#30 tag 24jam
Realisasi Penerimaan Pajak di NTB Capai 8,69% dalam Dua Bulan Pertama 2026
Realisasi penerimaan pajak di NTB hingga Februari 2026 mencapai 8,69% dari target APBN, didominasi PPh dan PPN. Pelaporan SPT meningkat, mendukung tren positif. [449] url asal
#penerimaan-pajak #pajak-ntb #realisasi-pajak #apbn-2026 #pajak-penghasilan #ppn-dan-ppnbm #pph-pasal-21 #pph-final #pph-pasal-25 #pph-pasal-22 #pph-pasal-23 #spt-tahunan #coretax-djp #insentif-ppn-dtp
(Bisnis.Com - Terbaru) 27/03/26 08:59
v/174098/
Bisnis.com, DENPASAR — Realisasi penerimaan pajak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga 28 Februari 2026 mencapai 8,69% dari target APBN 2026.
Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara Judiana Manihuruk menjelaskan kinerja ini menunjukkan tren yang positif pada mayoritas jenis pajak utama, dengan struktur penerimaan yang masih didominasi pajak berbasis penghasilan dan konsumsi domestik.
Pajak Penghasilan (PPh) terealisasi sebesar Rp232,73 miliar, sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencapai Rp300,79 miliar.
"Penurunan pada pos Pajak Lainnya sebesar Rp194,38 miliar terutama disebabkan pemindahbukuan [PBk] atas deposit pajak ke jenis PPh dan PPnBM, sehingga bersifat administratif dan tidak mencerminkan perlambatan aktivitas ekonomi," jelas Judiana, Kamis (26/3/2026).
PPN Dalam Negeri menjadi penopang utama dengan realisasi Rp296,44 miliar dan tumbuh 273,1%. PPh Pasal 21 dan PPh Final masing-masing tumbuh 121,6% dan 29,4%, mencerminkan stabilitas pembayaran penghasilan tenaga kerja serta kepatuhan pada skema pajak final.
PPh Pasal 25 Badan dan Orang Pribadi juga menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan 11,6% dan 12,3%. Selain itu, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 masing-masing tumbuh 326,1% dan 47,4%, menandakan meningkatnya aktivitas perdagangan dan jasa.
Penjualan Benda Meterai tercatat Rp4,2 miliar (1,25%). Dari sisi sektoral, Sektor administrasi pemerintah menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp57,3 miliar (39,5%) dan tumbuh 40,7%. Sektor perdagangan tumbuh 64,5% dengan realisasi Rp75,1 miliar (22,28%). Sektor pegawai, akomodasi dan makan minum, serta industri juga tumbuh masing-masing 61,2%, 63,3%, dan 46,1%.
Sementara itu, sektor jasa keuangan mengalami kontraksi -20,7% akibat dinamika pembayaran dan pergeseran basis penerimaan. Pada aspek kepatuhan, realisasi penyampaian SPT Tahunan hingga Februari 2026 mencapai 81.118 SPT, terdiri dari 79.552 SPT Orang Pribadi dan 1.636 SPT Badan.
"Angka ini menunjukkan respons pelaporan yang cukup baik menjelang batas waktu 31 Maret 2026 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April 2026 untuk Wajib Pajak Badan. Pelaporan SPT Tahunan kini sepenuhnya menggunakan sistem Coretax DJP. Wajib Pajak dihimbau memastikan akun aktif serta mengklik tombol “Posting SPT” sebelum pengiriman agar data terkirim dengan benar," ujar Judiana.
Ditjen Pajak juga membuka layanan pada akhir pekan untuk mendukung kelancaran pelaporan. Seluruh layanan DJP tidak dipungut biaya dan masyarakat dihimbau waspada terhadap penipuan.
Selain itu, melalui PMK Nomor 4 Tahun 2026, Pemerintah memberikan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) atas tiket pesawat untuk periode pembelian 10 Februari–29 Maret 2026 dan periode penerbangan 14–29 Maret 2026. Insentif ini diberikan sebelum Ramadan guna mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi.
Secara keseluruhan, kinerja penerimaan pajak NTB hingga Februari 2026 menunjukkan tren positif. DJP akan terus memperkuat pelayanan dan pengawasan guna menjaga momentum penerimaan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Penerimaan Pajak di NTB Capai Rp339,15 Miliar hingga Februari 2026
Penerimaan pajak NTB capai Rp339,15 miliar hingga Februari 2026, didominasi PPh dan PPN. Sektor administrasi pemerintah jadi kontributor terbesar. [430] url asal
#penerimaan-pajak-ntb #pajak-ntb-2026 #pajak-penghasilan-ntb #ppn-ntb #ppnbm-ntb #pph-pasal-21 #pph-pasal-25 #pph-pasal-22 #pph-pasal-23 #spt-tahunan-ntb #coretax-djp #insentif-ppn-dtp #pajak-sektor-pe
(Bisnis.Com - Terbaru) 07/03/26 02:10
v/157593/
Bisnis.com, DENPASAR – Penerimaan pajak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga Februari 2026 Rp339,15 Miliar atau 8,69% dari target penerimaan Rp3,9 triliun di 2026.
Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara, Judiana Manihuruk penerimaan pajak menunjukkan tren yang positif pada mayoritas jenis pajak utama, dengan struktur penerimaan yang masih didominasi pajak berbasis penghasilan dan konsumsi domestik.
Judiana menjelaskan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) terealisasi sebesar Rp232,73 miliar, sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencapai Rp300,79 miliar.
"Penurunan pada pos Pajak Lainnya sebesar Rp194,38 miliar terutama disebabkan pemindahbukuan (PBk) atas deposit pajak ke jenis PPh dan PPnBM, sehingga bersifat administratif dan tidak mencerminkan perlambatan aktivitas ekonomi," jelas Judiana, Jumat (6/3/2026).
PPN Dalam Negeri menjadi penopang utama dengan realisasi Rp296,44 miliar dan tumbuh 273,1%. PPh Pasal 21 dan PPh Final masing-masing tumbuh 121,6% dan 29,4%, mencerminkan stabilitas pembayaran penghasilan tenaga kerja serta kepatuhan pada skema pajak final.
PPh Pasal 25 Badan dan Orang Pribadi juga menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan 11,6% dan 12,3%. Selain itu, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 masing-masing tumbuh 326,1% dan 47,4%, menandakan meningkatnya aktivitas perdagangan dan jasa. Penjualan Benda Meterai tercatat Rp4,2 miliar (1,25%).
Dari sisi sektoral, sektor administrasi pemerintah menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp57,3 miliar (39,5%) dan tumbuh 40,7%. Sektor Perdagangan tumbuh 64,5% dengan realisasi Rp75,1 miliar (22,28%). Sektor Pegawai, Akomodasi dan Makan Minum, serta Industri juga tumbuh masing-masing 61,2%, 63,3%, dan 46,1%. Sementara itu, Sektor Jasa Keuangan mengalami kontraksi -20,7% akibat dinamika pembayaran dan pergeseran basis penerimaan.
Pada aspek kepatuhan, realisasi penyampaian SPT Tahunan hingga Februari 2026 mencapai 81.118 SPT, terdiri dari 79.552 SPT Orang Pribadi dan 1.636 SPT Badan. Angka ini menunjukkan respons pelaporan yang cukup baik menjelang batas waktu 31 Maret 2026 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April 2026 untuk Wajib Pajak Badan.
Judiana menegaskan pelaporan SPT Tahunan kini sepenuhnya menggunakan sistem Coretax DJP. Wajib Pajak dihimbau memastikan akun aktif serta mengklik tombol “Posting SPT” sebelum pengiriman agar data terkirim dengan benar.
"DJP juga membuka layanan pada akhir pekan untuk mendukung kelancaran pelaporan. Seluruh layanan DJP tidak dipungut biaya dan masyarakat dihimbau waspada terhadap penipuan," kata Judiana.
Selain itu, melalui PMK Nomor 4 Tahun 2026, Pemerintah memberikan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) atas tiket pesawat untuk periode pembelian 10 Februari–29 Maret 2026 dan periode penerbangan 14 Maret –29 Maret 2026. Insentif ini diberikan sebelum Ramadan guna mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi.
Purbaya Bantah Bakal Terapkan Ijon Pajak Meski Penerimaan Seret
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah isu bakal menerapkan ijon pajak, meski penerimaan pajak seret pada 2025. [332] url asal
#purbaya-yudhi-sadewa #menkeu #pajak #ijon-pajak #penerimaan-pajak #apbn #jakarta-pusat #kementerian-keuangan #apbn-kita #jenderal-pajak #pemerintah #bimo-wijayanto #pph-pasal-25 #adjustment #peru
(CNN Indonesia - Ekonomi) 19/12/25 05:30
v/78160/
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah isu bakal menerapkan ijon pajak, meski penerimaan pajak seret pada 2025.
"Siapa yang bilang ijon pajak? Gue bilang ijon? Emang saya bilang ijon? Saya enggak pernah bilang ijon, orang saya bukan tukang ijon. Jadi, saya enggak ngerti istilah itu," tegas Purbaya usai Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (18/12).
"Mungkin ada adjustment di sana-sini untuk pajak, tapi kita lihat lagi seperti apa ke depannya, tergantung kondisi di lapangan," sambungnya.
Isu mengenai implementasi ijon pajak mencuat dari salah satu pemberitaan media massa, yang akhirnya dibantah Purbaya. Bantahan tersebut senada dengan yang disampaikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu beberapa saat lalu.
DJP menegaskan pemerintah tetap akan mengumpulkan pajak pada tahun ini sesuai peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut juga bakal ditempuh dengan prinsip profesionalisme.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto ikut meluruskan soal ribut-ribut penerapan ijon pajak. Ia mengutip praktik dinamisasi pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat 6 UU Pajak Penghasilan (UU PPh).
"Ini prinsipnya angsuran bulanan PPh Pasal 25 itu yang dibayar sendiri oleh wajib pajak didasarkan pada kinerja Y-1, jadi tahun sebelumnya," jelas Bimo.
Bimo menyebut DJP diberikan kewenangan untuk menyesuaikan besaran angsuran PPh Pasal 25.
Hal itu dilakukan terhadap beberapa kondisi, misalnya ketika ada penghasilan-penghasilan yang berbeda polanya dengan tahun sebelumnya atau penghasilan yang bersifat tidak teratur.
Ada juga penyesuaian angsuran yang bisa ditempuh DJP Kemenkeu ketika muncul perubahan kegiatan usaha, perubahan size usaha, dan juga peningkatan bisnis dari wajib pajak.
"Nah, hal ini dimaksudkan supaya angsuran wajib pajak di dalam tahun yang berjalan ini sedapat mungkin bisa diupayakan mendekati jumlah pajak yang memang seharusnya terutang di akhir tahun. Konteksnya, supaya itu bisa mengurangi beban kurang bayar wajib pajak pada saat penyampaian SPT tahunan di 2026," tuturnya.
Ijon diartikan sebagai praktik meminta wajib pajak (WP) menyetor di tahun ini atas kewajiban perpajakan yang terutang pada tahun depan, artinya membayar pajak di depan. Laman resmi Ditjen Pajak juga menegaskan praktik ijon pajak bertentangan dengan asas kepastian hukum.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)