Bisnis.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) sedang merombak program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar penerima manfaat lebih terukur dan tidak banyak menyerap anggaran negara.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari memberikan contoh penerima manfaat yang tidak perlu mendapatkan MBG, yaitu siswa/i dari sekolah dengan taraf tinggi karena mereka telah mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.

"Contoh gampang: SMA ya mungkin sudah tidak perlu diberikan lagi MBG, apalagi SMA-SMA yang favorit, yang uang sakunya anak-anaknya itu ada Rp100.000-Rp200.000 gitu ya, sekolah-sekolah yang high class gitu, itu tidak perlu lagi. Itu beberapa contoh, itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat," katanya di Kompleks Parlemen, Senin (15/6/2026).

BGN juga mengambil langkah lainnya dengan menghentikan penyaluran MBG dan mengaudit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama masa libur sekolah.

Namun apakah upaya tersebut dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat karena sebelumnya kelompok masyarakat dan elemen mahasiswa menuntut program ini segera dihentikan.

Menurut pengamat kebijakan publik sekaligus Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, upaya tersebut dinilai upaya BGN saat ini mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat secara perlahan dengan catatan tata kelola dilakukan secara konsisten.

"Tentu karena BGN ini lembaga negara, ya dia kaitannya dengan pelayanan publiknya. Kalau pelayanan publiknya apa baik, artinya ya konsisten, efektif, efisien, berkelanjutan, ya trust-nya mesti muncul," katanya kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Dia mengingatkan salah satu cara untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat adalah memastikan tidak ada sama sekali kasus keracunan karena hal ini menyangkut citra BGN maupun pemerintah.

Indikator tersebut juga menunjukkan bahwa tata kelola MBG dapat dipastikan optimal. Sebab, tingkat kualitas maupun keamanan makanan terjamin sehingga tidak ada lagi kasus keracunan.

Menurutnya, kebijakan refocusing penerima manfaat sudah tepat dilakukan BGN agar MBG disalurkan kepada anak-anak yang membutuhkan. Dia memberikan contoh penerima manfaat di Jakarta yang didominasi murid-murid yang mampu memenuhi kebutuhan gizi tanpa MBG sehingga disarankan tidak perlu memperoleh MBG.

"Tepat, tepat. Misalnya ini kan satu refocusing kan. Jadi kebijakan refocusing itu artinya dia hanya diberikan kepada mereka yang memang membutuhkan," ucapnya.

Dia menambahkan, penyaluran MBG akan jauh lebih tepat jika menyasar sekolah yang didominasi penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau penerima manfaat yang masuk kategori miskin, miskin ekstrem, dan rentan miskin.

"Nah menurut saya ini yang tidak membutuhkan-membutuhkan itu dicoretin aja gitu. Dicoretin aja sebanyak mungkin kan. Karena itu kota-kota banyak sekali," tuturnya.

Namun dia memahami bahwa kebijakan publik tidak selalu sempurna dan membuat sebagian pihak kecewa. Dia juga menyebut bahwa bebenah yang dilakukan BGN belum sepenuhnya menjawab permasalahan.

Akan tetapi, selain penyaluran MBG, Trubus menjelaskan bahwa peningkatan integritas di internal BGN perlu dilakukan. Mengingat persoalan di MBG adalah adanya kasus dugaan korupsi oleh pimpinan sebelumnya.

"Tantangan paling berat BGN ini adalah ini integritas human resources-nya. Integritas SDM-nya. Ini yang harus harus ditekanin karena apa? Sumber persoalan ini kan masalah integritas, moral hazard di ini tadi dari SDM-nya kan," jelasnya.

Penanganan Hukum yang Tegas Dinilai Bantu Kembalikan Kepercayaan

Dia menegaskan bahwa penanganan kasus tidak hanya ditangani Kejagung, tetapi dapat dilakukan oleh Kajati untuk mengaudit seluruh dapur SPPG di daerah-daerah.

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan pengelola dapur-dapur di daerah memiliki permasalahan yang sama, yakni melakukan pengkondisian dengan pihak-pihak tertentu.

"Itu bagian kepercayaan publik. Jadi, Kajati-Kajati itu itu harus menahan orang yang bermain di tingkat SPPG di bawah di daerah. Di dapur MBG juga banyak banget permainan tuh seperti apa pemasok-pemasok misalnya. Pemasok-pemasok bahan baku itu kan banyak yang main harga, main-main kualitas kan itu," urainya.

Dia turut mengingatkan agar aparat penegak hukum (APH) bersikap tegas menangani kasus tersebut agar masyarakat percaya bahwa negara benar-benar ingin memperbaiki program MBG.

Selain itu, dia menyarankan agar masing-masing kepala daerah melakukan komunikasi publik secara optimal agar MBG dapat kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Berbeda dengan Trubus, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Seira Tamara menilai berbagai agenda perbaikan tata kelola yang digaungkan pemerintah tidak menyentuh akar persoalan program MBG. Menurutnya, publik dan kelompok masyarakat sipil sejak awal telah memberikan berbagai catatan kritis serta mengungkap dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan program tersebut.

"Rasanya sulit bisa melihat bahwa publik justru sudah banyak memberi catatan dan ikut mengungkap berbagai pelanggaran di dalamnya. Harapan kami publik jg bisa lebih kritis melihat agenda perubahan yg saat ini kesannya memang tidak radikal dan esensial," kata Seira kepada Bisnis, Senin (23/6/2026).

Seira mengatakan, dorongan ICW hingga saat ini tetap sama, yakni menghentikan program MBG secara keseluruhan. Menurutnya, berbagai persoalan yang terungkap belakangan, termasuk kasus dugaan korupsi yang menyeret tiga petinggi Badan Gizi Nasional (BGN), justru semakin memperkuat alasan tersebut.

Dia menjelaskan, jauh sebelum adanya pergantian kepala BGN dan penetapan tersangka terhadap sejumlah pejabat, masyarakat sipil telah menyampaikan berbagai kritik terhadap tata kelola MBG. ICW sendiri, lanjutnya, pernah merilis laporan pada Desember 2025 yang menyoroti praktik patronase dalam pelaksanaan program tersebut.

Menurut Seira, implementasi MBG telah bergeser dari tujuan awal untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesejahteraan penerima manfaat menjadi proyek yang sarat kepentingan. Berdasarkan temuan ICW, terdapat keterkaitan antara pelaksanaan MBG dengan sejumlah aktor politik, anggota legislatif, pejabat BGN hingga unsur aparat penegak hukum dan militer.

Selain itu, ICW juga telah melaporkan dugaan mark up dalam pengadaan sertifikasi halal proyek MBG kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh sebab itu, dia menilai berbagai indikasi permasalahan dalam tata kelola program sebenarnya telah lama diketahui.

Seira menambahkan, sembilan agenda perubahan yang disampaikan kepala BGN yang baru, seperti fokus pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta penekanan pada kualitas dibanding kuantitas, semestinya sudah dijalankan sejak awal. Langkah tersebut dinilai terlambat karena baru diambil setelah muncul kasus hukum yang menjerat sejumlah petinggi BGN.

"Siapa pun pemimpinnya dan seperti apa pun perubahan yang dilakukan di internal BGN, tidak akan berdampak signifikan apabila program ini sejak awal diperlakukan hanya sebagai proyek politik untuk mengakomodasi kepentingan para loyalis dan jejaring pendukung pemerintah," ujarnya.

Sementara itu, perempuan asal Bekasi berusia 23 tahun, Aca, menilai sulit bagi BGN mengembalikan kepercayaan masyarakat setelah sederet permasalahan terjadi di mana yang paling disorot adalah kasus korupsi.

"Karena dari kasus kasus yang ada, lalu ditambah perkara korupsi. Itu masyarakat semakin susah naro kepercayaan kalo MBG dapat berhasil," katanya.

Dia berpendapat agar MBG dapat dialihkan ke program prioritas pendidikan atau kesehatan. Aca menilai kualitas makanan yang diberikan juga masih jauh dari harapan dan kebutuhan. Menurutnya, pemerintah seharusnya memberikan perhatian lebih besar kepada daerah 3T yang lebih membutuhkan program tersebut.

Menurut Aca, pemerintah perlu meningkatkan transparansi penggunaan anggaran MBG, mulai dari penyaluran dana hingga sampai kepada penerima manfaat. "Kita butuh transparansi untuk program yang menggunakan dana sangat besar itu," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya untuk membongkar keseluruhan kasus tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) gugur setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak pengajuan justice collaborator (JC).

Sony mengajukan permohonan sebagai saksi pelaku lantaran merasa dirinya disudutkan dalam praktik rasuah tersebut. Padahal, Sony mengklaim berada dalam tekanan saat melakukan perbuatan menyimpang dalam pelaksanaan program MBG.

Usut punya usut, Kejagung menyatakan Sony merupakan pelaku utama dalam kasus program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu. Pasalnya, dia merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Terlebih, Sony juga dinilai tidak mengakui perbuatannya dalam kasus tersebut. Dua alasan itu menjadi dasar Korps Adhyaksa menolak permohonan justice collaborator yang diajukan Sony Sonjaya.

"Atas dasar hal tersebut, ya kami belum bisa memenuhi permohonan justice collaborator atau menolak permohonan justice collaborator dari tersangka SS," ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, di Kejagung, Selasa (24/6/2026).

Kelanjutan Kesaksian Sony

Namun demikian, Syarief menyatakan keterangan-keterangan Sony Sonjaya dalam kasus ini tidak serta-merta dikesampingkan. Pasalnya, kesaksian Sony tetap menjadi bahan yang akan didalami dalam proses penyidikan.

"Semua informasi yang disampaikan oleh yang bersangkutan kepada kami, kepada penyidik, itu sangat kami hargai. Semua informasi sangat kami hargai dan itu bisa digunakan untuk membuat terang kasus ini," tutur Syarief.

Kejagung juga merespons kekhawatiran bahwa Sony akan enggan membongkar keseluruhan kasus setelah permohonan JC ditolak. Dalam hal ini, penyidik menegaskan bahwa kekhawatiran tersebut tidak akan memengaruhi proses penyidikan.

Pasalnya, Korps Adhyaksa tidak hanya bergantung pada keterangan Sony Sonjaya. Alat bukti juga dapat diperoleh dari pihak lain.

Misalnya, melalui barang bukti elektronik, dokumen, keterangan ahli, hingga kesaksian pihak lain untuk mengungkap perkara ini secara terang benderang.

"Jadi kami tidak tergantung kepada keterangan satu orang saja. Sehingga kami menetapkan seorang tersangka atau membuka perkara ini lebih besar lagi atau lebih terang lagi," pungkasnya.

Respons Kubu Sony

Di sisi lain, kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti, mengaku kecewa karena permohonan justice collaborator kliennya ditolak Kejagung. Menurutnya, Sony memiliki andil besar dalam mengungkap perkara ini, khususnya terkait pengaturan SPPG.

Lebih jauh, Sony Sonjaya disebut telah siap membongkar 41 nama besar yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Oleh sebab itu, Krisna menyayangkan sikap Kejagung yang menolak pengajuan JC kliennya.

"Tapi amat disayangkan di saat saudara Sony ingin mengungkap semua pihak yang diduga mempunyai andil besar dalam korupsi MBG ini," ujar Krisna saat dihubungi Bisnis, Rabu (24/6/2026).

Terlepas dari itu, Krisna menyatakan pihaknya tetap menghormati keputusan penyidik Kejaksaan Agung.

Adapun, Krisna mengatakan harapan terakhir untuk membongkar kasus ini adalah menunggu dikabulkannya permohonan JC kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Selain terkait JC, Krisna menyatakan Sony perlu mendapatkan perlindungan dari LPSK karena telah menyatakan kesediaannya membongkar kasus MBG, baik dalam proses penyidikan maupun saat persidangan nanti. Oleh karena itu, keselamatan Sony harus dijamin.

"Iya, siang ini. Cuma poinnya gini, karena demikian kan kami akan terus memperjuangkan hak daripada klien kami, Sony Sonjaya, untuk mendapatkan JC dan perlindungan dari LPSK," imbuhnya.

Dia berharap LPSK dapat melakukan analisis secara objektif sebelum memutuskan menerima atau menolak permohonan JC dan perlindungan saksi yang diajukan Sony Sonjaya.

"Kami meminta dan mendorong LPSK untuk objektif dalam menilai kasus ini, segera memberikan JC kepada Pak Sony sebagaimana diamanatkan undang-undang supaya Pak Sony mempunyai perlindungan dan ketenangan untuk mengungkap peran-peran besar pejabat yang terlibat," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengacara Sony Sonjaya, Krisna Murti menyayangkan permohonan justice collaborator (JC kliennya ditolak oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Padahal, kata Krisna, kliennya itu memiliki andil besar dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Terlebih, jabatan Sony sebagai salah satu pimpinan di Badan Gizi Nasional.

"Amat disayangkan di saat saudara Soni ingin mengungkap semua pihak yang diduga mempunyai andil besar dalam korupsi MBG ini," ujar Krisna saat dihubungi, Rabu (24/6/2026).

Dia menambahkan, Sony juga sudah siap membongkar 41 nama besar yang diduga terlibat serta dugaan praktik culas pengadaan barang pada program MBG.

Oleh karenanya, Krisna mengaku kebingungan atas sikap dari penyidik korps Adhyaksa yang menolak permohonan kliennya.

"Bingung juga sih kita gitu lho. Sehingga ada ruang bagi saudara Sony menyuarakan kebenaran di balik korupsi MBG ini," imbuhnya.

Namun demikian, Krisna secara pribadi tetap menghormati keputusan Kejagung. Sebab, dari Sony Sonjaya sendiri belum ada respons karena Krisna baru menemui kliennya itu siang ini.

Adapun, Krisna juga tetap mendorong soal permohonan JC dan perlindungan kepada LPSK. Pasalnya, Sony sudah secara terang-terangan siap membongkar kasus ini. Oleh karena itu, keamanan Sony Sonjaya dinilai perlu dijamin.

"Kami akan terus memperjuangkan hak daripada klien kami, Soni Sanjaya, untuk mendapatkan JC dan perlindungan dari LPSK," pungkasnya.

Sebelumnya, Dirdik Jampidsus Kejagung RI Syarief Sulaeman Nahdi menyatakan penolakan pengajuan JC itu lantaran Sony Sonjaya dinilai merupakan pelaku utama dalam kasus MBG. Hal tersebut terungkap dari proses penyidikan yang ada.

Berdasarkan perannya, Sony diduga berperan besar dalam pengaturan atau penjualan titik SPPG dalam perkara ini. Bahkan, Sony juga dinilai belum mengakui perbuatannya.

"Atas dasar hal tersebut, ya kami belum bisa memenuhi permohonan justice collaborator atau menolak permohonan justice collaborator dari tersangka SS," ujar Syarief di Kejagung, Selasa (23/6/2026).

Bisnis.com, DENPASAR – Realisasi dana Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Bali hingga Juni 2026 mencapai Rp853,75 Miliar.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bali Supendi menjelaskan dana MBG terealisasi 277 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Bali. SPPG terbanyak berada di Kota Denpasar yakni 49 SPPG, kemudian Kabupaten Buleleng 46 SPPG, Tabanan 38 SPPG, Gianyar 32 SPPG, Badung 31 SPPG, Jembrana 31 SPPG, Karangasem 25 SPPG, Bangli 13 SPPG, Klungkung 12 SPPG.

"Penerima manfaat MBG di Bali mencapai 618.390 siswa. Paling banyak siswa SD sebanyak 248.198, kemudian siswa SMP 137.036, siswa SMA atau sederajat 105.157 siswa, siswa TK 38.562, PAUD 2.985 siswa. Selain itu guru dan tenaga pendidik 1.244 orang," jelas Supendi, Selasa (23/6/2026).

Sebagai informasi, MBG merupakan program utama Presiden Prabowo Subianto. Program ini bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia dan mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini mendukung kebijakan pemerintah dalam menekan angka stunting yang masih tinggi di Indonesia, yakni sebesar 21,5% pada 2023.

Program ini juga menjadi kontroversial karena pelaksanaannya yang dinilai banyak kalangan tidak direncanakan dengan matang, terlihat dari kasus keracunan yang sebelumnya banyak terjadi. Kemudian Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjalankan program tersebut disorot publik setelah Kepala BGN Dadan Hindayana dan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya ditangkap karena dugaan korupsi anggaran MBG dan praktek gratifikasi titik dapur MBG.

Kepala MBG kemudian dipegang oleh Nanik S.Deyang. Setelah kasus tersebut BGN melakukan penataan ulang MBG dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama periode libur sekolah dalam kerangka pelaksanaan Program MBG Tahun Anggaran 2026 di mana poinnya MBG tidak diberikan lagi saat libur sekolah.

Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan masa libur sekolah menjadi kesempatan bagi BGN untuk melakukan penataan ulang tata kelola program, meningkatkan standar operasional, memperkuat kualitas data, serta memastikan program MBG semakin tepat sasaran dan efektif dalam menjangkau kelompok yang membutuhkan intervensi pemerintah.

Bisnis.com, ENDE — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyatakan pemerintah tengah melakukan evaluasi menyeluruh terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah libur sekolah.

Hal tersebut disampaikan Gibran saat melakukan kunjungan kerja di SDN Wolomoni, Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (18/6/2026).

"Kita ini sekarang ada jeda waktu libur sekolah. Saya kira itu waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, terutama terkait tata kelola di BGN [Badan Gizi Nasional] ini," ujar Gibran.

Dia menambahkan, salah satu perbaikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini adalah terkait dengan penerima manfaat yang harus lebih tepat sasaran.

Oleh sebab itu, Gibran menegaskan bahwa program MBG ini harus diprioritaskan di daerah 3T. Dia pun mencontohkan daerah yang harus mendapatkan program MBG yaitu Desa Niowula, Ende, di NTT.

Desa tersebut berjarak cukup jauh dari pusat perkotaan. Karena itu, pemerintah akan mempercepat berbagai proses pendukung agar program dapat segera berjalan.

"Area-area yang seperti ini itu justru yang paling membutuhkan MBG. Makanya tadi kalau dapurnya sudah siap, ya ini otomatis harus kita percepat perizinannya," imbuhnya.

Adapun, evaluasi lainnya yaitu terkait dengan praktik-praktik korupsi pada MBG harus bisa diberantas agar ke depannya tidak terjadi lagi.

"Ke depan akan terus kita perbaiki agar lebih tepat sasaran, dan yang namanya praktik-praktik korupsi agar tidak terjadi lagi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tersangka ke-6 yaitu Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing (GHS) dalam kasus tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan pihaknya telah memperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan Glory jadi tersangka.

"Penyidik menetapkan saudara GHS selaku pihak swasta sebagai tersangka," ujar Syarief di Kejagung, Kamis (18/6/2026).

Dia menjelaskan, Glory merupakan pihak swasta yang diminta oleh eks Kepala BGN Dadan Hindayana untuk mencari mitra dalam rangka pelaksanaan program makan bergizi gratis.

Dadan diduga secara melawan hukum memberikan akses kepada saudara Glory untuk memperoleh titik dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada yayasan yang dimilikinya.

"Selanjutnya setelah yayasan saudara GHS memiliki titik dapur, yayasan tersebut menjual titik dapur SPPG kepada pihak-pihak yang berkeinginan untuk mendirikan dapur di daerah lokasi titik dapur tersebut," imbuhnya.

Selain itu, Glory juga diberi akses oleh Dadan untuk berkomunikasi dengan tim verifikator dalam melakukan pengurusan terhadap SPPG dari yayasan miliknya.

Setelah mengatur titik SPPG itu, GHS pun diduga memberikan uang dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing ke Dadan Hindayana. Uang itu diperoleh dari pihak-pihak yang ingin menjadi mitra MBG.

"GHS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang baik mata uang asing maupun rupiah kepada saudara DH yang diberikan secara tunai yang bersumber dari mitra-mitra MBG yang meminta bantuan kepada saudara GHS," pungkasnya.

Berikut daftar enam tersangka kasus MBG per Kamis (18/6/2026) :

1. Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana (DH)

2. Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya (SS)

3. Mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung (LP)

4. Pihak swasta sekaligus orang kepercayaan Sony Sonjaya, Asep Yusuf Somantri (AYS)

5.Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) selaku penyedia motor listrik BGN, Andri Mulyono (AM)

6. Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing (GHS)

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap nasib pengusutan perkara dugaan korupsi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan saat ini kasus tersebut lebih berprogres di Kejaksaan Agung (Kejagung). Sebab, pengusutan kasus MBG pada korps Adhyaksa sudah tahap penyidikan, dan bahkan penetapan tersangka.

Oleh karenanya, Setyo menyatakan bahwa pihaknya saat ini turut memantau proses hukum yang telah dilakukan Kejagung.

"Ya sekarang kita lihat saja perkembangan yang sudah dikawal oleh Kejaksaan Agung, proses penyelidikan sudah berjalan, gitu ya. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung, ya sementara nanti kita lihat saja, gitu," ujar Setyo di Gedung LAN Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Dia menambahkan, jika nantinya memang diperlukan koordinasi maka pihaknya bakal melakukan hal tersebut. Terlebih, KPK juga telah melakukan kajian, pendalaman bahkan berkoordinasi dengan Kepala BPKP untuk mengusut kasus MBG ini.

Di samping, Setyo mengemukakan bahwa sejauh ini pihaknya masih belum ada komunikasi dengan pihak Kejagung.

"Kecuali dari mereka penyelidiknya membutuhkan, ya pasti ada komunikasi. Sampai dengan saat ini belum ada komunikasi," pungkasnya.

Sebagai informasi, terdapat lima tersangka dalam perkara ini, yakni eks Kepala BGN Dadan Hindayana, dua eks Wakilnya Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

Kemudian, dua lainnya dari pihak swasta Asep Yusuf Somantri (AYS) yang merupakan orang kepercayaan Sony Sonjaya dan Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) atau vendor motor listrik Andri Mulyono (AM).

Para tersangka diduga meloloskan yayasan terafiliasi sebagai mitra SPPG meski tidak memenuhi syarat, mengatur titik SPPG, serta melakukan mark up dan pengadaan barang yang tidak diperlukan. Kejagung masih menghitung total kerugian negara dalam kasus tersebut.

PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) menjadi sorotan setelah perusahaan tersebut terserat dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang diusut Kejaksaan Agung.

PT YAT merupakan penyedia puluhan ribu motor listrik yang dibeli BGN untuk diberikan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Nilai proyeknya sekitar Rp1,1 triliun.

Berdasarkan informasi dalam laman resminya, PT Yasa Artha Trimanunggal merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa logistik, pengadaan umum, alat kesehatan, serta ekspor-impor. Perusahaan itu berdiri sejak 2016 dan berkedudukan di Jakarta.

Dalam profil perusahaan, YAT menyebut hadir untuk mendukung kebutuhan pengiriman barang klien dari hulu hingga hilir melalui layanan logistik dan distribusi yang terintegrasi.

"Sesuai nama perusahaan kami yakni YASA yang bermakna kemuliaan, ARTHA yang artinya tujuan, kemudian TRIMANUNGGAL yakni tiga menjadi satu," tulis perusahaan dalam laman resminya.

Perusahaan itu menawarkan sejumlah layanan, mulai dari pergudangan dan Warehouse Management System (WMS), layanan distribusi dan transportasi berbasis Transport Management System (TMS), hingga distribusi end-to-end.

YAT juga menyediakan layanan pengadaan motor listrik yang menjadi salah satu lini bisnisnya.

"Kami menyediakan layanan pengadaan motor listrik secara profesional dan siap menjadi mitra strategis Anda dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga distribusi unit ke lokasi Anda," tulis perusahaan.

Selain pengadaan motor listrik, perusahaan juga menawarkan layanan pergudangan, pelabelan, penyimpanan barang, distribusi melalui jalur darat, laut, dan udara, serta sistem pemantauan pengiriman berbasis digital.

Jumat kemarin (12/6), Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG di Badan Gizi Nasional (BGN).

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan Andri selaku komisaris dan pengendali PT YAT diduga aktif berkomunikasi dengan pejabat BGN terkait rencana pengadaan motor listrik.

"Bahwa kemudian Saudara AM secara melawan hukum sejak bulan Februari 2025 melakukan komunikasi aktif dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menindaklanjuti rencana pengadaan tersebut," kata Syarief.

Kejagung sebelumnya mengungkap adanya dugaan mark up dalam sejumlah proyek pengadaan barang di BGN, termasuk pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan nilai sekitar Rp1,03 triliun.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran tersangka baru kasus dugaan korupsi tata kelola MBG periode 2025—2026, yakni Asep Yusuf Somantri (AYS).

Dirdik Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan Asep merupakan pihak swasta yang menjadi orang kepercayaan eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya.

Asep diberikan kepercayaan untuk mengatur titik SPPG atau dapur MBG setelah memperoleh akses dari Sony. Namun, pemberian akses tersebut diduga dilakukan secara melawan hukum.

"AYS ini merupakan pihak swasta yang diminta oleh tersangka SS selaku Wakil Kepala BGN untuk mencari mitra dalam rangka pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis," ujar Syarief di Kejagung, Kamis (11/6/2026).

Dia menambahkan, pengaturan SPPG dilakukan dengan cara mengintervensi tim verifikator mitra MBG. Alhasil, Asep dapat mengetahui titik-titik SPPG yang masih kosong.

Setelah itu, Asep diduga mengatur sedemikian rupa calon SPPG yang semula telah disetujui sehingga status pendaftarannya dibatalkan. Tak berhenti di situ, Asep juga diduga memfasilitasi SPPG yang ingin mendaftar meski portal MBG telah ditutup.

"Mengatur sedemikian rupa calon SPPG yang mendaftar pada portal mitra MBG yang semula telah disetujui kemudian menjadi dibatalkan status pendaftarannya," imbuhnya.

Adapun, kata Syarief, Asep juga diduga secara melawan hukum memberikan sejumlah uang kepada Sony Sonjaya setelah mengatur titik-titik SPPG tersebut.

"Bahwa setelah melakukan pengaturan titik-titik SPPG tersebut Saudara AYS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang kepada tersangka SS," pungkasnya.

Atas perbuatannya, Asep disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-Undang Tipikor serta Pasal 605 ayat (2) dan Pasal 606 KUHP.

Asep kini telah ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk kepentingan penyidikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan pihak swasta berinisial Asep Yusuf Somantri (AYS) sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025—2026.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan penyidik telah mengantongi alat bukti yang cukup untuk menetapkan Asep sebagai tersangka.

"Pada hari Sabtu yang lalu, tanggal 6 Juni 2026, tim penyidik menetapkan satu orang lagi tersangka atas nama AYS selaku pihak swasta," ujar Syarief di Kejagung, Kamis (11/6/2026).

Syarief menjelaskan, Asep merupakan orang kepercayaan tersangka eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya (SS). Dalam perkara ini, Asep berperan mencari mitra untuk program MBG.

Menurut penyidik, Sony secara melawan hukum memberikan akses kepada Asep untuk mengintervensi tim verifikator mitra MBG. Tujuannya, mengatur proses verifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui portal MBG.

"Sehingga dapat mengetahui titik-titik dapur yang kosong dan mengatur sedemikian rupa calon SPPG yang mendaftar pada portal mitra MBG yang semula telah disetujui kemudian menjadi dibatalkan status pendaftarannya," ujarnya.

Selain itu, Asep juga diduga memfasilitasi pendaftaran SPPG baru meskipun portal MBG telah ditutup. Setelah melakukan pengaturan tersebut, Asep diduga memberikan sejumlah uang kepada Sony Sonjaya.

"Bahwa setelah melakukan pengaturan titik-titik SPPG tersebut, Saudara AYS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang kepada tersangka SS," katanya.

Atas perbuatannya, Asep disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 605 ayat (2) dan Pasal 606 KUHP.

Asep kini ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025—2026.

Langkah tersebut menyita perhatian publik karena Sony mengaku siap membuka keterlibatan sejumlah pihak dalam perkara yang menyeret program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

Menurut kuasa hukumnya, Krisna Murti, pengajuan status JC dilakukan karena kliennya merasa disudutkan, padahal bukan aktor utama dalam perkara tersebut.

Sony mengklaim mengetahui adanya campur tangan sejumlah nama besar dalam meloloskan yayasan yang tidak memenuhi syarat sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga kini, dia mengaku telah menyerahkan sekitar 20 nama yang diduga terkait dengan perkara tersebut kepada penyidik.

"Lebih dari 20 nama itu disebutkan, cuma klien kami bilang itu baru sebagian, karena break kita dalam pemeriksaan kemarin klien kami cukup lelah," ujar Sony di Kejagung, Senin (8/5/2026).

Selain itu, Sony disebut akan mengungkap dugaan mekanisme pemenangan tender pada sejumlah proyek pengadaan, seperti motor, perangkat IT, tablet, hingga kaos kaki.

Namun, Krisna menegaskan kliennya tidak memiliki keterlibatan langsung dalam pengadaan tersebut karena bukan merupakan bidang yang ditanganinya.

"Nah, yang akan lebih besar lagi di dalam pemeriksaan besok bahwa klien kami akan mengungkap bagaimana proses daripada tender seperti motor, lalu IT, kemudian tablet, lalu ada pengadaan kaos kaki dan sebagainya," pungkasnya.

Perlindungan bagi Justice Collaborator

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Susilaningtias, menilai pengungkapan tindak pidana korupsi memerlukan keberanian dari pihak-pihak yang memiliki informasi mengenai dugaan pelanggaran hukum untuk memberikan keterangan kepada penyidik.

Menurutnya, perkara dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kasus korupsi pada umumnya. Selain sempat menjadi sorotan dan memicu polemik publik, program tersebut juga menyangkut kepentingan masyarakat yang luas.

Karena itu, perlindungan terhadap pihak yang mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) menjadi krusial guna memastikan proses penegakan hukum berjalan efektif, bebas dari tekanan, ancaman, maupun intimidasi.

"Iya, LPSK menyambut baik ini dan siap berikan perlindungan," ujar Susi saat dikonfirmasi, Senin (8/6/2026).

Susi menjelaskan bahwa mekanisme perlindungan bagi justice collaborator (JC) telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Perlindungan terhadap Saksi Pelaku.

Karena itu, LPSK mendorong masyarakat yang memiliki informasi relevan terkait perkara tersebut untuk tidak ragu berpartisipasi dalam proses penegakan hukum.

"LPSK berkomitmen mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui pemberian perlindungan kepada saksi, pelapor, korban, ahli, dan Justice Collaborator," imbuhnya.

Terkait Sony Sonjaya, Susi mengatakan hingga saat ini LPSK belum menerima permohonan perlindungan sebagai JC. Namun, apabila pengajuan tersebut disampaikan, lembaganya akan terlebih dahulu menelaah apakah yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang berlaku.

"Tentu kami akan lakukan penelaahan dulu apakah yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagai JC. Terkait hal tersebut, LPSK akan lakukan koordinasi dengan aparat yang tangani kasus ini," pungkasnya.

JC Buka Jalan Pengungkapan

Pakar hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, menilai langkah Sony Sonjaya mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) berpotensi efektif dalam membantu mengungkap kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Aan, posisi Sony sebagai mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) membuatnya memiliki akses terhadap informasi penting yang dapat membantu penyidik menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

"Pak Sony ini posisinya adalah di wakil ya, wakil kepala dari BGN. Nah, sebagai wakil tentunya cukup banyak mengetahui ya, apa yang terjadi selama proses mulai berdirinya BGN sampai dengan kasus ini terjadi," ujar Aan saat dihubungi, Senin (8/6/2026).

Aan menambahkan, penyidik tidak seharusnya membatasi pengusutan hanya pada dugaan perbuatan melawan hukum yang melibatkan Sony. Sebaliknya, keterangan Sony sebagai JC perlu digali secara komprehensif untuk mengungkap pihak yang diduga menjadi aktor utama di balik perkara tersebut.

"Jadi, itu yang saya pikir penting ya, menemukan mastermind-nya," imbuhnya.

Lebih lanjut, Aan mengatakan status JC juga dapat memberikan manfaat hukum bagi Sony apabila yang bersangkutan kooperatif dan memberikan kontribusi signifikan dalam proses penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Bila Pak Sony jadi JC, maka [dia] bisa mendapat keringanan penjatuhan pidana," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan siap memberikan perlindungan kepada saksi, pelapor, ahli, maupun saksi pelaku atau Justice Collaborator terkait pengungkapan dua kasus korupsi.

Dua kasus itu yakni terkait tata kelola program MBG periode 2025-2026 yang diusut Kejagung dan kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal WNA Kementerian Imigrasi yang disidik KPK.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias mengatakan alasan perlindungan itu lantaran pihak yang ingin mengungkap kasus korupsi harus memiliki keberanian. Oleh karena itu, negara perlu memastikan adanya perlindungan yang memadai bagi mereka.

“LPSK siap memberikan perlindungan kepada saksi, pelapor, ahli, maupun Justice Collaborator yang memiliki informasi penting dalam pengungkapan kasus korupsi di BGN maupun Imipas," ujar Susilaningtias dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6/2026).

Dia menambahkan peristiwa korupsi khususnya BGN cukup disorot lantaran memiliki dimensi kepentingan publik yang sangat besar.

Alhasil, perlindungan saksi itu harus diperlukan agar proses penegakan hukum berjalan optimal sebagaimana diatur oleh UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

"Perlindungan tersebut diperlukan agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif tanpa adanya tekanan, ancaman, maupun intimidasi,” imbuhnya.

Adapun, Susilaningtias mengimbau kepada masyarakat yang memiliki informasi terkait perkara BGN dan Imigrasi agar tidak ragu untuk berpartisipasi dalam proses pengusutannya.

"LPSK berharap, bagi masyarakat yang memiliki informasi relevan terkait kedua perkara tersebut untuk tidak ragu berpartisipasi dalam proses penegakan hukum. LPSK berkomitmen mendukung upaya pemberantasan korupsi," pungkasnya.