JAKARTA - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri menetapkan 4 tersangka kasus dugaan korupsi perjanjian jual beli BBM nontunai antara PT Pertamina Patra Niaga (PPN) dengan PT Askim Koalindo Tuhup (AKT) periode 2009-2012.

Kabag Ops Kortas Tipikor Polri Kombes Pol Yusuf Afandi mengatakan, empat tersangka terdiri dari tiga mantan pejabat PT PPN dan Pemegang Saham sekaligus Presiden Direktur PT AKT Samin Tan.

Tiga mantan pejabat PT PPN itu yakni Direktur Pemasaran PT Pertamina Patra Niaga periode 2008–2011 berinisial SW, Vice President Sales Wilayah Timur PT Pertamina Patra Niaga periode 2009–2013 berinisial JI, serta General Manager Treasury dan Vice President Treasury PT Pertamina Patra Niaga berinisial WTD.

“Berdasarkan alat bukti yang sah dan cukup sebagaimana diatur dalam KUHAP, penyidik telah menetapkan empat orang tersangka,” kata Yusuf, Selasa (30/6/2026).

Kasus ini berawal dari adanya kerja sama penjualan BBM jenis High Speed Diesel (HSD) antara PT PPN dengan PT AKT yang semula menggunakan mekanisme pembayaran yang aman melalui Letter of Credit (L/C) atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

Dalam perjalanannya, meskipun PT AKT telah berulang kali mengalami keterlambatan bahkan penunggakan pembayaran, 3 tersangka mantan pejabat PT PPN justru tidak melakukan penghentian penyaluran BBM ataupun langkah-langkah mitigasi risiko sebagaimana mestinya.

Sebaliknya, dilakukan serangkaian perubahan kebijakan melalui addendum perjanjian yang semakin menguntungkan PT AKT. “Perubahan tersebut berupa pemberian tambahan volume penyaluran BBM, pemberian potongan harga, penghapusan klausul denda atas keterlambatan pembayaran, serta perubahan mekanisme pembayaran dari sistem yang dijamin menjadi hanya uang muka atau down payment sebesar 25 persen tanpa adanya jaminan pembayaran,” ungkap Yusuf.

Tidak hanya itu, mekanisme pengawasan internal dan proses penagihan juga diduga sengaja tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Kesepakatan tersebut tidak dilaporkan secara berjenjang kepada atasan, sehingga proses monitoring terhadap piutang perusahaan tidak berjalan efektif.

Dengan rangkaian tindakan tersebut, PT AKT memperoleh fasilitas pembiayaan penjualan BBM dalam jumlah yang sangat besar tanpa jaminan yang memadai, sementara risiko kerugian seluruhnya beralih kepada PT Pertamina Patra Niaga sebagai BUMN.

“Akibatnya, dari total penyaluran sekitar 191,37 juta liter BBM senilai USD137,29 juta, terdapat kewajiban pembayaran yang tidak terpenuhi sehingga berdasarkan hasil audit investigatif BPK mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar USD30.370.958,61 atau diperkirakan setara Rp486 miliar,” ujarnya.

Dalam kasus ini, penyidik telah memeriksa 88 saksi, tiga ahli, melakukan penggeledahan di lima lokasi, serta melakukan penyitaan terhadap berbagai dokumen, barang bukti elektronik, dan uang tunai sebesar Rp2.362.281.000 sebagai bagian dari upaya asset recovery.

“Saat ini penyidik masih terus melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap para saksi dan tersangka, melaksanakan penelusuran aset, melengkapi pemberkasan perkara, serta berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum guna proses hukum selanjutnya. Upaya asset recovery akan terus dioptimalkan agar kerugian keuangan negara dapat dipulihkan semaksimal mungkin,” ucapnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan penyidik terus melakukan pemantauan terkait pembantaran penahanan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut . Sejalan dengan itu, KPK berharap tindakan medis terhadap eks Menteri Agama tersebut segera dilakukan.

"KPK berharap tindakan-tindakan medis yang dibutuhkan dapat segera dilakukan, agar Ybs bisa segera pulih dan kembali menjalani proses hukum," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Minggu (28/6/2026).

Menurut Budi, harapan tersebut tidak lepas dari proses hukum yang bersangkutan. Sebab kata Budi, perkara yang menjerat Gus Yaqut segera dilimpahkan.

"Mengingat Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK dalam waktu dekat juga menjadwalkan untuk segera melakukan tahap 2, yakni pelimpahan tersangka, alat bukti, dan berkas perkara ke tahap penuntutan," ujarnya.

Sebelumnya, KPK membantarkan penahanan Gus Yaqut pada Rabu (24/6/2026). "Hari ini, Rabu (24/6), Penyidik melakukan pembantaran penahanan terhadap tersangka YCQ," kata Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).

Budi menjelaskan, pembantaran dilakukan menurut hasil pemeriksaan yang dilakukan tim dokter. Hasil pemeriksaan mengharuskan Gus Yaqut menerima perawatan lanjutan di rumah sakit.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang kemudian mengharuskan yang bersangkutan menjalani rawat inap di RS Polri Kramatjati," ujarnya.

Berdasarkan keterangan medis, ungkap Budi, Gus Yaqut mengalami sakit di saluran pencernaan.

JAKARTA - Sindikat judi online (judol) jaringan Internasional yang bermarkas di perkantoran Hayam Wuruk, Jakarta Barat (Jakbar) ternyata mengelola 145 website perjudian. Hal itu terungkap usai dilakukan pemeriksaan digital forensik dari penyitaan barang bukti.

"Ditemukan sebanyak 145 web ataupun domain ataupun situs perjudian yang dikelola oleh para tersangka secara bergantian," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dir Tipidum) Bareskrim Polri Brigjen Wira Satya Triputra, Sabtu (27/6/2026).

Menurut Wira, sindikat ini juga melakukan pengelolaan situs judol secara berganti-gantian ternyata merupakan modus untuk menghindari pemblokiran dari Komdigi.

"Mengapa di dalam pengelolaannya secara bergantian? Karena ini dimaksudkan untuk menghindari pemblokiran dari Kementerian Kominfo," ujar Wira.

Wira juga menyatakan, saat dilakukan pendalaman dan penelusuran IP Address atau alamat servernya tidak berada di Indonesia.

"Didapatkan informasi bahwa IP address ataupun alamat server maupun hosting berada di luar negeri. Di antaranya di Brasil, Filipina, China, maupun Vietnam," ucap Wira.

Dalam perkara ini, Bareskrim Polri menangkap 321 WNA di Plaza Hayam Wuruk, usai melakukan penggerebakan tanggal 9 Mei 2026. Setelah dilakukan pendalaman akhirnya, 287 WNA ditetapkan sebagai tersangka.

Ratusan WNA yang jadi tersangka itu di antaranya adalah, 76 WNA China, tiga dari Laos, dua Malaysia, 15 Myanmar, enam Thailand dan 185 dari Vietnam.

Kemudian, Bareskrim juga menetapkan empat warga negara Indonesia (WNI) sebagai tersangka kasus sindikat judi online internasional yang bermarkas di Plaza Perkantoran Hayam Wuruk, Jakarta Barat.

Keempat tersangka itu masing-masing berinisial MAP, BT, DFA dan DA. Mereka memiliki peran masing-masing dalam membantu sindikat judol itu.

Para pelaku disangkakan Pasal 426 dan atau Pasal 607 juncto Pasal 20 dan atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

JAKARTA - Bareskrim Polri menyita ratusan barang bukti elektronik dalam pengungkapan sindikat judi online (judol) jaringan internasional yang bermarkas di perkantoran Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Penyitaan barang bukti itu hasil penggerebekan markas judol di lantai 20 dan 21 Plaza Perkantoran Hayam Wuruk.

"Tim Bareskrim Polri berhasil menyita ratusan barang bukti elektronik," kata Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin, Sabtu (27/6/2026).

Barang bukti yang disita di antaranya 594 unit telepon seluler, 382 unit laptop, 179 monitor dan komputer, 11 unit Mac Mini, serta router dan berbagai perangkat digital lainnya.

Tak hanya perangkat elektronik, penyidik juga menyita uang tunai dalam mata uang rupiah dan sejumlah mata uang asing dengan nilai total sekitar Rp8,7 miliar.

Dalam perkara ini, Bareskrim Polri menangkap 321 WNA di Plaza Hayam Wuruk setelah penggerebekan tanggal 9 Mei 2026. Setelah dilakukan pendalaman akhirnya 287 WNA ditetapkan sebagai tersangka.

Ratusan WNA yang jadi tersangka itu yakni 76 WNA China, tiga dari Laos, dua Malaysia, 15 Myanmar, enam Thailand, dan 185 dari Vietnam.

Kemudian, Bareskrim juga menetapkan 4 Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai tersangka kasus sindikat judi online (judol) internasional yang bermarkas di Plaza Perkantoran Hayam Wuruk, Jakarta Barat.

Keempat tersangka itu masing-masing berinisial MAP, BT, DFA dan DA. Mereka memiliki peran masing-masing dalam membantu sindikat judol itu.

Para pelaku disangkakan Pasal 426 dan atau Pasal 607 juncto Pasal 20 dan atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri mengungkap peran empat Warga Negara Indonesia (WNI) dalam kasus judi online (judol) jaringan Internasional yang bermarkas di perkantoran Hayam Wuruk, Jakarta Barat (Jakbar). Direktur Tindak Pidana Umum (Dir Tipidum) Bareskrim Polri Brigjen Wira Satya Triputra menyebut bahwa keempat tersangka itu adalah MAP, BT, DFA, dan DA.

Hal ini merupakan pengembangan dari ditangkapnya ratusan WNA dalam sindikat judol itu. “Dari hasil pengembangan terhadap kasus, setelah dilakukan langkah penindakan di Hayam Wuruk, tim penyidik berhasil mengembangkan dengan mengamankan empat orang warga negara Indonesia,” kata Wira dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/6/2026).

Wira mengatakan untuk tersangka MAP berperan sebagai admin keuangan yang posisinya berada di bawah seorang leader dalam jaringan itu. “Dari pendalaman, yang bersangkutan ini selain admin juga sebagai pemegang operasional, jadi memegang ATM untuk kegiatan operasional baik itu makan kemudian kegiatan sehari-hari," ujar Wira.

Selanjutnya, tersangka BT berperan membantu proses penyewaan Gedung Hayam Wuruk Plaza yang digunakan untuk operasional perjudian online. Selanjutnya, DFA berperan menyiapkan rekening dan kartu ATM yang mana hal itu diserahkan kepada tersangka MAP dan LTH, WN China yang saat ini masih buron.

“Tersangka keempat adalah inisial DA. Ini membantu menyediakan sarana keuangan judi berupa menyiapkan kartu ATM dan membantu penukaran kripto. Kemudian membantu mengurus izin tinggal daripada warga negara asing tersebut,” papar Wira.

Dalam perkara ini, Bareskrim Polri menangkap 321 WNA di Plaza Hayam Wuruk, usai melakukan penggerebakan tanggal 9 Mei 2026. Setelah dilakukan pendalaman akhirnya, 287 WNA ditetapkan sebagai tersangka.

Ratusan WNA yang jadi tersangka itu di antaranya adalah, 76 WNA China, tiga dari Laos, dua Malaysia, 15 Myanmar, enam Thailand, dan 185 dari Vietnam. Kemudian, Bareskrim juga menetapkan empat warga negara Indonesia (WNI) sebagai tersangka kasus sindikat judi online (judol) internasional yang bermarkas di Plaza Perkantoran Hayam Wuruk, Jakarta Barat.

Keempat tersangka itu masing-masing berinisial MAP, BT, DFA, dan DA. Para pelaku disangkakan Pasal 426 dan atau Pasal 607 juncto Pasal 20 dan atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri juga menetapkan empat warga negara Indonesia (WNI) sebagai tersangka kasus sindikat judi online (judol) internasional yang bermarkas di Plaza Perkantoran Hayam Wuruk, Jakarta Barat (Jakbar). Direktur Tindak Pidana Umum (Dir Tipidum) Bareskrim Polri Brigjen Wira Satya Triputra mengungkapkan, keempat tersangka itu masing-masing berinisial MAP, BT, DFA, dan DA.

“Dari hasil pengembangan terhadap kasus, setelah dilakukan langkah penindakan di Hayam Wuruk, tim penyidik berhasil mengembangkan dengan mengamankan empat orang warga negara Indonesia,” kata Wira dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/6/2026).

Adapun peran tersangka MAP yakni sebagai admin keuangan. Posisi MAP berada di bawah langsung leader jaringan judol. “Kami sampaikan bahwa MAP ini turut ditangkap pada saat di Gedung Hayam Wuruk,” ujar Wira.

Sementara itu, tersangka BT berperan membantu proses penyewaan Gedung Hayam Wuruk Plaza yang digunakan untuk operasional perjudian online. Selanjutnya, DFA berperan menyiapkan rekening dan kartu ATM.

“Tersangka keempat adalah inisial DA. Ini membantu menyediakan sarana keuangan judi berupa menyiapkan kartu ATM dan membantu penukaran kripto. Kemudian membantu mengurus izin tinggal daripada warga negara asing tersebut,” ucap Wira.

Dalam kasus ini, sebanyak 287 warga negara asing (WNA) telah ditetapkan sebagai tersangka. Ratusan WNA itu terdiri dari 76 WNA China, 3 WNA Laos, 2 WNA Malaysia, 15 WNA Myanmar, 6 WNA Thailand, dan 185 WNA Vietnam.

Para pelaku disangkakan Pasal 426 dan atau Pasal 607 juncto Pasal 20 dan atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri menetapkan 287 Warga Negara Asing (WNA) sebagai tersangka kasus sindikat judi online (judol) internasional yang bermarkas di Plaza Perkantoran Hayam Wuruk, Jakarta Barat (Jakbar).

Wakabareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin menjelaskan, awalnya penyidik mengamankan 321 WNA di Plaza Hayam Wuruk. Setelah dilakukan pendalaman akhirnya, 287 orang menjadi tersangka.

"Sebanyak 287 WNA dari berbagai negara telah ditetapkan sebagai tersangka," kata Nunung dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/6/2026).

Nunung merinci, ratusan WN yang jadi tersangka itu di antaranya adalah, 76 WNA China, tiga dari Laos, dua Malaysia, 15 Myanmar, enam Thailand dan 185 dari Vietnam.

Dalam perkara ini, Polri menyita ratusan barang bukti elektronik, antara lain, 594 unit handphone, 382 laptop, 179 monitor dan komputer, 11 unit Mac Mini, serta router dan perangkat digital lainnya.

"Jaringan internasional ini mengelola lebih dari 145 situs judi online secara bergantian untuk menghindari pemblokiran," ujarnya.

Diketahui, dalam penggerebekan tersebut, polisi menangkap ratusan warga negara asing (WNA) dari negara seperti Vietnam, China, Laos, Myanmar, Thailand, Malaysia, Kamboja.

Polri menitipkan ratusan warga negara asing (WNA) yang diduga tergabung dalam sindikat judi online jaringan internasional di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat (Jakbar), ke pihak Imigrasi.

Para pelaku dijerat denga Pasal 426 dan atau Pasal 607 juncto Pasal 20 dan atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

JAKARTA - Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa) dipastikan menjalani rawat inap di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (19/6/2026). Keduanya merupakan tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Sebelum dipindahkan ke Gedung Anton Soedjarwo untuk menjalani rawat inap, Roy dan Tifa lebih dulu menjalani pemeriksaan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) selama sekitar dua jam. Keputusan rawat inap dilakukan berdasarkan rekomendasi dokter.

"Bahwa baik Dokter Tifa maupun Mas Roy Suryo atas rekomendasi dokter, bukan atas permintaan sendiri ya rekomendasi dokter itu dilakukan treatment rawat inap. Itu saja," ujar kuasa hukum Roy dan Tifa, Refly Harun di RS Polri Kramat Jati, Jumat (19/6/2026).

Kondisi kesehatan keduanya pada dasarnya dalam keadaan baik. Namun, dalam pemeriksaan ditemukan penyakit bawaan yang menjadi pertimbangan tim medis.

"Jadi gini, kalau dua orang ini sebenarnya kondisinya baik-baik saja. Tetapi dia punya, katakanlah, sakit bawaan. Nah, sakit bawaan itu yang kemudian ditemukan dalam proses pemeriksaan," ucapnya.

Roy Suryo sempat menolak menjalani rawat inap. Namun, setelah berdiskusi dengan keluarga dan tim kuasa hukum, Roy akhirnya bersedia mengikuti rekomendasi dokter.

JAKARTA - Dittipideksus Bareskrim Polri menahan dua tersangka baru dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berkaitan dengan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Dua tersangka ditahan yakni DHB, putra pengusaha Siman Bahar dan VC.

Keduanya ditetapkan tersangka setelah penyidik menemukan bukti keterlibatan mereka dalam rangkaian tindak pidana penampungan, pengolahan, pemurnian, hingga penjualan emas yang diduga berasal dari aktivitas tambang emas ilegal.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, penahanan dilakukan setelah penyidik memeriksa 2 tersangka pada Senin (15/6/2026). “Keduanya ditahan di Rutan Bareskrim Polri untuk 20 hari ke depan mulai 16 Juni 2026 hingga 5 Juli 2026,” ujar Ade, Selasa (16/6/2026).

Sebelumnya, penyidik telah menetapkan tiga tersangka awal dari PT SPEM atau Toko Mas Semar Nganjuk yakni TW selaku Direktur Utama PT SPEM, DW, dan BSW. Dari hasil pengembangan penyidikan, penyidik menemukan keterlibatan pihak lain yang turut memfasilitasi tindak pidana tersebut.

Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik kemudian menetapkan DHB dan VC sebagai tersangka baru. DHB diketahui pernah menjabat Direktur PT SJU pada periode 13 Agustus 2021 hingga 14 September 2022, sedangkan VC menjabat sebagai Direktur PT SJU sejak 14 September 2022 hingga saat ini.

Menurut Ade, kedua tersangka sempat tidak memenuhi panggilan pertama penyidik yang dijadwalkan pada 10 Juni 2026. Namun, keduanya akhirnya hadir memenuhi panggilan kedua pada 15 Juni 2026 di Gedung Bareskrim Polri.

Dalam pemeriksaan, penyidik mengajukan 33 pertanyaan kepada DHB selama sekitar 7 jam pemeriksaan. Sementara terhadap VC, penyidik mengajukan 23 pertanyaan dalam pemeriksaan yang berlangsung hampir 7 jam.

“Dari hasil pengembangan penyidikan, ditemukan dua alat bukti mengenai keterlibatan pelaku lain yang secara bersama-sama memfasilitasi kejahatan yang terjadi. Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik kembali menetapkan dua tersangka baru yaitu DHB dan VC,” katanya.

Penyidik akan terus mengembangkan perkara dengan menelusuri aliran dana yang terkait dengan aktivitas tambang emas ilegal. “Tim penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri akan terus mengefektifkan koordinasi dengan PPATK untuk melakukan penelusuran aset (asset tracing) secara optimal terhadap seluruh aliran dana dalam rantai kejahatan tambang ilegal (PETI) dan TPPU dalam perkara ini,” ungkap Ade.

Sementara itu, berkas perkara pertama yang melibatkan tiga tersangka awal yakni TW, DW, dan BSW telah dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

JAKARTA - Ditreskrimum Polda Metro Jaya menetapkan satu pria berinisial ANH (24) sebagai tersangka lantaran membawa bom molotov saat berlangsungnya demonstrasi mahasiswa di Jakarta, Jumat 12 Juni 2026. Saat ini, pelaku jalani pemeriksaan oleh penyidik.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyebut, ANH ditangkap oleh personel di ruas Jalan Gatot Subroto, tepat di depan pintu gerbang utama Gedung DPR RI, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pukul 15.30 WIB setelah gerak-geriknya memicu kecurigaan petugas di lapangan.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif pascapenangkapan, penyidik telah menaikkan status hukum ANH menjadi tersangka," kata Budi, Sabtu (13/6/2026).

Budi mengungkapkan, petugas menemukan barang bukti berupa tiga unit botol berisi cairan berbahaya yang terdapat sumbu pada ujung botolnya di dalam tas ransel miliknya.

"Di mana benda-benda tersebut dikategorikan sebagai alat pembakar ilegal yang sangat berbahaya dan berpotensi mengancam keselamatan jiwa di tengah konsentrasi massa,” ujar Budi.

Untuk pria lainnya yang juga ditangkap yakni R saat ini masih berstatus saksi. Ia diketahui merupakan teman perjalanan tersangka menuju lokasi unjuk rasa.

Lihat video: DEMO BESAR-BESARAN! Mahasiswa Kepung Jakarta



"Saat ini berstatus sebagai saksi terhadap peristiwa tersebut dan akan didalami perannya lebih lanjut oleh tim penyidik guna memastikan ada tidaknya keterlibatan dalam perencanaan aksi," ucap Budi.

Atas perbuatannya, penyidik menjerat tersangka dengan pasal penyalahgunaan senjata atau bahan berbahaya sesuai Pasal 306 KUHP.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap dua orang yang diduga membawa bom molotov untuk menyusup ke dalam demo mahasiswa. Kedua orang tersebut diduga berasal dari kelompok perusuh yang sudah berniat menyusup demo mahasiswa di Jakarta.

”Satgas Gakkum Polda Metro Jaya sudah mengidentifikasi beberapa kelompok orang yang akan bergabung dengan kelompok aksi mahasiswa dan ini membawa molotov. Dan sudah diamankan 2 orang saat ini oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya,” ucapnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aliran dana terkait kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan, Jawa Timur. Hal itu dilakukan saat tim penyidik KPK memeriksa Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan IT PT Brantas Abipraya, Suradi pada Jumat (12/6/2026).

"Penyidik meminta data dan klarifikasi dokumen keuangan terkait aliran uang PT Brantas dan KSO pelaksana proyek gedung Pemkab. Lamongan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya yang dikutip Sabtu (13/6/2026).

Dalam perkara ini, menahan tiga tersangka korupsi proyek pembangunan gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan, Jawa Timur, Selasa (2/6/2026) malam. Mereka ditahan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Ketiga tersangka yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan 2017 berinisial SKM, Direktur PT Agung Pradana Putra berinisial ABD, General Manager Divisi Regional 3 2015- 2019 HDH.

Adapun, KPK mengatakan terdapat satu orang tersangka lain yakni Komite Manajemen Proyek Pembangunan Gedung Kantor Pemkab Lamongan 2017-2019 berinisial MYM. Namun yang bersangkutan belum ditahan lantaran tak memenuhi panggilan KPK hari ini.

Sehari kemudian, KPK menahan MYM untuk 20 hari pertama sejak 3-22 Juni 2026 di Rutan Cabang gedung KPK Merah Putih.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan 11 tersangka beserta barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan kegiatan ekspor produk hasil olahan kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan produk turunannya periode 2022-2024 kepada jaksa penuntut umum (JPU). Direktur Penuntutan (Dirtut) Jampidsus Kejagung, Ardito Muwardi, mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II tersebut dilakukan pada Senin (8/6/2026) di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.

"Tim JPU telah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Kejaksaan di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhadap 11 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pada kegiatan crude palm oil (CPO) periode 2022 sampai periode 2024," kata Ardito di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026).

Sebanyak 11 tersangka yang dilimpahkan terdiri atas LHP selaku fungsional analis kebijakan dan pembina industri agro di Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan periode 2021-2024, FJR selaku Direktur Teknis Kepabeanan periode 2017-2024, serta MZ selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai 6 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai pada 2021.

Selain itu, terdapat ES selaku Direktur Utama PT SMP, PT SMA, dan PT SMS; ERW selaku Direktur Utama PT BMM; FLX selaku Direktur Utama PT AP dan Head Commerce PT AP; RND selaku Direktur PT TAC dan PT BIR; TNY selaku Direktur Utama PT TIO sekaligus pemegang saham PT GBI; FNR selaku Direktur PT SIP; RBN selaku Direktur PT CKK; serta SYR selaku Direktur PT KPN, PT MAS, dan PT SBP.

Dengan pelimpahan tahap II tersebut, penanganan perkara terhadap 11 tersangka memasuki tahap penuntutan.