Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan adanya lonjakan signifikan penyebaran komentar spam yang mempromosikan judi online di berbagai platform media sosial selama periode Juni 2026.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar mengatakan fenomena tersebut diduga berkaitan dengan dimulainya ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang dimanfaatkan pelaku untuk menggaet pengguna baru.

Berdasarkan hasil pemantauan Komdigi, jumlah temuan komentar spam promosi judi online meningkat sekitar 128% dibandingkan rata-rata temuan pada periode Januari hingga Juni 2026. Lonjakan tersebut dinilai sebagai bagian dari aktivitas terorganisasi lintas negara yang memanfaatkan sistem otomatis atau bot untuk menyebarkan promosi secara masif.

Komdigi menjelaskan, bot tersebut bekerja dengan memantau akun media sosial yang memiliki tingkat interaksi tinggi. Ketika sebuah unggahan mulai ramai mendapatkan perhatian publik, sistem secara otomatis membanjiri kolom komentar dengan promosi maupun tautan menuju situs judi online.

"Fenomena ini juga berkorelasi dengan dimulainya Piala Dunia FIFA 2026 pada 11 Juni yang dimanfaatkan pelaku untuk meningkatkan promosi taruhan olahraga," ujar Alexander di Kantor Komdigi pada Senin (29/6/2026).

Selain memanfaatkan bot, Komdigi juga menemukan pola penyebaran menggunakan akun-akun palsu di berbagai platform, seperti Instagram, Facebook dan TikTok. Pelaku diketahui mengubah variasi kata kunci maupun tagar agar dapat menghindari sistem moderasi otomatis yang diterapkan masing-masing platform.

Hasil analisis jaringan Komdigi menunjukkan bahwa aktivitas tersebut dilakukan secara lintas negara melalui jaringan akun yang terindikasi berbasis di India dan Brasil. Operasi itu juga disebut terhubung dengan sejumlah platform judi online melalui sistem afiliasi, salah satunya menggunakan tagar RawitBet untuk menyebarkan ribuan komentar promosi dalam waktu singkat.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Komdigi terus berkoordinasi dengan penyelenggara platform digital untuk mempercepat penghapusan konten. Dalam waktu dekat, Komdigi juga akan bertemu dengan perwakilan Meta mengingat sebagian besar komentar promosi ditemukan pada platform Instagram dan Facebook.

Selain menggandeng platform digital, Komdigi memperkuat koordinasi dengan Kepolisian RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Langkah tersebut dilakukan untuk menindak rekening perbankan, QRIS, maupun dompet digital yang terindikasi digunakan dalam aktivitas perjudian online.

Sepanjang periode 1 Juni hingga 28 Juni 2026, Komdigi telah menangani sebanyak 126.180 konten yang berkaitan dengan judi online. Mayoritas temuan masih berasal dari situs web sebanyak 111.279 konten, disusul layanan file sharing.

Selanjutnya, platform Google dan YouTube sebanyak 4.579 konten, Meta sebanyak 4.549 konten, platform X sebanyak 622 konten, serta platform digital lainnya.

"Komdigi mengimbau masyarakat untuk tidak mengakses, membagikan, maupun berinteraksi dengan komentar promosi judi online. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan konten serupa, mengingat pelaku terus mengembangkan berbagai modus baru untuk mempromosikan aktivitas ilegal tersebut," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten pengelola gerai Pizza Hut di Tanah Air, PT Sarimelati Kencana Tbk. (PZZA) berupaya memperluas kantong pendapatan perseroan melalui pembelian 52% saham PT Halal Artisan Yummies (HAY). Perusahaan ini adalah pemilik gerai Hayo Frozen Yogurt Shop.

Melansir keterbukaan informasi BEI, PZZA menggelontorkan nilai investasi mencapai Rp10,4 miliar yang mencerminkan 52% saham HAY. Transaksi ini dilakukan melalui penyetoran sebagian saham baru dari PZZA ke HAY.

Aksi ini juga merupakan transaksi afiliasi dengan Boy Lukito merupakan Direktur Utama PZZA sekaligus Komisaris Utama HAY.

”Perseroan memandang bahwa setoran modal ke HAY merupakan langkah strategis untuk memperluas jaringan pasar sekaligus memperkuat posisi perusahaan di industri makanan dan minuman,” tulis manajemen dalam keterbukaan informasi, Kamis (25/6/2026).

Manajemen menerangkan, dengan masuknya PZZA sebagai pemegang saham mayoritas, transaksi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan jangka panjang melalui pengembangan usaha yang lebih terarah.

Selain itu, transaksi ini diproyeksikan menciptakan kesinambungan bisnis antara PZZA dan HAY, khususnya dalam diversifikasi produk halal dan inovasi kuliner.

”Kepemilikan sebesar 52% memberikan kendali strategis bagi PZZA untuk mengarahkan pengembangan usaha HAY, sehingga dapat memperkuat daya saing dan memperluas peluang bisnis di sektor makanan dan minuman,” tambah manajemen.

Adapun transaksi ini dinilai tidak memberikan beban bagi PZZA, mengingat persentase nilai transaksi hanya mencerminkan 1,01% dari total ekuitas perseroan pada periode 31 Desember 2025.

Transaksi afiliasi juga dipilih PZZA lantaran dinilai memberikan keuntungan bagi pemegang saham dibandingkan melaksanakan transaksi dengan pihak non-afiliasi. Pertimbangan tersebut didasarkan pada waktu pelaksanaan, efisiensi, keselarasan kepentingan, hingga potensi sinergi bisnis yang lebih kuat.

”Transaksi serupa dengan pihak tidak terafiliasi dapat memakan waktu lebih lama untuk dilaksanakan, yang kemudian dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha perseroan,” tegas manajemen.

Bisnis.com, JAKARTA — Peta persaingan e-commerce Indonesia makin mengerucut dengan dominasi dua pemain besar, yakni Shopee dan gabungan TikTok Shop-Tokopedia. Meski demikian, persaingan antarpelaku industri tetap berlangsung ketat melalui strategi harga, inovasi fitur, hingga penguatan ekosistem digital.

Berdasarkan laporanE-Commerce in Southeast Asia 2026yang dirilis Momentum Works, Shopee mendapuk posisi pemimpin pasar e-commerce Indonesia dengan pangsa 54% pada 2025 atau naik dibandingkan 46% pada 2024. Sementara itu, gabungan TikTok Shop dan Tokopedia menempati posisi kedua dengan pangsa pasar 38%.

Dominasi itu membuat dua pemain tersebut menguasai sekitar 92% nilai transaksi kotor ataugross merchandise value(GMV) e-commerce Indonesia. Total GMV e-commerce nasional tercatat mencapai US$57,7 miliar atau sekitar Rp999,4 triliun pada 2025, meningkat dari US$56,5 miliar atau sekitar Rp978,6 triliun pada 2024.

Di sisi lain, pangsa pasar pemain lain makin menyusut. Lazada hanya menguasai 6% pasar e-commerce Indonesia pada 2025, turun dari 7% pada tahun sebelumnya.Blibli memiliki pangsa pasar 3%, lebih rendah dibandingkan 4% pada 2024. Bukalapak yang sebelumnya menyumbang 10% GMV e-commerce nasional pada 2024 tidak lagi tercantum dalam daftar pemain utama pada 2025.

Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Budi Primawan mengatakan data pangsa pasar tersebut pada dasarnya menggambarkan dinamika persaingan yang sangat kompetitif di industri e-commerce.

“Setiap platform memiliki strategi, segmen pengguna, dan proposisi nilai yang berbeda,” kata Budi ketika dihubungi, Senin (15/6/2026).

Budi mengemukakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, faktor sepertilive commerce, video commerce, program afiliasi, integrasi konten dan transaksi, serta berbagai program promosi menjadi pendorong pertumbuhan yang cukup signifikan bagi industri.

Di sisi lain, konsumen Indonesia makin beragam dan cenderung menggunakan lebih dari satu platform sesuai kebutuhan. Karena itu, perubahan pangsa pasar tidak selalu mencerminkan satu faktor tertentu, melainkan kombinasi dari inovasi produk, pengalaman pengguna, variasi layanan, strategi promosi, kekuatan ekosistem, dan preferensi konsumen yang terus berkembang.

Ke depan, Budi mengatakan persaingan akan lebih ditentukan oleh kemampuan platform menghadirkan nilai tambah bagi pengguna, baik dari sisi penjual maupun konsumen.

“Ini bisa berupa pengalaman belanja yang lebih baik, dukungan terhadap UMKM, penguatan logistik dan pembayaran, pemanfaatan teknologi, hingga kemampuan mengintegrasikan berbagai kanal perdagangan digital,” kata Budi.

Budi menambahkan kompetisi yang sehat merupakan hal yang positif bagi ekosistem. Menurutnya, seluruh pelaku, termasuk Lazada, Blibli, Shopee, TikTok Shop, maupun platform lainnya, terus berinovasi untuk menjawab kebutuhan pasar.

Menurut Budi, tidak ada satu formula yang berlaku untuk semua platform. Yang paling penting adalah bagaimana setiap platform terus beradaptasi dengan kebutuhan konsumen yang berubah, mendukung pertumbuhan penjual dan UMKM, serta membangun keunggulan yang relevan dan berkelanjutan di tengah persaingan yang makin dinamis.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda berpandangan mayoritas konsumen di Indonesia memiliki orientasi belanja yang berfokus pada harga (price-oriented consumer). Banderol harga barangmenjadi aspek pertimbangan utama yang menentukan keputusan membeli.

Menurutnya, platform e-commerce berlomba-lomba menawarkan diskon, gratis ongkos kirim, dan berbagai insentif untuk meningkatkan transaksi. Namun, strategi tersebut membutuhkan dukungan pendanaan yang besar.

“Itu yang membedakan antara Shopee, TikTok Shop [Tokopedia] dan juga Lazada serta Blibli. Pasar Lazada dan Blibli makin tergerus karena tidak cukup kuat untuk bersaing dengan Shopee dan TikTok Shop,” kata Huda.

Selain strategi harga, Huda menilai Shopee dan TikTok Shop juga lebih unggul dalam aspek inovasi. Shopee dengan fiturlive shoppingdan kolaborasi dengan YouTube menghadirkan pembeda dari sisi pengalaman pengguna. Sementara itu, TikTok Shop memiliki keunggulan melalui fiturlive shoppingyang terintegrasi dengan media sosialnya.

Menurut Huda, kekuatan dari sisi pengalaman pengguna dan inovasi tersebut juga sangat bergantung pada kemampuan pendanaan.

“Maka, saya rasa pendanaan menjadi kunci ke depan. Dengan pendanaan yang kuat, platform bisa bersaing dalam hal harga dan juga inovasi,” kata Huda.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten properti kongsi Agung Sedayu Grup dan Salim Grup, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) akan melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) IV atau private placement sebagai bagian dari strategi memperkuat struktur permodalan dan mendukung pengembangan bisnis anak usaha.

Mengacu pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada 26 Juni 2024 serta keterbukaan informasi yang telah disampaikan sebelumnya, perseroan akan menerbitkan sebanyak 72,48 juta saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham.

Melalui aksi korporasi tersebut, perseroan berpotensi menghimpun dana sekitar Rp498,28 miliar.

Dana segar yang diperoleh akan digunakan untuk memperkuat posisi keuangan perusahaan sekaligus menunjang kelangsungan operasional dan pengembangan bisnis dua entitas anak, yakni PT Panorama Eka Tunggal dan PT Karunia Utama Selaras.

Seluruh saham baru yang diterbitkan dalam aksi korporasi ini akan diserap oleh investor nonafiliasi, yaitu PT Victoria Jaya Abadi dan Providentia Wealth Management Ltd.

Dalam pelaksanaan PMTHMETD IV, perseroan menetapkan harga pelaksanaan sebesar Rp6.875 per saham. Harga tersebut telah memenuhi ketentuan Bursa Efek Indonesia yang mensyaratkan harga pelaksanaan minimal 90% dari rata-rata harga penutupan saham selama 25 hari bursa berturut-turut sebelum pengajuan pelaksanaan private placement.

Aksi korporasi ini juga akan meningkatkan jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dari sebelumnya 18,117 miliar saham menjadi 18,189 miliar saham.

Sementara itu, modal ditempatkan dan disetor perseroan akan bertambah menjadi sekitar Rp1,82 triliun setelah seluruh proses PMTHMETD IV selesai dilaksanakan.

Adapun jadwal pelaksanaan PMTHMETD IV telah ditetapkan sebagai berikut:

Penerbitan saham PMTHMETD IV: 23 Juni 2026

Pencatatan saham hasil PMTHMETD IV di Bursa Efek Indonesia: 24 Juni 2026

Pemberitahuan hasil pelaksanaan PMTHMETD IV: 25 Juni 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini diterpa kasus dugaan korupsi besar.

Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program MBG periode 2025–2026.

Tiga tersangka tersebut adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, eks Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya, serta mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan Lodewyk Pusung.

Kasus ini menjadi sorotan karena MBG merupakan program strategis nasional dengan anggaran ratusan triliun rupiah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.

Awal Mula Dugaan Korupsi MBG

Berdasarkan keterangan Kejaksaan Agung, perkara ini mulai naik ke tahap penyidikan pada Jumat, 29 Mei 2026.

Jika ditarik lebih jauh ke belakang, kasus tersebut berawal dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang mulai berjalan pada 6 Januari 2025. Program ini memiliki anggaran sangat besar, yakni Rp85,27 triliun pada 2025 dan Rp268 triliun pada 2026.

Dalam aturan pelaksanaannya, pengelolaan MBG dilakukan melalui yayasan-yayasan yang menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Namun, mekanisme tersebut diduga dimanfaatkan oleh para tersangka untuk melakukan penyimpangan.

Dugaan Karpet Merah untuk Yayasan Terafiliasi

Penyidik menduga Dadan Hindayana bersama Sony Sonjaya memberikan perlakuan khusus kepada sejumlah yayasan yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG.

Yayasan-yayasan tersebut disebut memperoleh kemudahan dan prioritas dalam pelaksanaan program. Bahkan, menurut Kejagung, yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka memperoleh insentif bernilai miliaran rupiah setiap hari.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menyebut yayasan-yayasan penerima keuntungan tersebut memiliki keterkaitan dengan para tersangka.

Selain dugaan pemberian fasilitas khusus kepada yayasan tertentu, penyidik juga menemukan indikasi penyimpangan lain dalam pengadaan barang dan jasa program MBG.

Modus Dugaan Korupsi, Mark Up dan Pengadaan Tak Sesuai Kebutuhan

Kejagung menduga para tersangka melakukan intervensi terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang dan jasa.

Akibat intervensi tersebut, sejumlah pengadaan dilakukan tidak sesuai kebutuhan program dan diduga terjadi praktik mark up harga.

Beberapa pengadaan yang menjadi sorotan antara lain:

1. Motor listrik sebanyak 21.801 unit senilai Rp1 triliun yang telah dibayarkan kepada PT YAT. Penyidik menduga perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai vendor karena tidak memiliki dealer maupun bengkel aktif serta terdapat indikasi mark up.
2. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang diduga tidak sesuai ketentuan.
3. Pengadaan 31.994 unit tablet yang diduga mengalami mark up harga.
4. Pengadaan 5.400 unit televisi berukuran 75 inci yang juga diduga tidak sesuai kebutuhan serta mengalami mark up.

Menurut penyidik, kombinasi antara pemberian keuntungan kepada yayasan tertentu dan pengadaan barang yang tidak sesuai kebutuhan itulah yang diduga menimbulkan kerugian keuangan negara.

Laporan Kejanggalan Sampai ke Presiden

Di tengah pelaksanaan program MBG, Presiden Prabowo Subianto mengaku telah menerima berbagai laporan terkait dugaan kekurangan, kejanggalan, hingga indikasi penyelewengan dalam pelaksanaan program.

Menurut Prabowo, laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan meminta klarifikasi serta pendalaman dari sejumlah lembaga, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Presiden mengungkapkan bahwa keputusan mengganti pimpinan BGN diambil setelah mempertimbangkan berbagai laporan yang diterimanya.

Dadan Cs Dicopot dari Jabatan

Pada Selasa, 2 Juni 2026, pemerintah resmi melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional.

Dadan Hindayana digantikan oleh Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN. Sementara posisi wakil kepala diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono yang menggantikan Lodewyk Pusung serta Sony Sonjaya.

Beberapa saat setelah pergantian tersebut, Kejaksaan Agung mulai melakukan langkah penyidikan secara intensif.

Penggeledahan Kantor BGN Dimulai Dini Hari

Pada Rabu, 3 Juni 2026, kantor BGN di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, menjadi pusat perhatian.

Berdasarkan informasi petugas keamanan setempat, penggeledahan oleh penyidik Kejaksaan Agung dimulai sekitar pukul 02.00 WIB dini hari.

Sebanyak tiga hingga empat mobil Kejaksaan disebut masuk ke kompleks kantor BGN untuk melakukan penggeledahan.

Ketika awak media mendatangi lokasi sekitar pukul 09.00 WIB, pengamanan terlihat diperketat. Bahkan, karyawan BGN hanya diperbolehkan masuk sampai area lobi kantor selama proses berlangsung.

Meski penggeledahan berlangsung sejak dini hari, Kejagung saat itu masih menutup rapat informasi mengenai perkara yang sedang ditangani.

Penjemputan Paksa di Tiga Lokasi Berbeda

Setelah alat bukti dinilai cukup, penyidik melakukan penjemputan paksa terhadap ketiga mantan pimpinan BGN. Dadan Hindayana dijemput di kediamannya di Bogor, Jawa Barat. Lodewyk Pusung dijemput di rumahnya di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Sementara Sony Sonjaya diamankan di sebuah hotel.

Ketiganya kemudian dibawa ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan.

Pada sore hari, Kejagung menggelar konferensi pers untuk mengumumkan perkembangan perkara.

Sekitar pukul 17.10 WIB, Dadan Hindayana terlihat keluar mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda khas Kejaksaan RI dengan tangan diborgol. Tak lama kemudian, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung juga keluar dengan kondisi serupa sebelum dibawa ke mobil tahanan.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, kemudian mengumumkan bahwa ketiganya resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik memperoleh alat bukti yang cukup.

Para tersangka dijerat Pasal 603 dan Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk kepentingan penyidikan, ketiganya langsung ditahan selama 20 hari.

Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung, sedangkan Dadan Hindayana ditempatkan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Kerugian Negara dan Aliran Dana

Meski telah menetapkan tersangka, Kejaksaan Agung masih mendalami besaran kerugian negara akibat perkara ini.

Penyidik juga masih menelusuri aliran dana serta keuntungan yang diduga diterima masing-masing tersangka.

Hingga saat ini, jumlah pasti kerugian negara maupun nilai keuntungan yang dinikmati para tersangka belum diumumkan karena proses perhitungan masih berlangsung.

Prabowo Mengaku Sedih Harus Mengganti Orang Kepercayaannya

Di hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih harus mengganti sejumlah pimpinan yang sebelumnya dipercaya menjalankan tugas negara, termasuk di lingkungan BGN.

Saat menghadiri acara Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center, Bogor, Prabowo mengatakan keputusan tersebut bukan hal yang mudah karena orang-orang yang diganti merupakan sosok yang selama ini dipercaya mengemban tugas penting negara.

Namun, ia menegaskan tidak ingin mengomentari lebih jauh karena proses hukum sedang berjalan dan tidak ingin dianggap memengaruhi penyelidikan.

Prabowo juga menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis nasional yang menyangkut masa depan generasi Indonesia, pengentasan kemiskinan, serta penciptaan jutaan lapangan kerja.

Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada integritas dan kualitas kepemimpinan lembaga yang mengelolanya.

Kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu perkara besar yang menyita perhatian publik pada 2026. Bermula dari dugaan pemberian fasilitas kepada yayasan terafiliasi dan pengadaan barang yang diduga mengalami mark up, kasus ini berujung pada penetapan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional sebagai tersangka.

Meski demikian, penyidikan masih terus berjalan. Kejaksaan Agung masih menghitung nilai kerugian negara dan menelusuri aliran dana yang diduga terkait dengan perkara tersebut. Hasil penyidikan lanjutan akan menentukan seberapa besar dampak dugaan korupsi ini terhadap program MBG yang selama ini menjadi salah satu program unggulan pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menggeledah sejumlah tempat terkait kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG periode 2025–2026.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan penggeledahan dilakukan di kantor BGN serta sejumlah kediaman para tersangka di Bogor dan Jakarta.

Tersangka dalam kasus ini yakni eks Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

“Sejak tadi malam memang kami melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Selain kantor MBG, ada juga rumah-rumah kediaman para tersangka,” ujar Syarief di Kejagung, Rabu (3/6/2026).

Ia menambahkan, hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung di sejumlah lokasi, meski belum merinci tempat-tempat tersebut.

Syarief juga menyampaikan bahwa penyidik telah menyita sejumlah barang bukti, mulai dari dokumen hingga barang bukti elektronik.

“Hasil penggeledahan adalah dokumen dan barang bukti elektronik, HP, laptop, dan lainnya,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Dadan, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalam program MBG.

Mereka diduga meloloskan yayasan yang terafiliasi untuk menjadi mitra SPPG meski tidak memenuhi syarat, serta melakukan mark up dan pengadaan barang yang tidak diperlukan.

Perbuatan tersebut diduga merugikan negara, namun Kejagung masih menghitung total kerugian negara dalam kasus ini.

Dadan Cs dijerat Pasal 603 dan Pasal 604 jo. Pasal 20 huruf a atau c UU No.1/2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan duduk perkara yang menjerat eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG periode 2025-2026.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan kasus ini dilakukan penyidikan sejak Jumat (29/5/2026). Dalam proses penyidikan itu, pihaknya memutuskan untuk menetapkan tiga tersangka setelah memiliki alat bukti yang cukup.

Selain Dadan, penyidik juga menetapkan dua mantan Wakil BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya. Ketiganya, diperiksa terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

"Tim penyidik menetapkan saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan sebagai tersangka," ujar Syarief di Kejagung, Rabu (3/6/2026).

Dia menjelaskan, kronologi kasus ini bermula pada (6/1/2025). Kala itu, pemerintah telah melaksanakan program MBG dengan total anggaran tahun 2025 sebesar Rp85,27 triliun dan 2026 sebesar Rp268 triliun.

Menurut Syarief, program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun, yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG malah dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN.

Pasalnya, yayasan itu justru tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG, namun tetap ditunjuk dengan cara melakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari Dadan Cs.

"Yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah tiap hari, dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi di antaranya dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP," imbuhnya.

Selain menggunakan yayasan yang terafiliasi, Dadan Cs juga melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum serta diduga melakukan intervensi kepada PPK.

Akibatnya, pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan riil di lapangan dan adanya mark up harga pengadaan sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG.

Perincian pengadaan barang tersebut mulai dari pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit senilai Rp1 triliun; pengadaan 32.000 pasang sepatu; pengadaan tablet sebanyak 31.000 yang tidak sesuai ketentuan; dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan.

"Bahwa terhadap perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Para tersangka disangka melanggar Pasal 603 dan 604 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Singaraja Putra Tbk. (SINI) berencana menggelar penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue untuk mendanai akuisisi perusahaan tambang milik PT Petrosea Tbk. (PTRO).

Berdasarkan keterbukaan informasi, SINI berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 721,5 juta saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham. Dengan asumsi harga pelaksanaan Rp5.000 per saham, perseroan berpotensi meraup dana hingga Rp3,6 triliun.

Direktur Utama SINI Amir Antolis mengatakan dana hasil rights issue akan difokuskan untuk mendukung ekspansi bisnis melalui pengambilalihan PT Karya Mineral Sentosa (KMS) milik PTRO.

“Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan PMHMETD akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kondisi keuangan, terutama dalam memperkuat struktur permodalan melalui peningkatan posisi ekuitas,” ujar Amir dalam keterbukaan informasi, dikutip Senin (25/5/2026).

Dalam transaksi tersebut, SINI akan mengambil alih sebanyak 507,38 juta saham KMS atau setara 99,995% saham perusahaan tambang tersebut dari PTRO. Nilai akuisisi mencapai Rp1,73 triliun.

Perseroan menjelaskan transaksi itu tergolong material karena nilainya setara 110,27% dari total aset SINI. Selain itu, transaksi juga dikategorikan sebagai transaksi afiliasi lantaran PTRO merupakan afiliasi dari salah satu pengendali perseroan.

Meski demikian, SINI menegaskan transaksi tersebut bukan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Selain untuk akuisisi KMS, dana rights issue juga akan digunakan untuk melunasi lebih awal utang perseroan kepada sejumlah bank. Adapun rincian pinjaman yang akan dilunasi meliputi fasilitas dari BNI masing-masing Rp300 miliar yang jatuh tempo pada Agustus dan September 2026, serta pinjaman Bank Mandiri sebesar Rp300 miliar yang jatuh tempo September 2026.

Dengan aksi korporasi tersebut, SINI memperkirakan struktur permodalan perseroan akan membaik signifikan. Perseroan memproyeksikan posisi ekuitas yang sebelumnya negatif Rp687,41 miliar dapat berbalik menjadi positif Rp1,53 triliun setelah rights issue terlaksana.

Selain itu, kas dan setara kas diperkirakan meningkat menjadi Rp2,32 triliun, sedangkan total aset diproyeksikan naik menjadi Rp3,99 triliun.

“Pelaksanaan ini juga diproyeksikan menciptakan efisiensi keuangan melalui pelunasan sebagian pokok pinjaman bank yang akan menurunkan beban bunga dan meningkatkan laba bersih,” ujar Amir.

Perseroan berencana meminta persetujuan pemegang saham dalam RUPS yang dijadwalkan berlangsung pada 26 Mei 2026. Selanjutnya, SINI akan menyampaikan pernyataan pendaftaran rights issue kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Di sisi lain, PTRO juga masih menunggu persetujuan dari sejumlah kreditur seperti BCA, BNI, dan Bank Mandiri terkait rencana pelepasan saham KMS. Perseroan memastikan koordinasi dengan PTRO terus dilakukan agar seluruh persetujuan dapat diperoleh sebelum pernyataan pendaftaran rights issue disampaikan kepada OJK.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap dugaan praktik manipulasi nilai ekspor atau under-invoicing yang dilakukan sejumlah perusahaan besar di sektor crude palm oil (CPO) dan batu bara.

Purbaya menyebut praktik tersebut kini tengah ditelusuri bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan Agung atau sudah dalam tahap penyelidikan.

Hal itu disampaikan Purbaya usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

“BPKP dan Kejagung sudah bergerak, saya masih menunggu laporan dari mereka,” ujar Purbaya.

Lebih lanjut, dia mengatakan pemerintah akan meminta laporan perkembangan penyelidikan tersebut pada pekan depan. “Saya akan minta laporan dari mereka minggu depan, seperti apa perkembangannya,” katanya.

Purbaya menilai dugaan manipulasi ekspor tersebut sudah sangat jelas terlihat dari hasil pemeriksaan data pengapalan dan transaksi perdagangan internasional.

“Tapi yang jelas, clear sekali memang yang ada manipulasi harga. Ada under-invoicing,” ujarnya.

Menurutnya, istilah under-invoicing terdengar teknis, namun pada dasarnya merupakan praktik penipuan dalam pelaporan nilai ekspor.

“Walaupun namanya keren, under-invoicing dan lain-lain, tapi basically nipu,” kata Purbaya.

Dia menjelaskan modus yang digunakan antara lain melalui perusahaan perdagangan milik sendiri di Singapura. Barang ekspor dari Indonesia dijual terlebih dahulu ke perusahaan afiliasi dengan harga rendah sebelum kembali dijual ke negara tujuan dengan harga jauh lebih tinggi.

“Dia kirim Singapura, pakai perusahaan trading, mana perusahaannya dia sendiri. Dari sini ke sana, ke tujuannya dengan harga yang dua kali lipat atau lebih,” ujarnya.

Purbaya mengungkapkan selisih harga yang ditemukan bahkan mencapai 200 persen hingga empat kali lipat dari nilai awal. “Ada yang 200 persen, ada yang 4 kali lipat,” katanya.

Pemeriksaan tersebut dilakukan secara rinci hingga level kapal pengangkut untuk menelusuri pola transaksi ekspor.

“Jadi itu kita tes kapal per kapal,” ujar Purbaya.

Dia mengatakan praktik tersebut ditemukan pada 10 perusahaan ekspor terbesar sektor CPO yang diperiksa pemerintah, meski total perusahaan yang dianalisis mencapai lebih dari 15 perusahaan.

“Saya pilih 10 terbesar yang diumumkan, tapi kan saya punya berapa, 15 lebih yang kita cek. Ini yang CPO saja,” katanya.

Meski demikian, Purbaya menolak mengungkap identitas perusahaan-perusahaan tersebut. “Jangan lah,” ujarnya singkat saat ditanya nama perusahaan yang terlibat.

Menurut dia, praktik manipulasi sebelumnya sulit dideteksi karena data kepabeanan Indonesia hanya mencatat ekspor sampai negara transit seperti Singapura, sementara rantai perdagangan selanjutnya tidak terpantau.

Namun kini pemerintah mulai menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan data perdagangan internasional yang lebih lengkap untuk menelusuri alur transaksi hingga ke negara tujuan akhir.

“Nah sekarang kita terapkan AI, kemudian kita beli data juga yang lebih lengkap,” kata Purbaya.

Dengan sistem baru itu, pemerintah dapat mencocokkan data ekspor Indonesia dengan data impor negara tujuan secara lebih detail.

“Jadi bukan data besar dari UN database itu, tapi udah betul kapal per kapal,” ujarnya. Selain sektor CPO, pemerintah juga menemukan indikasi serupa di sektor batu bara.

“Yang batu bara juga ada penemuan menarik, nanti juga kita akan diskusi sama BPKP,” kata Purbaya.

Dia menyebut dugaan under-invoicing di sektor CPO dan batu bara menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo karena berdampak terhadap penerimaan negara dan devisa hasil ekspor. “Kalau dilihat dari pidato Bapak Presiden, yang diduga besar under-invoicing kan CPO sama batu bara,” ujarnya.

Meski demikian, pemerintah menegaskan tidak akan mematikan operasional perusahaan yang terlibat. Fokus utama pemerintah adalah memastikan praktik perdagangan dilakukan secara wajar dan sesuai aturan.

“Nanti kalau sudah beres ya, kita nggak akan bunuh perusahaannya. Cuman kita minta mereka melakukan yang seharusnya,” kata Purbaya.

Dia juga berharap pembentukan sistem penjualan tunggal melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dapat memperkecil peluang manipulasi ekspor di masa depan.

“Tapi nanti dengan adanya penjual tunggal tadi harusnya aman. Tapi yang belakangan mereka melakukan penyelewengan. Saya akan melihat berapa yang saya bisa ambil dari mereka,” tandas Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti PT Bukit Darmo Property Tbk. (BKDP) memperoleh pinjaman afiliasi senilai Rp175,54 miliar dari Komisaris Utama perseroan, Endang Lestari Pujiastuti, guna mendukung modal kerja dan kebutuhan operasional perusahaan.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan perseroan, BKDP telah menandatangani akta pernyataan transaksi pinjaman tersebut pada 28 April 2026.

Pinjaman itu memiliki tenor selama 10 tahun dan dapat diperpanjang, dengan tingkat bunga sebesar 0,5% per tahun tanpa kewajiban penyediaan jaminan.

Direktur Utama BKDP Hendro Sumampow mengatakan transaksi tersebut dilakukan untuk mendukung keberlangsungan usaha perseroan di tengah kebutuhan pendanaan operasional dan pengembangan proyek.

“Transaksi ini bersifat sangat mendesak untuk menjamin keberlangsungan usaha Perseroan dengan kondisi yang lebih menguntungkan dibandingkan alternatif pendanaan lain,” tulis Hendro dalam keterbukaan informasi, Jumat (22/5/2026).

Adapun dana pinjaman tersebut akan digunakan untuk sejumlah kebutuhan perseroan, antara lain pembiayaan pembangunan hotel sebesar Rp64,42 miliar, renovasi mal Rp81,35 miliar, pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp21,47 miliar, pembayaran listrik PLN Rp2,43 miliar, serta biaya operasional Rp5,85 miliar.

Perseroan menilai transaksi tersebut memberikan manfaat finansial karena tingkat suku bunganya lebih rendah dibandingkan bunga pasar dan tidak mensyaratkan jaminan aset.

Nilai transaksi tersebut setara sekitar 57% dari total ekuitas perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian audited per 31 Desember 2025.

BKDP menegaskan transaksi ini merupakan transaksi afiliasi karena pemberi pinjaman merupakan Komisaris Utama perseroan. Meski demikian, manajemen memastikan transaksi telah dilakukan sesuai prinsip kewajaran dan praktik bisnis yang berlaku umum.

“Tidak terdapat anggota Direksi maupun Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan yang turut serta dalam pengambilan keputusan atas transaksi ini,” tambah Hendro.

Perseroan juga memastikan transaksi pinjaman tersebut tidak memberikan dampak material yang merugikan terhadap kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha perusahaan. Sebaliknya, pendanaan tersebut dinilai dapat meningkatkan fleksibilitas keuangan BKDP.

Ekonomi digital Indonesia terus menunjukkan tren positif dengan proyeksi nilai transaksi bruto mencapai hampir US$100 miliar pada tahun 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh peran UMKM serta ekosistem afiliasi di platform e-commerce yang mempercepat perputaran ekonomi nasional.

Program afiliasi kini menjadi peluang nyata bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan tambahan melalui konten digital. Riset menunjukkan bahwa mayoritas responden berhasil meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan melalui inisiatif seperti Shopee Affiliate Program.

Memanfaatkan momentum Hari Kartini beberapa waktu lalu, Shopee berkolaborasi dengan lima mitra logistik besar untuk memberikan pembekalan bagi perempuan di sektor logistik. Pelatihan ini melibatkan kurir perempuan serta anggota keluarga kurir dari JNE, SiCepat, AnterAja, Pos Indonesia, dan SPX Express.

Program bertajuk 'Siap Bersaing di Era Perubahan bersama Mitra Logistik' ini bertujuan membekali peserta dengan keterampilan pemasaran digital yang praktis. Inisiatif ini fokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi terkini.

Director of Business Partnership Shopee Indonesia, Daniel Minardi, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dukungan terhadap ekosistem digital yang inklusif. Ia menekankan pentingnya akses pelatihan bagi perempuan untuk menciptakan sumber pendapatan baru.

"Kami memastikan para peserta tidak hanya memahami dasar digital, tetapi juga mampu langsung memulai dan mengembangkan usaha, menciptakan sumber pendapatan baru, dan berkontribusi pada ketahanan ekonomi keluarga," ujarnya seperti dikutip dari detikcom, Rabu (13/5).

Dalam pelatihan tersebut, para peserta mempelajari cara mengoptimalkan platform untuk menjadi kreator konten yang efektif. Materi yang disampaikan mencakup strategi pembuatan konten harian hingga cara membagikan tautan produk secara efisien.

Sebanyak 40 peserta mendapatkan bimbingan langsung mengenai teknis penggunaan aplikasi dan evaluasi performa afiliasi secara mandiri. Hal ini dirancang agar mereka tetap produktif meskipun memiliki kesibukan utama sebagai penyedia jasa logistik.

Novia Rahmadani, seorang kurir perempuan dari Pos Indonesia, merasa platform digital memberikan ruang fleksibilitas yang sangat berharga. Ia mengaku mendapatkan banyak wawasan baru mengenai potensi penghasilan dari rumah.

"Banyak hal baru yang saya pelajari tadi mulai dari gimana caranya jadi Mitra Shopee sampai Shopee Affiliate. Materinya mudah dipahami apalagi sebelumnya saya sendiri memang sudah mulai coba-coba buat konten untuk affiliate," ujar Novia.

Sejak diluncurkan pada akhir 2019, Shopee Affiliate Program telah merangkul belasan juta kreator di seluruh Indonesia. Program ini terus berkembang menjadi pilar penting yang menghubungkan penjual dengan pembeli melalui rekomendasi konten.

Melalui pelatihan inklusif ini, para perempuan di bidang logistik kini memiliki modal keterampilan untuk bersaing di pasar digital. Dukungan perangkat sederhana seperti ponsel dan koneksi internet menjadi pintu masuk bagi mereka untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Novia menambahkan bahwa konsistensi menjadi kunci utama bagi para pemula yang ingin menekuni dunia afiliasi secara serius. Ia berencana untuk segera menerapkan strategi evaluasi mandiri yang baru saja dipelajarinya.

"Lewat pelatihan hari ini, jadi lebih paham apa saja yang bisa saya tingkatkan untuk menjadi kreator affiliate, seperti lebih konsisten untuk membuat konten tiap harinya dan rutin mengevaluasi performa affiliate secara mandiri," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) telah menandatangani perjanjian dengan PT Bank HSBC Indonesia untuk mengakuisisi aset dan liabilitas Wealth and Premier Banking dari HSBC Indonesia.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), OCBC NISP menyampaikan bahwa penandatanganan perjanjian telah dilaksanakan pada Senin (4/5/2026).

“Perseroan dan PT Bank HSBC Indonesia (HSBC Indonesia), menandatangani Perjanjian dimana Perseroan, tunduk pada dipenuhinya persyaratan pendahuluan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian, akan mengakuisisi aset dan liabilitas Wealth and Premier Banking dari HSBC Indonesia,” tulis Investor Relations Head Bank OCBC NISP Jefry Tjahjadi dalam surat kepada BEI, dikutip pada Senin (4/5/2026).

Perseroan memastikan, tidak terdapat hubungan afiliasi, sebagaimana didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, antara Perseroan dan HSBC Indonesia.

Untuk itu, perseroan menyebut bahwa pelaksanaan transaksi tersebut tidak termasuk dalam kategori transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

“Transaksi ini diharapkan dapat memperluas dan memperkuat bisnis konsumer Perseroan, serta mendukung pertumbuhan basis nasabah, sejalan dengan strategi pengembangan bisnis Perseroan,” jelas Jefry.

Sebagai informasi, IWPB Indonesia dibangun berdasarkan proposisi layanan keuangan global premium yang melayani pelanggan ritel dan wealth, menawarkan produk dan layanan perbankan yang lengkap, serta wealth management yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Portofolio ini mencakup simpanan nasabah, produk investasi, mencakup obligasi, reksa dana dan asuransi, kartu kredit, serta retail loans, yang akan memperdalam bisnis wealth management OCBC Indonesia, sekaligus mendukung strategi Next Frontier OCBC Group dalam mendorong Franchise Shift.

Tanpa memperhitungkan one-off transaction costs, transaksi ini diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap pendapatan bagi OCBC Indonesia setelah penyelesaian, yang diharapkan pada kuartal II/2027.

Adapun, total AUM yang akan dialihkan mencapai Rp89,8 triliun, yang terdiri dari investasi nasabah dalam obligasi reksa dana serta asuransi sebesar Rp58,2 triliun dan simpanan nasabah sebesar Rp31,6 triliun. Portofolio small retail loans nasabah senilai Rp3,6 triliun juga akan dialihkan sebagai bagian dari transaksi tersebut.

Nilai total transaksi ditentukan berdasarkan prinsip kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual (willing-buyer, willing-seller), dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk prospek bisnis IWPB Indonesia serta potensi sinergi yang dapat direalisasikan oleh OCBC Indonesia. Nilai Transaksi akan difinalisasi dan diumumkan setelah penyelesaian.

Sementara itu, Presiden Direktur OCBC Indonesia Parwati Surjaudaja dalam keterangannya menyebut bahwa akuisisi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi OCBC NISP di segmen wealth management di Indonesia.

Menurutnya, International Wealth and Premier Banking milik HSBC Indonesia memiliki kapabilitas yang kuat, basis nasabah yang solid, serta keahlian mendalam untuk menyediakan solusi wealth management yang komprehensif.

Sebagai grup jasa keuangan terintegrasi, OCBC Group menggabungkan kapabilitas dan pengetahuan mendalam dari Bank of Singapore dan Great Eastern untuk menghadirkan rangkaian produk dan layanan perbankan, investasi, dan asuransi yang komprehensif.

“Kami sangat antusias untuk melayani nasabah International Wealth dan Premier Banking HSBC Indonesia dengan solusi wealth dari OCBC Indonesia, yang dilengkapi dengan proposisi whole-of-wealth dari OCBC Group,” ujar Parwati dalam keterangan resminya, Senin (4/5/2026).

Adapun, OCBC NISP akan bekerja sama dengan HSBC Indonesia guna memastikan proses migrasi nasabah dan karyawan berjalan dengan lancar setelah penyelesaian akuisisi.

Perseroan juga berkomitmen untuk selalu menjaga kepercayaan nasabah dengan menjamin dana nasabah selalu aman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi lebih lanjut mengenai hal ini akan diumumkan mendekati waktu penyelesaian transaksi.