Bisnis.com, JAKARTA — Kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi seluruh seller marketplace seperti Shopee, TikTok Shop, hingga Lazada harus dilakukan dalam waktu singkat. Pemerintah memberi tenggat antara 6 bulan hingga 18 bulan hingga seluruh dokumen rampung.

Di sisi lain, kebijakan ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi pelaku usaha untuk memperoleh akses pembiayaan, kemitraan, hingga berbagai program pemberdayaan pemerintah.

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 (Permendag 10/2026) tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang mulai berlaku pada 8 Juni 2026.

Dalam beleid itu, setiap pelaku usaha yang berjualan melalui platform niaga elektronik wajib memiliki paling sedikit Nomor Induk Berusaha (NIB), sedangkan penyelenggara marketplace diwajibkan menolak pendaftaran seller yang belum mengantongi legalitas usaha.

Namun, pemerintah memberikan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri. Seller yang telah lebih dulu berjualan diberi waktu 18 bulan untuk memenuhi kewajiban memiliki NIB, sedangkan seller baru memperoleh masa tenggang selama enam bulan.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan kepemilikan NIB menjadi syarat penting untuk memperkuat legalitas pelaku usaha sekaligus meningkatkan daya saing produk di pasar digital yang semakin kompetitif.

Untuk itu, Budi mengimbau pelaku usaha segera memiliki NIB. Dia menegaskan pengurusan NIB dilakukan secara gratis dan dapat diakses secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pelaku usaha cukup menyiapkan data identitas dan informasi usaha, lalu membuat akun untuk mengajukan NIB melalui laman OSS.

“Kami meminta seluruh platform untuk menginformasikan, mendampingi, dan menghubungkan pelaku usaha dengan sistem OSS agar masyarakat semakin mengetahui mudahnya proses pengurusan NIB,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).

Sementara itu, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meminta pelaku usaha tidak ragu mengurus NIB. Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rachman mengatakan masih ada anggapan bahwa memiliki NIB otomatis membuat pelaku usaha dikenai pajak, padahal hal tersebut tidak benar.

“Padahal nggak ada hubungannya. Kan kalau dia Rp500 juta omzetnya kan [pajak] 0%, ya artinya nggak kena pajak kan, kalau dia omzet Rp500 juta,” kata Bagus saat ditemui di Smesco Labo, Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2026).

Bagus menilai NIB justru memberikan berbagai manfaat karena memperjelas status usaha sekaligus mempermudah pelaku UMKM memperoleh akses pembiayaan dan layanan pemerintah. Di sisi lain, dia menyampaikan hingga saat ini pihaknya belum menerima keluhan dari pelaku usaha terkait penerapan kewajiban NIB bagi seller marketplace.

Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Budi Primawan mengatakan platform marketplace pada prinsipnya siap mengikuti ketentuan pemerintah, termasuk kewajiban NIB. Namun, dia menilai keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada proses transisi dan sosialisasi kepada pelaku usaha.

Menurutnya, masa transisi selama 18 bulan bagi seller lama dan enam bulan bagi seller baru memberikan ruang bagi seluruh pihak untuk melakukan penyesuaian, meski rincian implementasinya masih perlu dipahami dan dikomunikasikan lebih lanjut.

Budi juga menilai masih terlalu dini untuk memperkirakan dampak kebijakan terhadap jumlah seller aktif di marketplace. Pasalnya, karakteristik pelaku usaha di platform digital sangat beragam, mulai dari usaha yang telah formal hingga pelaku usaha mikro dan individu yang baru memulai bisnis.

“Mengenai potensi berkurangnya jumlah seller aktif, saat ini masih terlalu dini untuk memperkirakan dampaknya. Karakteristik pelaku usaha di marketplace sangat beragam, mulai dari usaha yang sudah formal hingga pelaku usaha mikro dan individu yang baru memulai usaha. Karena itu, faktor yang paling menentukan adalah bagaimana proses transisi, sosialisasi, dan implementasi kebijakan dilakukan di lapangan,” kata Budi.

Dia menambahkan platform siap mendukung implementasi kebijakan melalui edukasi dan sosialisasi kepada seller. Namun, kewajiban memenuhi persyaratan legalitas usaha, termasuk memiliki NIB, tetap menjadi tanggung jawab masing-masing seller.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga memegang peran penting dalam memastikan proses sosialisasi, pembinaan, hingga perizinan dapat diakses dengan mudah, terutama oleh UMKM. Di sisi lain, Budi menyampaikan fokus utama saat ini bukan sekadar kewajiban memiliki NIB, melainkan memastikan proses transisi berjalan lancar sehingga tujuan meningkatkan formalitas usaha dapat tercapai tanpa mengurangi kesempatan UMKM untuk berkembang di ekonomi digital.

“Dengan sosialisasi yang baik, masa transisi yang memadai, serta kolaborasi antara pemerintah, platform, dan pelaku usaha, kami berharap tujuan peningkatan formalitas usaha dapat tercapai tanpa mengurangi kesempatan UMKM untuk tumbuh dan berkembang di ekonomi digital,” tuturnya.

Peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UKM Indef Izzudin Al Farras Adha menilai pemerintah perlu memanfaatkan masa transisi untuk mempermudah proses pengurusan NIB melalui sosialisasi, pendampingan, hingga pemberian insentif bagi usaha mikro dan kecil.

“Selama masa transisi, pemerintah harus mempermudah seller untuk mengurus NIB, misalnya dengan memberikan sosialisasi dan pendampingan pengurusan NIB serta insentif berupa diskon kepada usaha mikro dan kecil untuk mengurus NIB. Jika hal tersebut dilakukan, kewajiban NIB akan memperkuat ekosistem UMKM,” kata Izzudin kepada Bisnis.

Kendati demikian, Izzudin mengingatkan implementasi kebijakan tersebut tetap menyimpan risiko. Dia menilai sebagian UMKM berpotensi keluar dari platform e-commerce apabila menganggap beban yang ditanggung lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh.

“Tetap terdapat risiko dari implementasi kebijakan ini, yakni UMKM akan keluar dari platform ecommerce karena merasa beban yang ditanggung sudah lebih besar ketimbang keuntungan yang bisa didapat,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menerbitkan kebijakan bersama untuk memastikan transisi penerapan klasifikasi usaha terbaru berjalan tanpa menambah beban administratif bagi pelaku usaha.

Regulasi tersebut sekaligus memberikan kepastian hukum dalam proses perizinan berusaha berbasis risiko di tengah penyesuaian sistem digital pemerintah.

Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Bersama (SEB) tentang implementasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 dalam perizinan berusaha berbasis risiko.

SEB ini ditandatangani oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Menteri Hukum, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS). Melalui kebijakan ini, pemerintah menegaskan bahwa penerapan KBLI 2025 tidak mewajibkan pelaku usaha untuk mengurus perizinan baru.

"Mekanisme penyesuaian ada yang dilakukan secara otomatis dalam sistem OSS, kemudian pelaku usaha juga bisa menyesuaikan terhadap regulasi yang ada," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam pernyataan tertulis dikutip Sabtu, (25/4/2026).

Airlangga menambahkan bahwa SEB ini diharapkan dapat mendorong implementasi klasifikasi usaha yang baru sekaligus menjaga kelancaran aktivitas dunia usaha.

Dalam implementasinya, Kementerian Hukum Republik Indonesia berperan memastikan integrasi penyesuaian KBLI melalui Sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), sehingga proses penyesuaian data badan usaha tetap selaras secara hukum.

Sementara itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memastikan implementasi penyesuaian berjalan melalui sistem Online Single Submission (OSS), termasuk pemutakhiran data perizinan berusaha.

Kepala Badan Pusat StatistikAmalia Adininggar Widyasanti menyampaikan pihaknya telah menyusun tabel konversi sebagai tindak lanjut atas penerbitan SEB tersebut.

"Tabel konversi ini disusun untuk menjaga keterbandingan secara berkelanjutan dan menjadi pedoman dalam menelusuri korespondensi antar struktur, baik dari KBLI 2020 ke KBLI 2025 maupun sebaliknya," kata Amalia pada kesempatan yang sama.

Ia menegaskan bahwa izin usaha yang telah terbit sebelum implementasi KBLI 2025 masih tetap berlaku sehingga pelaku usaha tidak perlu khawatir terhadap status legalitas perizinan.

"Perizinan lama yang terbit sebelum implementasi KBLI 2025 masih tetap berlaku. Pelaku usaha wajib menyesuaikan KBLI 2025 melalui OSS (Online Single Submission)/AHU (Administrasi Hukum Umum) jika ada perubahan substansi, yaitu perubahan maksud dan tujuan serta ruang lingkup kegiatan usaha. Jika tidak ada perubahan substansi, maka pelaku usaha tidak wajib menyesuaikan, dan penyesuaian atau konversi akan dilakukan secara otomatis oleh sistem," jelasnya.

Mengacu pada SEB tersebut, penyesuaian KBLI tidak diperlukan apabila perubahan hanya berupa penyesuaian kode berdasarkan tabel konversi dan tidak mengubah substansi usaha.

Dalam kondisi ini, penyesuaian dilakukan secara otomatis melalui sistem AHU dan OSS tanpa perlu perubahan anggaran dasar perusahaan.

Pemerintah menargetkan proses penyesuaian KBLI 2025 dalam sistem OSS dan AHU akan dilakukan paling lambat 18 Juni 2026.

Selama masa peralihan, KBLI 2020 dan KBLI 2025 akan digunakan secara paralel hingga seluruh proses penyesuaian selesai.

Sistem AHU selama masa transisi masih memproses pengesahan badan usaha menggunakan KBLI 2020 hingga implementasi KBLI 2025 sepenuhnya berlaku.

Hal yang sama juga terjadi pada sistem OSS yang masih memproses perizinan berusaha berbasis risiko dengan KBLI 2020.

Sebelumnya, pada 18 Desember 2025, Badan Pusat Statistik mengundangkan KBLI 2025 melalui Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025.

Penyempurnaan klasifikasi ini dilakukan untuk memastikan pencatatan aktivitas ekonomi tetap relevan dengan perkembangan ekonomi, termasuk transformasi ekonomi digital dan isu perubahan iklim.

"Dengan adanya Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 dan Surat Edaran Bersama terkait implementasi, maka kita memiliki kepastian hukum sekaligus kelancaran dalam berusaha. Seluruh proses terintegrasi melalui sistem OSS, sehingga lebih efisien dan akuntabel," kata Amalia.

IDXChannel - Pemerintah berencana melakukan perombakan besar-besaran pada sistem Online Single Submission (OSS).

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani mengatakan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan blockchain akan diintegrasikan untuk menciptakan proses perizinan yang lebih transparan dan efisien.

Menurut Rosan, transformasi digital ini diharapkan mampu memberikan kepastian lebih bagi para investor sekaligus meminimalkan hambatan birokrasi di tanah air.

"Sistem yang baru ini akan menggunakan AI, blockchain dan yang lain-lainnya, dan di tahun ini akan bisa mulai berjalan," kata Rosan dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (13/4/2026).

Rosan menambahkan, dalam beberapa bulan terakhir, sistem OSS memang sempat menghadapi kendala teknis. Hal ini terjadi setelah adanya integrasi besar-besaran dengan 18 kementerian berbeda, sebagai tindak lanjut dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.

"Nah mengenai sistem OSS kita memang kami harus akui kemarin beberapa bulan sebelumnya itu sempat mengalami berat ya kendala karena ini salah satunya karena kita justru ingin meningkatkan sistem OSS kita dengan adanya PP nomor 28," kata Rosan.

Integrasi otomatis tersebut membuat arsitektur sistem menjadi jauh lebih kompleks karena harus menghubungkan berbagai pangkalan data lintas kementerian secara real-time.

Guna mengatasi persoalan ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memberikan lampu hijau terkait tambahan anggaran untuk penguatan infrastruktur teknologi.

Selain aspek kecepatan, penggunaan teknologi terkini pada sistem OSS yang diperbarui bertujuan untuk menghapus celah praktik negatif yang masih berisiko muncul pada proses-proses manual.

Dengan sistem yang terdesentralisasi melalui blockchain dan pemrosesan pintar melalui AI, setiap tahapan perizinan diharapkan menjadi lebih akuntabel.

"Dengan dukungan pendanaan baru ini, pengembangan teknologi sistem perizinan berusaha tersebut telah resmi dimulai dan ditargetkan dapat beroperasi penuh sebelum pergantian tahun," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bakal mempermudah pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai salah satu syarat utama dalam pembelian LPG 3 kilogram bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menjelaskan terdapat kurang lebih sebanyak 36.000 pangkalan LPG yang tersebar di wilayah kerjanya. Angka tersebut belum termasuk toko-toko peracangan milik para pelaku UMKM yang turut menjual berbagai kebutuhan pokok bagi masyarakat, termasuk pula "gas melon".

"Jumlah desa di Jawa Timur sekitar 8.500. Artinya, di setiap desa kurang lebih ada empat sampai lima pangkalan LPG. Cukup atau tidak? Ya kenyataannya warga ingin beli yang dekat. Ada warung-warung yang memang diperkenankan beli untuk dijual lagi, yang penting selisihnya tidak boleh terlalu tinggi," tutur Emil, Kamis (9/4/2026).

Emil membeberkan berdasarkan regulasi terbaru oleh pemerintah pusat, telah diatur bahwa masing-masing pelaku UMKM maksimal dapat membeli 15 tabung LPG 3 kilogram per bulan dengan syarat menunjukkan NIB saat membeli ke pangkalan resmi yang ditunjuk oleh Pertamina.

Atas aturan tersebut, Emil menyebut pihaknya telah berkomunkasi dan menginstruksikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur agar menempuh kebijakan "jemput bola" untuk mendampingi setiap pelaku UMKM dalam pengurusan NIB Usaha Mikro agar bisa memperoleh LPG 3 kilogram dari pemasok resmi.

"Itu menjadi pekerjaan rumah kami makanya. Bahwa penting sekali model metode ini, bagaimana pendaftaran [NIB bagi pelaku UMKM]. Makanya, saya minta tolong ke Kadisperindag untuk kita sistem jemput bola saja," tegasnya.

Bagi pelaku UMKM, terdapat panduan pendaftaran pembelian LPG dan pendataan NIB Usaha Mikro, di mana mereka wajib menyertakan KTP, foto usaha, dan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang mengacu pada KBLI, yang meliputi kode KBLI 56102, 56103, 56104, 56304, 56305, dan 56306.

Selain sistem jemput bola, Emil mengungkapkan bahwa Pemprov Jawa Timur telah memiliki sistem OSS, di mana proses pengurusan NIB dapat dengan mudah untuk dilakukan oleh masing-masing pelaku usaha secara daring.

Namun begitu, ia menekankan bahwa institusi terkait juga tetap perlu melakukan sosialisasi maupun pendampingan kepada para pelaku usaha mengenai pengurusan NIB lewat OSS.

"Sebenarnya [pengurusan] NIB sekarang kalau pakai OSS cepat. Cuman yang kadang orang bingung kan syarat-syarat waktu mengisi itu apa aja yang harus dipenuhi," bebernya.

Oleh sebab itu, Emil berkomitmen rangkaian proses pengurusan NIB bagi pelaku usaha UMKM yang ingin memperjualbelikan LPG 3 kilogram akan dipermudah. Ia menegaskan kemudahan pengurusan NIB adalah tanggung jawab sepenuhnya pemerintah selaku regulator, bukan Pertamina.

"Yang keluarkan NIB bukan Pertamina. Itu tanggung jawab kami di pemda dalam memfasilitasi. Jadi, kami juga harus di pangkalan-pangkalan ini mempermudah bagaimana caranya pelaku UKM itu daftar NIB," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) sebagai pedoman implementasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR).

Kesepakatan lintas sektoral tersebut ditandatangani oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

SEB ini ditujukan sebagai panduan komprehensif bagi seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Otorita Ibu Kota Nusantara, kawasan ekonomi khusus, notaris, hingga bermacam pemangku kepentingan lainnya.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani meyakini bahwa KBLI 2025 akan memastikan sistem perizinan berjalan lebih akurat, terintegrasi, dan responsif terhadap dinamika sektor usaha saat ini.

"Dengan klasifikasi yang lebih mutakhir, pelaku usaha akan memperoleh kepastian dan kemudahan dalam proses perizinan," ujar Rosan dalam keterangannya, dikutip Minggu (29/3/2026).

Pemutakhiran sistem ini diyakini semakin mendesak untuk menopang aktivitas di dunia usaha. Saat ini, BKPM mencatat sistem Online Single Submission (OSS) telah menerbitkan lebih dari 15,7 juta Nomor Induk Berusaha (NIB).

Rosan pun mengimbau seluruh instansi pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah untuk secara konsisten mengadopsi KBLI 2025 ini.

"Sinergi ini penting untuk menjaga kepercayaan investor dan meningkatkan daya saing Indonesia," kata pria yang juga menjabat sebagai CEO Danantara itu.

Lebih lanjut, demi memitigasi gangguan layanan selama masa transisi, SEB tersebut menetapkan lima poin utama sebagai pedoman implementasi.

Pertama, status perizinan eksisting. Seluruh dokumen baik Persyaratan Dasar (PD), Perizinan Berusaha (PB), maupun Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) yang telah terbit, terverifikasi, atau disetujui sebelum implementasi KBLI 2025 dinyatakan tetap berlaku secara sah.

Kedua, penyesuaian data pada Sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). Pelaku usaha diwajibkan melakukan penyesuaian KBLI 2025 dalam Anggaran Dasar apabila terdapat aksi korporasi yang mengubah maksud, tujuan, dan kegiatan usaha.

Kendati demikian, jika perubahan tersebut murni hanya berupa penyesuaian kode numerik tanpa mengubah substansi kegiatan usaha maka sistem OSS dan Ditjen AHU akan melakukan sinkronisasi secara otomatis.

Ketiga, penyesuaian sistem antarinstansi. Seluruh instansi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan otorita kawasan diwajibkan menyelaraskan sistem layanannya untuk mendukung implementasi KBLI 2025 secara terintegrasi.

Keempat, sinkronisasi data dan regulasi. Pemutakhiran ini diharapkan dapat mengorkestrasi keselarasan data usaha antarinstansi guna menopang perumusan kebijakan yang lebih presisi dan berbasis data.

Kelima, jaminan kepastian bagi pelaku usaha. Selama masa transisi berlangsung, pemerintah menjamin bahwa pelaku usaha akan tetap mendapatkan layanan perizinan secara optimal tanpa adanya gangguan terhadap proses yang tengah berjalan.

Adapun, implementasi KBLI 2025 ini merupakan turunan langsung dari Peraturan BPS No. 7/2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yang secara resmi mencabut keberlakuan Peraturan BPS No. 2/2020 tentang KBLI 2020.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) resmi merevisi aturan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha mikro dalam sistem Online Single Submission (OSS) usai mendapatkan banyak keluhan.

Melalui Surat Edaran (SE) Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 1.S Tahun 2026 tentang Ketentuan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Darat bagi Usaha Mikro, pemerintah melonggarkan syarat KKPR khusus bagi usaha level bawah. Dengan skema baru, pelaku usaha mikro kini cukup menggunakan mekanisme 'pernyataan mandiri' di dalam sistem OSS.

Prosedurnya pelaku usaha hanya perlu menginput data administratif, alamat lengkap, luas lahan, satu titik koordinat lokasi, serta melampirkan foto tampak depan tempat usaha. Setelah data terisi, sistem akan memproses pernyataan mandiri tersebut namun tetap melihat konteks tata ruangnya.

"Sehingga terhadap usaha mikro ini, semua jenis perizinan berusaha, risikonya juga, mereka bisa langsung melakukan pernyataan mandiri. Tetapi tetap, lokasi usahanya itu perlu juga kita lihat," jelas Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM di Jakarta, (26/2/2026).

Todotua tidak menampik bahwa implementasi awal Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2025 tentang perizinan berusaha sempat memicu kebingungan masif di lapangan.

Dia bahkan mengaku dibanjiri protes setiap harinya, baik melalui akun media sosial pribadi maupun pesan WhatsApp. Protesnya kerap kali senada, yaitu syarat ketat mengenai lokasi usaha membuat sistem OSS malah tambah menyulitkan kelompok usaha kecil.

"Itu tiap hari keluhan mengenai itu, 'Pak Wamen, ini gimana? OSS amburadul, tambah susah, ... Ini pelaku usaha kecil mau ambil NIB saja setengah mati semuanya,'," ungkap dalam Sosialisasi Penyesuaian PP 28/2025 di Kantor BKPM.

Dia menjelaskan bahwa dalam rezim PP 28/2025, pelaku usaha tidak bisa lagi sekadar mengambil nomor izin tanpa memvalidasi titik lokasi usaha. Ketentuan inilah yang sempat menjadi hambatan utama.

Kejar Target 40 Juta UMKM 'Ilegal'

Wakil Komisaris Utama Pertamina ini menekankan langkah pembenahan OSS tersebut sangat krusial mengingat masih lebarnya jurang antara besaran pelaku usaha di Tanah Air dengan tingkat legalitas yang terdaftar di sistem negara.

Berdasarkan data BKPM, total NIB yang telah terbit baru menyentuh 15,42 juta, yang mencakup usaha skala perorangan, mikro, kecil, menengah, hingga besar, baik dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, data konsolidasi Kementerian UMKM mencatat populasi pelaku usaha mikro di Indonesia telah mencapai sekitar 56 juta entitas.

"Masih ada sekitar 40 jutaan yang belum terlegalisasi. Nah maka kita perlu untuk pembenahan terhadap OSS ini sendiri, sehingga penyalurannya untuk berusaha itu bisa cepat," tutup Todotua.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyiapkan sejumlah jurus untuk mengejar target investasi jumbo senilai Rp13.032 triliun dalam kurun 2025–2029.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menjelaskan bahwa target ambisius dengan rata-rata pertumbuhan 15,7% per tahun itu menjadi prasyarat mutlak untuk menopang cita-cita pertumbuhan ekonomi 8% pada akhir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi, target investasi ini memang diberikan oleh Bappenas kepada kami, dalam rangka kita ingin mencapai pertumbuhan perekonomian 8% pada 2029," jelas Rosan dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR, Selasa (2/12/2024).

Rosan menegaskan bahwa peran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi sangat vital sebagai kontributor terbesar kedua terhadap PDB setelah konsumsi rumah tangga. Pada kuartal III/2025, investasi berkontribusi hingga 29,09% terhadap pembentukan PDB.

Mantan bos Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu mengakui bahwa target investasi Rp13.032 triliun itu melonjak signifikan. Sebagai pembanding, total akumulasi investasi selama 10 tahun terakhir (2014—2024) tercatat sebesar Rp9.100 triliun.

Untuk merealisasikan target tersebut, Rosan mengandalkan pemangkasan birokrasi melalui mekanisme perizinan fiktif positif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2025.

Melalui regulasi ini, sistem Online Single Submission (OSS) akan mengintegrasikan perizinan dari 18 kementerian teknis. BKPM menetapkan Service Level Agreement (SLA) atau batas waktu pemrosesan izin yang ketat.

"Apabila dari kementerian tersebut yang sudah mempunyai SLA tidak kembali ke kami [memberikan respons], otomatis izinnya bisa kami keluarkan. Itu yang kita sebut fiktif positif," tegas Rosan.

Dia mengungkapkan, selama ini ketidakpastian waktu menjadi keluhan utama investor. Rosan mencontohkan, izin yang seharusnya selesai 15 hari bisa molor hingga hitungan tahun.

Sejak beleid ini berjalan efektif dua bulan terakhir, BKPM mengklaim telah menerbitkan 153 perizinan melalui mekanisme fiktif positif. Meski demikian, Rosan mengakui integrasi sistem ini sempat membuat beban pada OSS meningkat sehingga penguatan kapasitas sistem digital kini menjadi prioritas.

Tak hanya soal kecepatan izin, Rosan juga menyoroti pentingnya transparansi lokasi investasi. Pihaknya tengah menggeber integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota ke dalam sistem OSS.

Langkah ini dinilai krusial agar investor mendapatkan kepastian mengenai zonasi lahan yang boleh dibangun (zona hijau atau kuning) secara real-time.

"Kami ingin mendorong integrasi data ruang atau RDTR ke sistem OSS. Saat ini total ada 646 yang memiliki sistem data ruang, namun yang baru terintegrasi ke kami baru 504," paparnya.

Dengan integrasi RDTR yang mencakup 38 provinsi dan 282 kabupaten/kota ini, Rosan meyakini ekosistem investasi akan menjadi jauh lebih transparan dan meminimalisir sengketa lahan di kemudian hari.

Di sisi eksternal, BKPM akan mengubah strategi promosi menjadi lebih agresif dengan mengoptimalkan peran sembilan kantor perwakilan investasi atau Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) yang tersebar di luar negeri.

Rosan menegaskan kantor-kantor perwakilan yang ada di Singapura, Sydney, Taipei, Tokyo, Seoul, Beijing, Abu Dhabi, London, dan New York ini akan menjadi ujung tombak dalam menyosialisasikan kebijakan terbaru Indonesia dan menjemput bola investor dari negara-negara strategis.

Selain reformasi birokrasi, strategi hilirisasi juga akan diperluas. Fokus investasi tidak lagi hanya bertumpu pada mineral dan logam dasar, melainkan melebar ke sektor perkebunan dan pertanian, serta kelautan.

Rosan mencontohkan investasi pengolahan kelapa di Morowali, Sulawesi Tengah, senilai Rp100 miliar yang mampu menyerap 10.000 tenaga kerja, serta pengembangan industri rumput laut (tropical seaweed) di mana Indonesia memiliki keunggulan komparatif sebagai produsen terbesar dunia.

Dengan nilai investasi yang cenderung sedikit namun penyerapan tenaga kerjanya maksimal, dampaknya ke pertumbuhan ekonomi akan semakin nyata. Rosan pun berharap ke depan Incremental Capital Output Ratio alias ICOR Indonesia semakin turun, karena masih tergolong tinggi dibandingkan negara sebanding lain.

"Jika ICOR [bisa lebih turun dan efisien, output dari investasi kita bisa memberikan dampak yang lebih besar lagi terhadap pertumbuhan," tambahnya.

Adapun sepanjang Januari–September 2025, realisasi investasi tercatat mencapai Rp1.434,3 triliun atau 75,3% dari target tahunan sebesar Rp1.905,6 triliun. Capaian ini telah menyerap 1,95 juta tenaga kerja langsung, tumbuh 4,3% secara tahunan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan telah menertibkan proyek akomodasi pariwisata di Bali yang tidak sesuai perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), seperti keluhan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu mengingatkan bahwa kementeriannya justru menjadi pihak pertama yang menghentikan sejumlah proyek di Bali, bukan pemerintah daerah.

“Kalau ingat kemarin sekitar 4-5 bulan yang lalu, yang ada heboh salah satu investasi properti di Rusia, itu yang cabut bukan Pemda, itu yang cabut adalah kementerian investasi.,” ujar Todotua usai agenda Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Kendati demikian, Todotua mengaku akan menerima segala keluhan terkait sistem OSS yang dinaungi BKPM termasuk yang disampaikan Pemprov Bali. Menurutnya, BKPM tengah melakukan langkah masif melalui tim Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian untuk menertibkan kegiatan usaha di Bali yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan izin OSS.

Dia tidak menampik tidak semua pembangunan villa, beach club, hotel, dan sebagainya di Bali belum memenuhi ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, sambungnya, BKPM akan terus membekukan kegiatan pembangunan yang tidak sesuai standar perizinan.

Todotua menekankan bahwa pemerintah pusat dan daerah akan terus memperkuat koordinasi agar proses perizinan dan pengawasan berjalan sinergis. Dia mengaku telah berkomunikasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali untuk membentuk desk bersama.

“Karena whatever the story, dalam pelayanan perizinan ini DPMPTSP daerah juga menggunakan platform OSS,” ujarnya.

Lebih lanjut, Todotua menegaskan bahwa langkah penertiban yang dilakukan pemerintah pusat menunjukkan komitmen menjaga iklim investasi tetap tertib dan sesuai aturan.

Keluhan Pemprov Bali

Sementara sebelumnya, Gubernur Bali I Wayan Koster menilai penerapan OSS berbasis risiko (OSS-RBA) menyebabkan pembangunan hotel, vila, restoran, dan beach club di daerah pariwisata tidak terkontrol karena investor dapat langsung membangun hanya bermodal izin daring tanpa sepengetahuan pemerintah daerah.

Sementara Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Persetujuan Bangunan Gedung-Sertifikat Laik Fungsi (PBG SLF) diurus belakangan. Akibatnya, terjadi alih fungsi lahan secara besar-besaran yang menyebabkan hilangnya lahan sawah produktif dan turut menyebabkan banjir besar seperti terjadi beberapa waktu lalu di Bali.

Wayan Koster menjelaskan bahwa OSS perlu lebih sinkron dengan kondisi dan karakteristik daerah, khususnya Bali yang padat investasi dan memiliki struktur sosial-budaya yang unik. Selama ini dalam OSS ada ketidaksinkronan norma pusat dan daerah, lemahnya verifikasi izin, hingga berdampak terhadap kemandirian ekonomi masyarakat Bali.

"Norma yang diatur di BPP dan undang-undang pusat berlaku umum, padahal di bawah kita punya Peraturan Daerah (Perda) RTRW dan RDTR yang seharusnya jadi acuan utama. Akibatnya, izin usaha bisa keluar meskipun melanggar tata ruang," kata Koster dikutip Senin (13/10/2025).

Dia menilai sistem perizinan yang sepenuhnya otomatis telah menghilangkan peran pemerintah daerah. Bahkan izin bagi Penanaman Modal Asing (PMA) bisa terbit tanpa verifikasi kabupaten/kota.

Koster menyebut dengan modal hanya Rp10 miliar, banyak investor asing leluasa masuk ke Bali. Padahal angka itu sering hanya tercatat di atas kertas. Praktiknya, modal di bawah Rp1 miliar tapi mereka sudah menguasai jenis-jenis usaha rakyat.

Koster mencontohkan, di Kabupaten Badung saja lebih dari 400 orang asing memiliki usaha rental kendaraan, belum termasuk usaha bahan bangunan dan kuliner yang berdiri di lahan milik warga lokal.

"Kalau dibiarkan, pelaku luar akan membanjiri sektor ekonomi kita. Ruang usaha anak-anak Bali diambil, ekonomi rakyat akan lumpuh," ujarnya.

Koster menyoroti lemahnya pengawasan daerah yang berdampak langsung pada pelanggaran tata ruang. Kewenangan kabupaten/kota terbatas, RDTR banyak yang belum lengkap. Akibatnya, izin bisa terbit di kawasan yang seharusnya dilindungi.