JAKARTA - Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi—Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Jakarta telah menyelenggarakan The 6th International Conference on Governance, Public Administration, and Social Science (ICoGPASS) 2026 pada Rabu (10/6/2026). Konferensi internasional ini mengangkat tema “Governing for All: Integrity, Transparency, Inclusiveness, and Poverty Eradication Amidst Global Turbulence.”

Konferensi ini mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan dari berbagai negara untuk membahas strategi penguatan tata kelola pemerintahan yang mampu menjawab tantangan global sekaligus mendorong pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan dan jajaran LAN, akademisi, peneliti, serta perwakilan berbagai institusi nasional dan internasional. Konferensi ini dilaksanakan secara blended, baik secara luring yang bertempat di Aula Corporate University ASN LAN Jakarta dan daring melalui media Youtube PoliteknikSTIALANJakarta dan Zoom Meeting.

Dalam sambutannya, Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan bahwa reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan harus terus dilakukan agar pemerintah mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan adaptif terhadap perubahan.

Integritas dan transparansi dipandang sebagai fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.

Sementara itu, Ketua Indonesian Association for Public Administration (IAPA) Choirul Muluk menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mewujudkan tata kelola yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam sesi pertama, Profesor Thomas Pepinsky dari Cornell University, Amerika Serikat (AS) memaparkan materi “Working in the Midst of Things: Scholarship, Citizenship, Service, and Politics". Dia menjelaskan bahwa akademisi tidak bekerja terpisah dari realitas sosial, melainkan berada di tengah dinamika masyarakat, pemerintahan, dan politik.

Menurutnya, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan harus mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat Akademisi memiliki peran sebagai warga negara yang aktif dalam mendorong demokrasi, keadilan sosial, dan akuntabilitas pemerintahan.

Selain menghasilkan publikasi ilmiah, lanjut Pepinsky, mereka juga perlu berkontribusi melalui pengabdian kepada masyarakat dan memberikan masukan berbasis bukti ilmiah dalam proses pengambilan kebijakan.

Dia menambahkan, integrasi antara scholarship, citizenship, service, dan politics dipandang sebagai cara untuk meningkatkan kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan sosial dan tata kelola pemerintahan.

Profesor Fernanda Natasha B.C. dari University of Brasilia, memaparkan materi bertajuk “Are Participatory Institutions Democratic? Frameworks for Analyzing Socio-State Complex Interfaces".

Dia membahas efektivitas institusi partisipatif dalam memperkuat demokrasi melalui hubungan antara negara dan masyarakat. Berbagai mekanisme partisipasi seperti forum konsultasi publik, dewan masyarakat, dan participatory budgeting dinilai dapat memperluas keterlibatan warga dalam proses kebijakan.

Namun, kata Natasha, partisipasi tidak otomatis menghasilkan demokrasi yang lebih baik. Untuk menjadi demokratis, institusi partisipatif harus menjamin representasi yang luas, inklusivitas, pengaruh nyata terhadap kebijakan, serta distribusi kekuasaan yang lebih seimbang antara negara dan masyarakat.

Pengalaman Brasil menunjukkan bahwa forum partisipatif dapat menjadi sarana penting dalam memperkuat keadilan sosial, meskipun masih menghadapi tantangan berupa fragmentasi kebijakan, keterbatasan representasi, dan dinamika politik yang berubah-ubah.

Sedangkan Profesor Lucy Taksa dari Deakin Business School, Australia, memaparkan perkembangan konsep Diversity, Equity, and Inclusion (DEI).

Menurutnya, DEI berkembang dari upaya mengatasi diskriminasi menuju pendekatan yang lebih komprehensif dalam menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif.

Diversity berkaitan dengan keberagaman individu, equity menekankan keadilan sesuai kebutuhan masing-masing kelompok, sedangkan inclusion berfokus pada terciptanya lingkungan yang menerima dan menghargai semua orang.

Meskipun banyak negara telah menerapkan kebijakan DEI, berbagai bentuk ketimpangan masih terjadi, terutama terhadap perempuan, masyarakat adat, penyandang disabilitas, kelompok migran, dan minoritas lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan DEI tidak cukup diukur dari kebijakan formal, tetapi juga dari perubahan budaya organisasi dan praktik sehari-hari yang mendukung kesetaraan. Lingkungan yang beragam dan inklusif terbukti mampu meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kualitas pengambilan keputusan organisasi.

Sementara itu, Fannie Wu yang juga dari Deakin Business School, Australia, membahas materi “An Intersectionally and Non-Binary Lens to Understanding Inequality".

Dia menjelaskan bahwa ketimpangan sosial harus dipahami melalui perspektif interseksionalitas, yaitu pengakuan bahwa pengalaman individu dipengaruhi oleh berbagai identitas yang saling beririsan seperti gender, etnis, kelas sosial, usia, agama, dan disabilitas.

Selain itu, pendekatan non-biner mengkritik klasifikasi identitas yang terlalu sederhana dan mengakui keragaman pengalaman manusia yang lebih kompleks.

Perspektif ini, kata Wu, menunjukkan bahwa kebijakan yang hanya berfokus pada satu kategori sering kali gagal menjangkau kelompok yang menghadapi berbagai bentuk kerentanan secara bersamaan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan publik harus lebih inklusif, sensitif terhadap keberagaman, dan mempertimbangkan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat agar upaya pengurangan ketimpangan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Sedangkan pakar dari Timor-Leste, A. Letencio de Deus, memaparkan materi “Imperative Character Development in Public Administration of Timor-Leste: Strategic Reasons and Institutional Mechanisms".

Dia menekankan bahwa keberhasilan administrasi publik tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan kompetensi teknis, tetapi juga oleh karakter aparatur negara.

Nilai-nilai seperti integritas, disiplin, tanggung jawab, profesionalisme, dan komitmen terhadap pelayanan publik menjadi faktor utama dalam membangun birokrasi yang efektif dan dipercaya masyarakat.

Menurutnya, pengembangan karakter aparatur perlu dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, program kepemimpinan, kode etik, serta sistem pengawasan yang mendukung budaya organisasi yang berintegritas.

Dia menambahkan, reformasi birokrasi yang berkelanjutan harus mencakup perubahan budaya dan perilaku aparatur, bukan hanya perbaikan struktur dan prosedur organisasi.

Dalam penyelenggaraan ICoGPASS 2026 ditetapkan sebagai the best presenter offline, best presenter online, best moderator, dan best partner, serta best paper. Rinciannya adalah best presenter offline: Jojor Onom (The University of Sumatera Utara), Jeron Joseph (Asia School of Business), Dede Kosasih, Sulisnia Defan Amatullah, Wardatul Fauziah (Politeknik STIA LAN Jakarta), Muhammad Yoga Prabowo dan Amin Firdaus (Politeknik Keuangan Negara STAN), serta Dzakiyatunnada (Politeknik STIA LAN Jakarta).

Sedangkan kategori best presenter online: Azaria Eda Pradana (Universitas Diponegoro), Fitriana Khairunnisa (Politeknik STIA LAN Jakarta/Badan Standardisasi Nasional), Rachelia Eni Putri (Politeknik STIA LAN Jakarta), Irfan Amidar (Politeknik STIA LAN Jakarta), dan Putri Anisah Fitriani.

Untuk kategori best moderator: Tutik Rachmawati, Nana Yuliana, dan Wahyu Pramudita. Kemudian untuk kategori best partner adalah Universitas Diponegoro.

Ada tiga yang masuk kategori best paper, yakni The paradox of Digital Transparency in Government Science Communication (Yutainten, National Research and Innovation Agency), Deliberative Planning in Indonesia: Is it Effective to Implement (Nabil El Fikri, R. slamet Santoso, Muhammad Faried Wajdy-UNDIP), dan From Marine Natural Capital Valuation to Fiscal Integrity: A Governance Design for Blue Natural Capital Value at Risk in Indonesia (Fahdrian Kemala, Romadhaniah, Roswita Berliana Siregar, Sari Melani, Helmi Satria Fahmi, Kurnia Fitra Utama).

Secara keseluruhan, konferensi ICoGPASS 2026 menegaskan bahwa tantangan global saat ini menuntut tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, kolaboratif, inklusif, dan berorientasi pada masyarakat. Integritas, transparansi, partisipasi, keberagaman, dan penguatan kapasitas aparatur menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Melalui forum ini, peserta diharapkan memperoleh wawasan baru serta membangun jejaring kerja sama internasional yang dapat memperkuat praktik tata kelola pemerintahan dan mendukung pengentasan kemiskinan di berbagai negara.

JENEWA - Konfederasi ASPEK Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat jejaring gerakan pekerja internasional melalui kunjungan resmi ke kantor pusat UNI Global Union di Jenewa, Swiss, pada 3 Juni 2026. Kunjungan dilakukan Presiden dan Sekretaris Jenderal ASPEK Indonesia di sela pelaksanaan International Labour Conference ke-114.

Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus memperluas kerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan yang tengah mengubah lanskap ketenagakerjaan global.

Delegasi ASPEK Indonesia diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal UNI Global Union, Christy Hoffman didampingi Michalla Lafferty dan Joanna Katsoulas. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif, dengan fokus pada penguatan solidaritas pekerja lintas negara.

Berbagai isu strategis menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut, mulai dari dampak transformasi digital terhadap hubungan kerja, perkembangan ekonomi platform, tantangan pengorganisasian pekerja di era digital, perlindungan sosial, hingga perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dan sejumlah negara lainnya.

Bagi ASPEK Indonesia, kunjungan ini memiliki makna historis. UNI Global Union merupakan federasi serikat pekerja internasional yang mewakili lebih dari 20 juta pekerja sektor jasa di berbagai negara dan menjadi induk afiliasi internasional ASPEK Indonesia.

Hubungan keduanya telah terjalin sejak awal berdirinya ASPEK Indonesia pada 1999. Pada masa Reformasi, ketika Indonesia memasuki era baru kebebasan berserikat dan demokratisasi hubungan industrial, dukungan dari jaringan serikat pekerja internasional melalui UNI Asia Pacific turut berperan dalam mendorong lahirnya organisasi pekerja yang independen, demokratis, dan berorientasi pada perlindungan pekerja.

Karena itu, kunjungan ke kantor pusat UNI Global Union tidak sekadar menjadi agenda organisasi, melainkan juga refleksi atas perjalanan panjang ASPEK Indonesia selama lebih dari dua dekade. Dari organisasi yang lahir di tengah semangat perubahan pasca-Reformasi, ASPEK Indonesia kini berkembang menjadi bagian aktif dari jaringan gerakan pekerja internasional yang memperjuangkan hak, perlindungan, dan kesejahteraan pekerja.

Pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi, digitalisasi, kecerdasan buatan (AI), serta munculnya berbagai bentuk pekerjaan baru menuntut organisasi pekerja untuk terus beradaptasi tanpa meninggalkan perannya sebagai pembela kepentingan pekerja.

Dalam kesempatan itu, ASPEK Indonesia dan UNI Global Union menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi dalam memperjuangkan hak-hak pekerja, memperluas akses terhadap pekerjaan layak, memperkuat perlindungan sosial, serta meningkatkan kapasitas organisasi serikat pekerja sebagai salah satu pilar penting dalam mewujudkan hubungan industrial yang adil dan berkelanjutan.

Presiden Konfederasi ASPEK Indonesia Muhamad Rusdi mengatakan, tantangan yang dihadapi pekerja saat ini semakin bersifat global sehingga membutuhkan kolaborasi yang lebih kuat antargerakan pekerja di berbagai negara.

“Banyak tantangan yang dihadapi pekerja Indonesia hari ini sesungguhnya merupakan bagian dari perubahan global. Karena itu, membangun hubungan yang kuat dengan organisasi pekerja internasional bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan. Yang terpenting adalah bagaimana jejaring tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi pekerja Indonesia,” ujar Rusdi dalam keterangannya, Kamis (4/6/2026).

Menurut dia, kehadiran ASPEK Indonesia di kantor pusat UNI Global Union menunjukkan bahwa suara pekerja Indonesia semakin menjadi bagian dari percakapan global mengenai masa depan dunia kerja.

Dari perspektif sejarah organisasi, perjalanan ini mencerminkan kesinambungan yang kuat. Jika pada 1999 ASPEK Indonesia lahir dengan dukungan solidaritas internasional, maka lebih dari dua dekade kemudian organisasi tersebut hadir di Jenewa sebagai mitra aktif dalam jaringan gerakan pekerja global.

Bagi ASPEK Indonesia, nilai sebuah jejaring internasional tidak diukur dari luasnya hubungan yang dibangun, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dapat dihadirkan bagi pekerja. Setiap kolaborasi internasional diharapkan bermuara pada satu tujuan utama, yakni memperkuat perlindungan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperluas harapan bagi pekerja Indonesia di tengah dunia kerja yang terus berubah.

JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Asia Trade Union Congress (KSPSI ATUC) mengirimkan dua delegasi Indonesia untuk menghadiri Sidang International Labour Conference (ILC) ke-114. Kegiatan yang diselenggarakan oleh International Labour Organization (ILO) ini diselenggarakan di Jenewa, Swiss, pada 1–13 Juni 2026.

Dua perwakilan yang ditunjuk KSPSI ATUC adalah William Yani Wea selaku perwakilan KSPSI ATUC pimpinan Andi Gani Nena Wea dan Tonny Pangaribuan yang menjabat sebagai Bendahara KSPSI ATUC. Kehadiran keduanya di forum internasional tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat suara pekerja Indonesia dalam pembahasan isu-isu ketenagakerjaan global.

Sidang ILC merupakan forum tertinggi tahunan ILO yang mempertemukan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dari 187 negara anggota. Forum ini menjadi wadah strategis dalam merumuskan standar ketenagakerjaan internasional sekaligus membahas berbagai tantangan dunia kerja yang terus berkembang.

Pada ILC ke-114 tahun ini, sejumlah agenda penting menjadi fokus pembahasan. Salah satunya adalah penguatan dialog sosial dan tripartitisme guna mendorong hubungan industrial yang harmonis antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja di tengah perubahan ekonomi dan teknologi yang semakin cepat.

Selain itu, isu ekonomi platform digital juga menjadi perhatian utama. ILO tengah membahas penyusunan standar internasional terkait pekerjaan berbasis platform, termasuk perlindungan bagi pengemudi daring, kurir digital, dan pekerja aplikasi lainnya melalui rancangan konvensi dan rekomendasi internasional mengenai pekerjaan layak di sektor tersebut.

Agenda lain yang tak kalah penting adalah transformasi menuju kesetaraan gender di dunia kerja. Pembahasan mencakup upaya menghapus diskriminasi, menutup kesenjangan upah, mencegah kekerasan berbasis gender, serta memperluas akses perempuan terhadap posisi kepemimpinan dan perlindungan sosial.

Sementara itu, melalui Committee on the Application of Standards, ILO juga akan melakukan evaluasi terhadap penerapan konvensi dan rekomendasi ketenagakerjaan internasional oleh negara-negara anggota, termasuk terkait kebebasan berserikat, perlindungan hak pekerja, dan jaminan kerja layak.

William Yani Wea yang juga Ketua Umum Serikat Pekerja Informal Migran dan Pekerja Profesional Indonesia (SP - IMPPI) menegaskan keikutsertaan delegasi Indonesia dalam ILC 114 menjadi momentum penting untuk menyuarakan kepentingan pekerja Indonesia di tingkat global.

“Perubahan dunia kerja akibat digitalisasi, ekonomi platform, dan perkembangan teknologi harus diimbangi dengan perlindungan yang kuat terhadap pekerja. Kehadiran kami di ILC menjadi bagian dari perjuangan agar pekerja Indonesia tetap mendapatkan hak, perlindungan, dan pekerjaan yang layak di tengah perubahan global,” ujar William, Selasa (2/6/2026).

Senada, Tonny Pangaribuan yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pekerja Maritim Indonesia Tangguh (PMIT) menilai forum ILC memiliki peran strategis dalam membangun solidaritas internasional antarserikat pekerja di berbagai negara.

“Forum ILC bukan hanya tempat membahas standar internasional, tetapi juga ruang untuk memperkuat solidaritas global antarpekerja. KSPSI ATUC ingin memastikan bahwa kepentingan buruh Indonesia ikut menjadi bagian dari arah kebijakan ketenagakerjaan dunia ke depan,” kata Tonny.

Partisipasi delegasi KSPSI ATUC dalam ILC ke-114 diharapkan dapat memperkuat kontribusi gerakan serikat pekerja Indonesia dalam mendorong terciptanya dunia kerja yang lebih adil, inklusif, dan berkeadilan sosial, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Terdapat dugaan penelitian atau riset palsu dari orang Indonesia dalam sebuah konferensi internasional, yang dilakukan salah satunya oleh alumni Institut Teknologi Bandung (ITB). Atas tindakan alumninya itu, ITB pun menyatakan sikap.

Sebanyak empat orang yang terlibat dalam penelitian palsu itu antara lain Prihantini, Rifaldy Fajar, Rini Winarti, dan Riana Dwi Kurniawati. Penelitian tersebut diikutsertakan dalam konferensi International Society of Pneumonia and Pneumococcal Diseases (ISPPD) di Kopenhagen, Denmark, pada 17–21 Mei 2026.

Adapun salah satu orang yang terlibat adalah alumni ITB, yakni Prihantini. Dalam keterangan tertulis yang disampaikan ITB, Prihantini merupakan alumni Program Magister Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) ITB angkatan 2020 dan telah lulus pada 2022.

Dekan FMIPA ITB, Aep Patah, menjelaskan bahwa materi yang dipresentasikan dalam konferensi internasional tersebut tidak berkaitan dengan tesis maupun aktivitas akademik di ITB.

Adapun tesis Prihantini saat menempuh studi magister di ITB berjudul “Kajian Analitik Gelombang Air Akibat Longsoran pada Pantai Miring”.

ITB kemudian menyatakan bahwa tindakan Prihantini tersebut merupakan tindakan individu di luar institusi.

“Dengan demikian jika terdapat proses hukum atas tindakan tersebut, maka ITB sangat menghormati upaya hukum dimaksud,” kata Aep dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/5/2026).

Aep juga menegaskan bahwa ITB berkomitmen memperkuat budaya akademik, khususnya dalam penelitian yang berintegritas dan bertanggung jawab.

ITB tidak mentoleransi plagiarisme, fabrikasi data, manipulasi hasil, maupun bentuk pelanggaran etika ilmiah lainnya dalam kegiatan akademik dan penelitian.

Skandal penelitian palsu ini awalnya diungkap oleh epidemiolog Indonesia dari Oxford University, Wa Ode Dwi Diningrat, melalui akun media sosial pribadinya. Ia menyebut sejumlah orang Indonesia diduga melakukan pemalsuan terorganisir di hadapan ribuan ilmuwan dunia.

Salah satu pelaku disebut melakukan pemalsuan identitas dengan mengganti nama saat presentasi. Menurutnya, riset yang dipresentasikan dibuat menggunakan kecerdasan buatan (AI) dan tidak pernah benar-benar ada.

Ia juga menyoroti kejanggalan pada data, gambar, serta tulisan yang digunakan dalam poster riset tersebut. Lokasi penelitian dan afiliasi yang tercantum, seperti AI-BioMedicine Research Group dan IMCDS-BioMed Research Foundation, juga tidak dapat diverifikasi.

Setelah ditelusuri, pemateri dalam presentasi tersebut diketahui adalah Prihantini. Ia disebut mengirimkan empat judul riset bersama Rifaldy Fajar dan Rini Winarti, namun namanya tidak tercantum sebagai penulis dalam riset yang dipresentasikan.

Menurut unggahan Dwi di media sosial, dugaan pemalsuan riset tersebut juga diduga berkaitan dengan perolehan dana travel grant yang memungkinkan pelaku mengikuti konferensi ke luar negeri secara gratis.

JAKARTA - Universitas Tarumanagara (Untar) menegaskan perannya dalam jejaring akademik global melalui penyelenggaraan International Conference on Economics, Business, Social and Humanities (ICEBSH) 2026.

ICEBSH sendiri berlangsung bersamaan dengan International Conference on Applied Science, Technology, and Engineering (ICASTE) 2026. Kegiatan ini digelar secara hibrida pada awal bulan ini di Busan, Korea Selatan.

Konferensi yang mengusung tema “People, Planet and Technology: Building Resilient Futures for Sustainable Development” tersebut terselenggara berkat kolaborasi dengan Kun Shan University, Taiwan, dan Pusan National University, Korea Selatan, yang juga bertindak sebagai tuan rumah.

Tema ini menjadi landasan bagi pertemuan akademisi, peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan dari berbagai negara untuk merumuskan solusi lintas disiplin terhadap tantangan global.

Rektor Untar, Prof. Dr. Amad Sudiro dalam sambutannya menegaskan bahwa tema yang diangkat mencerminkan urgensi kolaborasi dalam menghadapi masa depan. Ia menyampaikan bahwa keberlanjutan masa depan sangat bergantung pada kemampuan manusia dalam menjaga sesama, melestarikan lingkungan, serta memanfaatkan teknologi secara bijak.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa dunia saat ini bergerak sangat cepat, menghadirkan tantangan sekaligus peluang yang harus direspons secara kolaboratif. Sinergi lintas bidang, seperti ekonomi, ilmu sosial, dan teknik, diharapkan mampu melahirkan solusi yang tidak hanya inovatif, tetapi juga aplikatif dan berkelanjutan.

Ia juga mendorong para peserta untuk aktif berbagi gagasan, memperluas wawasan, serta membangun kolaborasi yang kuat. Menurutnya, kerja sama global menjadi kunci dalam menciptakan masa depan yang tangguh dan berdaya saing.

Konferensi ini menghadirkan sejumlah pembicara utama, di antaranya Dr. Riela Provi Drianda (Tokyo City University), Dr. Linda Lin-chin Lin (Kun Shan University), Prof. Dr. Kuldeep K. Saxena (Galgotias University), dan Prof. Ju-chul Jeong (Pusan National University).

Sementara itu, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Untar, Dr. Hetty Karunia Tunjungsari menegaskan bahwa konferensi ini diharapkan tidak hanya berhenti pada diskursus akademik.

Ia menyampaikan bahwa kontribusi ilmiah dalam ICEBSH dan ICASTE 2026 diharapkan mampu menghasilkan pengetahuan yang dapat diimplementasikan dalam kebijakan publik, praktik industri, serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, kolaborasi lintas negara dan disiplin menjadi kunci dalam menjawab kompleksitas tantangan global sekaligus menjadi katalis terciptanya dialog yang bermakna, riset yang berdampak, dan kerja sama berkelanjutan.

Dalam sesi pleno, para pembicara internasional menyampaikan perspektif strategis terkait keberlanjutan global. Dr. Riela Provi Drianda menekankan pentingnya transformasi pelestarian budaya agar tetap relevan, dengan memanfaatkan budaya populer sebagai jembatan bagi generasi muda sekaligus memperluas jangkauan melalui media modern.

Dr. Linda Lin-chin Lin menyoroti pentingnya keseimbangan antara manusia, lingkungan, dan teknologi sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa teknologi harus mampu meningkatkan kualitas hidup tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.

Sementara itu, Prof. Dr. Kuldeep K. Saxena mengangkat isu limbah elektronik dan mikroplastik sebagai tantangan global yang memerlukan solusi kolaboratif dengan tetap mengedepankan tanggung jawab lingkungan. Prof. Ju-chul Jeong menambahkan pentingnya pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan adaptif dalam menghadapi dinamika perubahan zaman.

Ketua Pelaksana Konferensi, Nadia Ayu Rahma Lestari menegaskan bahwa penyelenggaraan ICEBSH dan ICASTE 2026 diharapkan mampu menciptakan sinergi antara bidang sosial-humaniora dan sains-teknologi dalam satu platform kolaboratif, sekaligus membuka peluang kerja sama riset lintas negara yang lebih luas.

JAKARTA - BINUS SCHOOL Education menjadi tuan rumah Asia-Pacific Young Leaders Convention (APYLC) 2026 pada 20–24 April 2026 di BINUS SCHOOL Serpong.

Forum internasional ini menjadi wadah bagi pelajar sekolah menengah atas dari berbagai negara di kawasan Asia-Pasifik untuk berkolaborasi, memperluas perspektif global, serta mencari solusi atas dinamika dunia saat ini.

Memasuki tahun penyelenggaraan ke-9, APYLC 2026 mempertemukan delegasi dari BINUS SCHOOL Education (Indonesia), Kaichi High School (Jepang), Nan Chiau High School (Singapura), dan Changshu Lunhua Senior High School (Tiongkok).

Mengusung tema “Root for Change: Feeding Minds, Healing Communities, Empowering Futures”, para delegasi diajak untuk membahas isu global dengan berlandaskan tiga tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai pijakan utama, yaitu SDG 2 (Zero Hunger), SDG 3 (Good Health and Well-being), serta SDG 8 (Decent Work and Economic Growth).

Director of BINUS SCHOOL Education, Sherrierose Garcia Gonzales mengatakan, tema APYLC tahun ini mencerminkan pentingnya pendekatan yang menyeluruh dalam menjawab tantangan global.

“Melalui platform ini, kami ingin mendorong generasi muda untuk memahami kompleksitas lanskap global saat ini serta mengembangkan solusi yang tidak hanya inovatif, tetapi juga berkelanjutan,” ungkapnya.

Dia juga berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini tidak hanya untuk belajar, tetapi juga untuk berkontribusi melalui ide dan aksi nyata.

APYLC 2026 juga turut disambut baik oleh Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, yang hadir sebagai pembicara utama dalam opening ceremony pada Senin (20/4). Dia menekankan pentingnya kolaborasi dan empati dalam menjawab tantangan global.

“APYLC bukan sekadar forum, tetapi menjadi titik awal bagi generasi muda untuk mulai mengambil peran dalam membentuk masa depan yang ingin mereka wujudkan. Menjawab tantangan global juga tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi serta pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan di dalam komunitas, agar kita dapat menciptakan dampak yang bermakna,” ujarnya.

JENEWA - Delegasi muda Indonesia, Beni Pramula, menyampaikan gagasan mengenai New Diplomacy di ajang Youth Future Summit (YFS) 2026 di Mövenpick Hotel dan Markas Besar PBB (United Nations), Jenewa, Swiss, 5-8 Februari 2026. Di hadapan ratusan delegasi dari 120 negara, Beni mempresentasikan pidato kunci bertajuk New Diplomacy: The Power of Youth as Bridge-Builders.

Pidato ini merupakan esensi utama dari buku terbarunya yang berjudul "The Bridge-Builders’ Guide to Diplomacy for a Fragmented World. Dalam paparannya, Beni secara tegas menantang narasi lama tentang pemuda. Ia menegaskan, tantangan global seperti etika teknologi dan krisis iklim memerlukan penanganan segera, bukan nanti. Langkah Presiden Prabowo Gabung BoP sebagai Upaya Diplomasi Perdamaian

"Saya tidak melihat pemimpin masa depan di ruangan ini. Saya melihat pemimpin hari ini. Kita bukan lagi penonton sejarah, melainkan arsitek yang harus membangun jembatan di tengah dunia yang terfragmentasi," kata Beni yang disambut antusias oleh para delegasi dunia.

Gagasan Beni yang tertuang dalam buku dan pidatonya menyoroti fenomena perfect disconnection. Sebuah kondisi di mana dunia terhubung secara digital namun terputus secara pemahaman kemanusiaan. Sebagai solusi, ia menawarkan tiga pilar Diplomasi Baru (New Diplomacy).

Pertama, Shared Language. Mengedepankan martabat manusia di atas retorika politik. Kedua, Peer-to-Peer Power. Mengoptimalkan kekuatan jejaring pemuda lintas batas negara. Ketiga, Radical Empathy. Keberanian untuk mendengar dan memahami sebelum menghakimi.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan di Jenewa, peserta kegiatan ini juga melakukan kunjungan strategis ke CERN Science Gateway, pusat penelitian sains dan nuklir terbesar di dunia. Kunjungan ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi bagaimana perkembangan sains dan teknologi masa depan harus diselaraskan dengan kebijakan global demi kemaslahatan kemanusiaan. Sebuah topik sentral yang juga ia ulas secara mendalam di dalam bukunya.

Kehadiran Beni Pramula di Jenewa menjadi representasi kuat suara pemuda Indonesia dalam pembentukan tatanan dunia yang lebih harmonis. Melalui buku The Bridge-Builders’ Guide to Diplomacy for a Fragmented World, Beni berharap pesan mengenai pentingnya peran pemuda sebagai "pembangun jembatan" dapat menjadi inspirasi bagi gerakan pemuda di berbagai belahan dunia. Indonesia Perjuangkan 7 Agenda Kunci Kebijakan Iklim Dunia di COP30 Brasil

Beni merupakan Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Forum Komunikasi Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Fokal IMM). Ia juga Presiden Pemuda Asia-Afrika (AAYG) 2015-2020 dan Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) 2014-2016.

Youth Future Summit (YFS) merupakan platform global yang mempertemukan pemimpin muda, pembuat kebijakan, dan pakar internasional yang diselenggarakan Center for International Policy and Sustainability (CIPS).

Mereka mendiskusikan solusi atas tantangan masa depan.

JAKARTA - Universitas Bunda Mulia (UBM) menjadi satu-satunya Universitas di Indonesia yang secara resmi menerima undangan untuk berpartisipasi dalam sebuah konferensi internasional bergengsi “2025 Tsinghua Theory and Finance Workshop” yang diselenggarakan oleh Tsinghua University, salah satu universitas ternama dunia.

Konferensi internasional yang diadakan di Bali, pada 13 – 16 Desember 2025 ini dihadiri oleh perwakilan Universitas dari Tsinghua University, University of Michigan, INSEAD, London School of Economics, University of Maryland, HEC Paris, The Hong Kong University of Science and Technology, Columbia University, University of Toronto, Singapore Management University, University of California, Rutgers University, Boston University, University of Maryland, Tel Aviv University, Yale University, Peking University, Zhejiang University dan universitas internasional lainnya.

“Konferensi Internasional ini menjadi wadah strategis untuk pertukaran gagasan, diskusi akademik, serta penguatan jejaring kolaborasi lintas negara. Kehadiran perwakilan UBM dalam forum global ini menunjukkan komitmen nyata UBM dalam membangun dan memperluas kolaborasi di lingkup internasional, khususnya dalam bidang pendidikan, riset, dan pengembangan kualitas sumber daya manusia”, ujar Doddy Surja Bajuadji, selaku Rektor Universitas Bunda Mulia, dalam keterangan resmi, Kamis (18/12/2025).

Konferensi Internasional ini menjadi wadah strategis untuk pertukaran gagasan, diskusi akademik, serta penguatan jejaring kolaborasi lintas negara. Kehadiran perwakilan UBM dalam forum global ini menunjukkan komitmen nyata UBM dalam membangun dan memperluas kolaborasi di lingkup internasional, khususnya dalam bidang pendidikan, riset, dan pengembangan talenta.

Melalui forum ini, delegasi UBM tidak hanya berpartisipasi sebagai peserta, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan ide-ide serta membuka ruang diskusi mengenai potensi kerja sama yang dapat dikembangkan bersama ke depannya dengan seluruh universitas yang hadir pada konferensi ini.

Partisipasi aktif ini mencerminkan semangat UBM untuk terus berkontribusi secara intelektual dan strategis dalam ekosistem pendidikan global.

Keikutsertaan UBM menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan UBM sebagai institusi pendidikan yang berorientasi global.

Pencapaian ini sekaligus menegaskan peran UBM dalam mempersiapkan dan mendukung talenta-talenta terbaik bangsa Indonesia agar mampu bersaing, berkolaborasi, dan berkontribusi di tingkat internasional.

JAKARTA - Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menggelar International Conference of Muslim Women (ICMW) 2025 di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (15/12/2025) dengan mengusung tema Women and Food Security. Melalui acara tersebut, ICMI kembali menegaskan peran strategisnya dalam mendorong kemajuan bangsa melalui penguatan kepemimpinan perempuan di sektor pangan.

ICMI khususnya Majelis Pengurus Pusat (MPP) ICMI Bidang Pemberdayaan Pemuda, Perempuan, dan Anak melalui forum internasional ini menempatkan perempuan bukan sekadar sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek utama dan aktor kunci dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, mandiri, dan berkeadilan. Konferensi ini menjadi ruang pertemuan gagasan antara cendekiawan perempuan, pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi lintas negara untuk merespons krisis pangan global yang kian parah.

Ketua Panitia ICMW 2025 Hanifah Husein mengatakan, kecukupan pangan merupakan fondasi utama bagi lahirnya masyarakat yang sehat, cerdas, dan produktif. Dia menuturkan, perempuan berada di garda terdepan dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi keluarga sekaligus memainkan peran strategis dalam rantai produksi dan distribusi pangan di tingkat yang lebih luas.

“Ketahanan pangan adalah hak asasi manusia. Ketika perempuan diberdayakan secara keilmuan dan struktural, maka ketahanan pangan nasional memiliki fondasi yang jauh lebih kuat,” kaa Hanifah.

Sebagai organisasi cendekiawan, ICMI juga menempatkan dimensi keilmuan dan inovasi sebagai pilar utama. Wakil Ketua Umum MPP ICMI Riri Fitri Sari menyoroti bagaimana perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), membuka peluang baru bagi perempuan dalam mengelola pangan keluarga dan masyarakat secara lebih presisi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Rangkaian acara ICMW 2025 dirancang komprehensif dan reflektif terhadap peran perempuan dalam tata kelola pangan global. Konferensi dibuka dengan sambutan Wakil Presiden ICMI Riri Fitri Sari. Kemudian sambutan Presiden ICMI Arief Satria melalui video karena sedang tidak berada di Tanah Air. Kegiatan ini dihadiri Menteri Kordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang hadir dalam Menerima Buku dan Menyapa peserta konferensi Internasional ini, serta peluncuran buku hasil pemikiran para peserta konferensi.

Kegiatan ICMW dilanjutkan dengan sesi diskusi dengan tema “the role of Women in Food Governance” dengan Keynote speech dari perwakilan dari Menteri Pertanian diwakilkan oleh Direktur Hilirisasi hasil Perkebunan Dirjen Perkebunan Kuntoro Boga Andri. Selain itu, pembicara Internasional Lisa Ahramjian dari Agricultural Counselor, US Embassy dan Rajendra Arya dari FAO Representative for Indonesia and Timor leste.

Kuntoro mengapresiasiasi Forum ICMI tersebut. “Kementerian Pertanian mengapresiasi forum Internasional ICMI, karena sebagai fondasi keilmuan yang bisa mendorong percepatan target swasembada pangan, Pak Menteri berharap ICMI terus mensupport pemerintah, dalam pemikiran dan gagasan, bahkan lebih dari itu, ikut berperan lebih praksis dan teknik dalam mengembangkan industri pertanian,” ujarnya.

Di sesi kedua mengangkat tema “the Isamic Concept In Achievinf Food Security” dengan pembicara para pakar dan ilmuawan ICMI serta pakar Biotechnology Scientist dan Food Science asal Malaysia Irwandi Jaswir dan Noranizan Mohn Adzahan.

Sesi materi terakhir diisi oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, sebagai keynote speech dan Intenasional Speakers, Prof. Cyr Coutorier, M.Sc dari Momorial University, Canada, Jim Manczak, CEO ESGCX, Australia Prof. Dr. Kau Chawla dari India, dan para ilmuan dan Cendekiawan ICMI.

Tiga sesi utama membahas secara mendalam peran perempuan dalam tata kelola pangan, konsep Islam dalam pencapaian ketahanan pangan, serta inovasi teknologi dan sosial untuk peningkatan gizi dan diversifikasi pangan. Sejumlah tokoh nasional dan internasional, termasuk perwakilan FAO, akademisi dari berbagai negara, dan pemangku kebijakan Indonesia, akan terlibat aktif dalam diskusi dan perumusan rekomendasi.

Puncak konferensi akan menghasilkan pernyataan penutup dan rekomendasi strategis yang dirangkum dalam sebuah buku, yang diharapkan menjadi rujukan kebijakan bagi pemerintah serta pemangku kepentingan di tingkat nasional dan global. Melalui ICMW 2025, ICMI menegaskan posisinya sebagai simpul keilmuan dan moral yang mendorong kepemimpinan perempuan Muslim dalam menjawab tantangan pangan dunia, sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia dalam percaturan keilmuan global.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Kolombia dan Belanda akan menjadi tuan rumah bersama untuk First International Conference on the Just Transition Away from Fossil Fuels, sebuah konferensi internasional perdana yang secara khusus membahas transisi berkeadilan dari bahan bakar fosil. Keputusan ini dicapai seiring dengan absennya penyebutan secara eksplisit transisi energi dari fosil dalam kesepakatan akhir COP30 di Belem, Brasil.

Konferensi tersebut rencananya akan berlangsung pada 28–29 April 2026 di kota pelabuhan Santa Marta, Kolombia. Lokasi ini memainkan peran penting dalam perdagangan batu bara, salah satu komoditas dengan jejak emisi karbon tinggi.

“COP ini tidak bisa berakhir tanpa peta jalan yang jelas dalam mengakhiri pemakaian bahan bakar fosil secara global,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan Kolombia, Irene Vélez Torres, dikutip dari siaran pers, Selasa (25/11/2025).

Irene menyampaikan undangan kepada negara-negara, aktor-aktor subnasional, kelompok Masyarakat Adat, serta organisasi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam agenda transisi menuju energi bersih.

Ia menegaskan bahwa konferensi ini akan menjadi platform lintas-pemerintahan dan multisektoral yang melengkapi proses di bawah UNFCCC, dengan mandat untuk mengidentifikasi jalur hukum, ekonomi, dan sosial yang diperlukan untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil secara bertahap.

Konferensi ini diharapkan memperkuat kerja sama internasional dalam mengakhiri ketergantungan pada ekstraksi bahan bakar fosil, sehingga selaras dengan tujuan Perjanjian Paris dan sejalan dengan Advisory Opinion yang baru-baru ini diterbitkan Mahkamah Internasional (ICJ). Opini tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban hukum untuk melindungi iklim, termasuk dengan mengatasi produksi, perizinan, dan subsidi bahan bakar fosil.

Pemilihan Santa Marta sebagai lokasi konferensi, yang merupakan kota pelabuhan batu bara terbesar Kolombia, menandakan pesan kuat, yakni negara-negara yang bergantung pada minyak, gas, dan batu bara ingin mengakhiri ketergantungannya, tetapi transisi yang adil hanya dapat tercapai melalui kerja sama internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya agar tidak ada pihak yang tertinggal.

“Kami menyambut konferensi bersejarah ini sebagai langkah penting awal dari proses yang mendesak dan berkelanjutan. Untuk memastikan momentum terus berjalan, Vanuatu berkomitmen menjajaki peluang menjadi tuan rumah pertemuan lanjutan bersama negara-negara Pasifik lainnya,” kata Menteri Perubahan Iklim, Energi, Lingkungan dan Penanggulangan Bencana Vanuatu, Ralph Regenvanu.

Menteri Perubahan Iklim Tuvalu, Maina Talia, menambahkan bahwa bagi negaranya, yang menghadapi ancaman eksistensial akibat kenaikan permukaan laut, konferensi tersebut menjadi ruang penting untuk mendorong perjanjian global yang secara mengikat mengatur penghentian bahan bakar fosil.

“Setiap transisi harus berakar pada keadilan, memastikan negara-negara rentan dapat beradaptasi dan tetap bertahan,” ujarnya.

Pengumuman ini dibarengi dengan peluncuran Belém Declaration on the Just Transition Away from Fossil Fuels yang didukung oleh 24 negara. Deklarasi tersebut menjadi kontribusi langsung terhadap seruan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva untuk menyusun peta jalan global transisi energi, sembari menetapkan tingkat ambisi minimum yang harus menjadi dasar bagi setiap rencana transisi yang adil dan setara.

Negara-negara yang mendukung deklarasi ialah Australia, Austria, Belgia, Kamboja, Chile, Kolombia, Kosta Rika, Denmark, Fiji, Finlandia, Irlandia, Jamaika, Kenya, Luksemburg, Kepulauan Marshall, Meksiko, Mikronesia, Nepal, Belanda, Panama, Spanyol, Slovenia, Vanuatu, dan Tuvalu.

Gagasan konferensi global ini merujuk pada pengalaman sejumlah pertemuan diplomatik sebelumnya yang berhasil memobilisasi kerja sama internasional menghadapi ancaman global, mulai dari Konferensi Ottawa tentang ranjau darat, Konferensi Oslo mengenai amunisi tandan, hingga rangkaian konferensi Humanitarian Initiative yang menghasilkan larangan senjata nuklir melalui Majelis Umum PBB.

Pengumuman ini datang pada saat yang genting. Proyeksi pemerintah berbagai negara menunjukkan bahwa produksi bahan bakar fosil global pada 2030 akan melampaui batas yang selaras dengan Perjanjian Paris lebih dari 120%.

Pada 2050, produksi diperkirakan 4,5 kali lebih tinggi dari tingkat yang sejalan dengan pembatasan kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius (°C). Kondisi ini menegaskan urgensi upaya global yang terkoordinasi untuk menghentikan penggunaan batu bara, minyak, dan gas.

Di sisi lain, momentum menuju masa depan bebas fosil makin kuat. Kamboja menjadi negara ke-18 yang mendukung pembentukan Fossil Fuel Treaty selama COP30, bergabung dengan koalisi global yang kini meliputi 140 kota dan pemerintahan subnasional, WHO, Parlemen Eropa, lebih dari 4.000 organisasi masyarakat sipil, lebih dari 3.000 ilmuwan dan akademisi, 101 peraih Nobel, lebih dari 900 anggota parlemen di berbagai negara, serta sejumlah pelaku usaha.

JAKARTA - Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri melontarkan gagasan pembentukan Konferensi Asia–Afrika Plus (Asia–Africa Plus Conference). Usulan ini disampaikan dalam rangka memperingati 70 tahun Konferensi Asia–Afrika (KAA) di Kota Blitar, Jawa Timur.

“Saya mengusulkan pentingnya penyelenggaraan Konferensi Asia–Afrika Plus, sebuah forum lanjutan dalam format yang lebih luas, mencakup negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin,” kata Megawati dikutip Minggu (2/11/2025).

“Forum ini diharapkan menjadi wadah permanen bagi negara-negara Global South untuk membangun masa depan bersama, yang bebas dari ketimpangan, hegemoni, dan ketidakadilan struktural global," ujarnya melanjutkan.

Gagasan KAA Plus ini menegaskan semangat Bandung 1955 dalam konteks abad ke-21. Bila enam dekade lalu KAA mempersatukan negara-negara yang baru merdeka melawan kolonialisme, kini Megawati menyerukan solidaritas baru untuk menghadapi ketimpangan ekonomi, hegemoni teknologi, dan dominasi geopolitik.

“Jika pada 1955 Bung Karno dan para pemimpin dunia ketiga mampu mengguncang tatanan kolonial, maka pada abad ke-21 kita juga mampu mengguncang tatanan digital dan ekonomi yang tidak adil,” tuturnya.

Seruan ini sejalan dengan tren global: negara-negara Global South kini semakin memperkuat koordinasi lewat forum seperti BRICS Plus, G77 + China, dan Non-Aligned Movement Revival. Namun, forum yang menyatukan Asia, Afrika, dan Amerika Latin secara permanen belum ada. Ide KAA Plus menjadi langkah diplomasi strategis untuk mengisi ruang itu.

Megawati menekankan bahwa arsitektur global saat ini masih timpang. Menurut data World Bank (2025), 84 negara Global South menampung lebih dari 75% populasi dunia, tetapi hanya menguasai sekitar 37% PDB global. Di sisi lain, ketergantungan ekonomi dan teknologi terhadap negara maju semakin tinggi.

Laporan UNCTAD 2024 juga menyoroti bahwa negara berkembang hanya menerima 15% investasi global di sektor teknologi tinggi, memperlebar kesenjangan inovasi.

“Asia, Afrika, dan Amerika Latin perlu membangun arsitektur baru ekonomi dan teknologi global yang lebih setara,” kata Megawati.

Putri mantan Presiden Soekarno ini menilai bahwa diplomasi internasional ke depan tidak bisa lagi berlandaskan kekuatan militer atau dominasi ekonomi semata. Dunia memerlukan moralitas peradaban, sebagaimana pernah diserukan Bung Karno dalam pidatonya di PBB tahun 1960 berjudul To Build the World Anew.

“Dunia yang baru tidak boleh dibangun di atas kekuasaan dan ketakutan, tetapi di atas kesetaraan, solidaritas, dan kemanusiaan,” ujar Ketua Umum DPP PDIP itu.

Melalui KAA Plus, Megawati ingin menegaskan bahwa negara-negara Global South harus bersatu dalam agenda bersama, yakni kedaulatan data, ketahanan energi, keadilan ekonomi, dan tata kelola teknologi yang adil. Megawati ingin mengobarkan kembali Obor Bandung sebagai cahaya bagi dunia yang tengah terpecah.

“Dari Blitar ini, mari kita bangun dunia baru yang tidak tunduk pada mesin dan modal, tetapi menempatkan manusia sebagai pusat peradaban,” pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Kota Gyengju, Korea Selatan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), Kamis (30/10/2025). Rencananya Prabowo akan berada di Korea Selatan selama 3 hari.

Hal itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, saat menghadiri Pameran Foto di di Galeri Foto Jurnalistik ANTARA, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

"Tadi bapak presiden bertolak ke Korea (Selatan) untuk menghadiri KTT APEC. Kurang lebih akan berada di Korea mungkin tiga hari. Mohon doa restu semua lancar," kata Prasetyo.

Seperti diketahui KTT APEC berlangsung pada 31 Oktober hingga 1 November 2025. Ada 21 negara yang hadir termasuk para pemimpin seperti Jepang, Australia, dan Kanada.

Tujuannya pertemuan ini untuk mendorong kerja sama ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Prasetyo juga mengatakan tak ada agenda resmi lainnya yang akan dihadiri presiden dalam lawatan luar negeri kali ini. "Hanya hadiri KTT," katanya

Sebelumnya Prabowo juga telah menghadiri KTT ASEAN ke 47 di Kuala Lumpur, Malaysia. Namun Prabowo pulang lebih awal ke tanah air karena ada hal yang mendesak.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]