JAKARTA - Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya belum mengajukan perlindungan sebagai justice collaborator (JC) kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sony merupakan salah satu tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Iya, ke LPSK belum (belum ada pengajuan dari Sony Sonjaya),” kata Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Susilaningtias kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).

LPSK saat ini masih menunggu kedatangan dari pihak Sony Sanjaya yang mengajukan permohonan sebagai JC. “Kami masih menunggu kuasa hukumnya Pak SS (Sony Sonjaya) untuk ke LPSK,” ujar dia.

Sebelumnya, Eks Wakil Kepala (Waka) Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui kuasa hukumnya, Sony menyerahkan surat pengajuan sebagai JC ke Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (8/6/2026).

“Kita baru saja dari rutan untuk mendapatkan pernyataan daripada klien kami, di mana klien kami akan menyatakan bahwa dia melakukan JC,” kata kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti kepada wartawan.

Dia menjelaskan, pengajuan justice collaborator itu bukan merupakan upaya kliennya untuk menghindar dari jerat hukum. Upaya tersebut, kata dia, dilakukan Sony sebagai sikap kooperatif dirinya dalam membongkar keterlibatan aktor-aktor lain yang memiliki peran lebih besar dalam korupsi program MBG.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan siap memberikan perlindungan kepada saksi, pelapor, ahli, maupun saksi pelaku atau Justice Collaborator terkait pengungkapan dua kasus korupsi.

Dua kasus itu yakni terkait tata kelola program MBG periode 2025-2026 yang diusut Kejagung dan kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal WNA Kementerian Imigrasi yang disidik KPK.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias mengatakan alasan perlindungan itu lantaran pihak yang ingin mengungkap kasus korupsi harus memiliki keberanian. Oleh karena itu, negara perlu memastikan adanya perlindungan yang memadai bagi mereka.

“LPSK siap memberikan perlindungan kepada saksi, pelapor, ahli, maupun Justice Collaborator yang memiliki informasi penting dalam pengungkapan kasus korupsi di BGN maupun Imipas," ujar Susilaningtias dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6/2026).

Dia menambahkan peristiwa korupsi khususnya BGN cukup disorot lantaran memiliki dimensi kepentingan publik yang sangat besar.

Alhasil, perlindungan saksi itu harus diperlukan agar proses penegakan hukum berjalan optimal sebagaimana diatur oleh UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

"Perlindungan tersebut diperlukan agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif tanpa adanya tekanan, ancaman, maupun intimidasi,” imbuhnya.

Adapun, Susilaningtias mengimbau kepada masyarakat yang memiliki informasi terkait perkara BGN dan Imigrasi agar tidak ragu untuk berpartisipasi dalam proses pengusutannya.

"LPSK berharap, bagi masyarakat yang memiliki informasi relevan terkait kedua perkara tersebut untuk tidak ragu berpartisipasi dalam proses penegakan hukum. LPSK berkomitmen mendukung upaya pemberantasan korupsi," pungkasnya.

JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyerahkan kompensasi kepada 29 orang korban dan ahli waris korban tindak pidana terorisme di wilayah Sulawesi Tengah (Sulteng) sebesar Rp3,9 miliar. Dijelaskan, 29 penerima ini terdiri dari 27 Korban Terorisme Masa Lalu (KTML) dan 2 orang korban berdasar penetapan pengadilan.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias menyatakan, pemberian kompensasi merupakan wujud nyata tanggung jawab negara kepada korban tindak pidana terorisme sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2018. Menurutnya, regulasi tersebut menjadi tonggak penting dalam penguatan perlindungan dan pemulihan hak-hak korban.

“Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 merupakan regulasi yang progresif dan menunjukkan keberpihakan negara kepada korban terorisme. Negara hadir untuk memastikan korban dan ahli waris memperoleh haknya, termasuk melalui mekanisme kompensasi,” kata Susi dalam keterangannya yang dikutip Minggu (14/12/2025).

Susilaningtias melanjutkan, nilai kompensasi yang diberikan tentu belum sebanding dengan penderitaan yang dialami korban akibat tindak pidana terorisme. Namun demikian, kompensasi diharapkan dapat membantu proses pemulihan korban sekaligus menjadi simbol kehadiran negara.

“LPSK berharap dapat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, kementerian dan lembaga terkait, serta masyarakat dalam perlindungan dan pemulihan korban,” ujarnya.

Kompensasi sebesar Rp500.000.000 diberikan kepada 2 orang ahli waris korban peristiwa terorisme di Desa Tindaki, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, atas peristiwa terorisme yang terjadi pada tahun 2019. Penyerahan kompensasi dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 1/KOM.PID/2025/PN Pargi tanggal 14 Oktober 2025.

Pada kesempatan yang sama, LPSK juga menyerahkan kompensasi sebesar Rp3.405.000.000 kepada 27 korban tindak pidana terorisme masa lalu di wilayah Tentena, Poso, dan Palu. Hak tersebut atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperpanjang batas waktu pengajuan permohonan kompensasi serta bantuan medis, psikologis, dan psikososial hingga 22 Juni 2028.

Lebih lanjut, Susi mengungkapkan sejak 2016 hingga 2024 LPSK telah menyalurkan kompensasi kepada 785 korban untuk 60 peristiwa tindak pidana terorisme di berbagai wilayah Indonesia.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 213 korban menerima kompensasi dengan nilai Rp14.382.333.021, sementara 572 korban lainnya menerima kompensasi sebesar Rp98.925.000.000 melalui mekanisme non-putusan pengadilan bagi Korban Terorisme Masa Lalu (KTML).

Total keseluruhan kompensasi yang telah diberikan negara kepada korban tindak pidana terorisme melalui LPSK mencapai Rp113.802.333.521.

PT Pupuk Indonesia (Persero) menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi melalui pengembangan sistem digital iPubers, yang kini menjadi instrumen utama dalam memastikan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas distribusi pupuk ke petani.

"Dengan digitalisasi, Pupuk Indonesia dapat melaksanakan perubahan tata kelola pupuk bersubsidi secara cepat dan akurat sehingga akses petani terhadap pupuk semakin mudah," ujar Direktur Manajemen Risiko Pupuk Indonesia, Ninis Kesuma Adriani dalam keterangan tertulis, Selasa (2/12).

Dalam pelaksanaannya, iPubers memastikan penyaluran pupuk tepat sasaran kepada petani yang berhak, meningkatkan transparansi di setiap tahap, serta mempercepat proses verifikasi dan penebusan pupuk di lapangan.

"Melalui iPubers, pemerintah dan Pupuk Indonesia dapat memantau data penyaluran kapan saja tanpa menunggu laporan manual. Semua informasi tercatat jelas, sehingga penyelewengan atau peredaran pupuk di luar sasaran dapat ditekan seminimal mungkin," jelas Ninis.

Ia menegaskan, keberadaan iPubers sekaligus meningkatkan kualitas layanan petani karena distribusi kini lebih cepat, terukur, dan mudah diawasi oleh seluruh pihak terkait.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan Pupuk Indonesia terus melakukan peningkatan melalui digitalisasi untuk mengoptimalkan penerapan Good Corporate Governance (GCG).

Salah satunya dengan menciptakan Sistem Informasi Aplikasi Penilaian (SIAP) GCG, yang berfungsi mendukung pelaksanaan assessment dan self-assessment GCG secara lebih terstruktur dan transparan.

Selain itu, Pupuk Indonesia juga menerapkan aplikasi Gratifikasi Online milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mengelola seluruh bentuk penerimaan, penolakan, maupun pemberian gratifikasi di lingkungan perusahaan.

Pupuk Indonesia juga memiliki aplikasi Pengendalian Risiko (PRISMA) yang digunakan untuk memetakan, mengukur, dan mengelola risiko dalam proses bisnis dan transaksi perusahaan.

Upaya tersebut dilengkapi dengan penerapan Sistem Manajemen Kepatuhan ISO 37301:2021 melalui aplikasi COMPOS (Compliance Management Online System).

Selanjutnya, Pupuk Indonesia turut memperkuat penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Pelaporan Harta Kekayaan Karyawan (e-LHKPN), serta program Pengelolaan Benturan Kepentingan (PIONIR) yang diwujudkan melalui penandatanganan pakta integritas tahunan sebagai bentuk komitmen terhadap Pedoman dan Perilaku Perusahaan.

Sebagai pelengkap, Pupuk Indonesia juga mengimplementasikan Whistleblowing System (WBS) yang terintegrasi dengan KPK dan didukung oleh kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memastikan perlindungan pelapor serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas perusahaan.

"Pupuk Indonesia selalu mendukung upaya Pemerintah dalam menyempurnakan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi dengan berkomitmen terhadap Governance dan Compliance di setiap lini bisnis sehingga terwujud ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan," ujarnya.