada 2026. Meski demikian, dibandingkan tahun lalu jumlah pengguna yang mengakses Shopee mengalami penurunan, sementara itu TikTok Shop meningkat.

Temuan tersebut tercermin dalam Survei Penetrasi Internet dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2026 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

APJII mencatat jumlah penduduk yang terkoneksi internet mencapai 235,26 juta jiwa atau setara dengan tingkat penetrasi internet sebesar 81,72% dari total populasi Indonesia yang mencapai 287,89 juta jiwa pada 2026.

Berdasarkan hasil survei, sebanyak 47,5% responden pengguna internet, yang juga seller dan pembeli e-commerce, mengaku mengakses Shopee untuk berbelanja online. Meski masih menjadi platform yang paling banyak digunakan, angkanya menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 53,2%.

Sementara itu, TikTok Shop menempati posisi kedua dengan 33,4% responden memilih platform tersebut. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan 27,4% pada 2025 atau naik 6 poin persentase, menjadi kenaikan terbesar di antara platform e-commerce utama yang disurvei.

Tokopedia berada di posisi ketiga dengan 11,2% responden mengakses platform tersebut, naik dari 9,6% pada tahun sebelumnya. Sebaliknya, Lazada mengalami penurunan dari 9,1% pada 2025 menjadi 6,2% pada 2026.

Adapun platform lainnya mencatatkan tingkat penggunaan yang relatif kecil. Blibli dipilih oleh 0,4% responden, turun dari 0,7% pada tahun sebelumnya. Sementara itu, Facebook Marketplace tercatat sebesar 0,1%, lebih rendah dibandingkan 0,2% pada 2025.

Dominasi Shopee dan TikTok Shop juga terlihat di berbagai kelompok demografi pengguna internet. Berdasarkan jenis kelamin, Shopee menjadi platform yang paling banyak diakses baik oleh laki-laki maupun perempuan. Pada kelompok laki-laki, sebanyak 46,7% responden memilih Shopee, diikuti TikTok Shop 28,5% dan Tokopedia 14,6%.

Sementara itu, pada kelompok perempuan, 47,3% responden mengaku mengakses Shopee. TikTok Shop menunjukkan daya tarik yang lebih kuat di kalangan perempuan dengan persentase mencapai 36,8%, jauh lebih tinggi dibandingkan pada pengguna laki-laki.

Berdasarkan generasi, Shopee juga menjadi platform yang paling banyak diakses di seluruh kelompok usia. Pada Generasi Z, sebanyak 46,9% responden memilih Shopee dan 34,7% memilih TikTok Shop. Pada kelompok Milenial, Shopee digunakan oleh 47,2% responden, sedangkan TikTok Shop mencapai 32,9%.

Pada Generasi X, Shopee mencatatkan persentase 47,2% dan TikTok Shop 30,6%. Sementara itu, pada kelompok Baby Boomer, Shopee dipilih oleh 46% responden dan TikTok Shop 29,3%.

Menariknya, pada kelompok Pra-Boomer, TikTok Shop mencatatkan tingkat penggunaan yang relatif tinggi, yakni 34,8%, meskipun masih berada di bawah Shopee yang mencapai 45,7%.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dinilai memiliki cara pandang yang dekat dengan realitas kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya kalangan menengah ke bawah. Menurut Tokoh Muda NU sekaligus Pengurus Pondok Pesantren Annuriyyah Kaliwining Jember Ubaidillah Amin, berbagai pernyataan dan kebijakan Prabowo menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan dasar rakyat.

Ubaidillah melihat Prabowo memahami bahwa ukuran kesejahteraan masyarakat tidak hanya dilihat dari indikator ekonomi makro, tetapi juga dari kemampuan rakyat memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Bagi masyarakat kecil, yang paling penting adalah bisa bekerja, makan dengan layak, menyekolahkan anak, memenuhi kebutuhan pokok, dan menjalani hidup dengan tenang. Saya melihat Presiden Prabowo memahami hal tersebut dengan baik,” kata Ubaidillah, Jumat (6/6/2026).

Dirinya pun mencontohkan pernyataan Prabowo yang pernah menyebut bahwa masyarakat bawah tidak terlalu gusar terhadap pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dia berpendapat bahwa pandangan tersebut menunjukkan pemahaman terhadap kondisi nyata masyarakat Indonesia.

“Mayoritas rakyat bertransaksi menggunakan rupiah. Mereka membeli beras, sayur, minyak goreng, bahan bakar, dan kebutuhan rumah tangga lainnya dengan rupiah. Karena itu, yang paling mereka rasakan adalah stabilitas harga kebutuhan pokok dan ketersediaan lapangan kerja,” ujarnya.

Lihat juga: RUPIAH MAKIN LEMAH, ELITE HARUS BERBENAH

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa nilai tukar rupiah tetap menjadi faktor penting bagi perekonomian nasional. Pelemahan kurs dapat mempengaruhi harga barang impor dan biaya produksi sejumlah sektor.

Namun bagi masyarakat kecil, dampak yang paling terasa adalah perubahan harga kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, Prabowo berusaha melihat persoalan ekonomi tidak hanya dari perspektif pasar keuangan atau perdagangan internasional, tetapi juga dari kondisi yang dihadapi masyarakat di tingkat akar rumput.

“Beliau ingin melihat ekonomi dari sudut pandang dapur rakyat. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari apakah rakyat bisa hidup cukup dan tidak kesulitan memenuhi kebutuhan dasar,” tuturnya.

Lebih lanjut Ubaidillah mengatakan, Prabowo memahami bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tidak menuntut kehidupan yang berlebihan. Mereka lebih menginginkan kehidupan yang layak dan stabil. “Banyak masyarakat tidak meminta menjadi kaya raya. Mereka hanya ingin memiliki pekerjaan yang baik, penghasilan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan untuk anak-anak, serta akses kesehatan yang memadai,” jelasnya.

Menurutnya, pola pikir tersebut tercermin dalam fokus Prabowo terhadap sektor-sektor strategis seperti pangan, energi, pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat bawah. Selain itu, Prabowo juga secara konsisten menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam Indonesia agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh rakyat.

Indonesia, kata Ubaidillah, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila kekayaan alam dikelola secara efektif dan berkeadilan. “Presiden Prabowo sering menyampaikan bahwa kekayaan bangsa harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Ini merupakan prinsip yang sangat penting dalam pembangunan nasional,” ujarnya.

Ubaidillah menambahkan bahwa masyarakat perlu memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk menjalankan program-program yang telah direncanakan. Namun, ia menegaskan bahwa dukungan tersebut tetap harus berjalan seiring dengan kritik dan pengawasan publik yang konstruktif.

“Kritik adalah bagian dari demokrasi dan tetap diperlukan. Namun di saat yang sama, pemerintah juga membutuhkan dukungan agar dapat bekerja secara optimal dalam mewujudkan program-program pembangunan,” ungkapnya.

Ia menilai bahwa pola pikir Prabowo dalam melihat Indonesia berorientasi pada terciptanya kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat. Fokus utama yang ingin dicapai adalah memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi sehingga kesejahteraan dapat dirasakan secara lebih merata.

“Pada akhirnya, rakyat ingin hidup cukup, tenang, dan memiliki harapan masa depan yang lebih baik. Saya melihat itulah yang menjadi inti dari cara Presiden Prabowo memandang pembangunan Indonesia,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pemantauan langsung terhadap laporan terjadinya penumpukan kontainer barang impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (6/6/2026). Dia berencana untuk memberi denda kepada pengusaha yang sengaja menimbun barangnya di pelabuhan selama satu bulan lebih.

Menurut Purbaya, pengusaha telah menyampaikan keluhan langsung kepadanya atas penumpukan barang ini. Akibatnya, sebanyak lebih dari 3.000 kontainer menumpuk di terminal petikemas Priok dan menaikkan dwelling time pelabuhan.

Sebagaimana diketahui, semakin lama dwelling time atau waktu tunggu kontainer/kargo di pelabuhan berpotensi mengerek biaya logistik.

"Kemarin sudah saya instruksikan untuk perbaikan secepatnya sih, sudah turun katanya dari 3.000 ke 2.500 [kontainer], tetapi saya enggak tahu gimana ngitungnya," kata Purbaya kepada wartawan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (6/6/2026).

Purbaya menilai penyebab penumpukan ini, yang diklaim sebab peningkatan jumlah arus masuk barang, tidak masuk akal. Untuk itu, dia pun menginstruksikan petugas Bea Cukai setempat untuk meningkatkan jumlah personel bertugas dan waktu bekerja di lokasi.

Namun, ternyata ada masalah lain yang turut ditemukan Purbaya yakni importir yang menumpuk barangnya kendati sudah menuntaskan pemeriksaan dan lain-lain. Bahkan, ada yang ditumpuk sampai berbulan-bulan.

Oleh sebab itu, Purbaya meminta jajarannya untuk mengevaluasi aturan soal denda terhadap pemilik barang yang menumpuk barangnya terlalu lama di pelabuhan.

Dia meminta otoritas untuk menyusun aturan yang adil, agar denda benar-benar dijatuhkan pada pemilik barang yang menumpuk barangnya di pelabuhan dalam waktu di luar batas wajar.

Artinya, Bendahara Negara ini tidak mau denda yang dijatuhkan nanti dipukul rata untuk seluruh pemilik kontainer/kargo.

"Kami akan lihat berapa hari yang wajar, yang udah enggak wajar baru kami beresin. Mungkin pikiran saya setelah sebulan lebih ya, nanti terus kami denda lebih besar," kata mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini.

Bisnis.com, DENPASAR – Pergerakan penumpang kapal laut di lintas penyeberangan Gilimanuk-Ketapang meningkat selama libur Iduladha 2026.

ASDP mencatat penyeberangan dari Bali menuju Jawa mulai mengalami peningkatan signifikan pada 26 Mei 2026. Lintasan Gilimanuk–Ketapang melayani 31.565 penumpang dan 10.931 kendaraan.

Lonjakan kembali terjadi pada 30 Mei 2026, penumpang di Gilimanuk–Ketapang meningkat 27,20% untuk penumpang dan 22,66% untuk kendaraan.

Pada arus balik, penumpang di lintasan Ketapang–Gilimanuk mengalami lonjakan tertinggi terjadi pada 31 Mei 2026 dengan total 29.075 penumpang dan 9.092 kendaraan.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo menjelaskan ASDP kembali menunjukkan perannya sebagai penghubung utama mobilitas antarpulau nasional dengan memastikan layanan penyeberangan tetap aman, tertib, dan lancar selama periode libur panjang Iduladha, Waisak, dan hari lahir Pancasila pada 26 Mei hingga 1 Juni 2026.

Tingginya angka pergerakan masyarakat ini menjadi cerminan meningkatnya kebutuhan konektivitas sekaligus keberhasilan ASDP dalam menjaga kelancaran layanan di tengah lonjakan trafik libur panjang.

Heru menyampaikan bahwa keberhasilan pengelolaan arus penyeberangan tidak terlepas dari sinergi seluruh pihak dalam memastikan layanan tetap optimal bagi masyarakat.

"Kami berkomitmen menghadirkan layanan penyeberangan yang andal, aman, dan nyaman. Selama periode libur panjang ini, ASDP melakukan berbagai langkah antisipatif melalui optimalisasi armada dan infrastruktur pelabuhan, penguatan pengendalian operasional, serta koordinasi intensif bersama seluruh stakeholder agar arus kendaraan dan penumpang tetap terkendali dengan baik," kata Heru dikutip dari keterangan pers, Rabu (3/6/2026).

Corporate Secretary ASDP Windy Andale menjelaskan bahwa ASDP telah melakukan berbagai langkah strategis guna menjaga kelancaran operasional, mulai dari optimalisasi armada dan kapasitas pelabuhan, penerapan delaying system di sejumlah titik buffer zone, penambahan personel layanan, hingga pembentukan posko mini di titik strategis untuk mempercepat koordinasi lapangan.

Menurut Windy, penerapan one gate system di Pelabuhan Merak terbukti efektif mempercepat distribusi kendaraan menuju dermaga secara lebih tertib dan terukur.

Sementara di lintasan Ketapang–Gilimanuk, pengoperasian KMP Roditha turut menambah kapasitas layanan selama periode peningkatan trafik.

Kelancaran layanan ini juga diperkuat melalui digitalisasi layanan berbasis Ferizy yang memungkinkan pengguna jasa melakukan reservasi tiket secara daring sehingga perjalanan dapat direncanakan lebih baik dan distribusi kedatangan kendaraan ke pelabuhan menjadi lebih terkendali.

"Ke depan, ASDP akan terus memperkuat transformasi layanan penyeberangan secara berkelanjutan guna menghadirkan layanan yang semakin andal, aman, dan nyaman dalam mendukung konektivitas nasional serta mobilitas masyarakat Indonesia," ujar Windy.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memperkirakan penyerapan tenaga kerja di Tanah Air meningkat pada kuartal II/2026 dibandingkan kuartal sebelumnya, didorong oleh sejumlah lapangan usaha.

Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) BI kuartal I/2026 menunjukkan bahwa penggunaan tenaga kerja pada kuartal II/2026 diproyeksikan meningkat dengan besaran saldo bersih tertimbang (SBT) sebesar 0,61%, lebih tinggi dibandingkan kuartal II/2026 dengan SBT 0,28%.

“Penggunaan tenaga kerja pada triwulan I/2026 tetap tumbuh dan diprakirakan meningkat pada triwulan II/2026,” tulis BI dalam dokumen hasil survei tersebut, dikutip pada Minggu (31/5/2026).

Lebih lanjut, BI menyatakan peningkatan penyerapan tenaga kerja diprakirakan bersumber dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan SBT 0,01%, sejalan dengan masih berlanjutnya musim panen.

Lapangan usaha lainnya yang diperkirakan memiliki peningkatan penyerapan tenaga kerja adalah Pertambangan dan Penggalian dengan SBT 0,16% serta Jasa Keuangan (SBT 0,51%) sejalan dengan penambahan kantor cabang.

Adapun pada kuartal I/2026, BI mencatat penggunaan tenaga kerja terindikasi tetap tumbuh, dengan SBT sebesar 0,28%, meski lebih rendah dibandingkan dengan SBT kuartal IV/2025 sebesar 0,72%.

Lapangan usaha dengan penggunaan tenaga kerja yang terindikasi positif bersumber dari Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Motor dengan SBT 0,69%, seiring dengan penambahan cabang/toko/outlet.

Berikutnya adalah Transportasi dan Pergudangan dengan SBT 0,16%, sejalan dengan penambahan layanan baik pada angkutan maupun gudang. Terdapat pula Jasa Keuangan dengan SBT 0,32%.

Di samping itu, hasil survei bank sentral tersebut mengindikasikan kinerja kegiatan dunia usaha pada triwulan I/2026 terjaga, yang tampak dari nilai SBT sebesar 10,11%.

BI menyebut bahwa responden dunia usaha memprakirakan kegiatan usaha pada kuartal II tahun ini akan meningkat dengan SBT sebesar 14,80%.

“Peningkatan kegiatan usaha diprakirakan terutama bersumber dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sejalan dengan berlanjutnya musim panen komoditas pangan, lapangan Pertambangan dan Penggalian didukung penurunan curah hujan sehingga mendorong aktivitas pertambangan, serta lapangan usaha Konstruksi seiring dengan dimulainya pengerjaan sejumlah proyek,” terang BI.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indosat Tbk. (ISAT) membuka peluang untuk mengikuti tender frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz yang tengah disiapkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Director & Chief Legal & Regulatory Officer Indosat Ooredoo Hutchison Reski Damayanti mengatakan perusahaan menyambut baik langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang akan menyediakan spektrum baru bagi industri telekomunikasi.

“Kami masih melakukan kajian internal dan akan mengambil keputusan pada waktu yang tepat terkait partisipasi tersebut,” kata Reski kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (28/5/2026).

Untuk itu, Reski menyampaikan Indosat masih mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memutuskan ikut dalam lelang, mulai dari kebutuhan layanan, kondisi pasar, hingga nilai jangka panjang bagi perusahaan.

Reski menjelaskan tambahan spektrum akan menjadi salah satu pondasi penting bagi pengembangan layanan digital di masa depan. Hal itu sejalan dengan tren konsumsi data yang terus meningkat seiring semakin luasnya adopsi teknologi digital.

“Saat ini, kami melihat tren penggunaan layanan data yang tetap sehat dan kuat. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan Daily Active Users [DAU] serta Monthly Active Users [MAU], yang dibarengi dengan profil penggunaan data pelanggan yang semakin produktif," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan kenaikan Average Revenue Per User (ARPU) didorong oleh peningkatan kualitas basis pelanggan dan implementasi strategi hyper-personalization yang membuat penawaran produk lebih tepat sasaran.

Ke depan, Indosat optimistis kebutuhan data akan terus meningkat, terutama didorong oleh adopsi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan perluasan layanan digital yang semakin terintegrasi dalam kehidupan masyarakat.

Di tengah rencana penambahan spektrum, Indosat juga menyoroti tantangan monetisasi 5G. Menurut Reski, pemanfaatan jaringan generasi kelima tidak cukup hanya mengandalkan layanan konektivitas konvensional.

“Menurut kami, monetisasi 5G tidak hanya berfokus pada konektivitas konvensional, tetapi juga pada pengembangan use case berbasis AI, cloud, dan layanan digital. Salah satu contohnya adalah layanan AI-powered anti-spam dan anti-scam yang membantu menghadirkan pengalaman digital yang lebih aman bagi pelanggan,” tuturnya.

Selain memperkuat sumber pertumbuhan baru, Indosat juga menjaga profitabilitas dengan memastikan bisnis inti tetap tumbuh secara sehat di tengah kebutuhan investasi yang terus meningkat. Dalam hal ini, sambung dia, perusahaan memanfaatkan teknologi AI untuk mendorong efisiensi operasional, meningkatkan pengalaman pelanggan, serta menciptakan sumber pertumbuhan pendapatan baru.

Selain itu, Indosat turut menerapkan disiplin investasi melalui pendekatan asset-light dan alokasi modal yang lebih presisi sehingga belanja modal dapat difokuskan pada segmen dan wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan lebih tinggi.

Lebih lanjut, Reski mengatakan pengembangan jaringan 5G akan semakin relevan bagi segmen business-to-business (B2B) seiring meningkatnya pemanfaatan AI, komputasi awan (cloud), dan layanan digital di berbagai sektor industri.

“Karena itu, kami terus mengembangkan ekosistem AI Native Telco melalui inisiatif seperti AI-RAN, AI Grid, serta AI infrastructure bersama NVIDIA sebagai cloud provider partner pertama di Indonesia,” ucapnya.

Dia juga mengungkapkan permintaan terhadap infrastruktur AI di dalam negeri terus menunjukkan tren peningkatan. Hal itu tercermin dari meningkatnya kebutuhan GPU dan layanan NVIDIA Cloud yang menjadi bagian dari portofolio bisnis B2B perusahaan.

“Saat ini kapasitas Infrastruktur AI kami telah berkembang menjadi 10 megawatt, dan ke depan dipersiapkan untuk scale-up lebih lanjut seiring meningkatnya kebutuhan AI di Indonesia,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dapat meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama di sektor manufaktur padat karya.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan pelemahan rupiah meningkatkan biaya produksi perusahaan, khususnya industri yang bergantung pada bahan baku impor dan pasar ekspor.

Menurut dia, kondisi tersebut mulai berdampak pada sejumlah perusahaan yang melakukan efisiensi hingga menghentikan operasional.

“Harga rupiah yang ambruk terhadap dolar juga karena bahan baku impor membelinya pakai dolar, sehingga meningkat ongkos produksinya,” kata Said dalam konferensi pers daring, Senin (25/5/2026).

Namun demikian, Said menilai tekanan terhadap industri bukan hanya dipicu pelemahan rupiah. Dia menyebut konflik geopolitik global juga mendorong kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) industri nonsubsidi yang turut menambah biaya produksi perusahaan.

Dia mencontohkan penutupan operasional pabrik elektronik PT Xacti Indonesia di Depok, Jawa Barat, yang menyebabkan sekitar 350 pekerja terkena PHK. Menurut dia, kondisi itu dipengaruhi tekanan biaya impor dan melemahnya pasar ekspor.

Selain sektor elektronik, Said menyebut tekanan juga terjadi di industri otomotif. Menurut dia, kenaikan harga kendaraan akibat mahalnya komponen impor mulai menekan permintaan pasar.

Di Sidoarjo, Jawa Timur, dia menyebut CV Asri yang bergerak di sektor otomotif telah melakukan PHK terhadap sekitar 200 pekerja akibat penurunan penjualan kendaraan.

“Akibat harga mobil naik, permintaan untuk membeli mobil dan motor menurun. Mau nggak mau perusahaan melakukan PHK,” ujarnya.

Selain itu, Said mengatakan tekanan juga mulai dirasakan industri tekstil, garmen, dan alas kaki. KSPI memperkirakan potensi PHK di sektor formal industri tersebut dapat mencapai 9.000 pekerja dalam tiga bulan ke depan.

Karena itu, KSPI meminta pemerintah melalui Satuan Tugas Mitigasi PHK mengambil langkah antisipatif, termasuk memperluas penyaluran tenaga kerja ke daerah atau sektor industri yang masih berkembang.

Said menambahkan pihaknya juga berencana berkomunikasi dengan DPR RI untuk menyampaikan kondisi industri dan ancaman PHK akibat tekanan ekonomi global serta pelemahan rupiah.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan bahwa fenomena deindustrialisasi prematur terjadi di Indonesia sehingga turut menekan perekonomian nasional dan memperbesar dominasi sektor informal.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mengatakan kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) terus menyusut dalam dua dekade terakhir. Padahal, pengalaman negara-negara maju menunjukkan industrialisasi menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi tinggi.

Menurutnya, perekonomian negara seperti Jepang, Korea Selatan, hingga China mampu tumbuh 8%–10% per tahun ketika kontribusi sektor manufaktur mereka berada di atas 30% terhadap PDB.

“Kalau kita lihat, sepanjang 2005 sampai 2025 sektor manufaktur tumbuh konsisten di bawah pertumbuhan PDB kita. Karena itu kontribusi manufaktur makin lama makin turun,” kata Bob dalam Rapat Panja Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Dia lantas menjelaskan bahwa kontribusi sektor manufaktur Indonesia kini hanya sekitar 19% terhadap PDB. Bahkan, jika sektor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah dikeluarkan, kontribusinya tinggal sekitar 16%.

Padahal, sebelum era reformasi, kontribusi manufaktur sempat mencapai sekitar 30% terhadap PDB nasional.

“Inilah yang disebut dengan fenomena deindustrialisasi prematur yang ada di Indonesia. Sebab, PDB kita belum sampai 12.000 tetapi sudah mengalami deindustrialisasi,” ujarnya.

Menurut Bob, dampak paling nyata dari deindustrialisasi terlihat dari membesarnya sektor informal. Saat ini sekitar 60% pekerja Indonesia berada di sektor informal.

Sementara itu, sektor formal khususnya manufaktur yang memiliki rantai pasok panjang dan nilai tambah tinggi disebutnya terus melemah. Kondisi tersebut juga dinilai berdampak terhadap basis perpajakan nasional karena mayoritas wajib pajak berasal dari pekerja formal.

“Taxpayer yang umumnya muncul dari tenaga kerja formal juga makin turun sehingga rasio pajak sekarang di bawah 10%, sekitar 9,31%,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap sektor sumber daya alam yang berdampak terhadap penguatan sektor industri nasional.

Terdapat pula permasalahan upah minimum yang selalu naik di atas angka inflasi, tetapi pendapatan riil pekerja justru menurun karena dominasi pekerja informal yang penghasilannya tumbuh di bawah inflasi.

Menurut Bob, masalah kepastian hukum menjadi akar utama penyebab deindustrialisasi. Oleh karenanya, kepastian hukum dinilai menjadi salah satu syarat utama agar regulasi ketenagakerjaan baru mampu mendorong kebangkitan sektor manufaktur dan memperkuat industrialisasi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) buka suara ihwal fenomena hengkangnya sejumlah merek lokal dari marketplace seperti Shopee dan TikTok Shop imbasmeningkatnya biaya dari platform.

Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia Budi Primawan mengatakan tren tersebut muncul seiring dengan makin banyak merek yang membangun kanal penjualan mandiri di luar marketplace.

“Terkait sejumlah brand yang mulai membangun kanal sendiri, kami melihat saat ini memang terjadi tren omni-channel atau hybrid commerce. Banyak brand tidak hanya mengandalkan marketplace, tetapi juga website sendiri, social commerce, live commerce, chat commerce, hingga toko offline,” kata Budi ketika dihubungi, Senin (18/5/2026).

Budi menilai marketplace masih memegang peran penting dalam ekosistem perdagangan digital lantaran mampu menyediakan lalu lintas konsumen, sistem pembayaran, layanan logistik, hingga perlindungan konsumen yang telah terintegrasi dalam satu platform.

Sejumlah merek lokal besar belakangan diketahui mulai mengurangi ketergantungan terhadap marketplace dan memilih memperkuat situs resmi maupun kanal penjualan langsung ke konsumen. Langkah tersebut dilakukan di tengah meningkatnya biaya layanan dan biaya penjualan yang dikenakan platform digital.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iqbal Shoffan Shofwan berpandangan fenomena ini tidak akan berdampak terhadap pertumbuhan transaksi digital dan perdagangan elektronik di Indonesia.

“Transaksi digital nasional masih akan terus tumbuh. Pertumbuhan maupun nilai transaksi e-commerce nasional pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, tidak hanya terkait perpindahan atau migrasi seller dari marketplace,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan kepada Bisnis, Senin (11/5/2026).

Dia mengemukakan bahwa pelaku UMKM pada dasarnya akan memilih kanal penjualan yang paling efisien dan menguntungkan.

“Kemendag telah berkoordinasi dengan platform marketplace dan pemangku kepentingan terkait untuk memahami perkembangan di lapangan agar ekosistem digital tetap sehat, kompetitif, dan memberikan ruang tumbuh bagi pelaku usaha,” katanya.

Iqbal mengatakan pemerintah terus mendorong keseimbangan antara keberlanjutan bisnis platform dan kemampuan seller untuk berkembang secara sehat. Menurutnya, prinsip transparansi dan praktik usaha yang adil menjadi kunci menjaga keseimbangan antara platform, sektor logistik, dan UMKM.

“Kami mendorong prinsip transparansi dan praktik usaha yang adil. Tujuannya agar platform tetap inovatif, sektor logistik tetap bertumbuh, dan UMKM tidak terbebani secara berlebihan,” ujarnya.

Selain itu, dia menekankan pentingnya dialog antara platform dan seller agar ekosistem perdagangan digital tetap kondusif dan kompetitif, khususnya bagi produk lokal.

Di tengah meningkatnya tren seller yang mulai berjualan di luar marketplace, Kemendag juga mendorong pelaku UMKM memanfaatkan berbagai kanal digital sesuai kebutuhan dan kapasitas usaha masing-masing. Menurutnya, pendekatan tersebut dilakukan untuk memperluas akses pasar melalui penerapan strategi multichannel maupun omnichannel.