Bisnis.com,MALANG — Realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di wilayah kerja (Wilker) KPPN Malang mencapai Rp2,822 triliun sampai dengan Mei 2026.

Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, mengatakan realisasi KUR sebesar itu diperuntukkan untuk 41.530 debitur yang berarti naik 21,21% (penyaluran) dan 2,27% (debitur) secara tahunan.“Daerah yang paling banyak menyerap KUR, Kab. Malang, yang mencapai Rp1,478 Triliun,” katanya, Senin (8/6/2026).

Penyaluran KUR di Kab. Malang sebanyak itu, kata dia, diperuntukkan 21.982 debitur, naik 14,86% (penyaluran), namun turun 0,08% (dari sisi debitur).

Kab. Pasuruan, menyerap Rp643,824 miliar untuk 11.238 debitur, naik 18,55% (penyaluran) dan 4,36% (debitur). Kota Malang Rp445,140 miliar untuk 5.380 debitur, naik 52,76% (penyaluran) dan 14,37% (debitur).

Kota Batu Rp180,639 miliar untuk 1.855 debitur, naik 24,35% (penyaluran) dan 1,78% (debitur). Kota Pasuruan Rp73,620 miliar untuk 1.075 debitur, naik 20,93% (penyaluran), namun turun -5,57% (debitur).

Sedangkan untuk realisasi kredit Ultra Mikro (UMi), kata Rusna, secara total mencapai Rp133,277 miliar untuk 23.565 debitur, naik 90,76% (penyaluran) dan 60,99% (debitur).

Daerah yang paling banyak menyerap UMi, yakni Kab. Malang sebanyak Rp62,4 miliar untuk 11.097 debitur, naik 69,74% (penyaluran) dan 41,60% (debitur).

Kab. Pasuruan Rp47,393 miliar untuk 8.300 debitur, naik 135,33% (penyaluran) dan 105,45% (debitur). Kota Malang Rp11,665 miliar untuk 2.112 debitur, naik 46,40% (penyaluran) dan 17,40% (debitur).

Kota Pasuruan Rp8,281 miliar untuk 1.422 debitur, naik 131,86% dan 106,99% (debitur). Kota Batu Rp3,537 miliar untuk 634 debitur, naik 147,90% (penyaluran) dan 130,55%.

“Volume penyaluran KUR di semua daerah naik, hanya jumlah debitur di Kab. Malang dan Kab. Pasuruan justru turun,” ujarnya.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai intermediasi perbankan melalui penyaluran kredit KUR maupun UMi yang meningkat mengindikasikan bahwa UMKM masih resilien terhadap gejolak rupiah, meskipun ke depan terdapat beberapa potensi tantangan yang akan menghambat kinerja UMKM, misalnya kenaikan harga bahan baku yang berasal dari impor.

Karena itu, dia berpendapat, hal ini menjadi tugas dari pemerintah daerah dan sinergi sampai pemerintah pusat untuk memberikan kepastian pasokan dan perlindungan tarif bagi impor bahan baku yang dibutuhkan oleh UMKM seperti kedelai, bahan baku industri alas kaki, dan lainnya.

Kondisi ini juga menjadi momen untuk memperkuat industri substitusi impor sehingga ketergantungan terhadap bahan baku impor semakin berkurang dan relatif aman jika terjadi gejolak depresiasi rupiah.Di sisi lain, kata Joko, program kredit murah seperti KUR harus terus dilakukan dan penerima manfaat semakin diperluas dengan meningkatkan pendampingan pada UMKM untuk bisa naik kelas. (K24)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencatat penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) telah mencapai Rp105,8 triliun dengan jumlah debitur menembus 1,69 juta pelaku usaha per 17 Mei 2026.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan penyaluran KUR masih menjadi instrumen utama pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan UMKM, terutama karena program tersebut mendapat dukungan subsidi dari APBN.

“Realisasi penyaluran KUR per 17 Mei [2026] itu sebesar Rp105 triliun [Rp105,8 triliun] dengan jumlah debitur sebanyak 1,69 juta plus minus. Di mana debitur graduasinya sudah mencapai 511.000 [511.208] dan debitur barunya mencapai 1,147 juta, yaitu sebesar 83%,” kata Maman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Jika diperinci, realisasi penyaluran KUR baru mencapai 35,8% dari target 2026 senilai Rp295 triliun. Dalam hal debitur, pemerintah mencatat realisasi debitur graduasi baru mencapai 46,2% dari target 1.105.793 dan debitur baru terealisasi 83,5% dari 1.372.311.

Maman menjelaskan penyaluran KUR ke sektor produksi juga terus meningkat. Pada 2026, pemerintah menargetkan porsi penyaluran KUR ke sektor produksi mencapai 65%, naik dibandingkan target tahun sebelumnya sebesar 60%.

Kementerian UMKM mencatat realisasi penyaluran KUR sektor produktif mencapai Rp67,2 triliun atau di level 63,57%.

Menurut dia, hingga saat ini realisasi penyaluran ke sektor produksi telah mencapai 63,5%. Capaian tersebut dinilai menjadi sinyal positif bagi penguatan pembiayaan UMKM produktif.

Selain penyaluran pembiayaan, Maman juga melaporkan perkembangan program SAPA UMKM yang dirancang untuk mengintegrasikan layanan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam satu platform.

Dia mengatakan program tersebut kini memasuki tahap uji coba terbatas di tiga wilayah, yakni Bandung, Makassar, dan Bali, dengan melibatkan sekitar 1.000 pelaku UMKM.

“Hasilnya cukup positif, tapi memang ada beberapa hal yang memang perlu kita sempurnakan. Insya Allah dalam waktu dekat akan terus kita sempurnakan dan beberapa catatan tentang evaluasi akan kita lakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada usaha mikro, kecil, dan menengah,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah juga mencatat peningkatan capaian legalitas dan standardisasi usaha UMKM. Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) tercatat meningkat dari sekitar 14 juta menjadi 15,6 juta. Sementara itu, sertifikasi halal telah mencapai sekitar 3,72 juta, SPP-IRT sebanyak 628.948, serta 1,08 juta UMKM telah menerima fasilitas SNI BINA UMK.

Adapun dalam penguatan ekosistem kewirausahaan, pemerintah mencatat sekitar 1 juta wirausaha telah terhubung dalam satu ekosistem pembinaan dengan dukungan 265 program dan 204 kolaborator. Selain itu, terdapat 753 inkubator bisnis terdaftar serta 8.661 usaha rintisan yang telah mengikuti proses inkubasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempercepat sosialisasi program relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM terdampak banjir di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik mengatakan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian (Permenko) tentang relaksasi KUR di tiga provinsi terdampak banjir telah selesai disusun dan siap dijalankan.

“Di bulan Februari ini kami harapkan seluruh kabupaten/kota yang terdampak bencana di tiga provinsi itu dilakukan sosialisasi,” kata Riza saat ditemui di Teras Malioboro, Yogyakarta, dikutip Minggu (8/2/2026).

Riza memastikan seluruh debitur KUR, baik yang telah mengakses maupun calon debitur baru, tidak perlu khawatir dalam mengajukan KUR pada 2026.

Bagi peminjam lama, pemerintah menyiapkan fasilitasi restrukturisasi KUR dan relaksasi pembayaran untuk meringankan beban UMKM terdampak, sesuai dengan Permenko. Di sisi lain, debitur baru tetap dapat mengajukan KUR dengan prosedur yang berlaku.

Namun, Riza menjelaskan bahwa untuk saat ini pemerintah masih menunggu pemetaan calon penerima restrukturisasi KUR, mengingat terdapat tiga tahap periodisasi.

“Sampai Maret ini kan masih pemetaan, jadi bukan tidak ada realisasi. Memang saat ini adalah pemetaan, pemetaan itu sekarang dilakukan dan belum tuntas semua. Tetapi progresnya menurut saya cukup menggembirakan,” ujarnya.

Setelah pemetaan selesai pada akhir Maret, barulah akan diketahui siapa yang akan menerima program restrukturisasi. “1 April mereka sudah ditentukan siapa yang akan mendapatkan misalnya program restrukturisasi siapa saja. Itu nanti sudah ketahuan di situ,” jelasnya.

Seperti diketahui, pemerintah mengeluarkan Permenko Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Pascabencana di Wilayah Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Pemerintah memberikan berbagai bentuk relaksasi, mulai dari pemberiangrace periodatau masa tenggang pembayaran, restrukturisasi KUR berupa perpanjangan jangka waktu dan suplesi, serta relaksasi persyaratan agunan tambahan.

Selain itu, pemerintah juga memberikan tambahan subsidi bunga/subsidi margin KUR bagi debitur KUR di wilayah terdampak bencana, sehingga beban bunga/margin yang ditanggung debitur menjadi 0% pada 2026 dan 3% pada 2027.

Bisnis.com, YOGYAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) terus mengucurkan kredit usaha rakyat (KUR) kepada UMKM. Perbankan diharapkan tidak hanya memacu kredit ke kelompok konglomerasi.

Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Yuni Moraza mengatakan Himbara mendapatkan penugasan porsi penyaluran KUR lebih dari 90%. Untuk itu, Helvi berharap bank pelat merah konsisten menggenjot penyaluran KUR tersebut.

“Kemarin Bapak Presiden dalam amanahnya, beliau menekankan bagaimana kedisiplinan yang harus dilakukan oleh Himbara, karena tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat, bukan dalam konteks semata-mata untuk bisnis konglomerasi,” kata Helvi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang UMKM dan Kewirausahaan 2026 di Hotel Grand Mercure, Yogyakarta, Kamis (5/2/2026).

Namun, Helvi menyampaikan pemerintah melalui Kementerian UMKM membuat kebijakanCorporate Business Responsibility(CBR) jika Himbara ingin mengucurkan pembiayaan kepada usaha besar maupun konglomerasi.

“Kalau Himbara mau membantu usaha besar maupun konglomerasi, mereka harus melakukan beberapa program CBR yang bermuara kepada kemitraan dengan usaha menengah. Menengah membina usaha kecil, kecil membina usaha mikro,” terangnya.

Menurutnya, skema tersebut menjadi kunci untuk memperkuat keterhubungan UMKM Indonesia ke rantai nilai global (global value chain) yang hingga kini masih lemah.

“Ini maksudnya yang sudah besar itumonggobersainglah di tingkat internasional, tetapi rantai pasoknya yaitu UMKM itu harus dibina,” tuturnya.

Jika menengok kinerja 2025, nilai penyaluran KUR tercatat sebesar Rp270 triliun dengan 2,26 juta debitur penerima KUR. Dari sana, porsi penyaluran sektor produksi mencapai 60,7% dan telah memenuhi target 60%.

Dari sisi debitur, Kementerian UMKM mencatat terdapat 2,75 juta debitur baru tercatat dan 1,54 juta debitur graduasi. Per Desember 2025, tercatat penerbitan 3,07 juta Nomor Induk Berusaha (NIB), 2,86 juta sertifikat halal, dan 1,03 juta SNI BINA UMK.

Adapun, rasio kredit UMKM Indonesia baru mencapai18,05% dengan suku bunga sekitar 5,50%. Angkanya masih tertinggal dibanding negara pembanding seperti Korea Selatan (32,3%, bunga 2,5%) dan China (42,22%, bunga 3%). Pada saat yang sama, SDGs Score Indonesia sebesar 66,95% masih berada di bawah negara lain yang berada pada kisaran 70–78%.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp178,08 triliun hingga Desember 2025. Total nilai tersebut disalurkan kepada 3,8 juta debitur.

Penyaluran KUR BRI sepanjang 2025 didominasi oleh sektor produksi, yang mencakup pertanian, perikanan, perdagangan, industri pengolahan, dan jasa lainnya, dengan porsi sebesar 64,49% dari total penyaluran KUR BRI.

“Hingga Desember 2025, BRI berhasil menyalurkan KUR sebesar Rp178,08 triliun kepada 3,8 juta debitur,” ungkap manajemen BRI dalam keterangannya, Kamis (22/1/2026).

Manajemen menuturkan, sektor pertanian menjadi kontributor utama, dengan pembiayaan mencapai Rp80,09 triliun. Nilai itu setara 44,97% dari keseluruhan KUR yang telah disalurkan.

Sementara itu, Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan KUR BRI ditujukan untuk membantu pelaku UMKM agar semakin produktif. Menurutnya, pembiayaan KUR memberikan dampak nyata terhadap penguatan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja di berbagai daerah.

“Kami juga terus memberikan pendampingan kepada dan pemberdayaan bagi pelaku usaha untuk bisa naik kelas,” kata Dhanny.

Dia mengatakan, KUR BRI tidak hanya sekedar instrumen pembiayaan. Dhanny menyebut, KUR BRI merupakan katalis yang mampu menggerakan ekonomi rakyat.

Langkah ini merupakan peran BRI dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi inklusif, dengan UMKM menjadi penopang utamanya.

Berdasarkan laporan keuangan bulanan, BRI membukukan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp45,44 triliun hingga November 2025. Realisasi ini ditopang oleh pendapatan bunga bersih yang tumbuh 2,50% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp103,40 triliun.

Dari sisi intermediasi, bank "wong cilik" itu telah menyalurkan kredit sebesar Rp1.306,53 triliun hingga November 2025, meningkat 7,16% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp1.219,21 triliun.

Pada saat yang sama, total dana pihak ketiga (DPK) yang telah dihimpun BRI mencapai Rp1.459,98 triliun, tumbuh 5,28% YoY dari November 2024 yang sebesar Rp1.386,71 triliun.

Pertumbuhan DPK pada periode ini utamanya ditopang oleh simpanan giro yang meningkat 16,13% YoY menjadi Rp440,79 triliun hingga November 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Airlangga mengungkapkan sejumlah relaksasi yang akan diberikan kepada masyarakat Aceh, terutama nasabah yang memiliki Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Salah satu kebijakan yang telah disiapkan adalah relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), termasuk penghapusan kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga bagi debitur KUR yang terdampak langsung bencana," kata Airlangga dikutip dari akun Instagrami resmi @airlanggahartarto_official, Jumat (26/12/2025).

SHUTTERSTOCK/JUICY FOTO Ilustrasi kredit, kredit perbankan. Bank optimistis kredit dan likuiditas tetap tumbuh hingga akhir tahun.

Airlangga menjelaskan, pemerintah juga memberikan keringanan bagi debitur KUR eksisting, khususnya para pelaku usaha yang tidak dapat melanjutkan aktivitasnya akibat kerusakan yang parah.

Nantinya dalam fase percepatan pemulihan ini stimulus tambahan turut diberikan, seperti perpanjangan tenor pinjaman, masa tenggang pembayaran, hingga penyesuaian suku bunga, agar para pelaku usaha dapat kembali bangkit secara bertahap.

Menurut Airlangga, relaksasi kredit itu sebagai bentuk komitmen pemerintah, sesuai arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk segera menyiapkan langkah-langkah percepatan pemulihan ekonomi bagi masyarakat Aceh yang terdampak bencana.

Pemerintah, imbuh Airlangga, juga akan mendorong percepatan perbaikan infrastruktur publik yang terdampak, sebagai fondasi penting bagi pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat.

Pada penutup, Airlangga menyampaikan duka cita atas bencana yang dialami oleh masyarakat Aceh.

"Pada kesempatan ini, saya menyampaikan duka cita yang mendalam, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh keluarga besar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kepada seluruh saudara-saudara kita di Aceh yang tengah menghadapi musibah bencana alam," jelasnya.

Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menggelontorkan total sebanyak Rp 268 miliar untuk penanganan bencana kepada provinsi dan kabupaten yang terdampak bencana Sumatera.

Adapun dana diberikan sebanyak Rp 4 miliar kepada 52 kabupaten kota, dan Rp 20 miliar untuk masing-masing provinsi yang terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dana ini disalurkan ke pemda terdampak bencana melalui Dana Kemasyarakatan Presiden, namun juga masih ada beberapa dana yang dapat digunakan, seperti Dana Tanggap Darurat atau Dana Siap Pakai (DSP) dan Cadangan Bencana yang dikoordinir Badan Nasional Penanggulangan Bencan (BNPB)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belum menetapkan skema final penanganan kredit usaha rakyat (KUR) bagi UMKM yang terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyatakan saat ini pihaknya masih menunggu proses pendataan dari perbankan sebagai pemilik data debitur untuk menentukan langkah kebijakan lebih lanjut.

Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza menyampaikan dampak bencana bersifat panjang dan tidak semua pelaku usaha bisa langsung mendapat penghapusan kredit.

Menurut Helvi, ada beberapa kategori UMKM terdampak, mulai dari yang kehilangan usaha secara total hingga yang hanya kehilangan pasar.

Namun, sambung dia, bagi UMKM yang usahanya masih bisa dipulihkan dan memiliki rekam jejak baik, pemerintah akan menyiapkan skema relokasi dan pembinaan agar usaha mereka dapat bangkit kembali.

“Bencana itu dampaknya panjang. Saya kemarin balik dari bencana. Tidak mungkin itu langsung begitu saja terdampak kemudian langsung hapus, enggak. Itu ada kriterianya,” kata Helvi dalam konferensi pers Holding UMKM Expo 2025 di Smesco, Jakarta, Senin (22/12/2025).

Helvi menambahkan, bagi UMKM yang usahanya terdampak karena hilangnya pasar, pemerintah menyiapkan relaksasi kredit.

Dia menegaskan, penghapusan langsung tidak bisa dilakukan karena terdapat tahapan dan kriteria sesuai aturan pemerintah. Proses ini dilakukan untuk memastikan setiap pelaku usaha mendapatkan perlakuan yang adil dan tepat sasaran.

Selain itu, Helvi menyebut pemerintah saat ini tengah mengumpulkan data UMKM terdampak bencana. Namun, data paling akurat tetap berada di perbankan karena menyangkut informasi debitur KUR.

Meski begitu, pemerintah berkomitmen melindungi UMKM terdampak sesuai kebijakan Presiden dan memastikan mereka tetap memiliki akses terhadap bantuan dan restrukturisasi.

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik menuturkan pemerintah sejauh ini sejalan dengan keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait restrukturisasi KUR bagi UMKM terdampak bencana.

Adapun, proses pendataan masih berlangsung di lapangan, melibatkan lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, dan pemerintah daerah sehingga jumlah UMKM terdampak belum dapat dipastikan secara final.

“Jadi belum bisa fix-nya angkanya, karena kan semua sedang berproses di lapangan ini, karena kan bencana yang sendiri kan masih ditanganin ya,” jelas Riza.

Meski demikian, Riza menyampaikan prioritas pemerintah saat ini adalah memastikan masyarakat terdampak bisa menghadapi bencana dengan tenang, sambil menyiapkan langkah mitigasi dari sisi usaha.

Dia menambahkan, UMKM yang memenuhi kriteria akan diberikan restrukturisasi, sehingga mereka tetap memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha kembali dengan penyaluran kredit yang lebih ringan.

“Mereka yang terdampak akan diberikan restrukturisasi, lalu setelah itu nantinya bila mana ingin mengembangkan usahanya kembali, mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan usahanya kembali dengan penyaluran yang lebih rendah. Nanti detailnya,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan laporan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) per November 2025.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan hingga akhir November 2025 realisasi KUR mencapai Rp250,8 triliun. Nilai ini setara dengan 87,7% dari pagu sepanjang tahun ini yang sebesar Rp286 triliun.

"KUR ini diterima oleh sebanyak 4,2 juta debitur dengan membayar bunga sebesar 6%," ujarnya dalam Konferensi Pers APBN Kita pada Kamis (18/12/2025).

Selain itu, Suahasil juga menyampaikan realisasi subsidi bunga KUR tercatat senilai Rp26,0 triliun atau 67,9% dari pagu sebesar Rp38,28 triliun.

Terkait dengan nasabah KUR yang terdampak bencana di Sumatra, pemerintah memberikan sejumlah insentif yang terdiri dari tiga fase. Fase pertama, periode Desember 2025 hingga Maret 2026 untuk pemetaan dampak debitur KUR.

Lalu, fase kedua pada April 2026 hingga Juni 2026 merupakan periode penghapusan kewajiban bagi usaha yang tidak bisa lanjut. Relaksasi bagi debitur lain berupa tenor, grace period, dan suplesi serta subsidi bunga sebesar 0% pada 2026 dan 3% pada 2027.

Fase ketiga yaitu Januari 2026 hingga Desember 2026 terdapat relaksasi KUR debitur baru dengan bunga 0% pada 2026 dan 3% pada 2027, serta grace period dan pelonggaran syarat KUR.

Untuk tambahan subsidi bunga KUR dibutuhkan anggaran senilai Rp2,14 triliun dan akan dialokasikan pada 2026-2027.

Sebelumnya, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyebut realisasi KUR sepanjang 2025 tidak akan mencapai target Rp280 triliun.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan hingga akhir tahun, KUR diproyeksikan hanya mampu terealisasi sekitar Rp270 triliun, atau sekitar 85% dari target nasional yang dipatok sebesar Rp280 triliun.

“Insya Allah sampai akhir Desember ini kita hanya bisa mencapai di sekitar Rp270 triliun. Jadi Rp10 triliun dari plafon itu tidak bisa tercapai karena berbagai situasi dan faktor di lapangan,” kata Maman dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Berdasarkan data Kementerian UMKM, sampai dengan 5 Desember 2025, realisasi penyaluran KUR baru mencapai Rp253 triliun dengan penerima KUR mencapai 4,3 juta debitur. Adapun, mayoritas debitur yang mendominasi KUR adalah perempuan dengan persentase mencapai 51,35%.

Berdasarkan riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Maman menyampaikan satu UMKM rata-rata mampu menyerap dua—tiga tenaga kerja. Dengan demikian, potensi penyerapan tenaga kerja dari program KUR mencapai sekitar 10 juta orang per tahun.

Namun, dia menyatakan mayoritas tenaga kerja tersebut masih berada di sektor informal. Adapun, pemerintah kini mendorong transformasi agar para pekerja UMKM dapat beralih ke sektor formal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memastikan, perseroan telah mengantongi dan mendalami data debitur kredit usaha rakyat (KUR) yang terdampak bencana di wilayah Sumatera. Ini merespons kebijakan pelonggaran beban KUR hingga tiga tahun dari pemerintah.

“Kita sudah punya angkanya (debitur KUR yang terdampak bencana di wilayah Sumatera), kemudian kita sedang dalami,” Direktur Utama BRI Hery Gunardi saat dijumpai media di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Hery mengatakan, debitur KUR yang terdampak bencana tersebar di Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Pada intinya, ia memastikan bahwa perseroan tidak akan memberatkan debitur yang terdampak di wilayah tersebut.

Ketika ditanya mengenai pengaruhnya terhadap kinerja perseroan, Hery juga memastikan bahwa KUR di wilayah bencana tidak memengaruhi kinerja terutama apabila dilihat secara bank wide.

“Tidak besar (pengaruh ke kinerja perseroan). Saya tidak pegang angka pastinya. Tapi menurut saya, kalau dibandingkan BRI bank wide seperti ‘garuk pipi’ gitu ya, kan tidak terasa,” kata Hery.

Untuk diketahui, hingga akhir Oktober 2025, BRI menyalurkan KUR sebesar Rp147,2 triliun kepada 3,2 juta debitur secara nasional.

Realisasi tersebut setara dengan 83,2 persen dari total alokasi KUR BRI tahun 2025 sebesar Rp177 triliun. Alokasi ini meningkat dari alokasi awal sebesar Rp175 triliun, seiring tingginya permintaan pembiayaan produktif dari pelaku usaha kecil di seluruh Indonesia.

Kuota KUR BRI pada tahun 2025 terdiri atas Rp160 triliun untuk KUR Mikro berupa pinjaman di bawah Rp100 juta, serta Rp17 triliun untuk KUR Kecil berupa pinjaman Rp100 juta hingga Rp500 juta.

Pada Selasa (16/12), pemerintah mengumumkan pelonggaran beban KUR hingga tiga tahun bagi debitur yang terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) angkat bicara mengenai rencana pemerintah menghapus utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi debitur yang terdampak bencana alam di Sumatra.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan perseroan telah mengantongi jumlah debitur yang terdampak bencana di wilayah Sumatra dan sedang melakukan pendalaman lebih lanjut.

“Nanti gimana restrukturisasinya tergantung dengan policy bank masing-masing. Jadi intinya gini, kita enggak akan memberatkan nasabah,” kata Hery Gunardi usai menghadiri Launching BRI Corporate Rebranding di Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025).

Lebih lanjut, mantan Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) itu memastikan rencana pemerintah tersebut tidak memengaruhi kinerja keuangan BRI.

Dia menuturkan, total kredit di wilayah Sumatra Utara dan Sumatra Barat cukup kecil jika dibandingkan total kredit yang diberikan BRI secara keseluruhan. “Oh enggak, enggak besar. BRI kan gede banget, itu kan jumlahnya kecil,” ujarnya.

Adapun, pemerintah berencana menghapus utang KUR bagi debitur terdampak bencana alam di Sumatra. Kebijakan ini nantinya tidak hanya menyasar petani, tetapi juga UMKM.

Dalam catatan Bisnis, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meluruskan bahwa fasilitas relaksasi kredit macet itu berlaku bagi seluruh pelaku UMKM penerima KUR di wilayah terdampak, bukan hanya debitur di sektor pertanian.

“Ya pokoknya [penerima manfaat] di daerah terdampak kepada bencana. [Untuk] Seluruh penerima KUR, UMKM di sana,” ungkap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Terkait mekanisme pembiayaan pemutihan utang tersebut, Airlangga menuturkan bahwa beban finansialnya akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara spesifik, pemerintah akan mengalkulasi alokasi dana dari pos total subsidi bunga KUR yang telah dianggarkan.

“Nanti kita lihat kan kita punya total subsidi bunga. Kan dihitung nanti dari situ berapa. Dan ini kan sifatnya jangka panjang program setahun ke depan, setahun kedua, dan sebagainya,” jelasnya.

Meski demikian, pemerintah saat ini masih belum merilis angka pasti mengenai jumlah debitur maupun total nilai outstanding kredit yang akan dihapusbukukan.

Airlangga menyebut pihaknya masih terus memonitor data di lapangan mengingat proses pendataan korban dan dampak kerusakan masih berjalan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah mencatat sekitar 141.000 debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terdampak banjir yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Nilai baki debet (sisa utang) debitur terdampak mencapai sekitar Rp 7,8 triliun dari total 996.000 debitur KUR di tiga provinsi tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dari jumlah itu, lebih dari 63.000 debitur KUR sektor pertanian ikut terdampak dengan baki debet mencapai Rp 3,57 triliun.

Pemerintah menyiapkan paket kebijakan khusus untuk memberi keringanan bagi debitur yang berada dalam kondisi kahar (force majeure).

Paket kebijakan tersebut meliputi restrukturisasi, percepatan pemulihan daerah bencana melalui penyaluran KUR baru pada 2026 dengan bunga rendah, hingga opsi pelunasan kewajiban baki debet bagi debitur tertentu.

“Mengenai angka dan teknis kebijakan sedang disiapkan. Dalam beberapa hari ke depan, pemerintah akan mengumumkan kebijakan ekonomi khusus untuk pemulihan bencana ini,” ujar Airlangga dalam Kegiatan HUT AEI ke-37 di BEI, Jakarta, Jumat (12/12/2025) dikutip dari Antara.

Selain bagi debitur KUR, pemerintah juga memberi keringanan bagi kelompok pekerja terdampak bencana.

Kemudahannya mencakup penghapusbukuan dan penghapustagihan denda iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pemberi kerja terdampak, serta pelayanan klaim Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Pensiun (JP).

Airlangga menegaskan bahwa pemerintah bersama pihak terkait bergerak cepat menangani banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Paket kebijakan khusus ini disiapkan untuk memberi ruang bagi debitur KUR sembari menjaga stabilitas dan pemulihan ekonomi daerah terdampak.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen penghapusan utang KUR bagi petani Aceh yang terdampak banjir dan longsor saat meninjau jembatan bailey Teupin Mane, Kabupaten Bireuen, Aceh.

“Kemudian utang-utang KUR, karena ini keadaan alam, ya kita akan hapus,” ujar Prabowo pada Minggu (7/12).

Ia menegaskan, penghapusan utang dilakukan karena bencana ini merupakan keadaan terpaksa atau force majeure, sehingga petani tidak perlu mengkhawatirkan kemampuan mengembalikan pinjaman.

“Jadi petani tidak usah khawatir tidak bisa kembalikan utang, karena ini bukan kelalaian, tapi keadaan terpaksa, force majeur,” kata Presiden.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menetapkan kebijakan khusus sebagai respons dampak banjir dan longsor di tiga provinsi Sumatera. Pada Rabu (10/12), OJK mengumumkan perlakuan khusus bagi debitur terdampak yang berlaku hingga tiga tahun sejak penetapan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa hampir seluruh kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut masuk kategori risiko sedang hingga berat.

Kondisi ini menunjukkan urgensi penerapan kebijakan perlakuan khusus atas kredit atau pembiayaan, kemudahan pelaporan bagi lembaga jasa keuangan terdampak, dan kemudahan proses klaim asuransi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah tengah menyiapkan paket kebijakan khusus untuk meringankan beban debitur KUR yang berada dalam keadaan kahar (force majeure) akibat banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Paket khusus bagi debitur terdampak mulai dari dari restrukturisasi, percepatan pemulihan daerah bencana dengan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) baru pada 2026 dengan bunga rendah, hingga opsi pelunasan kewajiban baki debet bagi debitur tertentu.

“Mengenai angka dan teknis kebijakan sedang disiapkan. Dalam beberapa hari ke depan, pemerintah akan mengumumkan kebijakan ekonomi khusus untuk pemulihan bencana ini,” kata Airlangga dalam Kegiatan HUT AEI ke-37 di BEI, Jakarta, Jumat.

Airlangga menyebutkan bahwa dari total 996.000 debitur KUR di tiga provinsi, sebanyak 141.000 debitur dengan baki debet sekitar Rp7,8 triliun diperkirakan terdampak. Termasuk di dalamnya lebih dari 63.000 debitur KUR sektor pertanian dengan baki debet mencapai Rp3,57 triliun.

Lebih lanjut, pemerintah juga akan memberi keringanan kepada kelompok pekerja terdampak bencana mulai dari kebijakan penghapusbukuan dan penghapustagihan denda iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pemberi pekerja yang terdampak, serta kemudahan untuk pembayaran atau pelayanan klaim jaminan hari tua (JHT), jaminan kematian (JKM), jaminan kecelakaan kerja (JKK), dan jaminan pensiun (JP).

Airlangga menegaskan bahwa pemerintah bersama seluruh pihak terkait terus bekerja cepat menangani bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat

Adapun paket kebijakan khusus ini, ujar Airlangga, bertujuan untuk memberikan ruang kepada debitur KUR hingga menjaga stabilitas dan mendorong pemulihan perekonomian di daerah terdampak bencana.

Sebelumnya, dalam kunjungan ke Kabupaten Bireuen, Aceh pada beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah akan menghapus utang KUR bagi petani Aceh yang terdampak bencana banjir dan longsor.

"Kemudian utang-utang KUR, karena ini keadaan alam, ya kita akan hapus," kata Prabowo memberikan keterangan pers di sela-sela meninjau jembatan bailey Teupin Mane, Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu (7/12).

Prabowo menyebut penghapusan utang KUR dilakukan karena bencana ini merupakan keadaan alam yang bersifat terpaksa atau force majeur, sehingga petani tidak perlu khawatir terkait kemampuan mengembalikan pinjaman.

"Jadi petani tidak usah khawatir tidak bisa kembalikan utang, karena ini bukan kelalaian, tapi keadaan terpaksa, force majeur," ucap Presiden.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mengumumkan kebijakan khusus sebagai respon dampak banjir dan longsor di tiga provinsi Sumatera. OJK pada Rabu (10/12) menetapkan kebijakan perlakuan khusus kepada debitur terdampak banjir Sumatera yang berlaku dalam jangka waktu hingga tiga tahun sejak penetapan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan bahwa hampir seluruh kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut masuk dalam klasifikasi risiko sedang hingga berat, berdasarkan hasil pemetaan regulator.

Hal ini menunjukkan adanya urgensi untuk menerapkan kebijakan perlakuan khusus atas kredit/pembiayaan kepada debitur yang terdampak bencana, kemudahan pelaporan bagi lembaga jasa keuangan terdampak, serta imbauan untuk kemudahan proses klaim asuransi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025