Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan fokus untuk memperluas basis pajak pada transaksi digital. Hal ini dilakukan kendati windfall harga komoditas semakin terasa dampaknya ke tambahan penerimaan.

Pada Kamis (30/4/2026), Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyebut, akan memperluas basis penerimaan pajak maupun mendorong peningkatan kepatuhan pada basis yang sudah ada. Hal ini dilakukan untuk mengejar target penerimaan Rp2.357,7 triliun pada 2026.

Secara sektoral, Bimo menyebut, otoritas pajak sudah tidak bisa lagi mengandalkan komoditas kendati sejumlah harga komoditas ekspor Indonesia meningkat seiring dengan kenaikan harga minyak dunia.

"Walaupun komoditas minerba [mineral dan batu bara] mulai merangkak naik, kami mulai masuk ke digital economy, kami mulai masuk ke pemajakan transaksi digital. Kami mulai masuk ke platform-platform digital currency. Jadi arahnya sudah ke situ," ujarnya kepada wartawan di KPP Madya Jakarta Pusat, dikutip Sabtu (2/5/2026).

Bimo menyebut, penerimaan pajak sampai dengan 29 April 2026, menunjukkan adanya pertumbuhan di atas 18% year-on-year yoy dibandingkan April 2025. Sementara itu, sampai dengan akhir Maret 2026, setoran pajak yang sudah diterima mencapai Rp394,8 triliun atau tumbuh 20,7% yoy.

Secara sektoral, penerimaan pajak sektor pertambangan sampai akhir kuartal I/2026, mencapai Rp32,9 triliun atau 6,3% yoy. Penopangnya adalah sektor pertambangan migas.

Kontribusi terbesar memang berasal dari perdagangan setidaknya sampai akhir kuartal I/2026. Nilainya mencapai Rp103,6 triliun atau tumbuh 59,9% yoy. Pertumbuhan penerimaan pajak di sektor perdagangan ditopang oleh perdagangan besar BBM serta tren peningkatan belanja online.

Selanjutnya, industri pengolahan menyumbang Rp84,2 triliun atau tumbuh 21,3% yoy serta keuangan dan asuransi Rp50,7 triliun atau tumbuh 7,6% yoy.

Pemajakan Via Marketplace hingga Pinjol

Berdasarkan catatan DJP, data terbaru menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp50,51 triliun. Setoran ini berasal dari pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik (PPN PMSE), seperti Shopee hingga Tokopedia, sampai dengan pajak teknologi finansial berupa peer-to-peer lending atau pinjaman online (pinjol).

Dari total Rp50,51 triliun, setoran terbesar berasal dari PPN PMSE Rp38,76 triliun atau lebih dari 76%.

Kemudian, pajak atas aset kripto senilai Rp2 triliun, pajak fintech peer-to-peer lending Rp4,77 triliun, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah atau pajak SIPP Rp4,98 triliun.

Khusus PPN PMSE, DJP telah menunjuk sebanyak 262 pelaku PMSE sampai dengan akhir Maret 2026. Sepanjang bulan lalu, otoritas pajak juga telah menunjuk pemungut PPN PMSE baru yaitu Match Group Americas, LLC dan Ionos Inc.

Sementara itu, dua PMSE dicabut yaitu Zendrive Inc. dan Tencent Mobile International Limited. Ada satu perubahan data pemungut PPN PMSE yakni pada Vorwerk International & Co. KMG, sebagai bagian dari penyesuaian administratif yang diperlukan.

"Penerimaan pajak digital hingga Maret 2026 tetap menunjukkan tren positif meskipun terdapat beberapa penyesuaian data, termasuk pencabutan sejumlah pemungut PMSE. Hal ini mencerminkan bahwa basis pemajakan digital semakin kuat dan kepatuhan pelaku usaha terus meningkat," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Inge Diana Rismawanti melalui siaran pers, dikutip Rabu (29/4/2026).

Kendati demikian, Inge menyebut, hanya 231 dari total 262 penyelenggara PMSE yang telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan total Rp38,76 triliun. Jumlahnya terdiri atas setoran Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, Rp10,32 triliun pada 2025 dan Rp3,09 triliun pada 2026.

Di sisi lain, setoran pajak kripto Rp2 triliun sampai akhir Maret 2026 lalu berasal dari Rp246,54 miliar pada 2022, Rp220,89 miliar pada 2023, Rp620,38 miliar pada 2024, Rp796,73 miliar pada 2025, dan Rp118,31 miliar pada 2026.

Dari sisi jenis pajaknya, setoran pajak kripto terdiri dari PPh 22 sebesar Rp1,12 triliun dan PPN dalam negeri (PPN DN) sebesar Rp880,18 miliar.

Adapun, pajak fintech menyumbang Rp4,77 triliun dengan perincian Rp446,39 miliar pada 2022, Rp1,11 triliun pada 2023, Rp1,48 triliun pada 2024, Rp1,37 triliun pada 2025, dan Rp360,38 miliar sampai dengan 2026.

Jenis pajaknya mencakup PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri (WPDN) dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar Rp1,35 triliun, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri (WPLN) sebesar Rp727,76 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp2,69 triliun.

Terakhir, penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari SIPP. Sampai dengan bulan lalu, pajak SIPP tercatat sebesar Rp4,98 triliun. Nilai ini meliputi penerimaan Rp402,38 miliar pada 2022, Rp1,12 triliun pada 2023, Rp1,33 triliun pada 2024, Rp1,23 triliun pada 2025, serta Rp906,81 miliar hingga 2026.

Penerimaan pajak SIPP terdiri atas PPh Pasal 22 sebesar Rp360,05 miliar dan PPN sebesar Rp4,62 triliun.

Inge lalu menambahkan kenaikan terbesar penerimaan pajak digital pada periode tersebut terutama berasal dari PPN PMSE dan pajak atas SIPP.

"PPN PMSE mencatatkan peningkatan sebesar Rp1,36 triliun, sementara pajak SIPP mencapai Rp884,21 miliar, yang menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan penerimaan pajak digital," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp50,51 triliun. Setoran ini berasal dari pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik (PPN PMSE) seperti Shopee hingga Tokopedia, sampai dengan pajak teknologi finansial berupa peer-to-peer lending atau pinjaman online (pinjol).

Secara terperinci, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan total Rp50,51 triliun itu terbesar berasal dari PPN PMSE Rp38,76 triliun atau lebih dari 76%.

Kemudian, pajak atas aset kripto Rp2 triliun, pajak fintech peer-to-peer lending Rp4,77 triliun, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah atau pajak SIPP Rp4,98 triliun.

Khusus PPN PMSE, DJP telah menunjuk sebanyak 262 pelaku PMSE sampai dengan akhir Maret 2026. Sepanjang bulan lalu, otoritas pajak juga telah menunjuk pemungut PPN PMSE baru yaitu Match Group Americas, LLC dan Ionos Inc.

Sementara itu, dua PMSE dicabut yaitu Zendrive Inc. dan Tencent Mobile International Limited. Ada sat perubahan data pemungut PPN PMSE yakni pada Vorwerk International & Co. KMG, sebagai bagian dari penyesuaian administratif yang diperlukan.

"Penerimaan pajak digital hingga Maret 2026 tetap menunjukkan tren positif meskipun terdapat beberapa penyesuaian data, termasuk pencabutan sejumlah pemungut PMSE. Hal ini mencerminkan bahwa basis pemajakan digital semakin kuat dan kepatuhan pelaku usaha terus meningkat," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Inge Diana Rismawanti melalui siaran pers, dikutip Rabu (29/4/2026).

Kendati demikian, Inge menyebut hanya 231 dari total 262 penyelenggara PMSE yang telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan total Rp38,76 triliun. Jumlahnya terdiri dari setoran Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, Rp10,32 triliun pada 2025 dan Rp3,09 triliun pada 2026.

Di sisi lain, setoran pajak kripto Rp2 triliun sampai akhir Maret 2026 lalu berasal dari Rp246,54 miliar pada 2022, Rp220,89 miliar pada 2023, Rp620,38 miliar pada 2024, Rp796,73 miliar pada 2025, dan Rp118,31 miliar pada 2026.

Dari sisi jenis pajaknya, setoran pajak kripto terdiri dari PPh 22 sebesar Rp1,12 triliun dan PPN DN sebesar Rp880,18 miliar.

Adapun pajak fintech menyumbang Rp4,77 triliun dengan perinciaan Rp446,39 miliar pada 2022, Rp1,11 triliun pada 2023, Rp1,48 triliun pada 2024, Rp1,37 triliun pada 2025, dan Rp360,38 miliar sampai dengan 2026.

Jenis pajaknya mencakup PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp1,35 triliun, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp727,76 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp2,69 triliun.

Terakhir, penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari SIPP. Sampai dengan bulan lalu, pajak SIPP tercata sebesar Rp4,98 triliun. Nilai ini meliputi penerimaan Rp402,38 miliar pada 2022, Rp1,12 triliun pada 2023, Rp1,33 triliun pada 2024, Rp1,23 triliun pada 2025, serta Rp906,81 miliar hingga 2026.

Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh Pasal 22 sebesar Rp360,05 miliar dan PPN sebesar Rp4,62 triliun.

Inge lalu menambahkan kenaikan terbesar penerimaan pajak digital pada periode tersebut terutama berasal dari PPN PMSE dan pajak atas SIPP.

"PPN PMSE mencatatkan peningkatan sebesar Rp1,36 triliun, sementara pajak SIPP mencapai Rp884,21 miliar, yang menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan penerimaan pajak digital," jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Penerimaan pajak dari transaksi aset kripto menunjukkan tren meningkat sejak diberlakukan pada 2022. Kontribusi ini mencerminkan semakin terintegrasinya aktivitas kripto dalam sistem ekonomi formal.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, penerimaan pajak kripto mencapai Rp1,96 triliun sepanjang 2022 hingga Februari 2026. Angka tersebut terdiri dari PPh 22 sebesar Rp1,09 triliun dan PPN dalam negeri sebesar Rp875,31 miliar.

Jika dilihat per tahun, penerimaan pajak kripto terus tumbuh, dari Rp246,54 miliar pada 2022, Rp220,89 miliar pada 2023, Rp620,38 miliar pada 2024, hingga Rp796,73 miliar pada 2025. Pada awal 2026, realisasi pajak telah mencapai Rp84,7 miliar.

Di sisi lain, kontribusi kripto masih relatif kecil dibandingkan sektor ekonomi digital lain. Pajak dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) tercatat sebesar Rp37,40 triliun, diikuti fintech peer-to-peer lending Rp4,64 triliun dan Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) Rp4,11 triliun.

Meski demikian, laju pertumbuhan pajak kripto tergolong progresif dalam empat tahun terakhir, seiring meningkatnya jumlah investor dan aktivitas transaksi.

Salah satu pelaku industri mencatat kontribusi signifikan terhadap penerimaan tersebut. CEO Indodax William Sutanto mengatakan, pihaknya mencatatkan setoran pajak sebesar Rp907,11 miliar yang berasal dari PPh 22 sebesar Rp520,16miliar dan PPN sebesar Rp386,95 miliar.

Dia mengatakan, kepatuhan pajak menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem kripto. "Kontribusi pajak mencerminkan komitmen kami dalam menjalankan kewajiban sebagai pelaku industri kripto yang patuh terhadap regulasi. Kami melihat kepatuhan sebagai fondasi penting bagi keberlanjutan ekosistem kripto di Indonesia,” ujar William, Jumat (10/4/2026).

Ke depan, pemerintah berencana memperkuat pengawasan dan memperluas basis perpajakan di sektor ekonomi digital, termasuk kripto. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi industri sekaligus menjaga tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.

Di tengah pertumbuhan tersebut, kata William, edukasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan tetap diperlukan. “Tujuannya agar investor memahami tidak hanya potensi keuntungan, tetapi juga kewajiban perpajakan yang melekat,” katanya.

Kontribusi pajak mencerminkan komitmen kami dalam menjalankan kewajiban sebagai pelaku industri kripto yang patuh terhadap regulasi

Jakarta (ANTARA) - Kontribusi industri aset kripto terhadap penerimaan negara dinilai terus menunjukkan tren positif dengan capaian pajak transaksi kripto mencapai Rp1,96 triliun sepanjang 2022 hingga Februari 2026.

CEO Indodax William Sutanto menyatakan capaian tersebut menunjukkan industri kripto tidak hanya berkembang dari sisi investasi, tetapi juga berkontribusi aktif terhadap penerimaan negara melalui pemenuhan kewajiban perpajakan.

“Kontribusi pajak mencerminkan komitmen kami dalam menjalankan kewajiban sebagai pelaku industri kripto yang patuh terhadap regulasi," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, kepatuhan terhadap regulasi merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan ekosistem kripto di Indonesia, seiring dengan meningkatnya adopsi masyarakat serta integrasi industri aset digital ke dalam sistem ekonomi nasional yang lebih formal.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sepanjang 2022 hingga Februari 2026 realisasi pajak transaksi kripto mencapai Rp1,96 triliun yang berasal dari PPh 22 sebesar Rp1,09 triliun dan PPN dalam negeri sebesar Rp875,31 miliar, serta menjadi bagian dari total pajak ekonomi digital sebesar Rp48,11 triliun.

Sementara itu, William menyebutkan selama periode tersebut Indodax mencatatkan setoran pajak sebesar Rp907,11 miliar yang berasal dari PPh 22 sebesar Rp520,16 miliar dan PPN sebesar Rp386,95 miliar.

"Angka ini menunjukkan kami berkontribusi sekitar 46,3 persen dari total penerimaan pajak kripto nasional, mencerminkan peran aktif dalam mendukung kepatuhan serta pertumbuhan industri," katanya.

Sejak diberlakukannya pada Mei 2022, penerimaan pajak kripto nasional terus menunjukkan peningkatan, dari Rp246,54 miliar di 2022 menjadi Rp220,89 miliar pada 2023 naik ke Rp620,38 miliar pada 2024.

Kemudian pada 2025 mencapai Rp796,73 miliar dan sebanyak Rp84,7 miliar pada awal 2026.

Di sisi lain, total penerimaan pajak ekonomi digital masih didominasi oleh sektor Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp37,40 triliun, diikuti oleh fintech peer-to-peer lending sebesar Rp4,64 triliun dan Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) sebesar Rp4,11 triliun.

Hal itu, menurut William menunjukkan bahwa meskipun kontribusi kripto masih relatif lebih kecil, namun pertumbuhannya termasuk progresif sejak diberlakukan pada 2022.

Terkait kebijakan pemerintah yang akan terus memperkuat pengawasan, memperluas basis perpajakan, serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha melalui optimalisasi regulasi dan pemanfaatan teknologi informasi, dia menilai langkah tersebut akan memperkuat fondasi industri kripto sekaligus mendorong kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Pada kesempatan itu William juga menekankan pentingnya kolaborasi dan edukasi dalam membangun industri kripto nasional yang berkelanjutan.

Pertumbuhan jumlah konsumen, tambahnya, sebagai sinyal bahwa pemahaman masyarakat terhadap aset kripto semakin matang sehingga kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan edukasi menjadi kunci agar investor tidak hanya memahami peluang dan potensi keuntungan, tetapi juga kewajiban yang melekat, termasuk pajak.

Melalui berbagai inisiatif, pihaknya mendukung upaya regulator dalam mendorong ekosistem aset digital yang transparan, aman dan berkelanjutan agar selaras dengan kerangka peraturan yang berlaku, serta memperkuat edukasi agar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan negara.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com — Kontribusi industri aset kripto terhadap penerimaan negara terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pajak transaksi kripto mencapai Rp 1,96 triliun sepanjang 2022 hingga Februari 2026.

Nilai tersebut berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) 22 sebesar Rp 1,09 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri sebesar Rp 875,31 miliar.

Angka tersebut menjadi bagian dari total penerimaan pajak ekonomi digital yang mencapai Rp 48,11 triliun pada periode yang sama.

PEXELS/RDNE STOCK PROJECT Ilustrasi aset kripto. Aturan pajak kripto baru resmi berlaku mulai 1 Agustus 2025.

Sejalan dengan data tersebut, platform kripto INDODAX mencatatkan setoran pajak sebesar Rp 907,11 miliar. Kontribusi tersebut terdiri dari PPh 22 sebesar Rp 520,16 miliar dan PPN sebesar Rp 386,95 miliar.

Capaian tersebut menunjukkan INDODAX berkontribusi sekitar 46,3 persen dari total penerimaan pajak kripto nasional. Angka ini mencerminkan peran aktif perusahaan dalam mendukung kepatuhan serta pertumbuhan industri.

CEO INDODAX, William Sutanto, menyampaikan bahwa capaian tersebut menunjukkan industri kripto tidak hanya berkembang dari sisi investasi, tetapi juga berkontribusi aktif terhadap penerimaan negara melalui pemenuhan kewajiban perpajakan.

“Kontribusi pajak mencerminkan komitmen kami dalam menjalankan kewajiban sebagai pelaku industri kripto yang patuh terhadap regulasi. Kami melihat kepatuhan sebagai fondasi penting bagi keberlanjutan ekosistem kripto di Indonesia, seiring dengan meningkatnya adopsi masyarakat serta integrasi industri aset digital ke dalam sistem ekonomi nasional yang lebih formal,” ujar William dalam siaran pers, Kamis (9/4/2026).

Sejak diberlakukannya pajak kripto pada Mei 2022, penerimaan pajak kripto nasional terus menunjukkan peningkatan.

DOK. INDODAX CEO INDODAX William Sutanto.

Pada 2022, penerimaan tercatat sebesar Rp 246,54 miliar, kemudian Rp 220,89 miliar pada 2023, meningkat menjadi Rp 620,38 miliar pada 2024, dan Rp 796,73 miliar pada 2025. Pada awal 2026, penerimaan telah mencapai Rp 84,7 miliar.

Di sisi lain, total penerimaan pajak ekonomi digital masih didominasi oleh sektor Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp 37,40 triliun.

Sektor lainnya meliputi fintech peer-to-peer lending sebesar Rp 4,64 triliun dan Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) sebesar Rp 4,11 triliun.

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun kontribusi kripto masih relatif lebih kecil dibandingkan sektor digital lainnya, pertumbuhannya tergolong progresif sejak kebijakan pajak diberlakukan pada 2022.

Ke depan, pemerintah menegaskan akan terus memperkuat pengawasan, memperluas basis perpajakan, serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha melalui optimalisasi regulasi dan pemanfaatan teknologi informasi.

Langkah ini diyakini akan memperkuat fondasi industri kripto sekaligus mendorong kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Menutup pernyataannya, William menekankan pentingnya kolaborasi dan edukasi dalam membangun industri kripto nasional yang berkelanjutan.

“Kami melihat bahwa pertumbuhan jumlah konsumen sebagai sinyal bahwa pemahaman masyarakat terhadap aset kripto semakin matang. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan edukasi menjadi kunci agar investor tidak hanya memahami peluang dan potensi keuntungan, tetapi juga kewajiban yang melekat, termasuk pajak,” jelasnya.

Melalui berbagai inisiatif, INDODAX menyatakan mendukung upaya regulator dalam mendorong ekosistem aset digital yang transparan, aman, dan berkelanjutan agar selaras dengan kerangka peraturan yang berlaku, serta memperkuat edukasi agar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan negara.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti kontribusi signifikan aset kripto terhadap penerimaan negara seiring meningkatnya setoran pajak dari aktivitas perdagangan aset digital.

Hingga Februari 2026, penerimaan pajak dari kripto tercatat mencapai Rp1,96 triliun. Angka tersebut menunjukkan lonjakan tajam dibandingkan sepanjang 2025 yang sebesar Rp796,73 miliar, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, menyatakan bahwa perkembangan industri kripto tidak hanya berdampak pada aktivitas investasi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi nasional.

“Aset kripto juga berpotensi sebagai the future of financial market yang memberikan kontribusi bagi pembangunan di Indonesia, khususnya dalam penerimaan pajak,” ujar Adi dalam pembukaan Bulan Literasi Kripto (BLK) 2026 di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

OJK menilai peningkatan penerimaan pajak tersebut sejalan dengan pesatnya aktivitas ekonomi berbasis digital di masyarakat. Hal ini sekaligus menegaskan peran kripto sebagai salah satu sumber penerimaan baru dalam ekonomi digital.

Meski demikian, OJK menekankan pentingnya penguatan tata kelola dan perlindungan konsumen dalam ekosistem kripto. Langkah ini diperlukan untuk menjaga pertumbuhan industri tetap sehat dan mampu memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan nilai transaksi aset kripto di Indonesia sepanjang 2025 mencapai Rp 482,23 triliun.

Angka ini turun 25,9 persen dibandingkan 2024 yang mencapai Rp 650,61 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, menyampaikan nilai transaksi kripto di Indonesia menunjukkan dinamika fluktuatif dalam lima tahun terakhir.

"Pada tahun 2025, nilai transaksi (aset kripto) tercatat Rp 482,23 triliun. Ini menurun sekitar Rp 168,38 triliun atau 25,9 persen dibanding tahun 2024, yang terakhir sampai Rp 650,61 triliun," ujar Adi dalam acara Bulan Literasi Kripto 2026 di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).

Penurunan nilai transaksi disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ketegangan geopolitik perang dagang AS dan China serta konflik di Timur Tengah.

Faktor tersebut memicu adanya peningkatan sentimen risiko di pasar keuangan secara global. "Dari sisi global, meningkatnya ketegangan geopolitik termasuk eskalasi perang dagang Amerika-China, serta konflik Timur Tengah mendorong peningkatan risk off dari sentimen di pasar keuangan global," paparnya.

"Kondisi ini juga diperkuat oleh pengetatan kebijakan moneter suku bunga tinggi di Amerika Serikat, dan kecenderungan untuk mengurangi likuiditas di tingkat global, serta tentunya ini memicu likuidasi besar-besaran pada posisi leverage di pasar kripto," tambahnya.

Meski begitu, ia menegaskan kepercayaan investor terhadap ekosistem aset kripto masih terjaga di tengah penurunan nilai transaksi kripto.

Tercatat jumlah investor aset kripto mencapai 21,07 juta akun hingga Februari 2026. "Sehingga pada bulan Februari 2026 yang lalu, tercatat jumlah konsumen aset kripto mencapai 21,07 juta akun," pungkasnya.

Adi menambahkan aset kripto di Indonesia memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara berupa pajak mencapai Rp 796,73 miliar pada tahun 2026.

Bahkan, hingga Februari 2026 menyentuh angka Rp 1,96 triliun.

"Direktorat Jenderal Pajak melaporkan penerimaan pajak aset kripto tahun 2025 mencapai Rp796,73 miliar dan Rp1,96 triliun saja pada bulan Februari 2026," ucap Adi.

Bagi OJK, pencapaian ini menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan aset kripto telah menjadi bagian nyata dari kegiatan ekonomi masyarakat kita,

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Adi Budiarso mengungkapkan bahwa industri kripto nasional menyumbangkan pajak sebesar Rp1,96 triliun sejak 2022 hingga Januari 2026.

Ia mengatakan, hal tersebut menunjukkan kontribusi nyata para pelaku industri kripto terhadap penerimaan negara, sekaligus investasi dalam pembangunan nasional.

“Bagi OJK, pencapaian ini menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan aset kripto telah menjadi bagian nyata dari kegiatan ekonomi masyarakat kita,” kata Adi Budiarso dalam Pembukaan Bulan Literasi Kripto 2026 di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), penerimaan pajak kripto tercatat sebesar Rp246,45 miliar pada 2022, Rp220,83 miliar pada 2023, Rp620,38 miliar pada 2024, Rp796,73 miliar pada 2025, dan Rp84,7 miliar hingga Januari 2026.

Walaupun penerimaan pajak kripto cenderung meningkat dari tahun ke tahun, Adi menyoroti nilai transaksi aset kripto yang fluktuatif.

Nilai transaksi aset kripto tercatat Rp859,4 triliun pada 2021, lalu menurun menjadi Rp306,4 triliun pada 2022, turun lagi menjadi Rp149,25 triliun pada 2023, kemudian naik menjadi Rp650,61 triliun pada 2024, dan menurun kembali menjadi Rp482,23 triliun pada 2025.

Ia menyatakan, fenomena tersebut sejalan dengan pergerakan harga aset kripto global yang dinamis akibat tekanan geopolitik dan perekonomian dunia.

Hal tersebut terlihat dari nilai kapitalisasi pasar kripto global yang turun sekitar 45 persen dari rekor all-time high sebesar 4,2 triliun dolar AS pada Oktober 2025 menjadi 2,3 triliun dolar AS pada pertengahan Maret 2026.

“Di sisi lain, (terdapat) siklus pasar (kripto) pada tahun 2024. Ini merupakan fase yang kuat dan didorong oleh Bitcoin halving pada April 2024… Jadi, ada market halving, ini tentunya menunjukkan fenomena betapa fluktuasi harga dan kaitannya dengan ekonomi global dan dengan ekonomi domestik,” ujar Adi.

Meskipun demikian, ia optimistis industri kripto nasional akan terus tumbuh, didukung oleh jumlah konsumen aset keuangan digital dan aset kripto di Indonesia yang naik 1,79 persen month-to-month (mtm) dari 20,7 juta konsumen pada Januari 2026 menjadi 21,07 juta konsumen per Februari 2026.

Ia juga optimistis bahwa keberhasilan penyelesaian sandbox sejumlah model bisnis tokenisasi Real-World Asset (RWA/Aset Dunia Nyata), seperti tokenisasi emas, tokenisasi Surat Utang Negara (SUN), dan tokenisasi manfaat kepemilikan properti, akan menjadikan industri keuangan domestik menjadi semakin menarik bagi para investor.

“Kami berharap kita bisa memperluas penerapan (aset digital), memperdalam kualitas pengawasan, mendorong inovasi yang lebih solid ke depan, dan responsif terhadap dinamika masa,” ucap Adi.

Indonesia menempati peringkat ke-7 Global Crypto Adoption Index per September 2025.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Industri aset kripto terus berkembang, dan memberikan kontribusi ekonomi yang masuk ke penerimaan negara. Tercatat, sejak pajak kripto diterapkan pada 2022 hingga Februari 2026, jumlah penerimaan negara dari aset kripto mencapai Rp 1,96 triliun.

“Pengembangan industri aset kripto berkontribusi terhadap penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak melaporkan penerimaan pajak aset kripto tahun 2025 mencapai Rp 796,73 miliar. Dan hingga Februari 2026 mencapai Rp 1,96 triliun,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso dalam acara Pembukaan Bulan Literasi Kripto (BLK) 2026 di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Perincian dari angka Rp 1,96 triliun tersebut penerimaan tersebut berasal dari Rp 246,54 miliar penerimaan pada tahun 2022, Rp 220,89 miliar penerimaan pada 2023, Rp 620,38 miliar penerimaan pada 2024, dan Rp 796,73 miliar pada 2025, serta sebanyak Rp 84,7 miliar penerimaan hingga tahun 2026.

Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari PPh 22 sebesar Rp 1,09 triliun dan PPN DN sebesar Rp 875,31 miliar. Diketahui, pajak kripto mulai diberlakukan di Indonesia per 1 Mei 2022 sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan keuntungan dari transaksi perdagangan aset digital tersebut dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).

OJK mencatat, jumlah konsumen atau investor kripto pada Februari 2026 menembus 21,07 juta. Angka tersebut meningkat 370 ribu investor dibandingkan bulan sebelumnya sebanyak 20,70 juta.

Adapun, nilai kapitalisasi pasar transaksi kripto pada Februari 2026 tercatat mencapai Rp 23,59 triliun, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar Rp 27,35 triliun.

“Jadi kalau ditanya, apakah kontribusi ABI (Asosiasi Blockchain Indonesia) terhadap pembangunan, pasti ada. Capaian ini (kinerja perdagangan kripto) menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan aset kripto telah menjadi bagian nyata dari kegiatan ekonomi masyarakat kita. Dan oleh karena itu, penguatan tata kelola serta perlindungan konsumen menjadi semakin penting untuk keberlanjutan ekosistem ini,” jelas Adi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan nilai transaksi aset kripto di Indonesia sepanjang 2025 mencapai Rp482,23 triliun. Adapun angka tersebut cenderung menurun sekitar 25,9 persen dibandingkan 2024 yang mencapai Rp650,61 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso menyampaikan nilai transaksi kripto di Indonesia menunjukkan dinamika fluktuatif dalam lima tahun terakhir.

"Pada tahun 2025, nilai transaksi (aset kripto) tercatat Rp482,23 triliun. Ini menurun sekitar Rp168,38 triliun atau 25,9 persen dibanding tahun 2024, yang terakhir sampai Rp650,61 triliun," ujar Adi dalam acara Bulan Literasi Kripto 2026 di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4).

Adi menjelaskan penurunan nilai transaksi disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ketegangan geopolitik perang dagang AS dan China serta konflik di Timur Tengah. Faktor tersebut memicu adanya risk off sentiment di pasar keuangan secara global.

"Dari sisi global, meningkatnya ketegangan geopolitik termasuk eskalasi perang dagang Amerika-China, serta konflik Timur Tengah mendorong peningkatan risk off dari sentimen di pasar keuangan global," terang Adi.

"Kondisi ini juga diperkuat oleh pengetatan kebijakan moneter suku bunga tinggi di Amerika Serikat, dan kecenderungan untuk mengurangi likuiditas di tingkat global, serta tentunya ini memicu likuidasi besar-besaran pada posisi leverage di pasar kripto," tambahnya.

[Gambas:Youtube]

Meski begitu, ia menegaskan kepercayaan investor terhadap ekosistem aset kripto masih terjaga di tengah penurunan nilai transaksi kripto. Tercatat jumlah investor aset kripto mencapai 21,07 juta akun hingga Februari 2026.

"Sehingga pada bulan Februari 2026 yang lalu, tercatat jumlah konsumen aset kripto mencapai 21,07 juta akun," pungkasnya.

Adi menambahkan aset kripto di Indonesia memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara berupa pajak mencapai Rp796,73 miliar pada tahun 2026. Bahkan, hingga Februari 2026 menyentuh angka Rp1,96 triliun.

"Direktorat Jenderal Pajak melaporkan penerimaan pajak aset kripto tahun 2025 mencapai Rp796,73 miliar dan Rp1,96 triliun saja pada bulan Februari 2026," kata Adi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lonjakan penerimaan pajak dari transaksi aset kripto hingga mendekati Rp 2 triliun menjadi penanda baru: industri yang dulu dipandang liar kini mulai bergerak lebih tertib dan terintegrasi dalam sistem negara.

Tokocrypto mengungkapkan aktivitas perdagangan aset kripto turut berkontribusi pada penerimaan negara, dengan tren yang terus meningkat seiring pertumbuhan transaksi aset digital di Indonesia.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, penerimaan pajak dari transaksi aset kripto mencapai Rp 1,96 triliun sejak kebijakan ini diberlakukan pada 1 Mei 2022 hingga akhir Februari 2026. Angka ini meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar Rp 1,93 triliun.

Dari total tersebut, Rp 1,09 triliun berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, sementara Rp 875,31 miliar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri.

Chief Financial Officer Tokocrypto Sefcho Rizal menilai capaian tersebut menunjukkan aktivitas perdagangan aset digital semakin terintegrasi dalam sistem perpajakan nasional.

"Peningkatan penerimaan pajak dari sektor kripto mencerminkan bahwa industri ini berkembang ke arah yang lebih sehat dan terstruktur. Tidak hanya dari sisi volume transaksi, tetapi juga dari kesadaran pelaku industri dan pengguna dalam memenuhi kewajiban perpajakan," ujar Sefcho dalam keterangan tertulis, Jumat (3/4/2026).

Industri dan negara mulai sejalan

Menurut Sefcho, kontribusi industri kripto terhadap negara tidak terlepas dari peran aktif para pelaku usaha, termasuk exchange, dalam memastikan transparansi data transaksi kepada regulator.

Di sisi lain, pemerintah juga berkomitmen memperkuat pengawasan serta memperluas basis perpajakan di sektor ekonomi digital guna meningkatkan kepatuhan pelaku usaha sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara.

Kolaborasi antara pelaku industri dan mitra konsultan pajak dinilai penting untuk meningkatkan literasi serta membangun ekosistem kripto yang lebih transparan dan berkelanjutan.

Pelaku usaha pun menyambut positif peningkatan penerimaan pajak tersebut sebagai indikator semakin matangnya industri kripto di Indonesia.

"Di Tokocrypto, kami memastikan seluruh aktivitas transaksi pengguna tercatat dan dilaporkan sesuai ketentuan kepada DJP. Ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk mendukung tata kelola industri yang akuntabel sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap ekosistem kripto," ucapnya.

Tantangan literasi pajak pengguna

Selain itu, Sefcho menekankan pentingnya literasi perpajakan bagi pengguna agar pertumbuhan industri dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kepatuhan.

Tokocrypto juga mendorong edukasi kepada pengguna, termasuk cara melaporkan pajak kripto melalui SPT Tahunan menggunakan platform Coretax.

"Dengan pemahaman yang lebih baik, kami optimistis tingkat kepatuhan akan terus meningkat dan memberikan dampak positif bagi penerimaan negara,” tuturnya.

Caption foto: Aktivitas perdagangan kripto dinilai makin tertib seiring kenaikan setoran pajak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat, hingga Februari 2026, jumlah penerimaan negara dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp 48,11 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan penerimaan pajak digital pada bulan yang sama di tahun lalu sebesar Rp 33,56 triliun.

“Hingga 28 Februari 2026, pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 48,11 triliun, yang berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Rp 37,40 triliun, pajak atas aset kripto Rp 1,96 triliun, pajak fintech (peer-to-peer lending) Rp 4,64 triliun, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) Rp 4,11 triliun,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Inge Diana Rismawanti dalam keterangan resmi, Selasa (31/3/2026).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menunjuk 260 pelaku usaha PMSE sebagai Pemungut PPN PMSE hingga akhir Februari 2026. Sepanjang Februari 2026 tidak terdapat penunjukan baru, pencabutan, maupun perubahan data Pemungut PPN PMSE, sehingga tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan kondisi pada Januari 2026.

Inge menyampaikan, dari seluruh pemungut yang telah ditunjuk, sebanyak 223 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan total sebesar Rp 37,401 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas setoran Rp 731,4 miliar pada 2020, Rp 3,9 triliun pada 2021, Rp 5,51 triliun pada 2022, Rp 6,76 triliun pada 2023, Rp 8,44 triliun pada 2024, dan Rp 10,32 triliun pada 2025, serta Rp 1,74 triliun pada 2026.