Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) sudah melakukan komunikasi terhadap berbagai penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) jelang penunjukan sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) pedagang lokapasar atau merchant.

Namun demikian, otoritas pajak masih enggan memberi konfirmasi apabila pemberlakuannya akan mulai 1 Juli. Keputusannya nanti akan berdasarkan kewenangan Menteri Keuangan.

"Apakah akan diberlakukan 1 Juli, mohon ditunggu pengumuman resminya. Kami masih menunggu, keputusannya merupakan kewenangan Pak Menteri [Purbaya Yudhi Sadewa]," terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti kepada Bisnis, Minggu (28/6/2026).

Adapun landasan hukum pengenaan PPh bagi merchant marketplace yang dipungut melalui perusahaan PMSE, seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain, sudah tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.37/2025. Implementasi aturan ini sempat ditunda sebelumnya dengan pertimbangan kondisi ekonomi dalam negeri.

Dalam PMK itu, otoritas fiskal mengatur penunjukan pihak lain yang dalam hal ini adalah perusahaan PMSE alias marketplace sebagai pemungut PPh pasal 22 pedagang PMSE dalam negeri.

Untuk ditunjuk sebagai perusahaan PMSE, entitas dimaksud harus memiliki rekening eskro atau escrow account. Data DJP terkait dengan perusahaan pemungut PPN PMSE, terdapat total 233 entitas yang sudah ditunjuk otoritas sebagai pemungut PPN.

Inge masih enggan mengungkap lebih lanjut ihwal jumlah perusahaan PMSE yang ditunjuk untuk memungut PPh merchant di marketplace. Akan tetapi, fiskus sudah melakukan komunikasi dengan pihak terkait.

"Saat ini sudah dilakukan komunikasi dengan beberapa marketplace sambil dicek kesiapannya untuk implementasi. Namun berapa yang akan ditunjuk masih akan dilakukan asesmen sambil menunggu kepastian berlakunya," pungkas Inge.

Di sisi lain, Inge turut memastikan bahwa tarif pajak UMKM bagi merchant UMKM yang akan dipungut pajak penghasilannya melalui perusahaan PMSE akan merujuk pada aturan terbaru yakni Peraturan Pemerintah (PP) No.20/2026.

Pelaku UMKM yang mendapatkan tarif insentif 0,5% masih berlaku untuk omzet dari pengusaha dengan peredaran bruto Rp500 juta sampai Rp4,8 miliar setahun. Hanya saja, dengan beleid itu, kini penerima manfaat insentif ini hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP), perseroan perseorangan serta koperasi.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto memastikan kesiapan pihaknya untuk mengimplementasikan PMK No.37/2025.

Bimo menegaskan bahwa pajak ini bukan skema baru, sebab sebelumnya sudah ada penunjukan PMSE pemungut PPN. Hanya saja, kini belum ada pemungutan bagi PPh untuk merchant yang berusaha di lokapasar.

Skema pemungutan pajak melalui marketplace sudah dilakukan untuk pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik (PPN PMSE).

Beberapa perusahaan PMSE untuk memungut PPN meliputi Tokopedia, Lazada, Shopee maupun Blibli. Perusahaan multinasional yang menyediakan layanan digital di Indonesia juga termasuk dalam daftar tersebut seperti Google, Netflix, Spotify, Disney dan lain-lain.

Oleh sebab itu, Bimo menilai pelaku marketplace maupun pelaku UMKM di berbagai platform online seharusnya sudah siap untuk menyambut kebijakan baru ini. Sebab, tujuan dari pemungutan PPh melalui marketplace adalah untuk menciptakan keseimbangan antara UMKM yang berjualan secara offline maupun online.

"Harusnya mereka lebih siap juga, karena kan sebenarnya ini untuk level playing field ya. Keadilan antara yang offline sama yang online," jelas Bimo saat ditemui di DPR pekan lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Peraturan Presiden (Perpres) No. 27/2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online alias Perpres Ojol yang Prabowo Subianto janjikan sejak 1 Mei 2026 masih belum kunjung terbit dan berlaku.

Meski demikian, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (Goto) dan Grab Indonesia mengumumkan bakal mulai menerapkan potongan 8% bagi mitra ojek online (ojol) untuk layanan penumpang pada 1 Juli 2026.

Wakil Direktur Utama GoTo Catherine Hindra menyampaikan, kebijakan sesuai dengan tuntutan dari aksi massa May Day, sekaligus memberikan kesejahteraan kepada mitra ojek online.

"Jadi mulai aktif tanggal 1 Juli 2026 GoTo, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua," kata Catherine beberapa waktu lalu.

Saat ini, potongan aplikator yang berlaku masih mengacu kepada Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 1001/2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan Dengan Aplikasi.

Dalam Diktum ke-delapan beleid tersebut menyatakan bahwa perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15% dan/atau perusahaan aplikasi dapat menerapkan biaya penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra pengemudi paling tinggi 5%.

Biaya penunjang tersebut dapat berupa asuransi keselamatan tambahan, penyediaan, fasilitas pelayanan mitra pengemudi, dukungan pusat informasi, bantuan biaya operasional dan/atau bantuan lainnya.

Berdasarkan pengamatan Bisnis, dengan tarif yang dibayar oleh penumpang senilai Rp30.000, tak lebih dari Rp23.000 jasa yang pengemudi terima.

Artinya, apabila potongan hanya 8%, dengan tarif yang sama, ojol hanya mendapat potongan Rp2.400 dan menerima sekitar Rp27.600.

Meski demikian, kebijakan ini hanya akan berlaku bagi kendaraan roda dua. Hal tersebut pun mengundang kecaman dari Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI).

Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan sejatinya komitmen Presiden Prabowo Subianto saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang menyatakan potongan platform sebesar 8% seharusnya berlaku bagi seluruh pekerja transportasi online, termasuk pengemudi ojek online (ojol), taksi online (taksol), dan kurir kargo.

“Peraturan Presiden itu artinya mencakup semua pekerja transportasi online yang melaksanakan pekerjaan pengantaran penumpang maupun barang [termasuk makanan] dengan menggunakan kendaraan roda dua, roda empat maupun lebih,” kata Lily dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dan PT Grab Teknologi Indonesia mengumumkan penerapan potongan tarif 8 persen untuk angkutan ojek online (ojol) akan resmi berlaku per 1 Juli 2026.

Hal itu disampaikan jajaran direksi dua perusahaan tersebut usai bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Cucu Ahmad Syamsurizal di kompleks parlemen.

"Jadi ini akan efektif kembali lagi, sekali lagi, tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8 persen potongan komisi ini," ujar Wakil Direktur Utama GoTo Catherine Hindra Sutjahyo usai pertemuan.

Senada, CEO Grab Neneng Goenadi juga memastikan penerapan potongan 8 persen untuk jasa ojol di aplikasinya akan berlaku per tanggal yang sama.

"Kami ingin menyampaikan bahwa Grab Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8 persen untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua, kalau di Grab namanya GrabBike, dan implementasi ini akan efektif dimulai tanggal 1 Juli 2026," katanya.

Pada kesempatan sama, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal menyambut baik keputusan dua aplikator ojol tersebut.

Menurut Cucun, pemangkasan potongan tarif bagi pengemudi ojol itu dilakukan melalui proses panjang. Hal itu sebagai wujud komitmen pemerintah dan DPR mengawal kesejahteraan para mitra.

"Sekali lagi, per 1 Juli 2026 tarif 8-92 persen ini sudah berlaku, ya," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan aplikator transportasi online PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (Goto) dan Grab Indonesia mengumumkan bakal mulai menerapkan potongan 8% bagi mitra ojek online (ojol) untuk layanan penumpang. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Juli 2026.

Hal ini disampaikan oleh petinggi kedua perusahaan setelah melakukan pertemuan dengan pimpinan DPR RI, Selasa (23/6/2026).

Wakil Direktur Utama GoTo, Catherine Hindra menyampaikan kebijakan sesuai dengan tuntutan dari aksi massa pada 1 Mei 2026, sekaligus memberikan kesejahteraan kepada mitra ojek online.

"Jadi mulai aktif tanggal 1 Juli 2026 GoTo, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua," kata Catherine di Gedung Nusantara III DPR RI.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh CEO Grab Indonesia, Neneng Goenadi mengenai pemberlakuan terhitung sejak 1 Juli 2026.

"Grab Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua, kalau di Grab namanya Grabbike dan implementasi ini akan efektif mulai tanggal 1 Juli 2026," ucap Neneng.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengatakan keputusan kebijakan ini sejalan dengan perjuangan pengemudi ojek online dan komitmen dari Presiden Prabowo Subianto agar komisi 8% diberikan.

"Kami semua di DPR mengawal dari proses panjang perjuangan temen temen ojek online dan komitmen bapak Presiden Prabowo betul-betul berpihak kepada seluruh pengemudi ojek online," ucapnya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso buka suara terkait anggapan bahwa kewajiban memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang online akan berujung pada pungutan pajak baru.

Ia menegaskan NIB tidak memiliki kaitan dengan kebijakan perpajakan, melainkan berfungsi sebagai legalitas dasar bagi pelaku usaha yang berjualan melalui platform digital.

Budi mengatakan muncul persepsi di media sosial yang mengaitkan kewajiban NIB dengan penambahan beban pajak bagi pelaku usaha e-commerce.

Menurut dia, anggapan tersebut tidak tepat karena setiap kegiatan usaha, baik yang dijalankan perseorangan maupun badan usaha, memang diwajibkan memiliki NIB sebagai identitas resmi usaha.

"NIB itu sebenarnya legalitas. NIB tidak ada hubungannya dengan pajak. Saya lihat teman-teman di medsos seolah-olah kena pajak, enggak ada hubungannya," ujar Budi dalam konferensi pers di Ayam Gepuk Pak Gembus Spot Plus, Jakarta Selatan, Senin (22/6).

Ia menjelaskan kepemilikan NIB bertujuan memberikan kepastian legalitas bagi pelaku usaha. Dengan status usaha yang resmi, pelaku usaha dinilai akan lebih mudah mengakses layanan perbankan maupun pembiayaan untuk mengembangkan bisnis.

"Kalau sudah mempunyai legalitas, maka akses ke perbankan, akses pembiayaan itu lebih mudah," imbuhnya lebih lanjut.

Selain itu, legalitas usaha juga dinilai dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dalam bertransaksi secara daring.

Menurut Budi, identitas usaha yang jelas menjadi salah satu faktor yang dapat memperkuat kredibilitas penjual di marketplace maupun platform digital lainnya.

"NIB atau seller itu juga butuh kepercayaan dari konsumen. Kalau konsumen tidak percaya ya tidak bisa jual. Salah satunya kepercayaan itu adalah legalitas usaha," katanya.

Pemerintah sebelumnya resmi mewajibkan seluruh pedagang daring di marketplace memiliki NIB melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Aturan tersebut mulai berlaku efektif sejak 8 Juni 2026.

Regulasi baru itu disusun untuk memperkuat tata kelola perdagangan digital yang melibatkan tiga pihak utama, yakni penjual, platform digital, dan konsumen.

Pemerintah ingin memastikan seluruh pihak memiliki hak dan kewajiban yang lebih jelas dalam menjalankan aktivitas perdagangan secara elektronik.

Budi mengatakan pemerintah juga memberikan masa transisi bagi pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan tersebut.

Pelaku usaha yang baru memulai bisnis diberikan waktu enam bulan untuk mengurus NIB, sedangkan pelaku usaha yang telah beroperasi mendapat masa penyesuaian selama 18 bulan.

Ia menegaskan proses pengurusan NIB tidak dipungut biaya dan dapat dilakukan secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS).

"Ngurus NIB gratis dan gampang. Semua cukup online. Kalau sudah lengkap juga sebentar selesai," ujarnya.

Menurut Budi, pihaknya juga siap memberikan pendampingan dan fasilitasi bagi pelaku usaha yang mengalami kendala dalam proses pembuatan NIB.

Langkah tersebut dilakukan agar semakin banyak pelaku UMKM yang memiliki legalitas usaha dan memperoleh akses yang lebih luas terhadap pembiayaan maupun peluang pengembangan usaha.

Sebagai informasi, NIB merupakan identitas resmi usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS yang dikelola Kementerian Investasi/BKPM.

Nomor tersebut berfungsi sebagai perizinan dasar untuk menjalankan kegiatan usaha, termasuk bagi pedagang yang berjualan melalui marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, TikTok Shop, pemilik toko online mandiri, hingga pelaku usaha yang menerima pesanan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp.

Bisnis.com, JAKARTA — PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) telah menyelesaikan pelaksanaan program pembelian kembali saham (buyback) yang berlangsung selama satu tahun sejak 19 Juni 2025 hingga 18 Juni 2026. Sepanjang periode tersebut, perseroan membeli kembali sebanyak 7,59 miliar saham Seri A.

Direktur GOTO Simon Tak Leung Ho mengatakan program buyback yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 18 Juni 2025 resmi berakhir pada 18 Juni 2026.

“Perseroan telah menyelesaikan periode Pembelian Kembali Saham yang dimulai sejak tanggal 19 Juni 2025 dan berakhir pada 18 Juni 2026. Dengan demikian, pelaksanaan Pembelian Kembali Saham sebagaimana telah disetujui dalam RUPSLB 18 Juni 2025 telah berakhir, dengan total saham yang dibeli kembali sebanyak 7.593.660.600 lembar saham Seri A,” ujar Simon dalam keterbukaan informasi, Kamis (18/6/2026).

Simon menjelaskan hingga 18 Juni 2026 jumlah saham treasuri GOTO tercatat sebanyak 39,78 miliar saham Seri A. Dengan demikian, jumlah saham beredar perseroan di luar saham treasuri mencapai 1,15 triliun saham.

Menurut dia, hasil pelaksanaan buyback tersebut juga telah disampaikan kepada para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada hari yang sama.

Dia menambahkan berakhirnya program pembelian kembali saham tersebut tidak memberikan dampak merugikan terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha perseroan.

Sebelumnya, GOTO memperoleh persetujuan pemegang saham untuk melaksanakan program buyback baru dengan nilai maksimal Rp3,5 triliun untuk periode 2026-2027 dalam RUPST dan RUPSLB yang digelar pada Kamis (18/6/2026).

Direktur Utama Grup GoTo Gojek Tokopedia Hans Patuwo mengatakan perseroan akan tetap fokus menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi seluruh pemegang saham serta jutaan masyarakat yang bergantung pada ekosistem GoTo.

“Seiring dengan berjalannya tahun 2026, kami tetap fokus untuk menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi seluruh pemegang saham dan jutaan masyarakat Indonesia yang bergantung pada GoTo setiap harinya, termasuk mitra pengemudi, konsumen, dan mitra pedagang kami,” ujar Hans.

Dalam rapat tersebut, pemegang saham juga menyetujui pengangkatan kembali Agus D.W. Martowardojo sebagai Komisaris Utama, Marjorie Tiu Lau sebagai Komisaris Independen, serta Santoso Kartono sebagai Komisaris seiring berakhirnya masa jabatan mereka pada Juni 2026.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) hari ini, Kamis (18/6/2026). GOTO memperoleh restu untuk melakukan buyback Rp3,5 triliun, serta mengangkat kembali Agus Martowardojo sebagai komisaris utama perseroan.

Manajemen GOTO dalam keterangan resminya menuturkan persetujuan tersebut mencakup penunjukan kembali Agus D.W. Martowardojo sebagai Komisaris Utama, Marjorie Tiu Lau sebagai Komisaris Independen dan Santoso Kartono sebagai Komisaris, seiring dengan berakhirnya masa jabatan pada bulan Juni 2026.

Hans Patuwo, Direktur Utama Grup GoTo Gojek Tokopedia, menyampaikan pihaknya sangat berterima kasih atas dukungan berkelanjutan dari para pemegang saham serta persetujuan atas seluruh agenda yang diajukan pada RUPS hari ini.

“Seiring dengan berjalannya tahun 2026, kami tetap fokus untuk menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi seluruh pemegang saham dan jutaan masyarakat Indonesia yang bergantung pada GoTo setiap harinya, termasuk mitra pengemudi, konsumen, dan mitra pedagang kami,” ujar Hans, Kamis (18/6/2026).

Para pemegang saham juga menyetujui usulan dan pembaruan terkait strategi pengelolaan modal Perseroan, termasuk rencana pembelian kembali saham (share buyback) untuk periode 2026-2027 hingga Rp3,5 triliun.

Persetujuan juga diberikan untuk serangkaian agenda administratif, termasuk Laporan Tahunan GoTo Tahun Buku 2025, Laporan Keuangan Konsolidasian Diaudit Perseroan Tahun Buku 2025, Kompensasi dan Remunerasi bagi Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris, serta penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP).

Agus Martowardojo, Komisaris Utama GoTo, mengatakan pihaknya mengapresiasi jajaran Direksi atas capaian kinerja yang kuat. Hal ini membuktikan disiplin eksekusi serta kepemimpinan yang baik.

“Apresiasi juga kami sampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas komitmen mereka dalam menjaga standar tata kelola perusahaan yang tinggi. Kami memiliki keyakinan penuh bahwa Perseroan berada di jalur yang tepat untuk menjaga momentum yang kuat ini demi mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan di Indonesia,” ucap Agus.

Dengan pengangkatan kembali para Komisaris tersebut, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut, efektif terhitung sejak penutupan RUPST dan RUPSLB.

Dewan Komisaris dan Direksi GOTO

Komisaris

• Komisaris Utama: Agus D. W. Martowardojo
• Komisaris Independen: John A. Prasetio
• Komisaris Independen: Dirk Van den Berghe
• Komisaris Independen: Marjorie Tiu Lao
• Komisaris: Wishnutama Kusubandio
• Komisaris: Andre Soelistyo
• Komisaris: Santoso Kartono

Direksi

• Direktur Utama: Hans Patuwo
• Wakil Direktur Utama: Catherine Hindra Sutjahyo
• Direktur: Simon Tak Leung Ho
• Direktur: Monica Lynn Mulyanto
• Direktur: R.A. Koesoemohadiani
• Direktur: Wuzhen (William) Xiong
• Direktur: Sudhanshu Raheja

Bisnis.com, JAKARTA — PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) hari ini, Kamis (18/6/2026). GOTO memperoleh restu untuk melakukan buyback Rp3,5 triliun, serta mengangkat kembali Agus Martowardojo sebagai komisaris utama perseroan.

Manajemen GOTO dalam keterangan resminya menuturkan persetujuan tersebut mencakup penunjukan kembali Agus D.W. Martowardojo sebagai Komisaris Utama, Marjorie Tiu Lau sebagai Komisaris Independen dan Santoso Kartono sebagai Komisaris, seiring dengan berakhirnya masa jabatan pada bulan Juni 2026.

Hans Patuwo, Direktur Utama Grup GoTo Gojek Tokopedia, menyampaikan pihaknya sangat berterima kasih atas dukungan berkelanjutan dari para pemegang saham serta persetujuan atas seluruh agenda yang diajukan pada RUPS hari ini.

“Seiring dengan berjalannya tahun 2026, kami tetap fokus untuk menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi seluruh pemegang saham dan jutaan masyarakat Indonesia yang bergantung pada GoTo setiap harinya, termasuk mitra pengemudi, konsumen, dan mitra pedagang kami,” ujar Hans, Kamis (18/6/2026).

Para pemegang saham juga menyetujui usulan dan pembaruan terkait strategi pengelolaan modal Perseroan, termasuk rencana pembelian kembali saham (share buyback) untuk periode 2026-2027 hingga Rp3,5 triliun.

Persetujuan juga diberikan untuk serangkaian agenda administratif, termasuk Laporan Tahunan GoTo Tahun Buku 2025, Laporan Keuangan Konsolidasian Diaudit Perseroan Tahun Buku 2025, Kompensasi dan Remunerasi bagi Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris, serta penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP).

Agus Martowardojo, Komisaris Utama GoTo, mengatakan pihaknya mengapresiasi jajaran Direksi atas capaian kinerja yang kuat. Hal ini membuktikan disiplin eksekusi serta kepemimpinan yang baik.

“Apresiasi juga kami sampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas komitmen mereka dalam menjaga standar tata kelola perusahaan yang tinggi. Kami memiliki keyakinan penuh bahwa Perseroan berada di jalur yang tepat untuk menjaga momentum yang kuat ini demi mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan di Indonesia,” ucap Agus.

Dengan pengangkatan kembali para Komisaris tersebut, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut, efektif terhitung sejak penutupan RUPST dan RUPSLB.

Dewan Komisaris dan Direksi GOTO

Komisaris

• Komisaris Utama: Agus D. W. Martowardojo
• Komisaris Independen: John A. Prasetio
• Komisaris Independen: Dirk Van den Berghe
• Komisaris Independen: Marjorie Tiu Lao
• Komisaris: Wishnutama Kusubandio
• Komisaris: Andre Soelistyo
• Komisaris: Santoso Kartono

Direksi

• Direktur Utama: Hans Patuwo
• Wakil Direktur Utama: Catherine Hindra Sutjahyo
• Direktur: Simon Tak Leung Ho
• Direktur: Monica Lynn Mulyanto
• Direktur: R.A. Koesoemohadiani
• Direktur: Wuzhen (William) Xiong
• Direktur: Sudhanshu Raheja

IDXChannel – Pemegang saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menyetujui seluruh agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2026, termasuk rencana pembelian kembali saham (share buyback) hingga Rp3,5 triliun untuk periode 2026-2027.

Keputusan ini menjadi bagiaan dari strategi perseroan dalam mengoptimalkan struktur permodalan sekaligus menjaga momentum pertumbuhan.

Menurut siaran pers perusahaan, dalam RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar hari ini, Kamis (18/6/2026), pemegang saham juga menyetujui pengangkatan kembali sejumlah anggota Dewan Komisaris, yakni Agus D.W. Martowardojo sebagai Komisaris Utama, Marjorie Tiu Lao sebagai Komisaris Independen, serta Santoso Kartono sebagai Komisaris.

Tidak adanya perubahan dalam susunan Dewan Komisaris dan Direksi dinilai mencerminkan keberlanjutan strategi dan kepemimpinan GoTo dalam menjalankan agenda bisnis perseroan.

Direktur Utama Grup GoTo Hans Patuwo mengatakan dukungan pemegang saham menjadi dorongan bagi perseroan untuk terus menciptakan nilai jangka panjang.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan berkelanjutan dari para pemegang saham serta persetujuan atas seluruh agenda yang diajukan pada RUPS hari ini. Seiring dengan berjalannya tahun 2026, kami tetap fokus untuk menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi seluruh pemegang saham dan jutaan masyarakat Indonesia yang bergantung pada GoTo setiap harinya, termasuk mitra pengemudi, konsumen, dan mitra pedagang kami,” ujar Hans, dalam siaran pers GOTO, Kamis (18/6).

Selain menyetujui program buyback saham, pemegang saham juga memberikan persetujuan terhadap sejumlah agenda administratif, mulai dari Laporan Tahunan GoTo Tahun Buku 2025, Laporan Keuangan Konsolidasian Diaudit Tahun Buku 2025, hingga penetapan kompensasi dan remunerasi bagi Direksi serta honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris.

Pemegang saham juga menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit laporan keuangan perseroan.

Komisaris Utama GoTo Agus D.W. Martowardojo menyampaikan apresiasi terhadap kinerja manajemen yang dinilai mampu menjaga disiplin eksekusi dan tata kelola perusahaan.

“Kami mengapresiasi jajaran Direksi atas capaian kinerja yang kuat. Hal ini membuktikan disiplin eksekusi serta kepemimpinan yang baik. Apresiasi juga kami sampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas komitmen mereka dalam menjaga standar tata kelola perusahaan yang tinggi,” kata Agus.

Dengan hasil RUPS tersebut, posisi Direktur Utama tetap dipegang Hans Patuwo, didampingi Wakil Direktur Utama Catherine Hindra Sutjahyo. Sementara jajaran direksi lainnya terdiri dari Simon Tak Leung Ho, Monica Lynn Mulyanto, R.A. Koesoemohadiani, Wuzhen (William) Xiong, dan Sudhanshu Raheja.

Sementara, jajaran Dewan Komisaris GoTo setelah RUPS 2026 terdiri dari Agus D.W. Martowardojo sebagai Komisaris Utama, John A. Prasetio, Dirk Van den Berghe, Marjorie Tiu Lao sebagai Komisaris Independen, serta Wishnutama Kusubandio, Andre Soelistyo, dan Santoso Kartono sebagai Komisaris. (Aldo Fernando)

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) mengumumkan rencana pembelian kembali saham (buyback) sebanyak-banyaknya Rp3,5 triliun. Pengumuman ini sejalan dengan harga saham GOTO yang tidak bergerak dalam sebulan terakhir.

Berdasarkan keterbukaan informasi, aksi tersebut akan dilakukan dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Kamis (18/6).

"Pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak-banyaknya sebesar Rp 3,5 triliun yang akan dilakukan dalam jangka waktu 12 bulan setelah disetujuinya rencana Pembelian Kembali Saham dalam RUPSLB, yakni sejak tanggal 19 Juni 2026 hingga 18 Juni 2027," tulis GOTO dalam Keterbukaan Informasi, Senin (15/6).

Berdasarkan data RTI Business, saham GOTO stagnan di level Rp50 per saham sejak 18 Mei 2026 lalu. Adapun harga saham GOTO melemah 21,88 persen sepanjang perdagangan tahun ini.

GOTO mencatat aksi jual bersih investor asing (net foreign sell) sebesar Rp1,51 miliar pada perdagangan Senin (15/6). Sementara pada perdagangan Rabu (17/6), GOTO kembali mencatat net foreign sell sebanyak Rp34,82 miliar. Dengan demikian, aksi jual bersih asing tercatat mencapai Rp1,63 triliun.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan implementasi pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pedagang atau merchant yang berjualan melalui platform marketplace mulai Juli 2026.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengatakan payung hukum untuk pelaksanaan kebijakan tersebut telah siap. Saat ini pemerintah tinggal menyelesaikan diskusi dengan pelaku industri untuk memastikan kesiapan implementasinya.

"Dimulai kan tahun ini, bulan Juli. Mudah-mudahan," ujar Bimo usai rapat dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Bimo menegaskan kebijakan tersebut bukan merupakan jenis pajak baru. Menurut dia, pemerintah sebelumnya juga telah menerapkan mekanisme serupa dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE).

DJP sendiri telah menunjuk 261 perusahaan PMSE untuk memungut PPN, termasuk sejumlah marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Selain itu, sejumlah perusahaan digital global seperti Google, Netflix, Spotify, dan Disney+ juga telah ditunjuk sebagai pemungut PPN.

Menurut Bimo, pemungutan PPh melalui marketplace bertujuan menciptakan persaingan yang lebih adil antara pelaku usaha yang berjualan secara daring dan luring.

"Harusnya mereka lebih siap juga, karena sebenarnya ini untuk level playing field. Keadilan antara yang offline sama yang online," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kebijakan tersebut sebenarnya telah direncanakan sejak tahun lalu.

Namun implementasinya ditunda karena pemerintah mempertimbangkan kondisi perekonomian yang saat itu belum sepenuhnya pulih.

Purbaya mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan penerapan kebijakan tersebut apabila kinerja ekonomi tetap terjaga. Pada kuartal I 2026, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,61 persen secara tahunan.

Menurut dia, rencana pemungutan pajak melalui marketplace juga merespons keluhan pedagang di pasar tradisional yang menginginkan persaingan usaha yang lebih seimbang dengan pelaku usaha daring.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menargetkan implementasi pemungutan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 atas pedagang (merchant) melalui platform lokapasar (marketplace) pada Juli 2026.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan bahwa payung hukum untuk implementasi kebijakan ini pun sudah siap. Dia juga menyebut Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah memberikan konfirmasi mengenai rencana tersebut, sejalan dengan dukungan dari DPR.

Kini, pemerintah masih akan berdiskusi lebih lanjut dengan pelaku industri guna memastikan kesiapan dari implementasi kebijakan itu.

"Diminta kan tahun ini, bulan Juli. Mudah-mudahan," terang Bimo usai rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Bimo memastikan bahwa ini bukan pajak baru. Skema pemungutan pajak melalui marketplace sudah dilakukan untuk pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik (PPN PMSE).

Bimo mengatakan, DJP sebelumnya sudah menunjuk 261 perusahaan PMSE untuk memungut PPN. Contohnya, Tokopedia, Lazada, Shopee maupun Blibli. Perusahaan multinasional yang menyediakan layanan digital di Indonesia juga termasuk dalam daftar tersebut seperti Google, Netflix, Spotify, Disney dan lain-lain.

Oleh sebab itu, Bimo menilai pelaku marketplace maupun pelaku UMKM di berbagai platform online seharusnya sudah siap untuk menyambut kebijakan baru ini. Sebab, tujuan dari pemungutan PPh melalui marketplace adalah untuk menciptakan keseimbangan antara UMKM yang berjualan secara offline maupun online.

"Harusnya mereka lebih siap juga, karena kan sebenarnya ini untuk level playing field ya. Keadilan antara yang offline sama yang online," jelas Bimo.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pada April 2026 lalu menyebut kebijakan ini awalnya direncanakan berlaku tahun lalu. Akan tetapi, kondisi perekonomian yang belum pulih menghalangi rencana otoritas fiskal untuk memajaki merchant di marketplace.

Saat itu, Purbaya mengaku bakal mulai menerapkan kebijakan ini apabila ekonomi kuartal II/2026 tetap menunjukkan performa yang baik. Sebagaimana diketahui, ekonomi kuartal I/2026 sebelumnya tercatat tumbuh 5,61% (yoy).

"Sekarang [ekonomi] udah lumayan, nih. Kalau triwulan kedua masih bagus, kami akan pertimbangkan untuk juga sekaligus membuat persaingan antara online sama offline lebih fair, tentunya dengan analisa yang clear dari data-data yang kami miliki," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan.

Menurut Purbaya, rencana untuk memungut pajak pedagang UMKM di marketplace seperti Tokopedia hingga Shopee itu sejalan dengan keluhan pedagang yang berjualan secara luring. Untuk itu, dia memastikan bakal melakukan asesmen lebih lanjut mengenai kebijakan dimaksud.

"Kalau kami ke pasar rakyat, mereka bilang, 'Pak, yang online dibatasin, dong. Supaya saya bisa bersaing.' Yaudah saya lihat dulu, tetapi kami akan assess," terangnya.