Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencatat penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) telah mencapai Rp105,8 triliun dengan jumlah debitur menembus 1,69 juta pelaku usaha per 17 Mei 2026.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan penyaluran KUR masih menjadi instrumen utama pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan UMKM, terutama karena program tersebut mendapat dukungan subsidi dari APBN.

“Realisasi penyaluran KUR per 17 Mei [2026] itu sebesar Rp105 triliun [Rp105,8 triliun] dengan jumlah debitur sebanyak 1,69 juta plus minus. Di mana debitur graduasinya sudah mencapai 511.000 [511.208] dan debitur barunya mencapai 1,147 juta, yaitu sebesar 83%,” kata Maman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Jika diperinci, realisasi penyaluran KUR baru mencapai 35,8% dari target 2026 senilai Rp295 triliun. Dalam hal debitur, pemerintah mencatat realisasi debitur graduasi baru mencapai 46,2% dari target 1.105.793 dan debitur baru terealisasi 83,5% dari 1.372.311.

Maman menjelaskan penyaluran KUR ke sektor produksi juga terus meningkat. Pada 2026, pemerintah menargetkan porsi penyaluran KUR ke sektor produksi mencapai 65%, naik dibandingkan target tahun sebelumnya sebesar 60%.

Kementerian UMKM mencatat realisasi penyaluran KUR sektor produktif mencapai Rp67,2 triliun atau di level 63,57%.

Menurut dia, hingga saat ini realisasi penyaluran ke sektor produksi telah mencapai 63,5%. Capaian tersebut dinilai menjadi sinyal positif bagi penguatan pembiayaan UMKM produktif.

Selain penyaluran pembiayaan, Maman juga melaporkan perkembangan program SAPA UMKM yang dirancang untuk mengintegrasikan layanan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam satu platform.

Dia mengatakan program tersebut kini memasuki tahap uji coba terbatas di tiga wilayah, yakni Bandung, Makassar, dan Bali, dengan melibatkan sekitar 1.000 pelaku UMKM.

“Hasilnya cukup positif, tapi memang ada beberapa hal yang memang perlu kita sempurnakan. Insya Allah dalam waktu dekat akan terus kita sempurnakan dan beberapa catatan tentang evaluasi akan kita lakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada usaha mikro, kecil, dan menengah,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah juga mencatat peningkatan capaian legalitas dan standardisasi usaha UMKM. Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) tercatat meningkat dari sekitar 14 juta menjadi 15,6 juta. Sementara itu, sertifikasi halal telah mencapai sekitar 3,72 juta, SPP-IRT sebanyak 628.948, serta 1,08 juta UMKM telah menerima fasilitas SNI BINA UMK.

Adapun dalam penguatan ekosistem kewirausahaan, pemerintah mencatat sekitar 1 juta wirausaha telah terhubung dalam satu ekosistem pembinaan dengan dukungan 265 program dan 204 kolaborator. Selain itu, terdapat 753 inkubator bisnis terdaftar serta 8.661 usaha rintisan yang telah mengikuti proses inkubasi.

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng Kantor Cabang Koordinator Pati bekerja sama dengan Bhayangkari Polresta Pati menggelar fasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pembukaan rekening bagi pelaku UMKM di Kabupaten Pati.

Kegiatan yang berlangsung di kantor Bank Jateng KCK Pati tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha melalui kepemilikan NIB, sekaligus memperluas akses terhadap layanan perbankan.

Dalam pelaksanaannya, para pelaku UMKM mendapatkan pendampingan untuk registrasi NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS). Selain itu, mereka juga difasilitasi membuka rekening guna memisahkan keuangan pribadi dan usaha.

Pramudjianto, Pemimpin Bank Jateng KCK Pati, mengatakan bahwa dukungan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong UMKM agar semakin berkembang. Dengan adanya kemudahan perizinan dan akses perbankan tersebut, diharapkan pelaku UMKM di Kabupaten Pati semakin berkembang, tertib administrasi, serta mampu bersaing di pasar lokal hingga nasional.

“Kami menyadari kendala utama UMKM seringkali terletak pada aspek administrasi dan akses permodalan. Dengan kepemilikan NIB serta rekening Bank Jateng, para pelaku usaha kini memiliki identitas resmi yang diakui negara. Ini menjadi pintu masuk untuk mendapatkan akses kredit usaha yang lebih kompetitif maupun program bantuan pemerintah lainnya,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (14/4/2026).

Ia menambahkan, sinergi antara lembaga keuangan dan organisasi masyarakat seperti Bhayangkari menjadi faktor penting dalam mempercepat penguatan ekonomi daerah.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bakal mempermudah pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai salah satu syarat utama dalam pembelian LPG 3 kilogram bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menjelaskan terdapat kurang lebih sebanyak 36.000 pangkalan LPG yang tersebar di wilayah kerjanya. Angka tersebut belum termasuk toko-toko peracangan milik para pelaku UMKM yang turut menjual berbagai kebutuhan pokok bagi masyarakat, termasuk pula "gas melon".

"Jumlah desa di Jawa Timur sekitar 8.500. Artinya, di setiap desa kurang lebih ada empat sampai lima pangkalan LPG. Cukup atau tidak? Ya kenyataannya warga ingin beli yang dekat. Ada warung-warung yang memang diperkenankan beli untuk dijual lagi, yang penting selisihnya tidak boleh terlalu tinggi," tutur Emil, Kamis (9/4/2026).

Emil membeberkan berdasarkan regulasi terbaru oleh pemerintah pusat, telah diatur bahwa masing-masing pelaku UMKM maksimal dapat membeli 15 tabung LPG 3 kilogram per bulan dengan syarat menunjukkan NIB saat membeli ke pangkalan resmi yang ditunjuk oleh Pertamina.

Atas aturan tersebut, Emil menyebut pihaknya telah berkomunkasi dan menginstruksikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur agar menempuh kebijakan "jemput bola" untuk mendampingi setiap pelaku UMKM dalam pengurusan NIB Usaha Mikro agar bisa memperoleh LPG 3 kilogram dari pemasok resmi.

"Itu menjadi pekerjaan rumah kami makanya. Bahwa penting sekali model metode ini, bagaimana pendaftaran [NIB bagi pelaku UMKM]. Makanya, saya minta tolong ke Kadisperindag untuk kita sistem jemput bola saja," tegasnya.

Bagi pelaku UMKM, terdapat panduan pendaftaran pembelian LPG dan pendataan NIB Usaha Mikro, di mana mereka wajib menyertakan KTP, foto usaha, dan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang mengacu pada KBLI, yang meliputi kode KBLI 56102, 56103, 56104, 56304, 56305, dan 56306.

Selain sistem jemput bola, Emil mengungkapkan bahwa Pemprov Jawa Timur telah memiliki sistem OSS, di mana proses pengurusan NIB dapat dengan mudah untuk dilakukan oleh masing-masing pelaku usaha secara daring.

Namun begitu, ia menekankan bahwa institusi terkait juga tetap perlu melakukan sosialisasi maupun pendampingan kepada para pelaku usaha mengenai pengurusan NIB lewat OSS.

"Sebenarnya [pengurusan] NIB sekarang kalau pakai OSS cepat. Cuman yang kadang orang bingung kan syarat-syarat waktu mengisi itu apa aja yang harus dipenuhi," bebernya.

Oleh sebab itu, Emil berkomitmen rangkaian proses pengurusan NIB bagi pelaku usaha UMKM yang ingin memperjualbelikan LPG 3 kilogram akan dipermudah. Ia menegaskan kemudahan pengurusan NIB adalah tanggung jawab sepenuhnya pemerintah selaku regulator, bukan Pertamina.

"Yang keluarkan NIB bukan Pertamina. Itu tanggung jawab kami di pemda dalam memfasilitasi. Jadi, kami juga harus di pangkalan-pangkalan ini mempermudah bagaimana caranya pelaku UKM itu daftar NIB," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Salah satu syarat yang harus Anda penuhi untuk membuka bisnis UMKM, Anda harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

NIB merupakan identitas resmi yang diberikan kepada badan usaha atau usaha perseorangan yang ada di Indonesia.

Dengan kata lain, meski usaha yang dijalankan masih masuk dalam kategori usaha skala mikro, pengusaha UMKM tetap perlu punya NIB.

Karena dengan memiliki NIB, Anda punya legalitas yang jelas dalam menjalankan bisnis.

Berikut manfaat punya NIB untuk UMKM:

1. Punya identitas dan legalitas

NIB berfungsi sebagai identitas resmi yang mengidentifikasi dan mengenali badan usaha atau usaha perseorangan. NIB digunakan sebagai tanda pengenal yang sah dan legalitas dalam menjalankan kegiatan usaha.

2. Perlindungan usaha

Dengan legalitas yang jelas, usaha yang kamu jalankan tentunya akan mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum.

3. Mudah mendapatkan akses pembiayaan

Teman UMKM pasti sudah tahu, salah satu tantangan yang dihadapi UMKM di Indonensia adalah akses modal. Dengan memiliki NIB, kamu bisa lebih mudah untuk mendapatkan akses pembiayaan. Terlebih lagi, saat ini perbankan sudah mewajibkan UMKM untuk memiliki NIB apabila ingin mendapatkan sumber pendanaan dari perbankan.

4. Lebih mudah mengurus sertifikasi

Punya NIB juga akan memudahkan Teman UMKM dalam mengurus sertifikasi lainnya, seperti sertifikat halal, SNI Bina UMK, dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

5. Akses ke program pemerintah yang lebih luas

Dengan memiliki NIB, usaha yang kamu jalankan juga bisa dengan lebih mudah mengakses berbagai program dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, seperti program pendampingan usaha, program pelatihan, hingga bantuan lainnya.

6. Meningkatkan kepercayaan konsumen

Punya NIB juga bisa semakin meningkatkan kepercayaan konsumen untuk membeli produk yang kamu tawarkan. Maklum, NIB menjadi bukti bahwa usaha dijalankan sah secara legal dan dapat dipercaya.

Cara membuat NIB

• Buka laman https://oss.go.id/.
• Klik tombol “Daftar” yang berada di bagian pojok kanan atas untuk melakukan pendaftaran dan mengisi sejumlah data, seperti Jenis Identitas (KTP, Paspor), Nomor Induk Kependudukan (NIK), Negara Asal, Tanggal Lahir, Nomor Telepon Selular, Alamat Email. Kemudian masukkan Kode Captcha dan klik kotak kecil sebagai tanda menyetujui Syarat dan Ketentuan yang berlaku.
• Lakukan aktivasi akun melalui email, klik tombol “Aktivasi” untuk mengaktifkan akun OSS.
• Masuk kembali pada laman OSS di www.oss.go.id/oss/ untuk masuk ke akunmu. Kemudian isi username dengan email dan password yang dikirim melalui email saat aktivasi akun.
• Klik “Perizinan Mikro” yang ada di sisi kiri lalu pilih “Pengajuan Baru”.
• Isi semua data pribadi dan perusahaan, seperti Nama usaha, Sektor usaha, Bidang atau kegiatan usaha, Sarana usaha yang digunakan, Alamat usaha (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa), Status tempat usaha, Jumlah tenaga kerja, dan Perkiraan hasil penjualan per tahun. Kemudian klik tombol “Simpan Data”.
• Unduh Nomor Induk Berusaha dengan cara klik “Simpan dan Lanjutkan” data usaha yang telah dilengkapi.
• Klik data usaha dan klik tombol “Proses NIB”.
• Klik tombol “NIB” untuk menerbitkan NIB.