JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan skema pembiayaan berbunga rendah bagi usaha kecil dan menengah (UKM) eksportir sebagai salah satu upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), pemerintah menawarkan bunga kredit maksimal 6% per tahun, bahkan dapat ditekan hingga 4% bila diperlukan.

Purbaya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan ekspor dan investasi.BI Rate Diprediksi Naik sampai 6%, Waspadai Risiko Kredit dan Daya Beli



"Di Kemenkeu ada LPEI yang punya Program Pembiayaan Kawasan Ekonomi untuk UKM eksportir, kita menawarkan suku bunga maksimal 6 persen per tahun bahkan 4 persen jika diperlukan demi pertumbuhan," kata Purbaya di Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Menurut Purbaya, pembiayaan murah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing pelaku usaha berorientasi ekspor sekaligus memperluas kontribusi sektor riil terhadap pertumbuhan ekonomi. BI Rate Naik Sampai 5,75%, Siap-siap Cicilan Bank dan KPR Bengkak

Ia optimistis Indonesia mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% secara bertahap. Pemerintah akan lebih dulu mengarahkan pertumbuhan menuju kisaran 6% sebelum meningkat lebih tinggi seiring membaiknya investasi, ekspor, dan produktivitas nasional.

Selain mendorong pembiayaan murah, Kementerian Keuangan juga melanjutkan reformasi fiskal, terutama di bidang perpajakan dan kepabeanan, untuk memperkuat penerimaan negara dan memperluas ruang fiskal bagi pembangunan.

JAKARTA - Wujudkan ketahanan pangan, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Daerah Khusus Jakarta Wachid Wibowo melaksanakan panen telur ayam di Lapas Kelas IIA Salemba. Kegiatan ini merupakan hasil dari program pembinaan kemandirian warga binaan melalui budidaya ayam petelur yang dikembangkan oleh Lapas Kelas IIA Salemba.

Kegiatan tersebut didampingi Kepala Lapas Kelas IIA Salemba, Amico Balalembang, Kepala Seksi Kegiatan Kerja, Puspo Widodo, serta Kepala Subseksi Bimbingan Kerja, Galih Ihza pada Kamis, 25 Juni 2026.

Wachid Wibowo mengatakan, saat ini Lapas Salemba mengelola sebanyak 300 ekor ayam petelur dengan tingkat produktivitas yang telah mencapai sekitar 50%. Selain mendukung program ketahanan pangan, kegiatan ini juga menjadi sarana pembekalan keterampilan bagi warga binaan agar memiliki kemampuan yang dapat dimanfaatkan setelah kembali ke masyarakat.

“Program budidaya ayam petelur tersebut merupakan implementasi Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta tindak lanjut arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam mendukung ketahanan pangan dan optimalisasi pembinaan kemandirian di lingkungan pemasyarakatan,” ujarnya, Jumat (26/6/2026).

Wachid Wibowo juga menyampaikan apresiasinya terhadap upaya Lapas Salemba dalam mengembangkan program pembinaan yang produktif dan berkelanjutan.

"Saya mengapresiasi jajaran Lapas Kelas IIA Salemba yang terus berinovasi dalam mengembangkan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Kegiatan peternakan ayam petelur ini merupakan contoh nyata pembinaan yang produktif, tidak hanya mendukung program ketahanan pangan, tetapi juga membekali warga binaan dengan keterampilan yang bermanfaat sebagai bekal ketika kembali ke tengah masyarakat,” katanya.

Lihat video: Serunya Napi Lomba Agustusan di Dalam Lapas



“Saya berharap program seperti ini dapat terus ditingkatkan dan menjadi motivasi bagi seluruh satuan kerja pemasyarakatan untuk menghadirkan pembinaan yang berdampak dan berkelanjutan," sambungnya.

Kepala Lapas Kelas IIA Salemba Amico Balalembang, menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan berbagai program pembinaan kemandirian yang mampu memberikan manfaat nyata bagi warga binaan.

“Program peternakan ayam petelur akan terus dioptimalkan sebagai salah satu sarana pembelajaran dan pemberdayaan warga binaan, sekaligus mendukung program ketahanan pangan yang menjadi prioritas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” ucapnya.

Melalui program tersebut, kata dia, Lapas Kelas IIA Salemba berupaya menciptakan warga binaan yang lebih produktif, mandiri, dan siap berintegrasi kembali dengan masyarakat setelah menyelesaikan masa pembinaan, sejalan dengan semangat pemasyarakatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan nasional.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah pakar mengusulkan pembentukan lembaga penjamin simpanan koperasi (LPSK) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian guna memberikan perlindungan bagi simpanan anggota koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam (KSP).

Dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Euis Amalia menilai simpanan anggota koperasi saat ini belum memiliki perlindungan yang setara dengan simpanan di sektor perbankan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Ia mencontohkan banyak simpanan anggota koperasi yang berasal dari hasil kerja keras pelaku usaha mikro, kecil dan menengah belum memiliki jaminan apabila koperasi mengalami gagal bayar atau kebangkrutan.

“Usulan pasalnya adalah dibentuknya lembaga penjaminan simpanan koperasi yang menyelenggarakan penjaminan simpanan anggota pada KSP maupun KSPPS (koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah),” kata Euis dalam rapat dengan agenda masukan terhadap RUU Perkoperasian.

Ia menambahkan koperasi yang menghimpun simpanan anggota perlu menjadi peserta program lembaga penjaminan tersebut, dengan skema pendanaan berasal dari kontribusi peserta serta modal awal yang dipisahkan sesuai ketentuan.

Selain itu, LPSK juga diusulkan memiliki kewenangan melakukan resolusi terhadap koperasi peserta yang mengalami gagal bayar dengan berkoordinasi bersama otoritas pengawas koperasi.

“LPSK perlu bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Presiden serta berkoordinasi dengan LPS yang sudah ada,” ujar dia.

Euis juga mengusulkan pembentukan otoritas pengawas koperasi (OPK) yang independen, serupa dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi sektor jasa lembaga keuangan.

Menurut dia, pengawasan koperasi selama ini masih bertumpu pada mekanisme internal sehingga belum sepenuhnya akuntabel dan efektif, khususnya pada koperasi simpan pinjam.

Ia menilai keberadaan OPK penting untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan koperasi agar lebih kredibel, termasuk dalam hal perizinan, pengaturan, pengawasan, hingga penegakan sanksi terhadap koperasi simpan pinjam yang melayani anggota (closed loop).

Sementara itu, ia menjelaskan koperasi dengan skema open loop, yaitu koperasi yang dapat menghimpun dana maupun menyalurkan pembiayaan kepada pihak di luar keanggotaan koperasi, perlu berada dalam koordinasi pengawasan antara OPK dan OJK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dalam kesempatan yang sama, pakar perkoperasian dari Universitas Bina Nusantara Agung Sudjatmiko menilai keberadaan lembaga penjamin simpanan koperasi penting untuk memperkuat perlindungan anggota, meningkatkan kepercayaan publik, serta mencegah risiko kegagalan koperasi simpan pinjam yang dapat merugikan masyarakat.

Ia menjelaskan pengaturan lembaga penjamin simpanan koperasi perlu diatur secara jelas dalam undang-undang, termasuk bentuk kelembagaan, sumber pendanaan, sistem penjaminan, mekanisme klaim, serta tata kelola pengawasan.

Selain itu, menurut dia, aturan tersebut juga harus mengantisipasi potensi moral hazard dalam pengelolaan koperasi simpan pinjam agar tidak disalahgunakan oleh pengelola yang tidak bertanggung jawab.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat sinergi lintas lembaga dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Salah satu yang menjadi fokus adalah penyalahgunaan rokok elektronik atau vape.

Hal itu disampaikan melalui keterangan pers tertulis yang diunggah akun Instagram Sekretariat Kabinet, Sabtu (20/6/2026).

Dalam keterangannya, Teddy mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Suyudi Ario Seto, di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, terkait berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

Menurut Teddy, pertemuan tersebut juga membahas capaian BNN dalam memberantas narkotika, termasuk keberhasilan pengungkapan jaringan peredaran gelap dan penyitaan berbagai jenis narkotika sebelum beredar di masyarakat.

“Salah satu yang menjadi fokus utama BNN adalah bahaya penyalahgunaan rokok elektronik atau vape yang dapat dimanfaatkan sebagai media penggunaan zat berbahaya, serta pentingnya edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda,” ujar Teddy dalam keterangan tertulisnya.

Dia menambahkan, pemerintah berkomitmen meningkatkan edukasi kepada masyarakat guna mencegah penyalahgunaan narkotika dan melindungi generasi muda dari ancaman narkoba.

“Pemerintah terus memperkuat sinergi lintas lembaga dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika, sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat guna melindungi generasi muda dan mewujudkan Indonesia yang bersih dari narkoba,” kata Teddy.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memperkuat pengawasan ruang digital menyusul berkembangnya modus peredaran narkotika yang semakin memanfaatkan teknologi, mulai dari penyalahgunaan narkotika cair yang disamarkan melalui perangkat vape hingga transaksi melalui platform digital dan kanal komunikasi tertutup.

Untuk menghadapi perkembangan tersebut, Kemkomdigi memperkuat kolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui percepatan penanganan konten terkait narkotika dan penguatan edukasi publik mengenai berbagai jenis narkotika baru yang semakin sulit dikenali masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan edukasi menjadi penting karena masih banyak masyarakat, termasuk orang tua, yang belum mengetahui perkembangan berbagai jenis narkotika baru.

“Orang tua mungkin banyak yang tidak tahu bahwa banyak jenis narkoba baru sehingga mereka perlu mendapatkan informasi yang cukup,” kata Meutya, dikutip dari laman resmi pada Jumat (12/6/2026).

Menurut Meutya, perkembangan bentuk dan modus peredaran narkotika yang terus berubah membutuhkan pertukaran informasi yang lebih intensif antara Kemkomdigi dan BNN agar penanganan konten di ruang digital dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Dia menjelaskan bahwa pada sektor lain, Kemkomdigi relatif lebih mudah mengidentifikasi konten yang berbahaya. Namun, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam kasus narkotika karena bentuk dan jenisnya semakin beragam.

“Tetapi di narkoba, dengan kompleksitas yang sekarang, bentuknya beragam dan berbeda-beda. Tim kami perlu dibantu untuk mengenali barang-barang yang dianggap bagian dari narkoba atau narkotika,” kata Meutya.

JAKARTA - Sosok Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengaruh signifikan terhadap citra dan tingkat kepercayaan publik terhadap PSI. Hal tersebut terekam dalam hasil survei nasional Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) bertajuk "Pengaruh Sosok Jokowi terhadap Citra Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Pandangan Masyarakat".

Survei digelar secara daring di 32 provinsi pada 10 - 17 Juni 2026 terhadap 1.922 responden. Direktur Riset dan Kebijakan Politik LPI Fernando Emas mengungkapkan, temuan survei tersebut merupakan cermin realitas politik di Indonesia yang masih bertumpu pada kekuatan figur dan berdampak pula terhadap citra partai politik. Terhadap PSI, menurutnya, terjadi perpindahan persepsi dari figur kepada partai.

“Dari temuan survei LPI, 'image transfer' terjadi antara figur Jokowi dengan PSI yang dikabarkan bakal menjadi Ketua Dewan Pembina partai ini. Hasil survei terlihat, bahwa rerata 70,2% masyarakat menilai bahwa kedekatan PSI dengan Jokowi dapat meningkatkan kesan (citra) positif terhadap partai,” kata Fernando Emas saat merilis survei nasional LPI di Jakarta, Jumat (19/6/2026).



“Dengan rincian penilaian sebanyak 37,7% responden menilai dapat meningkatkan, 26,4% responden menjawab cukup dapat meningkatkan, dan 6,1% responden menilai sangat dapat meningkatkan. Sementara 15,5% responden menjawab tidak dapat meningkatkan, dan 10,5% responden menjawab kurang dapat meningkatkan. Lalu sebanyak 3,8% responden memilih tidak menjawab," sambungnya.

Survei itu juga menunjukkan, 77,8% masyarakat menilai bahwa Jokowi memiliki pengaruh terhadap dukungan masyarakat ke PSI. Dengan rincian sebanyak 35,8% menjawab berpengaruh, 30,9% responden menjawab cukup berpengaruh, dan 11,1% responden menilai sangat berpengaruh. Sedangkan 16,9% responden menjawab kurang berpengaruh, dan 3,5% responden menjawab tidak berpengaruh. Sedangkan 1,8% responden memilih untuk tidak menjawab atau tidak tahu.

Menurut Fernando, citra positif itu pada akhirnya pada akhirnya akan mengasosiasikan figur tersebut terhadap PSI, tetapi juga atribusi atau identitas lain yang muncul dari pandangan atau penilaian responden. Seperti halnya persepsi publik terhadap figur Jokowi yang dikenal merakyat dan gaya kepemimpinannya yang unik dan khas.

Dari temuan survei menunjukkan, 64,9% masyarakat menilai bahwa PSI merupakan partai yang merakyat seperti Jokowi. Dengan rincian penilaian, sebanyak 30,5% responden menjawab cukup merakyat, 25,5% menjawab merakyat, dan 8,9% responden menjawab sangat merakyat. Lalu sebanyak 21,4% responden menyebutkan kurang merakyat, 11,7% responden menjawab tidak merakyat dan 2% responden memilih untuk tidak menjawab atau tidak tahu.

Terkait variabel kepemimpinan, survei menunjukkan, 62,8% masyarakat menilai bahwa partai PSI merupakan partai yang mencerminkan gaya kepemimpinan Jokowi. Rinciannya, sebesar 32,3% responden menjawab cukup mencerminkan, lalu 24,6% responden menyebutkan mencerminkan, dan sebanyak 5,9% responden menjawab sangat mencerminkan. Sedangkan 17,9% responden menjawab tidak mencerminkan dan 12,1% responden menyebutkan kurang mencerminkan.

Lalu, sebanyak 7.3% responden memilih untuk tidak menjawab atau tidak tahu. "Angka-angka ini menegaskan bahwa di mata publik, PSI dan Jokowi praktis sudah menjadi satu paket identitas politik. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari strategi komunikasi politik partai yang konsisten sejak bergabungnya pendukung Jokowi ke PSI hingga terpilihnya Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum," kata Fernando Emas.

Adapun sampel dalam survei ini diambil menggunakan metode multistage random sampling dengan teknik stratified quota sampling berdasarkan wilayah, jenis kelamin, kelompok usia, dan pendidikan, untuk memastikan komposisi sampel mendekati karakteristik populasi.

Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau yang telah memiliki hak pilih, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Jumlah sampel sebanyak 1.922 responden dengan margin of error sekitar 2,54 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

JAKARTA - Kuasa hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menyiapkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang masih menggunakan nama Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta. Secara administrasi negara maupun berdasarkan pertimbangan pengadilan, pihak-pihak tersebut tidak lagi memiliki kewenangan untuk mewakili Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kuasa Hukum UIN Jakarta Alwani mengatakan, perubahan data Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta telah diterima dan dicatat secara resmi oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum . Hal ini tertuang dalam Surat Nomor AHU-AH.01.06-0058084 tertanggal 22 Mei 2026 tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta. Stop Polemik, Prof Dede: Pengelolaan Yayasan Diserahkan ke Pemerintah melalui UIN Jakarta

"Negara telah memberikan kepastian hukum melalui pencatatan perubahan data yayasan oleh Ditjen AHU. Karena itu, kami menyayangkan masih adanya penggunaan nama Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta oleh pihak yang tidak lagi memiliki kewenangan hukum untuk mewakili yayasan," kata Alwani, Selasa (16/6/2026).

Alwani menjelaskan, fakta administrasi tersebut juga telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang dalam Putusan Nomor 3/G/2026/PTUN.SRG. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebutkan bahwa setelah terjadi perubahan kepengurusan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah didaftarkan ke Kementerian Hukum RI.

Menurut Alwani, putusan tersebut mempertegas bahwa kewenangan hukum untuk mewakili yayasan telah beralih kepada kepengurusan yang sah sebagaimana tercatat dalam administrasi negara. Posisi hukum UIN Jakarta, lanjut Alwani, semakin kuat karena upaya hukum pihak lain tidak membuahkan hasil.

Gugatan yang diajukan terhadap notaris terkait perubahan data Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta telah ditolak. Hal ini semakin mempertegas bahwa perubahan data yayasan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

"Selain perubahan data yayasan yang telah diterima dan dicatat Ditjen AHU Kementerian Hukum, gugatan terhadap notaris juga telah ditolak. Ini semakin memperkuat legalitas kepengurusan yayasan yang saat ini sah menurut administrasi negara," tandasnya.

Ia menjelaskan, dalam hukum administrasi negara berlaku prinsip asas praduga sah (praesumptio iustae causa). Yakni setiap keputusan atau tindakan pejabat pemerintah harus dianggap sah dan mengikat sampai ada keputusan pejabat yang berwenang atau putusan pengadilan yang membatalkannya.

"Asas praduga sah menegaskan bahwa setiap keputusan pejabat pemerintah harus dianggap sah dan berlaku sampai ada putusan pengadilan atau keputusan pejabat berwenang yang membatalkannya. Karena itu, perubahan data Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah diterima oleh Ditjen AHU wajib dihormati dan memiliki kekuatan hukum," ujarnya.

Alwani menuturkan, selama tidak ada putusan yang membatalkan perubahan data tersebut, maka seluruh pihak semestinya menghormati legalitas kepengurusan yayasan yang telah tercatat secara resmi oleh negara.

Ia menegaskan pengelolaan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta saat ini telah berada di bawah kepengurusan yang sah sebagaimana tercatat dalam administrasi Kementerian Hukum. Wamenkum Ungkap Alasan Usia Pensiun Kapolri Bisa Diperpanjang

Karena itu, seluruh aktivitas yang mengatasnamakan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta seharusnya dilakukan pihak yang memiliki kewenangan hukum sesuai data yang telah disahkan negara. Ia mengimbau seluruh pihak untuk menghormati keputusan administrasi negara dan putusan pengadilan yang telah ada.

”Jangan sampai masyarakat menjadi korban informasi yang menyesatkan akibat penggunaan nama yayasan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Negara telah memberikan kepastian hukum dan kepastian hukum itu harus dihormati," terangnya.

JAKARTA - Sistem pemasyarakatan di Indonesia tengah memasuki fase transformasi yang signifikan. Pemerintah mendorong perubahan paradigma dari pendekatan penghukuman menuju pembinaan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Mashudi, dalam Diskusi Publik bertajuk "Transformasi Lapas dalam Mewujudkan Pemasyarakatan Modern yang Berkeadilan Sosial" yang berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Di hadapan ratusan mahasiswa, Mashudi menjelaskan bahwa lembaga pemasyarakatan saat ini tidak lagi hanya menjalankan fungsi eksekusi putusan pengadilan. Pemasyarakatan kini diarahkan menjadi bagian penting dalam proses pemulihan pelaku tindak pidana agar dapat kembali berperan secara produktif di tengah masyarakat.

Menurutnya, konsep pemidanaan modern menempatkan pembinaan dan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama. "Pendekatan ini dinilai lebih efektif dibandingkan sistem yang semata-mata berfokus pada pemberian hukuman," katanya.

Sebagai bagian dari reformasi tersebut, pemerintah mulai memperluas penerapan pidana alternatif, seperti pidana pengawasan dan kerja sosial. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap hukuman penjara sekaligus menjadikan pemenjaraan sebagai pilihan terakhir dalam penegakan hukum.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Rehabilitasi BNN Bina Ampera Bukit menegaskan bahwa rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika merupakan bagian penting dari upaya pemulihan yang menyeluruh. Dia menilai keberhasilan rehabilitasi tidak hanya diukur dari penghentian penggunaan narkotika, tetapi juga kemampuan individu untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Lisda Syamsumardian, menyoroti tantangan yang masih dihadapi sistem pemasyarakatan nasional, terutama persoalan overkapasitas lapas. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat efektivitas program pembinaan serta meningkatkan risiko terjadinya residivisme.

Ia menegaskan perlunya reformasi berkelanjutan agar sistem pemasyarakatan Indonesia semakin selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap martabat manusia. Diskusi yang berlangsung interaktif tersebut mendapat perhatian besar dari para mahasiswa.

Berbagai pertanyaan kritis terkait kondisi lapas, efektivitas pembinaan, hingga masa depan reformasi pemasyarakatan menjadi topik yang mendominasi jalannya forum.

JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengusulkan tambahan sebesar Rp15,5 triliun di Pagu Anggaran 2027. Hal itu ditujukan untuk mencapai target IKN menjadi Ibu Kota Negara pada 2028.

Usulan itu disampaikan Basuki saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).

Basuki menyampaikan, kebutuhan anggaran OIKN 2027 sebesar Rp22,2 triliun. "Telah dialokasikan dalam pagu indikatif sebesar Rp6,7 triliun, sehingga masih terdapat kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp15,5 triliun," ujar Basuki.

Jumlah itu meliputi kebutuhan anggaran pembangunan IKN batch kedua untuk 2025, 2026, 2027 sebesar Rp7,4 triliun dan pembangunan batch 3 sebesar Rp8 triliun untuk kontrak tahun jamak 2026-2028. "Sehingga tujuan dari Perpres 79/2025 tahun 2025 untuk menjadikan kawasan IKN menjadi ibu kota negara tahun 2028," katanya.

Basuki menyampaikan, kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan infrastruktur terbangun sebesar Rp96 miliar. "Jadi ini untuk gedung-gedung atau jalan yang sudah terbangun, pemeliharaannya ditugaskan kepada Otorita dan kami membutuhkan biaya pemeliharaan sebesar Rp96 miliar," ucapnya.

Lihat video: Ramai Putusan MK soal IKN Bukan Ibu Kota, Otorita Buka Suara

JAKARTA - Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi—Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Jakarta telah menyelenggarakan The 6th International Conference on Governance, Public Administration, and Social Science (ICoGPASS) 2026 pada Rabu (10/6/2026). Konferensi internasional ini mengangkat tema “Governing for All: Integrity, Transparency, Inclusiveness, and Poverty Eradication Amidst Global Turbulence.”

Konferensi ini mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan dari berbagai negara untuk membahas strategi penguatan tata kelola pemerintahan yang mampu menjawab tantangan global sekaligus mendorong pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan dan jajaran LAN, akademisi, peneliti, serta perwakilan berbagai institusi nasional dan internasional. Konferensi ini dilaksanakan secara blended, baik secara luring yang bertempat di Aula Corporate University ASN LAN Jakarta dan daring melalui media Youtube PoliteknikSTIALANJakarta dan Zoom Meeting.

Dalam sambutannya, Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan bahwa reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan harus terus dilakukan agar pemerintah mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan adaptif terhadap perubahan.

Integritas dan transparansi dipandang sebagai fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.

Sementara itu, Ketua Indonesian Association for Public Administration (IAPA) Choirul Muluk menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mewujudkan tata kelola yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam sesi pertama, Profesor Thomas Pepinsky dari Cornell University, Amerika Serikat (AS) memaparkan materi “Working in the Midst of Things: Scholarship, Citizenship, Service, and Politics". Dia menjelaskan bahwa akademisi tidak bekerja terpisah dari realitas sosial, melainkan berada di tengah dinamika masyarakat, pemerintahan, dan politik.

Menurutnya, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan harus mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat Akademisi memiliki peran sebagai warga negara yang aktif dalam mendorong demokrasi, keadilan sosial, dan akuntabilitas pemerintahan.

Selain menghasilkan publikasi ilmiah, lanjut Pepinsky, mereka juga perlu berkontribusi melalui pengabdian kepada masyarakat dan memberikan masukan berbasis bukti ilmiah dalam proses pengambilan kebijakan.

Dia menambahkan, integrasi antara scholarship, citizenship, service, dan politics dipandang sebagai cara untuk meningkatkan kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan sosial dan tata kelola pemerintahan.

Profesor Fernanda Natasha B.C. dari University of Brasilia, memaparkan materi bertajuk “Are Participatory Institutions Democratic? Frameworks for Analyzing Socio-State Complex Interfaces".

Dia membahas efektivitas institusi partisipatif dalam memperkuat demokrasi melalui hubungan antara negara dan masyarakat. Berbagai mekanisme partisipasi seperti forum konsultasi publik, dewan masyarakat, dan participatory budgeting dinilai dapat memperluas keterlibatan warga dalam proses kebijakan.

Namun, kata Natasha, partisipasi tidak otomatis menghasilkan demokrasi yang lebih baik. Untuk menjadi demokratis, institusi partisipatif harus menjamin representasi yang luas, inklusivitas, pengaruh nyata terhadap kebijakan, serta distribusi kekuasaan yang lebih seimbang antara negara dan masyarakat.

Pengalaman Brasil menunjukkan bahwa forum partisipatif dapat menjadi sarana penting dalam memperkuat keadilan sosial, meskipun masih menghadapi tantangan berupa fragmentasi kebijakan, keterbatasan representasi, dan dinamika politik yang berubah-ubah.

Sedangkan Profesor Lucy Taksa dari Deakin Business School, Australia, memaparkan perkembangan konsep Diversity, Equity, and Inclusion (DEI).

Menurutnya, DEI berkembang dari upaya mengatasi diskriminasi menuju pendekatan yang lebih komprehensif dalam menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif.

Diversity berkaitan dengan keberagaman individu, equity menekankan keadilan sesuai kebutuhan masing-masing kelompok, sedangkan inclusion berfokus pada terciptanya lingkungan yang menerima dan menghargai semua orang.

Meskipun banyak negara telah menerapkan kebijakan DEI, berbagai bentuk ketimpangan masih terjadi, terutama terhadap perempuan, masyarakat adat, penyandang disabilitas, kelompok migran, dan minoritas lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan DEI tidak cukup diukur dari kebijakan formal, tetapi juga dari perubahan budaya organisasi dan praktik sehari-hari yang mendukung kesetaraan. Lingkungan yang beragam dan inklusif terbukti mampu meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kualitas pengambilan keputusan organisasi.

Sementara itu, Fannie Wu yang juga dari Deakin Business School, Australia, membahas materi “An Intersectionally and Non-Binary Lens to Understanding Inequality".

Dia menjelaskan bahwa ketimpangan sosial harus dipahami melalui perspektif interseksionalitas, yaitu pengakuan bahwa pengalaman individu dipengaruhi oleh berbagai identitas yang saling beririsan seperti gender, etnis, kelas sosial, usia, agama, dan disabilitas.

Selain itu, pendekatan non-biner mengkritik klasifikasi identitas yang terlalu sederhana dan mengakui keragaman pengalaman manusia yang lebih kompleks.

Perspektif ini, kata Wu, menunjukkan bahwa kebijakan yang hanya berfokus pada satu kategori sering kali gagal menjangkau kelompok yang menghadapi berbagai bentuk kerentanan secara bersamaan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan publik harus lebih inklusif, sensitif terhadap keberagaman, dan mempertimbangkan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat agar upaya pengurangan ketimpangan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Sedangkan pakar dari Timor-Leste, A. Letencio de Deus, memaparkan materi “Imperative Character Development in Public Administration of Timor-Leste: Strategic Reasons and Institutional Mechanisms".

Dia menekankan bahwa keberhasilan administrasi publik tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan kompetensi teknis, tetapi juga oleh karakter aparatur negara.

Nilai-nilai seperti integritas, disiplin, tanggung jawab, profesionalisme, dan komitmen terhadap pelayanan publik menjadi faktor utama dalam membangun birokrasi yang efektif dan dipercaya masyarakat.

Menurutnya, pengembangan karakter aparatur perlu dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, program kepemimpinan, kode etik, serta sistem pengawasan yang mendukung budaya organisasi yang berintegritas.

Dia menambahkan, reformasi birokrasi yang berkelanjutan harus mencakup perubahan budaya dan perilaku aparatur, bukan hanya perbaikan struktur dan prosedur organisasi.

Dalam penyelenggaraan ICoGPASS 2026 ditetapkan sebagai the best presenter offline, best presenter online, best moderator, dan best partner, serta best paper. Rinciannya adalah best presenter offline: Jojor Onom (The University of Sumatera Utara), Jeron Joseph (Asia School of Business), Dede Kosasih, Sulisnia Defan Amatullah, Wardatul Fauziah (Politeknik STIA LAN Jakarta), Muhammad Yoga Prabowo dan Amin Firdaus (Politeknik Keuangan Negara STAN), serta Dzakiyatunnada (Politeknik STIA LAN Jakarta).

Sedangkan kategori best presenter online: Azaria Eda Pradana (Universitas Diponegoro), Fitriana Khairunnisa (Politeknik STIA LAN Jakarta/Badan Standardisasi Nasional), Rachelia Eni Putri (Politeknik STIA LAN Jakarta), Irfan Amidar (Politeknik STIA LAN Jakarta), dan Putri Anisah Fitriani.

Untuk kategori best moderator: Tutik Rachmawati, Nana Yuliana, dan Wahyu Pramudita. Kemudian untuk kategori best partner adalah Universitas Diponegoro.

Ada tiga yang masuk kategori best paper, yakni The paradox of Digital Transparency in Government Science Communication (Yutainten, National Research and Innovation Agency), Deliberative Planning in Indonesia: Is it Effective to Implement (Nabil El Fikri, R. slamet Santoso, Muhammad Faried Wajdy-UNDIP), dan From Marine Natural Capital Valuation to Fiscal Integrity: A Governance Design for Blue Natural Capital Value at Risk in Indonesia (Fahdrian Kemala, Romadhaniah, Roswita Berliana Siregar, Sari Melani, Helmi Satria Fahmi, Kurnia Fitra Utama).

Secara keseluruhan, konferensi ICoGPASS 2026 menegaskan bahwa tantangan global saat ini menuntut tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, kolaboratif, inklusif, dan berorientasi pada masyarakat. Integritas, transparansi, partisipasi, keberagaman, dan penguatan kapasitas aparatur menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Melalui forum ini, peserta diharapkan memperoleh wawasan baru serta membangun jejaring kerja sama internasional yang dapat memperkuat praktik tata kelola pemerintahan dan mendukung pengentasan kemiskinan di berbagai negara.

JAKARTA - Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya belum mengajukan perlindungan sebagai justice collaborator (JC) kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sony merupakan salah satu tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Iya, ke LPSK belum (belum ada pengajuan dari Sony Sonjaya),” kata Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Susilaningtias kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).

LPSK saat ini masih menunggu kedatangan dari pihak Sony Sanjaya yang mengajukan permohonan sebagai JC. “Kami masih menunggu kuasa hukumnya Pak SS (Sony Sonjaya) untuk ke LPSK,” ujar dia.

Sebelumnya, Eks Wakil Kepala (Waka) Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui kuasa hukumnya, Sony menyerahkan surat pengajuan sebagai JC ke Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (8/6/2026).

“Kita baru saja dari rutan untuk mendapatkan pernyataan daripada klien kami, di mana klien kami akan menyatakan bahwa dia melakukan JC,” kata kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti kepada wartawan.

Dia menjelaskan, pengajuan justice collaborator itu bukan merupakan upaya kliennya untuk menghindar dari jerat hukum. Upaya tersebut, kata dia, dilakukan Sony sebagai sikap kooperatif dirinya dalam membongkar keterlibatan aktor-aktor lain yang memiliki peran lebih besar dalam korupsi program MBG.

TANGSEL - Beredar di sosial media video lengkap kegiatan visitasi dan sosialisasi yang dilakukan Rektorat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di lingkungan Triguna dan SDIP Pamulang, Tangsel. Video tersebut memberikan gambaran yang berbeda dari sejumlah narasi yang sebelumnya beredar di media sosial.

Saat dikonfirmasi media, kuasa hukum UIN Jakarta, Alwani mengatakan, video tersebut menjadi gambaran utuh dari apa yang terjadi. Video yang beredar tersebut, lanjut Alwani, membantah berbagai tuduhan mengenai adanya penyerbuan, pengerahan massa oleh pihak kampus, hingga dugaan kekerasan yang menyebabkan korban luka berat. Padahal hal itu sama sekali tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Integrasi Pendidikan, Visitasi Rektorat UIN Jakarta Berjalan Lancar dan Tak Ganggu KBM

“Video yang beredar secara utuh justru memperlihatkan kronologi yang sebenarnya. Kegiatan visitasi dan sosialisasi dilakukan secara terbuka dan resmi oleh pihak Rektorat UIN dan Kementerian Agama. Video itu jelas meluruskan sejumlah informasi yang berkembang agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh dan berimbang,” lanjutnya.

Menurut Alwanih, tuduhan bahwa pihak rektorat melakukan penyerbuan tidak berdasar. Ia menjelaskan, Rektor UIN Jakarta beserta jajaran datang secara baik-baik untuk melakukan sosialisasi dan visitasi terkait status satuan pendidikan yang berada di bawah UIN Jakarta.

Dalam rekaman video, kata dia, rombongan rektorat terlihat memasuki lokasi dengan cara yang santun namun sambutan yang diterima justru tidak kondusif. Ia juga membantah narasi yang menyebut pihak kampus mengerahkan massa. Berdasarkan fakta di lapangan, justru terdapat puluhan orang yang menghadang kegiatan sosialisasi dan menutup akses gerbang sekolah.

“Orang-orang tersebut bukan bagian dari civitas akademika maupun pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap kegiatan sosialisasi. Mereka menghalangi kegiatan resmi yang dilakukan oleh rektorat,” lanjutnya.

Akibat penutupan akses tersebut, lanjut Alwani, sejumlah wali murid dan pihak yang berada di dalam area sekolah sempat mengalami kesulitan keluar dari lokasi. Terkait tuduhan adanya tindakan kekerasan dari pihak rektorat, Alwani menyebut video menunjukkan adanya tindakan yang justru mengarah pada perilaku anarkis dari pihak yang melakukan penghadangan.

Ia menjelaskan, dalam rekaman terlihat seorang pria berkaos oranye mendatangi Kasubag Rumah Tangga UIN Jakarta, Halim, sambil melakukan ancaman dan mengambil kursi yang diduga hendak dilemparkan ke arah rombongan rektorat. Tindakan tersebut akhirnya dapat dicegah oleh aparat kepolisian yang berada di lokasi.

“Ketika ditanya identitasnya, yang bersangkutan mengaku sebagai lawyer tapi tidak bisa menunjukkan identitas. Selain itu, ada juga seseorang yang terlihat membawa sepeda dari dalam area dan diduga hendak melemparkannya. Situasi semakin memanas ketika terjadi dorong-mendorong pada gerbang hingga pagar roboh ke arah luar,” kata Alwanih.

Ia menambahkan, narasi mengenai adanya korban luka berat hingga hampir diamputasi juga perlu diluruskan. Menurutnya, pihak yang mengaku sebagai korban merupakan bagian dari massa yang melakukan penghadangan terhadap kegiatan sosialisasi tersebut.

“Tidak benar ada fakta korban terjepit pagar hingga harus diamputasi sebagaimana yang dinarasikan. Foto yang beredar dan dijadikan dasar klaim tersebut bahkan berbeda dengan kondisi yang terjadi saat peristiwa berlangsung,” tegasnya. Inilah Pidato Anak SMA Nepal Abiskar Raut yang Viral, Pengobar Awal Demo Dahsyat

Alwanih menilai penyebaran informasi yang tidak utuh berpotensi menyesatkan publik dan memperkeruh situasi. Karena itu, ia meminta masyarakat melihat keseluruhan rekaman dan fakta yang tersedia sebelum menyimpulkan kejadian yang sebenarnya.

“Kami mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak membangun opini berdasarkan potongan video atau informasi yang tidak lengkap. Fakta yang terekam menunjukkan bahwa rektorat datang untuk menjalankan tugas dan kewenangan secara sah, sementara hambatan justru muncul dari pihak-pihak yang berupaya menghalangi kegiatan tersebut,” pungkasnya.

JAKARTA - Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) Serang resmi menutup dan menyelesaikan perkara Nomor 3/G/2026/PTUN.SRG setelah Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan penggugat. Perkara tersebut sebelumnya berkaitan dengan gugatan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 909 tentang Struktur Organisasi Badan Usaha Sekolah.

Kuasa hukum Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta, Alwanih, mengatakan berdasarkan informasi yang tercantum dalam aplikasi e-Court, perkara tersebut dinyatakan selesai. Kepastian ini setelah majelis hakim menerima dan mengabulkan pencabutan gugatan yang diajukan penggugat.

“Perkara Nomor 3/G/2026/PTUN.SRG telah dinyatakan ditutup dan selesai. Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh penggugat sehingga proses pemeriksaan perkara berakhir,” kata Alwanih, Selasa (9/6/2026). Stop Polemik, Prof Dede: Pengelolaan Yayasan Diserahkan ke Pemerintah melalui UIN Jakarta

Menurut Alwanih, perkembangan tersebut tidak terlepas dari perubahan tata kelola di internal Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta yang terjadi selama proses persidangan berlangsung. Dalam Rapat Dewan Pembina Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta, disepakati perubahan susunan dewan pembina dengan menetapkan rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai ketua dewan pembina secara ex officio serta para wakil rektor sebagai anggota dewan pembina.

Perubahan tersebut, lanjutnya, semakin mempertegas kedudukan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai pemilik sah Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta dalam struktur dan tata kelola yayasan. “Dengan perubahan susunan dewan pembina tersebut, posisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai pemilik sah yayasan semakin ditegaskan dalam tata kelola organisasi,” ujarnya.

Setelah perubahan dewan pembina, rapat kembali digelar untuk menetapkan susunan pengurus Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta yang baru. Berdasarkan hasil rapat, jabatan ketua pengurus diemban secara ex officio oleh dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FITK), sekretaris dijabat kepala bagian umum, dan bendahara dijabat kepala Pusat Pengembangan Bisnis.

Alwanih menjelaskan, perubahan kepengurusan tersebut turut berdampak pada langkah hukum yang ditempuh yayasan. Pengurus yang baru kemudian mencabut kuasa yang sebelumnya diberikan kepada kuasa hukum terdahulu dan menunjuk kuasa hukum baru untuk mewakili yayasan, termasuk mengambil langkah pencabutan gugatan yang sedang diperiksa di PTUN Serang.

Pada Senin (8/6/2026), majelis hakim PTUN Serang mengundang pengurus yayasan yang baru melalui kuasa hukumnya untuk memberikan penjelasan terkait perubahan susunan dewan pembina dan pengurus yayasan serta implikasinya terhadap keberlanjutan perkara yang sedang berjalan.

“Majelis hakim meminta klarifikasi dan memeriksa dokumen-dokumen yang menjadi dasar perubahan struktur yayasan. Setelah seluruh dokumen diperiksa dan keterangan disampaikan, majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan,” jelasnya. Bonjowi Minta PTUN Jakarta Tolak Gugatan UGM Soal Keberatan Putusan Komisi Informasi Pusat

Sehari kemudian, Selasa (9/6/2026), melalui aplikasi e-Court, PTUN Serang menginformasikan bahwa perkara Nomor 3/G/2026/PTUN.SRG dinyatakan ditutup dan selesai karena permohonan pencabutan gugatan telah dikabulkan. Dengan putusan tersebut, proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara terkait Keputusan Rektor Nomor 909 resmi berakhir.

Alwanih menegaskan, berakhirnya perkara ini menunjukkan tata kelola Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta kini berjalan berdasarkan keputusan organ yayasan yang sah. Juga semakin memperkuat posisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam pengelolaan yayasan serta lembaga pendidikan yang berada di bawah naungannya.