Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memastikan platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, hingga Lazada siap menerapkan kebijakan potongan biaya layanan sebesar 50% bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan implementasi kebijakan tersebut akan dilakukan secepat mungkin agar para pelaku UMK yang berjualan di marketplace segera dapat menikmati insentif tersebut.

“Alhamdulillah mereka [Shopee, Lazada, TikTok Shop] ready, siap lahir batin,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Lebih lanjut, Maman juga menegaskan potongan biaya layanan tersebut tidak bersifat promosi musiman seperti saat Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), Lebaran, atau Tahun Baru. Dia menjelaskan insentif tersebut akan berlaku secara berkelanjutan selama ketentuan dalam Peraturan Menteri (Permen) tidak mengalami perubahan.

Seperti diketahui, pemerintah tengah mempercepat implementasi insentif pemotongan biaya layanan marketplace sebesar 50% bagi pelaku UMK yang menjual produk dalam negeri.

Kebijakan yang semula memiliki masa transisi hingga enam bulan itu ditargetkan mulai berlaku dalam 1–2 bulan mendatang setelah sistem bersama platform digital rampung disiapkan.

Percepatan implementasi tersebut dilakukan untuk memperkuat daya saing produk lokal di tengah ketatnya persaingan dengan barang impor yang selama ini mendominasi perdagangan di platform digital.

Sebagai informasi, Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Kecil dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Permen UMKM 3/2026) mengatur bahwa insentif berupa pemotongan biaya layanan marketplace paling sedikit 50% mulai berlaku enam bulan sejak peraturan tersebut diundangkan pada 17 Juni 2026.

Dia menjelaskan, percepatan implementasi dilakukan melalui integrasi sistem antara platform marketplace dengan aplikasi Sapa UMKM. Menurutnya, sistem tersebut diperlukan agar proses pemberian insentif dapat berjalan otomatis dan tepat sasaran.

Maman mengatakan integrasi tersebut juga bertujuan memetakan klasifikasi pelaku usaha, sehingga dapat diketahui secara akurat apakah suatu usaha masuk kategori mikro atau kecil.

“Jadi sebetulnya tujuan kita untuk mendorong seller-seller yang di marketplace, dia on boarding ke Sapa UMKM, tujuannya untuk itu. Jadi bukan untuk mempersulit malah. Itu sebetulnya supaya lebih memudahkan,” ujarnya.

Menurutnya, tantangan utama saat ini bukan berasal dari kesiapan marketplace, melainkan proses penyelarasan sistem dan kebijakan antarlembaga.

Dia menjelaskan setiap platform, mulai dari Shopee, Lazada, hingga TikTok Tokopedia, memiliki sistem dan mekanisme yang berbeda sehingga membutuhkan proses integrasi dengan sistem Kementerian UMKM.

Bisnis.com, BADUNG — Komunitas affiliate kini memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di era ekonomi digital, termasuk di TikTok Shop.

Melalui konten yang dibuat kreator, pelaku usaha kini mampu menjangkau konsumen secara lebih luas sekaligus meningkatkan penjualan tanpa harus bergantung pada iklan konvensional.

Kenneth Cia, founder Arutala Coffe, mengungkapkan strategi affiliate menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan bisnisnya di TikTok Shop.

“Melalui program affiliate, saat ini ribuan anggota aktif yang membuat konten. Dari sana pertumbuhan bisnis terus meningkat setiap tahun,” ujar dalam panel diskusi APOS 2026, From Scroll to Success: Hwo TikTok Turns Creativity into Growth di Hotel Mulia Bali, Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, bisnis yang semula mengandalkan metode pemasaran konvensional kini berkembang dengan dukungan ribuan kreator yang mempromosikan produk melalui konten.

Kenneth menilai keberadaan TikTok telah mengubah cara pelaku usaha menjangkau konsumen.

Pembeli pun tidak lagi menemukan produk melalui iklan semata, melainkan melalui rekomendasi kreator yang mereka ikuti.

Pada kesempatan yang sama, Managing Director Produc Partnership TikTok Isaac Bass mengatakan, model tersebut memungkinkan terciptanya hubungan yang lebih organik antara pelaku usaha, kreator, dan konsumen.

Menurutnya, konten yang dibuat komunitas affiliate sering kali tidak terasa seperti iklan sehingga lebih mudah diterima oleh audiens. Kondisi itu pada akhirnya mendorong terjadinya transaksi.

“Konten tersebut terasa seperti bagian dari komunitas, bukan iklan. Di situlah nilai yang mendorong perdagangan tercipta,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan oleh fashion designer Christie Basil, yang tidak hanya sekadar membuat konten perancangan gaun pengantin, tetapi juga membagikan cerita dibalik pembuatannya. Dia mengaku sebagian besar penjualan yang diperoleh saat ini berasal dari konsumen yang menemukan produknya melalui konten di TikTok.

Christie menuturkan salah satu videonya yang mengangkat perpaduan unsur budaya Jepang dan Cina dalam desain hijab alias hijab cheongsam, berhasil meraih lebih dari 34 juta tayangan. Popularitas konten tersebut kemudian berkontribusi terhadap peningkatan konversi penjualan.

“Ini karena efek algoritma juga. Lebih dari 90% penjualan kami berasal dari orang-orang yang menemukan kami melalui konten di TikTok,” katanya.

Selain memperluas jangkauan pemasaran, para pelaku usaha menilai kolaborasi dengan kreator memberikan nilai tambah berupa kedekatan dengan komunitas yang relevan.

Christie menilai banyak merek masih terlalu berfokus pada jumlah pengikut saat memilih kreator untuk bekerja sama. Padahal, komunitas yang lebih kecil tetapi memiliki keterikatan kuat dengan audiens sering kali mendorong penjualan yang lebih tinggi.

Sementara itu, Kenneth dari Arutala mengatakan masukan dari para kreator juga menjadi sumber evaluasi penting bagi bisnis.

Melalui konten dan ulasan yang dibuat affiliate, perusahaan dapat memahami respons konsumen sekaligus mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki. Terlebih, Arutala tidak membuka toko fisik dan mengandalkan toko daring.

Bisnis.com, JAKARTA — Kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi seluruh seller marketplace seperti Shopee, TikTok Shop, hingga Lazada harus dilakukan dalam waktu singkat. Pemerintah memberi tenggat antara 6 bulan hingga 18 bulan hingga seluruh dokumen rampung.

Di sisi lain, kebijakan ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi pelaku usaha untuk memperoleh akses pembiayaan, kemitraan, hingga berbagai program pemberdayaan pemerintah.

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 (Permendag 10/2026) tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang mulai berlaku pada 8 Juni 2026.

Dalam beleid itu, setiap pelaku usaha yang berjualan melalui platform niaga elektronik wajib memiliki paling sedikit Nomor Induk Berusaha (NIB), sedangkan penyelenggara marketplace diwajibkan menolak pendaftaran seller yang belum mengantongi legalitas usaha.

Namun, pemerintah memberikan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri. Seller yang telah lebih dulu berjualan diberi waktu 18 bulan untuk memenuhi kewajiban memiliki NIB, sedangkan seller baru memperoleh masa tenggang selama enam bulan.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan kepemilikan NIB menjadi syarat penting untuk memperkuat legalitas pelaku usaha sekaligus meningkatkan daya saing produk di pasar digital yang semakin kompetitif.

Untuk itu, Budi mengimbau pelaku usaha segera memiliki NIB. Dia menegaskan pengurusan NIB dilakukan secara gratis dan dapat diakses secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pelaku usaha cukup menyiapkan data identitas dan informasi usaha, lalu membuat akun untuk mengajukan NIB melalui laman OSS.

“Kami meminta seluruh platform untuk menginformasikan, mendampingi, dan menghubungkan pelaku usaha dengan sistem OSS agar masyarakat semakin mengetahui mudahnya proses pengurusan NIB,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).

Sementara itu, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meminta pelaku usaha tidak ragu mengurus NIB. Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rachman mengatakan masih ada anggapan bahwa memiliki NIB otomatis membuat pelaku usaha dikenai pajak, padahal hal tersebut tidak benar.

“Padahal nggak ada hubungannya. Kan kalau dia Rp500 juta omzetnya kan [pajak] 0%, ya artinya nggak kena pajak kan, kalau dia omzet Rp500 juta,” kata Bagus saat ditemui di Smesco Labo, Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2026).

Bagus menilai NIB justru memberikan berbagai manfaat karena memperjelas status usaha sekaligus mempermudah pelaku UMKM memperoleh akses pembiayaan dan layanan pemerintah. Di sisi lain, dia menyampaikan hingga saat ini pihaknya belum menerima keluhan dari pelaku usaha terkait penerapan kewajiban NIB bagi seller marketplace.

Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Budi Primawan mengatakan platform marketplace pada prinsipnya siap mengikuti ketentuan pemerintah, termasuk kewajiban NIB. Namun, dia menilai keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada proses transisi dan sosialisasi kepada pelaku usaha.

Menurutnya, masa transisi selama 18 bulan bagi seller lama dan enam bulan bagi seller baru memberikan ruang bagi seluruh pihak untuk melakukan penyesuaian, meski rincian implementasinya masih perlu dipahami dan dikomunikasikan lebih lanjut.

Budi juga menilai masih terlalu dini untuk memperkirakan dampak kebijakan terhadap jumlah seller aktif di marketplace. Pasalnya, karakteristik pelaku usaha di platform digital sangat beragam, mulai dari usaha yang telah formal hingga pelaku usaha mikro dan individu yang baru memulai bisnis.

“Mengenai potensi berkurangnya jumlah seller aktif, saat ini masih terlalu dini untuk memperkirakan dampaknya. Karakteristik pelaku usaha di marketplace sangat beragam, mulai dari usaha yang sudah formal hingga pelaku usaha mikro dan individu yang baru memulai usaha. Karena itu, faktor yang paling menentukan adalah bagaimana proses transisi, sosialisasi, dan implementasi kebijakan dilakukan di lapangan,” kata Budi.

Dia menambahkan platform siap mendukung implementasi kebijakan melalui edukasi dan sosialisasi kepada seller. Namun, kewajiban memenuhi persyaratan legalitas usaha, termasuk memiliki NIB, tetap menjadi tanggung jawab masing-masing seller.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga memegang peran penting dalam memastikan proses sosialisasi, pembinaan, hingga perizinan dapat diakses dengan mudah, terutama oleh UMKM. Di sisi lain, Budi menyampaikan fokus utama saat ini bukan sekadar kewajiban memiliki NIB, melainkan memastikan proses transisi berjalan lancar sehingga tujuan meningkatkan formalitas usaha dapat tercapai tanpa mengurangi kesempatan UMKM untuk berkembang di ekonomi digital.

“Dengan sosialisasi yang baik, masa transisi yang memadai, serta kolaborasi antara pemerintah, platform, dan pelaku usaha, kami berharap tujuan peningkatan formalitas usaha dapat tercapai tanpa mengurangi kesempatan UMKM untuk tumbuh dan berkembang di ekonomi digital,” tuturnya.

Peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UKM Indef Izzudin Al Farras Adha menilai pemerintah perlu memanfaatkan masa transisi untuk mempermudah proses pengurusan NIB melalui sosialisasi, pendampingan, hingga pemberian insentif bagi usaha mikro dan kecil.

“Selama masa transisi, pemerintah harus mempermudah seller untuk mengurus NIB, misalnya dengan memberikan sosialisasi dan pendampingan pengurusan NIB serta insentif berupa diskon kepada usaha mikro dan kecil untuk mengurus NIB. Jika hal tersebut dilakukan, kewajiban NIB akan memperkuat ekosistem UMKM,” kata Izzudin kepada Bisnis.

Kendati demikian, Izzudin mengingatkan implementasi kebijakan tersebut tetap menyimpan risiko. Dia menilai sebagian UMKM berpotensi keluar dari platform e-commerce apabila menganggap beban yang ditanggung lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh.

“Tetap terdapat risiko dari implementasi kebijakan ini, yakni UMKM akan keluar dari platform ecommerce karena merasa beban yang ditanggung sudah lebih besar ketimbang keuntungan yang bisa didapat,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Persaingan platform lokapasar atau marketplace di dalam negeri kian ketat di tengah bayang-bayang penurunan jumlah seller akibat kebijakan anyar pemerintah.

Riset terbaru APJII menunjukkan aktivitas belanja online masih sangat besar. Dari 235,26 juta pengguna internet di Indonesia, hampir separuhnya memilih Shopee sebagai platform belanja digital utama.

Shopee masih memimpin dengan tingkat akses pengguna mencapai 47,5% pada 2026. Namun, dominasi tersebut mulai tergerus setelah porsinya menyusut dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 53,2%.

Di sisi lain, TikTok Shop mencatat pertumbuhan paling agresif. Platform ini berhasil memperbesar pangsa pengguna menjadi 33,4%, naik sekitar 6 poin persentase dibandingkan 2025, sehingga semakin mendekati posisi pemimpin pasar.

Persaingan juga tetap hidup di lapis berikutnya. Tokopedia mempertahankan basis pengguna yang cukup kuat dengan pangsa 11,2%, sementara Lazada terus berupaya memperkuat kinerjanya melalui momentum belanja dan promosi musiman.

Ke depan, kompetisi diperkirakan tidak hanya ditentukan oleh harga dan promosi. Investasi pada kecerdasan buatan (AI), live commerce, logistik, sistem pembayaran, hingga kepatuhan terhadap aturan baru terkait Nomor Induk Berusaha (NIB) akan menjadi faktor penting dalam memperebutkan konsumen di pasar digital Indonesia.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meminta pelaku usaha yang berjualan di platform e-commerce seperti Shopee dan TikTok Shop untuk segera mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB).

Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rachman mengatakan NIB merupakan bukti legalitas usaha yang mencantumkan sektor usaha beserta Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Dia menegaskan kepemilikan NIB tidak berkaitan dengan kewajiban membayar pajak.

Dia menduga masih ada pelaku UMKM yang enggan mengurus NIB karena khawatir akan dikenai pajak. Padahal, menurutnya, anggapan tersebut tidak tepat.

“Padahal nggak ada hubungannya. Kan kalau dia Rp500 juta omzetnya kan [pajak] 0%, ya artinya nggak kena pajak kan, kalau dia omzet Rp500 juta,” kata Bagus saat ditemui di Smesco Labo, Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2026).

Bagus menilai kepemilikan NIB justru memberikan berbagai manfaat bagi pelaku usaha. Selain memperjelas status usaha, NIB juga mempermudah akses pembiayaan maupun layanan pemerintah lainnya.

”Jadi sebetulnya kalau arah NIB itu menurut saya baik, buat nanti statusnya dia itu jelas usahanya apa, bahkan akses ke pembiayaan juga akan lebih mudah kan,” terangnya.

Kendati demikian, Bagus menyebut pihaknya belum menerima keluhan dari pelaku usaha terkait kebijakan yang mewajibkan pedagang di marketplace memiliki NIB. “Kalau saya di divisi menengah belum, belum pernah dengar keluhannya dan sampai ke tempat saya,” imbuhnya.

Berdasarkan informasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), hingga 2025 sudah terdapat sekitar 16 juta pelaku usaha yang memiliki NIB. Namun angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah UMKM di Indonesia yang diestimasi mencapai 56 juta usaha.

Lebih lanjut, Bagus menjelaskan Kementerian UMKM juga tengah mengembangkan platform Sapa UMKM yang akan mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah. Menurutnya, platform tersebut akan mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk mengurus NIB karena seluruh layanan akan saling terhubung.

“Dengan adanya Sapa UMKM saya pikir akan terdorong untuk bisa nanti, karena terhubung nanti kan, kan Sapa UMKM menghubungkan ke semua pelayanan. Saya pikir itu akan terdorong dengan sendirinya nanti, bahwa mereka punya NIB, karena begitu layanan berhubungan dengan layanan yang lainnya, dia butuh itu,” tuturnya.

Dia menambahkan NIB kini telah menggantikan sejumlah dokumen perizinan usaha yang sebelumnya terpisah, seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Selain itu, sambung dia, NIB menjadi syarat penting bagi pelaku usaha untuk mengakses berbagai peluang usaha, termasuk ekspor, kemitraan dengan industri besar, maupun program afirmasi pemerintah.

“Jadi, kalau menurut saya konsekuensi logis lah dari bisnis di Indonesia itu, NIB itu. Itu nggak ada kaitan dengan pajak,” ujarnya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan kepemilikan NIB menjadi syarat penting untuk memperkuat legalitas pelaku usaha sekaligus meningkatkan daya saing produk di pasar digital yang makin kompetitif.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang mulai berlaku sejak 8 Juni 2026.

Budi menyampaikan pengurusan NIB tidak dipungut biaya dan dapat dilakukan secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS) di laman https://oss.go.id. Nantinya, pelaku usaha hanya perlu menyiapkan data identitas dan informasi usaha sebelum mengajukan permohonan melalui sistem tersebut.

“Kami meminta seluruh platform untuk menginformasikan, mendampingi, dan menghubungkan pelaku usaha dengan sistem OSS agar masyarakat semakin mengetahui mudahnya proses pengurusan NIB,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).

Dia menyampaikan kepemilikan NIB tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap regulasi, melainkan juga membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk memperoleh pembiayaan, mengikuti program pembinaan, serta menjalin kemitraan di tengah persaingan pasar digital yang semakin kompetitif.

Seiring dengan berlakunya Permendag Nomor 19 Tahun 2026, setiap pelaku usaha yang melakukan perdagangan melalui platform niaga elektronik wajib memiliki perizinan berusaha paling sedikit berupa NIB. Pada saat yang sama, penyelenggara platform e-commerce juga diwajibkan menolak pendaftaran pedagang yang belum memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, pemerintah memberikan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri dengan aturan baru tersebut. Dalam hal ini, pedagang yang telah lebih dahulu berjualan di marketplace diberikan waktu selama 18 bulan untuk memenuhi kewajiban memiliki NIB, sedangkan pedagang baru memperoleh masa tenggang selama enam bulan.

Kemendag berharap kebijakan masa tenggang tersebut membuat proses transisi menuju ekosistem perdagangan digital yang lebih tertib berjalan tanpa membebani pelaku usaha.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mewajibkan seluruh pelaku usaha yang berjualan melalui platform niaga elektronik atau e-commercememiliki nomor induk berusaha (NIB). Kebijakan tersebut juga mewajibkan penyelenggara marketplace seperti Shopee, TikTok Shop, dan lainnya menolak pendaftaran pedagang yang belum mengantongi legalitas usaha.

Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 (Permendag No. 19/2026) tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang mulai berlaku sejak 8 Juni 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, kepemilikan NIB menjadi syarat penting untuk memperkuat legalitas pelaku usaha sekaligus meningkatkan daya saing produk di pasar digital yang semakin kompetitif.

Budi menegaskan pengurusan NIB tidak dipungut biaya dan dapat dilakukan secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS) di laman https://oss.go.id. Nantinya, pelaku usaha hanya perlu menyiapkan data identitas dan informasi usaha sebelum mengajukan permohonan melalui sistem tersebut.

“Kami meminta seluruh platform untuk menginformasikan, mendampingi, dan menghubungkan pelaku usaha dengan sistem OSS agar masyarakat semakin mengetahui mudahnya proses pengurusan NIB,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).

Budi menjelaskan kepemilikan NIB tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap regulasi, melainkan juga membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk memperoleh pembiayaan, mengikuti program pembinaan, serta menjalin kemitraan di tengah persaingan pasar digital yang semakin kompetitif.

Seiring berlakunya Permendag Nomor 19 Tahun 2026, setiap pelaku usaha yang melakukan perdagangan melalui platform niaga elektronik wajib memiliki perizinan berusaha paling sedikit berupa NIB. Pada saat yang sama, penyelenggara platform e-commerce juga diwajibkan menolak pendaftaran pedagang yang belum memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meski demikian, pemerintah memberikan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri dengan aturan baru tersebut. Dalam hal ini, pedagang yang telah lebih dahulu berjualan di marketplace diberikan waktu selama 18 bulan untuk memenuhi kewajiban memiliki NIB, sedangkan pedagang baru memperoleh masa tenggang selama enam bulan.

Dengan begitu, Budi berharap kebijakan masa tenggang tersebut membuat proses transisi menuju ekosistem perdagangan digital yang lebih tertib berjalan tanpa membebani pelaku usaha.

Selain menjadi bentuk kepatuhan terhadap regulasi, kepemilikan NIB juga membuka berbagai peluang pengembangan usaha.

Menurut Budi, sedikitnya terdapat lima manfaat utama, yakni memberikan legalitas dan meningkatkan kepercayaan konsumen, mempermudah aktivitas berjualan di platform digital, membuka akses terhadap pembiayaan dan program pemerintah, memudahkan pengembangan usaha, serta meningkatkan daya saing produk lokal.

“Selain sebagai bentuk legalitas usaha, NIB dapat menjadi akses bagi pelaku usaha untuk memperoleh berbagai kemudahan, perlindungan, dan peluang pengembangan usaha. Dengan memiliki NIB, UMKM akan semakin kuat, memiliki kesempatan lebih besar untuk memanfaatkan berbagai peluang di era perdagangan digital, dan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen,” ucapnya.

Di samping itu, Kemendag menilai NIB juga menjadi fondasi ketika pelaku usaha ingin mengembangkan bisnisnya melalui pengurusan izin lanjutan, sertifikasi, maupun menjalin kemitraan dengan industri. Sebab, pelaku usaha yang memiliki legalitas akan lebih mudah mengikuti program promosi pemerintah, pengadaan barang dan jasa, kerja sama dengan industri besar, hingga membuka peluang ekspor.

Bisnis.com, JAKARTA — Peta persaingan e-commerce Indonesia makin mengerucut dengan dominasi dua pemain besar, yakni Shopee dan gabungan TikTok Shop-Tokopedia. Meski demikian, persaingan antarpelaku industri tetap berlangsung ketat melalui strategi harga, inovasi fitur, hingga penguatan ekosistem digital.

Berdasarkan laporanE-Commerce in Southeast Asia 2026yang dirilis Momentum Works, Shopee mendapuk posisi pemimpin pasar e-commerce Indonesia dengan pangsa 54% pada 2025 atau naik dibandingkan 46% pada 2024. Sementara itu, gabungan TikTok Shop dan Tokopedia menempati posisi kedua dengan pangsa pasar 38%.

Dominasi itu membuat dua pemain tersebut menguasai sekitar 92% nilai transaksi kotor ataugross merchandise value(GMV) e-commerce Indonesia. Total GMV e-commerce nasional tercatat mencapai US$57,7 miliar atau sekitar Rp999,4 triliun pada 2025, meningkat dari US$56,5 miliar atau sekitar Rp978,6 triliun pada 2024.

Di sisi lain, pangsa pasar pemain lain makin menyusut. Lazada hanya menguasai 6% pasar e-commerce Indonesia pada 2025, turun dari 7% pada tahun sebelumnya.Blibli memiliki pangsa pasar 3%, lebih rendah dibandingkan 4% pada 2024. Bukalapak yang sebelumnya menyumbang 10% GMV e-commerce nasional pada 2024 tidak lagi tercantum dalam daftar pemain utama pada 2025.

Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Budi Primawan mengatakan data pangsa pasar tersebut pada dasarnya menggambarkan dinamika persaingan yang sangat kompetitif di industri e-commerce.

“Setiap platform memiliki strategi, segmen pengguna, dan proposisi nilai yang berbeda,” kata Budi ketika dihubungi, Senin (15/6/2026).

Budi mengemukakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, faktor sepertilive commerce, video commerce, program afiliasi, integrasi konten dan transaksi, serta berbagai program promosi menjadi pendorong pertumbuhan yang cukup signifikan bagi industri.

Di sisi lain, konsumen Indonesia makin beragam dan cenderung menggunakan lebih dari satu platform sesuai kebutuhan. Karena itu, perubahan pangsa pasar tidak selalu mencerminkan satu faktor tertentu, melainkan kombinasi dari inovasi produk, pengalaman pengguna, variasi layanan, strategi promosi, kekuatan ekosistem, dan preferensi konsumen yang terus berkembang.

Ke depan, Budi mengatakan persaingan akan lebih ditentukan oleh kemampuan platform menghadirkan nilai tambah bagi pengguna, baik dari sisi penjual maupun konsumen.

“Ini bisa berupa pengalaman belanja yang lebih baik, dukungan terhadap UMKM, penguatan logistik dan pembayaran, pemanfaatan teknologi, hingga kemampuan mengintegrasikan berbagai kanal perdagangan digital,” kata Budi.

Budi menambahkan kompetisi yang sehat merupakan hal yang positif bagi ekosistem. Menurutnya, seluruh pelaku, termasuk Lazada, Blibli, Shopee, TikTok Shop, maupun platform lainnya, terus berinovasi untuk menjawab kebutuhan pasar.

Menurut Budi, tidak ada satu formula yang berlaku untuk semua platform. Yang paling penting adalah bagaimana setiap platform terus beradaptasi dengan kebutuhan konsumen yang berubah, mendukung pertumbuhan penjual dan UMKM, serta membangun keunggulan yang relevan dan berkelanjutan di tengah persaingan yang makin dinamis.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda berpandangan mayoritas konsumen di Indonesia memiliki orientasi belanja yang berfokus pada harga (price-oriented consumer). Banderol harga barangmenjadi aspek pertimbangan utama yang menentukan keputusan membeli.

Menurutnya, platform e-commerce berlomba-lomba menawarkan diskon, gratis ongkos kirim, dan berbagai insentif untuk meningkatkan transaksi. Namun, strategi tersebut membutuhkan dukungan pendanaan yang besar.

“Itu yang membedakan antara Shopee, TikTok Shop [Tokopedia] dan juga Lazada serta Blibli. Pasar Lazada dan Blibli makin tergerus karena tidak cukup kuat untuk bersaing dengan Shopee dan TikTok Shop,” kata Huda.

Selain strategi harga, Huda menilai Shopee dan TikTok Shop juga lebih unggul dalam aspek inovasi. Shopee dengan fiturlive shoppingdan kolaborasi dengan YouTube menghadirkan pembeda dari sisi pengalaman pengguna. Sementara itu, TikTok Shop memiliki keunggulan melalui fiturlive shoppingyang terintegrasi dengan media sosialnya.

Menurut Huda, kekuatan dari sisi pengalaman pengguna dan inovasi tersebut juga sangat bergantung pada kemampuan pendanaan.

“Maka, saya rasa pendanaan menjadi kunci ke depan. Dengan pendanaan yang kuat, platform bisa bersaing dalam hal harga dan juga inovasi,” kata Huda.

Bisnis.com, JAKARTA — Shopee dan TikTok Shop masih menjadi dua platform belanja online yang paling banyak diakses oleh pengguna internet Indonesia pada 2026. Meski demikian, dibandingkan tahun lalu jumlah pengguna yang mengakses Shopee mengalami penurunan, sementara itu TikTok Shop meningkat.

Temuan tersebut tercermin dalam Survei Penetrasi Internet dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2026 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

APJII mencatat jumlah penduduk yang terkoneksi internet mencapai 235,26 juta jiwa atau setara dengan tingkat penetrasi internet sebesar 81,72% dari total populasi Indonesia yang mencapai 287,89 juta jiwa pada 2026.

Berdasarkan hasil survei, sebanyak 47,5% responden pengguna internet, yang juga seller dan pembeli e-commerce, mengaku mengakses Shopee untuk berbelanja online. Meski masih menjadi platform yang paling banyak digunakan, angkanya menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 53,2%.

Sementara itu, TikTok Shop menempati posisi kedua dengan 33,4% responden memilih platform tersebut. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan 27,4% pada 2025 atau naik 6 poin persentase, menjadi kenaikan terbesar di antara platform e-commerce utama yang disurvei.

Tokopedia berada di posisi ketiga dengan 11,2% responden mengakses platform tersebut, naik dari 9,6% pada tahun sebelumnya. Sebaliknya, Lazada mengalami penurunan dari 9,1% pada 2025 menjadi 6,2% pada 2026.

Adapun platform lainnya mencatatkan tingkat penggunaan yang relatif kecil. Blibli dipilih oleh 0,4% responden, turun dari 0,7% pada tahun sebelumnya. Sementara itu, Facebook Marketplace tercatat sebesar 0,1%, lebih rendah dibandingkan 0,2% pada 2025.

Dominasi Shopee dan TikTok Shop juga terlihat di berbagai kelompok demografi pengguna internet. Berdasarkan jenis kelamin, Shopee menjadi platform yang paling banyak diakses baik oleh laki-laki maupun perempuan. Pada kelompok laki-laki, sebanyak 46,7% responden memilih Shopee, diikuti TikTok Shop 28,5% dan Tokopedia 14,6%.

Sementara itu, pada kelompok perempuan, 47,3% responden mengaku mengakses Shopee. TikTok Shop menunjukkan daya tarik yang lebih kuat di kalangan perempuan dengan persentase mencapai 36,8%, jauh lebih tinggi dibandingkan pada pengguna laki-laki.

Berdasarkan generasi, Shopee juga menjadi platform yang paling banyak diakses di seluruh kelompok usia. Pada Generasi Z, sebanyak 46,9% responden memilih Shopee dan 34,7% memilih TikTok Shop. Pada kelompok Milenial, Shopee digunakan oleh 47,2% responden, sedangkan TikTok Shop mencapai 32,9%.

Pada Generasi X, Shopee mencatatkan persentase 47,2% dan TikTok Shop 30,6%. Sementara itu, pada kelompok Baby Boomer, Shopee dipilih oleh 46% responden dan TikTok Shop 29,3%.

Menariknya, pada kelompok Pra-Boomer, TikTok Shop mencatatkan tingkat penggunaan yang relatif tinggi, yakni 34,8%, meskipun masih berada di bawah Shopee yang mencapai 45,7%.

Bisnis.com, JAKARTA — Tingginya konsentrasi pasar digital di sektor e-commerce dan transportasi daring dinilai meningkatkan risiko praktik yang merugikan konsumen. Dominasi sejumlah platform besar membuat pilihan pengguna makin terbatas dan memperkuat ketergantungan terhadap ekosistem digital tertentu.

Dalam kajian Policy Brief Juni 2026 bertajuk Kajian Digital Consumer Protections, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mencatat pasar e-commerce Indonesia saat ini didominasi oleh segelintir pemain.

Berdasarkan data Momentum Works 2026, Shopee menguasai 54% pangsa pasar. Sementara itu, Tokopedia dan TikTok Shop secara gabungan menguasai 38%, sehingga sekitar 92% pasar berada di bawah dua entitas bisnis besar.

Konsentrasi serupa juga terlihat pada sektor transportasi daring. Berdasarkan volume pesanan, Grab menguasai 63% pasar dan GoTo sebesar 36%. Adapun pada layanan pesan-antar makanan, GoTo menguasai 52% pangsa pasar, sedangkan Grab sebesar 47%.

Menurut LPEM FEB UI, dominasi platform besar memang mempercepat adopsi layanan digital. Namun, kondisi tersebut juga berpotensi menghambat masuknya pemain baru yang dapat menawarkan inovasi maupun biaya transaksi yang lebih rendah.

Hambatan masuk pasar makin kuat akibat efek lock-in atau penguasaan ekosistem yang membuat pengguna sulit berpindah ke platform lain.

“Berpindah platform berarti meninggalkan saldo dompet digital, riwayat pesanan, peringkat reputasi, dan ekosistem layanan yang sudah dibangun sehingga konsumen secara efektif tidak punya pilihan untuk menghindari platform tertentu,” tulis LPEM FEB UI dalam kajian tersebut, dikutip pada Senin (15/6/2026).

LPEM menilai keterbatasan alternatif platform yang sebanding membuat konsumen dan pelaku usaha semakin bergantung pada platform dominan. Kondisi ini meningkatkan risiko praktik eksploitatif karena platform berperan sebagai gatekeeper yang menentukan informasi, produk, dan layanan yang dilihat pengguna.

Sebagai pengelola pasar digital, platform dinilai memiliki keunggulan informasi melalui desain antarmuka, pemanfaatan data dan algoritma, hingga struktur harga yang tidak selalu transparan.

Salah satu praktik yang disoroti adalah penggunaan dark patterns, yakni desain antarmuka yang mendorong atau memengaruhi pengguna untuk mengambil keputusan tertentu. Bentuknya antara lain hitung mundur pembelian, klaim stok terbatas, opsi yang tercentang otomatis, hingga proses pembatalan layanan yang lebih rumit.

Kajian tersebut menemukan praktik flash sale dengan hitung mundur dan klaim kelangkaan stok masih banyak digunakan untuk mendorong pembelian impulsif. Selain itu, praktik obfuscation dan information overload atau penyajian informasi yang kompleks dan tidak terstruktur dapat menyulitkan konsumen mengevaluasi pilihan secara optimal.

LPEM juga menyoroti persoalan kredibilitas informasi di platform digital, mulai dari manipulasi ulasan dan rating, promosi oleh influencer tanpa penandaan yang jelas, hingga representasi produk yang tidak akurat.

Penguasaan data dan algoritma turut memperbesar kemampuan platform dalam memengaruhi informasi yang diterima konsumen. Praktik self-preferencing misalnya, dapat terjadi ketika platform memberikan posisi yang lebih menguntungkan kepada produk atau penjual tertentu.

LPEM turut mengutip temuan KPPU dalam Perkara No. 04/KPPU-I/2024 yang menyatakan Shopee pernah memanfaatkan algoritma untuk memprioritaskan jasa kurir afiliasinya dan menghilangkan opsi pemilihan kurir serta ongkos kirim.

Selain itu, struktur harga di platform digital dinilai masih kerap kurang transparan melalui praktik drip pricing dan hidden fees, yakni biaya tambahan seperti pajak, biaya layanan, biaya pengantaran, atau biaya pemrosesan yang baru muncul pada tahap akhir transaksi.

Menurut LPEM, kondisi tersebut dapat menyebabkan distorsi dalam pengambilan keputusan konsumen, meningkatkan risiko pembayaran berlebih, serta mendorong konsumsi impulsif akibat fear of missing out (FOMO).

Dalam jangka panjang, praktik-praktik tersebut tidak hanya berpotensi merugikan konsumen, tetapi juga mendistorsi persaingan usaha. Pelaku usaha yang memanfaatkan mekanisme manipulatif berpotensi memperoleh keuntungan dibandingkan pelaku usaha yang lebih transparan.

Kondisi tersebut bahkan berisiko menciptakan market for lemons versi digital, ketika produk berkualitas kalah bersaing dengan produk yang lebih mampu memanfaatkan algoritma dan membentuk persepsi konsumen.

“Keunggulan informasi yang dimiliki platform meningkatkan kerentanan konsumen terhadap praktik eksploitatif, terutama tanpa regulasi perlindungan konsumen yang mampu mengikuti kompleksitas pasar digital,” tulis LPEM FEB UI.

Shopee dan TokopediaTikTok Shop menguasai pasar e-commerce Indonesia, menurut laporan Momentum Works 2026. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menilai hal ini menjadi alasan kuat perlunya regulasi khusus bagi platform digital, yang berperan sebagai gatekeeper.

Dalam policy brief bertajuk Ketika Platform Mengarahkan Pilihan: Mendorong Transparansi dan Keadilan dalam Ekonomi Digital, LPEM FEB UI mengungkapkan bahwa Shopee menguasai sekitar 54% pangsa pasar e-commerce nasional. Sementara itu, Tokopedia dan TikTok Shop secara bersama-sama menguasai sekitar 38%.

Data itu mengacu pada laporan Momentum Works 2026 yang menunjukkan bahwa 92% pasar e-commerce Indonesia dikuasai oleh dua entitas bisnis, yakni Shopee serta gabungan Tokopedia dan TikTok Shop.

Menurut LPEM FEB UI, konsentrasi pasar yang tinggi menjadi pisau bermata dua bagi ekonomi digital. Di satu sisi, dominasi platform besar mempercepat adopsi layanan digital oleh konsumen. Namun di sisi lain, kondisi tersebut dapat menghambat masuknya platform alternatif yang berpotensi menawarkan inovasi maupun biaya transaksi yang lebih rendah.

LPEM FEB UI menjelaskan bahwa kondisi itu merupakan konsekuensi dari network effects, yakni ketika platform yang memiliki banyak konsumen menjadi semakin menarik bagi pengguna dan pelaku usaha lain. Akibatnya, pemain baru menghadapi hambatan masuk yang semakin tinggi.

Selain itu, efek lock-in atau penguncian ekosistem membuat konsumen semakin sulit berpindah platform. Pengguna harus meninggalkan saldo dompet digital, riwayat transaksi, reputasi akun, hingga layanan lain yang telah terintegrasi dalam satu ekosistem. Kondisi ini dinilai mengurangi pilihan konsumen sekaligus memperkuat dominasi platform besar.

LPEM FEB UI menilai dominasi tersebut bukan sekadar persoalan pangsa pasar. Platform digital kini berperan sebagai arsitek informasi yang menentukan produk apa yang muncul di hadapan konsumen melalui algoritma, rekomendasi, peringkat pencarian, hingga desain antarmuka aplikasi.

Oleh karena itu, LPEM FEB UI mendorong Indonesia memiliki kerangka regulasi khusus bagi platform dominan atau gatekeeper.

Menurut kajian LPEM FEB UI, regulasi yang ada saat ini, termasuk Undang-Undang Persaingan Usaha, belum sepenuhnya mampu menjangkau dominasi berbasis data, efek jaringan, dan ecosystem lock-in yang menjadi sumber kekuatan platform digital modern.

Sebagai rekomendasi, LPEM FEB UI mengusulkan pemberian kewenangan akses data internal platform kepada regulator serta penetapan kewajiban khusus bagi platform yang memenuhi kriteria gatekeeper di antaranya akses terhadap log tampilan, riwayat perubahan harga, parameter algoritma, dan data ulasan, serta audit kepatuhan berkala bagi platform dominan.

Shopee dan TokopediaTikTok Shop menguasai pasar e-commerce Indonesia, menurut laporan Momentum Works 2026. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menilai hal ini menjadi alasan kuat perlunya regulasi khusus bagi platform digital, yang berperan sebagai gatekeeper.

Dalam policy brief bertajuk Ketika Platform Mengarahkan Pilihan: Mendorong Transparansi dan Keadilan dalam Ekonomi Digital, LPEM FEB UI mengungkapkan bahwa Shopee menguasai sekitar 54% pangsa pasar e-commerce nasional. Sementara itu, Tokopedia dan TikTok Shop secara bersama-sama menguasai sekitar 38%.

Data itu mengacu pada laporan Momentum Works 2026 yang menunjukkan bahwa 92% pasar e-commerce Indonesia dikuasai oleh dua entitas bisnis, yakni Shopee serta gabungan Tokopedia dan TikTok Shop.

Menurut LPEM FEB UI, konsentrasi pasar yang tinggi menjadi pisau bermata dua bagi ekonomi digital. Di satu sisi, dominasi platform besar mempercepat adopsi layanan digital oleh konsumen. Namun di sisi lain, kondisi tersebut dapat menghambat masuknya platform alternatif yang berpotensi menawarkan inovasi maupun biaya transaksi yang lebih rendah.

LPEM FEB UI menjelaskan bahwa kondisi itu merupakan konsekuensi dari network effects, yakni ketika platform yang memiliki banyak konsumen menjadi semakin menarik bagi pengguna dan pelaku usaha lain. Akibatnya, pemain baru menghadapi hambatan masuk yang semakin tinggi.

Selain itu, efek lock-in atau penguncian ekosistem membuat konsumen semakin sulit berpindah platform. Pengguna harus meninggalkan saldo dompet digital, riwayat transaksi, reputasi akun, hingga layanan lain yang telah terintegrasi dalam satu ekosistem. Kondisi ini dinilai mengurangi pilihan konsumen sekaligus memperkuat dominasi platform besar.

LPEM FEB UI menilai dominasi tersebut bukan sekadar persoalan pangsa pasar. Platform digital kini berperan sebagai arsitek informasi yang menentukan produk apa yang muncul di hadapan konsumen melalui algoritma, rekomendasi, peringkat pencarian, hingga desain antarmuka aplikasi.

Oleh karena itu, LPEM FEB UI mendorong Indonesia memiliki kerangka regulasi khusus bagi platform dominan atau gatekeeper.

Menurut kajian LPEM FEB UI, regulasi yang ada saat ini, termasuk Undang-Undang Persaingan Usaha, belum sepenuhnya mampu menjangkau dominasi berbasis data, efek jaringan, dan ecosystem lock-in yang menjadi sumber kekuatan platform digital modern.

Sebagai rekomendasi, LPEM FEB UI mengusulkan pemberian kewenangan akses data internal platform kepada regulator serta penetapan kewajiban khusus bagi platform yang memenuhi kriteria gatekeeper di antaranya akses terhadap log tampilan, riwayat perubahan harga, parameter algoritma, dan data ulasan, serta audit kepatuhan berkala bagi platform dominan.

Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah memperketat pengawasan ekosistem digital dengan mewajibkan seluruh penyelenggara perdagangan elektronik atau e-commerce, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan TikTok Shop, untuk memastikan setiap pedagang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Melalui aturan terbaru, platform e-commerce wajib menolak pendaftaran pedagang baru yang belum memiliki NIB. Selain itu, transaksi pelaku usaha yang sudah beroperasi juga dapat diblokir apabila tidak melengkapi legalitas usahanya dalam waktu enam bulan.

Kewajiban tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan penerbitan NIB dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian, seluruh NIB diterbitkan melalui OSS dan bukan oleh Kemendag.

Sebelumnya, platform TikTok Shop juga telah mengimbau para penjual untuk mengurus NIB. Mengutip laman TikTok Shop, pada Juni 2025, platform tersebut telah mendorong penjual untuk melakukan pendaftaran NIB melalui OSS.

“Badan usaha di Indonesia wajib mendaftarkan [NIB] Nomor Induk Berusaha mereka di Kementerian Investasi. Dengan demikian, TikTok Shop by Tokopedia mendorong penjual untuk mendaftarkan NIB mereka melalui platform OSS,” tulis TikTok Shop, dikutip Selasa (9/6/2026).

Cara Mendaftar Akun OSS

Untuk memperoleh NIB, pelaku usaha perlu terlebih dahulu membuat akun OSS dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kunjungi situs OSS di oss.go.id dan pilih menu Daftar.

2. Pilih Skala Usaha dan Jenis Pelaku Usaha.

3. Lengkapi formulir pendaftaran dan kirimkan data yang diminta.

4. Aktivasi akun OSS sesuai petunjuk yang diberikan.

5. Setelah akun aktif, pelaku usaha akan menerima nama pengguna dan kata sandi.

6. Login ke akun OSS untuk melanjutkan proses pengajuan NIB.

Dokumen yang Diperlukan

Untuk pelaku usaha perseorangan, dokumen yang umumnya dibutuhkan meliputi:

1. Alamat email aktif.

2. Nomor telepon.

3. Nomor identitas atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sementara untuk badan usaha atau perusahaan, dokumen yang umumnya diperlukan antara lain:

1. Alamat email aktif

2. NPWP perusahaan.

3. Alamat dan nomor telepon yang terdaftar.

4. Data nilai investasi.

5. Informasi masa berlaku legalitas usaha yang diterbitkan Kementerian Investasi/BKPM.

6. Kepesertaan BPJS Kesehatan.

7. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

8. Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Sementara itu, mengutip laman OSS, pelaku usaha dapat mengajukan NIB dengan langkah-langkah berikut:

1. Login ke aplikasi OSS menggunakan akun UMK.

2. Pada halaman beranda, pilih menu Kelola NIB.

3. Klik Tambah Bidang Usaha.

4. Lengkapi data jenis usaha, bidang usaha, ruang lingkup usaha, serta pilih bidang usaha yang sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), kemudian klik Lanjut.

5. Isi data luas lahan, satuan, dan modal usaha, lalu lakukan Validasi Risiko.

6. Lengkapi data Perizinan Usaha, kemudian klik Lanjut.

7. Isi data Lokasi Usaha dan klik Lanjut.

8. Pilih menu Tambah Produk atau Jasa.

9. Lengkapi data produk atau jasa yang dijual, kemudian klik Simpan.

10. Setelah data produk tersimpan, pilih Kembali.

11. Klik Simpan untuk menyimpan seluruh data usaha.

12. Pada menu Pengurusan NIB, cari nama usaha yang telah diajukan.

13. Klik nama usaha tersebut, lalu pilih Kelola.

14. Pilih menu Proses Penerbitan NIB.

15. Klik Terbitkan.

16. Pada bagian Pernyataan Mandiri, centang persetujuan bahwa seluruh ketentuan telah dibaca dan disetujui.

17. Klik Simpan.

Setelah seluruh tahapan selesai, NIB akan diterbitkan dan dapat digunakan sebagai identitas legal usaha dalam menjalankan aktivitas perdagangan, termasuk berjualan melalui platform e-commerce.