Kabupaten Bogor (ANTARA) - Bupati Bogor Rudy Susmanto menyuarakan nasib warga terdampak penutupan tambang di wilayah barat saat menerima aksi masyarakat di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin.

“Kami meminta kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bantu masyarakat Bogor, buka kembali tambang yang berizin,” kata Rudy dalam orasinya di hadapan ribuan peserta aksi.

Rudy menyampaikan, puluhan ribu warga di Kecamatan Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang saat ini menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan, sehingga membutuhkan kepastian kebijakan dari pemerintah provinsi.

Ia menegaskan, masyarakat dan pemerintah daerah siap mengikuti seluruh ketentuan serta regulasi yang ditetapkan, termasuk komitmen menjaga lingkungan secara bersama-sama.

Menurut dia, Pemkab Bogor juga telah menunjukkan keseriusan dalam menata aktivitas tambang melalui rencana pembangunan jalur khusus angkutan tambang.

“Tahun ini kami anggarkan pembebasan lahan untuk jalur angkutan tambang sebagai solusi agar tidak mengganggu pengguna jalan lain,” ujarnya.

Rudy menjelaskan, tahapan pembangunan jalur tambang saat ini telah masuk penetapan lokasi dan ditargetkan pembebasan lahan rampung pada 2026 agar pembangunan fisik dapat segera dilakukan.

Ia menambahkan, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap sejumlah tambang di wilayah barat.

“Kami menghargai proses evaluasi, namun kami berharap hasilnya dapat segera diputuskan, terutama untuk tambang yang memiliki izin,” katanya.

Sementara itu, Ketua Aliansi Masyarakat Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang, Dani Murdani, menyebut kondisi ekonomi warga terdampak penutupan tambang saat ini dalam keadaan sulit.

“Masyarakat kami sudah tujuh bulan merasakan dampak penutupan tambang. Kami datang menuntut keadilan dan berharap aktivitas tambang legal dapat kembali dibuka,” ujar Dani.

Aksi yang diikuti sekitar 7.720 orang tersebut berlangsung damai dengan pengawalan aparat keamanan, serta diwarnai seruan agar pemerintah segera mengambil keputusan terkait operasional tambang legal di wilayah tersebut.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG - Realisasi investasi di Jawa Barat pada triwulan I 2026 membawa dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat mencatat total tenaga kerja yang terserap dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai lebih dari 114 ribu orang.

Kepala DPMPTSP Jawa Barat Dedi Taufik mengatakan peningkatan serapan tenaga kerja ini menunjukkan investasi yang masuk tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja.

"Dari sisi PMA, penyerapan tenaga kerja mencapai 50.108 orang atau meningkat 11.022 orang dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Sementara dari PMDN, tenaga kerja yang terserap mencapai 64.730 orang atau naik 12.734 orang," ucap Dedi Taufik, Senin (4/5/2026).

Dedi menjelaskan, sektor industri pengolahan masih menjadi motor utama dalam penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat. Dalam investasi PMA, sektor ini menyerap 34.556 tenaga kerja atau sekitar 68,96% dari total tenaga kerja PMA.

"Sektor industri pengolahan masih mendominasi karena sifatnya padat karya dan menjadi tulang punggung industri di Jawa Barat," katanya.

Secara wilayah, Kabupaten Bekasi menjadi daerah dengan serapan tenaga kerja PMA terbesar dengan 13.179 orang atau 26,30%.

Kawasan industri yang terintegrasi serta infrastruktur yang memadai menjadi faktor utama tingginya serapan tenaga kerja di wilayah tersebut.

Sementara itu untuk PMDN, penyerapan tenaga kerja terbesar berada di Kabupaten Bogor dengan 9.630 orang atau 14,88%.

Dedi menilai pertumbuhan kawasan industri baru dan sektor penunjang menjadi pendorong tingginya penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut.

Menurutnya, meski realisasi investasi PMDN secara nilai mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun dari sisi tenaga kerja justru menunjukkan tren positif.

"Ini menandakan investasi yang masuk semakin berkualitas karena mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak, meskipun nilai investasinya tidak sebesar sebelumnya," ungkapnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus mendorong investasi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, terutama di sektor-sektor produktif.

"Kami fokus pada investasi yang tidak hanya besar secara nilai, tetapi juga berdampak luas bagi masyarakat, khususnya dalam membuka peluang kerja," pungkasnya.

Populasi sapi potong di dalam negeri belum cukup untuk memenuhi kebutuhan daging nasional, khususnya di kota-kota besar,

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) University menilai peningkatan produktivitas sapi lokal perlu dipercepat guna mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor sapi, khususnya dari Australia.

Guru Besar Fakultas Peternakan IPB University, Prof Ronny Rachman Noor dalam keterangannya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis mengatakan, produksi daging sapi dalam negeri hingga saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan nasional, terutama di kota-kota besar dengan tingkat konsumsi tinggi.

“Populasi sapi potong di dalam negeri belum cukup untuk memenuhi kebutuhan daging nasional, khususnya di kota-kota besar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, produktivitas sapi lokal masih relatif rendah dibandingkan sapi impor seperti Brahman Cross dari Australia yang memiliki pertumbuhan lebih cepat dan lebih cocok untuk penggemukan (feedlot).

Selain faktor genetik, keterbatasan pakan dan lahan, serta sistem peternakan rakyat yang masih tradisional turut menjadi kendala dalam meningkatkan produksi sapi lokal.

Kondisi ini diperparah oleh distribusi produksi yang belum merata, sementara permintaan terkonsentrasi di wilayah perkotaan seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan.

Di sisi lain, permintaan daging sapi terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan kelas menengah. Kebutuhan dari sektor industri makanan, hotel, restoran, dan katering juga mendorong perlunya pasokan yang stabil sepanjang tahun.

Menurut Prof Ronny, ketidakseimbangan antara produksi dan permintaan tersebut membuat pemerintah masih mengandalkan impor sapi hidup untuk menjaga ketersediaan pasokan daging di dalam negeri.

Namun demikian, ia menilai ketergantungan tersebut perlu dikurangi melalui strategi jangka panjang yang terarah. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah penguatan pembibitan sapi lokal seperti sapi Bali dan peranakan Ongole (PO), serta pengembangan riset genetik untuk meningkatkan produktivitas.

Selain itu, pengembangan sistem penggemukan berbasis pakan lokal seperti jagung, singkong, dan limbah pertanian juga dinilai dapat menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan efisiensi peternakan dalam negeri.

“Upaya pengurangan ketergantungan ini memerlukan perencanaan jangka panjang, bukan tindakan instan,” katanya.

Ia menambahkan, diversifikasi sumber impor serta peningkatan dukungan kebijakan bagi peternak lokal juga perlu dilakukan agar produksi dalam negeri dapat tumbuh lebih optimal tanpa mengganggu stabilitas harga di pasar.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai melakukan transformasi kawasan Parung sebagai sentra ekonomi baru di wilayah utara Kabupaten Bogor melalui penataan Pasar Parung yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Bupati Bogor Rudy Susmanto di Bogor, Sabtu, mengatakan, penataan Pasar Parung tidak hanya fokus penertiban pedagang kaki lima (PKL), tetapi menjadi bagian dari strategi besar pembangunan kawasan untuk mendukung masuknya investasi besar pada 2026–2027 di wilayah Kemang, Ciseeng, dan Parung.

“Penataan ini harus dilakukan secara adil dan terukur. Tidak bisa parsial. PKL, kebersihan, lalu lintas, hingga fasilitas pasar harus ditangani dalam satu sistem yang terintegrasi,” kata Rudy.

Menurut dia, kawasan Parung harus mulai dipersiapkan sejak sekarang agar mampu menjadi wajah baru perekonomian daerah sekaligus menjadi pusat pertumbuhan baru di Kabupaten Bogor bagian utara.

Ia juga menekankan pentingnya pembentukan posko terpadu yang dilengkapi dasar hukum melalui Surat Keputusan (SK), serta penguatan personel di lapangan, termasuk penambahan tenaga harian lepas (PHL) di titik-titik strategis.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika menjelaskan, penataan wilayah dilakukan secara bertahap dan estafet. Setelah fokus pada penataan kawasan Cibinong, kini perhatian pemerintah daerah mulai diarahkan ke Parung sebagai kawasan strategis berikutnya.

“Konsepnya bukan menggusur, tapi menata. Kita ingin menghadirkan ketertiban sesuai semangat Tegar Beriman. PKL tetap difasilitasi, tetapi dengan penataan yang lebih rapi dan nyaman,” ujar Ajat.

Ia menambahkan, penataan Parung juga mencakup optimalisasi aset lama seperti terminal yang selama ini belum termanfaatkan secara maksimal. Terminal tersebut kini tengah diaktifkan kembali dan akan diintegrasikan dengan Pasar Parung.

Selain itu, pembangunan akses jalan juga disiapkan untuk mempermudah mobilitas masyarakat agar tidak perlu memutar jauh saat menuju kawasan pasar dan terminal.

“Ke depan, kawasan Parung dirancang menjadi satu kesatuan yang terhubung hingga Ciseeng, bahkan mengangkat potensi lokal sebagai ikon kawasan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Pasar Tohaga Haris Setiawan menyatakan pihaknya telah menyiapkan langkah teknis penataan, termasuk relokasi PKL ke dalam area pasar.

Sebanyak 700 lapak telah disiapkan di area pasar untuk menampung para pedagang, khususnya sektor sayur-mayur, basahan, ayam, dan ikan.

“Penataan ini tidak hanya memindahkan PKL, tetapi juga membersihkan kawasan depan pasar. Area tersebut akan dijadikan zona merah terlebih dahulu sebelum ditentukan pemanfaatannya, apakah menjadi taman atau sentra ikan hias,” ujarnya.

Ia mengakui, pada awalnya sempat muncul pro dan kontra di kalangan pedagang. Namun seiring proses berjalan, dukungan terhadap program penataan kini semakin menguat dan mencapai sekitar 90 persen.

Perumda Pasar Tohaga juga menargetkan pengembangan kawasan Parung sebagai sentra ikan hias yang mampu bersaing di tingkat regional hingga menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Dengan sinergi lintas sektor dan komitmen bersama, kawasan Puncak diharapkan menjadi kawasan yang tertib, nyaman, dan representatif sebagai wajah Kabupaten Bogor di Indonesia,

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum mulai memprioritaskan penataan dan mempercantik kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, sebagai kawasan strategis nasional yang menjadi wajah daerah sekaligus destinasi unggulan di Jawa Barat.

Bupati Bogor Rudy Susmanto di Cibinong, Kamis, menjelaskan, langkah tersebut ditandai melalui Rapat Koordinasi Awal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Strategis Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Bandung, Rabu (22/4), dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten Bogor dan pemerintah pusat.

Ia mengatakan, kawasan Puncak merupakan wajah Kabupaten Bogor di tingkat nasional sehingga penataannya harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan.

“Dengan sinergi lintas sektor dan komitmen bersama, kawasan Puncak diharapkan menjadi kawasan yang tertib, nyaman, dan representatif sebagai wajah Kabupaten Bogor di Indonesia,” ujar Rudy.

Menurut dia, penataan kawasan Puncak menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas lingkungan, mengurangi kemacetan lalu lintas, menata ruang yang lebih tertib, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika yang hadir sebagai narasumber dalam forum tersebut menjelaskan, perhatian pemerintah pusat tidak terlepas dari komitmen kuat dan langkah nyata yang telah dilakukan Pemkab Bogor dalam menata kawasan Puncak.

Ia mengatakan, pemerintah pusat tidak hanya merencanakan penataan, tetapi juga mengajak pemerintah daerah untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan di kawasan wisata tersebut.

“Pemkab Bogor dinilai proaktif dan memiliki kesungguhan dalam menata kawasan Puncak,” katanya.

Menurut Ajat, penataan kawasan Puncak tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir, dimulai dari titik-titik krusial yang menjadi simpul kemacetan.

Ia mencontohkan penanganan harus dimulai dari kawasan bawah seperti Simpang Gadog sebelum berlanjut ke kawasan atas seperti Gunung Mas.

“Tidak mungkin kita menata kawasan Gunung Mas tanpa memperbaiki Simpang Gadog terlebih dahulu. Titik-titik ini menjadi simpul kemacetan akibat tingginya aktivitas persimpangan serta gangguan samping seperti bangunan liar dan PKL,” jelasnya.

Penataan kawasan ini dilakukan secara kolaboratif mulai dari Simpang Gadog hingga perbatasan Cianjur, dengan harapan mampu menciptakan keterpaduan kawasan, mengurai kemacetan, meningkatkan kualitas tata ruang, serta memperkuat daya tarik Puncak sebagai destinasi wisata unggulan nasional.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

BOGOR - Cuaca ekstrem melanda Kabupaten Bogor pada 19-20 April 2026, menyebabkan banjir dan tanah longsor. Tak hanya itu, hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan puluhan rumah mengalami kerusakan.

Hujan lebat disertai angin kencang menyebabkan kerusakan rumah di enam kecamatan pada Minggu (19/4/2026). BPBD Kabupaten Bogor mencatat dampak angin kencang di Kecamatan Tamansari (Desa Sirnagalih dan Sukamantri), Kecamatan Pamijahan (Desa Cimayang), serta Kecamatan Dramaga (Desa Sukadamai dan Purwasari).

Kejadian yang sama juga dilaporkan melanda Kecamatan Ciomas tepatnya di Desa Padasuka, Sukamakmur, dan Ciomas Rahayu; serta Kecamatan Ciampea di Desa Cinangka; dan Kecamatan Leuwiliang di Desa Karyasari. Peristiwa tersebut membuat puluhan rumah warga rusak.

"Sebanyak sembilan unit rumah mengalami rusak ringan, delapan unit rusak sedang, dan satu unit rusak berat. BPBD Kabupaten Bogor bersama tim gabungan melakukan pembersihan material bangunan yang rusak,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).

Abdul menambahkan, hujan deras tersebut juga mengakibatkan jebolnya tanggul Kali Cikantul. Imbas rusaknya infrastruktur tersebut membuat dua kecamatan terendam banjir.

"Hujan dengan intensitas tinggi juga memicu peningkatan debit air Kali Cikantul dan jebolnya tanggul sehingga menyebabkan banjir di Kecamatan Tamansari (Desa Sirnagalih) dan Kecamatan Pamijahan (Desa Purwabakti) pada Senin (20/4)," kata pria yang akrab disapa Aam ini.

"BPBD Kabupaten Bogor melaporkan empat unit rumah rusak berat, lima unit rusak sedang, empat unit rusak ringan, serta 50 unit rumah lainnya terdampak. BPBD bersama warga setempat melakukan pembersihan lumpur pascabanjir dan mendistribusikan bantuan kebutuhan dasar kepada warga terdampak," sambungnya.

Selain banjir, hujan lebat juga memicu tanah longsor yang menerjang permukiman warga di Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, dan Desa Purasari, Kecamatan Leuwiliang pada Senin (20/4). Tim di lapangan bersama warga kini masih bergotong royong untuk melakukan pembersihan material longsor.

"BPBD Kabupaten Bogor mencatat lima unit rumah rusak berat, 14 unit rusak sedang, dan 14 unit rusak ringan. Selain itu, lima unit rumah lainnya, satu akses jalan, serta beberapa fasilitas ibadah dan kesehatan turut terdampak," pungkasnya.

Kabupaten Bogor, Jawa Barat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bersama TNI memperkuat sinergi pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok wilayah melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) TMMD ke-128 Tahun 2026 di Makorem 061/Suryakancana, Kota Bogor.

Bupati Bogor Rudy Susmanto, dalam keterangannya di Bogor, Jabar, Senin, mengatakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI menjadi langkah strategis untuk memastikan pembangunan dapat dirasakan merata oleh seluruh masyarakat, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Menurut Rudy, Rakornis TMMD ke-128 menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah lintas sektor dalam mendukung percepatan pembangunan daerah, termasuk pembangunan jalan, jembatan, serta penguatan program strategis nasional.

"Sinergi yang terus terjalin ini menjadi kekuatan bersama dalam memastikan pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat," ujar Rudy.

Ia menjelaskan sejumlah program strategis yang turut menjadi fokus pembahasan dalam rakornis tersebut antara lain program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, hingga pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan guna menunjang konektivitas serta kesejahteraan masyarakat.

Menurut dia, pembangunan tidak hanya berfokus pada kawasan perkotaan, tetapi juga harus menjangkau wilayah pelosok agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh warga Kabupaten Bogor.

"Melalui sinergi yang terus terjalin, kita bergerak bersama, saling melengkapi untuk memastikan pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat," katanya.

Sementara itu, Danrem 061/Suryakancana Brigjen TNI Thomas Rajunio mengatakan koordinasi antara TNI dan pemerintah daerah terus diperkuat baik dalam menjaga kamtibmas maupun mendukung percepatan pembangunan.

Ia menyebut salah satu fokus kolaborasi tersebut adalah dukungan terhadap koperasi desa kelurahan merah putih (KDKMP), program makan bergizi gratis, serta sekolah rakyat yang menjadi bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Kami sudah sering berkoordinasi, namun momentum ini menjadi penting untuk membahas lebih fokus terkait kamtibmas dan percepatan pembangunan seperti koperasi desa kelurahan merah putih hingga dukungan terhadap makan bergizi gratis dan sekolah rakyat terus kami dorong," ungkap Thomas.

Selain itu, TNI juga menjalankan program strategis pembangunan Jembatan Perintis Garuda sebagai solusi atas kebutuhan infrastruktur di wilayah rawan bencana, termasuk di wilayah Korem 061/Suryakancana.

Menurut Thomas, pembangunan jembatan tersebut menjadi respons atas sejumlah kejadian jembatan hanyut yang menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di beberapa daerah.

"Beberapa kejadian jembatan hanyut menjadi perhatian kami. Perbaikan dilakukan menggunakan anggaran TNI dengan kolaborasi bersama pemerintah daerah," jelasnya.

Ia menambahkan setiap korem memiliki target pembangunan lima jembatan per bulan dengan prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat dan hasil kajian teknis di lapangan.

"Program TNI dirancang untuk melengkapi program pemerintah daerah, sehingga kolaborasi ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat," sebutnya.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, melanjutkan penataan wilayah di sejumlah titik Kabupaten Bogor, dari kawasan Parung hingga Kecamatan Babakanmadang, sebagai upaya menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Bupati Bogor Rudy Susmanto di Cibinong, Jawa Barat, Senin, mengatakan penataan tersebut bukan bertujuan menggusur pedagang, melainkan menata kawasan agar lebih rapi dan tertib, sekaligus meningkatkan kualitas fasilitas publik.

“Penataan ini bukan untuk menggusur pedagang, tetapi untuk menata agar lebih rapi dan tertib. Di beberapa lokasi, pedagang tetap berada di tempat yang sudah ada dengan perbaikan fasilitas. Sementara di titik tertentu, kami lakukan penataan ulang dengan menyiapkan lokasi pengganti yang lebih layak,” ujar Rudy.

Ia menjelaskan, salah satu langkah konkret telah dilakukan di kawasan Pasar Parung, di mana pedagang kaki lima diarahkan menempati area yang dikelola oleh PD Pasar Tohaga.

Menurut dia, langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan lingkungan pasar yang lebih terorganisir sekaligus meningkatkan kenyamanan bagi pedagang maupun pembeli.

Rudy menegaskan seluruh upaya penataan wilayah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola pajak yang dibayarkan masyarakat, sehingga hasilnya harus kembali dirasakan dalam bentuk fasilitas publik yang layak.

Ia menyebut masyarakat berhak mendapatkan infrastruktur yang baik, termasuk jalan yang memadai dan kawasan publik yang tertata dengan baik.

“Kami memahami harapan masyarakat akan infrastruktur yang memadai. Perbaikan terus kami lakukan secara bertahap, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Bogor yang terdiri dari 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan, serta jumlah penduduk yang sangat besar,” katanya.

Rudy juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program penataan dan pembangunan yang tengah dijalankan pemerintah daerah.

Menurutnya, tantangan pembangunan di Kabupaten Bogor cukup besar, sehingga dibutuhkan dukungan dan kebersamaan semua pihak agar penataan wilayah dapat berjalan optimal.

“Kami mohon dukungan dari semua pihak. Tantangan yang dihadapi cukup besar, namun dengan kebersamaan, kita bisa mewujudkan Kabupaten Bogor yang lebih baik,” kata Rudy.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

BOGOR - Upaya percepatan pembangunan di wilayah Bogor Timur kian menemukan titik terang. Hal itu seiring langkah Komisi I DPRD Kabupaten Bogor yang berupaya menjembatani persoalan lama dengan semangat musyawarah.

Melalui rapat dengar pendapat, berbagai pihak dipertemukan dalam satu ruang. Di antaranya, PT Bukit Jonggol Asri (BJA) dan sejumlah pihak yang mengaku sebagai penggarap lahan eks PTPN VIII. Di ruang itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, M. Irvan Maulana, hadir sebagai penengah, menjaga agar setiap suara tetap terdengar dan setiap proses berjalan terbuka.

"Dalam musyawarah, tidak terdapat satu pun peserta yang dapat menunjukkan identitas sebagai warga Desa Sukaresmi saat diminta secara langsung," katanya, Sabtu (18/4/2026).

Bagi Irvan, pertemuan ini bukan sekadar forum formal. Ada harapan yang lebih besar: membuka jalan bagi masa depan Bogor Timur. Irvan melihat penyelesaian persoalan lahan sebagai pintu awal bagi pembangunan yang selama ini tertahan.

"Saya menilai rapat ini sangat penting untuk menyelesaikan masalah, karena pengembangan pembangunan di Bogor Timur berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sepanjang tetap memperhatikan aspek hukum dan keadilan bagi semua pihak," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah wilayah Kecamatan Sukamakmur berupaya memastikan setiap langkah telah melalui proses yang semestinya. Sosialisasi penataan lahan disebut telah dilakukan secara menyeluruh, melibatkan berbagai pihak, hingga menghasilkan kesepakatan bersama dalam forum sebelumnya.

Lihat video: PKL BOGOR DIGUSUR! Ratusan Lapak Dibongkar, Pedagang Hadang Petugas!



Sekretaris Kecamatan Sukamakmur Suryana menggambarkan proses yang terjadi bukan tanpa pertimbangan. Ada ruang dialog, ada kesepahaman yang dibangun perlahan. "Para penggarap juga mendapatkan kerohiman sebagai bentuk kepedulian dan perhatian kepada para penggarap yang peduli tanah garapannya digunakan untuk kepentingan umum," ungkapnya.

Di balik dinamika tersebut, PT Bukit Jonggol Asri (BJA) sebagai pemegang sah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) menyatakan komitmennya untuk ikut serta dalam arah pembangunan daerah. Perusahaan bahkan telah mengalokasikan lahannya untuk Pemerintah Kabupaten Bogor, sebagai bagian dari rencana besar menghadirkan pusat perekonomian baru di kawasan timur.

"Ini merupakan sinergi antara kami dan pemerintah dalam membuka peluang pertumbuhan ekonomi, investasi, serta penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar," kata Budi yang hadir mewakili PT BJA.

Namun, seperti kisah banyak lahan di negeri ini, selalu ada sisi lain yang ikut bersuara. Perwakilan LBH Garda Nusantara menyampaikan adanya klaim investasi pribadi dalam pengelolaan lahan. Meski demikian, belum ada rincian lebih lanjut terkait besaran tuntutan yang diajukan dalam rapat tersebut.

Di tengah potensi perbedaan kepentingan, suasana rapat justru berlangsung tenang. Tidak ada ketegangan yang mencuat. Para pihak duduk berdampingan, berbicara dengan terbuka, seolah menyadari bahwa masa depan kawasan ini lebih besar daripada perbedaan yang ada.

Tak terdengar penolakan terhadap rencana pengembangan Bogor Timur. Sebaliknya, tersirat kesamaan pandangan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah kebutuhan bersama. Bukan hanya bagi hari ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang di Kabupaten Bogor.

Pasar Parung yang sebelumnya tertutup kini mulai terlihat wajahnya. Ternyata masih ada ruang yang cukup luas untuk dimanfaatkan kembali

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai memperluas penataan kawasan publik dengan menyasar wilayah Parung, tidak hanya terfokus di ibu kota Cibinong.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor Suryanto Putra di Bogor, Jumat, menyebutkan Bupati Bogor Rudy Susmanto memerintahkan jajaran Pemkab Bogor untuk mengembalikan fungsi jalan sekaligus mengurai kemacetan yang selama ini dikeluhkan masyarakat, diawali dengan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Parung sejak Rabu (15/4).

Penataan dilakukan secara terpadu melibatkan dinas terkait, Kecamatan Parung, TNI-Polri, serta Satpol PP.

Petugas menertibkan PKL yang menempati badan jalan dengan pendekatan humanis, disertai imbauan untuk berpindah ke lokasi yang telah disediakan.

Suryanto mengatakan penataan kawasan Parung tidak hanya sebatas penertiban PKL, tetapi juga menyasar pembenahan lingkungan secara menyeluruh.

“Pasar Parung yang sebelumnya tertutup kini mulai terlihat wajahnya. Ternyata masih ada ruang yang cukup luas untuk dimanfaatkan kembali, termasuk untuk penataan kawasan. Kami juga akan menertibkan reklame agar kawasan ini lebih rapi dan tidak mengganggu,” ujarnya.

Ia menjelaskan area sempadan jalan akan dimanfaatkan untuk mempercantik lingkungan sekaligus mengurangi kesemrawutan.

Selain itu, pemerintah juga melakukan pendataan bangunan dari sisi perizinan hingga kepemilikan sebagai dasar penataan lanjutan.

Ke depan, Pemkab Bogor juga merencanakan pelebaran jalan dari pertigaan hingga kawasan Pohon Jeruk untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas di wilayah tersebut.

Direktur Perumda Pasar Tohaga, Haris Setiawan menegaskan, pihaknya telah menyiapkan ratusan los dan kios di dalam pasar untuk menampung para PKL yang direlokasi.

“Penataan ini bukan menggusur, melainkan menggeser. Kami ingin para pedagang tetap bisa berusaha di tempat yang lebih layak dan tertata. Untuk sementara, tempat yang disediakan juga masih digratiskan, pedagang hanya membayar iuran kebersihan dan keamanan,” kata Haris.

Sementara itu, Camat Parung, Adhi Nugraha menyampaikan bahwa penataan telah melalui tahapan komunikasi dengan para pedagang sejak awal tahun.

Dari ratusan PKL yang terdata, sebagian telah melakukan pembongkaran secara mandiri sebelum penertiban dilakukan.

“Kami berharap masyarakat tidak lagi bertransaksi di pinggir jalan. Jika ini tidak diubah, kondisi semrawut akan kembali terulang,” ujarnya.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat investasi masyarakat mencapai Rp54 triliun telah digunakan untuk membangun dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

“Kurang lebih sudah Rp54 triliun uang investor bergerak di sektor pembangunan SPPG,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat peresmian SPPG Cijujung 03 di Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu.

Dadan mengatakan hingga saat ini terdapat sekitar 27 ribu SPPG yang telah beroperasi dari Sabang hingga Merauke dan seluruhnya dibangun melalui investasi masyarakat serta mitra.

Ia menjelaskan, pembangunan SPPG oleh masyarakat jauh lebih cepat dibandingkan jika hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Pada 2025, BGN memiliki anggaran sekitar Rp6 triliun, namun hanya mampu membangun 315 unit dan belum seluruhnya dapat dioperasikan.

Sebaliknya, keterlibatan investor memungkinkan percepatan pembangunan dapur MBG secara masif di berbagai daerah.

Dadan menyebut, selama proses pembangunan, satu unit SPPG mampu menyerap sekitar 15 hingga 20 tenaga kerja lokal serta mendorong perputaran material di daerah.

Setelah beroperasi, setiap SPPG mengelola anggaran sekitar Rp1 miliar per bulan, dengan 70 persen digunakan untuk membeli bahan baku dari petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sementara itu, sekitar 20 persen anggaran digunakan untuk operasional, termasuk menggaji 47 relawan lokal dengan kisaran pendapatan Rp2,4 juta hingga Rp3,2 juta per orang, serta 10 persen untuk pengembalian investasi.

“Sekarang tidak pernah terdengar lagi ada produk pertanian yang dibuang-buang, semua termanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujar dia.

Ia menambahkan, program MBG juga telah melibatkan sekitar 1,1 juta relawan di seluruh Indonesia dan memberikan manfaat kepada sekitar 62 juta penerima, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Menurut Dadan, besarnya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya menjadi intervensi gizi, tetapi juga penggerak ekonomi nasional berbasis komunitas.

BGN berharap kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dapat terus diperkuat guna memperluas jangkauan SPPG, termasuk ke wilayah terpencil yang ditargetkan mencapai 9 ribu unit untuk melayani sekitar 3 juta penduduk.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menelusuri jejak sejarah di kawasan Puncak dan menemukan potensi wisata edukatif berbasis peninggalan kolonial di wilayah Cisarua hingga Ciawi.

Rudy di Bogor, Minggu, mengatakan, pelestarian sejarah menjadi bagian strategis dalam memperkuat identitas daerah sekaligus membuka peluang pengembangan wisata berbasis edukasi di Kabupaten Bogor.

Penelusuran tersebut dilakukan melalui ekspedisi sejarah yang mengungkap sejumlah situs penting, mulai dari makam tua peninggalan kolonial Belanda, rumah bersejarah sejak 1930-an, hingga jejak kejayaan perkebunan teh dan kina.

“Pelestarian sejarah menjadi bagian penting dalam membentuk identitas Kabupaten Bogor. Sejarah adalah akar yang menguatkan arah pembangunan kita ke depan,” ujarnya.

Dalam ekspedisi tersebut, turut ditemukan makam tokoh nasional Dr M Goenawan Parto Widigdo serta kompleks makam keluarga Johannes van den Bosch yang memiliki keterkaitan dengan perjalanan sejarah bangsa.

Menurut Rudy, keberadaan situs-situs tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor memiliki kekayaan sejarah yang dapat dikembangkan tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai potensi ekonomi daerah.

“Ini adalah pengingat bahwa setiap warisan adalah tanggung jawab bersama untuk dijaga dan dihargai,” katanya.

Ia menambahkan, pelestarian sejarah juga berfungsi menjaga memori kolektif masyarakat serta menjadi sarana pembelajaran bagi generasi muda agar tetap terhubung dengan nilai-nilai luhur daerah.

Pemerintah Kabupaten Bogor, lanjut Rudy, akan mendorong pengembangan wisata sejarah yang edukatif dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar.

Selain itu, langkah ini juga diharapkan mampu memperkuat citra Kabupaten Bogor sebagai daerah yang berkembang tanpa meninggalkan akar sejarahnya.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026