REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengumumkan penghentian layanan rute 1N (Tanah Abang-Blok M) dan 10D (Tanjung Priok-Kampung Rambutan) mulai 1 Juli 2026. Kedua rute tersebut akan melayani penumpang untuk terakhir kalinya pada 30 Juni 2026.

Transjakarta menjelaskan, penghentian layanan dilakukan untuk mengurangi tumpang tindih dengan rute lain yang melayani koridor jalan yang sama. Langkah tersebut juga ditujukan agar armada dapat dialokasikan ke rute dengan tingkat permintaan penumpang yang lebih tinggi.

"Kami izin pamit untuk mengurangi tumpang tindih layanan dengan rute eksisting Transjakarta lainnya yang melintas di segmen jalan yang sama. Sehingga pengoperasian unit armada dapat digunakan secara lebih efektif untuk mendukung rute lainnya dengan tingkat permintaan yang lebih tinggi," tulis Transjakarta melalui akun Instagram resminya.

Bagi pengguna transportasi umum, penghentian sebuah rute tidak selalu berarti akses menuju tujuan menjadi tertutup. Dalam banyak kasus, perjalanan tetap dapat dilakukan melalui sistem transit atau perpindahan antarrute yang telah terintegrasi.

Untuk penumpang yang biasa menggunakan rute 1N dari Tanah Abang menuju Blok M, perjalanan dapat dilakukan dengan menggunakan rute 9D dari Tanah Abang, kemudian transit di Bus Stop Plaza Sentral dan melanjutkan perjalanan menggunakan rute 1P menuju Blok M.

Sementara untuk perjalanan dari Blok M menuju Tanah Abang, penumpang dapat menggunakan rute 1P, transit di Bus Stop Benhil 3, lalu melanjutkan perjalanan menggunakan rute 9D.

Adapun bagi pengguna rute 10D yang bepergian dari Kampung Rambutan menuju Tanjung Priok, tersedia dua pilihan perjalanan. Penumpang dapat menggunakan rute 7F dari Halte Kampung Rambutan dan transit di Halte Utan Kayu Rawamangun sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan rute 10.

Alternatif lainnya adalah menggunakan Koridor 7 dari Halte Kampung Rambutan menuju Halte Cawang Cililitan, kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan Koridor 10 menuju Tanjung Priok.

Untuk arah sebaliknya, dari Tanjung Priok menuju Kampung Rambutan, penumpang dapat menggunakan Koridor 10 dan transit di Halte Utan Kayu Rawamangun untuk melanjutkan perjalanan menggunakan rute 7F. Alternatif lain adalah transit di Halte Cawang Cililitan dan melanjutkan perjalanan menggunakan Koridor 7 menuju Kampung Rambutan.

Penyesuaian rute seperti ini merupakan bagian dari pengelolaan jaringan transportasi perkotaan yang terus berkembang. Dengan mengurangi tumpang tindih layanan, operator transportasi dapat memanfaatkan armada secara lebih efisien sekaligus memperkuat layanan pada koridor yang memiliki jumlah penumpang lebih besar.

"Meski 10D dan 1N berpamitan, perjalananmu bersama Transjakarta akan terus berlanjut," tulis Transjakarta.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap daftar kecamatan di wilayah Jabodetabek dengan jumlah pemain judi online (judol) terbanyak sepanjang 2025.

Hasil pemetaan menunjukkan Cengkareng, Jakarta Barat, menjadi kecamatan dengan jumlah pemain judol paling tinggi di kawasan tersebut.

Data yang diunggah PPATK melalui akun Instagram resminya menunjukkan aktivitas judol telah terkonsentrasi hingga tingkat kecamatan. Temuan itu menjadi bagian dari pemetaan sebaran judol nasional yang menempatkan Jabodetabek sebagai salah satu klaster terbesar di Indonesia.

"Data PPATK tahun 2025 menunjukkan adanya konsentrasi aktivitas judi online di sejumlah wilayah, dengan Jabodetabek menjadi salah satu klaster terbesar secara nasional," tulis PPATK, Selasa (23/6).

[Gambas:Instagram]

Menurut PPATK, pemetaan hingga tingkat kecamatan menunjukkan aktivitas judi online kini semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Konsentrasi pemain ditemukan di sejumlah kawasan permukiman padat, pusat aktivitas ekonomi, hingga wilayah yang terhubung dengan mobilitas tinggi masyarakat perkotaan.

PPATK menilai kondisi tersebut menjadi peringatan bahwa judi online bukan lagi fenomena yang jauh atau terbatas pada kelompok tertentu.

"Judi online bukan lagi fenomena yang jauh atau abstrak. Ia sudah hadir di lingkungan tempat tinggal, sekolah, kampus, tempat kerja hingga komunitas sekitar kita," tulis lembaga tersebut.

Selain memetakan wilayah, PPATK juga mengungkap profil pemain judi online di Indonesia. Kelompok usia 20-30 tahun menjadi kelompok dengan prevalensi tertinggi, disusul usia 31-40 tahun. Mayoritas pemain tercatat berjenis kelamin laki-laki.

Menurut PPATK, temuan tersebut menunjukkan kelompok usia produktif yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi justru menjadi kelompok yang paling rentan terpapar judi online.

Sebelumnya, PPATK juga mencatat Kabupaten Bogor, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur masuk dalam daftar wilayah dengan jumlah pemain judi online terbanyak secara nasional.

Temuan itu memperkuat indikasi bahwa aktivitas judi online masih terkonsentrasi di kawasan Jabodetabek.

Berdasarkan pemetaan PPATK 2025, berikut daftar kecamatan di Jabodetabek dengan jumlah pemain judi online terbanyak:

[Gambas:Youtube]

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat beberapa wilayah dengan jumlah pemain judi online (judol) terbanyak di Indonesia yang dipimpin oleh Kabupaten Bogor mencapai 103.092 pemain dengan nilai deposit mencapai Rp414,4 miliar.

Mengutip unggahan Instagram @ppatk_indonesia, wilayah Jabodetabek sebagai pusat aktivitas judol nasional dengan empat wilayah pemain judol terbesar yang total nilai depositnya sekitar Rp1,78 miliar.

"Membentuk klaster Jabodetabek sebagai pusat aktivitas judi online nasional," tulis PPATK dalam unggahannya, Selasa (23/6).

Setelah Bogor, urutan kedua adalah Jakarta Barat dengan 89.320 pemain dengan total nilai deposit sebesar Rp600,6 miliar. Posisi ketiga Jakarta Timur dengan 81.750 pemain dengan nilai deposit sebesar Rp425,9 miliar, kemudian Kota Bandung dengan 80.549 pemain dengan nilai deposit sebesar Rp341,7 miliar.

Berdasarkan klasifikasi 10 provinsi dengan pemain terbesar, DKI Jakarta menyumbang empat daerah, Jawa Barat empat daerah, dan Banten dua daerah.

Kemudian, berdasarkan kecamatan, PPATK mengungkapkan pemain judol terbanyak berasal dari Cengkareng, Jakarta Barat sebanyak 21.497 pemain, Cakung, Jakarta Timur sebanyak 14.664 pemain, Tanjung Priok, Jakarta Utara sebanyak 13.769 pemain, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sebanyak 9.948 pemain, dan Bekasi Utara, Bekasi sebanyak 7.793 pemain.

"Ini menunjukkan bahwa judi online bukan lagi fenomena yang jauh atau abstrak. Ia sudah hadir di lingkungan tempat tinggal, sekolah, kampus, tempat kerja, hingga komunitas sekitar kita," ungkapnya.

Lebih lanjut, PPATK mengungkapkan usia produktif menjadi kelompok penyumbang terbesar pemain judol. Mayoritas pemain judol berasal dari rentang usia 20-30 tahun, kemudian dikuti kelompok usia 31-40 tahun. Adapun berdasarkan jenis kelamin, mayoritas pemain judol adalah laki-laki dibandingkan perempuan dengan perbandingan 7:4.

"Artinya, kelompok usia produktif yang menjadi motor ekonomi justru menjadi kelompok yang paling rentan terpapar judi online. Yang dipertaruhkan bukan hanya uang, tetapi juga masa depan produktif," terang PPATK.

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menyita pakaian bekas impor ilegal atau balpres senilai Rp53,9 miliar di Jakarta dan Kalimantan Barat.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap kasus pertama terjadi terhadap 43 kontainer yang berisi pakaian bekas impor ilegal di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Sementara, kasus kedua terjadi di sejumlah gudang di Kalimantan Barat yang diduga menjadi tempat penimbunan balpres dalam jumlah besar.

Ia menyampaikan penindakan barang impor ilegal terus dilakukan pemerintah sebagai upaya pemberantasan barang ilegal meski tidak selalu terekspose ke publik.

"Pemerintah berkomitmen untuk terus menindak tegas praktik impor ilegal yang merupakan negara pelaku usaha yang patuh dan masyarakat. Sebetulnya laporannya setiap minggu ada yang tertangkap untuk kasus seperti ini," ujar Purbaya dalam konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Selasa (23/6).

Purbaya menjelaskan penindakan kontainer berisi balpres bermula dari informasi yang diterima Bea Cukai pada Rabu (17/6) lalu.

Informasi tersebut menyebut soal dugaan pengiriman pakaian bekas impor ilegal menggunakan KM Eden Mas dengan rute Pelabuhan Dwikora di Pontianak, menuju Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara.

Berdasarkan hasil pendalaman, kapal tersebut mengangkut total 268 peti kemas yang di antaranya sebanyak 222 peti kemas kosong.

Sementara itu, 46 peti kemas lainnya disebut memuat mie instan, kargo umum, dan barang pindahan. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut ternyata 43 peti kemas di antaranya justru mengangkut baju bekas impor ilegal.

"Hingga tanggal 22 Juni 2026 pemeriksaan terhadap 19 kontainer menemukan 2.067 ballpress berisi pakaian, aksesori pakaian, dan tas bekas. Total muatan pada 43 kontainer diperkirakan mencapai 4.687 ball dengan nilai ekonomi sekitar Rp 37,5 miliar," terangnya.

Lebih lanjut, ia membeberkan jalur masuk barang-barang ilegal tersebut diduga melalui wilayah perbatasan Kalimantan dengan negara tetangga.

Barang tersebut dikumpulkan di kawasan perbatasan sebelum secara bertahap didistribusikan ke wilayah Indonesia. Adapun asal barang diduga berasal dari berbagai negara, seperti China, Korea, dan negara lainnya.

Menindaklanjuti hasil penindakan yang dilakukan oleh DJBC, tim gabungan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai menyampaikan informasi kepada Kanwil Bea Cukai Kalimantan bagian Barat untuk melakukan pendalaman terkait asal-usul barang yang diduga merupakan pakaian bekas impor.

Pada Kamis (18/6) lalu, tim gabungan melakukan pengembangan dan pendalaman terhadap titik muat serta lokasi yang diduga menjadi gudang penimbunan barang di wilayah Pontianak dan sekitarnya.

Kemudian, tim gabungan bergerak ke gudang timbun yang berlokasi di komplek pergudangan Jalan Extra Joss, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat berdasarkan hasil pendalaman tersebut pada hari setelahnya. Mereka menemukan empat truk yang sedang membongkar 264 ballpress pakaian bekas impor ilegal.

Selanjutnya, pada Minggu (21/6), pengembangan lebih lanjut dilaksanakan dengan pemeriksaan dan penyegelan sebuah gudang di wilayah Mempawah yang berisi 2.060 balpres pakaian bekas ilegal guna kepentingan pengamanan dan pemeriksaan lebih lanjut.

"Dari penindakan yang berlangsung tanggal 19 sampai 21 Juni 2026 di dua lokasi pergudangan di Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, tim gabungan mencegah dan mengamankan 2.060 balpres pakaian bekas ilegal senilai Rp16,48 miliar," ujar Purbaya.

Purbaya menegaskan bahwa proses hukum tidak akan berhenti pada penyitaan barang. DJBC saat ini masih menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pemasukan, penyimpanan, hingga distribusi pakaian bekas impor ilegal tersebut.

"Bea Cukai masih melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pemasukan penyimpanan dan distribusi barang ilegal tersebut," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) mengungkap temuan dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal (balepress) di Jakarta dan Kalimantan Barat. Terduga pemilik dan pengedar barang ilegal ini masih dalam pengejaran.

Penindakan di Jakarta dan Kalimantan Barat ini dilakukan terpisah. Awalnya, otoritas kepabenan dan cukai menemukan adanya 43 peti kemas yang diduga mengangkut impor pakaian bekas ilegal di Tanjung Priok, Jakarta. Dari temuan itu, penindakan dilanjutkan ke Kalimantan Barat dan menemukan dua gudang yang diduga menjadi lokasi penimbunan balepress dalam jumlah besar.

"Pemerintah akan menelusuri pemilik gudang yang menjadi lokasi penimbunan di Kalimantan Barat,serta pihak terkait dengan kepemilikan 43 kontainer di Jakarta," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (23/6/2026).

Purbaya menjelaskan bahwa kegiatan penindakan ini bermula dari laporan intelijen atas dugaan pengiriman balepress menggunakan kapal rute Pontianak-Tanjung Priok. Dari total 268 kontainer yang diangkut kapal, sebanyak 46 kontainer berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mengangkut general cargo, barang pindahan, serta mie instan, kemudian dipindai lebih lanjut dengan mesin scanner.

Hasilnya, 43 dari 46 kontainer ditemukan terindikasi berisi balepress. Sampai Senin (22/6/2026) sore, pemeriksaan fisik telah dilakukan terhadap 19 dari total 43 peti kemas dengan isi 2.067 bale meliputi pakaian, aksesori pakaian, dan tas bekas.

"[Estimasi awal] total muatan pada 43 kontainer diperkenalkan mencapai 4.687 bale dengan nilai ekonomi sekitar Rp37,5 miliar," ungkapnya.

Berdasarkan hasil temuan di Tanjung Priok, Bea Cukai melakukan tindak lanjut dengan menelusuri asal usul barang di Kalimantan Barat. Otoritas lalu menelusuri asal barang hingga dua gudang yang berlokasi di Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah.

Dari dua penindakan di Kalimantan Barat ini, tim gabungan mengamankan 2.060 bale pakaian bekas ilegal dengan nilai ekonomis sekitar Rp8 juta per bale. Total nilai barang diperkirakan mencapai Rp16,48 miliar.

Sampai saat ini, lanjut Purbaya, Bea Cukai masih melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pemasukan, penyimpanan dan distribusi barang ilegal tersebut. Pemerintah akan menelusuri pemilik gudang yang menjadi lokasi penimbunan di Kalimantan Barat serta pihak terkait dengan kepemilikan 43 kontainer di Jakarta.

Tidak hanya itu, Purbaya mengaku tengah mencari cara hukum untuk menahan kapal yang diduga terlibat dalam peredaran pakaian bekas impor ilegal ini. Ke depan, Purbaya juga menyatakan bakal menambah efek jera bagi pelaku peredaran barang ilegal ini.

"Saya yakin di masa lalu dia hanya lepas, yang ditahan barang-barangnya saja. Sekarang kami akan lakukan seperti di darat. Kalau ada produsen, penjual, pelaku rokok ilegal, sekarang ditahan mobil dan sopirnya untuk menimbulkan efek jera. Di sini [pelabuhan] juga sama, saya akan kerjakan seperti itu," tegas Purbaya.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Djaka Budhi Utama menyebut pakaian bekas ini tidak langsung masuk ke Indonesia dari negara lain, melainkan melalui transit di kawasan perbatasan.

"Ini sedikit demi sedikit dikumpulkan. Terbukti kami bisa mendapatkan gudang penimbunannya. Nah, dari gudang penimbunan ini diangkut melalui kapal," jelas Djaka.

Sebagai tindak lanjut, praktik impor pakaian bekas ilegal ini diduga melanggar ketentuan Pasal 103 huruf d juncto Pasal 102 huruf a Undang-Undang (UU) No.17/2006 tentang Kepabeanan juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Upaya penindakan ini turut melibatkan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Kejaksaan, serta Korwas Penyidik Polri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Bea Cukai menyita ribuan bale pakaian bekas impor ilegal yang ditemukan dalam 43 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, serta dua gudang di Kalimantan Barat. Nilai ekonomi barang yang diamankan diperkirakan mencapai Rp54 miliar dan seluruhnya dipastikan akan dimusnahkan.

Penindakan ini menjadi salah satu pengungkapan terbesar terhadap peredaran pakaian bekas impor ilegal dalam beberapa tahun terakhir. Selain menyita barang, aparat juga menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam jaringan pemasukan dan distribusi balepres ilegal tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, seluruh barang hasil penindakan tidak akan dilepas ke pasar karena melanggar ketentuan impor yang berlaku.

“Saya pikir barang-barang ini akan kami musnahkan saja. Kementerian Keuangan akan menyiapkan anggaran untuk pemusnahannya,” kata Purbaya dalam taklimat media di Buffer Area TPS CDC Banda, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (23/6/2026).

Kasus ini bermula dari informasi intelijen mengenai dugaan pengiriman balepres menggunakan KM Eden Mas dari Pontianak menuju Tanjung Priok. Dari 268 peti kemas yang diangkut kapal tersebut, Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai bersama Bea Cukai Tanjung Priok memeriksa 46 peti kemas bermuatan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan 43 peti kemas terindikasi berisi pakaian bekas impor ilegal. Hingga 22 Juni 2026, petugas telah membuka dan memeriksa 19 kontainer yang berisi 2.067 bale pakaian, aksesori pakaian, dan tas bekas.

Secara keseluruhan, isi 43 kontainer tersebut diperkirakan mencapai 4.687 bale dengan nilai ekonomi sekitar Rp37,5 miliar.

Pengembangan penyelidikan kemudian mengarah ke dua gudang di Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Dari lokasi tersebut, tim gabungan kembali menemukan 2.060 bale pakaian bekas ilegal dengan nilai ekonomi sekitar Rp16,48 miliar.

Purbaya menegaskan pengawasan terhadap praktik impor pakaian bekas ilegal akan terus dilakukan. Menurut dia, pemerintah berkomitmen memutus rantai peredaran barang yang dilarang masuk ke Indonesia.

“Sepertinya para pelaku merasa setelah kami bergerak lalu diam. Tidak seperti itu. Kita masih jalan terus memeriksa dan sekarang kebetulan ada yang besar,” ujarnya.

Menurut Purbaya, peredaran balepres ilegal tidak hanya melanggar aturan perdagangan, tetapi juga berpotensi merugikan industri tekstil nasional dan mengganggu pasar produk dalam negeri. Selain itu, pakaian bekas impor juga dinilai memiliki risiko kesehatan apabila tidak melalui proses yang sesuai standar.

Dalam pengungkapan kasus ini, Bea Cukai memanfaatkan teknologi pemindai yang dilengkapi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Sistem tersebut mendeteksi pola muatan yang serupa dengan kasus balepres yang pernah terungkap sebelumnya sehingga memudahkan petugas melakukan identifikasi.

“Kalau tidak menggunakan AI, kemungkinan besar barang seperti ini bisa lolos. Begitu polanya mirip dengan temuan sebelumnya, sistem langsung memberikan peringatan untuk diperiksa lebih lanjut,” kata Purbaya.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Anton Hermawan mengatakan penyidik akan menelusuri seluruh pihak yang terlibat dalam rantai impor pakaian bekas ilegal tersebut, mulai dari pemesan barang, perusahaan ekspedisi, perusahaan pelayaran, hingga pihak lain yang diduga berperan dalam pemasukan barang ke Indonesia.

“Kami akan melakukan penyelidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini,” ujar Anton.

Purbaya menegaskan proses penegakan hukum tidak berhenti pada penyitaan barang. Pemerintah juga akan mengejar pihak yang bertanggung jawab atas pemasukan, penyimpanan, dan distribusi balepres ilegal tersebut.

“Kami sedang menelusuri dan mengejar pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab, termasuk pemilik gudang dan pihak yang terkait dengan kepemilikan 43 kontainer di Jakarta,” katanya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan siap untuk mengkaji ulang skema tarif cukai bagi rokok lokal jika diminta DPR RI.

Purbaya mengaku memang belum melaksanakan rapat penetapan skema tarif (layer) cukai rokok lokal dengan DPR hingga saat ini. Sebab, Kemenkeu masih melakukan kajian yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

"Belum, kita belum ke DPR kan? Jadi kalau disuruh kaji, pasti kita kaji. Itu kan kebanyakan besar produsen ilegal," ujar Purbaya saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Selasa (23/6).

Namun, ia menegaskan layer cukai diperlukan untuk mengakomodir produsen rokok kecil yang selama ini beroperasi secara ilegal agar bisa menjadi produsen rokok legal.

Menurut Purbaya, produsen rokok lokal belum masuk ke sistem cukai Tanah Air sehingga muncul ketidakadilan apalagi kalau langsung memberantas bisnis mereka.

"Walaupun nanti misalnya nggak sempurna. Pasti lebih bagus dari sistem yang sekarang, di mana yang ilegal terlalu banyak beredar. Kalau mau tutup semua ilegal sekarang, tanpa kesempatan mereka untuk menjadi legal," katanya.

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI mengusulkan Purbaya untuk mengkaji terlebih dahulu usulan penambahan layer cukai dengan melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan untuk mengakomodir produsen rokok ilegal secara matang dan mendalam.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Puteri Anetta Komarudin menegaskan pengkajian ulang terutama karena kebijakan tarif cukai harus dirumuskan secara seimbang antara untuk kepentingan penerimaan negara dan pengendalian konsumsi masyarakat.

"Tidak semata hanya mengejar penerimaan negara, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampaknya pada konsumsi, kesehatan, dan keberlangsungan tenaga kerja. Karenanya, usulan ini harus bisa menjaga kesimbangan tersebut," kata Puteri dalam keterangan tertulis, Senin (22/6).

Selain itu, DPR juga menilai usulan ini dapat menambah kompleksitas pengawasan sehingga perlu dipastikan juga kesiapan teknis dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam melakukan pengawas dan penindakan.

"Tentunya, usulan ini harus dirancang dengan hati-hati sehingga dampaknya terhadap pengendalian konsumsi maupun penerimaan negara dapat mencapai titik tengah yang optimal," ujar Puteri.

[Gambas:Youtube]

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan surat utang khusus, termasuk Patriot Bond dan Merah Putih Putih Bond tidak akan membuat investor terbebas dari pidana, khususnya berkaitan sektor perpajakan.

Purbaya menjelaskan perlindungan dalam skema Patriot Bond hanya berlaku terhadap dana yang ditempatkan pada instrumen tersebut dan tak akan menelusuri sumber dananya. Sementara, untuk pemeriksaan kewajiban perpajakan terhadap aktivitas usaha milik investor tetap dapat dilakukan.

"Terjemahan yang betul adalah, uang yang dipakai untuk Patriot Bond, tidak akan diutak-atik sumbernya dari mana gitu aja. Tapi kalau dia punya bisnis lain, ya bisa dikejar aja kalau dia melakukan bisnis," ujar Purbaya saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Selasa (23/6).

Saat ditanya soal risiko pencucian uang, Purbaya menilai pemerintah ingin uang yang berada di luar negeri agar bisa kembali masuk ke Indonesia. Ia mengakui skema tersebut terdapat kerugian, tetapi uang dapat ditarik untuk keperluan pembangunan.

"Daripada uangnya di luar (negeri) terus. Biar dia masuk ke sistem, ya emang ada loss sedikit. Tapi, menurut saya sih, gampangnya kan uangnya masuk ke ekonomi kita. Kita bisa pakai untuk membangun," terangnya.

Ia pun menyanggah apabila skema pembelian Patriot Bond dan Merah Putih Bond disebut sebagai bentuk Tax Amnesty. Purbaya menerangkan Tax Amnesty adalah semua uang yang masuk bebas pajak, sementara skema ini tidak semuanya dibebaskan.

[Gambas:Youtube]

"Pokoknya uang yang masuk ke situ aman lah kira-kira. Tapi kalau dia punya perusahaan segala macam, dia diperiksa biasa, tapi uang yang masuk ke situ aman. Tapi, perusahaannya enggak imun. Jadi, nggak seperti tax amnesty," ungkap Purbaya.

Diketahui, pemerintah memberikan perlakuan khusus bagi investor yang membeli surat utang yang diterbitkan oleh BPI Danantara dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dalam UU terbaru tersebut, pemerintah memperbolehkan Danantara menerbitkan utang dan surat utang khusus termasuk Patriot Bond dan Merah Putih Bond.

Pembeli surat utang tersebut akan dilindungi dari tuntutan pidana termasuk yang berkaitan dengan sektor perpajakan.

"Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan dan dari gugatan secara perdata," tulis Pasal 50A ayat 5 aturan tersebut.

Pemerintah menegaskan data dan informasi pembeli surat utang khusus Danantara tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak ataupun dijadikan bukti hukum di pengadilan.

Hanya saja, investor yang bisa membeli Patriot Bond ataupun Merah Putih Bond adalah yang sudah tidak memiliki piutang perpajakan, termasuk mereka yang telah mengikuti program pengampunan pajak.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan surat utang khusus akan diatur dalam Peraturan Pemerintah," tulis Pasal 50A ayat 10.

IDXChannel - Layanan Commuter Line lintas Tanjung Priok kini resmi berhenti di Stasiun Jakarta International Stadium (JIS), pasca peresmian stasiun tersebut Senin (22/6/2026).

Kehadiran stasiun baru ini diharapkan memperkuat konektivitas transportasi publik sekaligus mempermudah akses masyarakat menuju kawasan Jakarta International Stadium.

Pada tahap operasional terbatas, Commuter Line relasi Jakarta Kota–Tanjung Priok mulai melayani penumpang di Stasiun JIS sejak pukul 13.00 WIB. Kereta akan berhenti di stasiun tersebut dengan frekuensi perjalanan setiap 30 menit setiap hari, mulai pukul 05.30 WIB hingga 21.00 WIB.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan Stasiun JIS menjadi bagian penting dari upaya membangun sistem transportasi publik yang terintegrasi di kawasan Jabodetabek. Menurutnya, stasiun yang berada di antara Stasiun Ancol dan Stasiun Tanjung Priok itu akan membuka akses langsung menuju kawasan stadion melalui konektivitas dengan Stasiun Kampung Bandan dan Stasiun Jakarta Kota.

"Stasiun JIS terhubung dengan jaringan KRL yang lebih luas dan menjadikannya bagian dari ekosistem transportasi publik Jabodetabek yang terintegrasi. Stasiun ini adalah jawaban nyata atas kebutuhan mobilitas warga Jakarta yang terus berkembang," ujar Dudy dalam keterangan resmi, Senin (22/6/2026).

Dia menambahkan, pembangunan stasiun baru tidak hanya meningkatkan aksesibilitas masyarakat, tetapi juga menjadi langkah nyata mendorong peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum. Dengan semakin mudahnya akses menuju JIS, pemerintah berharap kemacetan yang kerap terjadi saat penyelenggaraan acara berskala besar dapat berkurang.

Sebagai bentuk apresiasi dalam rangka Hari Ulang Tahun Jakarta ke-499, tarif perjalanan menuju dan dari Stasiun JIS ditetapkan hanya Rp1 selama masa operasional terbatas yang berlangsung pada 22 hingga 28 Juni 2026. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk mencoba layanan baru tersebut sekaligus membiasakan penggunaan transportasi publik.

Direktur KAI Commuter Mochamad Purnomo Sidi mengatakan pihaknya telah menyiagakan petugas pelayanan selama masa operasional terbatas guna memastikan kenyamanan pengguna. KAI Commuter memperkirakan Stasiun JIS akan melayani sekitar 1.000 hingga 2.000 pengguna Commuter Line per hari pada tahap awal pengoperasian.

Saat ini pembangunan fisik stasiun, termasuk area peron, jalur pedestrian, dan jembatan penghubung, telah rampung. Sejumlah fasilitas pendukung seperti lift, eskalator, serta akses tambahan masih akan disempurnakan secara bertahap agar Stasiun JIS dapat berkembang menjadi stasiun dengan standar pelayanan yang optimal.

(NIA DEVIYANA)

Stasiun KRL Jakarta International Stadium (JIS) resmi beroperasi mulai Senin (22/6).

Kehadiran stasiun baru ini membuka akses transportasi publik langsung menuju kawasan JIS sekaligus menambah pilihan mobilitas masyarakat yang ingin beraktivitas di kawasan Jakarta Utara.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan Stasiun JIS melayani lintas KRL Jakarta Kota-Tanjung Priok atau yang dikenal sebagai Pink Line. Stasiun tersebut berada di antara Stasiun Ancol dan Stasiun Tanjung Priok.

"Stasiun JIS hadir di pink line yang kita kenal lintas KRL Jakarta Kota-Tanjung Priok, tepatnya di antara Stasiun Ancol dan Stasiun Tanjung Priuk, membuka akses langsung bagi masyarakat menuju kawasan Jakarta International Stadium," kata Dudy saat peresmian operasional Stasiun JIS di Jakarta Utara, Senin (22/6), melansir detikfinance.

Menurutnya, keberadaan stasiun tersebut juga terhubung dengan jaringan KRL yang lebih luas melalui Stasiun Kampung Bandan dan Jakarta Kota sehingga menjadi bagian dari sistem transportasi publik terintegrasi di Jabodetabek.

"Melalui koneksi di Kampung Bandan dan Jakarta Kota, stasiun ini juga berhubung ke jaringan KRL yang lebih luas dan menjadikannya bagian dari ekosistem transportasi publik Jabodetabek yang terintegrasi," ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan peresmian Stasiun JIS bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Jakarta. Menurutnya, stasiun tersebut akan memperluas akses masyarakat menuju kawasan JIS, baik untuk menonton pertandingan olahraga, konser, maupun berwisata ke kawasan Ancol.

"JIS-Ancol bisa kita koneksikan, kemudian tempat ini nantinya siapapun yang nonton konser, nonton sepak bola, mau ke Ancol, pilihannya apakah naik KRL atau naik TransJabodetabek atau TransJakarta," kata Pramono.

Kehadiran Stasiun JIS juga melengkapi jaringan transportasi publik menuju kawasan stadion yang selama ini telah dilayani sejumlah rute TransJakarta dan TransJabodetabek. Dengan tambahan akses KRL, masyarakat kini memiliki lebih banyak opsi perjalanan menuju kawasan JIS tanpa bergantung pada kendaraan pribadi.

Meski sudah beroperasi, Stasiun JIS saat ini masih memiliki keterbatasan. Berdasarkan pantauan di lokasi, stasiun tersebut baru memiliki satu peron sehingga hanya melayani perjalanan dari arah Tanjung Priok menuju Jakarta Kota.

Artinya, penumpang yang ingin bepergian dari Jakarta Kota ke arah Tanjung Priok belum dapat turun langsung di Stasiun JIS karena layanan untuk arah sebaliknya masih belum tersedia.

Selain itu, sebagian bangunan stasiun juga masih bersifat semi permanen. Sejumlah fasilitas pelayanan seperti ruang kepala stasiun, musala, serta toilet pria, wanita, dan difabel sudah tersedia dan dapat digunakan. Namun beberapa fasilitas operasional masih menempati bangunan modular dan peti kemas yang dimodifikasi sebagai sarana sementara.

Meski demikian, Dudy memastikan stasiun tersebut sudah aktif melayani penumpang.

"Hari ini stasiun ini sudah aktif dan sudah bisa melayani penumpang. Jadi jarak dari ujung ke ujung kurang lebih sekitar 15 menit. Dari Stasiun JIS sekitar 10 menit ke Kota. Jadi sudah aktif dan semakin akan kita kembangkan bahwa ini sebagai stasiun permanen," ujarnya.

Kemenhub menargetkan pembangunan Stasiun JIS secara permanen dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu tahun ke depan.

"Kita harapkan dalam satu tahun ke depan pembangunan juga sudah selesai," kata Dudy.

Meski belum merinci pengembangan yang akan dilakukan, proyek lanjutan tersebut diharapkan dapat menyempurnakan fasilitas stasiun sekaligus meningkatkan kapasitas layanan bagi penumpang.

Dengan mulai beroperasinya Stasiun JIS, akses menuju stadion berkapasitas lebih dari 80 ribu penonton itu kini semakin mudah. Pengunjung dapat menggunakan KRL dari Jakarta Kota maupun jaringan KRL Jabodetabek lainnya melalui transit di Kampung Bandan sebelum melanjutkan perjalanan ke kawasan JIS.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan jadwal perjalanan KRL rute Jakarta Kota–Tanjung Priok akan disesuaikan dengan agenda yang berlangsung di kawasan Jakarta Internasional Stadium (JIS) maupun Ancol.

Menurutnya, penyesuaian tersebut diperlukan mengingat Stasiun JIS terintegrasi dengan kedua kawasan yang kerap menjadi lokasi penyelenggaraan acara berskala besar.

"Untuk penjadwalan kereta, itu kita akan sesuaikan dengan event yang diselenggarakan oleh pihak Pemda maupun pihak Ancol maupun pihak JIS. Sebagaimana rekan-rekan ketahui, kalau ada event-event tertentu kami memperpanjang jam layanan dari kereta seperti MRT, kalau ada event tertentu begitu juga kemarin seperti di Java Jazz," kata Dudy di Stasiun Jakarta Internasional Stadium.

Dengan demikian, akan ada penyesuaian layanan operasional kereta pada rute tersebut saat berlangsung acara tertentu. Selain itu, manajemen Ancol juga akan melakukan penyesuaian tarif parkir untuk mendukung integrasi akses menuju kawasan JIS.

Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Syahmudrian Lubis menjelaskan untuk saat ini tarif parkir masih dikenakan tarif lama.

Namun pihaknya sedang mengkaji tarif parkir bagi pengunjung yang hanya ingin menitipkan kendaraan karena hendak berkunjung ke JIS atau ingin menggunakan KRL

"Untuk tarifnya, saat ini kami sedang melakukan suatu review untuk bagian-bagian Ancol yang mungkin kita tidak melakukan tarif kepada orang, tapi ada special zone di mana itu nanti akan dilakukan pemberlakuan untuk parkir aja, orang-orangnya udah nggak dikenain lagi untuk masuk ke sana," ucapnya.

Dia menyebut akan ada dua pintu, yakni bagi pengunjung yang berlibur ke Ancol atau sekadar parkir kendaraan.

"Nanti ada dua pintu, ada pintu yang berbayar khusus langsung masuk ke wahana, ada juga nanti pintu yang orang-orangnya nggak berbayar hanya kita kenakan parkir aja. Ini lagi kita review, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa meng-address Jakmania punya kepentingan. Kira-kira seperti itu," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyoroti penumpukan ribuan kontainer yang telah mengantongi Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) di Pelabuhan Tanjung Priok. Meski demikian, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo memastikan aktivitas logistik dan pelayanan peti kemas masih berjalan normal.

Pelindo menyatakan peningkatan arus barang yang terjadi sepanjang tahun ini masih dapat ditangani melalui berbagai langkah operasional yang dijalankan bersama operator terminal dan instansi terkait.

Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Yandri Trisaputra mengatakan volume peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok terus meningkat.

Hingga April 2026, arus peti kemas tercatat mencapai sekitar 1,85 juta TEUs atau tumbuh 10% secara tahunan (year-on-year/YoY) dibandingkan 1,68 juta TEUs pada periode yang sama tahun lalu.

Menurut Yandri, peningkatan volume tersebut belum berdampak signifikan terhadap tingkat kepadatan terminal maupun pelayanan kapal. Pelindo mencatat tingkat keterisian lapangan penumpukan atau Yard Occupancy Ratio (YOR) rata-rata masih berada di bawah ambang batas kepadatan.

"Di tengah peningkatan volume tersebut, operasional terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok secara umum tetap berjalan lancar dan terkendali. Hal ini tercermin dari tingkat kepadatan terminal atau Yard Occupancy Ratio (YOR) rata-rata bulanan yang berada di bawah 60%," ujar Yandri kepada Bisnis, dikutip Selasa (17/6/2026).

Dia menjelaskan terminal peti kemas umumnya mulai dikategorikan padat ketika YOR mencapai 70%. Dengan demikian, kondisi saat ini masih dinilai aman untuk mendukung aktivitas bongkar muat dan distribusi barang.

Yandri mengatakan keberadaan peti kemas yang masih berada di lapangan penumpukan setelah memperoleh SPPB terus dipantau agar tidak mengganggu kapasitas terminal. Untuk itu, Pelindo melakukan sejumlah penyesuaian operasional guna menjaga kelancaran arus logistik.

Langkah tersebut antara lain melalui optimalisasi kapasitas lapangan penumpukan, percepatan pelayanan peti kemas ekspor, serta pelaksanaan Pemindahan Lapangan Penumpukan (PLP) ke Tempat Penimbunan Sementara (TPS) Lini II.

"Dengan kondisi dan upaya tersebut, kegiatan bongkar muat kapal, penumpukan, maupun pelayanan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok terus berjalan normal dan lancar," katanya.

Terkait sorotan terhadap sekitar 10.000 kontainer yang masih berada di pelabuhan meski telah memperoleh SPPB, Pelindo mengaku terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat arus keluar barang.

Sebagai operator pelabuhan, Pelindo berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Priok, operator terminal, hingga pelaku usaha guna menjaga kelancaran distribusi logistik.

Menurut Yandri, salah satu langkah yang ditempuh ialah mendukung percepatan pelaksanaan PLP terhadap peti kemas yang telah memperoleh persetujuan pengeluaran barang melalui koordinasi dengan Bea Cukai dan pengelola TPS Lini II.

Selain itu, Pelindo juga berkomunikasi dengan pemilik barang maupun perwakilannya agar segera menarik peti kemas dari terminal sehingga tidak menambah beban kapasitas lapangan penumpukan.

Untuk mendukung proses tersebut, Pelindo menyiapkan berbagai fasilitas operasional yang dibutuhkan dalam pemeriksaan dan pelayanan kepabeanan, mulai dari area pemeriksaan, lokasi penumpukan, peralatan bongkar muat, hingga pengaturan operasional terminal.

Yandri menilai dukungan tersebut penting agar proses pelayanan barang dapat berjalan efektif tanpa mengganggu aktivitas logistik lainnya di pelabuhan.

Ke depan, Pelindo akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga kinerja pelayanan pelabuhan di tengah pertumbuhan volume peti kemas yang terus meningkat.

"Pelindo akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan kelancaran arus barang, menjaga kinerja pelayanan pelabuhan, serta mendukung kelancaran rantai pasok nasional," pungkas Yandri.