Bisnis.com, DENPASAR – Realisasi penerimaan pajak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tercatat mencapai Rp578,80 miliar hingga 31 Maret 2026. Realisasi itu naik sebesar 14,84% dari target tahunan sebesar Rp3,9 triliun.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara Judiana Manihuruk menjelaskan capaian ini juga diikuti dengan pertumbuhan sebesar 13,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Komposisi penerimaan pajak di NTB masih didominasi oleh pajak berbasis konsumsi dan penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) memberikan kontribusi signifikan sebesar Rp392,19 miliar, sementara Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) mencapai Rp379,10 miliar.

"Dominasi kedua jenis pajak ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi domestik, baik dari sisi konsumsi masyarakat maupun penghasilan, tetap terjaga dengan baik dan menjadi penopang utama penerimaan negara di daerah," jelas Judiana dikutip dari siaran pers, Rabu (13/5/2026).

Dilihat dari sisi sektoral, penerimaan pajak di NTB masih didominasi oleh sektor administrasi pemerintahan yang menyumbang 44,5% dari total penerimaan atau sebesar Rp257,60 miliar. Hal ini menunjukkan kuatnya peran belanja pemerintah dalam mendorong aktivitas ekonomi.

Sektor perdagangan juga menunjukkan performa yang sangat baik dengan kontribusi sebesar 18,0% dan pertumbuhan signifikan mencapai 33,0%, mencerminkan meningkatnya aktivitas distribusi barang dan konsumsi masyarakat. Dari aspek kepatuhan, jumlah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan hingga Maret 2026 tercatat sebanyak 159.121 SPT, yang terdiri dari 155.630 SPT Orang Pribadi dan 3.491 SPT Badan.

Peningkatan jumlah pelaporan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sedangkan, data per 11 Mei 2026 jumlah SPT Orang Pribadi dan Badan sebanyak 184.916 dengan realisasi mencapai 114,05% dari target.

Berdasarkan KEP No.71/PJ/2026, pemerintah memberikan relaksasi yaitu penghapusan sanksi administratif berupa denda dan bunga. Relaksasi ini diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan penyampaian SPT PPh Badan Tahun Pajak 2025, pembayaran PPh Pasal 29 Tahun Pajak 2025, dan pelunasan atas kekurangan pembayaran PPh Pasal 29 atas SPT PPh Badan Tahun Pajak 2025. Relaksasi berlaku hingga 1 bulan setelah jatuh tempo yaitu 31 Mei 2026.

"Di sisi lain, DJP mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan pegawai pajak, terutama melalui media komunikasi daring seperti WhatsApp. Wajib Pajak diimbau untuk selalu menjaga kerahasiaan data dan melakukan konfirmasi melalui kanal resmi apabila dihubungi oleh pihak mencurigakan," kata Judiana.

Judiana menyebut dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerintah turut menghadirkan sejumlah insentif perpajakan, di antaranya insentif PPN untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi serta insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) atas pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun dengan ketentuan tertentu selama tahun 2026.

Bisnis.com, DENPASAR – Penerimaan pajak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga Februari 2026 Rp339,15 Miliar atau 8,69% dari target penerimaan Rp3,9 triliun di 2026.

Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara, Judiana Manihuruk penerimaan pajak menunjukkan tren yang positif pada mayoritas jenis pajak utama, dengan struktur penerimaan yang masih didominasi pajak berbasis penghasilan dan konsumsi domestik.

Judiana menjelaskan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) terealisasi sebesar Rp232,73 miliar, sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencapai Rp300,79 miliar.

"Penurunan pada pos Pajak Lainnya sebesar Rp194,38 miliar terutama disebabkan pemindahbukuan (PBk) atas deposit pajak ke jenis PPh dan PPnBM, sehingga bersifat administratif dan tidak mencerminkan perlambatan aktivitas ekonomi," jelas Judiana, Jumat (6/3/2026).

PPN Dalam Negeri menjadi penopang utama dengan realisasi Rp296,44 miliar dan tumbuh 273,1%. PPh Pasal 21 dan PPh Final masing-masing tumbuh 121,6% dan 29,4%, mencerminkan stabilitas pembayaran penghasilan tenaga kerja serta kepatuhan pada skema pajak final.

PPh Pasal 25 Badan dan Orang Pribadi juga menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan 11,6% dan 12,3%. Selain itu, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 masing-masing tumbuh 326,1% dan 47,4%, menandakan meningkatnya aktivitas perdagangan dan jasa. Penjualan Benda Meterai tercatat Rp4,2 miliar (1,25%).

Dari sisi sektoral, sektor administrasi pemerintah menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp57,3 miliar (39,5%) dan tumbuh 40,7%. Sektor Perdagangan tumbuh 64,5% dengan realisasi Rp75,1 miliar (22,28%). Sektor Pegawai, Akomodasi dan Makan Minum, serta Industri juga tumbuh masing-masing 61,2%, 63,3%, dan 46,1%. Sementara itu, Sektor Jasa Keuangan mengalami kontraksi -20,7% akibat dinamika pembayaran dan pergeseran basis penerimaan.

Pada aspek kepatuhan, realisasi penyampaian SPT Tahunan hingga Februari 2026 mencapai 81.118 SPT, terdiri dari 79.552 SPT Orang Pribadi dan 1.636 SPT Badan. Angka ini menunjukkan respons pelaporan yang cukup baik menjelang batas waktu 31 Maret 2026 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April 2026 untuk Wajib Pajak Badan.

Judiana menegaskan pelaporan SPT Tahunan kini sepenuhnya menggunakan sistem Coretax DJP. Wajib Pajak dihimbau memastikan akun aktif serta mengklik tombol “Posting SPT” sebelum pengiriman agar data terkirim dengan benar.

"DJP juga membuka layanan pada akhir pekan untuk mendukung kelancaran pelaporan. Seluruh layanan DJP tidak dipungut biaya dan masyarakat dihimbau waspada terhadap penipuan," kata Judiana.

Selain itu, melalui PMK Nomor 4 Tahun 2026, Pemerintah memberikan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) atas tiket pesawat untuk periode pembelian 10 Februari–29 Maret 2026 dan periode penerbangan 14 Maret –29 Maret 2026. Insentif ini diberikan sebelum Ramadan guna mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Bisnis.com, DENPASAR – Penerimaan pajak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga Desember 2025 mencapai Rp2,28 triliun atau telah mencapai 79,5% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Kepala DJP Nusa Tenggara, Samon Jaya, menjelaskan bahwa sampai dengan periode Januari–Desember 2025, kontributor terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp1,41 triliun serta Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM sebesar Rp865 miliar, yang mencerminkan peran strategis sektor-sektor utama dalam perekonomian daerah.

Kontribusi jenis pajak terbesar adalah PPN Dalam Negeri (33,44%), PPh Pasal 21 (20,17%), dan PPh Badan (14,54%).

Sementara itu, pada bulan Desember 2025, penerimaan pajak didorong oleh PPN Dalam Negeri sebesar Rp72,49 miliar, PPh Pasal 21 sebesar Rp45,85 miliar, dan PPh Final sebesar Rp27,34 miliar.

"Dari sisi sektor usaha, penerimaan pajak hingga Desember 2025 didominasi oleh Administrasi Pemerintah (48,85%), Perdagangan (15,16%), dan Jasa Keuangan (7%), dengan total kontribusi mencapai 71,01% dari keseluruhan penerimaan pajak di NTB," ucap Samon dari siaran pers, Senin (22/12/2025).

Pemulihan penerimaan di beberapa sektor pada bulan Desember 2025 disebabkan peningkatan kinerja penerimaan pajak PPN dipengaruhi daya beli masyarakat.

Samon mengingatkan seluruh Wajib Pajak untuk bersiap menyongsong implementasi penuh Coretax DJP pada awal 2026.

Wajib Pajak diimbau segera melakukan pemadanan data, aktivasi akun, serta pembuatan dan validasi Kode Otorisasi (KO).

SE Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2025, menjadi dasar bagi seluruh ASN, anggota TNI, dan Polri untuk segera terdaftar Coretax, melakukan aktivasi akun, dan memperoleh Kode Otorisasi DJP sebelum 31 Desember 2025.

SPT Tahunan mulai Tahun Pajak 2025, tanda tangan SPT dilakukan secara elektronik melalui Coretax DJP.

Untuk mendukung pelaksanaan aktivasi Coretax, seluruh KPP Pratama di wilayah Nusra telah membuka tambahan jam pelayanan Sabtu-Minggu 20-21 Desember 2025.

"Pemerintah terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tetap solid didukung APBN sebagai jangkar utama stabilitas dan akselerasi pertumbuhan, serta melindungi rakyat dan memastikan program prioritas berjalan efektif," ujar Samon.

Kanwil DJP Nusa Tenggara terus berkomitmen meningkatkan pelayanan, pengawasan, serta edukasi perpajakan guna mendukung penerimaan negara, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan daerah di NTB.

Bisnis.com, DENPASAR – Penerimaan pajak di Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga Oktober 2025 Rp2,24 triliun atau 56,60% dari target 2025. Sedangkan penerimaan pajak gabungan NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT) tercatat Rp3,96 triliun.

Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara Barat, Samon Jaya, menjelaskan penerimaan per jenis pajak tertinggi dari periode Januari sampai dengan 31 Oktober 2025 yaitu pajak penghasilan sebesar Rp1,12 triliun dengan capaian 49,58% diikuti PPN dan PPnBM sebesar Rp645,45 miliar atau 34,94%.

"Dominasi kedua jenis pajak ini mencerminkan peran penting sektor-sektor strategis dalam mendukung perekonomian sekaligus menjadi sumber utama penerimaan negara di wilayah ini. Rincian Jenis pajak utama di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah PPN Dalam Negeri sebesar 33,78%, diikuti PPh 21 sebesar 18,92%, dan PPh Badan sebesar 16,08%," kata Samon dikutip dari siaran pers, Kamis (27/11/2025).

Penerimaan pajak berdasarkan sektor usaha, sektor utama di Provinsi NTB yang penerimaannya paling tinggi yaitu berada pada sektor administrasi pemerintahan dengan penerimaan pajak Rp971,87 miliar dengan porsi 45,30%.

Kemudian sektor usaha yang penerimaan tertinggi kedua yaitu sektor perdagangan dengan penerimaan pajak Rp332,87 miliar atau dengan peranan 15,51%.

Pada posisi ketiga yang mempunyai penerimaan pajak tertinggi yaitu sektor jasa keuangan dengan penerimaan pajak Rp172,41 miliar atau dengan peranan 8,04%.

"Pemulihan penerimaan pada sektor Perdagangan, jasa Keuangan dan Persewaan, Tenaga Kerja pada bulan Oktober 2025 dibanding September 2025, disebabkan terdapat peningkatan kinerja penerimaan pajak PPN dipengaruhi daya beli masyarakat," ucap Samon.

Sementara itu, perluasan insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi sektor pariwisata melalui PMK 72 Tahun 2025, pemerintah memperluas insentif PPh Pasal 21 DTP sebagai bagian dari stimulus ekonomi nasional.

Fasilitas ini berlaku untuk sektor pariwisata, termasuk hotel, restoran, dan kafe, serta industri padat karya seperti tekstil dan furnitur.

Insentif ini berlaku mulai Oktober hingga Desember 2025, diberikan kepada pegawai dan pemberi kerja yang memenuhi ketentuan KLU.

Melalui kebijakan ini, pajak penghasilan dibayar oleh pemerintah, sehingga pegawai menerima gaji utuh tanpa potongan PPh 21.

Samon juga menjelaskan aktivasi akun coretax dan Kode Otorisasi perlu ditingkatkan mengingat pelaporan SPT Tahunan tahun 2026 harus dilakukan melalui coretax dengan akun masing-masing Wajib Pajak sudah harus aktif.