Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkap masifnya praktik manipulasi nilai ekspor produk turunan Crude Palm Oil (CPO) yang merugikan penerimaan negara. Modus utama yang ditemukan adalah pelaporan nilai barang tidak secara akurat atau mis-invoicing, terutama skema under invoicing.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan dari hasil pemeriksaan, terdapat berbagai jenis pelaku under invoicing atau mis-invoicing, di sektor CPO. Mulai dari perusahaan perdagangan murni, pedagang yang terafiliasi dengan pabrik kelapa sawit, hingga pabrik sawit berstatus eksportir.

"Jadi kalau kita lihat, memang modusnya itu mis-invoicing. Bisa under, bisa over, tergantung tujuannya seperti apa. Penghindaran pajaknya, penghindaran pajak-pajak atas ekspor, bea keluarnya seperti apa," ujar Bimo dalam acara Squawk Box CNBC Indonesia, Selasa (18/11/2025).

Dari data Ditjen Pajak, tercatat volume transaksi yang diduga dimanipulasi mencapai Rp 2,8 triliun dari 25 perusahaan, dan Rp 49,8 triliun dari 257 perusahaan lain. Dari aktivitas ekspor yang terjadi sepanjang 2025, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 140 miliar.

Perhitungan tersebut diperoleh dari sinkronisasi harga dan penelusuran terhadap penggunaan kode HS. Ditemukan, banyak eksportir yang melaporkan CPO sebagai fatty matter maupun POME, komoditas turunan CPO yang tidak dikenakan bea keluar.

"Jadi seharusnya CPO itu dikenakan biaya keluar sekian, kemudian revenue-nya juga dari sisi perpajakan sekian, ternyata dilaporkan sebagai fatty matter. Yang mana tidak kena bea keluar, kemudian juga pungutan ekspor yang lain juga tidak kena. Sehingga transaksi yang dilaporkan pun akan jauh di bawah harga transaksi yang sesungguhnya," ujarnya

Sebagai tindak lanjut, DJP kini tengah melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) terhadap PT MMS dan tiga perusahaan afiliasinya, yaitu PT LPMS, PT LPMT, dan PT SUNN, untuk memastikan kepatuhan perpajakan dan kebenaran nilai transaksi yang dilaporkan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan perihal kasus pelanggaran ekspor produk turunan CPO yang merugikan negara triliunan rupiah.

Seperti diketahui, operasi gabungan Kementerian Keuangan, Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak, bersama Satgassus Polri baru-baru ini menangkap 87 kontainer yang mengelabui pajak.

Pelanggaran ini dilakukan oleh PT MMS di Pelabuhan Tanjung Priok. Diketahui, barang diberitahukan sebagai fatty matter - kategori yang tidak dikenakan bea keluar dan tidak termasuk larangan terbatas (lartas) ekspor. Ternyata, kontainer ini berisi CPO.

Bimo menuturkan kasus ini awalnya merupakan laporan dari Satgassus OPN di Polri. Ditjen Pajak (DJP), kata Bimo, tidak bisa bekerja sendiri dalam kasus ini. Ditjen Pajak juga mendapatkan informasi dari Kejaksaan Agung terkait dengan modus informasi ekspor fatty matter tersebut.

"Kami mendapatkan informasi dari Satgasus Optimasi Penerimaan Negara (OPN) di Polri, kemudian saat ini juga yang sudah masuk ke penyidikan. Itu kami mendapat informasi awal dari Kejaksaan Agung terkait dengan modus informasi ekspor POME padahal itu CPO," ujar Bimo.

"Jadi, sama dua-duanya itu bagaimana ada ketidaksesuaian antara fisik barang dengan dokumen ekspornya," lanjutnya.

Bimo menuturkan ini merupakan modus klasik yang sudah ditemukan sejak bertahun-tahun. Modus ini dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak. Perusahaan melakukan pelaporan data barang ekspor yang tidak sesuai dengan realitas.

"Jadi, modusnya itu menurunkan nilai jual baik ekspor POME maupun fatty matter. Nah, otomatis ketika menurunkan nilai jual, maka akan menurunkan penghasilan di pelaporan pajaknya dan tentunya juga menurunkan pembayaran pajaknya," ungkap Bimo.

Sejak 2021 hingga 2025, Ditjen Pajak mencatat ada sebanyak 257 perusahaan melakukan ekspor POME. Ditjen Pajak dan Satgassus akan menyisir perusahaan-perusahaan tersebut.

"Ini memang tidak hanya PT MMS saja, tetapi dari building case kita selama tahun 2021 sampai 2025, itu ada sekitar 257 pajak-pajak itu yang melakukan ekspor pumi. Nah tentu ini indikasi awal," kata Dirjen Pajak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengungkap negara tujuan ekspor ilegal turunan sawit yang ditahan di Pelabuhan Tanjung Priok adalah China. Sebanyak 87 kontainer milik PT MMS diduga berisi produk turunan crude palm oil (CPO) yang disamarkan sebagai fatty matter agar lolos dari pungutan dan bea keluar.

“Negara tujuannya China. Kami melakukan pendalaman karena menemukan pola baru penghindaran pajak. Sebelumnya modus memakai POME diawasi, lalu bergeser ke fatty matter,” ujar Dirjen Bea dan Cukai Letjen (Purn) Djaka Budi Utama di New Port Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (6/11/2025).

Barang senilai Rp28,7 miliar itu semula dilaporkan sebagai fatty matter, komoditas yang tidak termasuk dalam larangan atau pembatasan ekspor (Lartas) dan bebas bea keluar. Namun, hasil pemeriksaan laboratorium Bea Cukai dan IPB menunjukkan kandungan produk turunan sawit wajib dikenai pungutan ekspor.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut pola ekspor ilegal ini bukan kasus tunggal. “Dari satu komoditas saja, nilai transaksi mencapai sekitar Rp2,8 triliun. Kami sedang mendalami perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan pola serupa,” kata Sigit.

Satuan Tugas Khusus Optimalisasi Penerimaan Negara (Satgasus OPN) Polri menemukan praktik manipulasi klasifikasi dan nilai transaksi ekspor untuk menghindari kewajiban pajak. Dari hasil kajian, ekspor fatty matter ke China melonjak signifikan setelah ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) dibatasi pada 2025.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, sepanjang 2025 terdapat 25 wajib pajak yang melaporkan ekspor fatty matter dengan nilai PEB Rp2,08 triliun. Pola ini menimbulkan selisih mencolok antara data ekspor Indonesia dan data impor China, atau dikenal sebagai mirror gap.

Kementerian Keuangan dan Polri menilai anomali ini sebagai bentuk shadow economy yang menggerus penerimaan negara. Pemerintah berkomitmen memperkuat pengawasan ekspor sawit dengan integrasi data lintas instansi dan sistem pengawasan berbasis risiko agar kebocoran fiskal dapat ditekan.

“Penegakan hukum dan koordinasi lintas lembaga terus diperkuat agar tidak ada lagi celah bagi pelaku usaha memanipulasi dokumen ekspor,” tegas Djaka.

Bisnis.com, JAKARTA — Operasi gabungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kepolisian RI (Polri) berhasil mengungkap dugaan pelanggaran ekspor produk turunan minyak sawit mentah (CPO) oleh PT MMS di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Djaka Budi Utama mengungkapkan modus yang digunakan adalah penyamaran komoditas ekspor sebagai Fatty Matter, kategori yang tidak dikenai bea keluar maupun larangan terbatas ekspor.

"Pemberitahuan izin ekspor tidak sesuai dengan apa yang disampaikan importir, sehingga kita melakukan langkah-langkah penegahan," ungkap Djaka dalam konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) serta Institut Pertanian Bogor (IPB), barang tersebut ternyata merupakan campuran nabati yang mengandung turunan CPO sehingga semestinya terutang Bea Keluar serta kewajiban ekspor lainnya.

Total barang yang diamankan mencapai 87 kontainer dengan berat bersih 1.802 ton dan nilai sekitar Rp28,7 miliar. Kasus ini menunjukkan adanya indikasi misclassification yang menimbulkan potensi kerugian penerimaan negara.

Temuan bermula dari informasi awal Satgassus Polri pada 20 Oktober 2025 terkait 25 kontainer ekspor yang diduga melanggar ketentuan kepabeanan. Setelah dilakukan pengembangan, jumlah kontainer bertambah hingga 87 dengan tujuh pemberitahuan ekspor barang (PEB).

Pemeriksaan gabungan kemudian dilakukan oleh Satgassus Polri, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu, BLBC, serta IPB.

Praktik Underinvoicing

Analisis DJP menemukan perbedaan signifikan antara nilai dokumen (underinvoicing) dan harga pasar barang sesungguhnya. Selain PT MMS, sebanyak 25 Wajib Pajak lainnya dilaporkan mengekspor komoditas serupa sepanjang 2025 dengan total nilai PEB mencapai Rp2,08 triliun.

Pemeriksaan bukti permulaan kini tengah dilakukan terhadap PT MMS dan tiga perusahaan afiliasinya yaitu PT LPMS, PT LPMT, dan PT SUNN. Di luar kasus tersebut, DJBC juga tengah meneliti dugaan pelanggaran serupa terhadap 200 kontainer senilai Rp63,5 miliar di Tanjung Priok dan 50 kontainer senilai Rp14,1 miliar di Belawan.

Djaka pun menegaskan bahwa sinergi lintas lembaga menjadi kunci dalam memastikan pengawasan ekspor berjalan konsisten dan akuntabel.

Langkah ke depan mencakup harmonisasi regulasi antarinstansi, peningkatan kapasitas laboratorium, serta penerapan pengawasan berbasis risiko untuk mendeteksi anomali klasifikasi ekspor.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan 282 perusahaan diduga melakukan praktik penggelapan dokumen atau under-invoicing ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO).

Pelanggaran aturan ekspor ini disebut Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto akumulasi hasil temuan 25 wajib pajak yang melanggar sepanjang 2025, dan 257 wajib pajak yang melanggar selama periode 2021-2024.

Pada temuan 2025 dikatakan diketahui ada modus pemalsuan fatty matter. Total nilai transaksi diestimasikan mencapai Rp2,08 triliun dengan potensi kerugian negara dari sisi pajak sekitar Rp140 miliar.

"Milestone awal ini modus penggelapan melalui pengakuan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)-nya itu fatty matter, yang ternyata itu bukan fatty matter. Ini merupakan milestone awal," urai Bimo saat konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (6/11), dikutip Antara.

Sementara pada 2021-2024 ditemukan praktik manipulasi dokumen ekspor melalui laporan Palm Oil Mill Effluent (POME). Modus ini melibatkan pelaporan komoditas yang seharusnya bukan POME, sehingga nilai pajak yang dibayarkan jauh lebih rendah dari seharusnya. Estimasi PEB dari modus ini dikatakan sekitar Rp45,9 triliun.

Berdasarkan hasil pengawasan DJP dan Bea Cukai ada lonjakan volume ekspor fatty matter pada 2025 mencapai 73.287 ton, meningkat dibandingkan 31.403 ton pada 2024, 22.151 ton pada 2023, dan 19.383 ton pada 2022.

Selain itu, ditemukan praktik manipulasi dokumen, under-invoicing, transfer pricing melalui afiliasi luar negeri, pengajuan restitusi PPN fiktif, dan penghindaran kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) untuk produk CPO.

Dari hasil pengembangan di Pelabuhan Tanjung Priok sendiri, jumlah kontainer ekspor yang diduga melanggar meningkat signifikan, dari 25 kontainer menjadi 87 kontainer yang semuanya berasal dari PT MMS.

Tujuh dokumen PEB milik perusahaan itu melaporkan fatty matter dengan total berat 1.802,71 ton senilai Rp28,79 miliar. Komoditas tersebut tidak dikenai Bea Keluar, Pungutan Ekspor, dan tidak termasuk dalam ketentuan larangan atau pembatasan ekspor (Lartas).

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita melontarkan peringatan keras kepada para pelaku usaha, khususnya eksportir, agar tidak main-main dalam menjalankan bisnisnya.

Pemerintah, kata Agus, tidak akan mentolerir segala bentuk kecurangan, terutama yang berkaitan dengan kegiatan ekspor.

"Saya ingin memberikan pesan, khususnya kepada para pelaku usaha bahwa pemerintah tidak akan kompromi terhadap segala bentuk kecurangan, termasuk segala bentuk kecurangan dalam kegiatan-kegiatan ekspor," kata Agus saat konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Peringatan itu disampaikannya di tengah langkah pemerintah yang tengah memperketat pengawasan ekspor, setelah terbongkarnya kasus dugaan manipulasi dokumen ekspor produk sawit dan turunannya yang dilakukan oleh PT MMS.

Agus menegaskan, sikap tegas pemerintah sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin menjadikan industri nasional lebih transparan dan berkeadilan.

"Kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen Bea Cukai bahwa pemerintah ingin, kami sebagai pembina industri ingin, sektor industri termasuk kelapa sawit atau sawit dan turunannya ini bisa menjadi industri yang berkeadilan, dan juga akuntabel," ujarnya.

Menurut Agus, langkah penegakan aturan di sektor ekspor merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam memperbaiki Incremental Capital Output Ratio (ICOR).

"Kami melaksanakan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden, yaitu kita mengupayakan sedemikian rupa agar terjadi perbaikan dari ICOR, dan inilah salah satu upaya yang jelas konkret, dalam rangka kita memperbaiki ICOR, dalam rangka kita menambah pemasukan negara melalui pajak, dan pada gilirannya akan memperkuat perekonomian nasional," jelasnya.

Ia menambahkan, sikap tegas ini tidak hanya dimaksudkan untuk memberi efek jera, tapi juga akan diikuti dengan pembinaan lebih lanjut terhadap dunia usaha agar tata kelola ekspor semakin baik.

"Ini merupakan faktor deterrent (pencegahan) dan setelah itu akan ada pembinaan-pembinaan lebih lanjut," kata dia.

Ditemui usai acara, Agus juga menyinggung kondisi industri pengolahan yang disebutnya masih menunjukkan tren positif meski sempat mengalami perlambatan.

"Bagus," katanya singkat saat ditanya soal kinerja industri pengolahan.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai data BPS mengenai industri pengolahan Kuartal III-2025 yang menunjukkan penurunan, Agus menegaskan bahwa kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) justru meningkat.

"Kita punya kontribusi terhadap GDP kan naik, bagus sekali. Lihat muka saya senyum soal manufaktur," ucapnya.

Ia juga optimistis kinerja industri akan membaik pada kuartal IV-2025, asalkan pelaku industri disiplin dan konsisten menjalankan langkah-langkah yang sudah disepakati pemerintah bersama lintas kementerian.

"Akan lebih bagus lagi, agar lebih bagus lagi. Kita disiplin saja dan konsisten dengan apa yang sudah kita lakukan. Salah satunya misalnya koordinasi dengan tadi contohnya, kementerian dan lembaga lain," tuturnya.

Menurut Agus, kebocoran penerimaan negara bisa muncul dari berbagai sisi, baik dari impor maupun ekspor. Karena itu, ia menegaskan pentingnya kedisiplinan dan kejujuran pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas perdagangan internasional.

"Kerugian negara itu bisa didapat atau bisa ditemui dari kegiatan-kegiatan impor, bisa juga ditemui dari kegiatan-kegiatan ekspor. Kalau ekspor yang ilegal jangan dianggap bahwa Kemenperin atau industri itu akan nggak ada dampaknya. Karena yang saya sampaikan tadi berkali-kali bahwa kita kehilangan kesempatan untuk menciptakan nilai tambah di Indonesia," tegasnya.

Foto: Dirjen Bea Cukai, Djaka Budi Utama saat konferensi pers pelanggan ekspor produk turunan CPO di Buffer Area MTI NPCT 1, Cilincing, Jakarta, Kamis (5/10/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Dirjen Bea Cukai, Djaka Budi Utama saat konferensi pers pelanggan ekspor produk turunan CPO di Buffer Area MTI NPCT 1, Cilincing, Jakarta, Kamis (5/10/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Bea Cukai Bimo Wijayanto mengungkapkan kerugian negara dari sisi pajak ratusan miliar dari pelanggaran ekspor produk fatty matter (turunan minyak sawit mentah/ crude palm oil/ CPO).

Berdasarkan analisis DJP, ditemukan potensi kerugian pendapatan negara akibat perbedaan harga signifikan antara dokumen tertulis, Fatty Matter dan barang sesungguhnya atu dikenal under invoicing.

Bimo mengatakan ada 25 wajib pajak yang melaporkan ekspor Fatty Matter dengan total nilai PEB Rp2,08 triliun dengan potensi kerugian negara di sisi pajak yang ditaksir mencapai Rp140 miliar.

"Jadi potensi kerugian negara kami estimasi dari Rp2,08 triliun dari sisi pajak itu sekitar Rp140 miliar," ucap Bimo dalam konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Temuan pelanggaran ekspor ini adalah hasil dari operasi gabungan antara Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) bersama Kepolisian RI (Polri). Operasi ini ditemukan, 87 kontainer bermuatan 1.802 ton fatty matter PT MMS melanggar ketentuan ekspor.

Sebanyak 87 kontainer itu dilaporkan sebagai produk fatty matter, produk turunan CPO yang tidak masuk dalam kelompok yang dikenakan bea keluar (BK) dan tidak masuk daftar larangan terbatas (lartas) ekspor.

87 kontainer itu diamankan di Pelabuhan Tanjung Priok, awalnya akan diekspor ke China.

Hanya saja, menurut Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Djaka Budi Utama, barang yang disebut dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) senilai Rp28,7 miliar itu ternyata mengandung campuran produk turunan CPO lainnya. Dengan begitu, ekspor barang tersebut berpotensi dikenakan BK dan kewajiban ekspor.

Dijelaskan, operasi gabungan Kemenkeu (DJBC-DJP) dan Satgassus Polri mengungkap dugaan pelanggaran ekspor produk turunan CPO oleh PT MMS di Pelabuhan Tanjung Priok.

"Barang diberitahukan sebagai Fatty Matter - kategori yang tidak dikenakan Bea Keluar dan tidak termasuk lartas ekspor. Hasil uji laboratorium BLBC dan IPB menunjukkan produk merupakan campuran nabati yang mengandung turunan CPO, sehingga berpotensi terkena Bea Keluar dan kewajiban ekspor," ungkap Djaka.

Jakarta, CNBC Indonesia - Lonjakan ekspor Fatty Acid Methyl Ester (FAME/Fatty Matter) atau produk turunan minyak sawit hingga 278% menjadi titik awal terbongkarnya dugaan manipulasi dokumen ekspor oleh PT MMS. Dari hasil operasi gabungan Bea Cukai dan Satgassus Polri, ditemukan 87 kontainer berisi 1.802 ton fatty matter di Pelabuhan Tanjung Priok yang ternyata tidak sesuai dengan dokumen ekspor, dan berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp2,8 triliun.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo mengatakan, peningkatan ekspor fatty matter secara tidak wajar itulah yang pertama kali menimbulkan kecurigaan aparat. Setelah ditelusuri, sebagian besar barang ternyata bukan termasuk kategori yang bebas pajak seperti yang dilaporkan.

"Khusus yang diduga terjadi lonjakan, kaitannya dengan ekspor fatty matter, dimana ada peningkatan 278% dan di dalamnya setelah kita cek ternyata bukan golongan yang tidak dikenakan pajak. Jadi dari situ. Ini belum selesai, masih (terus berlanjut pemeriksaannya)," kata Listyo saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Dugaan pelanggaran itu terungkap dalam operasi gabungan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan bersama Polri, yang menertibkan ekspor produk turunan minyak sawit mentah (CPO). Dalam operasi tersebut, 87 kontainer milik PT MMS yang akan diekspor ke China diamankan, karena diduga melanggar ketentuan ekspor.

Barang-barang dalam kontainer itu dilaporkan sebagai fatty matter, produk yang tidak dikenakan bea keluar (BK) dan tidak masuk daftar larangan terbatas (lartas) ekspor. Namun, hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan barang tersebut mengandung campuran turunan CPO lainnya yang seharusnya dikenakan BK dan lartas ekspor.

"Barang diberitahukan sebagai Fatty Matter, kategori yang tidak dikenakan Bea Keluar dan tidak termasuk lartas ekspor. Hasil uji laboratorium BLBC dan IPB menunjukkan produk merupakan campuran nabati yang mengandung turunan CPO, sehingga berpotensi terkena Bea Keluar dan kewajiban ekspor," timpal Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, Djaka Budi Utama.

Foto: Barang bukti pelanggan ekspor produk turunan CPO di Buffer Area MTI NPCT 1, Cilincing, Jakarta, Kamis (6/11/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Barang bukti pelanggan ekspor produk turunan CPO di Buffer Area MTI NPCT 1, Cilincing, Jakarta, Kamis (6/11/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Menurut Djaka, nilai barang dalam dokumen ekspor sebesar Rp28,7 miliar itu jauh lebih rendah dari nilai sebenarnya. Analisis Ditjen Pajak (DJP) juga menemukan indikasi under invoicing, atau pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari harga riil, sehingga menimbulkan potensi kerugian besar bagi negara.

"Berdasarkan analisis DJP (Ditjen Pajak), ditemukan potensi kerugian pendapatan negara akibat perbedaan harga signifikan antara dokumen tertulis (Fatty Matter) dan barang sesungguhnya (under invoicing)," ujarnya.

Selain 87 kontainer yang disita, DJBC juga tengah menelusuri dugaan serupa pada 200 kontainer seberat 4.700 ton senilai Rp63,5 miliar di Pelabuhan Tanjung Priok, dan 50 kontainer lain senilai Rp14,1 miliar di Pelabuhan Belawan, Medan.

Saat ini, Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) tengah dilakukan terhadap PT MMS dan tiga afiliasinya, yakni PT LPMS, PT LPMT, dan PT SUNN.

Berikut kronologi penindakan terhadap 87 kontainer produk sawit PT MMS diduga melanggar ketentuan dokumen ekspor:

• 20 Oktober 2025: Satgassus Polri memberikan informasi awal terkait 25 kontainer ekspor yang diduga melanggar ketentuan kepabeanan.
• ⁠20-21 Oktober 2025: Setelah pengembangan, ditemukan total 50 kontainer dengan perusahaan dan jenis barang yang sama. Diterbitkan Nota Hasil Intelijen (NHI) atas 4 PEB milik PT MMS.
• 22-23 Oktober 2025: Dilakukan pemeriksaan bersama antara Satgassus Polri, DJP, DJBC, Laboratorium IPB, dan Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) Jakarta.
• 24 Oktober 2025: Ditemukan tambahan 37 kontainer dengan karakteristik serupa; total menjadi 87 kontainer (7 PEB).
• 27 Oktober 2025: Hasil uji BLBC atas 50 kontainer pertama menunjukkan ketidaksesuaian antara barang fisik dan HS Code pada dokumen ekspor.
• ⁠31 Oktober 2025: Pihak perusahaan dimintai keterangan atas dugaan pelanggaran.
• ⁠3 November 2025: Hasil uji lanjutan BLBC atas 37 kontainer lainnya juga menunjukkan indikasi misclassification.

IDXChannel - Operasi gabungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kepolisian RI (Polri) berhasil menggagalkan upaya ekspor ilegal 87 kontainer berisi 1.802 ton produk turunan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) berupa fatty matter di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nilai total muatan tersebut mencapai Rp28,7 miliar dan diduga milik PT MMS.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Djaka Budi Utama menjelaskan, produk tersebut awalnya diberitahukan sebagai fatty matter dalam dokumen ekspor dengan nilai Rp28,7 miliar, dan dikategorikan tidak dikenai bea keluar serta tidak termasuk larangan terbatas (lartas) ekspor. Namun, hasil pemeriksaan gabungan menemukan indikasi pelanggaran.

“Untuk kronologi temuannya, berhasil lakukan penahanan kontainer milik PT MMS di pelabuhan Tanjung Priok. Barang tersebut diberitahukan fatty meteer senilai Rp28,7 miliar pada dokumen awal, tidak kena bea keluar dan tidak termasuk LARTAS. Namun hasil pemeriksaan oleh Satgasus OPN Polri, barang tersebut mengandung turunan CPO, sehingga berpotensi kena ketentuan ekspor,” kata Djaka dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Djaka menegaskan, penanganan lebih lanjut saat ini masih berjalan dan merupakan bagian dari sinergi lintas lembaga untuk memperkuat pengawasan sektor sawit.

“Saat ini penanganan lebih lanjut sedang dilakukan. Ini sinergi hulu hilir Satgas nasional. Satgas PKH di bawah Presiden, memperkuat sisi hulu perizinan dan pengawasan lahan, serta konsolidasi sektor sawit. Kemenkeu-Ditjen Pajak dan Bea Cukai bersama Polri memperkuat hilir, yaitu pengawasan dan penindakan potensi penerimaan negara. Kolaborasi sangat krusial,” katanya.

Berdasarkan laporan resmi, berikut rangkaian kronologi operasi penindakan terhadap 87 kontainer produk sawit milik PT MMS yang diduga melanggar ketentuan ekspor:

- 20 Oktober 2025: Satgassus Polri memberikan informasi awal terkait 25 kontainer ekspor yang diduga melanggar ketentuan kepabeanan.
- 20–21 Oktober 2025: Setelah pengembangan, ditemukan total 50 kontainer dengan perusahaan dan jenis barang serupa. Diterbitkan Nota Hasil Intelijen (NHI) atas 4 PEB milik PT MMS.
- 22–23 Oktober 2025: Pemeriksaan bersama dilakukan oleh Satgassus Polri, DJP, DJBC, Laboratorium IPB, dan Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) Jakarta.
- 24 Oktober 2025: Ditemukan tambahan 37 kontainer dengan karakteristik sama, sehingga total menjadi 87 kontainer (7 PEB).
- 27 Oktober 2025: Hasil uji BLBC terhadap 50 kontainer pertama menunjukkan ketidaksesuaian antara barang fisik dan HS Code pada dokumen ekspor.
- 31 Oktober 2025: Pihak perusahaan dimintai keterangan atas dugaan pelanggaran.
3 November 2025: Hasil uji lanjutan BLBC terhadap 37 kontainer lainnya juga menunjukkan indikasi misclassification.

Menurut hasil analisis Direktorat Jenderal Pajak (DJP), ditemukan indikasi perbedaan harga signifikan (underinvoicing) antara dokumen ekspor dan kondisi barang sebenarnya, yang berpotensi menyebabkan kerugian pada penerimaan negara.

Sepanjang 2025, terdapat 25 wajib pajak, termasuk PT MMS, yang melaporkan ekspor fatty matter dengan total nilai PEB mencapai Rp2,08 triliun.

Selain kasus ini, Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu juga tengah meneliti dugaan pelanggaran ekspor serupa terhadap 200 kontainer dengan berat 4.700 ton senilai Rp63,5 miliar di Pelabuhan Tanjung Priok, dan 50 kontainer dengan berat 1.044 ton senilai Rp14,1 miliar di Pelabuhan Belawan.

Kasus ini menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam memperketat pengawasan ekspor produk sawit, memastikan kepatuhan terhadap aturan kepabeanan, serta melindungi potensi penerimaan negara dari praktik penyimpangan dokumen ekspor.

(Dhera Arizona)

Jakarta, CNBC Indonesia - Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) melakukan operasi gabungan bersama Kepolisian RI (Polri), menertibkan ekspor produk minyak sawit (turunan minyak sawit mentah/ crude palm oil/ CPO). Dalam operasi itu ditemukan, 87 kontainer bermuatan 1.802 ton fatty matter PT MMS melanggar ketentuan ekspor.

87 kontainer itu dilaporkan sebagai produk fatty matter, produk turunan CPO yang tidak masuk dalam kelompok yang dikenakan bea keluar (BK) dan tidak masuk daftar larangan terbatas (lartas) ekspor.

87 kontainer itu diamankan di Pelabuhan Tanjung Priok, awalnya akan diekspor ke China.

Hanya saja, menurut Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Jaka Budi Utama, barang yang disebut dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) senilai Rp28,7 miliar itu ternyata mengandung campuran produk turunan CPO lainnya. Dengan begitu, ekspor barang tersebut berpotensi dikenakan BK dan kewajiban ekspor.

"Selain kasus 87 kontainer ini, DJBC juga melakukan penelitian dugaan pelanggaran kepabeanan di bidang ekspor dengan komoditas serupa atas 200 kontainer dengan berat 4.700 ton dengan nilai barang Rp63,5 miliar di Pelabuhan Tanjung Priok. Dan, 50 kontainer dengan berat 1.044 ton dengan nilai Rp14,1 miliar di Pelabuhan Belawan," kata Jaka dalam konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

"Saat ini tengah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) terhadap PT MMS dan 3 afiliasinya (PT LPMS, PT LPMT, dan PT SUNN)," tambahnya.

Pelanggaran PT MMS

Dijelaskan, operasi gabungan Kemenkeu (DJBC-DJP) dan Satgassus Polri mengungkap dugaan pelanggaran ekspor produk turunan CPO oleh PT MMS di Pelabuhan Tanjung Priok.

"Barang diberitahukan sebagai Fatty Matter - kategori yang tidak dikenakan Bea Keluar dan tidak termasuk lartas ekspor. Hasil uji laboratorium BLBC dan IPB menunjukkan produk merupakan campuran nabati yang mengandung turunan CPO, sehingga berpotensi terkena Bea Keluar dan kewajiban ekspor," ungkap Jaka.

"Berdasarkan analisis DJP (Ditjen Pajak), ditemukan potensi kerugian pendapatan negara akibat perbedaan harga signifikan antara dokumen tertulis (Fatty Matter) dan barang sesungguhnya (underinvoicing)," tambahnya.

Berikut kronologi penindakan terhadap 87 kontainer produk sawit PT MMS diduga melanggar ketentuan dokumen ekspor:

• 20 Oktober 2025: Satgassus Polri memberikan informasi awal terkait 25 kontainer ekspor yang diduga melanggar ketentuan kepabeanan.
• 20-21 Oktober 2025: Setelah pengembangan, ditemukan total 50 kontainer dengan perusahaan dan jenis barang yang sama. Diterbitkan Nota Hasil Intelijen (NHI) atas 4 PEB milik PT MMS.
• 22-23 Oktober 2025: Dilakukan pemeriksaan bersama antara Satgassus Polri, DJP, DJBC, Laboratorium IPB, dan Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) Jakarta.
• 24 Oktober 2025: Ditemukan tambahan 37 kontainer dengan karakteristik serupa; total menjadi 87 kontainer (7 PEB).
• 27 Oktober 2025: Hasil uji BLBC atas 50 kontainer pertama menunjukkan ketidaksesuaian antara barang fisik dan HS Code pada dokumen ekspor.
• 31 Oktober 2025: Pihak perusahaan dimintai keterangan atas dugaan pelanggaran.
• 3 November 2025: Hasil uji lanjutan BLBC atas 37 kontainer lainnya juga menunjukkan indikasi misclassification.

Foto: Operasi Gabungan Kemenkeu–Polri Ungkap Pelanggaran Ekspor Produk Turunan CPO di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (6/11/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Operasi Gabungan Kemenkeu–Polri Ungkap Pelanggaran Ekspor Produk Turunan CPO di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (6/11/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Jakarta, CNBC Indonesia - Operasi gabungan Kementerian Keuangan, Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak, bersama Satgassus Polri mengungkap kasus dugaan pelanggaran ekspor produk turunan CPO yang merugikan negara triliunan rupiah.

Dugaan pelanggaran ini dilakukan oleh PT MMS di Pelabuhan Tanjung Priok. Diketahui, barang diberitahukan sebagai Fatty Matter - kategori yang tidak dikenakan Bea Keluar dan tidak termasuk Lartas ekspor.

Namun, hasil uji laboratorium BLBC dan IPB menunjukkan produk merupakan campuran nabati yang mengandung turunan CPO, sehingga berpotensi terkena Bea Keluar dan kewajiban ekspor," papar Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama, dalam konferensi pers, Kamis (6/11/2025).

Adapun, sebanyak 87 kontainer yang diberitahukan dalam tujuh Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan total berat bersih 1.802 ton senilai Rp28,7 milliar.

Djaka menuturkan data ekspor 2025 menunjukkan terdapat 25 Wajib Pajak, termasuk PT MMS, melaporkan komoditas serupa dengan nilai PEB Rp2,08 triliun.

"Berdasarkan analisis DJP, ditemukan potensi kerugian pendapatan negara akibat perbedaan harga signifikan antara dokumen tertulis (Fatty Matter) dan barang sesungguhnya (underinvoicing)," kata Djaka.

Sepanjang 2025, dia mengungkapkan terdapat 25 Wajib Pajak, termasuk PT MMS, yang melaporkan ekspor Fatty Matter dengan total nilai PEB Rp2,08 triliun.

Saat ini, tengah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) terhadap PT MMS dan 3 afiliasinya PT LPMS, PT LPMT, dan PT SUNN.

Selain kasus 87 kontainer ini, DJBC juga melakukan penelitian dugaan pelanggaran kepabeanan dibidang ekspor dengan komoditas serupa atas 200 kontainer dengan berat 4.700 ton dengan nilai barang Rp63,5 milliar di Pelabuhan Tanjung Priok dan 50 kontainer dengan berat 1.044 ton dengan nilai Rp14,1 milliar di Pelabuhan Belawan.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menuturkan pihaknya akan mendalami lebih lanjut mengenai modus dalam upaya penghindaran pajak yang tentunya kerap terjadi.

"Saat ini, terjadi pada komoditas jenis fatty matter yang tidak dikenakan pemungutan ekspor, bea keluar dan bukan larangan dan batasan ekspor," papar Listyo.

Menurutnya, celah ini yang digunakan untuk selundupan yang menyebabkan kerugian negara. "Kami akan lakukan pendalaman ke perusahaan lain dan proses hukum hingga pengembalian," katanya.

Ada sekitar 3 perusahaan lainnya yang akan diperiksa lebih lanjut. Pasalnya, Kapolri yakin ada indikasi kasus yang sama.

"Kita yakin ini ada juga indikasi yang mirip dan sama kita lakukan pendalaman kita selamatkan potensi kerugian negara akibat penghindaran pajak," paparnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Operasi gabungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) - Kepolisian RI (Polri) berhasil mengamankan 87 kontainer bermuatan 1.802 ton produk turunan minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO), yaitu fatty matter di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Muatan senilai Rp28,7 miliar itu disebut milik PT MMS. Menurut hasil operasi gabungan tersebut, fatty matter itu hendak diekspor namun diduga melakukan pelanggaran ekspor turunan CPO. Produk tersebut dikategorikan barang tidak kena bea keluar (BK) dan tidak termasuk larangan terbatas (lartas) ekspor.

"Untuk kronologi temuannya, berhasil lakukan penahanan kontener milik MMS di pelabuhan Tanjung Priok. Barang tersebut diberihatukan fatty meteer senilai Rp28,7 miliar pada dokumen awal, tidak kena bea keluar dan tidak termasuk lartas, Namun hasil pemeriksaan oleh Satgasus Polri, barang tersebut mengandung turunan CPO, sehingga berpotensi kena ketentuan ekspor," kata Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Jaka Budi Utama dalam konferensi pers, Kamis (6/11/2025).

"Saat ini penanganan lebih lanjut sedang dilakukan. Ini sinergi hulu hilir Satgas nasional. Satgas PKH di bawah Presiden, memperkuat sisi hulu perizinan dan pengawasan lahan, serta konsolidasi sektor sawit. Kemenkeu-Ditjen Pajak dan Bea Cukai bersama Polri memperkuat hilir, yaitu pengawasan dan penindakan potensi penerimaan negara. Kolaborasi sangat krusial," paparnya.

Berikut kronologi penindakan terhadap 87 kontainer produk sawit PT MMS diduga melanggar ketentuan dokumen ekspor:

• 20 Oktober 2025: Satgassus Polri memberikan informasi awal terkait 25 kontainer ekspor yang diduga melanggar ketentuan kepabeanan.
• 20-21 Oktober 2025: Setelah pengembangan, ditemukan total 50 kontainer dengan perusahaan dan jenis barang yang sama. Diterbitkan Nota Hasil Intelijen (NHI) atas 4 PEB milik PT MMS.
• 22-23 Oktober 2025: Dilakukan pemeriksaan bersama antara Satgassus Polri, DJP, DJBC, Laboratorium IPB, dan Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) Jakarta.
• 24 Oktober 2025: Ditemukan tambahan 37 kontainer dengan karakteristik serupa; total menjadi 87 kontainer (7 PEB).
• 27 Oktober 2025: Hasil uji BLBC atas 50 kontainer pertama menunjukkan ketidaksesuaian antara barang fisik dan HS Code pada dokumen ekspor.
• 31 Oktober 2025: Pihak perusahaan dimintai keterangan atas dugaan pelanggaran.
• 3 November 2025: Hasil uji lanjutan BLBC atas 37 kontainer lainnya juga menunjukkan indikasi misclassification.

Disebutkan, penindakan ini mengacu pada hasil analisis Ditjen Pajak Kemenkeu, di mana ditemukan potensi kerugian pendapatan negara akibat perbedaan harga signifikan antara dokumen tertulis (Fatty Matter) dan barang sesungguhnya (underinvoicing).

Ditambahkan, sepanjang 2025, terdapat 25 Wajib Pajak (termasuk PT MMS) yang melaporkan ekspor Fatty Matter dengan total nilai PEB Rp2,08 triliun.

Selain kasus 87 kontainer ini, Ditjen Bea Cukai Kemenkeu juga melakukan penelitian dugaan pelanggaran kepabeanan di bidang ekspor dengan komoditas serupa atas 200 kontainer dengan berat 4.700 ton dengan nilai barang Rp63,5 miliar di Pelabuhan Tanjung Priok dan 50 kontainer dengan berat 1.044 ton dengan nilai Rp14,1 miliar di Pelabuhan Belawan.