Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat sinergi lintas lembaga dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Salah satu yang menjadi fokus adalah penyalahgunaan rokok elektronik atau vape.

Hal itu disampaikan melalui keterangan pers tertulis yang diunggah akun Instagram Sekretariat Kabinet, Sabtu (20/6/2026).

Dalam keterangannya, Teddy mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Suyudi Ario Seto, di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, terkait berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

Menurut Teddy, pertemuan tersebut juga membahas capaian BNN dalam memberantas narkotika, termasuk keberhasilan pengungkapan jaringan peredaran gelap dan penyitaan berbagai jenis narkotika sebelum beredar di masyarakat.

“Salah satu yang menjadi fokus utama BNN adalah bahaya penyalahgunaan rokok elektronik atau vape yang dapat dimanfaatkan sebagai media penggunaan zat berbahaya, serta pentingnya edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda,” ujar Teddy dalam keterangan tertulisnya.

Dia menambahkan, pemerintah berkomitmen meningkatkan edukasi kepada masyarakat guna mencegah penyalahgunaan narkotika dan melindungi generasi muda dari ancaman narkoba.

“Pemerintah terus memperkuat sinergi lintas lembaga dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika, sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat guna melindungi generasi muda dan mewujudkan Indonesia yang bersih dari narkoba,” kata Teddy.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memperkuat pengawasan ruang digital menyusul berkembangnya modus peredaran narkotika yang semakin memanfaatkan teknologi, mulai dari penyalahgunaan narkotika cair yang disamarkan melalui perangkat vape hingga transaksi melalui platform digital dan kanal komunikasi tertutup.

Untuk menghadapi perkembangan tersebut, Kemkomdigi memperkuat kolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui percepatan penanganan konten terkait narkotika dan penguatan edukasi publik mengenai berbagai jenis narkotika baru yang semakin sulit dikenali masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan edukasi menjadi penting karena masih banyak masyarakat, termasuk orang tua, yang belum mengetahui perkembangan berbagai jenis narkotika baru.

“Orang tua mungkin banyak yang tidak tahu bahwa banyak jenis narkoba baru sehingga mereka perlu mendapatkan informasi yang cukup,” kata Meutya, dikutip dari laman resmi pada Jumat (12/6/2026).

Menurut Meutya, perkembangan bentuk dan modus peredaran narkotika yang terus berubah membutuhkan pertukaran informasi yang lebih intensif antara Kemkomdigi dan BNN agar penanganan konten di ruang digital dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Dia menjelaskan bahwa pada sektor lain, Kemkomdigi relatif lebih mudah mengidentifikasi konten yang berbahaya. Namun, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam kasus narkotika karena bentuk dan jenisnya semakin beragam.

“Tetapi di narkoba, dengan kompleksitas yang sekarang, bentuknya beragam dan berbeda-beda. Tim kami perlu dibantu untuk mengenali barang-barang yang dianggap bagian dari narkoba atau narkotika,” kata Meutya.

Bisnis.com, CIREBON- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon menegaskan komitmennya mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya sektor kopi, naik kelas melalui penguatan literasi keuangan dan perluasan akses pembiayaan formal.

Langkah tersebut dinilai krusial untuk menciptakan UMKM yang berdaya saing, berkelanjutan, serta mampu menjadi penggerak ekonomi daerah.

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, mengatakan OJK tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga hadir langsung mendampingi pelaku UMKM agar mampu memahami dan memanfaatkan produk serta layanan jasa keuangan secara optimal. Menurutnya, masih banyak UMKM yang memiliki potensi usaha besar, namun terhambat keterbatasan pemahaman keuangan dan akses terhadap lembaga keuangan formal.

“UMKM tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri. OJK hadir untuk mendampingi, memastikan literasi keuangan meningkat, inklusi keuangan terbuka, serta pelaku UMKM terlindungi dari praktik keuangan ilegal,” ujar Agus, Rabu (21/1/2026).

Ia menekankan, literasi keuangan menjadi fondasi utama agar UMKM dapat mengelola usaha secara sehat, mulai dari pencatatan keuangan, pengelolaan arus kas, hingga kesiapan mengakses pembiayaan. Tanpa pemahaman tersebut, UMKM rentan terjebak pada pembiayaan informal yang berisiko tinggi dan tidak berkelanjutan.

Agus menyebut, OJK secara aktif mendorong lembaga jasa keuangan (LJK) untuk menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan karakteristik UMKM. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjembatani kebutuhan pelaku usaha dengan sistem keuangan formal, sekaligus memperkuat ekosistem keuangan yang inklusif dan berintegritas.

“UMKM harus memiliki keberanian untuk masuk ke sistem keuangan formal. Di sisi lain, lembaga keuangan juga harus adaptif, menyediakan skema pembiayaan yang realistis dan sesuai dengan kondisi UMKM,” katanya.

Menurut Agus, sektor kopi menjadi salah satu subsektor UMKM yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, tidak hanya untuk pasar lokal tetapi juga regional hingga nasional. Namun, potensi tersebut akan sulit berkembang apabila pelaku usaha tidak memiliki akses permodalan yang memadai dan pemahaman keuangan yang baik.

OJK, lanjutnya, mendorong sinergi lintas lembaga agar UMKM kopi tidak hanya produktif, tetapi juga memiliki tata kelola usaha yang kuat. Pendampingan yang berkelanjutan dinilai penting agar UMKM mampu meningkatkan skala usaha, memperluas pasar, dan meningkatkan nilai tambah produk.

Selain aspek pembiayaan, OJK juga menekankan pentingnya perlindungan konsumen bagi pelaku UMKM. Agus mengingatkan agar pelaku usaha lebih waspada terhadap penawaran pembiayaan ilegal yang marak menyasar UMKM dengan iming-iming proses cepat tanpa persyaratan jelas.

“Perlindungan konsumen menjadi bagian tak terpisahkan. UMKM harus teredukasi agar tidak terjebak pada praktik keuangan yang merugikan,” ujarnya.

Ke depan, OJK Cirebon berharap penguatan literasi dan inklusi keuangan dapat mendorong UMKM naik kelas secara nyata, bukan hanya dari sisi jumlah, tetapi juga kualitas usaha. Dengan dukungan akses keuangan yang tepat, UMKM diharapkan mampu menjadi tulang punggung ekonomi daerah yang tangguh dan berkelanjutan.

“Target akhirnya adalah UMKM yang mandiri, bankable, dan mampu bersaing. Itulah UMKM naik kelas yang sesungguhnya,” pungkas Agus.

Bisnis.com, JAKARTA — Operasi gabungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kepolisian RI (Polri) berhasil mengungkap dugaan pelanggaran ekspor produk turunan minyak sawit mentah (CPO) oleh PT MMS di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Djaka Budi Utama mengungkapkan modus yang digunakan adalah penyamaran komoditas ekspor sebagai Fatty Matter, kategori yang tidak dikenai bea keluar maupun larangan terbatas ekspor.

"Pemberitahuan izin ekspor tidak sesuai dengan apa yang disampaikan importir, sehingga kita melakukan langkah-langkah penegahan," ungkap Djaka dalam konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) serta Institut Pertanian Bogor (IPB), barang tersebut ternyata merupakan campuran nabati yang mengandung turunan CPO sehingga semestinya terutang Bea Keluar serta kewajiban ekspor lainnya.

Total barang yang diamankan mencapai 87 kontainer dengan berat bersih 1.802 ton dan nilai sekitar Rp28,7 miliar. Kasus ini menunjukkan adanya indikasi misclassification yang menimbulkan potensi kerugian penerimaan negara.

Temuan bermula dari informasi awal Satgassus Polri pada 20 Oktober 2025 terkait 25 kontainer ekspor yang diduga melanggar ketentuan kepabeanan. Setelah dilakukan pengembangan, jumlah kontainer bertambah hingga 87 dengan tujuh pemberitahuan ekspor barang (PEB).

Pemeriksaan gabungan kemudian dilakukan oleh Satgassus Polri, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu, BLBC, serta IPB.

Praktik Underinvoicing

Analisis DJP menemukan perbedaan signifikan antara nilai dokumen (underinvoicing) dan harga pasar barang sesungguhnya. Selain PT MMS, sebanyak 25 Wajib Pajak lainnya dilaporkan mengekspor komoditas serupa sepanjang 2025 dengan total nilai PEB mencapai Rp2,08 triliun.

Pemeriksaan bukti permulaan kini tengah dilakukan terhadap PT MMS dan tiga perusahaan afiliasinya yaitu PT LPMS, PT LPMT, dan PT SUNN. Di luar kasus tersebut, DJBC juga tengah meneliti dugaan pelanggaran serupa terhadap 200 kontainer senilai Rp63,5 miliar di Tanjung Priok dan 50 kontainer senilai Rp14,1 miliar di Belawan.

Djaka pun menegaskan bahwa sinergi lintas lembaga menjadi kunci dalam memastikan pengawasan ekspor berjalan konsisten dan akuntabel.

Langkah ke depan mencakup harmonisasi regulasi antarinstansi, peningkatan kapasitas laboratorium, serta penerapan pengawasan berbasis risiko untuk mendeteksi anomali klasifikasi ekspor.