Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) sudah melakukan komunikasi terhadap berbagai penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) jelang penunjukan sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) pedagang lokapasar atau merchant.

Namun demikian, otoritas pajak masih enggan memberi konfirmasi apabila pemberlakuannya akan mulai 1 Juli. Keputusannya nanti akan berdasarkan kewenangan Menteri Keuangan.

"Apakah akan diberlakukan 1 Juli, mohon ditunggu pengumuman resminya. Kami masih menunggu, keputusannya merupakan kewenangan Pak Menteri [Purbaya Yudhi Sadewa]," terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti kepada Bisnis, Minggu (28/6/2026).

Adapun landasan hukum pengenaan PPh bagi merchant marketplace yang dipungut melalui perusahaan PMSE, seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain, sudah tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.37/2025. Implementasi aturan ini sempat ditunda sebelumnya dengan pertimbangan kondisi ekonomi dalam negeri.

Dalam PMK itu, otoritas fiskal mengatur penunjukan pihak lain yang dalam hal ini adalah perusahaan PMSE alias marketplace sebagai pemungut PPh pasal 22 pedagang PMSE dalam negeri.

Untuk ditunjuk sebagai perusahaan PMSE, entitas dimaksud harus memiliki rekening eskro atau escrow account. Data DJP terkait dengan perusahaan pemungut PPN PMSE, terdapat total 233 entitas yang sudah ditunjuk otoritas sebagai pemungut PPN.

Inge masih enggan mengungkap lebih lanjut ihwal jumlah perusahaan PMSE yang ditunjuk untuk memungut PPh merchant di marketplace. Akan tetapi, fiskus sudah melakukan komunikasi dengan pihak terkait.

"Saat ini sudah dilakukan komunikasi dengan beberapa marketplace sambil dicek kesiapannya untuk implementasi. Namun berapa yang akan ditunjuk masih akan dilakukan asesmen sambil menunggu kepastian berlakunya," pungkas Inge.

Di sisi lain, Inge turut memastikan bahwa tarif pajak UMKM bagi merchant UMKM yang akan dipungut pajak penghasilannya melalui perusahaan PMSE akan merujuk pada aturan terbaru yakni Peraturan Pemerintah (PP) No.20/2026.

Pelaku UMKM yang mendapatkan tarif insentif 0,5% masih berlaku untuk omzet dari pengusaha dengan peredaran bruto Rp500 juta sampai Rp4,8 miliar setahun. Hanya saja, dengan beleid itu, kini penerima manfaat insentif ini hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP), perseroan perseorangan serta koperasi.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto memastikan kesiapan pihaknya untuk mengimplementasikan PMK No.37/2025.

Bimo menegaskan bahwa pajak ini bukan skema baru, sebab sebelumnya sudah ada penunjukan PMSE pemungut PPN. Hanya saja, kini belum ada pemungutan bagi PPh untuk merchant yang berusaha di lokapasar.

Skema pemungutan pajak melalui marketplace sudah dilakukan untuk pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik (PPN PMSE).

Beberapa perusahaan PMSE untuk memungut PPN meliputi Tokopedia, Lazada, Shopee maupun Blibli. Perusahaan multinasional yang menyediakan layanan digital di Indonesia juga termasuk dalam daftar tersebut seperti Google, Netflix, Spotify, Disney dan lain-lain.

Oleh sebab itu, Bimo menilai pelaku marketplace maupun pelaku UMKM di berbagai platform online seharusnya sudah siap untuk menyambut kebijakan baru ini. Sebab, tujuan dari pemungutan PPh melalui marketplace adalah untuk menciptakan keseimbangan antara UMKM yang berjualan secara offline maupun online.

"Harusnya mereka lebih siap juga, karena kan sebenarnya ini untuk level playing field ya. Keadilan antara yang offline sama yang online," jelas Bimo saat ditemui di DPR pekan lalu.

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Izzudin Al Farras Adha mengusulkan agar ada masa transisi yang memadai sebelum menerapkan mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) melalui marketplace terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu, Izzudin menilai masa transisi diperlukan karena sebagian pelaku UMKM yang berjualan di marketplace masih belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun pembukuan keuangan yang memadai.

"Dibuat masa transisi yang lebih memadai sehingga ketika penerapan secara penuh dilakukan, seluruh UMKM di marketplace tersebut sudah memiliki NPWP dan kesiapan pembukuan atau pencatatan keuangan yang rapi," katanya.

Pemerintah berencana menerapkan mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 melalui platform marketplace atau lokapasar mulai Juli 2026.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Melalui aturan tersebut, penyelenggara PMSE atau marketplace ditunjuk sebagai pihak yang memungut pajak penghasilan atas penghasilan pedagang dalam negeri yang berjualan melalui platform digital.

Izzudin menjelaskan mekanisme tersebut bukan merupakan jenis pajak baru bagi UMKM, melainkan hanya mengalihkan mekanisme pemungutan pajak kepada marketplace sehingga proses pembayaran menjadi lebih mudah dan terintegrasi.

Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah dan penyelenggara marketplace perlu memberikan edukasi serta pendampingan kepada para pelaku UMKM agar siap memenuhi ketentuan baru tersebut.

Menurut dia, apabila kebijakan diterapkan mulai Juli tanpa masa transisi yang cukup, terdapat risiko sebagian pelaku UMKM memilih keluar dari ekosistem marketplace.

Akibatnya, lanjut dia, mereka hanya akan mengandalkan penjualan melalui media sosial maupun toko fisik sehingga peluang untuk memperluas pasar dan meningkatkan skala usaha menjadi lebih terbatas.

Selain itu, kebijakan tersebut juga berpotensi memperlebar kesenjangan antarpelaku UMKM. Penjual yang mampu bertahan di marketplace diperkirakan hanya mereka yang telah memiliki administrasi usaha dan pencatatan keuangan yang lebih baik.

"Kemampuannya masih sangat terbatas, yang dapat teridentifikasi dari sebagian UMKM yang belum memiliki pembukuan keuangan, sebagian belum memiliki pembukuan keuangan yang rapi, dan sebagian lain masih mencampuradukkan keuangan pribadi atau keluarga dengan usaha," ujarnya.

Ia menilai pemerintah bersama marketplace perlu memperkuat edukasi dan pendampingan agar pelaku UMKM siap memenuhi kewajiban perpajakan tanpa menghambat proses digitalisasi usaha.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menargetkan implementasi pemungutan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 atas pedagang (merchant) melalui platform lokapasar (marketplace) pada Juli 2026.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan bahwa payung hukum untuk implementasi kebijakan ini pun sudah siap. Dia juga menyebut Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah memberikan konfirmasi mengenai rencana tersebut, sejalan dengan dukungan dari DPR.

Kini, pemerintah masih akan berdiskusi lebih lanjut dengan pelaku industri guna memastikan kesiapan dari implementasi kebijakan itu.

"Diminta kan tahun ini, bulan Juli. Mudah-mudahan," terang Bimo usai rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Bimo memastikan bahwa ini bukan pajak baru. Skema pemungutan pajak melalui marketplace sudah dilakukan untuk pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik (PPN PMSE).

Bimo mengatakan, DJP sebelumnya sudah menunjuk 261 perusahaan PMSE untuk memungut PPN. Contohnya, Tokopedia, Lazada, Shopee maupun Blibli. Perusahaan multinasional yang menyediakan layanan digital di Indonesia juga termasuk dalam daftar tersebut seperti Google, Netflix, Spotify, Disney dan lain-lain.

Oleh sebab itu, Bimo menilai pelaku marketplace maupun pelaku UMKM di berbagai platform online seharusnya sudah siap untuk menyambut kebijakan baru ini. Sebab, tujuan dari pemungutan PPh melalui marketplace adalah untuk menciptakan keseimbangan antara UMKM yang berjualan secara offline maupun online.

"Harusnya mereka lebih siap juga, karena kan sebenarnya ini untuk level playing field ya. Keadilan antara yang offline sama yang online," jelas Bimo.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pada April 2026 lalu menyebut kebijakan ini awalnya direncanakan berlaku tahun lalu. Akan tetapi, kondisi perekonomian yang belum pulih menghalangi rencana otoritas fiskal untuk memajaki merchant di marketplace.

Saat itu, Purbaya mengaku bakal mulai menerapkan kebijakan ini apabila ekonomi kuartal II/2026 tetap menunjukkan performa yang baik. Sebagaimana diketahui, ekonomi kuartal I/2026 sebelumnya tercatat tumbuh 5,61% (yoy).

"Sekarang [ekonomi] udah lumayan, nih. Kalau triwulan kedua masih bagus, kami akan pertimbangkan untuk juga sekaligus membuat persaingan antara online sama offline lebih fair, tentunya dengan analisa yang clear dari data-data yang kami miliki," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan.

Menurut Purbaya, rencana untuk memungut pajak pedagang UMKM di marketplace seperti Tokopedia hingga Shopee itu sejalan dengan keluhan pedagang yang berjualan secara luring. Untuk itu, dia memastikan bakal melakukan asesmen lebih lanjut mengenai kebijakan dimaksud.

"Kalau kami ke pasar rakyat, mereka bilang, 'Pak, yang online dibatasin, dong. Supaya saya bisa bersaing.' Yaudah saya lihat dulu, tetapi kami akan assess," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp48,11 triliun per akhir 28 Februari 2026.

Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Inge Diana Rismawanti menjelaskan bahwa penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital sebesar Rp48,11 triliun itu merupakan akumulasi sejak 2020. Penerimaan itu berasal dari empat pos pungutan.

Pertama, Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) senilai Rp37,4 triliun. Perincian tren setorannya yaitu Rp731,4 miliar pada 2020; Rp3,90 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022; Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, Rp10,32 triliun pada 2025, serta Rp1,74 triliun hingga akhir Januari 2026.

Kedua, pajak kripto senilai Rp1,96 triliun. Perinciannya terdiri dari Rp1,09 triliun pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Rp875,31 miliar pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPN DN).

Ketiga, pajak fintech sebanyak Rp4,64 triliun. Perinciannya mencakup PPh Pasal 23 yang diterima wajib pajak dalam negeri (WPDN) dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar Rp1,32 triliun, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp724,64 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp2,61 triliun.

Keempat, pajak ekonomi digital lainnya yang diterima melalui Sistem Informasi Pengaduan Pajak (SIPP) sebesar Rp4,11 triliun. Perinciannya berasal dari setoran PPh Pasal 22 sebesar Rp317,34 miliar dan PPN sebesar Rp3,8 triliun.

“Realisasi penerimaan pajak digital sebesar Rp48,11 triliun menunjukkan kontribusi ekonomi digital yang semakin meningkat terhadap penerimaan negara," ujar Inge dalam keterangannya, Selasa (31/3/2026).

Dia menambahkan bahwa ke depan, Direktorat Jenderal Pajak akan memperkuat pengawasan, memperluas basis pemajakan, serta meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha digital melalui optimalisasi regulasi dan pemanfaatan teknologi informasi.

Bisnis.com, DENPASAR — Realisasi penerimaan pajak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga 28 Februari 2026 mencapai 8,69% dari target APBN 2026.

Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara Judiana Manihuruk menjelaskan kinerja ini menunjukkan tren yang positif pada mayoritas jenis pajak utama, dengan struktur penerimaan yang masih didominasi pajak berbasis penghasilan dan konsumsi domestik.

Pajak Penghasilan (PPh) terealisasi sebesar Rp232,73 miliar, sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencapai Rp300,79 miliar.

"Penurunan pada pos Pajak Lainnya sebesar Rp194,38 miliar terutama disebabkan pemindahbukuan [PBk] atas deposit pajak ke jenis PPh dan PPnBM, sehingga bersifat administratif dan tidak mencerminkan perlambatan aktivitas ekonomi," jelas Judiana, Kamis (26/3/2026).

PPN Dalam Negeri menjadi penopang utama dengan realisasi Rp296,44 miliar dan tumbuh 273,1%. PPh Pasal 21 dan PPh Final masing-masing tumbuh 121,6% dan 29,4%, mencerminkan stabilitas pembayaran penghasilan tenaga kerja serta kepatuhan pada skema pajak final.

PPh Pasal 25 Badan dan Orang Pribadi juga menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan 11,6% dan 12,3%. Selain itu, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 masing-masing tumbuh 326,1% dan 47,4%, menandakan meningkatnya aktivitas perdagangan dan jasa.

Penjualan Benda Meterai tercatat Rp4,2 miliar (1,25%). Dari sisi sektoral, Sektor administrasi pemerintah menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp57,3 miliar (39,5%) dan tumbuh 40,7%. Sektor perdagangan tumbuh 64,5% dengan realisasi Rp75,1 miliar (22,28%). Sektor pegawai, akomodasi dan makan minum, serta industri juga tumbuh masing-masing 61,2%, 63,3%, dan 46,1%.

Sementara itu, sektor jasa keuangan mengalami kontraksi -20,7% akibat dinamika pembayaran dan pergeseran basis penerimaan. Pada aspek kepatuhan, realisasi penyampaian SPT Tahunan hingga Februari 2026 mencapai 81.118 SPT, terdiri dari 79.552 SPT Orang Pribadi dan 1.636 SPT Badan.

"Angka ini menunjukkan respons pelaporan yang cukup baik menjelang batas waktu 31 Maret 2026 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April 2026 untuk Wajib Pajak Badan. Pelaporan SPT Tahunan kini sepenuhnya menggunakan sistem Coretax DJP. Wajib Pajak dihimbau memastikan akun aktif serta mengklik tombol “Posting SPT” sebelum pengiriman agar data terkirim dengan benar," ujar Judiana.

Ditjen Pajak juga membuka layanan pada akhir pekan untuk mendukung kelancaran pelaporan. Seluruh layanan DJP tidak dipungut biaya dan masyarakat dihimbau waspada terhadap penipuan.

Selain itu, melalui PMK Nomor 4 Tahun 2026, Pemerintah memberikan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) atas tiket pesawat untuk periode pembelian 10 Februari–29 Maret 2026 dan periode penerbangan 14–29 Maret 2026. Insentif ini diberikan sebelum Ramadan guna mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Secara keseluruhan, kinerja penerimaan pajak NTB hingga Februari 2026 menunjukkan tren positif. DJP akan terus memperkuat pelayanan dan pengawasan guna menjaga momentum penerimaan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga buyback emas Antam hari ini, Rabu (4/3/2026) terpantau turun -Rp107,000. Melansir laman resmi dealer Antam Logam Mulia, emas batangan ukuran 1 gram ditetapkan buyback Rp2.757.000 per gram

Sementara itu, harga jual emas Antam hari ini per gram ditetapkan Rp3.004.000 per 1 gram.

Untuk diketahui, buyback emas Antam dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Transaksi Buyback Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024. Dalam regulasi ini, setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5%.

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback. Ketentuan Kelengkapan Dokumen Identitas Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Instansi Pemerintah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) kini berfungsi sebagai NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini, Senin, 9 Maret 2026:

Bisnis.com, DENPASAR – Penerimaan pajak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga Februari 2026 Rp339,15 Miliar atau 8,69% dari target penerimaan Rp3,9 triliun di 2026.

Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara, Judiana Manihuruk penerimaan pajak menunjukkan tren yang positif pada mayoritas jenis pajak utama, dengan struktur penerimaan yang masih didominasi pajak berbasis penghasilan dan konsumsi domestik.

Judiana menjelaskan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) terealisasi sebesar Rp232,73 miliar, sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencapai Rp300,79 miliar.

"Penurunan pada pos Pajak Lainnya sebesar Rp194,38 miliar terutama disebabkan pemindahbukuan (PBk) atas deposit pajak ke jenis PPh dan PPnBM, sehingga bersifat administratif dan tidak mencerminkan perlambatan aktivitas ekonomi," jelas Judiana, Jumat (6/3/2026).

PPN Dalam Negeri menjadi penopang utama dengan realisasi Rp296,44 miliar dan tumbuh 273,1%. PPh Pasal 21 dan PPh Final masing-masing tumbuh 121,6% dan 29,4%, mencerminkan stabilitas pembayaran penghasilan tenaga kerja serta kepatuhan pada skema pajak final.

PPh Pasal 25 Badan dan Orang Pribadi juga menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan 11,6% dan 12,3%. Selain itu, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 masing-masing tumbuh 326,1% dan 47,4%, menandakan meningkatnya aktivitas perdagangan dan jasa. Penjualan Benda Meterai tercatat Rp4,2 miliar (1,25%).

Dari sisi sektoral, sektor administrasi pemerintah menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp57,3 miliar (39,5%) dan tumbuh 40,7%. Sektor Perdagangan tumbuh 64,5% dengan realisasi Rp75,1 miliar (22,28%). Sektor Pegawai, Akomodasi dan Makan Minum, serta Industri juga tumbuh masing-masing 61,2%, 63,3%, dan 46,1%. Sementara itu, Sektor Jasa Keuangan mengalami kontraksi -20,7% akibat dinamika pembayaran dan pergeseran basis penerimaan.

Pada aspek kepatuhan, realisasi penyampaian SPT Tahunan hingga Februari 2026 mencapai 81.118 SPT, terdiri dari 79.552 SPT Orang Pribadi dan 1.636 SPT Badan. Angka ini menunjukkan respons pelaporan yang cukup baik menjelang batas waktu 31 Maret 2026 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April 2026 untuk Wajib Pajak Badan.

Judiana menegaskan pelaporan SPT Tahunan kini sepenuhnya menggunakan sistem Coretax DJP. Wajib Pajak dihimbau memastikan akun aktif serta mengklik tombol “Posting SPT” sebelum pengiriman agar data terkirim dengan benar.

"DJP juga membuka layanan pada akhir pekan untuk mendukung kelancaran pelaporan. Seluruh layanan DJP tidak dipungut biaya dan masyarakat dihimbau waspada terhadap penipuan," kata Judiana.

Selain itu, melalui PMK Nomor 4 Tahun 2026, Pemerintah memberikan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) atas tiket pesawat untuk periode pembelian 10 Februari–29 Maret 2026 dan periode penerbangan 14 Maret –29 Maret 2026. Insentif ini diberikan sebelum Ramadan guna mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi.

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan terburu-buru dalam mengimplementasikan kebijakan pajak toko online atau PPh Pasal 22 bagi pedagang di e-commerce.

Purbaya mengatakan, daya beli masyarakat dan laju pertumbuhan ekonomi nasional menjadi indikator utama sebelum aturan tersebut benar-benar dijalankan.

Purbaya mengaitkan rencana pemungutan pajak ini dengan target pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2026.

"Kita lihat seperti apa growth-nya pada ekonomi kita. Kalau triwulan kedua sudah 6 persen lebih ya kita kenakan, kalau belum ya sudah," ujar Purbaya usai konferensi pers KSSK, Selasa (27/1/2026).

Meski payung hukum berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 sudah diterbitkan, Menkeu menekankan efektivitas kebijakan pajak tidak boleh mengorbankan konsumsi masyarakat. Dia mengkhawatirkan pemungutan pajak yang dipaksakan saat ekonomi belum cukup kuat justru akan menekan daya beli.

"Bukan itu yang penting, adalah masyarakat sudah siap apa belum, kuat nggak menerima kenaikan pajak itu. Kalau gara-gara itu daya beli jeblok juga, ekonominya belum cukup cepat, mereka nggak cukup punya uang juga, buat apa kita kenakan. Itu faktor utamanya. Saya akan lihat ekonomi akan cukup kuat apa nggak, itu saja," kata Purbaya.

Hingga saat ini, Kementerian Keuangan masih menunda implementasi teknis dari PMK Nomor 37 Tahun 2025. Peraturan tersebut sebenarnya memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menunjuk marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen terhadap para pedagang online.

Sesuai aturan tersebut, Dirjen Pajak memiliki otoritas untuk menetapkan seperti batasan nilai transaksi harian/bulanan dan jumlah trafik atau volume pengakses marketplace yang wajib menjadi pemungut pajak.

Namun, hingga Januari 2026, pemerintah belum menunjuk satu pun platform e-commerce sebagai pemungut resmi. Penundaan ini sejalan dengan komitmen Menkeu untuk memastikan bahwa sektor ekonomi digital tetap tumbuh sebagai pilar pendukung ekonomi nasional sebelum dibebani kewajiban perpajakan tambahan.

(NIA DEVIYANA)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi konsumen atau pembeli akhir emas bebas pajak pertambahan nilai (PPN). Hal itu menyusul aduan produsen soal barang ilegal.

Mereka yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia memang terjadwal melakukan pertemuan dengan Purbaya pada hari ini, Selasa (23/10).

Sang Bendahara Negara menyebut hasil pertemuan itu mengungkap data tentang pengusaha atau pedagang emas yang tak patuh pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2023, pabrikan emas wajib memungut PPN sebesar 1,1 persen untuk penyerahan kepada pabrikan emas perhiasan lainnya atau pedagang emas perhiasan. Ada juga PPN 1,65 persen dari harga jual bagi penyerahan emas kepada konsumen akhir.

"Mereka minta kita meng-adjust kebijakan yang berhubungan dengan produsen perhiasan yang dianggap ilegal, semacam ilegal gitu. Ada yang gak bayar apa sih namanya, surat, dia gak ngasih surat keterangan. Saya lupa namanya, surat keterangan membeli kali ya, asalnya dari mana. Dia langsung jual ke toko-toko emas dan akibatnya dia gak bayar pajak," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (23/10).

Sang Bendahara Negara menegaskan perusahaan yang menjual emas secara legal semestinya memungut pajak alias PPN dengan total 3 persen. Pungutan tersebut lalu disetorkan kepada negara.

Ia menyebut para produsen ingin Kemenkeu menertibkan pengusaha yang tak membayar PPN. Purbaya menyambut baik usul para produsen emas tersebut, asalkan memang bisa meningkatkan penerimaan.

"Karena menurut dia (produsen emas), 90 persen gelap, artinya gak bayar yang 1,6 persen (1,65 persen) PPN ke saya," tegas Purbaya.

"Usul mereka adalah semuanya (pengusaha emas) dikenakan 3 persen (PPN 1,1 persen dan 1,65 persen). Jadi, yang konsumen gak bayar lagi (PPN), di pabrik-pabriknya saja. Jadi, kita bisa kendalikan lebih cepat," sambungnya.

Aturan soal pajak emas baru diubah melalui PMK Nomor 52 Tahun 2025 yang berlaku sejak 1 Agustus 2025. Kendati demikian, beleid tersebut fokus pada ketentuan pajak penghasilan (PPh).

Masyarakat tetap tak bakal dipungut PPh dalam transaksi emas. Ini berlaku dalam penjualan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis.

Ada 2 pihak lain juga yang dibebaskan dari pungutan PPh. Keduanya adalah wajib pajak yang dikenai PPh final atas penghasilan usahanya atau memiliki peredaran bruto tertentu yang sudah dikonfirmasi kebenarannya oleh Direktorat Jenderal Pajak serta wajib pajak yang punya surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22.

Inti dari beleid baru yang diterbitkan pada era Sri Mulyani itu adalah membebaskan PPh dari penjualan yang dilakukan pengusaha emas kepada bullion bank. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf c.

"Pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (4) juga tidak dilakukan atas penjualan emas batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf b, oleh pengusaha emas perhiasan dan/atau pengusaha emas batangan: kepada lembaga jasa keuangan penyelenggara kegiatan usaha bulion yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan," jelas pasal tersebut.