#30 tag 24jam
Bukit Darmo (BKDP) Kantongi Pinjaman Rp175 Miliar dari Komut untuk Modal Kerja
PT Bukit Darmo Property Tbk. (BKDP) menerima pinjaman afiliasi sebesar Rp175,54 miliar dari Komisaris Utama untuk modal kerja dan operasional. [359] url asal
#bukit-darmo #bkdp #pinjaman-afiliasi #modal-kerja #komisaris-utama #endang-lestari-pujiastuti #tenor-10-tahun #bunga-0-5 #tanpa-jaminan #pembangunan-hotel #renovasi-mal #pembayaran-pbb #pembayaran-li
(Bisnis.Com - Market) 22/05/26 15:40
v/229082/
Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti PT Bukit Darmo Property Tbk. (BKDP) memperoleh pinjaman afiliasi senilai Rp175,54 miliar dari Komisaris Utama perseroan, Endang Lestari Pujiastuti, guna mendukung modal kerja dan kebutuhan operasional perusahaan.
Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan perseroan, BKDP telah menandatangani akta pernyataan transaksi pinjaman tersebut pada 28 April 2026.
Pinjaman itu memiliki tenor selama 10 tahun dan dapat diperpanjang, dengan tingkat bunga sebesar 0,5% per tahun tanpa kewajiban penyediaan jaminan.
Direktur Utama BKDP Hendro Sumampow mengatakan transaksi tersebut dilakukan untuk mendukung keberlangsungan usaha perseroan di tengah kebutuhan pendanaan operasional dan pengembangan proyek.
“Transaksi ini bersifat sangat mendesak untuk menjamin keberlangsungan usaha Perseroan dengan kondisi yang lebih menguntungkan dibandingkan alternatif pendanaan lain,” tulis Hendro dalam keterbukaan informasi, Jumat (22/5/2026).
Adapun dana pinjaman tersebut akan digunakan untuk sejumlah kebutuhan perseroan, antara lain pembiayaan pembangunan hotel sebesar Rp64,42 miliar, renovasi mal Rp81,35 miliar, pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp21,47 miliar, pembayaran listrik PLN Rp2,43 miliar, serta biaya operasional Rp5,85 miliar.
Perseroan menilai transaksi tersebut memberikan manfaat finansial karena tingkat suku bunganya lebih rendah dibandingkan bunga pasar dan tidak mensyaratkan jaminan aset.
Nilai transaksi tersebut setara sekitar 57% dari total ekuitas perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian audited per 31 Desember 2025.
BKDP menegaskan transaksi ini merupakan transaksi afiliasi karena pemberi pinjaman merupakan Komisaris Utama perseroan. Meski demikian, manajemen memastikan transaksi telah dilakukan sesuai prinsip kewajaran dan praktik bisnis yang berlaku umum.
“Tidak terdapat anggota Direksi maupun Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan yang turut serta dalam pengambilan keputusan atas transaksi ini,” tambah Hendro.
Perseroan juga memastikan transaksi pinjaman tersebut tidak memberikan dampak material yang merugikan terhadap kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha perusahaan. Sebaliknya, pendanaan tersebut dinilai dapat meningkatkan fleksibilitas keuangan BKDP.
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
Ekonom: Pengendalian Tata Ruang di Bali Banyak Celah Pelanggaran
Pengendalian tata ruang di Bali lemah, banyak pelanggaran izin properti. Investasi properti Rp24 triliun, dominasi PMA. [430] url asal
#bali-tata-ruang #investasi-bali #pelanggaran-perizinan #properti-bali #pariwisata-bali #investasi-properti #pengendalian-tata-ruang #sektor-properti #pembangunan-hotel #pembangunan-restoran #investasi
(Bisnis.Com - Terbaru) 24/01/26 01:01
v/112738/
Bisnis.com, DENPASAR – Ekonom Universitas Pendidikan Nasional Ida Bagus Raka Suardana menilai tingginya pelanggaran investasi di Bali menandakan pengendalian tata ruang masih lemah karena masih banyak celah investor untuk melanggar dan mengabaikan perizinan.
Raka menilai realisasi investasi di sektor properti yang mencapai Rp24 triliun menandakan Bali masih menjadi daya tarik untuk investasi properti, karena banyak warga Indonesia maupun warga asing yang ingin tinggal di Bali.
“Akan tetapi dominasi itu tentu menegaskan ketergantungan Bali pada pariwisata belum berkurang secara signifikan. Tingginya angka pelanggaran pembangunan villa, hotel, dan resto mengindikasikan lemahnya pengendalian tata ruang dan perizinan. Investasi tumbuh, serta kualitas dan kepatuhan pembangunan masih menjadi persoalan serius,” kata Suardana saat dikonfirmasi, Jumat (23/1/2026)
Menurutnya pemerintah harus menggeser pendekatan dari sekadar mengejar nilai investasi menuju pengendalian berbasis kualitas, kepatuhan, dan keberlanjutan. Penegakan tata ruang dan perizinan harus konsisten agar tidak menimbulkan ketimpangan lingkungan dan sosial.
Di saat yang sama, Pemda perlu mengarahkan investasi ke sektor produktif non pariwisata seperti pertanian modern, ekonomi kreatif, UMKM berbasis digital, dan industri ramah lingkungan. Insentif fiskal dan kemudahan perizinan sebaiknya diberikan secara selektif kepada investor yang patuh aturan dan memberi nilai tambah lokal.
“Dengan demikian, pertumbuhan tetap terjaga tanpa mengorbankan keseimbangan Bali,” kata Suardana.
Investasi sektor properti di Bali pada 2025 mencapai Rp24 triliun dari total investasi secara keseluruhan yang mencapai Rp42 triliun.
Sektor properti meliputi pembangunan hotel, restoran, perumahan, perkantoran dan kawasan industri. Investasi di hotel dan restoran menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencapai Rp12,7 triliun, kemudian untuk pembangunan perumahan, perkantoran dan kawasan industri mencapai Rp11 triliun lebih. ‘
Jika dilihat investasi asing atau Penanaman Modal Asing (PMA) mendominasi di sektor properti, untuk pembangunan hotel dan restoran saja PMA mencapai Rp5,7 triliun. Adapun, untuk pembangunan perumahan, perkantoran dan kawasan industri PMA mencapai Rp10,6 triliun, jadi total PMA di sektor properti mencapai Rp16,3 triliun, dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp8 triliun.
Akan tetapi di balik tingginya investasi tersebut, diikuti dengan banyaknya pelanggaran, terutama perizinan bangunan, Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) yang tidak tuntas namun pembangunan sudah berjalan bahkan sudah selesai dan beroperasi. Banyak investor hanya modal mendapat Nomor Induk Berusaha (NIB) sudah berani membangun. Hal itu terungkap setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali membentuk Pansus Tata Ruang, Aset dan Perizinan (TRAP).
Temuan Pansus TRAP, banyak villa, hotel, hingga kawasan industri belum melengkapi izin. Temuan banyak di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, kemudian Kabupaten Klungkung dan yang terbaru di Kabupaten Buleleng, usai kawasan golf Bali Handara disegel Pansus TRAP karena melanggar dan menimbulkan banjir. Sebelumnya Pansus TRAP juga menyegel PT Pionirbeton di Kota Denpasar karena izin dan amdalnya tidak ada.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)