ekBis

Kemenkeu Prediksi Penerimaan Pajak 2026 Tak Sampai Target Rp2.357,7 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menargetkan penerimaan pajak sepanjang 2026 tumbuh 20,5% (yoy) dibandingkan akhir 2025 yakni Rp1.917,6 triliun. Artinya, otoritas fiskal memprakirakan penerimaan pajak tak mencapai target APBN tahun ini yaitu Rp2.357,7 triliun.

Sebab, otoritas harus mengejar pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 22,9% (yoy) pada 2026 untuk bisa mencapai target Rp2.357,7 triliun dari realisasi akhir 2025 Rp1.917,6 triliun. Realisasi sampai akhir tahun lalu itu hanya 87,6% dari target.

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2026, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bertanya kepada Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto ihwal target pertumbuhan penerimaan pajak sampai akhir 2026. Bimo menyebut otoritas pajak memprakirakan pertumbuhan sampai 20,5% (yoy) untuk sepanjang tahun ini.

"[Target pertumbuhan pajak sepanjang 2026] 20,5%, tetapi kami coba dorong ke level yang lebih positif," ujar Purbaya di Aula Mezzanine, Gedung Juanda Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Kendati demikian, perlu diakui bahwa target pertumbuhan 20,5% (yoy) tahun ini sudah lebih tinggi dari realisasi akhir 2025. Sebab, realisasi penerimaan pajak sampai akhir tahun lalu terkontraksi hingga 0,7% (yoy)

Sampai dengan akhir Mei 2026, APBN membukukan penerimaan pajak sebesar Rp834,4 triliun atau tumbuh 22,1% (yoy) dibandingkan Mei 2025 sebesar Rp683,3 triliun.

Pertumbuhan penerimaan pajak ini lebih tinggi dari April 2026 yakni 16,1% (yoy). "Ada perbaikan signifikan di pajak dibandingkan kondisi di tahun lalu," kata Purbaya.

Secara terperinci, hampir seluruh jenis penerimaan pajak tumbuh positif sampai akhir Mei. PPh badan dan deposit PPh Badan terealisasi Rp167,7 triliun atau tumbuh 23,9% (yoy).

PPh Orang Pribadi dan PPh 21 terealisasi Rp123,1 triliun atau tumbuh 26% (yoy). Sementara itu, PPh Final, PPh 22 dan PPh 26 terkumpul Rp138,7 triliun atau tumbuh 5,2% (yoy).

Adapun pertumbuhan pajak tertinggi di sektor konsumsi yakni PPN dan PPnBM yakni 41,3% (yoy) atau terealisasi Rp315,7 triliun. Pajak lainnya terkumpul Rp89,3 triliun atau tumbuh negatif 6% (yoy).

Secara sektoral, perdagangan berkontribusi terbesar 25,5% dan tumbuh tertinggi 52,4% (yoy). Industri pengolahan berkontribusi 23,6% dan tumbuh 19,7% (yoy), pertambangan menyumbang 9,1% dan tumbuh 28,2% (yoy), serta pengangkutan dan pergudangan berkontribusi 4,6% dan tumbuh 16,8% (yoy).

Keseluruhan penerimaan negara terealisasi Rp1.185 triliun atau tumbuh 19,1% (yoy). Selain pajak, bea dan cukai juga melanjutkan pertumbuhan positif dari April, setelah sepanjang kuartal I/2026 terkontraksi dalam. Realisasinya mencapai Rp123,8 triliun atau tumbuh 0,7% (yoy).

Adapun PNBP sudah terealisasi Rp226,4 triliun dan tumbuh dua digit yakni 19,9% (yoy).

Di sisi lain keseluruhan belanja negara tercatat sebesar Rp1.365,4 triliun atau tumbuh 34,4% (yoy). Purbaya menyebut pertumbuhan tinggi itu sejalan dengan strategi pemerintah untuk menyamaratakan belanja sepanjang tahun.

Dengan demikian, defisit tercatat Rp180,4 triliun atau 0,7% terhadap PDB.

Kemudian, keseimbangan primer tercatat sebesar surplus Rp58,6 triliun. Ini melanjutkan tren positif akhir April lalu setelah sepanjang kuartal I/2026 defisit.

Artinya, pemerintah tidak menerbitkan utang baru untuk memenuhi kewajibannya pada Mei 2026 termasuk untuk pembayaran bunga utang.

Realisasi Penerimaan Pajak di NTB Capai 8,69% dalam Dua Bulan Pertama 2026

Bisnis.com, DENPASAR — Realisasi penerimaan pajak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga 28 Februari 2026 mencapai 8,69% dari target APBN 2026.

Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara Judiana Manihuruk menjelaskan kinerja ini menunjukkan tren yang positif pada mayoritas jenis pajak utama, dengan struktur penerimaan yang masih didominasi pajak berbasis penghasilan dan konsumsi domestik.

Pajak Penghasilan (PPh) terealisasi sebesar Rp232,73 miliar, sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencapai Rp300,79 miliar.

"Penurunan pada pos Pajak Lainnya sebesar Rp194,38 miliar terutama disebabkan pemindahbukuan [PBk] atas deposit pajak ke jenis PPh dan PPnBM, sehingga bersifat administratif dan tidak mencerminkan perlambatan aktivitas ekonomi," jelas Judiana, Kamis (26/3/2026).

PPN Dalam Negeri menjadi penopang utama dengan realisasi Rp296,44 miliar dan tumbuh 273,1%. PPh Pasal 21 dan PPh Final masing-masing tumbuh 121,6% dan 29,4%, mencerminkan stabilitas pembayaran penghasilan tenaga kerja serta kepatuhan pada skema pajak final.

PPh Pasal 25 Badan dan Orang Pribadi juga menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan 11,6% dan 12,3%. Selain itu, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 masing-masing tumbuh 326,1% dan 47,4%, menandakan meningkatnya aktivitas perdagangan dan jasa.

Penjualan Benda Meterai tercatat Rp4,2 miliar (1,25%). Dari sisi sektoral, Sektor administrasi pemerintah menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp57,3 miliar (39,5%) dan tumbuh 40,7%. Sektor perdagangan tumbuh 64,5% dengan realisasi Rp75,1 miliar (22,28%). Sektor pegawai, akomodasi dan makan minum, serta industri juga tumbuh masing-masing 61,2%, 63,3%, dan 46,1%.

Sementara itu, sektor jasa keuangan mengalami kontraksi -20,7% akibat dinamika pembayaran dan pergeseran basis penerimaan. Pada aspek kepatuhan, realisasi penyampaian SPT Tahunan hingga Februari 2026 mencapai 81.118 SPT, terdiri dari 79.552 SPT Orang Pribadi dan 1.636 SPT Badan.

"Angka ini menunjukkan respons pelaporan yang cukup baik menjelang batas waktu 31 Maret 2026 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April 2026 untuk Wajib Pajak Badan. Pelaporan SPT Tahunan kini sepenuhnya menggunakan sistem Coretax DJP. Wajib Pajak dihimbau memastikan akun aktif serta mengklik tombol “Posting SPT” sebelum pengiriman agar data terkirim dengan benar," ujar Judiana.

Ditjen Pajak juga membuka layanan pada akhir pekan untuk mendukung kelancaran pelaporan. Seluruh layanan DJP tidak dipungut biaya dan masyarakat dihimbau waspada terhadap penipuan.

Selain itu, melalui PMK Nomor 4 Tahun 2026, Pemerintah memberikan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) atas tiket pesawat untuk periode pembelian 10 Februari–29 Maret 2026 dan periode penerbangan 14–29 Maret 2026. Insentif ini diberikan sebelum Ramadan guna mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Secara keseluruhan, kinerja penerimaan pajak NTB hingga Februari 2026 menunjukkan tren positif. DJP akan terus memperkuat pelayanan dan pengawasan guna menjaga momentum penerimaan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penerimaan Pajak Melonjak 30 Persen di Awal 2026, PPN Jadi Motor Utama

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerimaan pajak Indonesia mencatat lonjakan signifikan pada awal 2026.

Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan pajak bersih mencapai Rp 245,1 triliun hingga akhir Februari 2026 atau tumbuh 30,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Realisasi tersebut setara dengan 10,4 persen dari target penerimaan pajak dalam APBN 2026.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Desember di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan lonjakan penerimaan pajak terutama didorong oleh kinerja Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang meningkat tajam seiring tingginya aktivitas transaksi di perekonomian.

“Yang lebih notable lagi adalah PPN dan PPnBM yang tumbuhnya mencapai 97,4 persen. PPN dan PPnBM itu dibayar kalau ada transaksi,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Secara nominal, penerimaan dari PPN dan PPnBM mencapai Rp 85,9 triliun atau melonjak 97,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain itu, Pajak Penghasilan (PPh) Badan juga mencatat pertumbuhan cukup tinggi sebesar 44 persen.

Sementara itu, PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21 meningkat 3,4 persen.

Adapun PPh Final, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 26 tumbuh 4,4 persen, sedangkan sumber penerimaan pajak lainnya naik 24,2 persen.

Secara bruto, total penerimaan pajak tercatat mencapai Rp 336,9 triliun atau tumbuh 12,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dari sisi sektor, Suahasil menyebut terdapat empat sektor utama yang menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak.

KOMPAS/Supriyanto Ilustrasi pajak.

Sektor industri pengolahan menjadi kontributor terbesar dengan penerimaan Rp 100,1 triliun atau sekitar 28,7 persen dari total penerimaan pajak bruto.

Selanjutnya sektor perdagangan menyumbang Rp 83,2 triliun atau sekitar 24,7 persen dari total penerimaan pajak.

Kemudian sektor pertambangan memberikan penerimaan sebesar Rp 33,8 triliun atau sekitar 10 persen.

Sementara sektor keuangan dan asuransi menyumbang Rp 32,4 triliun atau sekitar 9,6 persen.

“Empat sektor ini memberikan kontribusi sekitar 74 persen terhadap penerimaan pajak bruto,” kata Suahasil.

Di sisi lain, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp 44,9 triliun atau sekitar 13,4 persen dari target tahun ini.

Namun, realisasi tersebut masih mengalami kontraksi 14,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Setoran PPN Januari Tumbuh Tinggi, Benarkah Daya Beli Telah Pulih?

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan PPN dan PPnBM tercatat sebesar Rp45,3 triliun atau tumbuh sebesar 83,9% pada Januari 2026. Kinerja penerimaan PPN itu diklaim merepresentasikan peningkatan konsumsi masyarakat.

Sekadar catatan, PPN adalah jenis pajak tidak langsung yang dikenakan dari barang atau jasa yang dikonsumsi. Sehingga, naik turunnya penerimaan PPN seringkali digunakan sebagai indikator untuk mengukur daya beli masyarakat.

Namun demikian, khusus di Indonesia, besar kecilnya penerimaan PPN tidak serta merta bisa digunakan untuk menjustifikasi lemah atau tidaknya daya beli masyarakat. Pasalnya, pemerintah cenderung menerapkan administrasi pemungutan PPN yang sangat kompleks. Salah satunya, karena keberadaan kebijakan tax exemption atau pengecualian pengenaan pajak untuk tujuan mendorong perekonomian.

Sektor pertanian yang kotribusinya ke produk domestik bruto (PDB) mencapai 13% ke PDB kontribusinya ke penerimaan pajak juga menurun. Hal ini disebabkan oleh produk pertanian khususnya bahan makanan seperti beras hingga telur tidak dikenakan PPN.

Hal inilah yang menjelaskan bahwa proses pemungutan PPN tidak pernah optimal atau merepresentasikan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Idealnya, penerimaan PPN bisa dihitung dari tarif yang dikalikan dengan konsumsi masyarakat.

Artinya, jika tarif PPN sebesar 11% dan konsumsi masyarakat sebesar Rp12.834,8 triliun, seharusnya penerimaan PPN bisa di angka Rp1.411,82 triliun. Namun kalau mengacu kepada data penerimaan PPN tahun 2025 hanya Rp790,2 triliun atau ada selisih sekitar Rp621,6 triliun.

Celah dari penerimaan PPN itu sejatinya bisa dilihat dari data estimasi maupun proyeksi belanja pajak. PPN masih mendominasi struktur belanja pajak atau tax expenditure. Pada tahun 2025, proyeksi belanja pajak khusus PPN hanya di angka Rp343,4 triliun.

Tren Belanja Pajak

Di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, proyeksi belanja pajak tercatat sebesar Rp563,6 triliun.

Dalam catatan Bisnis, jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, misalnya, proyeksi belanja pajak hanya ada di kisaran angka Rp530,3 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 6,27%.

PPN dan PPnBM mendominasi proyeksi belanja perpajakan. Besarannya mencapai Rp371,9 triliun atau 65,9% dari total belanja perpajakan tahun depan. Pada 2025 pun porsi belanja pajak untuk PPN dan PPnBM terbesar yakni diproyeksikan Rp343,3 triliun atau 64,7%. Artinya ada kenaikan secara persentase.

Hal itu sebagaimana 2021-2024 yakni belanja perpajakan untuk PPN dan PPnBM selalu memakan porsi terbesar yakni estimasi Rp169,9 triliun atau 57,9% pada 2021, Rp190,4 triliun atau 57,9% pada 2022, Rp208,2 triliun atau 57,8% pada 2023, dan Rp227,8 triliun atau 56,9% pada 2024.

Sementara itu, belanja perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) pada RAPBN 2026 diproyeksikan sebesar Rp160,1 triliun atau lebih besar dari 2025 yakni Rp150,3 triliun.

Kemudian, untuk bea masuk dan cukai diproyeksikan Rp31,1 triliun atau lebih kecil dari tahun sebelumnya yakni Rp36,2 triliun. Sedangkan, PBB P5L diproyeksikan pada 2026 sebesar Rp0,1 triliun atau hampir sama dengan tahun sebelumnya.

Masyarakat Milih Menabung

Menariknya, klaim dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai adanya perbaikan konsumsi itu berbanding terbalik dengan data Bank Indonesia (BI).

Bank Indonesia (BI) melaporkan rata-rata proporsi pendapatan konsumen yang dibelanjakan anjlok pada Januari 2026, menyentuh titik terendah dalam kurun waktu 6 tahun terakhir.

Berdasarkan data Survei Konsumen BI Januari 2026, rata-rata porsi pendapatan masyarakat yang digunakan untuk konsumsi turun ke level 72,3%. Angka ini merosot dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang masih mencatatkan angka 74,3%.

Bahkan, jika ditarik data historis lebih jauh ke belakang maka level 72,3% itu merupakan rekor terendah sejak Desember 2020 atau enam tahun lalu, yang mana porsi konsumsi sempat menyentuh 69,0% akibat hantaman pandemi Covid-19.

Penurunan porsi belanja ini diikuti peningkatan alokasi pendapatan yang dialihkan untuk simpanan atau tabungan dan membayar cicilan pinjaman.

Data BI menunjukkan, proporsi pendapatan yang disimpan (tabungan) pada Januari 2026 ada di level 16,5%, naik dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 14,8%. Angka tabungan ini juga merupakan yang tertinggi sejak awal 2023.

Selain menabung, masyarakat juga tampak lebih terbebani oleh kewajiban utang. Rasio pembayaran cicilan pinjaman terhadap pendapatan tercatat naik menjadi 11,2% pada Januari 2026, dibandingkan 10,8% pada akhir tahun lalu.

Secara demografi pendapatan, aksi tahan uang paling kencang dilakukan oleh kelompok masyarakat kelas menengah-atas. Kelompok dengan pengeluaran di atas Rp5 juta per bulan mencatatkan penurunan porsi konsumsi paling dalam, yaitu hanya 70,1% dari total pendapatan mereka.

Sebaliknya, kelompok masyarakat bawah dengan pengeluaran Rp1-2 juta per bulan masih harus membelanjakan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan hidup, dengan rasio konsumsi yang masih tinggi di level 74,5%.

Fenomena ini menciptakan sebuah anomali pada awal 2026. Pasalnya, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) terbaru menunjukkan kenaikan 3,5 poin, dari 123,5 pada Desember 2024 menjadi 127 pada Januari 2026, angka tertinggi dalam setahun terakhir atau sejak Januari 2025 (127,2).

Pelaku Usaha Masih Tahan Ekspansi

Di sisi lain, BI juga mencatat pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dari segmen korporasi tetap tinggi per Januari 2026. Dalam laporan Perkembangan Uang Beredar yang dirilis BI, penghimpunan DPK pada Januari 2026 mencapai Rp9.489,1 triliun atau tumbuh 10,8% secara tahunan (year on year/YoY).

Realisasi itu meningkat dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 10,5% YoY. “Peningkatan tersebut didorong oleh komponen giro dan tabungan yang tumbuh masing-masing sebesar 19,0% YoY dan 8,8% YoY, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya,” tulis BI dalam laporannya, Senin (23/2/2026).

Jika menilik dari golongan nasabah, perkembangan DPK utamanya didorong oleh pertumbuhan DPK perorangan dan nasabah lainnya yang naik masing-masing sebesar 3,3% YoY dan 9,6% YoY dibandingkan dengan 2,8% YoY dan 7,1% YoY pada bulan sebelumnya.

Pertumbuhan DPK korporasi stabil tinggi di posisi 18,2% YoY, menjadikannya yang tertinggi di antara golongan nasabah perorangan dan nasabah lainnya. Jika dirinci giro korporasi tumbuh 21,9% YoY, lebih tinggi dari Desember 2025 yang sebesar 21,5% YoY.

Kemudian, tabungan korporasi tumbuh 26,8% YoY, lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 24,7% YoY. Sementara, simpanan berupa deposito korporasi naik 11,5% YoY, lebih rendah ketimbang Desember 2025 yang sebesar 12,4% YoY.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan, tingginya pertumbuhan DPK korporasi dibandingkan perorangan dan nasabah lainnya dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, cashflow korporasi cukup besar. Kedua, korporasi lebih menahan untuk ekspansi usaha.

“Korporasi lebih menahan untuk ekspansi usaha karena berbagai kondisi saat ini seperti daya beli yang belum membaik sehingga ekspansi usaha ditahan terlebih dahulu,” kata Trioksa kepada Bisnis, Senin (23/2/2026).

Untuk itu, Trioksa menilai perlunya percepatan realisasi investasi, peningkatan daya saing produk, dan percepatan investasi-investasi baru untuk mendorong daya beli dan ekonomi di dalam negeri.

Apa Implikasinya ke Ekonomi?

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai bahwa tingginya pertumbuhan DPK korporasi tidak otomatis mengindikasikan bahwa korporasi tidak melakukan ekspansi.

“Di saat DPK korporasi tinggi, kredit perbankan tetap tumbuh dan kredit investasi bahkan melaju kencang, yang berarti aktivitas pembiayaan untuk ekspansi masih berjalan,” ujar Josua kepada Bisnis, Senin (23/2/2026).

Menurutnya, kondisi ini lebih tepat dibaca sebagai jeda waktu antara rencana ekspansi dan realisasi belanja, atau perusahaan memilih menunggu kepastian proyek, harga bahan baku, kurs, dan permintaan sebelum mengucurkan dana.

“Ini sejalan dengan fakta bahwa fasilitas kredit yang belum ditarik masih besar, sehingga ruang ekspansi ada, tetapi realisasi pencairannya bertahap,” ungkapnya.

Dari sisi dampak, Josua menyebut bahwa kondisi ini baik untuk perbankan lantaran menambah likuiditas dan menurunkan biaya dana, memberi ruang lebih besar untuk menurunkan bunga kredit, dan mendorong penyaluran pembiayaan. Namun bagi perekonomian, manfaat penuhnya baru terasa jika likuiditas tersebut benar-benar berubah menjadi belanja modal dan produksi.

Setoran Pajak Tumbuh Positif, Efek Restitusi Ditekan atau Pemulihan Ekonomi?

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim bahwa penerimaan pajak pada Januari 2026 berangsur membaik. Apalagi, pertumbuhan penerimaan pajak mencapai 30,7% atau lebih tinggi dari target pertumbuhan yang harus dikejar pada tahun 2026 yakni di kisaran 22%.

Kinerja positif penerimaan itu diyakini sebagai sinyal dari perbaikan ekonomi. Meski demikian, muncul pertanyaan, apakah realiasi itu murni dipicu oleh aktivitas ekonomi atau karena strategi pengaturan restitusi untuk menjaga kinerja penerimaan pajak tetap berada di level positif?

Data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak bruto tercatat sebesar Rp170,3 triliun atau naik 7% dari posisi Januari 2025 yang hanya Rp159,1 triliun. Sementara itu, penerimaan pajak neto naik dari Rp88,9 triliun menjadi Rp116,2 triliun pada Januari 2026.

Secara jenis pajak, penerimaan PPN dan PPnBM menjadi penopang penerimaan pajak dengan realisasi neto sebesar Rp45,3 triliun atau tumbuh 83,9%. Pertumbuhan PPN dan PPnBM itu di atas realisasi brutonya yang tercatat sebesar 7,7%. Perbaikan penerimaan PPN ini menurut versi pemerintah mencerminkan terjaganya konsumsi masyarakat.

Namun yang menarik dari penerimaan pajak Januari 2026 adalah PPh Badan yang realisasi brutonya masih terkontraksi 4% di angka Rp20,6 triliun. Sementara realisasi brutonya ada di angka Rp5,7 triliun atau tumbuh 37%.

Kinerja bruto PPh badan ini diduga tidak mencerminkan kondisi perekonomian yang sebenarnya. Pasalnya, realisasi bruto PPh badan masih negatif, bahkan lebih rendah dibandingkan Januari 2025.

Selain PPh Badan, penerimaan pajak yang masih mengalami kontraksi adalah PPh orang pribadi dan PPh 21 karyawan yang setoran netonya terkontraksi 20,4% atau hanya Rp31,1 triliun. Sementara itu PPh final, PPh 22 dan PPh 26 dengan realisasi Rp26 triliun masih terkontraksi 11%.

Di sisi lain, pertumbuhan tinggi penerimaan pajak Januari 2026 itu terjadi karena baseline yang digunakan adalah penerimaan pajak Januari 2025 yang tercatat hanya sebesar Rp88,9 triliun.

Sedangkan kalau membandingkannya dengan Januari 2024 yang mencapai Rp149,25 triliun, penerimaan pajak bulan pertama tahun 2026 masih terkontraksi lebih dari 22,14%.

Pengetatan Resitusi

Adapun dalam bahan paparan Kemenkeu disebutkan bahwa pemerintah memang telah melakukan efisiensi pengumpulan pajak dengan melakukan manajemen restitusi. Langkah ini berhasil menekan angka restitusi sebesar 23% atau dari Rp70,2 triliun pada Januari 2025 ke Rp54,1 triliun pada Januari 2026.

"Pertumbuhan pajak 30,7%, ada perbaikan ekonomi sedikit dari efisiensi pengumpulan pajak [oleh] Dirjen Pajak. Saya harap ke depan akan berlanjut terus," ujarnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026 di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (23/2/2026).

Sekadar catatan, pemerintah manargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun atau tumbuh 7,69% (YoY) dari target APBN 2025 yakni Rp2.189,3 triliun.

Namun, target pertumbuhan penerimaan pajak tahun ini lebih tinggi menjadi 22,9% (YoY) apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak hingga akhir tahun lalu yakni Rp1.917,6 triliun. Realisasi itu setara hanya 87,6% dari target APBN.

Target penerimaan pajak 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun itu merupakan tulang punggung dari sasaran penerimaan negara tahun ini yaitu Rp3.153,6 triliun.

Selain penerimaan pajak, pemerintah menargetkan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp336 triliun dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar Rp459,2 triliun.

Upaya Ekstra

Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyebut pihaknya menyebut akan menerapkan upaya ekstra untuk mengejar target penerimaan pajak tahun ini.

Dia menyebut pemerintah harus mengejar tambahan setoran Rp440,1 triliun tahun ini apabila mengacu pada realisasi penerimaan tahun lalu.

Beberapa cara yang akan diterapkan Bimo untuk memperluas basis penerimaan pajak alias ekstensifikasi adalah dengan elektronifikasi sistem penerimaan pajak salah satunya dengan Coretax maupun perbaikan administrasi serta proses bisnis.

"Kami mesti ada super extra effort yang bisa mendukung perluasan basis, perbaikan administrasi yang lebih bagus, lebih efisien lebih kenceng, proses-proses bisnis yang lebih kenceng juga. Integritas teman-teman [DJP] juga harus saya jaga betul," kata eselon I Kemenkeu yang memulai kariernya di DJP pada 2002 lalu itu di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Pengusaha Tagih Anak Buah Purbaya, Ajukan Restitusi Rp351 Triliun per November 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mencatat restitusi atau penagihan pengembalian pajak sampai dengan 30 November 2025 tercatat mencapai Rp351 triliun.

Sebagai gambaran, nilai restitusi ini terlihat dari selisih pada pencatatan. Sampai dengan akhir November 2025 penerimaan pajak dibukukan sebesar Rp1.634,4 triliun atau 78,7% dari target. Sedangkan penerimaan bruto mencapai Rp1.985,4 triliun, sehingga tercatat selisih atau restitusinya mencapai Rp351 triliun.

Besaran angka restitusi terlihat dari perbandingan penerimaan Oktober 2025 yang hanya Rp340,5 triliun.

Beban restitusi terlihat saat menghitung penerimaan pajak neto. Misalnya dalam perhitungan PPN dan PPnBM.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut secara bruto PPN dan PPnBM yang tumbuh positif. Kendati hanya tumbuh positif 0,1% (yoy) pada November 2025 menjadi Rp907,93 triliun.

"PPN dan PPnBM adalah denyut nadi perekonomian karena pajak pertambahan nilai dibayarkan kalau ada transaksi. Kalau enggak ada transaksi tidak ada PPN-nya, jadi kalau PPN-nya sudah tumbuh positif berarti transaksi sudah tumbuh positif," terang Suahasil pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025).

Adapun setelah restitusi, penerimaan PPN dan PPnBM langsung anjlok sebesar Rp247,1 triliun atau menjadi Rp660,77 triliun. Akibatnya, penerimaan PPN dan PPnBM tumbuh negatif sebesar 6,6% (yoy).

"Setelah restitusi PPN dan PPnBM masih tumbuh negatif di akhir November. Kalau dibandingkan Oktober 2025 yang tumbuh negatif 10,3%, jadi ada perbaikan namun kami tetap berharap Desember akan terjadi perbaikan," papar Suahasil.

Situasi yang sama juga terjadi pada kinerja pajak penghasilan (PPh) badan yang tumbuh positif secara bruto sebesar 4,7% (yoy) menjadi Rp359,7 triliun. Usai restitusi, penerimaannya turun menjadi Rp263,58 triliun atau tumbuh minus 9% (yoy).

Sementara itu, PPh orang pribadi atau PPh OP dan PPh 21 sama-sama tumbuh negatif secara bruto dan neto sampai dengan akhir November 2025. Penerimaan neto mencapai Rp218,31 triliun.

Di sisi lain, Suahasil mengungkap bahwa penerimaan pajak lainnya secara neto Rp186,33 triliun nantinya akan dikategorikan lebih lanjut sebagai PPh atau PPN. Penerimaan pajak yang belum dikategorikan itu imbas sistem baru di Coretax.

"Ini fitur dalam Coretax jadi wajib pajak bisa bayar terlebih dahulu lalu di-official-kan kategorinya setelah menyampaikan SPT pajaknya masing-masing," terang Suahasil.

Pengusaha Tagih Pengembalian Jumbo, Restitusi Pajak Tembus Rp351 Triliun per November 2025