Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan bahwa fenomena deindustrialisasi prematur terjadi di Indonesia sehingga turut menekan perekonomian nasional dan memperbesar dominasi sektor informal.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mengatakan kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) terus menyusut dalam dua dekade terakhir. Padahal, pengalaman negara-negara maju menunjukkan industrialisasi menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi tinggi.

Menurutnya, perekonomian negara seperti Jepang, Korea Selatan, hingga China mampu tumbuh 8%–10% per tahun ketika kontribusi sektor manufaktur mereka berada di atas 30% terhadap PDB.

“Kalau kita lihat, sepanjang 2005 sampai 2025 sektor manufaktur tumbuh konsisten di bawah pertumbuhan PDB kita. Karena itu kontribusi manufaktur makin lama makin turun,” kata Bob dalam Rapat Panja Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Dia lantas menjelaskan bahwa kontribusi sektor manufaktur Indonesia kini hanya sekitar 19% terhadap PDB. Bahkan, jika sektor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah dikeluarkan, kontribusinya tinggal sekitar 16%.

Padahal, sebelum era reformasi, kontribusi manufaktur sempat mencapai sekitar 30% terhadap PDB nasional.

“Inilah yang disebut dengan fenomena deindustrialisasi prematur yang ada di Indonesia. Sebab, PDB kita belum sampai 12.000 tetapi sudah mengalami deindustrialisasi,” ujarnya.

Menurut Bob, dampak paling nyata dari deindustrialisasi terlihat dari membesarnya sektor informal. Saat ini sekitar 60% pekerja Indonesia berada di sektor informal.

Sementara itu, sektor formal khususnya manufaktur yang memiliki rantai pasok panjang dan nilai tambah tinggi disebutnya terus melemah. Kondisi tersebut juga dinilai berdampak terhadap basis perpajakan nasional karena mayoritas wajib pajak berasal dari pekerja formal.

“Taxpayer yang umumnya muncul dari tenaga kerja formal juga makin turun sehingga rasio pajak sekarang di bawah 10%, sekitar 9,31%,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap sektor sumber daya alam yang berdampak terhadap penguatan sektor industri nasional.

Terdapat pula permasalahan upah minimum yang selalu naik di atas angka inflasi, tetapi pendapatan riil pekerja justru menurun karena dominasi pekerja informal yang penghasilannya tumbuh di bawah inflasi.

Menurut Bob, masalah kepastian hukum menjadi akar utama penyebab deindustrialisasi. Oleh karenanya, kepastian hukum dinilai menjadi salah satu syarat utama agar regulasi ketenagakerjaan baru mampu mendorong kebangkitan sektor manufaktur dan memperkuat industrialisasi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam teori Black Swan yang dipopulerkan oleh Nassim Nicholas Taleb, dunia sering kali diubah oleh peristiwa langka yang tak terduga, berdampak masif, dan baru dianggap “logis” setelah terjadi.

Memasuki 2026, Indonesia berada pada posisi di mana stabilitas 2025 yang tumbuh di kisaran 5,01%—5,12% menjadi modal penting. Pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan yang optimistis dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 sebesar 5,2%—5,8%.

Penyusunan APBN 2026 dilakukan dalam konteks global yang berubah drastis dari kerja sama multilateral menuju fragmentasi geopolitik dan proteksionisme agre-sif. Meskipun Bappenas sempat menargetkan angka yang lebih tinggi (5,8%—6,3%), kesepakatan akhir dengan DPR di level 5,2%—5,8% menunjukkan kehati-hatian pemerintah terhadap risiko eksternal.

Salah satu potensi Black Swan yang nyata adalah kebijakan tarif “balas dendam” dari Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump. Ancaman tarif hingga 25% bagi negara-negara mitra dagang China atau Iran dapat meng-guncang stabilitas nilai tukar rupiah, yang diproyeksikan (RAPBN 2026) berada pada rentang Rp16.500—Rp16.900 per dolar AS.

Ketidakpastian ini dibaca lembaga internasional seperti Bank Dunia yang memproyeksikan per-tumbuhan Indonesia mungkin tertahan di angka 5,0% akibat melambatnya momentum ekonomi China dan fluktuasi harga energi.

Dari perspektif sektoral, 2026, sektor manufaktur te tap menjadi kontributor ter besar Produk Domestik Bruto (PDB) dengan pangsa sekitar 18,67% dengan target pertumbuhan industri pengolahan nonmigas sebesar 5,51%. Namun, tantangan “deindustrialisasi dini” masih menghantui.

Pakar dari LPEM UI dan INDEF menyoroti bahwa tanpa perbaikan kualitas SDM dan efisiensi energi, sektor ini akan sulit melampaui pertumbuhan PDB nasional. Pemerintah merespons ini dengan mendorong industri berteknologi tinggi seperti semikonduktor, komponen energi terbarukan, serta hilirisasi nikel dan tembaga yang lebih dalam.

Struktur pengeluaran 2026 akan diwarnai oleh belanja negara pada program dengan efek pengganda (multiplier effect) tinggi. Salah satu pilar utama pengeluaran adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang anggarannya melonjak drastis menjadi Rp335 triliun untuk 2026, mencakup 82,9 juta penerima manfaat.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan mulai beroperasi penuh sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia pada 2026. Danantara memfokuskan investasinya pada delapan sektor prioritas, mulai dari infrastruktur digital, AI, hingga energi terbarukan. Proyek strategis seperti pembangunan Kampung Haji di Makkah dan pabrik soda kaustik senilai Rp13 triliun bersama Chandra Asri men-jadi bukti peran Danantara sebagai mesin pertumbuhan selain APBN.

Kehadiran Danantara di World Economic Forum (WEF) Davos 2026 juga diharapkan membangun kepercayaan investor glo-bal untuk masuk ke pasar Indonesia (RKAP Danantara 2026 dan Laporan Komisi XI DPR).

Setidaknya ada tiga skenario yang perlu diwaspadai pada 2026. Pertama, guncangan geopolitik Timur Tengah dan Iran. Eskalasi konflik yang melibatkan Iran dapat memicu lonjakan harga minyak dunia jauh di atas asumsi US$80 per barel. Jika ini terjadi, beban subsidi energi dalam APBN akan membengkak, memak-sa pemerintah memotong belanja produktif lainnya.

Kedua, bencana alam sistemik. Kejadian banjir dan longsor besar di wilayah Sumatera pada akhir 2025 telah mengharuskan alokasi triliunan rupiah untuk rehabilitasi infrastruktur. Jika pola iklim ekstrem berlanjut di 2026, produktivitas pertanian nasional akan terancam, sedikit banyak memengaruhi target swasembada pangan. Ketiga, krisis likuiditas global.

Kebijakan suku bunga tinggi yang berkepanjangan di negara maju dapat memicu arus modal keluar (capital outflow) dari pasar domestik, menekan rupiah hingga level psikologis yang berbahaya dan menghambat investasi Danantara.

Upaya pemerintah untuk mengintegrasikan program MBG dengan penguatan in vestasi strategis (Danantara) adalah sebuah langkah besar. Secara statistik, poten-si untuk tumbuh di atas 5,2% sangat terbuka, terutama jika mesin pertumbuhan di sektor ekonomi digital dan industri pengolahan mampu berputar lebih cepat.

Namun, mengacu pada teori Taleb, keberhasilan Indonesia tidak akan ditentukan oleh seberapa akurat prediksi kita terhadap pertumbuhan, melainkan seberapa “antifragile” (tangguh di tengah guncangan) sistem ekonomi kita. Penguatan ketahanan pangan dan energi adalah langkah tepat untuk mengurangi ketergantungan pada rantai pasok global yang rentan.

Namun, efisiensi modal (ICOR) yang masih tinggi di kisaran 6,0—6,5 perlu segera dibenahi agar setiap rupiah investasi menghasilkan output yang maksimal.

Prospek ekonomi 2026 tetap menawarkan optimisme di tengah fragilitas global (kondisi dunia yang sangat rapuh, penuh ketidakpastian, dan rentan terhadap guncangan pada awal 2026). Kuncinya terletak pada konsistensi eksekusi kebijakan di lapangan, transparansi tata kelola lembaga baru seperti Danantara, dan kesiapan fiskal dalam menghadapi guncangan tak terduga.

Tahun 2026 bukan sekadar tentang mencapai target angka, tetapi tentang membuktikan bahwa Indonesia mampu terbang tegak meskipun seekor “Angsa Hitam” tiba-tiba melintas di cakrawala ekonomi kita.