Pada 2025, total volume ketujuh layanan ini mencapai 6.481.784 berkas atau 78 persen terhadap jumlah layanan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyatakan, terdapat tujuh layanan prioritas untuk mempercepat serta mempermudah pelayanan pertanahan dan tata ruang bagi masyarakat dengan pelayanan mencapai 6.481.784 berkas atau 78 persen.

"Pada 2025, total volume ketujuh layanan ini mencapai 6.481.784 berkas atau 78 persen terhadap jumlah layanan," kaya Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BP Dalu Agung Darmawan Agung, di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan untuk tujuh layanan prioritas tersebut meliputi pengecekan sertifikat tanah dengan standar operasional prosedur (SOP) satu hari kerja, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) satu hari kerja, hak tanggungan elektronik pada hari ketujuh, dan roya lima hari kerja.

Selain itu, peralihan hak lima hari kerja, pendaftaran surat keputusan (SK) sepuluh hari kerja, serta perubahan Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai (HP) menjadi Hak Milik (HM) untuk rumah tinggal, rumah toko, dan rumah kantor dengan SOP lima hari kerja.

Dalu Agung Darmawan menjelaskan, untuk transformasi layanan berbasis elektronik telah memberikan hasil nyata pada tiga kelompok layanan utama, yakni hak tanggungan elektronik (HT-El), informasi pertanahan, dan peralihan elektronik.

Penyederhanaan proses bisnis pada layanan hak tanggungan elektronik, menurutnya lagi, mampu memangkas birokrasi melalui pengurangan tahapan dan aktor yang terlibat, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Kemudian, kata dia pula, pada layanan informasi pertanahan, terdata hingga saat ini permohonan pengecekan elektronik sudah mencapai 17.821.694 layanan, SKPT elektronik sebanyak 936.067 layanan, serta Zona Nilai Tanah (ZNT) elektronik sebanyak 1.516.709 layanan.

Sementara itu, pada layanan peralihan elektronik, pelaporan akta dilakukan melalui sistem elektronik Kementerian ATR/BPN paling lambat tujuh hari setelah akta dibuat, sehingga dapat mencegah terjadinya transaksi berulang yang beriktikad tidak baik.

Sekjen ATR/BPN secara khusus menggarisbawahi bahwa implementasi HT-El terus menunjukkan perkembangan positif dan berkontribusi terhadap ekosistem pembiayaan nasional.

"Pada HT-El, sampai dengan Juni 2026 telah terbit 5.727.063 HT-El dengan total nilai Rp5.792 triliun dan didukung oleh 4.540 mitra kreditur," ujarnya.

Nilai HT-El juga ikut menunjukkan tren yang tinggi dari tahun ke tahun. Pada 2025, nilainya mencapai Rp1.008,81 triliun, selanjutnya pada 2026 hingga Juni ini realisasinya telah menembus Rp409,78 triliun.

"Capaian tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi HT bukan hanya mempercepat layanan, tetapi juga menjaga kesinambungan ekosistem kredit, kepastian jaminan, serta kepercayaan perbankan dan masyarakat terhadap produk pertanahan elektronik," katanya lagi.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ikatan Notaris Indonesia (INI) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-118 pada hari ini. Perayaan ini momentum untuk memperkuat soliditas organisasi, meningkatkan profesionalisme anggota, serta meneguhkan komitmen dalam memberikan pelayanan hukum yang berintegritas kepada masyarakat.

Mengusung semangat kebersamaan, rangkaian peringatan HUT ke-118 INI telah diisi dengan berbagai kegiatan mulai dari bakti sosial, kegiatan kemasyarakatan, pemberian penghargaan, serta ziarah sebagai bentuk penghormatan kepada para tokoh dan mantan Ketua Umum yang telah berjasa bagi organisasi.

Kegiatan yang melibatkan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah di seluruh Indonesia tersebut menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi, mendorong kolaborasi, sekaligus menumbuhkan semangat berkarya di lingkungan organisasi.

Seluruh rangkaian peringatan tersebut akan mencapai puncaknya pada penyelenggaraan Notarace yang akan dilaksanakan pada Minggu, 26 Juli 2026. Selain menjadi ajang kebersamaan keluarga besar Ikatan Notaris Indonesia, kegiatan ini juga akan menjadi momen pengumuman para pemenang berbagai kompetisi dalam rangka HUT ke-118.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) Irfan Ardiansyah mengatakan, peringatan hari jadi organisasi bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk memperkuat nilai-nilai yang menjadi fondasi profesi notaris.

"Usia 118 tahun mengajarkan kepada kita bahwa sebuah organisasi yang besar bukanlah organisasi yang tidak pernah menghadapi dinamika, melainkan organisasi yang mampu kembali menyatukan langkah,” kata Irfan di Kantor PP INI Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2026).

Menurut Irfan, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, namun tujuan organisasi tetap satu yakni menjaga kehormatan profesi notaris melalui satu-satunya organisasi profesi notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia.

“Saya mengajak seluruh anggota untuk kembali melangkah bersama. Sebab semakin cepat kita kembali bersatu, semakin besar pula manfaat yang dapat kita berikan bagi profesi, masyarakat, bangsa, dan negara,” lanjutnya.

Ketua Dewan Kehormatan (DKP) PP INI Risbert Sulini Soeleiman menegaskan, usia 118 tahun menjadi bukti perjalanan panjang organisasi dalam menjaga eksistensi profesi notaris di Indonesia. Sulini mengatakan perjalanan INI sejak berdiri pada 1908 hingga memasuki era digital pada 2026 menunjukkan kemampuan organisasi beradaptasi dengan berbagai perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai kehormatan profesi.

"Usia 118 tahun bukan sekadar angka. Ini menjadi bukti bahwa organisasi telah melewati berbagai tantangan dan terus menjaga martabat serta kehormatan profesi notaris," ujarnya.

Menurut Risbert, tantangan profesi notaris saat ini semakin kompleks, terutama seiring perkembangan teknologi digital, keterbukaan informasi, serta meningkatnya pengawasan publik terhadap pelaksanaan tugas notaris, termasuk melalui media sosial.

Menghadapi kondisi tersebut, Dewan Kehormatan Pusat menegaskan sejumlah komitmen organisasi, di antaranya memperkuat persatuan dan kekompakan keluarga besar INI, menegakkan kode etik sebagai sarana pembinaan anggota, serta mendorong lahirnya notaris yang profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.

Risbert menekankan penegakan kode etik bukan semata-mata bertujuan memberikan sanksi, melainkan menjadi upaya pembinaan agar kehormatan profesi tetap terjaga.

Selain itu, seluruh anggota juga diajak mempertahankan INI sebagai satu-satunya rumah organisasi profesi notaris sekaligus terus meningkatkan pelayanan kepada anggota agar semakin mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas.

Ketua Panitia HUT ke-118 INI Wijayanti, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya rangkaian kegiatan peringatan HUT tahun ini. Wijayanti menjelaskan peringatan HUT ke-118 INI diisi dengan berbagai kegiatan, antara lain bakti sosial, kegiatan kemasyarakatan, pemberian penghargaan, serta ziarah sebagai bentuk penghormatan kepada para tokoh dan mantan Ketua Umum yang telah berjasa bagi organisasi.

"Seluruh rangkaian kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian organisasi kepada masyarakat sekaligus penghormatan terhadap sejarah panjang perjalanan Ikatan Notaris Indonesia," katanya.

Peringatan HUT ke-118 INI diharapkan semakin memperkuat solidaritas antaranggota, meningkatkan profesionalisme notaris, serta memperkokoh peran organisasi dalam menjaga integritas profesi di tengah tantangan era digital.

Melalui pelatihan ini diharapkan peserta dapat meningkatkan kompetensi, produktivitas, serta memiliki daya saing yang lebih baik dalam menghadapi dunia kerja.

Serang (ANTARA) - Sebanyak 192 peserta mengikuti Pelatihan Perja (Latker) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten, dalam upaya meningkatkan skill dan kompetensi pada sejumlah program pelatihan.

"Melalui pelatihan ini diharapkan peserta dapat meningkatkan kompetensi, produktivitas, serta memiliki daya saing yang lebih baik dalam menghadapi dunia kerja," kata Kepala Disnakertrans Provinsi Banten, Septo Kalnadi saat membuka pelatihan di Kantor UPTD Latihan Kerja Disnakertrans Banten, di Tangerang, Rabu.

Menurut Septo, pelatihan kerja tersebut merupakan upaya dan langkah yang dilakukan Disnakertrans Banten sebagai bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan keterampilan calon tenaga kerja.

Kegiatan pembukaan berlangsung dengan lancar dan diikuti oleh seluruh peserta pelatihan. Melalui pelatihan ini diharapkan peserta dapat meningkatkan kompetensi, produktivitas, serta memiliki daya saing yang lebih baik dalam menghadapi dunia kerja.

"Melalui pelatihan ini dengan masing-masing keahlian yang dimiliki, peserta akan siap menghadapi dunia kerja," kata Septo.

Ia mengatakan, Disnakertrans Banten melalui UPTD Latihan Kerja ingin menyiapkan SDM terampil untuk masuk dunia kerja melalui program pelatihan kerja.

"Mereka akan dilatih kurang lebih selama 25 hari dengan mentor yang profesional dan andal. Untuk itu, kami meminta para peserta agar serius mengikuti pelatihan ini," katanya lagi.

Untuk pelatihan gelombang pertama tahun 2026 ini, pelatihan dimulai 1 Juli dengan sejumlah program pelatihan.

Menurut Septo, dengan SDM yang terampil dan disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, maka akan memudahkan para pencari kerja terutama yang berusia produktif, untuk bisa diterima di dunia usaha atau industri, bahkan bisa juga berwirausaha.

"Gelombang pertama ini dengan sumber anggaran dari APBD Banten," kata Septo.

Ia mengatakan pada 2026 ini, Disnakertrans Banten membuka kuota pelatihan kerja di BLK dengan beragam pelatihan kompetensi bagi sekitar 600 orang untuk program pelatihan yang anggarannya melalui APBD Provinsi Banten. Jumlah tersebut belum termasuk program kabupaten/kota dan juga dari pusat.

Menurut Septo, Disnakertrans Banten tahun sebelumnya menyelenggarakan pelatihan yang dilangsungkan dalam tiga angkatan atau tiga gelombang dengan jumlah masing-masing gelombang sebanyak 200 orang.

"Ada 13 kejuruan yang bisa dipilih dalam pelatihan ini," kata Septo pula.

Kepala UPTD Latihan Kerja (Latker) Disnakertrans Banten Mohamad Bayuni menambahkan, ada sejumlah program pelatihan yang dilaksanakan pada tahap pertama 2026, di antaranya pelatihan juru las 1 GMAW, program juru las 1 SMAW, program pelatihan bahasa Jepang, pelatihan kecantikan kulit, pengoperasian menjahit, dan program TIK advance office operator.

"Alhamdulillah pembukaan hari ini berjalan lancar dan diikuti oleh semua peserta pelatihan," kata Bayuni.

Pewarta: Bayu Kuncahyo
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pembina DPP Perempuan Bangsa Rustini Muhaimin menegaskan bahwa pendidikan pesantren harus mampu melahirkan generasi yang tidak hanya kuat secara spiritual, tetapi juga siap menghadapi tantangan zaman. Hal itu ditegaskannya saat menggelar pelatihan menjahit bagi para santri Pondok Pesantren Al Madrosatul Qur'an, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membekali santri dengan keterampilan praktis sebagai bekal menghadapi kehidupan di masa depan. Pelatihan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan semangat kemandirian dan jiwa wirausaha di kalangan santri. Selain memperdalam ilmu agama dan menghafal Al-Qur'an, santri juga perlu memiliki keterampilan yang dapat menjadi modal untuk berkarya, mandiri secara ekonomi, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Santri tidak cukup hanya belajar ilmu agama dan menghafal Al-Qur'an. Namun, mereka juga harus memiliki keterampilan yang spesifik agar memiliki bekal untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dengan skill, santri akan lebih percaya diri, lebih mandiri, bahkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya maupun orang lain," ujar Rustini.

Menurutnya, pelatihan menjahit merupakan salah satu keterampilan yang memiliki peluang ekonomi cukup besar dan dapat dikembangkan menjadi usaha produktif. "Kami ingin pesantren menjadi tempat lahirnya generasi yang berakhlak mulia, cerdas, sekaligus produktif. Kemandirian ekonomi harus dibangun sejak dini agar para santri mampu berkontribusi bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa ketika mereka kembali ke tengah masyarakat," tambahnya.

Melalui kegiatan ini, Rustini berharap semakin banyak program pemberdayaan yang menjangkau lingkungan pesantren, sehingga para santri memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman yang menjadi identitas mereka.

Pelatihan ini disambut antusias para santri yang memperoleh pengenalan teknik dasar menjahit serta motivasi untuk terus mengembangkan kemampuan sebagai bekal kehidupan di masa mendatang.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan mengkaji peluang memasukkan pelabuhan yang menerapkan konsep green port atau pelabuhan hijau ke dalam skema Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sehingga berpotensi memperoleh insentif ekonomi atas upaya pengurangan emisi karbon di sektor kepelabuhanan.

"Ini bisa menjadi insentif seperti green building. Green port ini juga akan mungkin masuk ke dalam skema carbon pricing atau Nilai Ekonomi Karbon. Itu sebuah peluang," kata Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Bidang Pangan Nani Hendiarti di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan peluang tersebut diharapkan dapat mendorong semakin banyak operator pelabuhan menerapkan prinsip Green and Smart Port sehingga tidak hanya meningkatkan kinerja lingkungan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi daya saing pelabuhan dan dunia usaha.

Namun, Nani menjelaskan peluang pemberian insentif tersebut belum dapat direalisasikan karena pemerintah masih mengkaji dan menyusun metodologi pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (measurement, reporting, and verification/MRV) sebagai dasar penghitungan pengurangan emisi karbon dari sektor kepelabuhanan.

"Untuk kapan (implementasi insentif) yang untuk green port belum, ini kan perlu metodologi atau MRV. Nah, ini yang kita akan bangun nanti bersama-sama juga," ujarnya.

Menurut dia, penyusunan metodologi tersebut akan dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait agar pengurangan emisi dari sektor pelabuhan dapat dihitung secara akuntabel sebelum diintegrasikan ke dalam skema NEK.

Pengembangan skema tersebut merupakan bagian dari implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025.

Instrumen itu mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia sebesar 31,89 persen dengan upaya sendiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional pada 2030, serta target emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat.

Peluang insentif itu dibahas dalam rangkaian peluncuran Green and Smart Port Initiatives (GSPI) ASRI 2026 yang mendorong penerapan pelabuhan ramah lingkungan dan berbasis teknologi melalui asesmen terhadap aspek lingkungan dan digitalisasi.

Program Green and Smart Port telah berjalan sejak 2019 dan sampai 2025, sebanyak 41 pelabuhan telah mengikuti asesmen, sedangkan delapan pelabuhan memenuhi kriteria untuk menerima sertifikasi dan penghargaan Green and Smart Port pada 15 Juli 2026.

Nani mengatakan aspek ramah lingkungan menjadi komponen utama dalam asesmen Green and Smart Port dengan bobot 80 persen, sedangkan aspek penerapan teknologi dan digitalisasi atau smart port berbobot 20 persen.

Ia menjelaskan penilaian aspek ramah lingkungan mencakup pengelolaan limbah pelabuhan dan kapal, penggunaan energi terbarukan, restorasi mangrove atau hutan bakau, serta upaya pengurangan emisi karbon.

"Yang paling penting adalah perhatian terhadap lingkungan. Jadi sampai ke tanam mangrove itu juga diwajibkan, lalu ada renewable energy juga diharapkan, dan pengelolaan limbah dari port-nya sendiri maupun dari kapal yang masuk itu juga dinilai," ungkap dia.

Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Bidang Pangan Tatang Yuliono mengatakan peluang insentif tersebut dapat meningkatkan minat operator pelabuhan mengikuti asesmen Green and Smart Port.

"Kita yakin kalau ada insentif atas Green and Smart Port, maka secara otomatis kalau diwajibkan, tentu pelabuhan akan sangat senang memenuhi karena ada insentif dan ada opportunity yang didapat," ucap Tatang.

Sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan asesmen, Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jasa survei IDSurvey mendukung penyusunan standar dan proses sertifikasi pelabuhan hijau di Indonesia.

Chief Operating Officer IDSurvey David Sirait mengatakan transformasi menuju Green and Smart Port bukan sekadar memenuhi ketentuan regulasi, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing nasional.

Menurut dia, IDSurvey bersama PT Sucofindo, PT Surveyor Indonesia, dan PT Biro Klasifikasi Indonesia berkomitmen mendukung pengembangan Green and Smart Port melalui layanan asuransi, verifikasi, inspeksi, dan sertifikasi guna memperkuat sistem logistik nasional.

"Transformasi menuju Green and Smart Port ini bukan hanya tentang kepatuhan regulasi, tapi keberlanjutan. Kalau daya saing meningkat, kemampuan logistik makin baik, dan ekonomi yang kita cita-citakan semakin baik," ujar David.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan seluruh sektor siap menerapkan kebijakan wajib Biodiesel 50 atau B50, menjelang peresmian oleh Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan berlangsung bulan ini.

“Sudah, sudah siap. Seluruh sektor siap untuk implementasi B50 menjelang diresmikan oleh Presiden,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Anggia menjelaskan kesiapan untuk mengimplementasikan B50 akan dilaksanakan secara serentak di semua sektor. B50 telah diujicobakan di berbagai kendaraan, seperti alat berat, kapal, kereta api, hingga sejumlah kendaraan lain seperti tambang, ekskavator, dan alat pertanian.

Lebih lanjut, ia juga memastikan bahwa B50 akan diterapkan secara bersamaan di seluruh Indonesia setelah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Sudah siap di seluruh Indonesia, persiapannya matang,” kata Anggia.

Presiden Prabowo mengumumkan bahan bakar biodiesel B50 segera diluncurkan pada bulan Juli 2026. Jika B50 telah berlaku, Presiden yakin ada banyak penghematan.

"Saya perkirakan tiga tahun lagi, maksimal empat tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau impor apa pun untuk BBM kita, untuk energi kita," ujar Presiden Prabowo.

Menurut Presiden, kemandirian energi dan ketahanan energi mutlak dibutuhkan oleh rakyat Indonesia mengingat dampak yang dapat dialami masyarakat manakala gejolak terjadi di negara-negara penghasil minyak ataupun rute-rute distribusi minyak sebagaimana yang saat ini terjadi di Selat Hormuz.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak Solar Sebesar 50 persen, terdapat masa transisi bagi badan usaha bahan bakar minyak yang masih memiliki persediaan bahan bakar nabati jenis biodiesel untuk pencampuran sebesar 40 persen atau B40.

Badan usaha yang masih memiliki persediaan B40 diberi kesempatan untuk menyalurkan bahan bakar tersebut sampai dengan tanggal 30 September 2026, sesuai dengan standar dan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan meluncurkan rangkaian Green and Smart Port Initiatives (GSPI) ASRI 2026 guna mendorong inisiatif transformasi pelabuhan hijau dan cerdas melalui penerapan teknologi pintar dan praktik ramah lingkungan.

"Dengan Green and Smart Port ini tentu produksi pangan kita, kemudian tujuan distribusi kita itu bisa kita laksanakan secara efektif dan tetap menjaga lingkungan," kata Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Bidang Pangan Tatang Yuliono dalam acara peluncuran di Jakarta, Rabu.

GSPI ASRI 2026 merupakan rangkaian kegiatan yang diselenggarakan sebagai tindak lanjut asesmen Green and Smart Port 2025 yang dilaksanakan Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang jasa survey, IDSurvey.

Program tersebut bertujuan meningkatkan kinerja pelabuhan melalui penerapan teknologi pintar dan praktik ramah lingkungan guna mendukung kelancaran logistik pangan, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta mendukung pengurangan emisi karbon.

Tatang menjelaskan bahwa program pada 2026 juga mengintegrasikan Gerakan Indonesia ASRI yang diinisiasi Presiden, yakni Aman, Sehat, Resik, dan Indah, sebagai bagian dari indikator penilaian pelabuhan.

"Tentu GSPI ini, kenapa kok tambah inisiatif? Kita ingin menunjukkan bahwa program ini looking forward. Salah satu indikator looking forward-nya kita langsung masukkan inisiatif Presiden yang mengarahkan tentang ASRI tetapi eksekusinya masih belum terlihat di di kalangan pemerintahan ataupun swasta. Kita langsung mulai dengan IDSurvey, kita tambahkan ASRI," ujar dia.

Ia mengatakan rangkaian GSPI ASRI 2026 diawali dengan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan sebelum puncak kegiatan yang akan digelar pada 15 Juli 2026 di Dermaga C Pelabuhan PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur.

Menurut dia, pelabuhan memiliki peran strategis sebagai simpul utama logistik pangan yang menghubungkan sentra produksi dengan pusat konsumsi maupun pasar ekspor.

Ia mengatakan bahwa keberhasilan swasembada pangan tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produksi, tetapi juga kelancaran distribusi sehingga transformasi pelabuhan menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem logistik nasional.

Program tersebut juga diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung target penurunan biaya logistik hingga 12 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2029, lalu menjadi 8 persen pada 2045 dengan implementasi teknologi dan efisiensi distribusi logistik di pelabuhan.

Program Green and Smart Port telah dilaksanakan sejak 2019. Hingga 2025, sebanyak 41 pelabuhan telah mengikuti asesmen dengan komposisi penilaian 80 persen dari aspek ramah lingkungan atau Green Port dan 20 persen dari aspek implementasi teknologi cerdas atau Smart Port.

Asesmen tersebut mencakup aspek manajemen, teknis, efisiensi energi, pengelolaan lingkungan, pengurangan dampak lingkungan, digitalisasi, sistem informasi, integrasi teknologi, serta inovasi pengelolaan pelabuhan.

Pada asesmen 2025, delapan pelabuhan dinyatakan memenuhi kriteria, yakni Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT Petrokimia Gresik, Terminal Khusus PT Pupuk Kalimantan Timur, Pelabuhan Umum PT Krakatau Bandar Samudera, PT Vale Indonesia Tbk, PT Indonesia Kendaraan Terminal, PT Pelindo Terminal Petikemas Banjarmasin, PT Pelindo Multi Terminal Cabang Tanjung Intan, serta PT Pelindo Terminal Petikemas Bitung.

Tatang menjelaskan mekanisme self-assessment diberlakukan dalam pelaksanaan asesmen sehingga pelabuhan dapat mengajukan penilaian berdasarkan kesiapan masing-masing dalam menerapkan prinsip keberlanjutan dan digitalisasi.

"Pemerintah akan melanjutkan asesmen tersebut secara bertahap agar semakin banyak pelabuhan di Indonesia menerapkan konsep Green and Smart Port," ungkap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Muhammad Masyhud mengatakan sertifikasi Green and Smart Port saat ini masih bersifat sukarela, namun berpeluang diterapkan lebih luas pada masa mendatang.

"Pada waktunya lain nanti berpotensi bisa menjadi suatu kewajiban, ketika hampir semua pelabuhan atau fasilitas dermaga dan pelabuhan itu sudah tersertifikasi," ucap Masyhud.

Ia menambahkan Kementerian Perhubungan akan terus mendorong operator pelabuhan mengikuti sertifikasi Green and Smart Port agar pelabuhan menjadi lebih ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing sektor logistik dan kepelabuhanan nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Transformasi yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dinilai berhasil menciptakan loyalitas pelanggan bukan hanya karena pembaruan teknologi, tetapi juga berkat konsistensi dalam menghadirkan layanan yang mudah, aman, dan nyaman. Kepercayaan masyarakat menjadi faktor utama yang membuat perubahan tersebut diterima sekaligus memperkuat posisi KAI di mata pelanggan.

Akademisi sekaligus Pengamat Transportasi Darat Djoko Setijowarno mengatakan, keberhasilan transformasi layanan kereta api tidak hanya bergantung pada modernisasi sistem. Pengalaman pelanggan (customer experience/CX) yang terus ditingkatkan melalui standar pelayanan dan pemanfaatan teknologi menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan publik.

Pada awal penerapan layanan berbasis data, masyarakat sempat menyimpan kekhawatiran mengenai perlindungan data pribadi. Namun, seiring waktu kemudahan yang dirasakan pelanggan mulai dari pembelian tiket hingga proses masuk stasiun membuat inovasi tersebut semakin diterima.

“Pada awal penerapannya, penggunaan teknologi berbasis data sempat memunculkan kekhawatiran terkait perlindungan data pribadi. Namun, seiring berjalanya waktu, masyarakat mulai menerima inovasi tersebut karena manfaatnya bisa dirasakan secara langsung, mulai dari proses pembelian tiket hingga akses masuk stasiun yang kini menjadi lebih seamless,” ujar Djoko dalam podcast bertajuk “Menilik Transformasi Pelayanan Kereta Api di Indonesia. Sudah Setara Global!”.

Kepercayaan itu juga terlihat ketika terjadi penyesuaian tarif. Menurut Djoko, penyesuaian tarif, khususnya saat harga naik karena faktor tertentu, pelanggan tetap menerima hal itu karena menilai kualitas layanan yang diberikan sepadan dengan harga yang ditawarkan.

Komitmen KAI terhadap pelanggan juga tercermin melalui kebijakan pengembalian dana penuh saat perjalanan dibatalkan maupun langkah-langkah lain yang mengutamakan kepentingan penumpang.

“Konsistensi tersebut membuat hubungan KAI dengan pelanggan semakin erat. KAI tidak lagi dipandang sekadar sebagai penyedia jasa transportasi, tetapi telah berkembang menjadi lifestyle brand,” ucapnya.

Pandangan itu diperkuat Taufik Effendi, Travel Content Creator yang telah menjajal layanan kereta api di 24 negara. Menurutnya, salah satu kekuatan terbesar KAI adalah kemampuannya mendengarkan pelanggan.

“Saya pernah mengulas layanan kelas luxury dan menyampaikan kritik terhadap menu makanan. KAI kemudian langsung menghubungi saya untuk meminta masukan lebih lanjut sebagai bahan evaluasi,” kata Taufik dalam podcast bertajuk “Kenapa Video Naik Kereta Bisa Ditonton Jutaan Orang? Rahasia Storytelling Travel Content”.

Di sisi lain, kepercayaan itu juga dibangun melalui pengalaman perjalanan yang konsisten. Berdasarkan pengalamannya menggunakan kereta di berbagai negara, Taufik menilai KAI unggul dalam aspek ketepatan waktu, keamanan, serta keramahan petugas. Sistem boarding dan pengawasan di stasiun juga membuat penumpang merasa lebih aman.

“Kualitas layanan tersebut pada akhirnya melahirkan keterikatan emosional antara pelanggan dan KAI. Jadi jangan heran, tak sedikit pengguna tetap memberikan dukungan ketika terjadi gangguan operasional karena mereka percaya perusahaan telah berupaya memberikan layanan terbaik dan terus melakukan perbaikan,” ucapnya.

Artinya, hal itu menunjukkan bahwa loyalitas pelanggan tidak dibangun dalam semalam. Kepercayaan lahir dari konsistensi menghadirkan layanan yang mudah, responsif, aman dan nyaman. Transformasi itulah yang menjadi fondasi yang membuat KAI tidak hanya memiliki pelanggan, tetapi juga memperoleh kepercayaan dan loyalitas yang terus tumbuh.

WASHINGTON - Keuskupan Agung Katolik San Francisco pada prinsipnya telah menyetujui membayar USD395 juta (Rp7 triliun) untuk menyelesaikan lebih dari 500 gugatan pelecehan seksual anak. Langkah ini menandai pembayaran besar lainnya oleh Gereja Katolik AS atas klaim pelecehan yang meluas dalam beberapa tahun terakhir.

Perjanjian yang diusulkan yang diumumkan pada hari Senin (29/6/2026) terkait dengan kasus kebangkrutan Bab 11 keuskupan agung dan akan menyelesaikan semua gugatan yang diajukan terhadapnya berdasarkan Rancangan Undang-Undang Majelis California 218, undang-undang tahun 2019 yang untuk sementara menghidupkan kembali klaim perdata yang telah berlangsung selama beberapa dekade yang seharusnya telah dilarang oleh undang-undang pembatasan waktu.

Sebagai bagian dari penyelesaian, Uskup Agung Salvatore J. Cordileone akan diminta untuk menulis surat permintaan maaf kepada setiap korban, menurut pengacara penggugat.

Keuskupan agung juga harus menerapkan serangkaian reformasi perlindungan anak dan transparansi, termasuk memelihara dan menerbitkan daftar pastor yang dituduh melakukan pelecehan dan melarang perjanjian kerahasiaan yang membungkam para korban.

Dalam suratnya kepada umat, Cordileone mengatakan “tidak ada penyelesaian finansial yang dapat menghapus warisan menyakitkan” dari pelecehan di masa lalu. Namun dia berpendapat proposal tersebut menawarkan “jalan menuju kompensasi yang adil bagi para penyintas yang telah menanggung beban pelecehan ini seumur hidup.”

“Meskipun sebagian besar klaim pelecehan seksual… melibatkan insiden yang terjadi beberapa dekade lalu dan individu yang telah meninggal atau tidak lagi melayani, kami menerima tanggung jawab atas kegagalan yang memungkinkan terjadinya kerugian ini,” tulisnya. “Saya dengan tulus meminta maaf kepada semua orang yang telah menderita karena kegagalan tersebut.”

Keuskupan Agung mengajukan perlindungan kebangkrutan pada Agustus 2023 setelah menghadapi lebih dari 500 tuntutan perdata.

Satu komite yang dipimpin para penyintas diharapkan dapat membantu menetapkan protokol untuk mendistribusikan dana, dengan setiap penggugat diberi kesempatan menyampaikan kisah mereka kepada pengalokasi independen.

Keuskupan Agung San Francisco melayani sekitar 442.000 umat Katolik di seluruh wilayah San Francisco, San Mateo, dan Marin.

Dalam pernyataannya, keuskupan agung mengatakan paroki, sekolah, dan entitas terkait lainnya harus menyumbangkan dana dan aset yang tidak dibatasi untuk penyelesaian tersebut, sementara sumbangan yang dibatasi oleh donor dan dana permohonan tahunan tidak akan digunakan.

Kasus San Francisco adalah yang terbaru dalam gelombang penyelesaian besar dan pengajuan kebangkrutan oleh keuskupan Katolik di seluruh AS, banyak yang dipicu oleh undang-undang negara bagian yang membuka kembali jendela hukum untuk klaim pelecehan historis.

Awal tahun ini, Keuskupan Brooklyn mengatakan mereka berupaya menyelesaikan sekitar 1.100 klaim pelecehan seksual anak, sebagian besar berasal dari tahun 1960-an dan 1970-an.

Pada Oktober 2024, Keuskupan Agung Los Angeles setuju membayar USD880 juta untuk menyelesaikan 1.353 klaim pelecehan seksual anak, penyelesaian tunggal terbesar dari jenisnya yang melibatkan keuskupan agung Katolik.

Keuskupan Agung Baltimore mengajukan kebangkrutan Bab 11 pada tahun 2023 setelah Maryland mengesahkan undang-undang yang menghapus batasan waktu untuk gugatan pelecehan seksual anak.

Semarang (ANTARA) - Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang mendampingi setidaknya 104 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di 30 kelurahan di 11 kecamatan untuk memperluas pangsa pasar dan "naik kelas".

Rektor Unika Soegijapranata Semarang Ir. Robertus Setiawan Aji Nugroho, Ph.D, di Semarang, Selasa, mengatakan bahwa pendampingan dilakukan selama dua bulan.

Hal tersebut disampaikannya saat pembukaan Expo, Talkshow, dan Workshop Kuliah Kerja Usaha (KKU) dan Kuliah Kerja Sinergis (KKS), Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Unika Soegijapranata.

'Sebagai bagian dari Kota Semarang, kami juga bertanggung jawab untuk berkontribusi terhadap masyarakat dan perekonomiannya," katanya.

Mahasiswa peserta KKU telah mendampingi para pelaku UMKM dalam strategi pemasaran, khususnya pengembangan branding melalui platform media sosial dan marketplace guna membangun identitas usaha, sekaligus perbaikan kemasan produk.

Untuk mahasiswa KKS juga turut mengembangkan program pemberdayaan masyarakat di tingkat RT maupun RW.

"Kami mengembangkan KKU/KKS bersama Pemkot Semarang, sehingga mahasiswa dapat mendampingi UMKM, PKK, hingga komunitas sosial di lingkungan masyarakat," katanya.

Ia menyebutkan setidaknya ada 810 mahasiswa yang diterjunkan mendampingi 104 UMKM dan PKK di 27 RT dan 5 RW yang tersebar di 30 kelurahan dan 11 kecamatan, serta empat sekolah di Kota Semarang.

Selain itu, ada pula mahasiswa International Undergraduate Program (IUP) Unika Soegijapranata peserta KKN Tematik “Back to School” yang mendampingi SMA/SMK Karangturi, Tritunggal, Theresiana, dan Sedes Sapientiae Semarang.

Pendampingan itu dilakukan untuk menguatkan branding internasional melalui platform media sosial, penyesuaian kurikulum pembelajaran, pengembangan ekstrakurikuler, hingga penguatan kerja sama internasional.

"Mahasiswa tidak hanya datang untuk memberi, tetapi juga belajar dari masyarakat. Mereka belajar memahami tantangan nyata yang dihadapi mitra dampingan, sekaligus mengasah kemampuan beradaptasi, bekerja sama, dan mencari solusi di lapangan," katanya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin mengapresiasi hasil program kerja mahasiswa Unika Soegijapranata Semarang peserta KKU/KKS/KKS tematik.

Menurut dia, hasil pendampingan mahasiswa telah dirasakan langsung, terkhusus bagi pelaku UMKM, dan beberapa di antaranya mengalami peningkatan permintaan setelah memperoleh pendampingan.

"Ini menunjukkan bahwa masyarakat memang membutuhkan pendampingan ini. Ke depan, pendampingan tidak cukup pada aspek pemasaran, tetapi juga perlu diperluas pada pengelolaan usaha dan peningkatan kapasitas produksi agar UMKM benar-benar bisa 'naik kelas',” katanya.

Lebih lanjut, ja juga mendorong agar kerja sama antara Unika Soegijapranata dan Pemkot Semarang terus diperluas, termasuk melalui pelaksanaan KKN di kawasan penyangga Kota Semarang.

Pemberdayaan masyarakat di wilayah sekitar Kota Semarang penting dilakukan agar pembangunan tidak hanya terpusat di kota, tetapi juga berkembang secara merata di daerah sekitarnya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Ini sesuai dengan visi dan misi dari pemerintah yang ingin terjadi adanya efektivitas dan efisiensi dari proses logistik yang ada di negara ini

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor logistik resmi tergabung dalam satu entitas melalui penandatanganan Shareholder Agreement (SHA) dan Akta Penggabungan Konsolidasi di Jakarta, Selasa.

Ketua Steering Committee PMO Konsolidasi BUMN Logistik Daud Joseph mengatakan, PT Multi Terminal Indonesia sebagai entitas bertahan (surviving entity) akan menjadi wadah bagi ketujuh perusahaan selama masa transisi.

Adapun ketujuh perusahaan logistik tersebut adalah Pelindo Sinergi Lokaseva Multiterminal Indonesia, Pelindo Sinergi Lokaseva Prima Indonesia Logistik, Pos Logistics, Pelni Logistics, PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), PT Varia Usaha Dharma Segara (VUDS), dan Krakatau Integrated Logistics.

“Jadi namanya adalah surviving entity atau satu entitas yang bertahan. Jadi, surviving entity yang akan bertahan adalah PT Multiterminal Indonesia,” kata Daud.

Selama periode transisi tersebut, perusahaan yang tergabung dalam merger tersebut akan menjalankan proses integrasi dari sisi operasional, hukum, keuangan, hingga tata kelola sebelum memasuki tahap transaksi akhir.

Lebih lanjut, Daud mengatakan penggabungan tujuh perusahaan BUMN di sektor logistik tersebut merupakan langkah awal konsolidasi logistik nasional oleh Danantara Asset Management untuk membangun ekosistem logistik yang lebih efisien dan terintegrasi di Indonesia.

“Ini sesuai dengan visi dan misi dari pemerintah yang ingin terjadi adanya efektivitas dan efisiensi dari proses logistik yang ada di negara ini. Dari sisi BUMN, Danantara menginginkan agar tujuh perusahaan ini dapat menjadi satu dan hari ini sudah mulai dilaksanakan,” ujar Daud.

Daud Joseph yang juga Direktur Utama PT Pos Indonesia itu berharap, penyatuan tujuh perusahaan ini dapat memberikan manfaat langsung agar sektor logistik nasional dapat berkembang dengan lebih efisien.

“Manfaat yang kita harapkan bersama sebagai bangsa, di mana perusahaan logistik yang terkonsolidasi dapat memiliki semua fitur yang dibutuhkan, sehingga dengan satu entitas saja dapat melaksanakan berbagai fungsi logistik,” kata Daud.

“Dari situlah akan terjadi (efisiensi), ada harga yang lebih efisien, karena tidak lagi multi perusahaan,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Budaya kepatuhan dan integritas menjadi kunci membangun kepercayaan publik. Tata kelola yang baik dari hulu ke hilir akan menjadi fondasi dalam menjaga kepercayaan yang telah dibangun.

Survei lembaga riset independen Indekstat 2025 mencatat pendapatan bersih nasabah PNM Mekaar meningkat dari Rp2,02 juta menjadi Rp2,90 juta per bulan, atau bertambah sekitar Rp875.000 setiap bulan, dengan kemampuan pengembangan usaha nasabah turut naik hampir 29%.

Temuan ini menjadi bukti kepercayaan yang dibangun PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bersama 23,3 juta nasabah perempuan prasejahteranya bukan tanpa dasar. Hal itu membuat PNM dinyatakan sebagai peraih kategori Indonesia Most Trusted Companies dalam The Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2025.

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas konsistensi PNM menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG), mulai dari jajaran direksi, manajemen, unit kerja, hingga lebih dari 43.000 account officer yang menjadi garda terdepan mendampingi pengusaha Mekaar di 58 kantor cabang yang tersebar di 36 provinsi.

Direktur Utama PNM Kindaris, menegaskan tata kelola yang baik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi untuk menjaga kepercayaan yang telah dibangun selama puluhan tahun.

"Bagi PNM, tata kelola yang baik bukan hanya soal aturan yang harus dipenuhi, tetapi tentang menjaga kepercayaan. Setiap insan PNM, dari kantor pusat hingga lapangan, memiliki peran untuk memastikan proses bisnis berjalan dengan benar, transparan, dan membawa manfaat bagi nasabah. Karena pelayanan yang baik harus dimulai dari cara kerja yang bertanggung jawab," ujarnya, Selasa (30/6/2026).

Budaya kepatuhan ini tidak berhenti di level kebijakan, melainkan dipraktikkan langsung di lapangan melalui sejumlah mekanisme konkret. PNM menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau Whistleblowing System (WBS) sebagai pilar deteksi dini terhadap potensi pelanggaran maupun tindakan fraud, sekaligus melindungi kerahasiaan identitas pelapor.

Lihat video: Strategi Baru! Kemensos dan Kementerian UMKM Bagi Kelompok Desil untuk Pemberdayaan



Di tingkat operasional, setiap pertemuan kelompok nasabah Mekaar diawali dengan modal intelektual yang diberikan PNM kepada setiap karyawannya serta oleh para AO terhadap seluruh nasabah tanpa terkecuali, di mana Account Officer berjanji untuk memegang amanah, menyalurkan pembiayaan secara jujur, tidak menyalahgunakan uang nasabah, serta tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun dari nasabah yang didampinginya.

Mekanisme berjenjang semacam ini, mulai dari kebijakan tata kelola di tingkat direksi hingga modal intelektual berupa pengetahuan kepada nasabah, menjadi bukti bahwa kepatuhan bukan sekadar dokumen formal, melainkan budaya kerja yang dijalankan secara konsisten di setiap lini organisasi.

"Dengan fondasi kepatuhan yang dijalankan dari hulu ke hilir ini, PNM optimistis dapat terus memperluas dampak pemberdayaan tanpa mengorbankan prinsip tata kelola yang baik," ucapnya.

Predikat Indonesia Most Trusted Companies pada CGPI Award 2025 menjadi pengingat bahwa skala layanan yang besar, menjangkau puluhan juta pengusaha ultra mikro perempuan di seluruh pelosok Indonesia, harus selalu diimbangi dengan integritas di setiap lini organisasi.

"Bagi PNM, kepercayaan publik bukan tujuan akhir, melainkan tanggung jawab yang harus terus dijaga dan dibuktikan setiap hari, baik melalui kebijakan di tingkat direksi maupun melalui janji sederhana yang diucapkan setiap Account Officer di hadapan kelompok nasabahnya," katanya.