LPDB semakin intensif melakukan kerja sama maupun pembiayaan kepada koperasi yang berafiliasi dengan organisasi maupun komunitas generasi muda

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi terus memproses pengajuan pembiayaan untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), khususnya yang telah berjalan atau menjadi percontohan, seiring upaya pemerintah mempercepat penguatan koperasi di tingkat desa.

Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto mengatakan proses tersebut dilakukan sesuai Peraturan Menteri Koperasi Nomor 09 Tahun 2025, dengan fokus pada penguatan unit usaha, terutama unit simpan pinjam.

“Kami terus memproses proposal pembiayaan dari KDKMP sesuai Peraturan Menteri Koperasi Nomor 09 Tahun 2025 (tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir Kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih),” kata Krisdianto dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

LPDB juga telah menyetujui pembiayaan untuk sejumlah Kopdes/Kelurahan Merah Putih yang telah berjalan.

Namun, LPDB tidak merinci lebih lanjut jumlah dana yang telah disalurkan kepada koperasi desa percontohan tersebut.

Selain pembiayaan, Krisdianto menyampaikan LPDB bersama Kementerian Koperasi juga tengah menyiapkan panduan lembaga keuangan mikro (LKM) yang akan menjadi acuan operasional bagi koperasi desa, terutama dalam pengelolaan unit simpan pinjam.

Menurut dia, panduan tersebut akan segera disebarluaskan guna memperkuat tata kelola dan mempercepat operasional koperasi desa di berbagai daerah.

Di sisi lain, Krisdianto menyebut LPDB juga terus memperkuat sisi hulu melalui pengembangan talenta koperasi, termasuk dengan menggandeng 15 lembaga inkubator untuk mendorong lahirnya koperasi yang lebih adaptif, termasuk yang melibatkan generasi muda.

“LPDB semakin intensif melakukan kerja sama maupun pembiayaan kepada koperasi yang berafiliasi dengan organisasi maupun komunitas generasi muda,” kata Krisdianto.

Ia menilai kolaborasi dengan komunitas generasi muda makin penting untuk meningkatkan literasi koperasi, terutama di kalangan Gen Z yang tingkat pemahamannya masih relatif rendah.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Harapannya nanti di desa bisa masuk sampai ke pelosok-pelosok

Purwokerto (ANTARA) - Sebanyak 30 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menerima kendaraan operasional berupa mobil pikap Mahindra 4x4 untuk mendukung distribusi hasil pertanian, produk UMKM, dan kebutuhan logistik masyarakat desa.

Pelepasan kendaraan operasional tersebut dilakukan Komandan Komando Resor Militer (Danrem) 071/Wijayakusuma Kolonel Infanteri Lukman Hakim bersama Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono di halaman Markas Komando Distrik Militer (Kodim) 0701/Banyumas, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu.

Ditemui usai acara, Danrem mengatakan pada tahap awal sebanyak 30 unit mobil pikap Mahindra didistribusikan ke sejumlah titik operasional KDMP di Banyumas dan jumlah tersebut akan terus bertambah.

"Alhamdulillah pada pagi hari ini (6/5) kita mendistribusikan kendaraan pikap jenis Mahindra ke beberapa titik operasional. Saat ini baru sekitar 30 unit yang kita distribusikan dan ke depan akan terus bertambah," katanya.

Ia mengatakan kendaraan berpenggerak empat roda tersebut dipilih karena mampu menjangkau wilayah pedesaan hingga pelosok untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat melalui koperasi desa.

"Harapannya nanti di desa bisa masuk sampai ke pelosok-pelosok, untuk mengambil hasil-hasil pertanian yang akan dijual ataupun distribusi produk-produk yang dijual di Koperasi Merah Putih," katanya.

Selain penyaluran kendaraan operasional, pihaknya juga memantau kesiapan sarana dan prasarana KDMP di Banyumas. Hingga Rabu (6/5), tercatat sebanyak 74 bangunan KDMP telah mencapai progres pembangunan 100 persen dari 167 unit yang sedang berproses.

"Sampai hari ini di Banyumas sudah 74 yang selesai 100 persen," kata Danrem menegaskan.

Ia mengatakan sejumlah titik KDMP yang telah siap tersebut direncanakan menjalani peluncuran awal pada 16 Mei 2026 secara serentak bersama sejumlah wilayah lain di Indonesia.

Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan Pemerintah Kabupaten Banyumas siap mendukung penuh pengembangan Koperasi Desa Merah Putih karena program tersebut merupakan bagian dari proyek strategis nasional.

Ia optimistis ratusan koperasi yang tersebar di desa dan kelurahan di Banyumas mampu berkembang apabila dikelola secara profesional dengan sistem pengawasan yang baik.

"Saya yakin kalau dikelola dengan profesional, apalagi ada koordinator yang nanti mengawasi, koperasi ini bisa berjalan dan berkembang," katanya.

Menurut dia, saat ini terdapat sekitar 335 Koperasi Desa Merah Putih yang tersebar di 331 desa dan kelurahan di Banyumas.

Kendati masih terdapat kendala terkait penyediaan lahan di beberapa wilayah, pihaknya optimistis persoalan tersebut dapat diselesaikan.

Sementara itu, Kepala Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Dino Sudjanto menyambut positif dukungan kendaraan operasional tersebut karena akan memperkuat pelayanan koperasi dan aktivitas ekonomi masyarakat desa.

"Kami merasa senang, mudah-mudahan unit-unit yang sudah kami terima benar-benar bermanfaat, terutama untuk operasional KDMP dan masyarakat," katanya.

Ia mengatakan KDMP Kaliori menjadi salah satu yang paling siap di Banyumas dengan bangunan koperasi telah selesai 100 persen dan siap mengikuti peluncuran operasional pada 16 Mei mendatang.

Selain menerima kendaraan pikap, pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah unit usaha yang menyasar kebutuhan masyarakat, produk UMKM, hingga sektor pertanian.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Bupati Bogor Rudy Susmanto menyuarakan nasib warga terdampak penutupan tambang di wilayah barat saat menerima aksi masyarakat di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin.

“Kami meminta kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bantu masyarakat Bogor, buka kembali tambang yang berizin,” kata Rudy dalam orasinya di hadapan ribuan peserta aksi.

Rudy menyampaikan, puluhan ribu warga di Kecamatan Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang saat ini menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan, sehingga membutuhkan kepastian kebijakan dari pemerintah provinsi.

Ia menegaskan, masyarakat dan pemerintah daerah siap mengikuti seluruh ketentuan serta regulasi yang ditetapkan, termasuk komitmen menjaga lingkungan secara bersama-sama.

Menurut dia, Pemkab Bogor juga telah menunjukkan keseriusan dalam menata aktivitas tambang melalui rencana pembangunan jalur khusus angkutan tambang.

“Tahun ini kami anggarkan pembebasan lahan untuk jalur angkutan tambang sebagai solusi agar tidak mengganggu pengguna jalan lain,” ujarnya.

Rudy menjelaskan, tahapan pembangunan jalur tambang saat ini telah masuk penetapan lokasi dan ditargetkan pembebasan lahan rampung pada 2026 agar pembangunan fisik dapat segera dilakukan.

Ia menambahkan, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap sejumlah tambang di wilayah barat.

“Kami menghargai proses evaluasi, namun kami berharap hasilnya dapat segera diputuskan, terutama untuk tambang yang memiliki izin,” katanya.

Sementara itu, Ketua Aliansi Masyarakat Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang, Dani Murdani, menyebut kondisi ekonomi warga terdampak penutupan tambang saat ini dalam keadaan sulit.

“Masyarakat kami sudah tujuh bulan merasakan dampak penutupan tambang. Kami datang menuntut keadilan dan berharap aktivitas tambang legal dapat kembali dibuka,” ujar Dani.

Aksi yang diikuti sekitar 7.720 orang tersebut berlangsung damai dengan pengawalan aparat keamanan, serta diwarnai seruan agar pemerintah segera mengambil keputusan terkait operasional tambang legal di wilayah tersebut.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Masalahnya dia berpotensi menjadi kompetitor dari UMKM-UMKM yang ada di desa, selama produk yang dijual itu produk subsidi dan relatif sejenis

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyarankan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) difokuskan pada fungsi agregasi produk agar tidak bersinggungan dengan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di desa.

“Koperasi Desa Merah Putih ini sebaiknya menjadi agregator dari produk-produk UMKM untuk bisa dijual dengan gerai, dibandingkan menjadi kompetitor,” kata Bhima kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Ia menilai potensi tumpang tindih dapat muncul apabila koperasi menjual produk subsidi yang sejenis dengan barang yang telah dipasarkan pelaku usaha lokal.

“Masalahnya dia berpotensi menjadi kompetitor dari UMKM-UMKM yang ada di desa, selama produk yang dijual itu produk subsidi dan relatif sejenis,” ujarnya.

Menurut Bhima, fungsi agregasi memungkinkan koperasi menghimpun produksi pelaku usaha kecil, kemudian meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan dan pengemasan sebelum dipasarkan ke pembeli yang lebih luas.

Dengan peran tersebut, koperasi dinilai dapat memperluas akses pasar UMKM sekaligus memperkuat rantai pasok di tingkat desa.

"Jadi kalau ada UMKM di situ misalnya memproduksi porang, KDMP ini harus bisa packaging, harus bisa mengolah, dan juga bahkan mencari pembeli-pembeli di luar dari desa itu," ucap Bhima.

Selain itu, ia menekankan pentingnya perancangan model usaha koperasi yang tidak hanya berorientasi pada penjualan, tetapi juga pengembangan kapasitas pelaku usaha lokal.

Di sisi lain, Bhima juga mengingatkan perlunya kehati-hatian dalam aspek pembiayaan program, mengingat skema yang melibatkan APBN, dana transfer ke daerah, hingga Dana Desa berpotensi menekan ruang fiskal.

Ia menambahkan, jika tidak dikelola dengan baik, risiko kegagalan usaha dapat berdampak berantai terhadap fiskal pemerintah pusat dan daerah, serta sektor perbankan.

“Kalau gagal secara bisnis, efeknya bisa berantai, bukan cuma ke fiskal pusat dan daerah, tapi juga ke sektor perbankan, NPL (non-performing loan/kredit bermasalah)-nya bisa tinggi,” tuturnya.

Sementara itu, pemerintah menegaskan keberadaan Koperasi Desa Merah Putih tidak ditujukan untuk menggantikan atau mematikan usaha kecil di desa.

Staf Khusus Menteri Koperasi Bidang Ekonomi Produktif dan Kreatif Usaha Koperasi Ambar Pertiwiningrum menyatakan koperasi desa justru diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui skema keanggotaan dan pembiayaan.

“KDMP tidak akan mematikan usaha kecil, tidak akan mematikan warung-warung kecil. Bahkan warung kecil milik warga akan menjadi anggota koperasi,” ungkap Ambar.

Menurut dia, pelaku usaha kecil di desa dapat memanfaatkan koperasi sebagai akses pembiayaan melalui unit simpan pinjam untuk mengembangkan usaha, sehingga koperasi berperan sebagai wadah pemberdayaan.

Sebelumnya, pemerintah berencana untuk membentuk sekitar 80.000 unit KDMP di seluruh Indonesia dengan target pembangunan sekitar 20.000 hingga 30.000 unit KDMP dapat diselesaikan pada Juni 2026, sebagai tahap awal percepatan program di berbagai daerah.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau akrab disapa KDM menyoroti persoalan banyaknya perlintasan kereta api tidak resmi tanpa dilengkapi palang pintu namun kerap dijadikan lintasan kendaraan khususnya di wilayah provinsi itu.

KDM saat melayat ke rumah duka almarhumah Nurlaela, korban kecelakaan KRL Commuter Line asal Kampung Ceger, RT 02/RW 02, Desa Tanjungbaru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, itu menegaskan persoalan tersebut harus segera dievaluasi dan ditangani bersama.

"Ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dan ditangani bersama. Salah satunya ialah jalur perlintasan kereta api yang masih banyak jalur lintasan tidak resmi. Sehingga tidak dilengkapi palang pintu otomatis resmi," katanya di Cikarang, Selasa.

Menurut dia, penanganan persoalan itu tidak dapat dilakukan hanya oleh otoritas pemangku kepentingan seperti Kementerian Perhubungan maupun PT Kereta Api Indonesia (KAI) saja melainkan membutuhkan peran aktif segenap unsur terkait, termasuk masyarakat sekitar perlintasan.

"Kita semua harus secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ini, membebaskan problem kecelakaan, termasuk palang pintu yang tidak resmi, banyak perlintasan tidak resmi, tidak menggunakan palang pintu keselamatan kereta api," katanya.

Ia juga menegaskan dukungan atas proses investigasi mendalam oleh pihak berwenang terkait insiden kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Senin (27/4) malam.

Ia berharap seluruh tahapan investigasi dapat dilakukan dengan optimal serta menyeluruh agar menjadi evaluasi bersama ke depan, terutama terhadap layanan transportasi massal.

"Investigasi harus dilakukan dengan baik sehingga di Indonesia tidak boleh ada lagi kecelakaan kendaraan angkutan massal atau transportasi publik yang menyebabkan korban jiwa," katanya.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) menetapkan kejutan besar dengan menunjuk mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti sebagai Komisaris Utama (komut) Independen yang baru dan Ayi Subarna sebagai direktur utama.

Dalam rapat yang digelar di Gedung Pakuan Bandung, Selasa, keputusan strategis penunjukan Susi sebagai komut, dibarengi langkah strategis lainnya yang diambil bank berkode emiten BJBR, yakni penunjukan Kepala BPK Jawa Barat Eydu Oktain Panjaitan sebagai Komisaris Independen BJB.

Pada kursi pimpinan eksekutif, pemegang saham sepakat mengangkat Ayi Subarna sebagai Direktur Utama Bank BJB. Ayi yang sebelumnya menjabat Direktur Operasional dan Teknologi Informasi, resmi mengisi posisi yang ditinggalkan mendiang Yusuf Saadudin yang wafat pada November 2025 lalu.

Selepas RUPST, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan postur struktur pimpinan BJB yang baru tersebut karena dirinya sebagai pemegang mandat atas saham terbesar, ingin agar sektor keuangan dikelola oleh figur-figur yang memiliki integritas, hingga akhirnya menimbulkan kemajuan bagi BJB sendiri.

"Integritas bagi pengelola keuangan. Saya sangat percaya Bu Susi memiliki integritas sebagai komisaris utama. Semoga dengan postur yang baru ini nanti kita akan melahirkan postur bank yang kredibel bukan hanya eksis sebagai bank pemerintah daerah, tetapi digemari di luar kepentingan pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia," kata Dedi di Gedung Pakuan.

Dedi mengungkapkan Susi yang disebutnya merupakan Ratu Laut Kidul, asalnya menolak untuk bergabung ke BJB namun dirinya berhasil meyakinkan pengusaha itu untuk terlibat di BJB.

"Ya walaupun memang Ratu Laut Kidul itu ganas tapi kan ganasnya di laut tapi kalau di hutan kan takluk sama Prabu Siliwangi," ujar dia.

Sementara itu, terkait Eydu Oktain Panjaitan, menurut dia, ke depan sesuai peraturan dan prosedur akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala BPK Jabar.

Selain jajaran komisaris dan Dirut, Dedi mengatakan jajaran direksi baru juga ditetapkan dari kalangan internal berdasarkan jenjang karir di BJB. Ia mengungkapkan ada alasan untuk pemilihan direksi dari internal.

"Mereka saya lihat orang-orang baik dan saya mendorong mereka berkarir dengan baik, mengelola bank yang memiliki tingkat emosi yang baik. Kan kita punya pengalaman ketika berasal dari luar, punya konektivitas di luar malah kita menjadi bank yang dirugikan," ujar dia.

Selanjutnya, lanjut Dedi, tinggal mengikuti prosedur yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni fit and proper test yang diyakini Dedi bisa dilalui dengan baik oleh seluruh figur yang hari ini ditunjuk memimpin BJB.

Penyegaran organisasi berdasar RUPST menyentuh jajaran direksi lainnya, di mana pemegang saham menyetujui pengangkatan Asep Dani Fadillah sebagai Direktur Kepatuhan, Herfinia sebagai Direktur Operasional, serta Muhammad As'adi Budiman yang kini menjabat sebagai Direktur Teknologi Informasi.

Langkah perombakan itu menjadi babak baru bagi BPD terbesar di Indonesia tersebut setelah sebelumnya sempat membatalkan pengangkatan beberapa nama pesohor seperti Mardigu Wowiek Prasantyo dan Helmy Yahya yang sempat diangkat pada RUPSLB April 2025 lalu.

Di lokasi yang sama, Susi Pudjiastuti mengatakan meski belum memiliki pengalaman langsung di sektor perbankan, ia mengatakan percaya latar belakangnya sebagai pengusaha dapat memberikan kontribusi nyata.

"Pengalaman di perbankan belum ada, tapi dengan keuangan saya juga kan pengusaha, dan saya yakin bisa memberikan nilai tambah pada bank jabar, semoga itu bisa," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank BJB Ayi Subarna mengatakan kepengurusan baru itu menjadi momentum untuk melakukan perbaikan berkelanjutan tanpa terjebak pada capaian masa lalu.

"Ini juga menjadikan keberlanjutan dan memperbaiki ke arah lebih baik, jangan melihat ke belakang tapi harus ke depan," katanya.

Menurut dia, kombinasi komisaris dan direksi baru menjadi kekuatan penting untuk memperbaiki tata kelola perusahaan.

"Mungkin soal pemilihan direksi komisaris baru, jajaran baru Alhamdulillah ini sinergi yang luar biasa, kita ingin tata kelola diperbaiki juga dan intinya dengan kolaborasi ini jadi tantangan kami untuk memberikan yang terbaik buat stakeholder atau pemegang saham," ujar dia.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Saya sudah WA, Bu MenPAN-RB belum jawab,

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku saat ini masih menunggu pesan singkatnya melalui aplikasi WhatsApp, direspons oleh Menteri PAN-RB Rini Windyantini terkait nasib ribuan tenaga honor di Disdik Jabar, agar bisa segera cair.

Pasalnya, kata dia, kebuntuan komunikasi ini sedikit banyak menghambat upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mencairkan upah para guru dan tenaga kependidikan non-PPPK tersebut, lantaran adanya risiko jeratan hukum terkait administrasi keuangan negara.

"Saya sudah WA, Bu MenPAN-RB belum jawab," ujarnya di Bandung, Selasa.

Dedi menegaskan bahwa meski anggaran tersedia, Pemprov Jabar tidak berani mengambil langkah sepihak untuk membayarkan gaji tersebut.

Hal ini disebabkan adanya regulasi dari pusat yang melarang pembayaran tenaga honorer pasca-pengangkatan PPPK, sehingga pencairan dana tanpa diskresi menteri berpotensi menjadi temuan penyimpangan.

"Ya, minta nanti. Saya harus minta surat MenPAN-RB untuk Provinsi Jawa Barat, bagaimana nasibnya. Karena nanti kalau kami melakukan pembayaran (bisa) disalahkan," ucap pria yang akrab disapa KDM itu.

Menurut dia, pertemuan tatap muka dengan Menteri PAN-RB menjadi agenda mendesak pekan ini guna mencari payung hukum atau jalan tengah agar hak para pekerja di sektor pendidikan itu bisa segera dipenuhi tanpa melanggar aturan.

Ia menekankan bahwa pemerintah daerah wajib berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan tata kelola keuangan tetap berada pada jalur yang benar.

"Pemerintah harus berdiskusi dengan pusat guna mencari jalan tengah," tuturnya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung memastikan pemerintah mampu menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3 persen di tengah meningkatnya tekanan global.

Defisit fiskal saat ini menurutnya masih berada dalam batas aman.

“Perhitungan kami menunjukkan, bahkan dalam skenario terburuk dengan harga minyak mentah rata-rata sekitar 100 dolar AS per barel tahun ini, langkah-langkah ini tetap dapat menjaga defisit fiskal di kisaran 2,9 persen,” ujarnya dalam acara Fitch Ratings Annual Indonesia Conference di Jakarta, Kamis.

Juda menyampaikan, hingga saat ini rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) masih berada di sekitar 79 dolar AS per barel.

Meski demikian, ia mengakui gejolak geopolitik global tetap memberikan tekanan terhadap perekonomian domestik, terutama melalui kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dipicu konflik di Timur Tengah.

Wamenkeu juga mengingatkan bahwa setiap kenaikan harga minyak memiliki dampak langsung terhadap defisit anggaran. Menurut perhitungan pemerintah, setiap kenaikan 1 dolar AS harga minyak akan menambah sekitar Rp6,8 triliun terhadap defisit fiskal.

“Konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah telah mengirimkan guncangan ke pasar energi global. Harga minyak melonjak, inflasi global meningkat, terutama pada sektor-sektor penting seperti pangan dan energi, serta sentimen investor turut berubah,” kata dia.

Ia menambahkan, dinamika tersebut turut memengaruhi pasar keuangan global dan berdampak pada Indonesia.

Strategi pertama yang ditempuh adalah meningkatkan efisiensi belanja, khususnya pada program-program prioritas seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Strategi kedua dilakukan melalui penguatan pembiayaan inovatif. Dalam hal ini pemerintah mengoptimalkan pengelolaan portofolio pembiayaan hingga memperdalam pasar keuangan domestik.

Kemudian, strategi ketiga difokuskan pada peningkatan penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan.

Pemerintah berupaya menjaga penerimaan pajak dengan digitalisasi melalui sistem Coretax, optimalisasi penerimaan dari lonjakan harga komoditas, serta perbaikan pengelolaan restitusi pajak.

Di samping itu, pemerintah turut mengoptimalkan peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai instrumen pembiayaan alternatif di luar APBN.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi (Kemenkop) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Co-operative Development Foundation of Canada (CDF Kanada) untuk memperkuat ekosistem koperasi nasional, khususnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Direktur Eksekutif CDF Kanada Benoit Andre di Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis.

“Pengalaman sukses beberapa koperasi di Kanada tentu diharapkan bisa menjadi pelajaran dan pengembangan untuk koperasi di Indonesia, khususnya juga bagi kegiatan operasional dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Ferry.

Ia mengatakan kerja sama tersebut difokuskan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta pengembangan kelembagaan koperasi.

CDF Kanada merupakan lembaga yang berfokus pada pengembangan koperasi dan dinilai telah memiliki rekam jejak mendukung sektor tersebut di beberapa negara.

Kolaborasi ini, lanjut Ferry, juga mencakup peningkatan kompetensi pelaku usaha kecil dan menengah yang menjadi bagian dari rantai pasok koperasi.

“Salah satu bentuk kerja sama nantinya terkait dengan pengembangan kapasitas bagi SDM yang ada di koperasi-koperasi di Indonesia. Kemudian juga pengembangan kompetensi dan SDM dari pelaku usaha kecil menengah yang menyuplai koperasi,” ujarnya.

Ferry menilai kerja sama dengan CDF Kanada penting karena negara tersebut memiliki pengalaman kuat dalam pengembangan koperasi yang terintegrasi.

Ia menyebut Kanada merupakan salah satu negara yang secara konsisten masuk dalam jajaran Top 300 World Cooperative Monitor.

Menurut dia, sejumlah koperasi di negara tersebut telah menunjukkan resiliensi serta kinerja yang kuat di sektor produksi, distribusi, hingga ritel.

“Ini sekaligus untuk memperkuat hubungan bilateral di antara kedua negara yang di dalamnya termasuk dalam cooperative development,” ucap Ferry.

Sementara itu, Direktur Eksekutif CDF Kanada Benoit Andre menyambut baik kerja sama tersebut sebagai langkah awal memperkuat gerakan koperasi di Indonesia.

“Kami siap memberikan dukungan melalui kompetensi yang kami miliki dan siap membantu keberhasilan koperasi. Jadi ini adalah langkah awal yang sangat bagus,” ujar Benoit.

Kemenkop menyatakan kerja sama ini menjadi bagian dari strategi untuk membuka ruang pertukaran pengetahuan, pengalaman, serta praktik terbaik yang relevan bagi Indonesia guna memperkuat ekosistem KDKMP sebagai penggerak ekonomi di tingkat desa.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menekankan pentingnya kolaborasi erat antara Pemerintah Provinsi Jabar dan Pemerintah Kota Bandung dalam membenahi berbagai persoalan perkotaan, guna mengembalikan kharisma Kota Kembang sebagai ibu kota provinsi.

KDM—sapaan akrab Dedi Mulyadi—mengatakan upaya penataan kota tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus dilakukan secara gotong royong antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, hingga masyarakat.

“Terima kasih kepada ASN Pemprov Jabar dan ASN Kota Bandung yang terus bahu-membahu membersihkan lingkungannya masing-masing. Minimal satu kilometer menuju kantor harus dalam kondisi bersih, tertata, indah, dan berestetika,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Ia juga mengapresiasi dukungan masyarakat yang turut terlibat dalam pemulihan wajah Kota Bandung. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi fondasi penting untuk mengembalikan karakter Bandung sebagai kota yang berwibawa, modern, dan berorientasi masa depan.

Meski demikian, Dedi menegaskan masih terdapat sejumlah persoalan krusial yang harus ditangani bersama, terutama sampah yang masih ditemukan menumpuk di sejumlah titik.

“Kita harus pastikan tidak ada lagi tumpukan sampah di sudut-sudut kota. Ini harus ditangani bersama,” katanya.

Dalam konteks tersebut, Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung akan mengoptimalkan peran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti serta mendorong pengembangannya menjadi fasilitas pengolahan sampah berbasis energi.

Selain pengelolaan sampah, kolaborasi juga difokuskan pada peningkatan infrastruktur dasar kota.

Dedi juga menyoroti pentingnya penerangan jalan umum (PJU) yang berfungsi optimal, integrasi sistem CCTV, hingga perbaikan drainase untuk mencegah banjir.

“PJU tidak boleh ada yang mati. Semua harus terang. CCTV juga harus terintegrasi dengan baik antara provinsi dan kota,” tegasnya.

Penanganan kemacetan juga menjadi bagian dari agenda bersama. Pemprov Jabar mendorong pengembangan transportasi publik terintegrasi di kawasan Bandung Raya, termasuk pembangunan infrastruktur seperti underpass dan flyover.

Selain itu, sistem lampu lalu lintas akan diarahkan menggunakan teknologi digital yang adaptif terhadap volume kendaraan di lapangan.

“Lampu lalu lintas harus bisa menyesuaikan dengan kondisi kendaraan, sehingga lebih efektif mengurai kemacetan,” ujarnya.

KDM menegaskan kolaborasi ini tidak hanya menyasar aspek teknis, tetapi juga penataan wajah kota secara menyeluruh agar lebih rapi dan menarik, terutama sebagai destinasi wisata unggulan.

Ia pun mengapresiasi sinergi yang selama ini terjalin antara Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung dalam membenahi kota.

“Terima kasih kepada Wali Kota Bandung yang setiap hari bahu-membahu dengan Pemprov Jabar untuk mengembalikan kharisma, wibawa, dan keanggunan Kota Bandung,” ungkapnya.

Bisnis.com, BANDUNG – Penataan dan perluasan halaman Gedung Sate oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang direncanakan akan merekayasa Jalan Diponegoro menuai reaksi keras.

Di lapangan, gambaran kawasan yang menjadi pusat pemerintahan Jabar ini lebih parah dari urusan jalan.

Maryani, warga Bandung, mengatakan kawasan Gedung Sate yang melingkup Gasibu, hingga Monumen Perjuangan di daerah Dipati Ukur, tampak indah kalau dilihat dari gambar atau video. Faktanya, jika akhir pekan, kawasan ini kumuh bukan main.

“Padat sama PKL kalau di daerah Monumen Perjuangan sama samping Gedung Pos. Belum kalau sudah di atas jam 12 siang, sampahnya banyak,” katanya kepada Bisnis, Selasa (21/4/2026).

Maryani berharap jika halaman Gedung Sate akan diperluas oleh Dedi Mulyadi, maka wilayah tersebut bisa nyaman bagi wisatawan hingga warga yang berolahraga di sana.

Dia mengaku setuju saja jika ruas jalan depan Gedung Sate dipindah melingkari Gasibu, karena dianggap lebih aman bagi para pengunjung dan pejalan kaki.

“Kalau jalan di depan Gedung Sate mah jarang macet, tapi kalau mau motret atau masuk ke Gedung Sate, harus hati-hati takut ada kendaraan ngebut pas nyeberang. Kalau jalannya dipindahkan mudah-mudahan Gedung Satenya jauh lebih nyaman dikunjungi,” kata perempuan berusia 37 tahun tersebut.

Pegawai swasta ini heran dengan pro kontra urusan penataan Gedung Sate dan Jalan Diponegoro, menurutnya, sudah sepatutnya kawasan ini indah dan tertata. Dia justru menunjuk kawasan Monumen Perjuangan yang menurutnya kumuh, banyak sampah dan PKL yang tidak seragam.

“Aneh aja sih, yang kumuh kayaknya nggak jadi perhatian orang-orang, yang semrawut juga dibiarin, giliran dibenahi ramai?” ujarnya.

Namun, menurutnya, karena anggaran penataan dan perluasan ini mencapai angka hingga Rp15 miliar, Maryani berharap penggunaannya bisa transparan dan tidak dikorupsi. “Kan kita senang kalau uang rakyat dipergunakannya benar mah,” katanya.

Keluhan Maryani soal kesemrawutan di kawasan Gedung Sate dibuktikan sendiri oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang melakukan inspeksi mendadak, pada Senin (20/4/2026).

Dalam tinjauan tersebut, Dedi menekankan bahwa wajah ibu kota provinsi harus mencerminkan standar tata kota yang baik.

Ia menargetkan pekerjaan penataan halaman Gedung Sate tahap awal rampung dalam waktu satu pekan, dengan keseluruhan proyek dituntaskan dalam 120 hari atau sekitar awal Agustus 2026.

Salah satu fokus utama adalah rekayasa ulang Jalan Diponegoro dan kawasan sekitar Gedung Sate. Skema yang disiapkan berupa pengalihan dan penyatuan arus lalu lintas menjadi dua jalur yang lebih lebar, sekaligus membentuk pola jalan melingkar di area halaman Gedung Sate.

“Jalan tetap berfungsi, bahkan akan lebih baik karena mengelilingi kawasan Gedung Sate. Ini harus jadi lebih indah,” katanya.

Pengalihan arus itu juga menyiratkan bahwa area jogging track di kawasan Gasibu tidak akan terganggu. Penataan tersebut juga mencakup penukaran fungsi lahan, di mana sebagian ruas jalan akan dijadikan perluasan halaman Gedung Sate, sedangkan jalur pengganti disiapkan di sisi lain agar konektivitas tetap terjaga.

Di luar aspek infrastruktur, Dedi secara khusus menyoroti persoalan kebersihan dan estetika kawasan. Ia meminta standar kerja ditingkatkan, bahkan mencontohkan standar kebersihan seperti di Singapura, termasuk memastikan kendaraan proyek tidak mengotori jalan.

“Kebersihan harus maksimal. Jangan sampai pekerjaan justru membuat jalan kotor,” tegasnya.

KDM juga memerintahkan penertiban PKL dan parkir liar di sepanjang trotoar. Ia menegaskan trotoar harus kembali pada fungsi utamanya sebagai ruang pejalan kaki tanpa gangguan aktivitas informal.

“Trotoar harus bersih, tidak boleh ada pedagang sembarangan. Ini ibu kota provinsi,” katanya.

Dalam sidak tersebut, Dedi juga langsung menginstruksikan pembongkaran sejumlah titik yang dinilai mengganggu, termasuk pagar pembatas dan area yang tidak tertata.

Ia bahkan meminta jajaran terkait tidak terpaku pada batas kewenangan administratif dalam menangani kebersihan, di mana harusnya hal itu menjadi tanggung jawab Pemkot Bandung.

“Jangan bicara kewenangan, yang penting bersih. Ini tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Penataan kawasan Gedung Sate ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Jabar membangun wajah Kota Bandung sebagai pusat pemerintahan yang lebih tertib, bersih, dan memiliki kualitas ruang publik yang layak.

“Ini ibu kota. Ibu kota jangan lebih jelek dari ibu tiri,” seloroh KDM.

Bisnis.com, SOREANG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti permasalahan banjir di Kabupaten Bandung saat memberikan sambutan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung dalam rangka memperingati Hari Jadi Ke-385 Kabupaten Bandung, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, Senin (20/4/2026).

KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, memberikan beberapa solusi penanganan banjir di Kabupaten Bandung, salah satunya memperbanyak danau sebagai penampung air hujan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan membantu pembuatan danau di lahan yang sudah dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.

"Bandung itu harus diperbanyak danau karena Bandung itu adalah bendungan," imbuhnya.

Selain membuat danau, KDM menyatakan penanganan banjir perlu dilakukan dengan cara pembenahan tata ruang.

"Penanganan banjir, Pak Bupati dalam tahun ini melakukan perubahan tata ruang karena jujur saja, tata ruang Bandung ini salah, sawah dibuat jadi pabrik," kata KDM.

Ia juga menyoroti permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Bandung sebagai penyebab banjir.

Menurutnya, masalah sampah akan ditangani dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) yang sudah disepakati antara Pemprov Jabar dengan sejumlah kota/kabupaten di kantor Kementerian Lingkungan Hidup beberapa waktu lalu.

KDM pun menegaskan perlunya penghijauan di kawasan Bandung selatan melalui penanaman berbagai tanaman keras, seperti teh dan kopi.

Penanaman tanaman keras seperti teh dan kopi tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna menekankan pentingnya kolaborasi lintas wilayah Bandung Raya dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Kabupaten Bandung, khususnya banjir.

Senada dengan KDM, ia pun sepakat perlunya penghijauan di kawasan Bandung selatan melalui penanaman tanaman keras seperti teh dan kopi, serta pemberdayaan petani untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.